PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR511/HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 - 2020
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
a.
bahwa untxik melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta untuk mencapeu keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan dengan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Keija Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
b.
bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020 merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kineija SKPD dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kineija, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah;
c.
bahwa sebelum ditetapkannya visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2016 - 2020, maka penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 ~ 2020 disusun melalui penyusunan Kajian Pendahuluan [Background Study) yang merupakan bahan dalam penyusunan Rancangan
W
Rencana Pembangunan Daeraii secara Teknokratik;
Mengingat
:
d.
bahwa dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c agar terlaksana dengan baik dan terkoordinir, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 2020;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor
33,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Keija Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
74,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen3nasunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Indonesia Nomor 4817);
Lembaran
Negara Republik
9.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendedian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negsu-a Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014
W
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1); W
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Keirangasem Tahun 2006 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 15.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daer^ Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Karangasem Nomor 15);
Daerah
Kabupaten
MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU
Membentuk Tim Pen3aisunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
dalam
a.
menyusun agenda keija Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
b.
men3aisun Kajian Pendahuluan {Background Study) yang merupakan bahan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah secara Teknokratik;
c.
menyiapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 2020;
d.
merumuskan Rancangan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 2020;
e.
menyajiksin Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 -
W
2020;
f.
menyusun Rencana Akhir Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 2020; dan
g.
menyampaikan laporan pelsiksanaan tugas kepada Kepala Daerah.
KETIGA
Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, sepenuhnya berlaku seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 25 September 2015
BUPATI KARANGAS^, d
IDA BAGUS NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Gubemur Bali, di Denpasar. 2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, di Denpasar. 3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, di Denpasar. 4. Inspektur Daerah Provinsi Bali, di Denpasar. 5. Kepala Biro Penyusunan Program Setda Provinsi Bali, di Denpasar. 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, di Denpasar. 7. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 8. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 9. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 10. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 11. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 12. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 13. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 14. Kepala BPD Cabang Karangasem, di Amlapura. 15. Yang Bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR511/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS
PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN
PEREMPUAN
BERENCANA
DAN
KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2016 - 2020
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 - 2020
W
W
Ketua
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
Sekretaris
Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
Anggota
1.
Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
2.
Kepala Bidang Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
3.
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
4.
Kepgda Bidang Penggerakan Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
5.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
dan
Karangasem
6.
Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
7.
Kepala Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
8.
Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
9.
Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
10.
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonoml Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
11.
Kepala Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
12.
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
13. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dein Pelaporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 14. Kepala Sub Pemberdayaan
Bagian Keuangan Badan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Karangasem
15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 16.
Staf Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
dan
j^PENJABAT BUPATI KARANGA^M, IDA BAGUS NGURAH ARDA
L
