2015 TENTANG

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lantai 15, Jakarta 10110 Telepon (021) 3519070, Facsimile (021) 3520346 Pos Elektronik [email protected]

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

b.

bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 381/DJPSDKP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal;

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

iii

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

3.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/ PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam: 1. Menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan; 2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran; 3. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan 4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019.

iv


KEDUA

:

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

KETIGA

:

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diberikan tugas untuk: a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; c. Melaporkan secara periodik kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas capaian kinerja setiap unit kerja secara bulanan, semester, tahunan dan lima tahunan.

KEEMPAT

:

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

KELIMA

:

Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 381/DJ-PSDKP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 23 September 2015 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ASEP BURHANUDIN


v

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2. Tugas

: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

3. Fungsi

: a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan


1

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan f. Pelaksanaan administrasi Ditjen PSDKP; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 4. Program

2

: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


5. Indikator Kinerja Utama Program (IKUP) NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

1.

Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas kelautan dan perikanan (POKMASWAS) yang menerima bantuan

2.

Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

3.

Tersedianya kebijakan bidang 1. Jumlah kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) bidang pengawasan sumber daya kelautan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan yang efektif dan perikanan yang diselesaikan 2. Jumlah Draft Peraturan Perundangan (UU, KEPMEN/PERMEN/PP) yang diselesaikan 3. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

4.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif

1. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan 2. Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan di wilayah perbatasan

5.

Terwujudnya aparatur sipil negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP

6.

Tersedianya manajemen pengetahuan Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang Direktorat Jenderal PSDKP yang handal menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang dan mudah diakses terstandar

7.

Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP

8.

Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel

1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP 2. Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ASEP BURHANUDIN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

3

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2. Tugas

: Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal

3. Fungsi

: a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. Koordinasi kegiatan dan laporan kinerja serta pengelolaan data c. Pelaksanaan urusan kepegawaian d. Perumusan peraturan perundang-undangan, penataan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, koordinasi pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan informasi, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perpustakaan serta hubungan masyarakat e. Pengelolaan urusan keuangan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, rumah tangga, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan

4. Kegiatan

4

: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP


5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) NO 1.

SASARAN STRATEGIS


Tersedianya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten dan berkepribadian

1. Indeks kompetensi dan integritas ASN Direktorat Jenderal PSDKP

2.

Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

3.

Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal efisien, dan berorientasi pada layanan PSDKP prima

4.


2. Jumlah pejabat fungsional pengawas SDKP

1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPSDKP 2. Nilai kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

5.

Terwujudnya kerjasama bidang Jumlah Kerjasama nasional dan Internasional bidang pengawasan sumber daya kelautan dan pengawasan SDKP yang disepakati perikanan sesuai kebutuhan

6.

Terselenggaranya pengembangan sum- Jumlah pengembangan SDM pengawasan yang ber daya manusia Direktorat Jenderal kompeten sesuai kebutuhan PSDKP sesuai kebutuhan

7.

Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan

1. Jumlah kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan 2. Jumlah Draft Peraturan Perundangan (UU, KEPMEN/PERMEN/PP) yang diselesaikan

8.

Terlaksananya kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang pengawasan SDKP

Jumlah kerja sama bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang disepakati

9.

Tersedianya Aparatur Sipil Negara Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian

Indeks kompetensi dan integritas Sekretariat Ditjen. PSDKP

10.


Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen. PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar


5

NO

SASARAN STRATEGIS


11.

Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP

12.


1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP 2. Nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP


ASEP BURHANUDIN

6


LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur 2. Tugas

: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

3. Fungsi

: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat

4. Kegiatan

: Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

7

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) NO

SASARAN STRATEGIS


1.

Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Persentase kapal perikanan yang taat terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

2.

Tersedianya kebijakan bidang pemantauan SDKP dan peningkatan infrastruktur pengawasan sesuai kebutuhan

1. Jumlah draft kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) bidang pemantauan SDKP dan peningkatan infastruktur pengawasan yang diselesaikan 2. Jumlah usulan draft peraturan perundangundangan (UU, KEPMEN/PERMEN/PP) yang diselesaikan

3.

Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP

1. Jumlah sistem pengawasan SDKP berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi 2. Jumlah pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu

4.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif

1. Jumlah kawasan konservasi dan pesisir dan pulaupulau kecil yang dapat dipantau dan dianalisis 2. Persentase usaha budidaya dan pengolahan ikan yang dapat dipantau

5.

Tersedianya Aparatur Sipil Negara Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur yang kompeten, profesional dan berkepribadian

Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur

6.



7.

Terwujudnya birokrasi Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur

8.

Terkelolanya anggaran Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur secara efisien dan akuntabel

1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur 2. Nilai kinerja anggaran Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ASEP BURHANUDIN

8


LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 2. Tugas

: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan

3. Fungsi

: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan c. Penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan d. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulaupulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat

4. Kegiatan

: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

9


SASARAN STRATEGIS

1.

Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

2.

Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan yang sesuai kebutuhan Terwujudnya peningkatan ketaatan pengelolaan sumber daya kelautan

3.

4.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif

5.

Tersedianya Aparatur Sipil Negara Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan secara efisien dan akuntabel

6. 7.

8.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM 1. Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 1. Persentase ketaatan pelaku pemanfaatan jasa kelautan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku Jumlah draft kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang diselesaikan 1. Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten 1. Jumlah wilayah yang diadakan sosialisasi peraturan dan meningkat ketaatan dalam pemanfaatan SDKP (provinsi) 1. Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 1. Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pesisir terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku 1. Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Nilai kinerja reformasi birokrasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 1. Nilai kinerja anggaran Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ASEP BURHANUDIN

10


LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 2. Tugas

: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

3. Fungsi

: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawaPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

11

san pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat 4. Kegiatan

: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan


SASARAN STRATEGIS


1.

Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang kelautan dan perikanan menerima bantuan

2.


1. Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Persentase ketaatan unit usaha pengolahan perikanan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku 3. Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku 4. Persentase ketaatan distribusi hasil perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.

Tersedianya kebijakan bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sesuai kebutuhan

1. Jumlah draft kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang diselesaikan 2. Jumlah draft peraturan perundangan (UU, KEPMEN/PERMEN/PP) yang diselesaikan

12

4.


Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

5.

Tersedianya Aparatur Sipil Negara Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang kompeten, profesional dan berkepribadian

Indeks Kompetensi dan Integritas Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

6.



7.

Terwujudnya birokrasi Direktorat Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima


NO 8.

SASARAN STRATEGIS


Terkelolanya anggaran Direktorat 1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan secara efisien dan akuntabel Perikanan 2. Nilai kinerja anggaran Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ASEP BURHANUDIN


13

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas 2. Tugas

: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengoperasian kapal pengawas

3. Fungsi

: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas e. Penyiapan monitoring evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas; dan f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat

4. Kegiatan

14

: Pengoperasian Kapal Pengawas



SASARAN STRATEGIS


1.


Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.

Tersedianya kebijakan bidang pengoperasian kapal pengawas sesuai kebutuhan

Jumlah draft kebijakan publik (KEP/PERDIRJEN) bidang pengoperasian kapal pengawas yang diselesaikan

3

Tersedianya logistik operasional pengawasan di laut yang memadai

1. Jumlah awak kapal pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi 2. Jumlah Kapal Pengawas yang siap operasi 3. Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP – NRI 4. Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI

4.


1. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (3WPP-NRI) 2. Jumlah wilayah laut perbatasan yang diawasi untuk mencegah nelayan pelintas batas

5.

Tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas yang kompeten, profesional dan berkepribadian

Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas

6.



7.

Terwujudnya birokrasi Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas

8.

Terkelolanya anggaran Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas secara efisien dan akuntabel

1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas 2. Nilai kinerja anggaran Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ASEP BURHANUDIN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

15

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Penanganan Pelanggaran 2. Tugas

: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran

3. Fungsi

: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut e. Pelaksanaan operasional di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut

16


f. Pelaksanaan supervisi di bidang penyelenggaraan penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut; dan h. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat 4. Kegiatan

: Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan


SASARAN STRATEGIS


1.


Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.

Tersedianya kebijakan bidang penanganan pelanggaran sesuai kebutuhan

Jumlah draft kebijakan publik bidang penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang diselesaikan

3.


1. Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Persentase penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Persentase Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang selesai disidik (P-21) yang dapat dipantau proses tindak lanjutnya

4.

Terselenggaranya perlindungan Nelayan RI pelintas batas yang optimal

1. Persentase Nelayan Indonesia yang difasilitasi pemulangannya karena terindikasi melakukan lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di negara lain 2. Jumlah wilayah perbatasan yang nelayannya difasilitasi dan diberikan pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (Provinsi)


17

NO 5.

SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum yang efektif

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM 1. Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan yang Terbentuk dan Terselenggara 2. Persentase data dan informasi TPKP nasional yang terintegrasi dengan instansi terkait, akurat dan handal 3. Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten 4. Jumlah aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang direkrut/ditingkatkan pengetahuan teknis bidang kelautan dan perikanan

6.

Tersedianya Aparatur Sipil Negara Direktorat Penanganan Pelanggaran yang kompeten, profesional dan berkepribadian

Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Penanganan Pelanggaran

7.


Persentase unit kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

8.

Terwujudnya birokrasi Direktorat Penanganan Pelanggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Penanganan Pelanggaran

9.

Terkelolanya anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran secara efisien dan akuntabel

1. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Penangan Pelanggaran 2. Nilai kinerja anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran


ASEP BURHANUDIN

18


2015 TENTANG

Recommend Documents