2015 TENTANG

SALINAN

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/50/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

WALIKOTA BATU, Menimbang :

a.

b.

Mengingat :

1.

2.

3.

4.

bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan pertanian organik di wilayah Kota Batu, dan mengoptimalkan hasil produksi pertanian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Pertanian Organik, perlu dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Pertanian Organik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Pertanian Organik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1986); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Hal 2 dari 7 halaman…

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Hal 3 dari 7 halaman…

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35. 36.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/PP.340/8/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;


37. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik; 38. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 39. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 41. Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Pertanian Organik; 42. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :

KEDUA

:

Membentuk Tim Percepatan Pengembangan Pertanian Organik dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: 1. menyusun road map percepatan pengembangan pertanian organik dengan melibatkan stake holder terkait; 2. melakukan supervisi terhadap penerapan dan budidaya pertanian organik; 3. memberikan rekomendasi terhadap pemberian insentif, subsidi, pengurangan pajak, dan penghargaan terhadap dunia usaha/media massa/masyarakat/petani yang melaksanakan dan peduli terhadap sistem pertanian organik; 4. memberikan masukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dalam hal pemberian sertifikasi dan pelabelan terhadap unit usaha/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani/Petani yang menghasilkan produk pertanian organik; 5. melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang mengarah pada pemanfaatan hasil pertanian organik; 6. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara bertani yang mengarah pada penerapan pertanian organik; Hal 5 dari 7 halaman…

7.

melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan; 8. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak/instansi terkait; 9. melakukan rapat koordinasi Tim paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lapangan; 10. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim setiap 6 (enam) bulan sekali; dan 11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota. KETIGA

:

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim, dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis.

KEEMPAT :

Membebankan biaya tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

:

Ditetapkan di Batu pada tanggal 11 Februari 2015 WALIKOTA BATU, ttd

EDDY RUMPOKO TEMBUSAN : Yth.Sdr. : 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 4. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu; 5. Anggota tim yang bersangkutan.


Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/50/KEP/422.012/2015 Tanggal : 11 Februari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

NO

JABATAN DALAM TIM

NAMA/JABATAN DALAM DINAS

1. Pengarah

Walikota

2. Penanggungjawab

Sekretaris Daerah

3. Ketua

dr. Endang Triningsih

4. Sekretaris

Matali, SP.M.Agr

5. Anggota

1. Drs. Siswanto, M.M. 2. Ir. Himpun 3. Drs. HM. Abu Sufyan, M.M. 4. M. Chori, S.Sos., M.Si. 5. Mochamad Syamsul Bakri.,S.Sos., M.M. 6. Drs. Abdillah Alkaf 7. Dra. Mistin, M.Pd 8. Dr. Eny Rachyuningsih, M.Si 9. Hari Santoso, SH 10. Dra. Wiwik Nuryati, M.M. 11. Sinal Abidin, S.Sos., M.M.

6. Pokja Teknis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sohinto, S.Pt., M.Agr (koordinator) Ahmad Zubaidi, S.P.,MMA Suwar, S.P. Prasetyo Bagus Wicaksono, ST Soewoko, S.P. Siti Chotipah, S.Pd Drs. Amran, M.M. WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO


2015 TENTANG

Recommend Documents