BUPATI SERANG KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 40/Kep.663.Huk-Org/2015 TENTANG PENETAPAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN SERANG BUPATI SERANG, Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengedaan Barang/ Jasa di Desa, perlu dilakukan penyeragaman dan penyederhanaan dalam pembuatan produk hukum desa terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Desa, maka perlu menetapkan Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukam Tim Pengelola Kegiatan Desa di Wilayah Kabupaten Serang dengan Keputusan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Pembentukan Provinsi Banten;
Tahun
2000
tentang
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik;
Tahun
2008
tentang
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
tentang
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor Administrasi Pemrintahan;
30
Tahun
2014
tentang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 11. Peraturan............
-211. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang; 19.
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang;
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015. Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
KESATU
: Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa di Wilayah Kabupaten Serang.
KEDUA
: Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KETIGA
: Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditulis dengan huruf Bookman Old Style dengan ukuran font 12. KEEMPAT............
-3KEEMPAT
: Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, sebagai pedoman dalam pembuatan Keputusan Kepala Desa dalam pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
Serang
Pj. BUPATI SERANG,
HUDAYA Tembusan : 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang; 2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang; dan 3. Yth. Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kabupaten Serang.
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 40/Kep.663.Huk-Org/2015 TENTANG PENETAPAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN SERANG
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN.....................
DESA...................
Jalan............ No............Kampung........(Kode Pos) Telepon......Faks.... SERANG-PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA…………….KECAMATAN………….. KABUPATEN SERANG NOMOR: 027/………/TPK/20…… TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA…………KECAMATAN…………….. KABUPATEN SERANG TAHUN 20………… KEPALA DESA………………….., Menimbang :
bahwa dalam rangka tertib administrasi, sederhana, jelas, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa…………….. Kecamatan…………., perlu membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Desa ………….Kecamatan………..Kabupaten Serang Tahun 20……….yang ditetpkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang…………
-2– 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang; (sesuai wilayah kecamatan) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang; (sesuai wilayah kecamatan) 18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang; 19. Peraturan Desa Nomor...........Tahun...........tentang.......... 20. Dan seterusnya.............. Memperhatikan: Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Menetapkan : KESATU : KEDUA
:
MEMUTUSKAN : Membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa….. Kecamatan……… Kabupaten Serang Tahun 20………. Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut : Ketua
: …………… (Nama pejabat di desa / Nama orang yang belum memiliki jabatan di desa).
Sekretaris
: …………… (Nama pejabat di desa / Nama orang yang belum memiliki jabatan di desa).
Anggota
: 1 . …………… (Nama pejabat di desa / pejabat lain dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait / Nama orang bagi yang belum memiliki jabatan / Masyarakat desa setempat); 2. Dst…………… (sesuai kebutuhan). KETIGA………………
-3– KETIGA
:
Rincian Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut : a. Ketua : 1. Memimpin melaksanakan proses persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa baik dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa; 2. Memimpin pelaksanaan penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran Biaya/ RAB, spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana Kerja/ Brosur; 3. Memimpin pelaksanaan dan penetapan penawaran penyedia barang/jasa;
hasil
evaluasi
4. Memimpin pelaksanaan negoisasi atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa; 5. Memimpin pelaksanaan dan penetapan pembelian kepada penyedia barang/jasa; 6. Memimpin pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
pelaporan
hasil
pelaksanaan
b. Sekretaris : 1. Melaksanakan koordinasi dan pengaturan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan baik dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa; 2. Melaksanakan koordinasi dan pengaturan penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran Biaya/RAB, Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana Kerja/ Brosur; 3. Melaksanakan koordinasi dan pengaturan pelaksanaan dan penetapan hasil evaluasi penawaran penyedia barang/jasa; 4. Melaksanakan koordinasi dan pengaturan pelaksanaan negoisasi atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa; 5. Melaksanakan koordinasi dan pengaturan pelaksanaan dan menetapkan pembelian kepada penyedia barang/jasa; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa. c. Anggota : 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyeraha, pelaopran dan pertanggungjawaban pekerjaan baik dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa; 2. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran Biaya/ RAB, Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana Kerja/ Brosur; 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan penetapan evaluasi penawaran penyedia barang/jasa; 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan negoisasi menawar kepada penyedia barang/jasa;
atau
hasil tawar
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan penetapan pembelian kepada penyedia barang/jasa; 6. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa. KEEMPAT………………..
-4– KEEMPAT
:
Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20……………..
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Desa................ pada tanggal.......................... KEPALA DESA, Ttd dan stempel
NAMA KEPALA DESA (tanpa gelar apapun)
Pj. BUPATI SERANG,
HUDAYA
