/.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
669 /KMK.01/2015 TENTANG
LAYANAN BERSAMA TERKAIT DENGAN PELAKSANAANFUNGSI PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA, DAN KEUANGAN NEGARA LAINNYA DI DAERAH MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a. bahwa
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, telah
ditetapkan
Kementerian
beberapa
Inisiatif
Keuangan,
Transformasi
diantaranya
Kelembagaan
yaitu
Transformasi
Fungsi Perbendaharaan yang didalamnya terdapat .8 (delapan) fungsi perbendaharaan;
b. bahwa di
berdasarkan
lingkungan
struktur
Kementerian
organ1sas1
Keuangan
yang
sebagaimana
ada diatur
dalam Peraturan Menteri Nomor 206/PMK.01/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, 8 (delapan)
fungsi perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
masih
tersebar
di
berbagai
unit
eselon
di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kekayaan
Negara
dan
Pembiayaan dan Risiko; c. bahwa
dalam
komprehensif negara, yang
rangka
kepada
khususnya
Direktorat
oleh
Direktorat Jenderal
memberikan
pengguna
jasa
instansi
khususnya
Jenderal
perbendahar·aan
dilaksanakan
·
I
Pengelolaan
pelayanan di
bidang
dan
secara
keuangan
kekayaan
vertikal
di
negara
lingkungan
Kementerian Keuangan, perlu menetapkan layanan bersama terkait dengan pelaksanaan fungsi perbendaharaan, kekayaan negara dan keuangan negara lainnya di daerah;
d. bahwa dalam
berdasarkan huruf
Keputusan Terkait
a,
huruf
Menteri
Dengan
pertimbangan b
dan
sebagaimana
huruf
Keuangan
c,
tentang
Pelaksanaan
perlu
menetapkan
Layanan
Fungsi
dimaksud Bersama
Perbendaharaan,
Kekayaan Negara Dan Keuangan Negara Lainnya Di Daerah
Tahun 2015; Mengingat
1. Peraturan
Presiden
Nomor
28
Tahun
2015
tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2015); 2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
3. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
l 70/PMK. 01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 5. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
206/PMK. 01/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; ·
6. Keputusan tentang
Menteri
Cetak
Keuangan
Biru
Program
Nomor
36/KMK.01/2014
Transformasi
Keiembagaan ·
Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025; 7. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
639/KMK. 01/2014
tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTER! TERKAIT
PERBENDAHARAAN,
KEUANGAN DENGAN
KEKAYAAN
TENTANG
LAYANAN
PELAKSANAAN
NEGARA
DAN
FUNGSI
KEUANGAN
NEGARA LAINNYA DI DAERAH. PERTAMA
Menetapkan layanan bersama beberapa instansi vertikal unit organisasi Kementerian Keuangan di daerah yaitu: 1. layanan bersama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendahaan
dan
Kantor
Kekayaan Negara; dan
Wilayah
Direktorat
Jenderal
2. layanan bersama antara Kantor 'Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam tercantum sebagaimana kerja wilayah Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan
dari Keputusan Menteri ini. KEDUA
Layanan bersama beberapa instansi vertikal unit organisasi Kementerian
Keuangan
di
daerah
sebagaimana
dimaksud
dalam Diktum PERTAMA merupakan layanan bersama terkait dengan
·
fungsi
perbendaharaan,
kekayaan
negara
dan
keuangan negara lainnya, terdiri dari: 1.
rekonsiliasi terpadu, yaitu rekonsiliasi Laporan Keuangan
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah dan Laporan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara tingkat
wilayah;
/
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-32.
informasi
terpadu,
yaitu
pembinaan,
konsultasi,
bimbingan teknis, dan sosialisasi fungsi perbendaharaan, kekayan negara dan keuangan negara lainnya, termasuk pelayanan informasi dan data Sukuk Negara, Surat Utang Negara, instrumen pembiayaan lain; dan
·3
.
layanan terpadu lainnya, yaitu pemberian layanan kepada ·stakeholder di. bidang perbendaharaan, kekayaan Negara dan keuangan negara lainnya sesuai kebutuhan termasuk implementasi administrasi hibah untuk Satuan Kerja di daerah.
KETIGA
Layanan bersama beberapa instansi vertikal unit organisasi
Kementerian
Keuangan
di
daerah
sebagaimana
dimaksud
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko,
dengan
Tim
Transformasi
dan unit eselon I . terkait lainnya berkoordinasi Pengelola
pada
Kelembagaan
Tim
Reformasi
Pusat
(Central
Birokrasi
dan
Transfonnation
Office). KEMPAT
Pengidentifikasian indikator keberhasilan pelaksanaan serta evaluasi terhadap layanan bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara bersama-sama oleh
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Negara
Perbendaharaan,
dan
Direktorat
Direktorat
Jenderal
Jenderal
Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko berkoordinasi dengan Tim Pengelola ·
pada Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat KELI MA
(Central Transfonnation Office).
Implementasi layanan bersama· sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dilaksanakan secarq. bertahap dimulai sejak bulan Juni 2015 dan secara penuh diimplementasikan oleh wilayah kerja layanan bersama beberapa instansi vertikal unit Kernenterian
organisasi
Keuangan
di
daerah
sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA pada tahun 2016. KEENAM
Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan operasionalisasi kantor
layanan
bersama,
pengoordinasian
dan
pengidentifikasian indikator keberhasilan pelaksanaan serta
evaluasi
terhadap
dibebankan
Direktorat
pada
Jenderal
layanan Daftar
bersama Isian
pada
tahun
Pelaksanaan
Perbendaharaan,
·
Direktorat
2015
Anggaran Jenderal
Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko clan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015.
·
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-4KETUJUH
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.
Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3.
Wakil Menteri Keuangan;
4.
Sekretaris Jenderal,
Jenderal,
Inspektur
Jenderal,
para
Direktur
para Kepala Badan di lingkungan Kementerian
Keuangan; 5. 6.
Para Staf Ahli Menteri Keuangan; Para
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
di
lingkungan
Kementerian Keuangan;
7. 8. 9.
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan; Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Jenderal Kementerian Keuangan; Kepala
Biro
Keuangan,
Sekretariat
Hukum,
Sekretariat
Jenderal
Kementerian
Umum,
Sekretariat
Jenderal
Kementerian
Keuangan;
10. Kepala
Biro
Keuangan;
11. Kepala Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan,
Jenderal Kementerian Keuangan;
12. Anggota
Tim
Pengelola
Tim
Reformasi
Sekretariat
Birokrasi
Transformasi Kelembagaan Pusat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
15
Juni
2015
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai .detrg:an:-� KEPALA BIRO
' !j t-----4
I UJ I""'
dan
LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR
DENGAN
FUNGSI
PELAKSANAAN
PERBENDAHARAAN,
KEKAYAAN KEUANGAN
MEN . TERI KEUANGAN
KEUANGAN
/KMK.01/2015 LAYANAN BERSAMA
669
TENTANG TERKAIT
MENTERI
NEGARA, NEGARA
DAN LAINNYA
DI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH KERJA LAYANAN BERSAMA BEBERAPA INSTANSI VERTIKAL UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
No.
Instansi Vertikal
Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan 1. 2.
3.
4.
Kanwil Provinsi Aceh
Kanwil Provinsi Aceh
Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara
Kanwil Provinsi
Kanwil Provinsi Sumatera Utara
Kanwil Provinsi D . I.
Kanwil Provinsi Jawa
Kanwil Provinsi Jawa Timur
5.
Kanwil Provinsi Bali
6.
Kanwil Provinsi
7.
Kekayaan Negara
Sumatera Utara
Yogyakarta
Sulawesi Selatan
Kanwil Provinsi Maluku Utara
Wilayah Kerja Layanan Bersama
Provinsi D. I. Yogyakarta
Tengah dan D. I. Yogyakarta Kanwil Provinsi
Provinsi Jawa Timur
Jawa Timur Kanwil Provinsi Bali
Provinsi Bali
dan Nusa Tenggara Kanwil Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Kanwil Provinsi
Provinsi Maluku Utara
Sulawesi Utara,
Ten , gah, Gorontalo,
dan Maluku Utara 8.
Kanwil Provinsi Jambi
Kanwil Provinsi
Provinsi Jambi
Sumatera Sela.tan, Jambi, dan Bangka Belitung
9.
KPPN Banda Aceh
KPKNL Banda Aceh
a.
Kata Banda Aceh
b. Kata Sabang c.
Kab. Aceh Besar
d. Kab. Pidie e.
Kab. Pidie Jaya
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-210.
KPPN Lhokseumawe
KPKNL Lhokseumawe
a. Kota Lhokseumawe b. Kab. Aceh Utara c.
11.
a. KPPN Medan!
Kab. Bireun
KPKNL Medan
Kota Medan
KPKNL Padang
a. Kota Padang Sidempuan
b. KPPN Medan II 12.
KPPN Padang Sidempuan
Sidempuan
b. Kab. Tapanuli Selatan c.
Kab. Mandailing Natal
d. Kab. Padang Lawas Utara e. 13.
KPPN Jambi
KPKNL Jambi
Kab. Padang Lawas
a. Kota Jambi h. Kab� Batanghari
c. 14.
KPPN Yogyakarta
KPKNL Yogyakarta
Kab. Muaro Jambi
a. Kota Yogyakarta b. Kab. Sleman c. Kab. Bantul
15.
16.
a. KPPN Surabaya I
KPKNL Surabaya
Kota Surabaya
KPPN Malang
KPKNL Malang
a. Kota Malang
b. KPPN Surabaya II
b. Kab. Malang c. 17.
KPPN Denpa:sar
KPKNL Denpasar
Kota Batu
a. Kota Denpasar b. Kab.Badung c.
Kab. Gianyar
d. Kab. Tabanan 18.
KPPN Amlapura
a. KPKNL Denpasar
a. Kab. Karangasem
b. KPKNL Singaraja
b. Kab. Klungku.ng c.
19.
a.
KPPN Makassar I
b. KPPN Makassar II
KPKNL Makassar
Kab. Bangli
Kota Makassar
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -320.
KPPN Ternate
KPKNL Ternate
a.
Kota Ternate
b. Kota Tidore Kepulauan c.
Kab. Halmahera Tengah
d. Kab. Halmahera Barat e. Kab. Halmahera Selatan
f.
Kab. Kepulauan Sula
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dw.i.J�r..�n'l"N KEPALA BIRO
u-1.v:•�iv.
