GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 379 /KPTS/013/2015 TENTANG PEMBAHARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN - MALANG GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan surat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 5 Mei 2015 nomor TN.13.02/440357.009/V/2015.19 perihal Penjelasan Sisa Tanah Ruas Jalan Tol Pandaan – Malang yang belum dibebaskan status bulan April 2015, maka proses pengadaan tanah yang belum selesai pelaksanaannya, perlu diperbaharui dengan menetapkan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan – Malang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 6. Undang-Undang
-2-
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); 10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55); 11. Keputusan Presiden Nomor 34 Thaun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 20112031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 16. Keputusan
-3-
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/282/KPTS/013/ 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan – Malang; 17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/214/KPTS/013/ 2015 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan – Malang.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan – Malang, seluas + 2.832.463 M², dengan perincian sebagai berikut : 1. Kabupaten Pasuruan, seluas + 764.146 M², meliputi : a) Kecamatan Sukorejo : - Desa Mojotengah; - Desa Suwayuwo; - Desa Lemahbang; - Desa Pakukerto; - Desa Gunting; - Desa Sukorejo; - Desa Karangsono. b) Kecamatan Purwosari : - Desa Karangrejo; - Desa Sumbersuko; - Desa Pager; - Desa Sengonagung; - Desa SEkarmojo; - Desa Tejowangi. c) Kecamatan Purwodadi : - Desa Capang; - Desa Gajahrejo; - Desa Parerejo; - Desa Puwodadi. 2. Kabupaten Malang, seluas + 2.033.581 M², meliputi : a) Kecamatan Lawang : - Desa Sumberporong; - Desa Mulyoarjo; - Kelurahan Lawang; - Desa Sidodadi; - Desa Bedali. b) Kecamatan Singosari
-4-
b) Kecamatan Singosari : - Desa Baturetno; - Desa Dengkol; - Desa Watu Gede; - Desa Banjararum; - Desa Tamanharjo. c) Kecamatan Pakis : - Desa Tirtomoyo; - Desa Saptorenggo; - Desa Asrikaton; - Desa Ampeldento; - Desa Sekarpuro. 3. Kota Malang, seluas + 34.736 M², di Kecamatan Kedungkandang meliputi : - Kelurahan Madyopuro; - Kelurahan Cemorokandang. KEDUA
: Untuk mendapatkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Pengadaan tanah agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Apabila perolehan/pengadaan tanah telah dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah sampai memperoleh sertifikasi atas nama Instansi Induknya, sesuai ketentuan yang berlaku; c. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik sedapat mungkin melibatkan tenaga kerja dari desa-desa yang terkena proyek pembangunan tersebut.
KETIGA
: Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT
: Pengawasan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang serta melaporkan hasilhasilnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, setiap triwulan.
KELIMA
-5-
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Mei 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR Ttd,
Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Bupati Pasuruan di Pasuruan. 9. Sdr. Bupati Malang di Malang. 10. Sdr. Walikota Malang di Malang. 11. Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Pandaan – Malang di Malang.
