OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: /POJK. /2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN Menimbang
Mengingat
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi Perusahaan Terbuka dengan memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996; b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian pengaturan mengenai Keterbukaan Informasi, maka Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah kedalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL PERUSAHAAN TERBUKA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: (1) Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik. (2) Perusahaan Terkendali adalah suatu Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka. Pasal 2 (1) Perusahaan Terbuka yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif wajib melakukan keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material. (2) Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat. BAB II JENIS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL Pasal 3 Informasi atau Fakta Material yang dapat mempengaruhi harga Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, antara lain hal-hal sebagai berikut : a. Penggabungan usaha, pemisahan usaha, pembelian saham perusahaan yang nilainya material, penjualan saham perusahaan yang nilainya material, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan; b. Pemecahan saham atau penggabungan saham;
c. Pembagian dividen interim; d. Penghapusan pencatatan (Delisting) dan Pencatatan kembali (Relisting) saham di bursa; e. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya; f. Perolehan atau kehilangan kontrak penting; g. Produk atau penemuan baru yang berarti; h. Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung; i.
Perubahan dalam manajemen;
j.
Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk;
k. Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting; l.
Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;
m. Perkara hukum terhadap Perusahaan Terbuka dan/ atau direktur dan komisaris Perusahaan Terbuka yang berdampak Material; n. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain; o. Penggantian Akuntan yang mengaudit Perusahaan Terbuka; p. Penggantian Wali Amanat; q. Perubahan tahun buku Perusahaan Terbuka dan perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam Laporan Keuangan; r. Perusahaan Terbuka berada dalam pengawasan khusus dari regulator yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; s. Perusahaan Terbuka mendapat pembatasan kegiatan usaha dari regulator; t. Proyeksi
keuangan
yang
telah
dipublikasikan
mengalami
perubahan
atau
pencapaiannya yang tidak sesuai, secara material; u. Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Perusahaan Terbuka secara material; v. Restrukturisasi utang; w. Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen operasi; dan/atau x. Dampak yang bersifat material terhadap Perusahaan Terbuka karena kejadian yang bersifat force majeure/di luar kendali.
BAB III WAKTU DAN CARA PENYAMPAIAN Pasal 4 (1) Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan keterbukaan informasi kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. (2) Laporan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dalam Lampiran I. Pasal 5 (1) Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pasal 3 kecuali huruf b, c, d, i, o, dan p, yang terjadi
pada Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya
dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. (2) Dalam hal Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terjadi pada Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka dan merupakan Perusahaan Terbuka, maka hanya Perusahaan Terkendali dimaksud yang wajib memenuhi peraturan ini. Pasal 6 (1) Dalam hal Informasi atau Fakta Material sudah diketahui oleh Pihak lain selain orang dalam, maka Perusahaan Terbuka wajib sesegera mungkin pada hari kerja yang sama menyampaikan laporan keterbukaan informasi kepada OJK
serta mengumumkan
kepada masyarakat setelah Informasi atau Fakta Material tersebut diketahui. (2) Dalam hal kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka kewajiban tersebut dilakukan pada satu hari kerja berikutnya. Pasal 7 Perusahaan Terbuka yang melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini wajib mengungkapkan paling sedikit: a. tanggal kejadian, b. jenis Informasi atau Fakta Material,
c. uraian Informasi atau Fakta Material, d. dampak kejadian Informasi atau Fakta Material tersebut sesuai dengan Lampiran I. Pasal 8 (1) Pengumuman kepada masyarakat dalam peraturan ini wajib dimuat dalam situs web Perusahaan Terbuka (2) Bagi Perusahaan Terbuka yang Efeknya tercatat di Bursa Efek, pengumuman kepada masyarakat dalam peraturan ini wajib juga dilakukan melalui situs web Bursa Efek atau surat kabar harian yang berperedaran nasional. (3) Dalam hal pengumuman kepada masyarakat disampaikan juga dalam bahasa asing, maka wajib memuat informasi yang sama dengan pengumuman Bahasa Indonesia. Pasal 9 Dalam hal Perusahaan Terbuka telah melakukan keterbukaan informasi dalam rangka memenuhi Peraturan OJK lainnya, maka Perusahaan Terbuka tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan ini.
BAB IV KETENTUAN SANKSI Pasal 10 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. Pasal 11 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik beserta Peraturan Nomor X.K.1 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait keterbukaan informasi atau fakta material tetap berlaku bagi Perusahaan Terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Jasa
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ......................... KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (tanda tangan) MULIAMAN DARMANSYAH HADAD
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...........NOMOR .........
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR……../POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL PERUSAHAAN TERBUKA
I.
UMUM Pasar Modal merupakan sarana yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Salah satu Pihak dalam Pasar Modal yang mempunyai peranan penting adalah Perusahaan Terbuka yang memperoleh pembiayaan dari Pasar Modal yang diperoleh dari investasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Terbuka.Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan tersebut bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Adapun konsep pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap industri Pasar Modal dengan menggunakan Prinsip Keterbukaan, dimana Prinsip Keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan Perusahaan Terbuka untuk menyampaikan Informasi atau Fakta Material kepada OJK dan masyarakat. Peraturan ini terkait dengan Perusahaan Terbuka yang pada prinsipnya mengatur keterbukaan informasi baik dari segi hukum, akuntansi maupun Informasi atau Fakta Material lainnya. Dengan adanya peraturan tersebut maka investor Perusahaan Terbuka diharapkan memperoleh informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan investasi. Untuk menciptakan Pasar Modal yang wajar, teratur dan efisien, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif dari regulator dan keterlibatan dari semua pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Terciptanya kondisi
pasar yang wajar, teratur dan efisien akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Selain itu pasar modal yang diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian nasional dapat bersaing di dunia internasional. Dalam melaksanakan fungsinya, OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur para pelaku dibidang pasar modal. Dengan adanya peraturan tersebut maka investor Terbuka
diharapkan
keputusan investasi.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 3 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas
memperoleh
informasi
yang
cukup
untuk
pengambilan
Huruf e Contoh dari “Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya” : 1. Jumlah dividen yang diperoleh sangat material dibandingkan dengan laba bersih Perusahaan. 2. Jumlah dividen yang diperoleh lebih besar atau lebih kecil secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Perubahan pengendalian atas Perusahaan merupakan akibat dari pengambilalihan. Huruf i
Terbuka
dimaksud
tidak
hanya
Manajemen meliputi Direktur dan Komisaris. Perubahan meliputi perubahan struktur dan kewenangan manajemen. Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Huruf l Cukup Jelas Huruf m Cukup Jelas Huruf n Cukup Jelas Huruf o Yang dimaksud penggantian akuntan adalah penggantian akuntan yang sedang dalam masa penugasan. Huruf p Cukup Jelas Huruf q Cukup Jelas
Huruf r Cukup Jelas Huruf s Cukup Jelas Huruf t Cukup Jelas Huruf u Cukup Jelas Huruf v Cukup Jelas Huruf w Cukup Jelas Huruf x Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas
Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…………
Lampiran I LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL Nama Bidang Usaha Telepon Faksimili
: : : :
1. 2. 3. 4.
Tanggal kejadian Jenis informasi atau fakta material Uraian informasi atau fakta material Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap investor 5. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap Perusahaan Terbuka yang meliputi: - Dampak terhadap kegiatan operasional - Dampak terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan - Dampak hukum - Dampak terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka ……….. , …………….20..
Tanda tangan (Direksi/Sekretaris Perusahaan) Catatan: a. Jenis informasi atau fakta material agar disesuaikan dari Lampiran II b. Uraian informasi atau fakta material paling kurang mencakup informasi sebagaimana diatur dalam Lampiran II
Lampiran II URAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL No
a.
b.
c.
d. e.
Jenis informasi atau fakta material
Uraian informasi atau fakta material
Penggabungan usaha, pemisahan usaha, - pihak-pihak yang pembelian saham perusahaan yang nilainya bertransaksi material, penjualan saham perusahaan yang - hubungan antara pihaknilainya material, peleburan usaha, atau pihak yang bertransaksi pembentukan usaha patungan - nilai transaksi - alasan transaksi - tata cara pengalihan saham - sumber dana yang digunakan Pemecahan saham atau penggabungan saham - jenis saham - rasio pemecahan saham - nilai nominal saham lama dan baru - alasan pemecahan atau penggabungan saham Pembagian dividen interim - jumlah dividen interim yang dibagikan - sumber pendanaan - hak dividen interim per saham Penghapusan pencatatan (Delisting) dan - Tanggal kejadian Pencatatan kembali (Relisting) saham di bursa; - Alasan kejadian Pendapatan dari dividen yang luar biasa - nama pihak pemberi dividen sifatnya - jumlah dividen yang diterima
Posisi terjadinya informasi atau fakta material Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka
Perusahaan Terbuka
Perusahaan Terbuka Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
f.
g.
h.
i.
- sifat hubungan pemberi dividen dengan Perusahaan Terbuka Perolehan atau kehilangan kontrak penting - pihak-pihak yang melakukan kontrak - sifat hubungan para pihak yang melakukan kontrak - jenis kontrak - nilai kontrak - alasan perolehan atau kehilangan kontrak Produk atau penemuan baru yang berarti - jenis produk dan atau temuan baru - nilai produk dan atau temuan - biaya yang telah dikeluarkan terkait produk dan temuan baru Perubahan dalam pengendalian baik langsung - nama pihak-pihak yang maupun tidak langsung telah menjadi pengendali baru - hubungan pengendali lama dan baru - penyebab terjadi perubahan pengendalian Perubahan dalam manajemen - identitas manajemen yang diganti dan atau yang menggantikan - identitas manajemen yang meninggal dunia atau mengundurkan diri - penyebab perubahan manajemen
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka
j.
k.
l. m.
n.
o.
p.
q.
Pembelian kembali atau pembayaran Bersifat Utang dan atau Sukuk
Efek - jumlah pembelian kembali dan atau pembayaran - sumber pendanaan - tujuan Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya - jenis aset penting - nilai transaksi - pihak-pihak yang bertransaksi - hubungan para pihak - sumber pendanaan untuk pembelian Perselisihan tenaga kerja yang dapat - penyebab perselisihan mengganggu operasional perusahaan - status penyelesaian Perkara hukum terhadap Perusahaan Terbuka - jenis perkara hukum dan/ atau Direktur dan Komisaris Perusahaan - pihak yang bersengketa Terbuka yang berdampak Material - status penyelesaian Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek - pihak yang menawarkan perusahaan lain - jenis Efek yang ditawarkan - jumlah & nilai penawaran - sumber pendanaan Penggantian Akuntan yang mengaudit - nama KAP dan Akuntan Perusahaan Terbuka yang diganti dan pengganti - penyebab penggantian - persetujuan atas penggantian Akuntan oleh dewan komisaris atau yang berwenang Penggantian Wali Amanat - nama Wali Amanat yang diganti dan pengganti - penyebab penggantian Perubahan tahun buku Perusahaan Terbuka - bentuk perubahan dan perubahan penggunaan mata uang - alasan perubahan
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka
Perusahaan Terbuka
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
pelaporan dalam Laporan Keuangan
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
- perubahan mata uang atas persetujuan Menkeu - perubahan tahun buku atas persetujuan Direktorat Jenderal Pajak Perusahaan Terbuka berada dalam pengawasan - penyebab pengawasan khusus dari regulator yang dapat khusus mempengaruhi kelangsungan usaha - nama regulator yang Perusahaan Terbuka mengawasi Perusahaan Terbuka mendapatkan pembatasan - penyebab pembatasan kegiatan usaha dari regulator - nama regulator yang membatasi Proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan - alasan perubahan mengalami perubahan atau pencapaiannya yang - realisasi pencapaian tidak sesuai, secara material - penyebab pencapaian yang tidak sesuai dengan proyeksi keuangan Adanya kejadian yang akan menyebabkan - peristiwa atau kejadian bertambahnya kewajiban keuangan atau - perkiraan penurunan nilai menurunnya pendapatan Perusahaan Terbuka pendapatan secara material Restrukturisasi utang - jenis dan nilai utang - nama kreditur - hubungan perseroan dengan kreditur - cara restrukturisasi utang Penghentian atau penutupan sebagian atau - jenis segmen yang seluruh segmen operasi dihentikan atau ditutup - alasan penghentian atau penutupan Dampak yang bersifat material terhadap - peristiwa atau kejadian
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka dan/atau entitas anak
Perusahaan Terbuka
Perusahaan Terbuka karena kejadian bersifat force majeure/di luar kendali.
yang - perkiraan nilai kerugian
dan/atau entitas anak
