GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 133 /KPTS/013/2015 TENTANG HONORARIUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa Inspektorat merupakan satu-satunya instansi di Pemerintah Daerah Provinsi yang menjalankan fungsi Pengawasan serta menjalankan tugas-tugas lain dari Pemerintah Pusat sesuai peran dan kewenangan yang ada, maka dalam upaya meningkatkan peran dan kapasitasnya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang semakin kompleks dan strategis, perlu diberikan Bantuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan dengan menetapkan Honorarium Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan
-2-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Seri A); 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 99 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Inspektur Pembantu Bidang, Sub Bagian dan Seksi Inspektorat Provinsi Jawa Timur; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2013; 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
MEMUTUSKAN
-3MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Memberikan Honorarium Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
KEDUA
: Honorarium Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan dalam rangka melaksanakan tugas : a. Pembinaan dan pengawasan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) / Non Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), Review Laporan Keuangan Daerah (LKD) pada SKPD/UPT dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; b. Pemeriksaan Khusus dengan tujuan tertentu; c. Pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat; d. Review Laporan Kinerja / Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota; e. Monitoring dan/atau Evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota; f. Pendampingan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan SKPD; g. Evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota; h. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan biaya perjalanan dinas at cost sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan honorarium pembinaan dan pengawasan berdasarkan penugasan.
KEEMPAT
: Honorarium pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan kepada : a. Pelaksana pembinaan dan pengawasan dalam struktur penugasan yang terdiri dari : 1) Pembina; 2) Penanggung Jawab; 3) Pembantu Penanggung Jawab; 4) Pengendali Teknis; 5) Ketua Tim; 6) Anggota Tim; 7) Penunjang Operasional. b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka kerjasama/pendampingan/supervisi melaksanakan tugas-tugas pengawasan terkait program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. KELIMA
-4-
KELIMA
: Besaran honorarium pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, paling banyak ditetapkan sebagai berikut : a. Pembina : 1) Gubernur, sebesar Rp. 20.000.000,00 per bulan; 2) Wakil Gubernur, sebesar Rp. 15.000.000,00 per bulan; 3) Sekretaris Daerah, sebesar Rp. 12.500.000,00 per bulan. b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 12.000.000,00 penugasan pada tanggal yang bersamaan;
per
jenis
c. Pembantu Penanggung Jawab, sebesar Rp. 11.500.000,00 per jenis penugasan pada tanggal yang bersamaan; d. Pengendali Teknis, sebesar Rp. 6.500.000,00 per jenis penugasan pada tanggal yang bersamaan; e. Ketua Tim, sebesar Rp. 4.500.000,00 per jenis penugasan pada tanggal yang bersamaan; f. Anggota Tim, sebesar Rp. 3.500.000,00 per jenis penugasan pada tanggal yang bersamaan; g. Penunjang Operasional Tindak Lanjut dan Monev. Gol. III, sebesar Rp. 2.500.000,00 per jenis penugasan pada tanggal yang bersamaan; h. Penunjang Operasional Tindak Lanjut dan Monev. Gol. II, sebesar Rp. 2.000.000,00 per jenis penugasan pada tanggal yang bersamaan; i.
KEENAM
Penunjang Operasional Tindak Lanjut dan Monev. Gol. I, sebesar Rp. 1.500.000,00 per jenis penugasan pada tanggal yang bersamaan.
: Pemberian honorarium pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, berdasarkan bobot dan jenis dari penugasan sebagai berikut : BOBOT PENUGASAN 3
NO
JENIS PENUGASAN
1
2
1.
Pembinaan dan pengawasan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik PKPT maupun non PKPT serta Review LKD
1
2.
Pembinaan dan pengawasan pada UPT SKPD PKPT/non PKPT
0,75
3.
Pemeriksaan Khusus dengan tujuan tertentu
1
4.
Pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat
1
5. Review
-5-
1
2
3
5.
Review Laporan Kinerja / Evaluasi LPPD Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota
0,85
6.
Evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten / Kota
0’85
7.
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Kabupaten / Kota
0,75
8.
Pendampingan dalam rangka program/kegiatan SKPD
pelaksanaan
0,75
9.
Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan
0,50
KETUJUH
: Pembayaran setiap jenis honorarium pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dengan memperhitungkan besaran biaya x bobot penugasan.
KEDELAPAN
: Waktu dan jumlah hari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Tugas (SPT).
KESEMBILAN
: Membebankan honorarium Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Program (20) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Kegiatan (008) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, dan Program (92) Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja, Kegiatan (001) Pemeriksaan Reguler SKPD/UPT, Kegiatan (002) Monev. Program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kegiatan (003) Pemeriksaan Tujuan Tertentu, Kegiatan (004) Pemeriksaan Khusus, Kegiatan (005) Revie Laporan Keuangan, Kegiatan (007) Evaluasi LPPD, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
KESEPULUH
: Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, didasarkan pada kemampuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan apabila terjadi ketidaktersediaan dana dalam 1 (satu) tahun karena volume/beban tugas yang bersifat mendesak, pemberian honorarium pembinaan dan pengawasan dapat menyesuaikan dan diatur melalui Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Timur.
KESEBELAS
-6-
KESEBELAS
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Pebruari 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,
Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Penerima Honorarium dimaksud.
