GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 335 /KPTS/013/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/136/KPTS/013/2015 TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI SISA TANAH YANG BELUM DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN - NGAWI KERTOSONO PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan surat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 23 April 2015 nomor KU.13.12/440357/004-373/IV/2015 perihal Permohonan Perubahan SP2LP menjadi PENLOK Pembangunan Jalan Tol Mantingan – Kertosono, maka perlu mengubah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/136/KPTS/013/2015 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Sisa Tanah yang belum dibebaskan untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Ngawi Kertosono Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang
-2-
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); 10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55); 11. Keputusan Presiden Nomor 34 Thaun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 20112031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
15. Peraturan
-3-
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/841/KPTS/013/ 2013 tentang Penetapan Lokasi Sisa Tanah yang belum dibebaskan untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Ngawi Kertosono Provinsi Jawa Timur; 17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/136/KPTS/013/ 2015 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Lokasi Sisa Tanah yang belum dibebaskan untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Ngawi - Kertosono Provinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/136/KPTS/013/ 2015 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Lokasi Sisa Tanah yang belum dibebaskan untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Ngawi - Kertosono Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan dalam Diktum KESATU, diubah sehingga berbunyi : KESATU : Perpanjangan Penetapan Lokasi Lokasi Sisa Tanah yang belum dibebaskan untuk Pembangunan Jalan Tol Mantingan - Ngawi Kertosono Provinsi Jawa Timur, seluas + 1.276.177 M², dengan perincian sebagai berikut : 1. Kabupaten Ngawi, seluas + 179.872 M², meliputi : a) Kecamatan Mantingan : - Desa Mantingan; - Desa Kedungharjo; - Desa Sambirejo; - Desa Pengkol. b) Kecamatan Karanganyar : - Desa Sriwedari. c) Kecamatan Widodaren : - Desa Kauman; - Desa Gendingan; - Desa Widodaren; - Desa Karangbanyu; - Desa Sidolaju. d) Kecamatan Kedunggalar
-4-
d) Kecamatan Kedunggalar : - Desa Pelanglor; - Desa Bangurejo Kidul; - Desa Jenggrik; - Desa Wonokerto; - Desa Gemarang. e) Kecamatan Pitu : - Desa Pelang Kidul f) Kecamatan Paron : - Desa Ngale; - Desa Kebon; - Desa Dawu. g) Kecamatan Ngawi : - Desa Watualang; - Desa Jururejo; - Desa Beran; - Desa Grudo. h) Kecamatan Geneng : - Desa Klitik; - Desa Kersoharjo; - Desa Dempel; - Desa Kersikan; - Desa Kraseman; - Desa Klampisan; - Desa Baderan. i) Kecamatan Kwadungan : - Desa Mojomanis. 2. Kabupaten Magetan, seluas + 60.735 M², di Kecamatan Kartoharjo, meliputi : - Desa Jeruk; - Desa Gunungan; - Desa Jajar; - Desa Kartiharjo; - Desa Sukowidi. 3. Kabupaten Madiun, seluas + 449.931 M², meliputi : a) Kecamatan Sawahan : - Desa Pule; - Desa Cabean; - Desa Klumpit; - Desa Sawahan; - Desa Kajang. b) Kecamatan Madiun : - Desa Bagi. c) Kecamatan Balerejo
-5-
c) Kecamatan Balerejo : - Desa Glonggong; - Desa Balerejo; - Desa Sogo; - Desa Kedungjati; - Desa Warurejo; - Desa Babadan Lor; - Desa Tapelan; - Desa Kuwu. d) Kecamatan Pilangkenceng : - Desa Purworwjo; - Desa Kedungrejo; - Desa Wonoayu. e) Kecamatan Mejayan : - Desa Bangunsari; - Desa Ngampel. f) Kecamatan Saradan : - Desa Bajulan; - Desa Sukorejo; - Desa Bongsopotro; - Desa Sidorejo; - Klumutan; - Desa Pajaran; - Desa Bandungan. 4. Kabupaten Nganjuk, seluas + 550.727 M², meliputi : a) Kecamatan Wilangan : - Desa Wilangan; - Desa Sukoharjo. b) Kecamatan Bagor : - Desa Banaran Wetan; - Desa Banaran Kulon. c) Kecamatan Rejoso : - Desa Sidokare; - Desa Mojorembun; - Desa Sukorejo; - Desa Setren; - Desa Mungkung; - Desa Gempol. d) Kecamatan Nganjuk : - Desa Kedungdowo; - Desa Balongpacul.
e) Kecamatan Sukomoro
-6-
e) Kecamatan Sukomoro : - Desa Ngrengket; - Desa Putren; - Desa Bagor Wetan; - Desa Ngrami; - Desa Pehserut; - Desa Sukomoro; - Desa Bungur; - Desa Nglundo; - Desa Kedungsoko. f) Kecamatan Tanjunganom : - Desa Sambirejo; - Desa Kedungrejo. g) Kecamatan Baron : - Desa Mabung; - Desa Waung; - Desa Kemlokolegi; - Desa Kemaduh. h) Kecamatan Kertosono : - Desa Pandantoyo. i) Kecamatan Patian Rowo : - Desa Pisang; - Desa Pecuk; - Desa Lestari. 5. Kabupaten Jombang, seluas + 34.912 M², di Kecamatan Bandar Kedungmulyo meliputi : - Desa Brodot; - Desa Pucangsimo; - Desa Bandar Kedungmulyo; - Desa Gondang Manis. 2. Ketentuan dalam Diktum KEDUA, diubah sehingga berbunyi : KEDUA : a. Keputusan Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perolehan tanah belum selesai, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya; b. Proses ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimulai dari tahap perencanaan.
KEDUA
-7-
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Mei 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR Ttd,
Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Bupati Ngawi di Ngawi. 9. Sdr. Bupati Magetan di Magetan. 10. Sdr. Bupati Madiun di Madiun. 11. Sdr. Bupati Nganjuk di Nganjuk. 12. Sdr. Bupati Jombang di Jombang. 13. Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Mantingan-NgawiKertosono.
