PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR
632
/ HK / 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 - 2020
Menimbang
:
a.
W
bahwa untuk melaksanakan
ketentuan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008
tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, serta untuk mencapai keterpaduan perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan yang bersinergi dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (satu tahunan) yang aspiratif dari seluruh masyarakat, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
b.
^
bahwa Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 2020; merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016 - 2020, yang berisi gambaran umum kondisi daerah,
kerangka pendanaan daerah, analisis isu strategis pembangunan daerah, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator kinerja daerah;
c.
bahwa sebelum ditetapkannya visi dan misi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016 - 2020, dan berangkat dari isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Karangasem, perlu disusun Draf Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
d.
bahwa dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c agar terlaksana dengan baik dan terkoordinir, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 2020;
e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2015 - 2020;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara
Barat
dan
Nusa
Tenggara
Timur
(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
^
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor
33,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
20
Tahun
2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8.
Peraturan
tentang
Pemerintah
Tata
Cara
Nomor
40
Tahun
Pen3rusunan
2006
Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
9.
Tahun
2006
Nomor
97,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
^
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Karangasem
Tahun
2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012
Nomor
17,
Tambahan
Lembaran
Kabupaten Karangasem Nomor 15);
Daerah
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari
Keputusan Bupati ini. KEDUA
Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
dalam
a. menyusun agenda kerja Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
b. menyusun Kajian Study)
yang
Pendahuluan {Background
merupakan
bahan
dalam
penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah secara Teknokratik;
c. menyiapkan Rancangan Awal Rencana Stategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
d. merumuskan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
e. menyajikan Rencana Strategis Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020;
f. menyusun rencana akhir Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
w
Karangasem Tahun 2016 - 2020; dan g. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah. KETIGA
pelaksanaan
tugas
Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 20 Nopember 2015
I^NJABAT BUPATI KARANGASEM, AGUS NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada: 1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3. 4. 5. 6.
Pit. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kab. Karangasem Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Karangasem Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangasem
7. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kabupaten Karangasem 8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem 9. Yang bersangkutan
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 632 / HK/ 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS
PERTAMANAN
KEBERSIHAN
KABUPATEN
DAN
KARANGASEM
TAHUN 2016-2020.
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM
No
NAMA/NIP/PANGKAT GOL
JABATAN
JABATAN DALAM TIM
1.
2.
I Made Suama, SH Nip. 19611231 199503 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c) I Made Hadi Susila, SE, MM
Kepala Dinas DKP Kab. Karangasem
Ketua
Sekretaris DKP Kab.
Sekretaris
Nip. 19690605 199503 1 007
Karangasem
Pembina Tk. 1/ (IV/b) 3.
4.
5.
6.
7.
Sumardi, SH
Nip. 19581231 198203 1 353 Pembina Tk. 1/ (IV/b[ I Made Budiadnj'a, S.Sos Nip. 19590516 198102 1 001
Kabid Kebersihan
Anggota
DKP Kab.
Karangasem
Kabid. Penyuluhan
Anggota
DKP Kab.
Karangasem
Pembina/ (IV/a) Ni Ketut Erawati, S.Sos
Kabid. Angkutan dan
Nip. 19640401 198602 2 008
Peralatan DKP Kab.
Pembina/ (IV/a)
Karangasem
Ni Wayan Murdani, S.Sos Nip. 19670306 199003 2 009
Kabid. Pertamanan DKP Kab.
PenataTk. 1/ (Ill/d)
Karangasem
I Gusti Ngurah Agung WS Nip. 19601231 198103 1 197
Ksubag. Sunprog DKP Kab. Karangasem
Anggota
Anggota
Anggota
Penata Tk. 1/ (Ill/d)
^ENJABAT BUPATI KARANGASEM, BAGUS NGURAH ARDA
