PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 175/HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN
DHARMADUTA DAN DHARMASRAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
bahwa dalam rangka pembinaan umat Hindu agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Hindu berdasarkan atas sastra agama Hindu dengan kualitas dan kwantitas yang lebih baik untuk membina mental,
moral dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembentukan budi pekerti luhur, sebagai landasan hidup beragama, berbangsa dan bemegara; bahwa tanggung jawab dalam rangka pembinaan pemahaman Sastra Agama merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, tokoh agama dan masyarakat, yang mana pembinaan ini dilakukan untuk membentengi diri agar umat Hindu memiliki prilaku yang tidak menyimpang dari
ajaran agama Hindu serta mengubah dan membentuk sikap serta tingkah laku umat Hindu dengan meyakini dan mengerti tentang maknamakna atau pesan-pesan moral yang terkandung di dalam sastra agama sehingga perlu dibentuk Tim Teknis Kegiatan Pelaksanaan Dharmaduta dan
W
Dharmasrama Kabupaten Karangasem Tahun 2015;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a
menetapkan
Keputusan
sebagaimana
dan huruf b,
Bupati
perlu
tentang
Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pelaksanaan Dharmaduta
dan
Dharmasrama
Kabupaten
Karangasem Tahun 2015; Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
246,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
^
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4);
Daerah
Kabupaten
Karangasem
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahim 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 10.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4);
11-
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD,
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 41); w
12.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahim 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU W
Membentuk Dharmaduta
Tim Teknis Kegiatan Pelaksanaan dan Dharmasrama Kabupaten
Karangasem
Tahun
2015
dengan
susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: 1.membantu Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam membina dan memberikan pemahaman
kepada umat Hindu tentang nilai-nilai sastra agama;
2. menetapkan pola dan program pembinaan, pengembangan serta pemahaman yang berkaitan dengan ajairan agama Hindu; dan
3. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada Bupati Karangasem.
KETIGA
:
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 11 Pebruari 2015
I^BUPATI KARANGASEM
I I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. 3. Para Camat se- Kabupaten Karangasem 4. Pertinggal.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 175/HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN DHARMADUTA DAN DHARMASRAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN DHARMADUTA DAN DHARMASRAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
Pelindung
Penasehat/ Pengarah
1. 2. 1. 2.
Bupati Karangasem Wakil Bupati Karangasem Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kab. Karangasem
Penanggung Jawab
Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Karangasem
Ketua
Kasubag Agama, Adat dan Budaya pada Bagian Kesra Setda Kab. Karangasem
Sekretaris
Kasubag Sosial pada Bagian Kesra Setda Kab. Karangasem
W
Bendahara
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra Setda Kab. Karangasem
Anggota
1.
Unsur Kecamatan Karangasem
2.
Unsur Kecamatan Bebandem
3.
Unsur Kecamatan Manggis
4.
Unsur Kecamatan Sidemen
5.
Unsur Kecamatan Rendang
6.
Unsur Kecamatan Selat
7.
Unsur Kecamatan Abang
8.
Unsur Kecamatan Kubu
9. Ida Made Pidada Manuaba, S.Ag, M.Si 10.1 Made Regeg, S.Pd, M.Si 11. Drs. I Wayan Lipur, M.Si 12. I Ketut Wirata, S.Pd
13. Drs. I Wayan Putra 14. I Gusti Ngurah Ananjaya, S.Ag 15. I Made Kertiada, S.Ag
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
I Ketut Suji, S.Ag Ni Nyoman Soniawati, S.Ag Drs. I Nyoman Pasek I Putu Agus Ananta Wjaya Sari, S.Ag I Nyoman Sudiarta, S.Pd I Kadek Arisukarta, S.Ag Ni Kadek Ayu Paramanandani, S.Pd Ida Ketut Oka Prayoga, S.Sos, H
^BUPATI KARANGASE1\^ ^ IWAYAN GEREDEG
