GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/175/KPTS/013/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/908/KPTS/013/2014 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan tertib administrasi pegawai yang ditunjuk dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/908/KPTS/013/2014, untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengubah Keputusan Gubernur dimaksud dengan menetapkan perubahannya dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang
-2-
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bandahara serta Penyampaiannya; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Seri A); 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015; 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/908/KPTS/013/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015. MEMUTUSKAN :
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/908/KPTS/013/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut : A. Pada Romawi I : 1. Nomor urut 2: a. kolom 3, diubah sehingga berbunyi ”ESTI WINARNI, SE, NIP. 19580308 198502 2 001, Penata Tingkat I (III/d)”; b. huruf z, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”WAHJU SUKANTI, NIP. 19670417 201001 2 001, Pengatur Muda Tingkat I (II/b)”; 2. Nomor urut 3, huruf c, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”RASWIN, NIP. 19590325 198003 1 018, Penata Muda Tingkat I (III/b)”; 3. Nomor urut 6, huruf s, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”EKO MARLIYANTO, NIP. 19830119 201001 1 004, Pengatur Muda Tingkat I (II/b)”; 4. Nomor urut 11, huruf a, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”BUDI HERI WINARKO, NIP. 19680909 200701 1 014, Pengatur Muda Tingkat I (II/b)”; 5. Nomor urut 12, kolom 4, angka 3, diubah sehingga berbunyi ”INDAH PANTI RAHAYU, SE, NIP. 19650308 199103 2 002, Penata Tingkat I (III/d)”; 6. Nomor urut 18: a. kolom 4: 1) angka 1 diubah sehingga berbunyi ”SITI NURHAYATI, SE, NIP. 19600204 198206 2 001, Penata Muda Tingkat I (III/b)”; 2) angka 2 diubah sehingga berbunyi ”AMAM SETIABUDI, ST, NIP. 19770426 200501 1 007, Penata (III/c)”; 3) angka 4 diubah sehingga berbunyi ”RIVO EKA YUDHA, SE, NIP. 19710903 199803 1 008, Penata (III/c)”; 4) angka 6 diubah sehingga berbunyi ”ELOK SYAFIRDA, NIP. 19770529 201001 2 001, Penata Muda (III/a)”; 5) angka 7 diubah sehingga berbunyi ”MIN SAHIT, NIP. 19791115 201001 1 004, Pengatur Muda Tingkat I (II/b)”; b. huruf d, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”HERU SUBAGYO, S.IP, NIP. 19630520 200212 1 001, Penata (III/c)”; c. huruf k
-4-
huruf k, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”MOHAMMAD MUKRIM, NIP. 19700913 200801 1 009, Pengatur Muda Tingkat I (II/b)”; d. huruf m, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”BAMBANG EKO SULISTIYONO, NIP. 19650327 200701 1 011, Pengatur Muda Tingkat I (II/b)”; e. huruf o, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”ANDRI ERAWATI, ST, NIP. 19770528 200311 2 001, Penata (III/c)”; 7. Nomor urut 20, huruf y, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”RURI SARASWATI, ST, NIP. 19760115 199602 2 003, Penata Muda Tingkat I (III/b)”; 8. Nomor urut 23, kolom 4, angka 4, diubah sehingga berbunyi ”SUNARIJATI, NIP. 19591226 198303 2 004, Penata Muda Tingkat I (III/b)”; 9. Nomor urut 28, kolom 4: a. angka 2 diubah sehingga berbunyi ”SRI HARTATIK, SE, NIP. 19680512 198903 2 012, Penata (III/c)”; b. angka 4 diubah sehingga berbunyi ”NAWANG WULAN DYAH PUSPITASARI, SE, NIP. 19781119 201001 2 005, Penata Muda (III/a)”; 10. Nomor urut 41, kolom 4: a. angka 1 diubah sehingga berbunyi ”MOCH. ANWAR ARIES, NIP. 19640417 200701 1 018, Pengatur Muda Tingkat I (II/b)”; b. angka 2 diubah sehingga berbunyi ”TITIK WAHYUNINGSIH, NIP. 19670403 198611 2 001, Penata Muda Tingkat I (III/b)”; 11. Nomor urut 42, kolom 4, angka 1, diubah sehingga berbunyi ”NAFISAH UMRI UKROI, ST, NIP. 19881126 201403 2 001, Penata Muda (III/a)”; 12. Nomor urut 51, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”ENDAH SUGIARTI, NIP. 19670802 200701 2 018, Pengatur Muda Tingkat I (II/b)”; 13. Nomor urut 53, kolom 4, diubah sehingga berbunyi ”Dra. RIMA KENTARTI, NIP. 19690609 199403 2 007, Penata Tingkat I (III/d)”. B. Pada Romawi II, nomor urut 11: 1. kolom 3 diubah sehingga berbunyi ”ISWANTI SUPARMAN, SH, MM, NIP. 19631030 198502 2 002, Pembina (IV/a)”; 2. kolom 5, angka 1, diubah sehingga berbunyi ”WIEKE SRIE LIBRIASTUTI, SE, NIP. 19620927 198603 2 006, Penata Tingkat I (III/d)”. c.
KEDUA :
-5-
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Maret 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd, Dr. H. SOEKARWO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 5. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Surabaya. 6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Surabaya. 10. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian dimaksud.
