2015 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN Jl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411 Telp/Fax 0321-866197 Email. [email protected] Website : dinkes.jombangkab.go.id KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/2235/415.25/2015 TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif; b. bahwa berdasarkan evaluasi penetapan data dasar (baseline data); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

-2-

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

-3-

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018. Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

-4-

4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi. 6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pasal 2 (1) Renstra-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018; (2) Renstra Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini. Pasal 3 Renstra-Dinas Keseatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Pasal 4

-5-

(1) Renstra-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 2.3. Kinerja Pelayanan Kabupaten Jombang

Dinas

Kesehatan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Jombang. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

-6-

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang pada tanggal 24 April 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG,

HERI WIBOWO

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Jalan KH Wachid Hasyim 131 Telp/Fax. (0321) 866197 Email : [email protected]

Daftar Isi

Daftar Isi

……………………………………………………………………………..

Daftar Gambar Daftar Tabel

...…………………………………………………………………

..………………………………………………………………………

I III VII

Daftar Singkatan

………………………………………………………………….. . IX

Kata Pengantar

…...………………………………………………………………. .. XIV

BAB I PENDAHULUAN

..…………………………………………………………………. . 1

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG … 10 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ………………………………………………………………………………………

10

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …10 2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

.………… 13

2.1.3 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupatn Jombang

………….. 36

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

……………………... 42

2.2.1 Kepegawaian/Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …….. 43 2.2.2 Sarana Kesehatan

……………………………………………………….. 52

2.2.3 Asset/Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

………………... 59

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

………………… 70

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 70 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………………….104

Daftar Isi

I


2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………………………… 125 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ………………………………………………………………….. 125 2.4.2 Peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………………………………... 128 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

……………… 133

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………….. 133 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

……………….. 138

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ……………………………………………… 150 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ......……………………………………………………………………. 154 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

………………………………………………….. 155

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

…....

158

…………………….

158

4.1.1 Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

……………………..…

158

4.1.2 Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

………………………..

160

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ……………………………………………………………………….. 163 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

…………

169

…………………………………………

169

………………………………………..

170

……………………………………………….

171

4.3.1 Analisis Lingkungan Internal. 4.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal 4.3.3 Strategi dan Kebijakan BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………………………... 176 Daftar Isi

II


5.1 Program

………………………………………………………………………… 176

5.2 Kegiatan

……………………………………………………..………………...

5.3 Indikator Kinerja

176

……………………………………………………………….. 176

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ………………………………………………………… 181 BAB VII PENUTUP

Daftar Isi

……………………………………………………………………...……. 191

III


Daftar Gambar Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan .4 Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ………………………………………………….. 39 Gambar 2. 2 Presentase Posyandu Menurut Strata di Kabupaten Jombang Tahun 2012 …………………………………

56

Gambar 2. 3 Perkembangan Strata Posyandu di Kabupaten Jombang Tahun 2010-2012 ……………………………………..... 56 Gambar 2. 4 Perkembangan Desa Siaga Kabupaten Jombang …… 59 Gambar 2. 5 Upaya Menurunkan Kasus Gizi Buruk Gambar 2. 6 Presentase Balita Gizi Buruk (%)

………………… 77

……………………… 78

Gambar 2. 7 Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi (%) ……… 78 Gambar 2. 8 Angka Kesembuhan TB Paru

………………………….. 79

Gambar 2. 9 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk ……….. 80 Gambar 2. 10 Angka Kesakitan AFP ( per 100.000 anak usia < 15 Tahun ) …………………………………………………….. 81 Gambar 2. 11 Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) …. 81 Gambar 2. 12 Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup) …. 82 Gambar 2. 13 Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) ……………………………………………………… 83 Gambar 2. 14 Target Produsen Makanan dan Minuman Rumah Tangga Bersertifikat …………………………………………………83 Gambar 2. 15 Puskesmas Rawat Inap Telah Memenuhi Standart Pelayanan (ISO 9000) ……………………………..….. 84 Gambar 2. 16 Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas 85

Daftar Gambar

IV


Gambar 2. 17 Rasio Posyandu dibanding Jumlah Balita (per 1.000 Balita) …………………………………………………… 86 Gambar 2. 18 Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik per satuan jumlah penduduk (per 1.000 penduduk . ...………………... 86 Gambar 2. 19 Partisipasi Masyarakat Dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ………………………………………………. 87 Gambar 2. 20 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

…………………..

Gambar 2. 21 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani …..

88 89

Gambar 2. 22 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes Yang Memilki Kompetensi Kebidanan ………………………………. 89 Gambar 2. 23 Cakupan Pelayanan Nifas

……………………………

90

Gambar 2. 24 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani 91 Gambar 2. 25 Cakupan Kunjungan Bayi

…………………………….

92

Gambar 2. 26 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 92 Gambar 2. 27 Cakupan Pelayanan Anak Balita

…………………….

93

Gambar 2. 28 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan ………………………………………… 94 Gambar 2. 29 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan …… 95 Gambar 2. 30 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat ………………………………………………… 95 Gambar 2. 31 Cakupan Peserta KB Aktif

…………………………….. 96

Gambar 2. 32 AFP Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun Gambar 2. 33 Penemuan Penderita Pneumonia Balita Gambar 2. 34 Penemuan Pasien Baru BTA positif Gambar 2. 35 Penemuan DBD yang Ditangani Gambar 2. 36 Penemuan Penderita Diare

Daftar Gambar

………. 97

…………….. 98

………………….. 99

………………………. 99

…………………………….100

V


Gambar 2. 37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin ……………………………………

101

Gambar 2. 38 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin ……………………………………… 102 Gambar 2.39 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota ……… 102 Gambar 2. 40 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam …………………. 103 Gambar 2. 41 Cakupan Desa Siaga Aktif

…………………………….. 104

Gambar 2. 42 Anggaran Dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran …………………………………………….. 109 Gambar 2. 43 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur …………………………………….. 110 Gambar 2. 44 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur ………………………………………………… 111 Gambar 2. 45 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur …………………………………. 111 Gambar 2. 46 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja … 112 Gambar 2. 47 Anggaran Dan Realisasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ………………………………………………. 113 Gambar 2. 48 Anggaran Dan Realisasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat ……………………………………………

114

Gambar 2. 49 Anggaran Dan Realisasi Program Pengawasan Obat Dan Makanan ………………………………………………... 115 Gambar 2. 50 Anggaran Dan Realisasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ………………………….. 116 Gambar 2. 51 Anggaran Dan Realisasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat …………………………………………….. 116 Gambar 2. 52 Anggaran Dan Realisasi Program Pengembangan Lingkungan Sehat …………………………………….. 117 Daftar Gambar

VI


Gambar 2. 53 Anggaran Dan Realisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular …………………

118

Gambar 2. 54 Anggaran Dan Realisasi Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan …………………………………………….. 119 Gambar 2. 55 Anggaran Dan Realisasi Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ……………………………………… 120 Gambar 2. 56 Anggaran Dan Realisasi Program Pengadaan, peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya .. 120 Gambar 2. 57 Anggaran Dan Realisasi Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata ………… 121 Gambar 2. 58 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita …………………………………………… 122 Gambar 2. 59 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia ……………………………………… 123 Gambar 2. 60 Anggaran Dan Realisasi Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan …………………. 124 Gambar 2. 61 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak …………………………… 124

Daftar Gambar

VII


Daftar Tabel Tabel 2. 1 Struktural Eselon II dan III …………………………………

40

Tabel 2. 2 Struktural Eselon IV

………………………………………

40

Tabel 2. 3 Potensi Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian …..

43

Tabel 2. 4 Potensi Sumberdaya Dinas Kesehatan Berdasarkan Sebaran Instansi dan Subinstansi ………………………………….. 44 Tabel 2. 5 Potensi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan ….

45

Tabel 2. 6 Potensi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Eselon …..

46

Tabel 2. 7 Potensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ……………………………………… 46 Tabel 2. 8 Potensi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan ..

47

Tabel 2. 9 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Aparatur/Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ………………………… 48 Tabel 2. 10 Klasifikasi Aparatur/Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berdasarkan Pendidikan Formal …………….. 49 Tabel 2. 11 Proyeksi Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2010 dan 2014 . 50 Tabel 2. 12 Jumlah Dan Rasio SDMK Total dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ………………………………………

51

Tabel 2. 13 Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 52 Tabel 2. 14 Sarana Tanah dan Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………………….. 61 Tabel 2. 15 Kartu Inventaris Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………………….. 63 Tabel 2. 16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………………….. 71 Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 ………………… 107 Daftar Tabel

VIII


Tabel 3. 1 Penjabaran Misi Bupati Sesuai Dengan Urusan Dinas …

140

Tabel 3. 2 Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ………………………… 151 Tabel 3. 3 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur …………… 152 Tabel 3. 4 Desa-Desa Tertinggal Yang Diproritaskan Pengembangannya ………………………………………. 154

Daftar Tabel

IX


Daftar Tabel Tabel 2. 1 Struktural Eselon II dan III …………………………………

40

Tabel 2. 2 Struktural Eselon IV

………………………………………

40

Tabel 2. 3 Potensi Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian …..

43

Tabel 2. 4 Potensi Sumberdaya Dinas Kesehatan Berdasarkan Sebaran Instansi dan Subinstansi ………………………………….. 44 Tabel 2. 5 Potensi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan ….

45

Tabel 2. 6 Potensi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Eselon …..

46

Tabel 2. 7 Potensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ……………………………………… 46 Tabel 2. 8 Potensi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan ..

47

Tabel 2. 9 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Aparatur/Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ………………………… 48 Tabel 2. 10 Klasifikasi Aparatur/Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berdasarkan Pendidikan Formal …………….. 49 Tabel 2. 11 Proyeksi Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2010 dan 2014 . 50 Tabel 2. 12 Jumlah Dan Rasio SDMK Total dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ………………………………………

51

Tabel 2. 13 Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 52 Tabel 2. 14 Sarana Tanah dan Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………………….. 61 Tabel 2. 15 Kartu Inventaris Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………………….. 63 Tabel 2. 16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang …………………………………………………….. 71 Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 ………………… 107 Daftar Tabel

VIII


Tabel 3. 1 Penjabaran Misi Bupati Sesuai Dengan Urusan Dinas …

140

Tabel 3. 2 Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ………………………… 151 Tabel 3. 3 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur …………… 152 Tabel 3. 4 Desa-Desa Tertinggal Yang Diproritaskan Pengembangannya ………………………………………. 154

Daftar Tabel

IX


DAFTAR SINGKATAN

AFP

: Accute Flaccid Paralysis

AIDS

: Acquired Immune Deficiency Sindrom

AKB

: Angka Kematian Bayi

AKI

: Angka Kematian Ibu

APBD

: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

APBN

: Anggaran Pendapatan Belanja Negara

ARV

: Anti Retro Viral

ASPADA

: Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum

ASI

: Air Susu Ibu

BAGAS

: Pembantu Petugas

BAPPEDA

: Badan Perencana Pembangunan Daerah

BATTRA

: Pengobat Tradisional

BATANTRA

: Pengobatan Tradisional

BBLR

: Berat Badan Lahir Rendah

BGM

: Bawah Garis Merah

BOK

: Bantuan Operasional Kesehatan

BPJS

: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BTA

: Basil Tahan Asam

CFR

: Case Fatality Rate

DAK

: Dana Alokasi Khusus

DAM

: Depot Air Minum

DBD

: Deman Berdarah Dengue

Daftar Singkatan

X


DIKLAT

: Pendidikan dan Latihan

DIKLATPIM

: Pendidikan dan Latihan Pimpinan

FARMAKMIN

: Farmasi Makanan dan Minuman

HIV

: Human Immunodeficiency Virus

IAI

: Ikatan Apoteker Indonesia

IMS

: Infeksi Menular

IPAL

: Instalasi Pengolah Air Limbah

IPTEK

: Informasi Pengetahuan Dan Teknologi

IRTP

: Industri Rumah tangga Pangan

IT

: Informasi Teknolgi

JAMKESMAS

: Jaminan Kesehatan Masyarakat

JAMKESDA

: Jaminan Kesehatan Daerah

KADARZI

: Keluarga Sadar Gizi

KB

: Keluarga Berencana

KEK

: Kekurangan Energi Kronis KIPI : Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

KLB

: Kejadian Luar Biasa

KPA

: Komisi Penanggulangan Aids

LAN

: Local Area Network

LANSIA

: Lanjut Usia

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

MB

: Multi Basiler

MDT

: Multiple Drug Treatment

MDG’s

: Millenium Development Goals

MP-ASI

: Makanan Pendamping Air Susu Ibu

Daftar Singkatan

XI


NAPZA

: Narkotik, Psikotropika dan Zat Aditif

ODHA

: Orang Dengan HIV-AIDS

P2TP2A

: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

P3K

: Perlindungan Pertama Pada Kecelakaan

PB

: Pausi Basiler

PBI

: Penerima Bantuan Iuran

PSN

: Pemberantasan Sarang Nyamuk

PD3I

: Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

PDE

: Pusat data Elektronik

PERMENDAGRI

: Peraturan Menteri Dalam Negeri

PHBS

: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PJB

: Pemantauan Jentik Berkala

PKPR

: Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

PMS

: Penyakit Menular Seksual

PNS

: Pegawai Negeri Sipil

POSYANDU

: Pos Pelayanan Terpadu

POSKESDES

: Pos Kesehatan Desa

PONED

: Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar

PPK I

: Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat I

PKRT

: Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

PPTI

: Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosa Indonesia

PURI

: Purnama Mandiri

RENSTRA

: Rencana Strategis

Daftar Singkatan

XII


RESTI

: Resiko Tinggi

RFT

: Release From Treatment

RKPD

: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPKT

: Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan

RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPD

: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

SD

: Sekolah Dasar

SDMK

: Sumber Daya Manusia Kesehatan

SDM

: Sumber Daya Manusia

SIK – AA

: Surat Ijin Kerja – Asisten Apoteker

SJSN

: Sistem Jaminan Sosial Nasional

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SIMPUS

: Sistem Informasi Manajemen Puskesmas

SP2TP

: Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu

SIKNAS

: Sistem Informasi Kesehatan Nasional

SPM

: Standar Pelayanan Minimal

SPKP

: Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

TB Paru

: Tuberculosis Paru

TKHI

: Tenaga Kesehatan Haji Indonesia

TKHD

: Tenaga Kesehatan Haji Daerah

TP – PKK

: Tim Penggerak – Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

TPM

: Tempat Pengolahan Makanan

Daftar Singkatan

XIII


TP

: Tugas Pembantuan

TTU

: Tempat Tempat Umum

UCI

: Universal Child Immunization

UKBM

: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

UKP

: Upaya Kesehatan Perorangan

UKS

: Usaha Kesehatan Sekolah

UKM

: Upaya Kesehatan Masyarakat

UPTD

: Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPL – UKL

: Upaya Pemantuan Lingkungan – Upaya Kesehatan Lingkungan

VCT

: Voluntary Counceling and Testing

WUS

: Wanita Usia Subur

Daftar Singkatan

XIV


KATA PENGANTAR

Dengan rasa puja dan puji syukur atas limpahan berkat, nikmat dan karunia Tuhan yang Maha kuasa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini bisa disusun. Ditengah banyaknya tantangan yang harus dilalui seiring dengan waktu penyusunan yang terbatas, isu-isu strategis di bidang kesehatan yang semakin kompleks Dinas Kesehatan dapat menyusun Rencana Strategis 2014-2018 sebagai pedoman pembangunan di masa yang akan datang. Rencana Strategis Dinas Kesehatan merupakan salah satu dokumen

pembangunan

yang

berperan

penting

dalam

kaitan

pembangunan di bidang kesehatan. Di dalamnya memuat visi dan misi yang dibuat sesuai dengan konteks pembangunan jangka menengah daerah, arah kebijakan kesehatan secara Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Pada proses penyusunan ini rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mengacu pada pedoman tersebut penyusunan renstra ini menjadi lebih spesifik dan konsisten dari periode sebelumnya. Diharapkan proses pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di masa yang akan datang juga konsisten lebih baik lagi.

Kata Pengantar

XV


Segala macam upaya telah kami lakukan agar semua kebutuhan yang berkenaan dengan kesehatan masyraakat Kabupaten Jombang bisa terwadahi dalam rencana strategis ini, namun secara sadar kami akui bahwa masih banyak kekurangan dari kendala teknis dan non teknis yang hadapi pada proses penyusunannya. Semoga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 2014-2018 ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Jombang,

April 2015

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Dr. HERI WIBOWO, M.Kes Pembina Tk.I NIP. 19650821 199103 1 012

Kata Pengantar

XVI


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional tahun 2013 menempatkan kekuatan domestik

sebagai

landasan

dasar

pembangunan.

Kekuatan

perekonomian domestik diharapkan mampu meningkatkan daya saing, stabilitas perekonomian, percepatan perluasan kesejahteraan, dan juga mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sejalan dengan arah pembangunan nasional pendelegasian pemerintah pusat

ke

Pemenrintah

Daerah

(desentralisasi

pemerintahan)

diharapkan dapat menjadikan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisisen karena setiap pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam pokok kesejahteraan masyarakat salah satu elemen penting adalah kesehatan. Terbentuknya masyarakat yang sehat baik secara jasmani dan mental adalah penanda kesuksesan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa

pembangunan

berasaskan

kesehatan

perikemanusiaan,

diselenggarakan keseimbangan,

dengan manfaat,

perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender

dan

nondiskriminatif,

serta

norma-norma

agama.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Bab I Pendahuluan

1


Pembangunan

kesehatan

juga

menjadi

prioritas

dalam

Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang, sesuai RPJPD arah kesehatan difokuskan dalam empat prioritas yaitu: 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen

kesehatan.

Upaya

tersebut dilakukan

dengan

memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan

ekologi

dan

lingkungan,

kemajuan

iptek

dan

globalisasi dengan semangat kemitraan serta kerjasama lintas sektor; 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit. Pendidikan masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan masalah kesehatan. 3. Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS. 4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran farmakmin (farmasi, makanan, dan

minuman)

yang tidak

terekomendasi. Selain dari RPJPD pembangunan kesehatan juga menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah

(RPJMD)

Kabupaten Jombang

2014-2018.

Dalam

RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018 ada tiga hal penting yang menjadi fokus pembangunan yaitu : a. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Daftar Isi

2


b. Belum terkendalinya penyakit menular c. Angka kesakitan dan kematian penyakit tidak menular dan degeneratif (diabetes, jantung, kanker) cenderung meningkat. Dalam mengelola fokus dan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesehatan di ruang lingkup Kabupaten Jombang diperlukan pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang baik dan handal. Pengembangan aparatur ini akan mengikuti fungsi dasar manajemen organisasi. Fungsi dasar manajemen organisasi tersebut memuat tiga hal dasar yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan.

Sehingga

agar

terwujud pembangunan yang optimal maka Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang

akan

melakukan

pola

perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur dan sistematis, Dalam kaidah perencanaan yang dilakukan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan dibuat dan disajikan dalam sebuah

dokumen

perencanaan

perencanaan

tersebut

tersusun

pembangunan. secara

Dokumen

komprehensif

dan

berkesinambungan dengan dokumen perencanaan yang lain. Cakupan dari dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Panjang Menengah

Daerah

Daerah

meliputi

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan

Jangka

Rencana

Pembangunan

Jangka

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Tahun 2013 adalah akhir dari periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang. Seiring dengan selesainya periode pembangunan jangka menengah dan juga Pemilihan Umum Kepala Daerah. Maka setelah terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Jombang, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jombang dan segenap instansi terkait kembali melakukan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah untuk periode 2014- 2018. Acuan awal dalam penyusunan perencanaaan pembangunan

Daftar Isi

3


jangka menengah daerah ini adalah visi dan misi yang disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Visi dan misi ini akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan program-program prioritas yang akan tertuang dalam RPJMD. Mengacu pada RPJMD yang telah disusun selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang

bertindak

sebagai

pelaksana

pembangunan

di

bidang

kesehatan dalam rencana strategis (Renstra). Di dalam renstra ini termuat visi, misi tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada periode 2014-2018 Sebagaimana dijelaskan diawal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang

pembangunan

yang

adalah

sebuah

dokumen

berkesinambungan

perencanaan

dengan

dokumen

perencanaan pembangunan yang lain. Penggambaran keterkaitan antar dokumen sebagaimana tertera pada gambar 1.1 dibawah ini.

GAMBAR 1. 1 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Gambar 1.1 Hubungan antar Dukumen Perencanaan Pembangunan

Daftar Isi

4


Penjelasan

dari

keterkaitan

hubungan

antar

perencanaan

pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) RPJPN telah disahkan pada tahun 2007 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang harus mengacu pada dokumen tersebut. Sedangkan RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung selama lima

tahun dan menjadi

acuan utama bagi penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 2. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian Kesehatan ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rentra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 3. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa timur. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang agar selaras dengan arah pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun yang berdasarkan visi serta misi Kepala

Daftar Isi

5


Daerah terpilih dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini menjadi

pedoman

penyusunan

Renstra

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Jombang agar dalam pembangunan kesehatan bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD. 5. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Derivasi dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran 1.2 Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 2014-2018 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi sehingga dalam penyusunannya

terikat

dengan

landasan

rencana

strategis

kesehatan nasional dan juga rencana strategis kesehatan Provinsi Jawa Timur. Landasan hukum yang mendasari dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah: 1. Landasan Idiil adalah Pancasila 2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 3. Landasan operasional adalah a. Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Daftar Isi

6


Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota e. Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan

atas

peraturan

daerah

Kabupaten

Jombang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Taentang Tugas

Pokok dan

Fungsi Dinas

Kesehatan

Kabupaten Jombang h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2014–2018

1.3 Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang 2014-2018 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam menysusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Jombang selama lima tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menjadi acuan untuk menyusun kegiatan tahunan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan tersebut maka penyusunan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan tujuan sebagai berikut: 1. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang beserta pihak terkait untuk menentukan prioritas

Bab I Pendahuluan

7


program dan kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan di daerah Kabupaten Jombang. 2. Menyediakan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan sehingga

dapat dievaluasi dengan hasil yang maksimal. 3. Memberikan gambaran kesehatan secara umum sehingga didapat

pemahaman yang komprehensif dan searah dengan arah pembangunan mulai tingkat nasional, provinsi, dan daerah. 4. Membantu

Dinas

jaringannya

untuk

Kesehatan memahami

Kabupaten dan

menilai

Jombang

dan

pelaksananaan

kegiatan operasional yang berlangsung selama lima tahun ke depan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

Renstra

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Jombang disusun dengan urutan sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan, bab ini menguraikan : 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran

Pelayanan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Jombang, bab ini menguraikan: 2.1

Tugas,

Fungsi,

dan

Struktur

Organisasi

Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang 2.2

Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

2.3

Kinerja

Pelayanan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Jombang 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Bab I Pendahuluan

8


Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, bab ini menguraikan : 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Jombang 3.2

Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Jombang.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan, bab Ini menguraikan: 4.1

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

4.2

Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang 4.3

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Bab V

Rencana

Program

Dan

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab I Pendahuluan

9


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Dasar pembentukan Kabupaten Jombang tertuang dalam

Undang-Undang nomor 2 tahun 1950 tentang

pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang perubahan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan

Negara

tahun

1950).

Sebagai

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang menerima mandat otonomi

bersama

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten Jombang untuk menjalankan pembangunan di ruang lingkup Kabupaten Jombang. Dalam menjalankan tugas pembangunan tersebut pemerintah Kabupaten Jombang sebagai lembaga eksekutif dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan urusannya masing-masing. Dalam kaitannya dengan urusan kesehatan Pemerintah Kabupaten

Jombang

dibantu

oleh

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Jombang

Nomor

8

Tahun

2011

Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 pasal 3

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

10


ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Sebagai salah satu organisasi dinas daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam menjalankan urusan harus mengacu pada beberapa peraturan yang kemudian sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Adapun peraturan

yang

menjadi

landasan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063) b. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) c. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkelanjutan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal. f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun


11


2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2011

Tentang

Perubahan

Atas

Peraturan

Daerah

Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang. i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang disebutkan bahwa: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang yang operasionalnya dibantu oleh UPTD pasal 2 ayat 1. 2. Dinas

Kesehatan

dipimpin

oleh

Kepala

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Pasal 2 ayat 2


12


3. UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis Operasional

Dinas

Kesehatan

dalam

pelayanan

masyarakat di bidang kesehatan Pasal 3 ayat 1 4. UPTD dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

ayat 2 2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di bidang kesehatan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 8 Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 yaitu: a.

Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka pennetapan kebijakan teknis bidang kesehatan.

b.

Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

c.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kemampuan potensi di bidang kesehatan

meliputi

bidang

kesehatan

masyarakat

dan

bina

kesehatan,

bidang

bidang

pengembangan

sumberdaya kesehatan; d.

Pelaksanaan

penataan,

pemenuhan

dan

evaluasi

kebutuhan sarana dan prasarana bidang kesehatan sesuai standart, prosedur, dan norma yang ditetapkan pemerintah;


13


e.

Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

f.

Pelaksanaan teknis bidang kesehatan;

g.

Pembinaan teknis bidang Kesehatan;

h.

Pembinaan

dan

pengembangan

aparatur

bidang

kesehatan; i.

Pengawasan dan pengendalian teknis bidang kesehatan;

j.

Koordinasi untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lintas sector dan stakeholder di bidang kesehatan;

k.

Pemberian rekomendasi atas pengurusan izin di bidang kesehatan;

l.

Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;

m. Pelaksanaan pengelola tugas kesekretariatan 2.1.2.1 Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian

tugas

ketatausahaan

Dinas

Kesehatan,

administrasi

umum,

di

bidang

keuangan,

kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional dinas; b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi dinas; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; d. Pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan


14


pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/

keprotokolan

dan

perlengkapan,

ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Dinas; h. Penyiapan

data

pelaksanaan

dan

informasi

hubungan

kepustakaan,

masyarakat

dan

inventarisasi aset; i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga; j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat dinas; k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup dinas; l. Pelaksanaan

kebersihan,

keindahan

dan

keamanan; m. Pelaksanaan

penanganan

pengaduan

masyarakat. Bagian sekretariat memiliki 3 sub bagian masingmasing yaitu (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a) Menyiapkan

data

dan

informasi

guna

penyusunan kebijakan teknis dan operasional;


15


b) Melaksanakan

administrasi

kepegawaian,

melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan

pengembangan

karier

serta

upaya

peningkatan kesejahteraan pegawai; c) Melaksanakan

urusan

administrasi

umum,

rumah tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan

perlengkapan,

ketatalaksanaan

(surat

menyurat) dan kearsipan; d) Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas. e) Menyusun

rencana

dan

melaksanakan

keindahan, kebersihan dan keamanan kantor; f) Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD. g) Menyusun mengatur

rencana dan

kebutuhan

mengelola

barang,

barang-barang

inventaris kantor; h) Melaksanakan

kegiatan

kehumasan

dan

kepustakaan dinas. i) Menangani

pengaduan

masyarakat

terkait

dengan pelaksanaaan tugas. j) Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugastugas organisasi dan tata laksana aparatur. k) Merencanakan kebutuhan dan pemeliharaan barang non alat kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan; l) Melaksanakan pengelolaan barang lingkup Dinas Kesehatan; m) Melaksanakan

rekruitmen

TKHI

(Tenaga

Kesehatan Haji Indonesia) dan TKHD (Tenaga Kesehatan Haji Daerah);


16


(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan,

meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban

dan

verifikasi

serta

penyusunan perhitungan anggaran; b) Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c) Menyusun,

melaksanakan

mempertanggungjawaban

dan

anggaran

Dinas

Kesehatan; d) Melaksanakan

upaya

peningkatan

kesejahteraan pegawai; e) Melaksanakan rekapitulasi Asuransi Kesehatan PNS; f) Melaksanakan

rekapitulasi,

evaluasi

dan

penyetoran retribusi lingkup Dinas Kesehatan. (3) Sub

Bagian

Penyusunan

Program

dan

Pelaporan, mempunyai tugas: a) Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data

dalam

rangka

penyusunan

rencana

program dan anggaran kesehatan; b) Melaksanakan program,

koordinasi

kegiatan

dan

perencanaan

anggaran

bidang

kesehatan;


17


c) Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam

rangka

analisis

dan

penilaian

pelaksanaan program dan anggaran; d) Melaksanakan

kegiatan

penyusunan

perencanaan

dokumen

dan

pembangunan

kesehatan; e) Mengkoordinir

dan

evaluasi

pelaksanaan

Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan; f) Mengkoordinir

perencanaan

pembangunan

kesehatan inovatif; g) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program; h) Melaksanakan dokumentasi data dasar dan hasil pembangunan kesehatan; i) Mengkoordinir Khusus,

pelaksanaan

Dekonsentrasi

Dana

Alokasi

dan

Tugas

Pembantuan; j) Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; k) Mengkoordinir pelaksanaan dan penyebaran informasi kesehatan melalui SIKNAS-online; l) Mengkoordinir proses transformasi data melalui internet (upload dan update) seluruh program di lingkup Dinas Kesehatan; m) Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi Kesehatan terpadu; n) Mengelola website Dinas Kesehatan, webmail dan jaringan komputer.


18


2.1.2.2 Bidang Bina Kesehatan Tugas

pokok

Bidang

Bina

Kesehatan

adalah

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, di bidang pelayanan kesehatan, gizi dan kesehatan keluarga. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Bina Kesehatan, mempunyai fungsi: a. Perencanaan,

pelaksanaan,

monitoring

dan

evaluasi dalam rangka pengambangan pelayanan kesehatan dasar dan swasta; b. Perencanaan, evaluasi

pelaksanaan

dalam

rangka

monitoring peningkatan

dan mutu

pelayanan kesehatan dasar dan swasta; c. Pelaksanaan

Monitoring

dan

evaluasi

tarif

pelayanan kesehatan di Puskesmas; d. Pembinaan sistem rujukan; e. Penyusunan dan penjabaran pedoman standar pelayanan serta manajemen program kesehatan keluarga dan gizi; f. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program

peningkatan kesehatan keluarga dan gizi; g. Penggerakan

dan

upaya

peningkatan

mutu

kesehatan keluarga dan gizi; h. Pelaksanaan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian, penerapan kebijakan, pedoman pelayananan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia


19


pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, usia lanjut, KB dan gizi; i. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bidang kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya Bidang Bina Kesehatan di Dinas Kesehatan membawahi tiga seksi yaitu : (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas: a) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Peningkatan Mutu

Pelayanan

Puskesmas

dan

Sarana

Pelayanan Kesehatan Swasta; b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

UKP

(Upaya

Kesehatan

Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat); c) Menyiapkan puskesmas

bahan

bahan

pembinaan

di

maupun di sarana pelayanan

kesehatan swasta; d) Memonitoring

dan

mengevaluasi

terhadap

pelaksanaan peningkatan mutu di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan swasta; e) Mengusulkan perda tarif pelayanan kesehatan di puskesmas; f) Melaksanakan

sosialisasi

perijinan

tenaga

kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan swasta; g) Melaksanakan kegiatan P3K;


20


h) Menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan/spesialistik dan sistem rujukan; i) Melaksanakan

survei

peningkatan

mutu

pelayanan kesehatan daerah. (2) Seksi Kesehatan Keluarga Seksi Kesehatan Keluarga, mempunyai tugas: a) Melaksanakan

sosialisasi,

koordinasi lintas program

advokasi

dan

dan lintas sektor

terkait, organisasi profesi Kebidanan serta lembaga swadaya masyarakat dalam upaya peningkatan cakupan dan kualitas program Ibu, Balita,

Anak

Remaja,

Usila

Prasekolah, dan

Usia

Keluarga

Sekolah, Berencana

termasuk Kesehatan Reproduksi; b) Menyusun rencana dan petunjuk pelaksanaan tentang pelaksanaan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, Remaja, termasuk

Usila

dan

Kesehatan

Keluarga

Berencana

Reproduksi

dengan

menetapkan prosedur dan persyaratan; c) Melaksanakan pedoman Standart Pelayanan Minimal Program Kesehatan Keluarga; d) Melaksanakan pengendalian

pembinaan, dan

pengawasan,

penerapan

kebijakan

pedoman pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan Ibu, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah,

Remaja,

Usila

dan

Keluarga

Berencana termasuk Kesehatan Reproduksi; e) Menyelenggarakan

pelatihan

teknis

bagi

tenaga pemberi pelayanan Ibu, Balita, Anak


21


Prasekolah, Usia Sekolah, Remaja, Usila dan Keluarga

Berencana

termasuk

Kesehatan

Reproduksi; f) Melaksanakan terhadap

pengkajian

hasil

dan

penilaian

pencapaian

pelayanan

kesehatan Ibu, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah,

Remaja,

Usila

dan

Keluarga

Berencana termasuk Kesehatan Reproduksi; g) Melaksanakan supervisi

pembinaan,

teknis

dan

monitoring

administrasi

Pengelola Program Kesehatan

dan bagi

Ibu, Balita,

Anak Prasekolah, Usia Sekolah, Remaja, Usila dan Keluarga Berencana termasuk Kesehatan Reproduksi di Puskesmas; h) Melaksanakan kegiatan

koordinasi

Pusat

dan

pembinaan

Pelayanan

Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bidang kesehatan. (3) Seksi Gizi Seksi Gizi mempunyai tugas: a) Menyusun

perencanaan

dan

petunjuk

pelaksanaan tentang operasional pelayanan gizi; b) Melaksanakan pedoman standart pelayanan minimal Program Gizi; c) Melaksanakan

sosialisasi,

advokasi

dan

koordinasi lintas program terkait, lintas sektor terkait swadaya

organisasi

profesi

masyarakat

dan

lembaga

dalam

upaya

peningkatan kwalitas pelayanan program gizi;


22


d) Melaksanakan upaya perbaikan gizi keluarga meliputi ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, remaja,

dewasa

dan

usia

lanjut

dalam

peananganan masalah zat gizi mikro, makro dan gizi lebih; e) Melaksanakan pelatihan tehnis gizi dalam upaya

peningkatan

pengetahuan

dan

ketrampilan bagi petugas gizi Puskesmas dan kader Posyandu; f) Melaksanakan

pengkajian

dan

penilaian

terhadap hasil pencapaian pelayanan gizi menuju keluarga mandiri sadar gizi; g) Melaksanakan pengendalaian,

pembinaan,

pengawasan,

penerapan

kebijakan

operasional pelayanan gizi masyarakat dan gizi institusi; h) Melaksanakan kewaspadaan pangan dan gizi meliputi Surveilance gizi dan penanggulangan kejadian luar biasa gizi. 2.1.2.3 Bidang Kesehatan Masyarakat Tugas pokok Bidang Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit; surveilace epidemiologi, penanggulangan wabah dan bencana,

kesehatan

lingkungan.

Dalam

khusus

dan

melaksanakan

penyehatan tugas

pokok,

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Penyusunan pelayanan

perencanaan

kebijakan

kesehatan

perorangan


program dan

23


masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan; b. Pelaksanaan

pembinaan,

pengendalian kesehatan

kebijakan

program

perorangan

pencegahan

pengawasan,

dan

pemberantasan

pelayanan masyarakat,

penyakit

dan

bencana

dan

penyehatan lingkungan; c. Pelaksanaan

penanggulangan

wabah penyakit; d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian kepada pihak swasta yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan

kesehatan

perorangan

dan

masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan; e. Pelaksanaan pengawasan dan pengkajian tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas; f. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor, lintas program, swasta, dan masyarakat dalam program-program perorangan

dan

pemberantasan

pelayanan

kesehatan

masyarakat,

pencegahan

penyakit

dan

penyehatan

lingkungan. Dalam Menjalankan tugasnya Bidang Kesehatan Masyarakat terbagi atas tiga seksi yang memiliki tugas yaitu: (1) Seksi

Pengendalian

dan

Pemberantasan

Penyakit, mempunyai tugas : a) Mengumpulkan penyusunan program

bahan rencana

pencegahan

dalam dan

dan

rangka

pelaksanaan pemberantasan

penyakit;


24


b) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit

menular; c) Melaksanakan pencegahan menular

pembinaan, dan

serta

pengawasan,

pemberantasan

penyakit

yang

penyakit

bersumber

binatang; d) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemberan-tasan penyakit menular yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung; e) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peng-gunaan insectisida serta peralatan pemberantasan penyakit oleh pihak swasta; f) Memberikan

rekomendasi

kepada

pihak

swasta dalam upaya pembe-rantasan penyakit menular; g) Melaksanakan terhadap

evaluasi

dan

pencegahan

monitoring penyakit,

pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. (2) Seksi Surveilance Epidemilogi dan Kesehatan Khusus Seksi Surveilance Epidemilogi dan Kesehatan Khusus, mempunyai tugas: a) Menyusun perencanaan program Surveilands Epidemiologi,

Imunisasi

dan

Kesehatan

Khusus;


25


b) Melaksanakan

pengamatan

kemungkinan

terjadinya wabah penyakit/kejadian luar biasa dan bencana; c) Mengkoordinir

dan

penanggulangan/tanggap

melaksanakan darurat

wabah

penyakit/kejadian luar biasa dan bencana; d) Mencatat dan melaporkan penanggulangan wabah penyakit/ kejadian luar biasa dan bencana; e) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pencegahan wabah, imunisasi dan kesehatan khusus; f) Melaksanakan pengamanan kesehatan jamaah haji; g) Melaksanakan

evaluasi

dan

monitoring

terhadap wabah/bencana dan imunisasi; h) Melaksanakan penanggulangan wabah pasca bencana; i) Melaksanakan pembinaan program kesehatan khusus (kesehatan jiwa, kesehatan kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan matra, kesehatan olah raga, laboratorium, kesehatan radiologi, Perawatan Kesehatan Masyarakat) j) Melaksanakan

pembinaan

dan

monitoring

terhadap cara-cara pencegahan penyakit serta imunisasi. (3) Seksi Kesehatan Lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas: a) Menyusun

dan

menyiapkan

bahan

perencanaan program penyehatan lingkungan;


26


b) Melaksanakan,

membina,

mengawasi

dan

mengendalikan program penyehatan kualitas air masyarakat serta terhadap depot air minum isi ulang (DAM) dan menerbitkan sertifikat laik sehat depot air minum isi ulang (DAM); c) Melaksanakan,

membina,

mengawasi

dan

mengendalikan program penyehatan tempat – tempat umum dan institusi; d) Melaksanakan,

membina,

mengendalikan

mengawasi

program

dan

penyehatan

lingkungan pemukiman melalui rumah sehat, pengelolaan sampah dan limbah domestiknya, pengamanan pestisida, pengendalian vektor serta klinik sanitasi; e) Melaksanakan,

membina,

mengawasi

dan

mengendalikan program penyehatan tempat pengelolaan makanan dan minuman serta menerbitkan sertifikat laik sehat pada rumah makan, restoran dan jasa boga; f) Melaksanakan dan membina secara teknis bersama

instansi

penanganan

dan

terkait

dalam

pengelolaan

rangka

penyehatan

lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman serta pencemaran lingkungan domestik / dampak limbah industri dan usaha penghasil limbah yang lain; g) Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pasca bencana;


27


h) Mengevaluasi

dan

menindaklanjuti

pelaksanaan kegiatan program penyehatan lingkungan.

2.1.2.4 Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Tugas pokok Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang promosi kesehatan dan jaminan kesehatan, sarana dan tenaga kesehatan, farmasi makanan dan minuman.Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan promosi kesehatan, sarana

dan

tenaga

kesehatan

dan

farmasi

makanan dan minuman; b. Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, sarana dan tenaga kesehatan dan farmasi makanan dan minuman; c. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan kegiatan promosi kesehatan, sarana dan tenaga kesehatan dan farmasi makanan dan minuman; d. Pelaksanaan

pembinaan,

pengendalian standart

penerapan

dan

pengawasan kebijakan

pengaturan

dan

pedoman,

pemberdayaan

kesehatan bersumberdaya masyarakat; e. Penyelenggaraan pendidikan

kerjasama

tenaga

kesehatan

dengan dalam

institusi proses

pembelajaran, penelitian dan penyediaan lahan praktek.


28


Dalam

menjalankan

tugasnya

Bidang

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan memiliki 3 seksi dengan tugas sebagai berikut: (1) Seksi

Promosi

Kesehatan

dan

Jaminan

Kesehatan, mempunyai tugas: a) Melaksanakan

kegiatan

Pengembangan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan; b) Merencanakan penyebarluasan

dan

melaksanakan

informasi

kesehat-an

di

masyarakat; c) Merencanakan

dan

melaksanakan

pengembangan media penyuluhan cetak dan elektronik; d) Melaksanakan analisis dan pengembangan metode sistem penyuluhan sesuai kondisi lokal untuk

meningkatkan

pengetahuan

dan

ketrampilan kader kesehatan; e) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan usaha kesehatan kerja dan meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan; f) Melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi

terhadap

pemanfaatan

media

penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat; g) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM), h) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian penerapan promosi kesehatan;


29


i) Melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Siaga; j) Melaksanakan

pengembangan

Jaminan

Kesehatan. (2) Seksi

Sarana

dan

Tenaga

Kesehatan,

mempunyai tugas: a) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan tenaga kesehatan; b) Melaksanakan Akreditasi tenaga fungsional; c) Menyusun

dan

melaksanakan

program

pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; d) Memberikan rekomendasi akreditasi Institusi pendidikan tenaga kesehatan; e) Melaksanakan

akreditasi

pelatihan

semua

tenaga kesehatan; f) Melaksanakan pembinaan institusi pendidikan tenaga kesehatan; g) Merencanakan

kegiatan

kalibrasi

alat

kesehatan di unit pelayanan kesehatan; h) Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana alat kesehatan; i) Melaksanakan

pengurusan

perijinan

untuk

penelitian di bidang kesehatan dan untuk melanjutkan

pendidikan

bagi

tenaga

kesehatan; j) Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam proses pembelajaran, penelitian dan penyediaan lahan praktek; k) Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan tenaga kesehatan.


30


(3) Seksi

Farmasi,

Makanan

dan

Minuman,

mempunyai tugas: a) Mengumpulkan dan mengolah data pemakaian obat dan perbekalan kesehatan; b) Mengumpulkan pemakaian

dan

narkotika,

mengevaluasi

data

psikotropika

pada

pelayanan kesehatan dasar dan swasta; c) Menggkoordinir dan merencanakan kebutuhan obat

dan

perbekalan

kesehatan

untuk

Pelayanan Kesehatan; d) Melaksanakan

pembinaan,

pengendalian,

monitoring dan evaluasi di bidang obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), narkotika psikotropika zat

adiktif

(NAPZA),

makanan–minuman

berizin; e) Melaksanakan

pembinaan,

pengendalian,

monitoring dan evaluasi pengobat tradisional (Battra) dan pengobatan tradisional (Batantra); f) Melaksanakan

penyuluhan

pada

produsen

makanan minuman Industri rumah tangga dalam rangka penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP); g) Melaksanakan pembinaan perizinan Apotek, Toko obat; h) Melaksanakan pembinaan perizinan Produk Makanan–Minuman kemasan industri rumah tangga; i) Melaksanakan pembinaan Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker (SIK–AA).


31


2.1.2.5 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tugas Pokok UPTD adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD mempunyai fungsi: a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan

dan

prosedur

tetap

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya; b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang

menyangkut

kepentingan

Pelayanan

Masyarakat diwilayah kerjanya; c. Pelayanan upaya Kesehatan diwilayah kerjanya; d. Pembinaan upaya Kesehatan diwilayah kerjanya; e. Pengembangan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Masyarakat di wilayah kerjanya; f. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan UPTD. (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tugas pokok UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten di bidang jasa pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan

kegiatan

mendukung

teknis

lainnya

dalam

pelaksanaan tugas

rangka

pokok Dinas

Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD

Laboratorium

Kesehatan

Lingkungan

mempunyai fungsi: a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka


32


pelaksanaan

kebijakan

teknis

pengelolaan,

penertiban

dan

dibidang pelayanan

kepada masyarakat; b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan umum dalam upaya mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa limbah cair/padat/gas serta makanan dan minuman atau residu pestisida; c. Penganalisaan sampel yang diterima dari masyarakat/instansi untuk diperiksa secara kimia

dan

bakteriologi

direkomendasi-kan

pada

dan

hasilnya

pihak

yang

membutuhkan; d. Penyelesaian penelitian dengan memberikan tanda bukti kepada setiap sample yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan Kesehatan serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengkajian sesuai ketentuan

Perundang-

undangan; e. Pembinaan dan sosialisasi pentingnya kualitas makanan/minuman masyarakat

serta

yang

dikonsumsi

dampak

lain

akibat

pencemaran lingkungan; f. Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana operasional untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai; g. Pelaksanaan

tugas-tugas

ketatausahaan

UPTD.


33


(2) UPTD Gudang Farmasi Tugas pokok UPTD Gudang Farmasi adalah melaksanakan

sebagian

tugas

Dinas

Kesehatan Kabupaten dibidang pengelolaan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai untuk keperluan pelayanan kesehatan dasar se-Kabupaten Jombang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Bupati ini, UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan

rencana program, kegiatan

prosedur

tetap

pelaksanaan

kebijakan

pengelolaan

obat

dalam teknis

reagen

rangka dibidang

dan

bahan

kesehatan habis pakai; b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan umum dalam

upaya

pengelolaan

pelayanan

obat

reagen

di

bidang

dan

bahan

kesehatan habis pakai; c. Penginventarisir

dan

membantu

merencanakan kebutuhan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai; d. Penerimaan

obat

reagen

dan

bahan

kesehatan habis pakai; e. Menyimpan

dan

mengamankan

obat

reagen, bahan kesehatan habis pakai dari kerusakan dan kehilangan; f. Pendistribusian

obat

reagen,

bahan

kesehatan habis pakai untuk pelayanan


34


kesehatan dasar, serta untuk pelaksanaan program– program kesehatan lain baik secara terjadwal maupun di luar jadwal dalam keadaan darurat kepada Puskesmas; g. Pelaksanaan

tugas-tugas

ketatausahaan

UPTD Gudang Farmasi. (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tugas

pokok

Masyarakat

UPTD

adalah

Pusat

tugas

Kesehatan

melaksanakan

sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten di bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD

Pusat

Kesehatan

Masyarakat

mempunyai fungsi : a. Penyusunan

dan

perumusan

rencana

program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya; b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis

yang

menyangkut

kepentingan

Pelayanan Masyarakat di wilayah kerjanya; c. Pelayanan upaya Kesehatan di wilayah kerjanya; d. Pembinaan upaya Kesehatan di wilayah kerjanya;


35


e. Pengembangan Upaya Kesehatan yang dilakukan

oleh

Masyarakat

di

wilayah

kerjanya; f. Pelaksanaan

tugas-tugas

ketatausahaan

UPTD Puskesmas 2.1.3 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Sebagai institusi perangkat daerah keberadaan sumber daya aparatur memegang peran penting dalam menjalankan kebijakan dan program yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Selain dukungan aparatur dengan kapasitas dan kapabilitas yang handal

dibutuhkan sistem

organisasi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memiliki susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 3. Bidang Bina Kesehatan, membawahi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan; b. Seksi Kesehatan Keluarga; c. Seksi Gizi. 4. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi : a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; b. Seksi Surveilance Epidemiologi dan Kesehatan Khusus; c. Seksi Kesehatan Lingkungan. 5. Bidang

Pengembangan

Sumber

Daya


Kesehatan,

36


membawahi : a. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan; b. Seksi Sarana dan Tenaga Kesehatan; c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman. 6. Kelompok Jabatan Fungsional. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari: a. UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan; b. UPTD Gudang Farmasi; c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdiri dari : 1. UPTD Puskesmas Jelakombo Jombang; 2. UPTD Puskesmas Pulo Lor Jombang; 3. UPTD Puskesmas Jabon Jombang; 4. UPTD Puskesmas Tambakrejo Jombang; 5. UPTD Puskesmas Cukir Diwek; 6. UPTD Puskesmas Brambang Diwek; 7. UPTD Puskesmas Blimbing Gudo; 8. UPTD Puskesmas Plumbongambang Gudo; 9. UPTD Puskesmas Bandarkedungmulyo; 10. UPTD Puskesmas Perak; 11. UPTD Puskesmas Megaluh; 12. UPTD Puskesmas Tembelang; 13. UPTD Puskesmas Jatiwates Tembelang; 14. UPTD Puskesmas Bawangan Ploso; 15. UPTD Puskesmas Kabuh; 16. UPTD Puskesmas Plandaan; 17. UPTD Puskesmas Tapen Kudu; 18. UPTD Puskesmas Keboan Ngusikan; 19. UPTD Puskesmas Mojoagung; 20. UPTD Puskesmas Gambiran Mojoagung; 21. UPTD Puskesmas Sumobito;


37


22. UPTD Puskesmas Jogoloyo Sumobito; 23. UPTD Puskesmas Kesamben; 24. UPTD Puskesmas Blimbing Kesamben; 25. UPTD Puskesmas Peterongan; 26. UPTD Puskesmas Dukuhklopo Peterongan; 27. UPTD Puskesmas Mayangan Jogoroto; 28. UPTD Puskesmas Jarakkulon Jogoroto; 29. UPTD Puskesmas Pulorejo Ngoro; 30. UPTD Puskesmas Kesamben Ngoro; 31. UPTD Puskesmas Mojowarno; 32. UPTD Puskesmas Japanan Mojowarno; 33. UPTD Puskesmas Bareng; 34. UPTD Puskesmas Wonosalam. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah memiliki struktur organisasi sebagai berikut a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional.


38


Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

39


Adapun rincian sumberdaya aparatur/pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang terkait dengan struktur organisasi diantaranya adalah sebagai berikut: Tabel 2. 1 Struktural Eselon II dan III

No

Tingkat Eselon

1 2 3 4 5

II III III III III

Jabatan

Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Bidang Bina Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Tabel 2. 2 Struktural Eselon IV

No

Tingkat Eselon

Jabatan

1 2 3

IV IV IV

4 5 6 7

IV IV IV IV

8

IV

9 10

IV IV

11 12 13

IV IV IV

14 15 16 17 18 19

IV IV IV IV IV IV

Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Kepala Seksi Gizi Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Kepala Seksi Surveilance Epidemiologi dan Kesehatan Khusus Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Kepala Seksi Sarana dan Tenaga Kesehatan Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kepala UPTD Gudang Farmasi Kepala UPTD Puskesmas Jelakombo Jombang Kepala UPTD Puskesmas Pulo Lor Jombang Kepala UPTD Puskesmas Jabon Jombang; Kepala UPTD Puskesmas Tambakrejo Jombang; Kepala UPTD Puskesmas Cukir Diwek;


40


No

Tingkat Eselon

20 21 22

IV IV IV

Jabatan

Kepala UPTD Puskesmas Brambang Diwek; Kepala UPTD Puskesmas Blimbing Gudo; Kepala UPTD Puskesmas Plumbongambang Gudo; 23 IV Kepala UPTD Puskesmas Bandarkedungmulyo; 24 IV Kepala UPTD Puskesmas Perak; 25 IV Kepala UPTD Puskesmas Megaluh; 26 IV Kepala UPTD Puskesmas Tembelang; 27 IV Kepala UPTD Puskesmas Jatiwates Tembelang; 28 IV Kepala UPTD Puskesmas Bawangan Ploso; 29 IV Kepala UPTD Puskesmas Kabuh; 30 IV Kepala UPTD Puskesmas Plandaan; 31 IV Kepala UPTD Puskesmas Tapen Kudu; 32 IV Kepala UPTD Puskesmas Keboan Ngusikan; 33 IV Kepala UPTD Puskesmas Mojoagung 34 IV Kepala UPTD Puskesmas Gambiran Mojoagung; 35 IV Kepala UPTD Puskesmas Sumobito; 36 IV Kepala UPTD Puskesmas Jogoloyo Sumobito; 37 IV Kepala UPTD Puskesmas Kesamben; 38 IV Kepala UPTD Puskesmas Blimbing Kesamben; 39 IV Kepala UPTD Puskesmas Peterongan; 40 IV Kepala UPTD Puskesmas Dukuhklopo Peterongan; 41 IV Kepala UPTD Puskesmas Mayangan Jogoroto; 42 IV Kepala UPTD Puskesmas Jarakkulon Jogoroto; 43 IV Kepala UPTD Puskesmas Pulorejo Ngoro; 44 IV Kepala UPTD Puskesmas Kesamben Ngoro; 45 IV Kepala UPTD Puskesmas Mojowarno; 46 IV Kepala UPTD Puskesmas Japanan Mojowarno; 47 IV Kepala UPTD Puskesmas Bareng; 48 IV Kepala UPTD Puskesmas Wonosalam Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang perlu membuat tata laksana SKPD. Tata laksana ini berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- . Mengacu pada pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas, tata laksana Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

41


Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 2. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah

yang

diperlukan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. 3. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 4. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masingmasing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; 5. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; 6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; 7. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masingmasing, wajib mengadakan rapat berkala.


42


2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Dukungan

sumberdaya

organisasi

memiliki

peran

penting

untuk

mendukung kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Sumberdaya organisasi ini meliputi sumberdaya yang tampak (tangible asset) dan sumberdaya tidak tampak (intangible asset). Sebagai organisasi pemerintah Dinas Kesehatan memiliki tugas menjalankan pembangunan di bidang kesehatan dan untuk mendukung tugas tersebut dibutuhkan sumberdaya yang handal. 2.2.1 Kepegawaian/Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Kepegawaian/aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah asset nyata (tangibel asset) yang memiliki peran secara dominan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Kapasitas dan kapabilitas aparatur yang handal dan profesional adalah jaminan bagi terwujudnya pembangunan kesehatan di ruang lingkup Kabupaten Jombang. Sebagai dukungan administrasi pemerintahan

yang baik serta terciptaya

kelancaran serta keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memiliki jumlah personil sebanyak 1455 orang. Potensi sumberdaya daya aparatur ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa klasifikasi sebagaimana tabel-tabel berikut :

Tabel 2. 3 Potensi Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian Jumlah

Presentase

PNS

1037

71.3%

PTT

141

9.7%

Kontrak Pemkab

23

1.6%

Kontrak Dinkes

164

11.3%

Ponkesdes

34

2.3%

Bidan Mandiri

56

3.8%

1455

100%

Status Kepegawaian

Jumlah


43


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang , 2013 Status pegawai di Dinas Kesehatan yang telah memperoleh status PNS adalah sebanyak 1037 atau 71.1% dari jumlah keseluruhan pegawai. Status pegawai terbanyak selanjutnya adalah pegwai kontrak Dinkes dan pegawai tidak tetap (PTT) dengan proporsi 164 (11,2%) dan 141 (11,2%)

Tabel 2. 4 Potensi Sumberdaya Dinas Kesehatan Berdasarkan Sebaran Instansi dan Subinstansi

No

Instansi/Sub Instansi

Jumlah

Dinas Kesehatan Stikes Pemkab UPTD Gudang Farmasi Kabupaten UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan UPTD Puskesmas Jelakombo Jombang; UPTD Puskesmas Pulo Lor Jombang; UPTD Puskesmas Jabon Jombang; UPTD Puskesmas Tambakrejo Jombang; UPTD Puskesmas Cukir Diwek; UPTD Puskesmas Brambang Diwek; UPTD Puskesmas Blimbing Gudo; UPTD Puskesmas Plumbongambang Gudo; UPTD Puskesmas Bandarkedungmulyo; UPTD Puskesmas Perak; UPTD Puskesmas Megaluh; UPTD Puskesmas Tembelang; UPTD Puskesmas Jatiwates Tembelang; UPTD Puskesmas Bawangan Ploso; UPTD Puskesmas Kabuh UPTD Puskesmas Plandaan; UPTD Puskesmas Tapen Kudu; UPTD Puskesmas Keboan Ngusikan; UPTD Puskesmas Mojoagung; UPTD Puskesmas Gambiran Mojoagung; UPTD Puskesmas Sumobito; UPTD Puskesmas Jogoloyo Sumobito; UPTD Puskesmas Kesamben;

96 9 7 3 32 34 35 28 69 33


44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

38 36 58 42 32 33 28 29 45 40 60 34 72 35 43 31 33


No

Instansi/Sub Instansi

Jumlah

UPTD Puskesmas Blimbing Kesamben; UPTD Puskesmas Peterongan; UPTD Puskesmas Dukuhklopo Peterongan; UPTD Puskesmas Mayangan Jogoroto; UPTD Puskesmas Jarakkulon Jogoroto; UPTD Puskesmas Pulorejo Ngoro; UPTD Puskesmas Kesamben Ngoro; UPTD Puskesmas Mojowarno; UPTD Puskesmas Japanan Mojowarno; UPTD Puskesmas Bareng; UPTD Puskesmas Wonosalam; Jumlah Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

27 53 35 36 24 37 27 39 31 67 41 1455

Berdasarkan data pada tabel 2.4 diketahui bahwa sebaran pegawai paling banyak di puskesmas-puskesmas yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Jumlah total pegawai Dinas Kesehatan yang ada di puskesmas yaitu sebanyak 1340 orang (92.1%) Tabel 2. 5 Potensi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan

Satuan

Jumlah

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang

Orang Orang Orang

1 1 3

Kepala Seksi

Orang

9

Jabatan

Kepala sub bagian Orang Kepala UPTD Orang Fungsional Khusus Orang Fungsional Umum Orang Total Orang Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Dalam

mengelola

sumberdaya

3 36 1052 350 1455

yang

ada

diperlukan

penjenjangan/hierarki jabatan struktural yang diklasifikasikan dengan eselon. Sebagai SKPD yang berbentuk dinas tingkat eselon yang Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

45


tertinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah eselon II dengan eselon terendah adalah eselon IV. Berdasarkan tingkat eselon personil yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan sebanyak 39 dengan rinciannya sebagaimana terpampang ditabel 2.6 Tabel 2. 6 Potensi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Eselon Klasifikasi Eselon

Jumlah

IIb IIIa IIIb Iva JUMLAH Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013

1 1 3 34 39

Dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan peran sumber daya manusia yang profesional mutlak dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Kasifikasi pegawai yang memiliki keahlian dan ketrampilan tertentu dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang masuk ke dalam klasifikasi tenaga fungsional. Dinas Kesehatan memiliki total 1052 orang tenaga fungsional khusus, rincian tenaga fungsional tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2. 7 Potensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

No

Jabatan

Jumlah

1

Apoteker

4

2

Asistan apoteker

34

3

Bidan

498

4

Dokter gigi

31

5

Dokter umum

47

6

Dokter spesialis

1

7

Nutrisionis

22


46


8

Perawat Gigi

25

9

Perawat

308

No 10 11

Jabatan

Jumlah

Perekam medis

4

Penyuluh kesehatan

26

masyarat

12

Pranata lab

43

13

Radiografer

3

14

Sanitarian

31

Total

1052

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Klasifikasi kepegawaian Sebagaimana institusi pemerintahan yang lain,

pegawai/aparatur di

Dinas Kesehatan mayoritas adalah pegawai negeri sipil yang dibedakan berdasarkan pangkat golongan, pangkat golongan ini akan menunjukan masa bakti serta tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh, berdasarkan pangkat dan golongan aparatur/pegawai yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: Tabel 2. 8 Potensi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

NO

GOL I

JUMLAH

GOL II

JUMLAH

GOL III

JUMLAH

GOL IV

JUMLAH

1

I/a

4

II/a

45

III/a

73

IV/a

17

2

I/b

8

II/b

141

III/b

183

IV/b

10

3

I/c

6

II/c

168

III/c

156

IV/c

9

4

I/d

15

II/d

106

III/d

97

IV/d

0

IV/e

0

5 JUMLAH

33

460

509

38

total

1028

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Berdasarkan informasi pada tabel 2.8 terdapat perbedaan jumlah pengawai dikarenakan pegawai berdasarkan golongan dihitung hanya Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

47


yang PNS. Kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang di dominasi oleh pegawai dengan golongan III yaitu sebanyak 505 pegawai (48.7%) dan kemudian pegawai dari golongan II yaitu sebanyak 464 (44.7%) . Dalam menjalankan tupoksi, aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang

wajib

dan/atau

dipersyarakatkan

mengikuti

pelatihan jabatan. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh PNS ini biasa

disebut

dengan

Pendidikan

dan

Pelatihan

(DIKLAT)

diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah sehingga terwujudnya sumberdaya aparatur yang handal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). DIKLAT struktural terdiri dari DIKLAT Jabatan I, II, III, IV dimana sebelumnya disebut dengan ADUM, SEPALA, SEPADYA, SEPAMA, SESPANAS dan sebagainya. Klasifikasi pegawai Dinas Kesehatan yang telah mengikuti DIKLAT Jabatan Struktural adalah sebagai berikut: Tabel 2. 9 Klasifikasi Tingkat Pendidikan Aparatur/Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

7

2

DIKLATPIM II

1

3

DIKLATPIM III

4

4

DIKLATPIM IV

15

JUMLAH

27

5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Dari tabel 2.9 diketahui bahwa sebanyak 15 pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah mengikuti Diklatpim IV, 1 orang masingmasing telah mengikuti Diklatpim II dan 4 orang Diklatpim IV dan 7 orang


48


telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional. Adanya pelatihan jabatan harus didukung oleh sumberdaya yang sejak awal memang sudah memiliki kualifikasi pendidikan formal yang berkompeten dalam mendukung pelayanan kesehatan dan fungsi organisasi secara umum, kualifikasi pendidikan tersebut khususnya adalah pendidikan dengan kompetensi di bidang kesehatan. Kualifikasi pendidikan yang proporsional dapat menjamin terpenuhinya prinsip manajemen yang rasional dan objektf (the right man on the right place). Berdasarkan tingkat pendidikan formal komposisi pegawai Dinas Kesehatan tersaji dalam tabel 2.10 Tabel 2. 10 Klasifikasi Aparatur/Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berdasarkan Pendidikan Formal

NO

JENJANG PENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN

1

SD

42

2

SMP

53

3

SMA/SMK

415

4

D-1

34

5

D-2

0

6

D-3

735

7

D-4

7

8

S-1

157

9

S-2

13

JUMLAH

1455

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 dari tabel 2.10 dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan tertinggi pegawai Dinas Kesehatan adalah D-3 sebanyak 735 orang (50,52%) , SMA/SMK sebanyak 415 orang (28,52%), yang bergelar S-1 sebanyak 157 orang, D-1 sebanyak 34 orang dan pendidikan formal tertinggi adalah S-2 yakni sebanyak 13 orang. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan (SDMK) adalah salah satu isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

49


Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Jumlah dan Jenis SDMK belum sesuai dengan pembangunan Kesehatan, Mutu SDMK belum memadai serta distribusi SDMK yang belum merata adalah 3 permasalahan dasar yang dihadapi dalam pembangunan SDMK. Pemerintah pusat membuat Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) 2011-2025. Perencanaan

tersebut

meliputi

perencanaan

kebutuhan

tenaga

kesehatan, pengadaan/produksi, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Dalam RPTK tersebut ada 13 (tigabelas) jenis tenaga yang menjadi prioritas yakni dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asistan apoteker, sanitarian, gizi, kesehatan masyarakat, keterapian fisik dan ketehnisian medis. Target rasio yang telah ditetapkan untuk masing masing tenaga medis tersebut disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2. 11 Proyeksi Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2010 dan 2014

No

Jenis Tenaga

Rasio tahun 2010 per

Rasio tahun 2014 per

100.000 penduduk 9.00

100.000 penduduk 12,00

1

Dokter Spesialis

2

Dokter Umum

30.00

48.00

3

Dokter Gigi

11.00

11.00

4 5 6 7

Perawat Bidan Perawat Gigi Apoteker

158.00 75.00 16.00 9.00

158.00 75.00 16.00 12.00

8 9 10

Asisten Apoteker SKM Sanitarian

18.00 8.00 10.00

24.00 12.00 15.00

11 12

Gizi Keterapian Fisik

18.00 4.00

24.00 6.00

6.00

9.00

13 Ketehnisian Medis Sumber: Kementerian Kesehatan RI


50


Keberadaan tenaga medis di lingkup Kabupaten Jombang tersebar tidak hanya di Dinas Kesehatan namun juga di Rumah Sakit Umum daerah serta di Rumah Sakit Swasta, serta instansi medis lain. Ketersesuaian target dengan keberadaan tenaga medis yang ada di Kabupaten Jombang dan tenaga medis yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: Tabel 2. 12 Jumlah Dan Rasio SDMK Total dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

No

Kategori

Jumlah SDMK total

Jumlah SDMK Dinas

Rasio Total per 100000 penduduk

1 2 3 4 5 6 7 8

Dokter Spesialis 55 1 4.52 Dokter Umum 153 47 12.57 Dokter Gigi 52 31 4.27 Perawat 952 308 80.74 Perawat Gigi 31 25 0.00 Bidan 673 498 55.27 Apoteker 26 4 2.14 Asisten Apoteker 109 34 8.95 Tenaga Kesehatan 9 32 26 2.63 Masyarakat 10 Sanitarian 36 31 2.96 11 Gizi 55 22 4.52 12 Keterapian Fisik 12 0 0.99 13 Ketehnisian Medis 130 3 10.68 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013

Rasio SDMK Dinas Per 100000 Penduduk

Rasio SDMK dinas terhadap SDMK total

0.08 3.86 2.38 25.21 2.05 40.33 0.33 2.79

2% 31% 56% 32% 81% 73% 15% 31%

2.14

81%

2.46 1.81 0.00 0.25

83% 40% 0% 2%

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 2.12 dapat dilihat bahwa hanya tenaga medis untuk klasifikasi ketehnisian medis yang memenuhi target proyeksi sedangkan tenaga medis secara umum belum sesuai dengan proyeksi yang ada. Dari jumlah tersebut tenaga fungsional khusus yang bersumber dari Dinas Kesehatan adalah 1052 orang dan dari 13 tenaga fungsional khusus yang menjadi fokus pengembangan


51


Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, tenaga keterapian khusus perlu mendapat perhatian karena belum memiliki sama sekali. 2.2.2 Sarana Kesehatan Penyediaan sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Jombang meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polindes, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Klinik dan Sarana Kesehatan lainnya. Dari sekian sarana kesehatan tersebut, sarana kesehatan yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan yaitu: Puskesmas,

Puskesmas

Pembantu,

Gudang

Farmasi,

serta

Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Adapun jumlahnya adalah sebagai berikut: Tabel 2. 13 Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

No. 1

Jumlah

Sarana Kesehatan Puskesmas

34

Terdiri dari : a. Puskesmas perawatan

16

b. Puskesmas non perawatan

18

2

Puskesmas Pembantu

73

3

Laboratorium Kesehatan Lingkungan

1

4

Gudang farmasi

1

5

Posyandu

1.555

6

Poskesdes

272

7

Ponkesdes

34

8

Desa Siaga Aktif

306

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013. 1) Puskesmas Puskesmas

adalah

ujung

tombak

pelayanan

kesehatan

di

masyarakat hingga di tingkat kecamatan. Jumlah Puskesmas tahun Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

52


2012 sebanyak 34 unit. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah rasio puskesmas per 100.000 penduduk. dimana target nasional adalah 3. Dengan demikian, tiap Puskesmas diharapkan dapat melayani sasaran penduduk rata-rata 30.000 jiwa. Jika jumlah penduduk Kabupaten Jombang tahun 2012 adalah 1.217.560 jiwa dengan

34

Puskesmas,

maka

rasio

jumlah

penduduk

dan

Puskesmas sebesar 12,17. Angka ini melebihi target nasional (3). Hal ini artinya 1 puskesmas di Kabupaten Jombang tahun 2012 ratarata melayani sekitar 35.811 jiwa. Dari 34 puskesmas yang ada sampai dengan akhir tahun 2012, 17 puskesmas

adalah

puskesmas

perawatan,

yaitu

Puskesmas

Mojoagung, Puskesmas Ploso, Puskesmas Bareng, Puskesmas Cukir, Puskesmas Tembelang, Puskesmas Bandar Kedungmulyo, Puskesmas Tapen, Puskesmas Sumobito, Puskesmas Wonosalam, Puskesmas Pulorejo,

Kesamben, dan

Puskesmas

Puskesmas

Peterongan,

Mayangan.

Puskesmas

Puskesmas

Kabuh,

Puskesmas Keboan, Puskesmas Mojowarno dan Puskesmas Perak. Ke-17 puskesmas ini tersebar di 17 Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Kebijakan Pemenrintah Daerah Kabupaten Jombang adalah terdapatnya 1 puskesmas perawatan di setiap kecamatan untuk memudahkan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan rawat inap dan menambah jumlah tempat tidur untuk pasien. Jumlah

puskesmas

pembantu

yang

mendukung

pelayanan

puskesmas induk adalah 73 buah, dengan rasio puskesmas pembantu dan puskesmas adalah

1 : 2,2

artinya setiap 1

puskesmas didukung 2-3 puskesmas pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan pendekatan akses

pelayanan

kesehatan

pada

masyarakat,

pemerintah

Kabupaten Jombang melakukan terobosan yaitu Puskesmas dengan Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

53


pelayanan perawatan sudah berstandarisasi ISO 9001: 2008. Hingga tahun 2012, puskesmas yang telah berstandarisasi ISO adalah 9 Puskesmas. Puskesmas yang telah berstandarisasi ISO 9001:2008 adalah Puskesmas Mojoagung, Puskesmas Ploso, Puskesmas Bareng, Puskesmas Cukir, Puskesmas Bandar Kedungmulyo, Puskesmas Tapen, Puskesmas Peterongan, Puskesmas Pulorejo, dan Puskesmas Perak. Disamping itu terdapat Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar adalah sebuah upaya dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu target pencapaian MDGs 2015. Puskesmas PONED bertujuan mendekatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Sampai tahun 2012 sudah terdapat 9 unit Puskesmas PONED yang seluruhnya merupakan

Puskesmas

Perawatan.

Puskesmas

PONED

di

Kabupaten Jombang tahun 2012 adalah Puskesmas Bandar Kedungmulyo, Puskesmas Bareng, Puskesmas Cukir, Puskesmas Mojoagung,

Puskesmas

Peterongan,

Puskesmas

Sumobito,

Puskesmas Tapen, Puskesmas Tembelang, Puskesmas Ploso. Selain itu juga terdapat Puskesmas Santun Lansia, yaitu Puskesmas dengan unit pelayanan khusus untuk pasien lanjut usia dalam gedung

Puskesmas,

yang

meliputi

Puskesmas

Bareng

dan

Puskesmas Blimbing Gudo. 2) Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Gudang Farmasi Laboratorium

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Jombang berjumlah 1 unit, laboratorium ini berfungsi sebagai pemeriksaan yang berkaitan dengan Kesehatan Lingkungan dalam upaya menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa limbah cair/padat/gas serta makanan dan residu pestisida. Laboratorium Kesehatan Lingkungan memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kualitas makanan/minuman Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

54


yang dikonsumsi masyarakat. Sedangkan Gudang Farmasi adalah UPTD yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang bertugas mengelola obat reagen serta bahan kesehatan habis pakai yang dipergunakan sebagai keperluan pelayanan kesehatan dasar se-Kabupaten Jombang. Jumlah UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan serta Gudang Farmasi yang dimiliki Dinas Kesehatan masing-masing adalah 1 unit. 3) Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah posyandu, polindes, poskesdes dan desa siaga. 1) Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat

(UKBM)

yang

paling

dikenal

masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui wadah keterpaduan lintas sektor dan masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 (lima) program prioritas kesehatan yaitu kesehatan ibu–anak, KB, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Di Kabupaten Jombang pada tahun 2012 terdapat 1.555 sebelumnya yaitu tahun 2011 jumlah Posyandu se Kabupaten Jombang adalah 1.536 posyandu. Posyandu dikelompokkan menjadi 4 strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Adapun prosentase Posyandu berdasar strata atau tingkat kemandirian posyandu adalah digambarkan sebagai berikut.


55


(dapat

diperiksa

pada

tabel

72

lampiran

profil).

Gambar 2. 2 Presentase Posyandu Menurut Strata di Kabupaten Jombang Tahun 2012 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013

Jumlah Posyandu yang dikategorikan aktif (Purnama dan Mandiri) adalah 970 (62,38%) posyandu. Sesuai dengan target SPM tahun 2012 untuk kategori Posyandu PURI (Purnama dan Mandiri) sebesar 48% maka di Kabupaten Jombang posyandu aktif sudah mencapai target.

Gambar 2. 3 Perkembangan Strata Posyandu di Kabupaten Jombang Tahun 2010-2012 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013


56


Dari gambar 2.4 terlihat adanya peningkatan pada strata atau tingkat kemandirian posyandu dari pratama ke arah purnama dan mandiri. Peningkatan Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI) mengindikasikan peningkatan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. 2. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Poskesdes merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, dengan kata lain sebagai salah satu wujud upaya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilakukn di poskesdes yaitu 1) Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil; 2) Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui; 3) Pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita; 4) Penemuan dan penanganan penderita penyakit termasuk surveilens epidemiologi dan kesiapsiagaan terhadap terhadap bencana. Adanya poskesdes merupakan salah satu indikator atau kriteria suatu desa disebut Desa Siaga Aktif. Jumlah Poskedes di Kabupaten Jombang adalah 206, sedangkan desa yang ada 302 dan terdapat 4 kelurahan. Kondisi Pos layanan kesehatan dasar di tingkat desa/kelurahan belum seluruhnya memenuhi kriteria Poskesdes, hanya 206 unit yang memenuhi kriteria Poskesdes, selebihnya masih berupa Polindes. Tenaga bidan dan kader desa siaga di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang telah dilatih desa siaga, sehingga skill mengelola Poskesdes telah dimiliki. Tentang Bangunan Poskesdes bervariasi ada yang berdiri sendiri ada yang bergabung dengan bangunan lain (Balai Desa). 3. Desa Siaga Dengan adanya program desa siaga, maka dari 306 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Jombang telah dilatih desa siaga, baik untuk tenaga kesehatan maupun kader Bagas Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

57


(Pembantu Petugas). Desa siaga diartikan sebagai desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa

Siaga

Aktif

merupakan

desa/kelurahan

yang

penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan Surveilance berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). desa siaga dikatakan aktif jika memenuhi 8 kriteria yaitu : 1. Kepedulian Pemerintah Desa atau Kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari kesadaran dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan. 2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari. 4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) survailans berbasis masyarakat, (b) kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, (c) penyehatan lingkungan. 5. Tercakupnya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran Pembangunan Desa atau Kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha. 6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 7. Peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga AKtif.


58


8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah. Dalam desa siaga terdapat Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) atau UKBM lain yang berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan

dasar,

kegawatdaruratan,

penanggulangan

Surveilance

berbasis

bencana

dan

masyarakat

yang

meliputi pemantauan gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga PHBS diterapkan oleh masyarakat. Poskesdes dikelola oleh 1 orang bidan dan minimal 2 orang kader yang telah mengikuti pelatihan.

Gambar 2. 4 Perkembangan Desa Siaga Kabupaten Jombang Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Selama kurun waktu 2009 hingga 2012 terjadi peningkatan jumlah desa siaga secara terus menerus, hingga tahun 2012 ini seluruh desa maupun kelurahan telah menjadi desa/kelurahan aktif. 2.2.3 Asset/Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang merupakan pusat pemerintahan

yang

tugas

pokoknya

sebagai

tempat

koordinasi

pembangunan kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

59


perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas dan kuantitas sehingga pelayanan kepada masyrakat dapat semakin baik, cepat, dan tepat serta mampu meningkatkan motivasi kerja para sumberdaya aparatur. Berikut ini klasifikasi asset/modal secara umum yang dimiliki

oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang


60


: Tabel 2. 14 Sarana Tanah dan Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

No Urut 1

Golongan

01

Kode Barang Bidang 01

Nama Bidang Barang Tanah

Gedung Kantor Permanen Gudang 3 03.11.01.02.01 Tertutup Permanen Bangunan 4 03.11.01.06.12 Kesehatan Lainnya Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 2

03

03.11.01.01.01


Keterangan

Jumlah Barang s/d 2012

B

m2

11800

1

Unit

15

15

Unit

2

2

Unit

2

2

Satuan

61

KB

RB


Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memiliki asset tanah total seluas 11.800

, tanah tersebut berfungsi sebagai pendirian bangunan

kantor serta sarana kesehatan lain seperti pelayanan puskesmas. Sedangkan sarana kantor yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah sebanyak 19 bangunan dengan rincian 15 gedung permanen , 2 gudang tertutup dan bangunan kesehatan lainnya sebanyak 2 gedung. Keberadaan gedung perkantoran dan sarana gedung lain seperti gudang adalah vital bagi Dinas Kesehatan sehingga aspek kelayakan gedung harus diperhatikan karena ini akan mempengaruhi kondisi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kondisi keseluruhan asset tersebut dilaporkan baik hingga tahun 2012.


62


Tabel 2. 15 Kartu Inventaris Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang No Urut

Golongan 02

Kode Bidang Nama Bidang Barang Barang Perlatan dan Mesin

Satuan

Jumlah Barang

Kondisi B

1

02.03.01.01.03

Station Wagon

Unit

2

2

2

02.03.01.01.02

Pick up

Unit

3

3

3

02.03.01.04.01

Mobil Ambulance

Unit

8

7

4

02.03.01.04.18

Mobil Kesehatan Masyarakat

Unit

1

1

5

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

Unit

43

43

6

02.03.01.05.04

Sepeda Motor Gerobak

Unit

1

1

7

02.04.03.01.63

SWR Meter

Unit

2

2

8

02.04.03.09.07

Ukuran Tinggi Orang

Buah

1

1

9

02.06.01.01.02

Mesin Tik MAN

Unit

14

14

10

02.06.01.02.12

Mesin Penghitung Uang

Unit

1

1

11

02.06.01.04.01

Almari Besi

Buah

5

5


63

KB

1

R


Kondisi

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang

12

02.06.01.04.02

Rak Besi

Buah

11

11

13

02.06.01.04.03

Rak Kayu

Buah

2

2

14

02.06.01.04.04

Filling Besi

Buah

28

22

15

02.06.01.04.06

Brandkas

Buah

1

1

16

02.06.01.04.12

Lemari Kaca

Buah

16

16

17

02.06.01.04.15

Filling Plastik

Buah

7

7

18

02.06.01.04.16

Buffet

Buah

3

3

19

02.06.01.05.01

Papan Visual

Buah

19

19

20

02.06.01.05.06

Papan Nama Instansi

Buah

1

1

21

02.06.01.05.07

Papan Pengumuman

Buah

1

1

22

02.06.01.05.10

White Board

Buah

3

3

23

02.06.01.05.11

Alat Detektor Uang Palsu

Unit

1

1

24

02.06.01.05.17

Mesin Absensi

Unit

1

1

No Urut

Golongan


Satuan

Jumlah Barang

64

B

KB

6

R


Kondisi

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang

25

02.06.01.05.24

Alat Pemotong Kertas

Buah

1

1

26

02.06.02.01.01

Lemari Kayu

Buah

31

31

27

02.06.02.01.02

Rak Kayu

Buah

21

18

28

02.06.02.01.06

Kursi Kayu

Buah

72

72

29

02.06.02.01.07

Zice

Buah

7

7

30

02.06.02.01.08

Tempat Tidur Besi

Buah

1

1

31

02.06.02.01.11

Meja Tulis

Buah

163

163

32

02.06.02.01.30

Kursi Putar

Buah

30

30

33

02.06.02.01.31

Kursi Biasa

Buah

202

202

34

02.06.02.01.33

Bangku Tunggu

Buah

3

3

35

02.06.02.01.34

Kursi Lipat

Buah

61

61

36

02.06.02.01.47

Tenda

Buah

2

2

37

02.06.02.01.48

Meja 1/2 Biro

Buah

2

2

38

02.06.02.01.67

Rak tv

Buah

1

1

39

02.06.02.03.01

M.Penghisap Debu

Unit

1

1

No Urut

Golongan


Satuan

Jumlah Barang

65

B

KB

3

R


Kondisi

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang

41

02.06.02.04.01

Lemari Es

Unit

9

9

42

02.06.02.04.03

AC Unit

Unit

10

10

43

02.06.02.04.04

AC Split

Unit

12

12

44

02.06.02.04.06

Kipas Angin

Unit

20

20

45

02.06.02.04.07

Exhauster Fan

Unit

7

7

46

02.06.02.04.11

Up Right Chiller/Frezzer

Unit

3

0

47

02.06.02.05.02

Kompor Gas

Unit

1

1

44

02.06.02.05.05

Alat Dapur Lainnya

Unit

1

1

49

02.06.02.05.09

Tabung Gas

Unit

1

1

50

02.06.02.06.03

Televisi

Unit

10

10

51

02.06.02.06.04

Cassete Recorder

Unit

2

2

52

02.06.02.06.08

Sound System

Unit

1

1

53

02.06.02.06.12

Ware Less

Unit

4

4

54

02.06.02.06.14

Microphone

Unit

7

7

55

02.06.02.06.18

Unit Power Supply

Unit

1

1

56

02.06.02.06.22

Camera film

Unit

4

4

No Urut

Golongan


Satuan

Jumlah Barang

66

B

KB

3

R


Kondisi

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang

57

02.06.02.06.28

Lambang Garuda Pancasila

Buah

2

2

58

02.06.02.06.29

GambarPresiden/wkl Presiden

Buah

2

2

59

02.06.02.06.37

Tangga Alumunium

Buah

2

2

60

02.06.02.06.39

Dispenser

Unit

2

2

61

02.06.02.06.49

Handycam

Unit

2

2

62

02.06.02.07.01

Alat Pemadam Portable

Unit

3

3

63

02.06.03.02.01

PC Unit

Unit

53

53

64

02.06.03.02.02

Laptop

Unit

2

2

65

02.06.03.02.03

Notebook

Unit

20

20

66

02.06.03.04.08

Printer

Unit

18

18

67

02.06.03.05.04

Scanner

Unit

2

2

68

02.06.03.05.10

Peralatan Personal Komputer Laiinya

Unit

3

3

69

02.06.03.06.01

Server

Unit

7

7

70

02.06.03.06.03

Hub

Unit

17

17

71

02.06.03.06.05

Peralatan Jaringan Lainnya

Unit

97

97

72

02.06.03.06.07

Acces Point

Unit

3

3

No Urut

Golongan


Satuan

Jumlah Barang

67

B

KB

R


Kondisi

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang

73

02.07.01.01.01

Camera+Attachment

Unit

6

6

74

02.07.01.01.03

Proyektor+Attachment

Unit

11

11

75

02.07.01.01.26

Telephone hybrid

Unit

1

1

76

02.07.01.01.40

Microphone / wireless mic

Unit

1

1

77

02.07.02.01.04

Amplifier

Unit

2

2

78

02.07.02.01.07

Megaphone

Unit

3

3

79

02.07.02.01.08

Sound System

Unit

7

7

80

02.07.02.01.09

Telephone Hybrid

Unit

3

3

81

02.07.02.01.14

Handy Talky (HT)

Unit

3

3

82

02.07.02.01.20

Facsimile

Unit

1

1

83

02.07.03.04.05

Unit Pemancar UHF Lainnya

Unit

2

2

84

02.08.01.01.01

Sterilisator

Unit

2

2

85

02.08.01.01.09

Timbangan Badan

Unit

2

2

86

02.08.01.01.60

Senter

Unit

20

20

87

02.08.01.01.60

Waterbath

Unit

1

1

88

02.08.01.09.74

Alat Kesehatan Kebidanan & Penyakit Kandungan lainnya

Unit

2

2

No Urut

Golongan


Satuan

Jumlah Barang

68

B

KB

R


Kondisi

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang

89

02.08.01.09.74

Alat Kesehatan Kebidanan & Penyakit Kandungan lainnya

Unit

8

8

90

02.08.01.10.81

Alat Kedokteran bag. Penyakit dalam lainnya

Unit

10

10

91

02.08.01.22.02

Alat periksa hewan

Unit

4

4

92

02.08.01.22.03

Mesin Fogging

Unit

28

28

93

02.08.02.07.01

Trolly

Unit

1

1

94

02.08.02.07.02

Chlorin meter

Unit

2

2

95

02.09.01.13.25

Mikroskop

Unit

2

2

96

02.09.01.14.78

Alat lab. Kedoketran

Unit

2

2

97

02.09.01.15.12

Ph. Meter

Unit

3

3

98

02.09.01.16.00

Alat lab. Kimia

Unit

2

2

99

02.09.01.16.01

Analitycal Balance Electr

Unit

1

1

100

02.09.01.16.07

Spectrofotometer

Unit

3

3

101

02.09.01.16.12

Turbidimeter

Unit

1

1

102

02.09.01.16.86

Air sampler

Unit

1

1

103

02.09.01.55.14

Alat lab. Biologi

Unit

2

2

104

02.09.07.04.09

Calorimeter

Unit

1

1

No Urut

Golongan


Satuan

Jumlah Barang

69

B

KB

R


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013


70


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Menurut definisinya kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas baik oleh individu maupun organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan. Kinerja juga sering disebut sebagai prestasi kerja yang merupakan penjabaran dari pencapaian output yang dinyatakan kualitas maupun kuantitas. Dalam periode pembangunan jangka menengah 2009-20013 perlu direview kinerja yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Hal ini berguna untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas apakah kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada periode 2014-2018 sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibuat pada awal periode pembangunan. Untuk mempermudah penilaian pada review ini akan difokuskan kepada dua kinerja utama yaitu: (1) Kinerja Pelayanan dan (2) Kinerja Anggaran. 2.3.1 Pencapaian Jombang

Kinerja

Pelayanan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Berkenaan dengan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebagai institusi publik maka fokus review ditujukan kepada kinerja pelayanan

di bidang kesehatan

kepada masyarakat

Kabupaten

Jombang. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengacu pada Renstra dan Renja yang telah disusun. Di dalamnya terdapat indikator ketercapaian baik sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD, Standar Pelayanan Minimum Wajib dan Standar Pelayanan Minimum yang dibuat sesuai kebutuhan. Indikator ini berfungsi untuk melihat apakah selama per tahun kegiatan program yang dijalankan sudah mampu memenuhi target yang telah disusun dan visi misi pembangunan sudah dapat dilaksanakan. Target renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bisa dilihat sebagai berikut :


71


Tabel 2. 16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang No

1

2 3

4

5

6

7

8

Indikator Target Sesuai RPJMD Menurunkan Kasus Gizi Buruk hingga di bawah 25 Kasus pada tahun 2013 Persentase Balita Gizi Buruk ( % ) Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Menurunkan prevalensi penyakit menular 50% untuk masing masing jenis penyakit menular Tahun 2013 a.Angka Kesembuhan TB Paru ( % ) b.Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk c.Angka Kesakitan AFP ( per 100.000 anak usia < 15 Tahun ) Angka Kematian Bayi ( per 1000 kelahiran hidup ) Angka Kematian Balita ( per 1.000 kelahiran hidup ) Angka Kematian Ibu Melahirkan ( per 100.000 kelahiran hidup ) Jumlah produsen makanan minuman rumah tangga yang

Target sesuai SPM

Target Sesuai IKK

Target Lainnya

2009

2010

Target 2011

2012

2013

2009

2010

Realisasi 2011

2012

2013

ke-1

ke-2

Rasio ke-3

ke-4

ke-5

200

150

100

50

25

70

38

37

34

23

35%

25%

37%

68%

92%

0.35

0.21

0.13

0.08

0.04

0.07

0.04

0.04

0,58

0,52

20%

525%

325%

13.8%

7.69%

80

80

85

90

100

75

75

85.7

100

100

94%

94%

101%

111%

100%

86

87

88

89

90

89.33

89.3

87,48

88.71

90.4

104%

103%

99,41%

100%

97%

27.4

19

13.2

9.1

6.3

37.52

34.5

24.23

41.36

38.71

73%

55%

55%

22%

16%

≥3

≥3

≥3

≥5

≥5

3.75

2.18

2.88

1.33

2.98

125%

72,7%

96%

27%

60%

9.64

9.12

8.66

8.22

7.88

10.36

10.26

14.5

12.11

14.25

93%

89%

60%

68%

55%

0.17

0.16

0.15

0.15

0.14

10.95

0.61

15.2

13.18

15.22

1.6%

26%

1%

1.1%

0.9%

82.03

75.98

75.05

69.3

59.51

68.76

79.34

128.5

102.9

96.72

119%

96%

58%

67%

62%

240

290

330

370

410

292

403

501

576

1160

122%

139%

152%

156%

283%


72


No

9

10

11

Indikator mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebanyak 410 produsen Pada Tahun 2013 Seluruh Puskesmas rawat inap telah memenuhi standart pelayanan ( ISO 9000 ) Tahun 2013 Meningkatnya rasio ideal sarana dan prasarana kesehatan dengan jumlah penduduk a.Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas b.Rasio Posyandu dibanding Jumlah Balita ( per 1.000 Balita ) c.Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik per satuan jumlah penduduk ( per 1.000 penduduk ) d.Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Jumlah Penduduk ( per 1.000 penduduk ) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 80 % pada tahun 2013

Target sesuai SPM

Target Sesuai IKK

Target Lainnya

2009

2010

8

10

86

Target 2011

2010

Realisasi 2011

2012

2013

ke-1

ke-2

Rasio ke-3

ke-4

ke-5

7

7

8

16

0%

70%

58%

57%

94%

63.62

53.14

53.98

43.19

43.85

74%

62%

63%

50%

51%

14272

44.74

55.69

48.6

14.65

0%

0%

0%

0%

0%

0.425

0.43

0.13

0.12

0.13

32%

29%

31%

0%

0%

1225

1245

1284

1320

1612

949

112%

135%

77%

0%

0%

40

60

80

30,26

30,3

32,2

303%

121%

81%

57%

66%

2012

2013

12

14

17

86

86

86

86

13980

14074

14167

14215

0.403

0.407

0.419

1175

1197

10

25


2009

73

34,31

53.1


No

12 13

14

15 16 17

18

19

20

21

22 23

24

Indikator Target SPM Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memilki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

Target sesuai SPM

Target Sesuai IKK

Target Lainnya

2010

Realisasi 2011

2012

2013

ke-2

Rasio ke-3

ke-4

ke-5

95

86.1

87.5

86,6

85.79

91%

92%

91%

90%

85

85

92.61

98.13

94,21

95.12

116%

115%

111%

0%

95

95

95

96.42

96.3

90.33

88.91

105%

101%

95%

94%

90

90

90

90

96.84

96.64

90,58

88.31

108%

107%

101%

98%

80

80

80

85

85

133.14

94.82

88,39

78.62

166%

119%

104%

92%

90

90

90

90

90

92.49

97.96

100.85

91.6

103%

109%

112%

101%

100

100

100

100

100

63.73

51.31

94,4

89.87

64%

48%

94%

90%

90

90

90

90

90

60.28

67.9

72,95

75.96

67%

76%

81%

84%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

108.6

101

95,86

97.69

109%

101%

96%

98%

70

75

75

80

80

82.85

74.6

70,34

73.43

110%

99%

88%

92%

2009

2010

95

95

80

Target 2011

2012

2013

95

95

80

85

90

92

90


2009

74

ke-1


No

25

26

27

28

29

30 31 32

Indikator a.AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun b.Penemuan penderita Pneumonia balita c.Penemuan pasien baru BTA positif d.Penemuan DBD yang ditangani e.Penemuan penderita diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa siaga aktif Target SPM sesuai kebutuhan Cakupan BBLR yang ditangani Cakupan Pelayanan Kesehatan rem aja Cakupan Pelayanan

Target sesuai SPM

Target Sesuai IKK

Target Lainnya

2010

Realisasi 2011

2012

2013

ke-2

Rasio ke-3

ke-4

ke-5

≥5

2.18

2.88

1,33

2.98

73%

96%

27%

60%

100

100

10.34

8.13

14,3

8.35

10%

8%

14%

8%

100

100

100

51.34

56,53

53,49

49.8

51%

57%

54%

50%

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

56.88

66.21

49,44

75.1

57%

66%

49%

75%

100

100

100

100

100

71.94

58.62

72.36

81.3

72%

59%

72%

81%

100

100

100

100

100

353.86

7.79

21.71

0.37

354%

8%

22%

0%

90

92

94

96

98

100

66,67

88,89

100

109%

71%

93%

102%

100

100

100

100

100

96.88

100

100

100

97%

100%

100%

100%

30

40

50

60

70

61.44

76.47

100

100

154%

153%

167%

143%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

75

75

75

75

80

64.21

51.96

82.18

86.5

86%

69%

110%

108%

70

70

70

70

75

71.82

84.22

21.13

36

103%

120%

30%

48%

2009

2010

≥3

≥3

100

Target 2011

2012

2013

≥3

≥5

100

100

100

100

100


2009

75

ke-1


No

33 34 35

36 37 38 39 40

41

42 43 44 45 46 47 48

Indikator Kesehatan Pra Usila dan Usila Balita Naik Berat Badannya Balita Bawah Garis Merah Cakupan Balita Mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe Cakupan Kadarzi Kecamatan bebas rawan gizi penduduk ( < 15 % gizi kurang dan gizi buruk ) Cakupan Rawat Inap Pelayanan Gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja pada Pekerja formal Rumah / bangunan bebas jentik Nyamuk Aedes Pemeriksaan kontak intensif kusta Penderita kusta PB yang RFT Penderita Kusta MB yang RFT Kesembuhan penderita TB Paru BTA positif Balita dengan Diare yang ditangani Penderita Malaria yang di obati

Target sesuai SPM

Target Sesuai IKK

Target Lainnya

2010

Realisasi 2011

2012

2013

ke-2

Rasio ke-3

ke-4

ke-5

80

63.47

63.56

66.78

67.72

79%

79%

83%

85%

<8

<8

2.69

0.95

0.58

0.52

335%

947%

1379%

1538%

92

93

94

96.04

97.44

90.40

91.05

106%

106%

97%

97%

90

90

90

90

84.11

86.3

86.85

70.43

93%

96%

97%

78%

55

60

65

70

75

76.79

79.1

79.74

83.37

128%

122%

114%

111%

80

81

81

83

84

85.71

100

100

100

106%

123%

121%

119%

1.5

1.6

1.7

1,8

1.9

6.52

6.4

12.24

0.83

408%

376%

680%

44%

15

16

17

18

19

0.76

0.8

1.12

2.09

5%

5%

6%

11%

80

82

84

86

88

79.29

63.37

26

3.28

97%

75%

30%

4%

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

88.88

89.45

87.69

86.47

94%

94%

92%

91%

100

100

100

100

100

100

99.2

100

100

100%

99%

100%

100%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

94.44

100

100

100

100%

111%

111%

111%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

96.04

93.39

100

100

106%

104%

111%

111%

> 85

> 85

> 85

> 85

> 85

89.33

87.4

88.71

90.3

105%

103%

104%

106%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

2009

2010

80

80

< 13

Target 2011

2012

2013

80

80

<9

<9

90

91

90

100


2009

76

ke-1

100%


No 49 50 51 52 53 54 55

Indikator

Target sesuai SPM

Target Sesuai IKK

Target Lainnya

2009

2010

Target 2011

Institusi dibina ( TTU ) TTU memenuhi syarat Cakupan Open Defecation Free ( ODF ) Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan Rumah Tangga Sehat Upaya Penyuluhan P3 Napza Posyandu Purnama dan Mandiri

2010

Realisasi 2011

2012

2013

85

69.99

82.7

88.7

88.9

104%

90

76.13

81.94

76.6

79.2

85%

80

32.86

33.9

28.4

29.78

36%

90

97.14

100

85.29

72.22

95%

80

44.89

43.62

47.8

49.72

60%

18

6.27

2.97

13.1

5.57

73%

50

43.5

49.41

62.38

70

125%

2012

2013

2009

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013


77

ke-1

ke-2

Rasio ke-3

ke-4

ke-5


RPJMD adalah pedoman utama dalam penyusunan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Dalam RPJMD disebutkan indikator sebagai tolok ukur pembangunan di bidang kesehatan yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Pada periode 20092013 ada 11 indikator yang menunjukkan keberhasilan peran Dinas Kesehatan

Kabupaten

Jombang

dalam

menjalankan

amanat

pembangunan jangka menengah, indikator itu yaitu: 1. Upaya Menurunkan Kasus Gizi Buruk

300 250 200

70 200

150

38 150

100

Realisasi Target

37 100

50

34 50

23 25

0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 5 Upaya Menurunkan Kasus Gizi Buruk Pada periode 2009-2013 kasus gizi buruk diharapkan di Kabupaten Jombang secara akumulatif menurun hingga 25 kasus sampai pada tahun 2013. Dalam pelaksanaannya kasus gizi buruk menurun dari tahun ke tahun, kasus gizi buruk yang terjadi tertinggi pada tahun 2009 yaitu 70 kasus atau kurang dari separuh target. Dan secara berturut-turut kasus gizi buruk menurun hingga data terakhir sebesar 23 kasus pada tahun 2013


78


2. Presentase Balita Gizi Buruk

0.7 0.6

0.58 0.52

0.5 0.4 0.3

Target

0.35

Realisai 0.21

0.2 0.1

0.07

0.13 0.04

0.04

0 2009

2010

2011

0.08

0.04

2012

2013

Gambar 2. 6 Presentase Balita Gizi Buruk (%) Kondisi balita gizi buruk juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan kesehatan. Selama kurun waktu 5 tahun diharapkan jumlah balita yang menderita gizi buruk pada akhir periode maksimal 0.04% dari semua total balita. Dalam pelaksanaannya terjadi fluktuasi prevalensi gizi buruk. Capaian prevalensi tertinggi di tahun 2012 sebesar 0.58 %. Hingga data terakhir pada tahun 2013 capaian sebesar

0.52% masih di atas target, hal ini perlu mendapat

perhatian. 3. Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi

120 100 80

80

75

80 75

85.7 85

100 90

100 Target

60

Realisasi

40 20 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 7 Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi (%)


79


Penanganan kasus Gizi Buruk secara spesifik juga ditekan melalui kecamatan. Secara kumulatif diharapkan hingga pada akhir periode kecamatan yang bebas rawan gizi buruk mencapai 100%. Realisasi pencapaian ini sudah tercapai pada tahun 2013. Pada tahun 2013, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang sudah bebas rawan masalah Gizi Buruk. 4. Prevalensi Penyakit Menular. Selain

gizi

buruk,

penyakit

menular

juga

diupayakan

penurunannya hngga 50% untuk setiap penyakit pada tahun 2013, penurunan prevalensi penyakit ini diukur dengan 3 indikator yaitu: a. Angka kesembuhan TB Paru

91 90 89 88 87 86 85 84 83

89.93

90.4 90

89.3

89 88.71 88 87.84

Target

87

Realisasi

86

2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 8 Angka Kesembuhan TB Paru Angka kesembuhan TB Paru di Kabupaten Jombang secara kumulatif diharapkan bisa mencapai 90% hingga akhir periode. Dalam realisasinya target yang ditentukan dapat terpenuhi yaitu capaian pada tahun 2013 sebesar 90.4% melebihi dari target yang ditentukan sebesar 90%.


80


b. Angka Kesakitan DBD

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

41.36 37.52

38.71

34.5

27.4

Target

24.23

Realisasi

19 13.2 9.1

2009

2010

2011

2012

6.3 2013

Gambar 2. 9 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Angka kesakitan pada penyakit demam berdarah secara kumulatif berkurang secara bertahap hingga 6.3% namun pada realisasinya angka kesakitan ini masih susah dicapai karena realisasi di lapangan masih lebih tinggi daripada target yang telah ditentukan. Pada tahun 2012 realisasi ini mencapai angka tertinggi yaitu 41,36 per 100.000 penduduk di Kabupaten Jombang. Perlu adanya upaya untuk menurunkan kesakitan DBD mengingat fatalitas dari penyakit DBD c. Angka kesakitan Accute Flaccid Paralysis/AFP (per 100.000 anak usia <15 Tahun) Angka kesakitan AFP adalah indikator terakhir dalam upaya menekan prevelensi penyakit menular di Kabupaten Jombang.


81


6 5

5

4

3.75

3

3

3

5

3 2.88

2.98

2.18

2

Target Realisasi

1.33

1 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 10 Angka Kesakitan AFP ( per 100.000 anak usia < 15 Tahun ) Sebagaimana dijelaskan pada grafik di atas penemuan kasus AFP pada anak usia < 15 tahun diharapkan lebih dari 5 per 100.000 anak usia < 15 tahun di akhir tahun 2013. Pada data realisasi yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun berfluktuasi, penemuan kasus AFP sampai tahun 2013 di Kabupaten Jombang sebesar 2.98 5. Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup)

16 14.5

14

12.11

12 10

14.25

10.36 9.64

8

10.26 9.12

8.66

8.22

7.88

6

Target Realiasi

4 2 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 11 Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

82


Neonatal juga menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Jombang, secara kumulatif angka kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Jombang untuk 1000 kelahiran hidup adalah 7.88% pada akhir tahun 2013. Namun dalam realisasi yang terjadi di lapangan angka mortalitas yang dialami selalu melebihi dari ambang batas dan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Capaian Tahun 2013 sebesar 14.25 per 1000 kelahiran hidup, dari capaian ini perlu ada perhatian untuk menurunkan kamatian bayi di tahun mendatang. 6. Angka Kematian Balita (per 1000 Kelahiran Hidup)

16 14 12 10

15.2

15.22 13.18

10.95 Target

8 6 4 2 0

Realisasi

0.17 2009

0.61 0.16 2010

0.15 2011

0.15 2012

0.14 2013

Gambar 2. 12 Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup) Selain mortalitas yang terjadi pada bayi, angka kematian pada balita pada periode 2009-2013 ditargetkan secara kumulatif menurun hingga pada akhir perode sebesar 0.14 per 1000 kelahiran hidup. Dalam realisasinya angka

kematian pada balita masih di atas

toleransi. Pada tahun 2013 kematian balita merupakan capaian tertinggi sebesar 15.22 per 1000 kelahiran hidup.


83


7. Angka kematian Ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

140

128.5

120

102.9

100 82.03 68.76

80 60

79.34 75.98

89.72 75.05

69.3

59.51

Target Realisasi

40 20 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 13 Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Pelayanan kepada persalinan ibu adalah upaya selanjutnya di luar kematian bayi dan balita. Batas toleransi angka kamatian ibu untuk akhir periode adalah 59.51 per 100.000 kelahiran. Dalam pelaksanaannya trend kematian ibu melahirkan masih melebihi batas toleransi dengan angka tertinggi ada pada tahun 2011 yakni 128.5. 8. Target Produsen Makanan dan Minuman Rumah Tangga Bersertifikat

1400 1200

1160

1000 800

Target

600 400 200

292 240

403 290

501 330

Realisasi

576 370

410

0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 14 Target Produsen Makanan dan Minuman Rumah Tangga Bersertifikat Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

84


Dalam mewujudkan kualitas makanan dan minuman yang sehat, higyenis dan bertanggung jawab maka diharapkan bahwa produsen makanan dan minuman rumah tangga yang dibawah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Pada akhir periode diharapkan ada 410 produsen yang telah memiliki sertifikat. Berdasarkan data realisasi yang telah diperoleh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ternyata melebihi estimasi target yakni sebesar 1160 produsen. 9. P u s

20

k

15

e

17 16 14 12

10 8

s

Target

10 7

7

2010

2011

Realisasi

8

5

m a

0 2009

2012

2013

s Rawat Inap Telah Memenuhi Standar ISO

Gambar 2. 15 Puskesmas Rawat Inap Telah Memenuhi Standart Pelayanan (ISO 9000)


85


Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal maka perlu adanya peningkatan standar dalam tatakelola puskesmas. Standar dalam menilai kualitas puskesmas digunakan standart pelayanan ISO 9000. Pada tahun 2013 diharapkan 17 puskesmas rawat inap milik Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah berstandar ISO 9000. Hingga tahun 2013 jumlah puskesmas rawat inap yang telah berstandar ISO jumlahnya adalah 16 puskesmas. Adanya perubahan status Puskesmas Rawat Inap Ploso menjadi Rumah Sakit Type D berpengaruh

terhadap

jumlah

Puskesmas

rawat

inap

yang

berstnadar ISO. 10. Presentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas

100 86

80

86

86

53.14

53.98

86

86

63.62

60

Target 43.85

43.19

40

Realisasi

20 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 16 Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas Ketersiapan kuantitas serta kualitas pelayanan diharapkan mampu

menjadi

kepuasan

masyarakat

dalam

memanfaatkan

pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Ukuran kepuasan ini diukur dengan rasio serapan penduduk yang memanfaatkan sarana puskesmas yang meningkat. Dalam kurun waktu 5 tahun setiap tahun diharapkan bahwa Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

86


presentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas sebanyak 86%. Namun dalam realisasi pelaksanaannya cakupan pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat cenderung menurun dengan data terakhir sebanyak 43.85 % atau kurang dari separuh dari target yang telah ditetapkan

11. Rasio Posyandu dibanding Jumlah Balita (per 1000 balita)

16000 14000

14167

14074

13980

14272

14215

12000 10000 8000

Target Realisasi

6000 4000 2000 0

44.74 2009

55.69 2010

48.6 2011

2012

2013

Gambar 2. 17 Rasio Posyandu dibanding Jumlah Balita (per 1.000 Balita) Dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dasar pada balita Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berupaya meningkatkan jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Jombang. Jumlah posyandu hingga tahun 2013 ditargetkan mencapai jumlah 14272, dari data terakhir yang berhasil Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang rasio posyandu di Kabupaten Jombang pada tahun 20111 adalah 48.6 12. Rasio

Puskesmas,

Pustu,

Poliklinik

per

satuan

jumlah

penduduk (per 1000 penduduk) Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

87


0.5 0.4

0.403

0.407

0.419

0.43

0.425

0.3

Target Realisasi

0.2 0.1

0.13

0.12

0.13

0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 18 Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik per satuan jumlah penduduk (per 1.000 penduduk ) Selain peningkatan jumlah posyandu sebagai posko kesehatan balita, Dinas Kesehatan juga terus berupaya meningkatkankan rasio sarana kesehatan yang lain yaitu puskesmas, puskesmas pembantu serta poliklinik. Diharapkan rasio di akhir 2013 mencapai angka 0.43% per 1000 penduuk. Realisasi pada data terakhir bahwa masih jauh dari target karena baru di angka 0.13%. 13. Partisipasi Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

80 60

30.26

30.3 25

40 32.2

53.1

Target Realisasi

34.31

10 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 19 Partisipasi Masyarakat Dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan adalah salah satu amanat yang diberikan dalam tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Dalam urusan pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan menargetkan bahwa

80%

pemeliharaan

adanya

partisipasi

masyarakat

dalam

kesehatan, data realisasi terakhir


jaminan

menunjukkan 88


cakupan partisipasi masyarakat

dalam jaminan pemeliharaan

kesehatan sebesar 53.1 %. Target yang telah disebutkan diatas adalah target yang diamanatkan oleh RPJMD, selain RPJMD, Dinas Kesehatan memiliki SPM sebagai indicator keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Sebagai gambaran hasil kinerja yang berhubungan dengan SPM bidang keseahatan adalah sebagai berikut:

14. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

96 94

95

95

95

95

95

92 90

Target

88

87.5 86.1

86

Realisasi

86.6 85

84 82 80 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 20 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 K4 adalah kunjungan atau kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke-empat (ataulebih) untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, dengan syarat : 1. Minimal satu kali kontak pada triwulan I 2. Minimal satu kali kontak pada triwulan II 3. Minimal dua kali kontak pada triwulan III K4 adalah upaya preventif dalam menjaga keselamatan ibu dan bayinya dari komplikasi kehamilan. Target yang dicangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang setiap tahunnya adalah 95% dari ibu hamil. Adapun capaian yang diperoleh masih kurang sesuai Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

89


dengan target karena rata setiap tahun K4 adalah berkisar di angka 86%. 15. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani. Cakupan komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, serta ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau bayi.

120 100

92.61 80

85 80

80

98 85

94.3 85

96 85 Target

60

Realisasi

40 20 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 21 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Standar yang ditetapkan adalah pada kahir tahun 2013 sebanyak 85% komplikasi kebidanan dapat tertangani. Adapun realisasi capaian yang berhasil ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sudah mencapai 96% dari komplikasi kebidanan yang ditemukan. 16. Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh

nakes

yang

memiliki

kompetensi kebidanan 98 96

96.42

96.3 95

94 92

92

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten 90 90 88 86

95 Target

90.33 Jombang

90 Realisasi 88.2


Gambar 2. 22 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes Yang Memilki Kompetensi Kebidanan Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 95% pertolongan persalinan

dilakukan

oleh

tenaga

kesehatan

yang

memiliki

kompetensi kebidanan. Capaian ini sebenarnya cukup baik pada awal periode karena sudah mampu melampaui target namun menurun pada capai tahun 2013 dengan presentase pertolongan sebesar 88.2%. 17. Cakupan Pelayanan Nifas Nifas adalah periode 6 jam sejak kelahiran hingga 42 hari selanjutnya. Pelayanan nifas sesuai dengan standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali yaitu pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari, pada minggu ke II dan minggu ke VI 98 96.84

96

96.64

94 92

Target

90

90

90

90.58 90

90

Realisasi

88.3

88 86 84 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 23 Cakupan Pelayanan Nifas Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

91


Sesuai dengan SPM cakupan pelayanan ibu nifas adalah 90% setiap tahunnya, capaian Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan ibu nifas cukup baik meskipun dari tahun ke tahun menunjukan trend penurunan dan capaian terendah di tahun 2013 sebesar 88,3 % masih dibawah target yang ditentukan sebesar 90 %.

18. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Neonatus adalah mas kehidupan pertama di luar rahim sampai dengan usia 28 hari. Adapun neonatus dengan komplikasi adalah kesakitan pada neonatus yang dapat mengancam jiwa neonatus sehingga perlu ditangani dengan tindakan yang tepat. 140

133.14

120 100 80

80

94.82 80

88.39 80

85 78.6

Target Realisasi

60 40 20 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 24 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Cakupan neonatus sesuai dengan SPM yang ditangani adalah 85 persen pada tahun 2013. Dalam pelaksanaannya dari tahun ketahun cenderung menurun dan pada tahun kelima capaiannya di bawah target yaitu sebesar 78,6 % dari 85 % yang ditergetkan. 19. Cakupan Kunjungan Bayi


92


Kunjungan bayi adalah kunjungan pada bayi yang berusia 1-12 bulan untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokkter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan paling sedikit 4 kali.

102 100 98 96 94 92 90 88 86 84

100.9 97.96 Target 92.49 90

2009

2010

90

2011

90

2012

91.6 90

Realisasi

2013

Gambar 2. 25 Cakupan Kunjungan Bayi Mengacu pada SPM cakupan kunjungan pada bayi setiap tahunnya adalah 90%, dari jumlah target tersebut setiap tahun kunjungan pada bayi bisa melampaui dari target yang telah ditetapkan. Setiap tahun rata-rata kunjungan bayi

yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang lebih dari 90% meskipun ada penurunan di tahun kelima. 20. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child immunization Desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu.


93


120 100

100

100

100 94.44

100 89.87

80 Target

63.73

60

51.31

Realisasi

40 20 0 2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 26 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization Target SPM menjelaskan bahwa

desa/kelurahan UCI adalah

sebesar 100%. Realisasi yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berflutuatif dan masih belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. 21. Cakupan Pelayanan Anak Balita. Cakupan pertumbuhan

pelayanan dan

anak

balita

perkembangan.

meliputi Dengan

pemantauan pemantauan

pertumbuhan anak balita dilakukan setiap bulan atau minimal 8 kali dalam setahun. Sedangkan pemantauan perkembangan dinilai dari perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, serta pemeriksaan daya dengar dan daya lihat.

100 90

90

90

80 68.17 60

90

90

73.3

76

60.28

40

Target Realisasi

20 0

Bab II Gambaran Pelayanan2009 Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 2013 2010 2011 2012

94


Gambar 2. 27 Cakupan Pelayanan Anak Balita Pelayanan anak balita mengacu pada standar yang telah ditetapan adalah 90% setiap tahunnya. Namun dalam realisasinya meskipun tiap

tahunnya

belum

memenuhi

kecenderungan meningkat

target

tetapi

menunjukkan

ditiap tahunnya. Capaian tertinggi

dicapai di tahun kelima sebesar 76 %.

22. Cakupan pemberian makanan pendampng ASI pada anak Usia 24 Bulan. Pemberian makanan pendamping ASI memiliki peran penting dalam menjaga asupan gizi yang diterima oleh anak terutama hingga usia 24 bulan. Secara ideal makanan pendamping ASI diberi mulai

usia

6

bulan

sesuai

dengan

kemampuan

tumbuh

kembangnya.

100.5 100

100

100

100

100

99.5 99

Target Realisasi

98.5 98.21

98 97.5 97 2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 28 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

95


Target nasional adalah seluruh balita mulai umur 6 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI. Cakupan ini berhasil dipenuhi dengan setiap tahun 100 persen anak usia 6-24 bulan memperoleh makanan pendamping ASI. 23. Cakupan balita Gizi buruk Mendapat Perawatan Derajat gizi masyarakat merupakan bagian penting dala mencapai indeks pembagunan manusia yang berkualitas, kualitas gizi yang diterima oleh balita memiliki peran penting dalam membantu proses

tumbuh

dan berkembang. Namun dalam

pelaksanaannya tidak semua balita berhasil atau bisa memperoleh gizi yang berkualitas dan seimbang dan bahkan mendapat asupan gizi yang buruk. Untuk mengurangi angka resiko akibat gizi buruk maka cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan diharapkan bisa mencapai angka yang optimal.

120 100

100

100

100

100

80 Target

60

Realisasi

40 20 0 2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 29 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Target nasional menentukan bahwa cakupan pelayanan untuk balita gizi buruk mencapai 100%. Target ini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah berhasil dilampaui dengan cakupan balita yang memperoleh perawatan sudah mencapai 100%. 24. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

96


Selain pada balita perhatian juga diberikan kepada Siswa SD setingkat dengan memberikan pelayanan kepada anak SD setingkat melalui penjaringan kesehatan di sekolah. 110

109

105 100

101 100

100

100 95.86

95

100 97.7

Target Realisasi

90 85 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 30 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Cakupan pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD cakupannya sebanyak 100%. Namun pada realisasinya berfluktuatif dan cenderung terjadi penurunan dari tahun ke tahun meskipun ada peningkatan di tahun kelima. 25. Cakupan Peserta KB Aktif Pelayanan KB merupakan bagian dari pemerintah dalam upaya pengendalian jumlah pennduduk. Diharapkan dengan aktif ikut KB angka kelahiran bisa terpantau dan juga perhatian terhadap anak bisa lebih maksimal seiring dengan kelahiran yang lebih terkontrol. 85 82.85 80

80

75 70

75 74.6

75

73.4

Realisasi

70.34

70

Target

65 60 2009

2010

2011

2012


2013

97


Gambar 2. 31 Cakupan Peserta KB Aktif Rata-rata target yang dibebankan adalah 75% dan pada tahun 2013 cakupan

itu

ditingkatkan

menjadi

80%.

Realisasi

dalam

pelaksanaanya fluktuatif tetapi cenderung tidak memenuhi target ditiap tahunnya meskipun di tahun pertama capaiannya melebihi target sebesar 82.85 % dari 70 % yang ditargetkan. 26. AFP rate per 100000 penduduk < 15 Tahun. AFP atau accute Flaccid paralysis adalah semua penyakit yang mempunyai gejala lumpuh layu yang bersifat mendadak tanpa didahului oleh kecelakaan atau trauma lainnya. Setiap tahun Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang melakukan Surveilance untuk memastikan bahwa AFP yang terjadi bukan karena virus volio liar.

6 5

5

5

4 3

3

2

2.18

3 2.88

Target

2.98

Realisasi

1.31

1 0 2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 32 AFP Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun Angka AFP rate yang telah ditetapkan adalah lebih dari 3 dan lebih dari 5 pada tahun 2013. Realisasi yang

dicapai

oleh Dinas

Kesehatan AFP rate sesuai belum memenuhi target dimana AFP rate tertinggi sebesar

2.98. Meskipun belum memenuhi target

daerah tetapi jika dibandingkan dengan target nasional sebesar lebih dari 2, capaian Kabupaten Jombang telah melampaui target nasional yaitu pada tahun kelima sebesar 2,98.. 27. Penemuan Penderita Pneumonia Balita Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

98


Pneumonia balita adalah penyakit yang menyerang paru-paru yang ditandai dengan batuk serta nafas cepat atau nafas sesak pada anak usia 0-5 tahun. Pneumonia bisa memberikan ancaman serius

bagi

keselamatan

balita,

sehingga

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Jombang secara aktif memantau perkembangan balita untuk memastikan apabila ada gejala pnemonia bisa ditangani sesuai dengan prosedur yang tepat.

120 100

100

100

100

100

80 Target

60

Realisasi

40 20 0

10.34

14.3

8.13

2010

2011

2012

8.35 2013

Gambar 2. 33 Penemuan Penderita Pneumonia Balita Target Pneumonia balita ditemukan dari total kejadian adalah sebanyak

100%

namun

dalam

proses

pelaksanaan

angka

penemuan masih di bawah target, capaian paling tinggi 14.3% di tahun 2012.. 28. Penemuan Pasien Baru BTA Postif Tuberkulosis

(TB)

paru

merupakan

tuberkolosis

yang

menyerang jaringan paru tidak termasuk pleura. Adapun pembagian TB paru bisa didasarkan pada hasil pemeriksaan basil tahan asam (BTA)

dalam dahak atau berdasarkan tipe pasien. BTA positif

adalah kondisi dimana terdapat kriteria: Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

99


a.

Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA positif.

b.

Hasil pemeiriksaan 1 spesien dahak menunjukkan BTA positif dan kelainan radiologi menunjukkan gambaran tuberkolosis aktif.

c.

Hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan biakan positf.

120 100

100

100

100

100

51.34

56.53

53.49

49.8

80 60

Target

40

Realisasi

20 0 2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 34 Penemuan Pasien Baru BTA positif Penemuan pasien baru BTA positif diharapkan bisa mencapai 100% setiap tahunnya. Namun dalam implementasi yang berhasil dilaksanakan selalu dibawah target yang telah ditetapkan. Capaian paling bagus dicapai pada tahun 2011 yaitu sebanyak 56.53 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya peningkatan penemuan penderita dengan surveylance aktif. 29. Penemuan DBD yang Ditangani DBD adalah penyakit demam akut yang disebabkan virus dengue yang masuk ke peredaran darah melalui nyamuk dari genus Aedes. Penanganan yang terlambat pada penderita Demam Berdarah bisa menyebabkan resiko kematian pada penderitanya. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

100


120 100

100

100

100

100

80

Target

60

Realisasi

40 20 0 2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 35 Penemuan DBD yang Ditangani Berkaitan

dengan

target

penanganan

pada

penderita

DBD

besarannya adalah 100% atas jumlah temuan. Realisasi yang telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan dimana setiap tahun temuan berhasil ditangani semua. 30. Penemuan Penderita Diare. Diare/diarrhea

adalah penyakit dimana tinja atau faeses

berubah menjadi lembek atau cair yang paling sedikit terjadi 3 kali dalam 24 jam. Di negara berkembang diare adalah penyebab kematian umum pada balita dan juga penyebab kematian pada 2,6 juta orang setiap tahunnya.

120 100

100

100

100

80 60

56.88

100 75.1

66.21

Realisasi

49.44

40

Target

20 0 2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 36 Penemuan Penderita Diare Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

101


Standar pelayanan minimum mewajibkan

penemuan penderita

Diare oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebesar 100% setiap tahunnya. Pada realisasi di lapangan jumlah temuan yang berhasil dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang masih kurang sesuai dengan target yang telah ditentukan ini dikarenakan pengumpulan data hanya berasal dari pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah sehingga ada data yang belum tercover khususnya dari pelayanan kesehatan milik swasta.

31. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Pasien Miskin Pemerintah yang dalam pelayanan kesehatan diwakili Dinas Kesehatan adalah tumpuan utama bagi masyrakat miskin untuk bisa menjangkau layanan kesehatan. Karena dengan kemampuan ekonomi yang rendah jangkauan pelayanan dari swasta sudah pasti tidak akan terjangkau biayanya. 120 100 80 60 40 20 0

100 71.94

2010

100 58.62

2011

100

100 81.3

72.36

Target Realisasi

2012

2013

Gambar 2. 37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam prosesnya masih belum sesuai dengan target yang telah ditentukan karena hanya tercapai pada tahun pertama, selanjutnya pencapaian kinerja masih dibawah target yang


102


telah ditentukan meskipun dalam realitasnya semua masyarakat miskin telah terlayani di pelayanan kesehatan dasar setiap tahunnya 32. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin. Jangkauan pelayanan kesehatan saat ini memang belum merata, sehingga dalam prosesnya memang dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyrakat. Peningkatan ini utamanya diberikan kepada masyarkat miskin karena kemampuan finansial yang terbatas.

400

353.86

300 Target

200 100

Realisasi 100

0 2010

100

100

7.79

21.71

2011

2012

100 0.37 2013

Gambar 2. 38 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Capaian pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin cenderung menurun meskipun dalam impelementasinya semua masyarakat miskin yang dirujuk dilayani seluruhnya. 33. Cakupan pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelayanan gawat darurat (emergency care) adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera (imediately) untuk menyelamatkan kehidupannya. Sedangkan gawat darurat level 1 adalah tempat Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

103


pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter Umum on site (berada di tempat) 24 jam dengan kuualifikasi GELS (general emergency life support) dan/atau ATLS(advance trauma life support)+ACLS (advance cardiac life support)

120 100

100 90

80

92

100 96

94 88.89

Target

66.67

60

Realisasi

40 20 0 2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 39 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan

pelayanan

gawat

darurat

yang

telah

diberikan

menargetkan bahwa di Kabupaten Jombang pelayanan gawat darurat di level 1 secara bertahap meningkat mulai dari 90% hingga 98%. Namun dalam implementasi terjadi fluktuasi, capaian pada tahun 2013 mencapai 100 %. 34. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam. Kejadian Luar Biasa di desa/kelurahan diartikan dengan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna epidemiologis pada suatu desa/kelurahan dalam waktu tertentu.

101 100

100

100

100

100

99 Target

98 97

Realisasi 96.88

96 Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 95 2010

2011

2012

2013

104


Gambar 2. 40 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan epidemiologi telah berhasil dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan hanya pada tahun 2010 capaian pada angka 96.68% dari target yang seharusnya 100%

35. Cakupan Desa Siaga Aktif. Desa Siaga Aktif adalah desa/kelurahan yang mempunyai pos kesehatan desa (pos Kesehatan Desa) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi untuk. a.

Pemberi pelayanan kesehatan dasar..

b.

Surveilance berbasis masyarakat yang melipui pemantauan pertumbuhan (gizi).

c.

Penannggulangan bencana dan kegawatdaruratan.

d.

Dan perilaku masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.


105


120 100

100

80

100

74.51

60

61.44

40

40

50

70

60

Target Realisasi

20 0 2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 41 Cakupan Desa Siaga Aktif Sesuai dengan standar nasional, cakupan desa siaga yang aktif presentasenya meningkat hingga tahun 2013 bisa mencapai angka 100%. Adapun cakupan desa siaga aktif yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan target yaitu dari tahun ke taun capaian kinerjanya di atas target. 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Reformasi birokrasi adalah paradigma pembangunan baru yang salah satu agendanya juga meliputi reformasi keuangan. Sebelumnya penganggaran yang dilakukan adalah berbasis dari input kemudian sekarang diarahkan sesuai dengan kinerja. Salah satu dampaknya adalah poin yang diutamakan dalam proses penganggaran ini adalah hasil kerja (output) dan dampak (outcome), selain itu juga harus ada keterkaitan yang jelas antara sasaran dan program serta penanggung jawab yang pasti dari pelaksanaan program tersebut. Pada bagian ini akan direview mengenai anggaran yang telah direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang beserta realisasi anggaran tersebut hingga tahun 2013. Pada Periode 2009-2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memiliki 20 program dengan rincian sebagai berikut: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


106


2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

6.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

9.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 15. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya 16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. 17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. 18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 19. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 20. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Adapun gambaran dari target, realisasi, serta rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel 2.16


107


. Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 No

Anggaran pada Tahun ke

Program (1)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,891,065,436

2,477,077,260

2,255,424,960

2,295,799,500

2.473.265.585

2,535,303,332

2,199,370,397

2,187,118,806

2,180,578,115

2.286.174.267

88%

89%

97%

95%

92%

-30%

-33%

2


804,600,000

440,600,000

191,500,000

191,147,560

757,214,600

427,794,500

184,666,370

187,878,325

316.289.000

94%

97%

96%

98%

97%

-15%

1%

3

Program peningkatan disiplin aparatur

15,625,000

16,125,000

16,250,000

16,250,000

16,250,000

15,620,000

16,078,750

16,087,500

16,087,500

16.250.000

100%

100%

99%

99%

100%

1%

-15%

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

119,307,000

78,717,300

56,567,500

46,909,500

262.570.500

75,082,500

66,556,000

44,409,600

43,649,000

235.114.500

63%

85%

79%

93%

90%

68%

-46%

5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

26,828,000

19,053,000

35.000.000

25,666,000

16,194,000

33.466.100

96%

85%

96%

-32%

124%

6


1,565,062,500

6,298,266,032

3,900,477,620

7,227,030,424

4.175.654.368

1,375,064,122

5,784,517,660

3,718,991,304

6,984,836,115

4.140.863.761

88%

92%

95%

97%

99%

76%

76%

7


4,397,067,350

6,689,265,450

11,137,118,860

24,583,151,815

27.610.923.220

4,312,808,194

6,044,978,509

9,261,682,235

21,861,931,127

19.854.162.848

98%

90%

83%

89%

72%

56%

143%

8

Program Pengawasan Obat dan Makanan

22,291,600

4,000,000

7,900,000

49,960,000

32,465,600

14,638,600

3,700,000

7,900,000

38,706,000

28.909.250

66%

93%

100%

77%

89%

128%

35%

9

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2,085,615,200

541,202,100

236,907,500

245,401,000

570.640.000

1,748,194,654

504,370,905

52,755,800

192,330,300

383.713.930

84%

93%

22%

78%

67%

0%

-15%

10

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

855,010,000

337,110,000

291,245,000

370,605,000

417.550.050

757,631,880

325,139,500

264,343,150

345,332,382

384.532.100

89%

96%

91%

93%

92%

-17%

13%

327.460.000


108


Anggaran pada Tahun ke

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5

Rata-rata Pertumbuhan

No

Program

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

272,498,500

150,125,000

183,550,000

293,730,000

829.617.500

259,713,950

149,624,750

170,812,000

283,450,000

807.009.250

95%

100%

93%

97%

97%

8%

-37%

12

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

4,138,975,300

1,395,725,000

1,121,666,300

779,637,500

804.239.500

3,652,798,150

1,357,677,500

1,064,733,830

771,279,100

588.880.650

88%

97%

95%

99%

73%

-35%

19%

13

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

572,730,500

552,246,500

188,385,000

444,777,950

844.237.000

403,166,340

469,055,845

160,850,700

330,736,950

816.621.500

70%

85%

85%

74%

97%

39%

0%

14

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

111,890,350

-

-

-

-

69,312,000

-

-

-

0%

123%

3,080,977,200

1,737,828,600

8,244,033,000

3,703,433,300

2.831.082.900

2,964,353,776

1,323,380,630

7,703,696,975

3,159,085,960

59%

-9%

110,520,500

80,000,000

-

-

-

106,133,075

77,770,000

-

-

-7%

-19%

255,264,100

84,827,750

122,677,100

81,107,500

70.196.100

210,885,400

84,292,750

111,377,600

78,857,500

98%

-24%

34%

51,464,100

44,189,400

-

-

23.391.000

21,494,100

43,407,400

-

100%

-4%

5%

96,032,500

33,996,000

53,939,500

59,879,450

123.049.400

83,779,935

30,335,500

52,139,500

73%

35%

-33%

-25%

0%

15

16

17

18

19

20

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

249,943,500

249,201,000

2.026.268.800

96%

76%

96%

97%

69.046.100

83%

99%

-

23.391.000

42%

98%

56,374,550

89.222.400

87%

89%

100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

62%

109

93%

91%

97%

85%

97%

94%

72%

Anggaran

Realisasi


Untuk mempermudah dalam menilai anggaran serta realisasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang maka akan disajikan grafik yang memuat anggaran dan realisasi pendanaan pada masing-masing program. Pada periode 2009-2013 secara garis besar program di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dibagi menjadi dua yaitu program semua urusan/ex belanja tidak langsung dan program belanja pembangunan A. Program semua urusan dibagi menjadi 5 program yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program pelayanan administrasi perkantoran memiliki 19 kegiatan dalam pelaksanaannya.

3000000000 2500000000 2000000000 Anggaran

1500000000

Realisasi

1000000000 500000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 42 Anggaran Dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam proses penganggaran untuk penganggaran alokasi dana yang dianggarkan menurun setiap tahunnya, jumlah anggaran paling besar dianggarkan pada tahun 2009 yaitu sebesar 2.891.065.436 dalam proses realisasi dana yang diserap oleh Dinas Kesehatan juga menunujukkan pola yang serupa. Rasio serapan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tertinggi yaitu pada tahun ketiga yaitu sebesar 97%.


110


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memliki jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dengan jenis kegiatan utama berupa pengadaan serta perlengkapan. 900000000 800000000 700000000 600000000 500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0

Anggaran Realisasi

2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 43 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dianggarkan paling tinggi pada tahun 2009 yaitu 804.600.000. selanjutnya anggaran yang diajukan terus menurun nominalnya. Setiap tahun serapan dana yang berhasil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang diatas 90% dengan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 98% 3. Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengadaan pakaian khusus hari tertentu.


111


16400000 16200000 16000000

Anggaran

15800000

Realisasi

15600000 15400000 15200000 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 44 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penganggaran untuk program peningkatan disiplin aparatur meningkat setiap tahunnya besaran anggaran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sama. Rasio serapan cukup baik di atas 98% 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapsitas sumer daya aparatur diwujudkan dengan bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

300000000 250000000 200000000 Anggaran

150000000

Realisasi

100000000 50000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 45 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


112


Meski secara rata-rata tahun menunjukkan penurunan alokasi anggaran namun pada akhir periode yaitu pada tahun 2013 alokasi anggaran untuk program alokasi anggaran dan realisasi meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya dari sebesar Rp. 46.909.500,- menjadi Rp. 262.570.500,5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Transparansi dan akuntabilitas adalah salah satu agenda penting dalam menjalankan aspek good coprporate governance. Dalam rangka tata kelola tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengalokasikan

anggaran

untuk

program

peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capain kinerja. 35000000 30000000 25000000 20000000

Anggaran

15000000

Realisasi

10000000 5000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 46 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Selama rentang waktu 2009-2013 alokasi anggaran untuk program ini hanya 3 kali saja yaitu pada tahun 2009, 2010 dan 2013, dengan besaran anggaran yang berfluktuatif. Kelompok program selanjutnya adalah program belanja pembangunan. Program yang masuk dalam kelompok ini berkaitan langsung dengan


113


fungsi pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Rincian

program tersebut yakni : 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8000000000 6000000000 Anggaran

4000000000

Realisasi 2000000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 47 Anggaran Dan Realisasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program obat dan perbekalan kesehatan meliputi pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan.

Untuk

program

ini

alokasi

anggaran

berfluktuatif setiap tahunnya dengan capaian tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 7.227.030.424,-. Anggaran ini tidak murni dari APBD tetapi ada dukungan dana dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus. 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya

kesehatan

kesehatan penduduk

masyarakat miskin

di

meliputi

kegiatan

puskesmas

dan

Pelayanan jaringannya,

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya, Peningkatan kesehatan masyarakat, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, Penyediaan

biaya

operasional

dan

pemeliharaan,

serta

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.


114


30000000000 25000000000 20000000000 Anggaran

15000000000

Realisasi

10000000000 5000000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 48 Anggaran Dan Realisasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

alokasi

anggaran

yang

diterima

masih

berfluktuatif sesuai dengan kemampuan APBD daerah. Alokasi dana yang

tertinggi

diterima

pada

tahun

2013

yaitu

sebesar

Rp. 27.610.923.220,-. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk pelayanan

kesehatan

masyarakat

miskin

dan

operasional

Puskesmas. 8. Program Pengawasan Obat dan Makanan. Peredaran makanan dan obat merupakan bagian dari pembangunan lingkungan. Peredaran makanan dan obat yang tidak sesuai dengan standar justru akan meningkatkan resiko sakit di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat serta pengawasan terhadap makanan hasil industri dan hasil rumah tangga.


115


50000000 40000000 30000000 Anggaran 20000000

Realisasi

10000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 49 Anggaran Dan Realisasi Program Pengawasan Obat Dan Makanan Alokasi yang diterima dana untuk program pengawasan obat dan makanan berfluktuatif mengikuti kemampuan APBD, dimana alokasi dana yang tertinggi diterima pada tahun 2012 yaitu sebesar 49.960.000. rasio serapan pada program ini juga berfluktuatif dengan capaian terendah pada tahun 1 yaitu 66% dan tertinggi pada tahun ke 3 yaitu sebesar 100% 9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat bisa secara aktif untuk sadar hidup sehat dan aktif dalam memanfatkan sarana kesehatan yang telah diupayakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Ada 3 kegiatan yang dijalankan

oleh

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Jombang

yaitu

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat serta Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan


116


2500000000 2000000000 1500000000

Anggaran

1000000000

Realisasi

500000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 50 Anggaran Dan Realisasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggaran program terbesar yaitu pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 2.085.615.000,-. setelah itu anggaran yang dibuat oleh Dinas Kesehatan menurun setiap tahunnya. Rasio serapan tertinggi pada tahun ke dua yaitu sebesar 93% dari anggaran yang telah dibuat. 10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Derajat

gizi masyarakat adalah salah satu bagian yang

menjadi perhatian serius dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Dengan kualitas gizi yang baik maka komplikasi karena kekurangan gizi bisa ditekan dan diperoleh pertumbuhan dan perkembangan yang baik sehingga bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah 1000000000 800000000 600000000

Anggaran

400000000

Realisasi

200000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 51 Anggaran Dan Realisasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

117


Untuk mendukung kesuksesan program perbaikan gizi di masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengalokasikan dana setiap tahunnya dengan nominal tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 855.010.000,-. Adapun rasio serapan yang berhasil dilakukan selalu diatas 90% kecuali pada tahun pertama yang hanya berkisar pada rasio 89% 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program pengembangan lingkungan sehat adalah salah satu upaya

yang

dilakukan

dalam

realisasi

pembangunan

yag

berwawasan kesehatan. Program ini memiliki tiga kegiatan yaitu: Penyelenggaraan

penyehatan

lingkungan,

Pemberdayaan

masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat, serta Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

900000000 800000000 700000000 600000000 500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0

Anggaran Realisasi

2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 52 Anggaran Dan Realisasi Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dalam

upaya

mewujudkan

Kesehatan Kabupaten Jombang

lingkungan

sehat

Dinas

mengalokasikan dana setiap

tahunnya dengan alokasi dana paling tinggi pada tahun kelima yaitu Rp. 829.617.500,- dan alokasi paling rendah di tahun kedua sebesar


118


Rp. 150.125.000,-. Sedangkan rasio serapan untuk program ini sudah mencapai 90% lebih pada masing masing tahunnya. 12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Berkaitan dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Dinas Kesehatan telah menyiapkan 6 kegiatan yang meliputi: a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk b. Pengadaan alat fogging dan bahan bahan fogging c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. e. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik f. Peningkatan

surveilance epidemiologi

dan

penanggulangan

wabah

4500000000 4000000000 3500000000 3000000000 2500000000 2000000000 1500000000 1000000000 500000000 0

Anggaran Realisasi

2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 53 Anggaran Dan Realisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dalam prosesnya untuk mendukung aksi tersebut Dinas Kesehatan mengalokasikan dana setiap tahunnya dengan alokasi dana tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 4.138.975.300,-. dengan alokasi

serapan yang paling tinggi dilakukan pada tahun

keempat yaitu sebesar 99%. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

119


13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Standarisasi Pelayanan Kesehatan di ruang lingkup Kabupaten Jombang diupayakan agar seluruh pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ada agar diperoleh hasil yang optimal. 900000000 800000000 700000000 600000000 500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0

Anggaran Realisasi

2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 54 Anggaran Dan Realisasi Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Anggaran yang dialokasikan pada program ini berfluktuatif sesuai dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing tahun. Alokasi anggaran tertinggi dialokasikan pada tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 844.937.000,-. Rasio penyerapan tertinggi di tahun kelima sebesar 97%

14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Penduduk miskin perlu diberikan pelayanan secara khusus terkait kesehatan karena daya belinya yang rendah, bagi kalangan masyarakat miskin proporsi kesehatan biasaya menjadi kebutuhan sekunder karena penghasilan yang rendah. Tumpuan pelayanan ini menjadi bagian utama pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sehingga dicapai derajat kesehatan yang merata di Kabupaten Jombang


120


120000000 100000000 80000000 60000000

Anggaran

40000000

Realisasi

20000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 55 Anggaran Dan Realisasi Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pelayanan kesehatan pada penduduk miskin alokasinya 1 kali dalam periode ini yaitu sebesar Rp. 111.890.000,- dikarenakan ditahun berikutnya anggaran pelayanan masyarakat miskin telah ditampung di program upaya kesehatan masyarakat. 15. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya. Puskesmas, puskesmas pembantu serta jaringannya adalah motor penggerak Dinas Kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan yang prima seiring dengan kondisi derajat kesehatan masyarakat yang terus berkembang. 10000000000 8000000000 6000000000

Anggaran

4000000000

Realisasi

2000000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 56 Anggaran Dan Realisasi Program Pengadaan, peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

121


Program ini dialokasikan anggaran setiap tahunnya dengan anggran paling pada tahun 2011 dengan nominal Rp. 8.244.033,-. Adapun rasio serapan berhasil dilakukan tertinggi pada tahun pertama yaitu sebesar 96% dan serapan terendah terjadi pada tahun kelima yaitu sebesar 72%. 16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 120000000 100000000 80000000 Anggaran

60000000

Realisasi

40000000 20000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 57 Anggaran Dan Realisasi Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Anggaran program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaran rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata dialokasikan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2009 serta pada tahun 2010 dengan alokasi sebanyak Rp. 110.520.500,- dan Rp. 80.000.000,-


122


17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Tumbuh kembang balita harus selalu dipantau agar ketika terjadi permasalahan medis bisa selalu diketahui dan diperoleh penanganan yang tepat.

300000000 250000000 200000000 Anggaran Realisasi

150000000 100000000 50000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 58 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita Dalam mengupayakan pelayanan kesehatan balita Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengalokasikan dana setiap tahunnya dengan alokasi

dana

tertinggi

pada

tahun

2009

yaitu

sebesar

Rp. 255.264.100,-. Sedangkang rasio realisasi terhadap anggaran paling baik dilakukan pada tahun kedua yaitu sebesar 99% dari alokasi anggaran.

18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan lansia karena organ yang sudah mulai degeneratif dengan bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan.


123


60000000 50000000 40000000 Anggaran

30000000

Realisasi

20000000 10000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 59 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program peningkatan pelayanan lansia hanya dianggarkan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2009,2010, serta 2013. Anggaran tertinggi dialokasikan pada tahun 2009 dengan nominal 51.464.100 sedangkan rasio serapan paling besar terjadi pada tahun kelima dengan serapan sebesar 100%.

19. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan. Resiko sakit karena makanan yang tidak higienis dan sesuai dengan standar keamanan pangan adalah salah satu isu strategis dalam masalah

kesehatan.

Karenanya

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Jombang berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga standar mutu makanan yang beredar di wilayah Kabupaten Jombang. Ada 3 kegiatan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan berkaitan dengan pengendalian makanan meliputi: Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri, Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga, serta Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

124


makanan restaurant. 140000000 120000000 100000000 80000000

Anggaran

60000000

Realisasi

40000000 20000000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 2. 60 Anggaran Dan Realisasi Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pada

program

ini

anggaran

kegiatan

terbesar

pada

tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 123.049.400. Rasio serapan paling tinggi terjadi pada tahun ke tiga dimana dana yag dianggarkan bisa terserap sebesar 97%. 20. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Program ini

mewadahi

2

kegiatan

yaitu

peningkatan

pelayanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan pelayanan anak dan balita. Dengan adanya program ini diharapkan angka kematian ibu dan anak di ruang lingkup Kabupaten Jombang bisa ditekan. 250000000 249800000 249600000 Anggaran

249400000

Realisasi

249200000 249000000 248800000 2009

2010

2011

2012


2013

125


Gambar 2. 61 Anggaran Dan Realisasi Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak

Anggaran untuk program ini dibuat 1 kali dalam satu periode dengan anggaran sebesar Rp. 249.943.500,2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memiliki faktor-faktor yang dapat mendukung tugas dan sebaliknya menjadi hambatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari internal maupun dari eksternal. Diperlukan pemetaan yang rinci agar hambatan-hambatan yang diterima bisa dikelola dengan baik untuk dipecahkan alternatif solusinya dan daya dukungnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Jombang. 2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. A. Sekretariat 1. Masih kurangnya SDM sesuai kopetensi di bagian keuangan. 2. Anggaran untuk kesehatan yang masih dibawah 10 %. 3. Kevalidan data masih kurang sehingga mempengaruhi dalam evaluasi kinerja. 4. Masih kurangnya minat SDM Puskesmas dalam penggunaan informasi teknologi. 5. Data Base kepegawaian yang belum valid. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

126


6. Penataan arsip yang belum tertata rapi. B. Bidang Bina Kesehatan 1. Masih adanya prevalensi Gizi buruk dan tingginya prevalensi gizi kurang. 2. Masih tingginya prevalensi balita stunting. 3. Masih rendahnya cakupan ASI eksklusif. 4. Tingginya kasus ibu hamil kekurangan energi kronis. 5. Dalam pelaksanaan program nasional SJSN yang menjadi PPK I tidak hanya Puskesmas

tetapi klinik dan dokter keluarga

sehingga mutu pelayanan di Puskesmas perlu peningkatan. 6. Standarisasi Puskesmas dalam rangka pemenuhan pelayanan BPJS kesehatan. 7. Masih tingginya angka kematian Ibu dan Bayi. 8. Masih rendahnya Wanita Usia Subur (WUS) dalam melakukan deteksi dini kanker sreviks. 9. Cakupan penjaringan sekolah lanjutan masih rendah. 10. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) belium maksimal. 11. Penanganan kesehatan lansia yang masih kurang. C. Bidang Kesehatan Masyarakat 1. Semakin meningkatnya kasus HIV/AIDS. 2. Kasus DBD yang belum dapat dikendalikan. 3. Cakupan UCI desa yang belum bisa mencapai 100% 4. Adanya kasus PD3I ( Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ). 5. Meningkatnya pendirian DAM (Depot Air Minum) 6. Belum semua pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah memiliki IPAL. 7. Masih adanya masyarakat yang buang air tidak pada tempatnya. D. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan


127


1. Kebutuhan obat yang tidak dapat terpenuhi berdampak pada penyimpangan

penggunaan

anggaran

untuk

memenuhi

kebutuhan obat 2. Penyalahgunaan bahan kimia obat dalam obat tradisional (jamu) oleh pelaku usaha jamu 3. Produk makanan minuman luar Kabupaten Jombang yang semakin banyak masuk yang belum tentu kualitasnya sesuai dengan persyaratan kesehatan. 4. Penyalahgunaan bahan berbahaya ( Boraks, Formalin dan Bahan Tambahan Pangan melebihi batas ) dalam produk pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha 5. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kurang baik dalam segi kualitas dan kuantitas. 6. Bangunan Fisik Puskesmas yang masih standart. 7. Image sebagian masyarakat dan perangkat Desa tentang kurang bermanfaatnya Desa Siaga. 8. Surveilance berbasis masyarakat (SBM) sebagai kegiatan wajib di kegiatan Desa Siaga Aktif belum berjalan optimal. 9. Mayoritas UKBM (Poskesdes/Posyandu) belum mempunyai tempat/bangunan sendiri. 10.Maskin pengguna SPM jumlahnya tidak bisa ditentukan dengan pasti,

masih

menggunakan

estimasi

sehingga

besaran

penyediaan dana juga masih estimasi. 11. Masih ada rujukan maskin yang tidak sesuai prosedur Selain indentifikasi masalah sesuai dengan bidang, selanjutnya juga diidentifikasi

hambatan

dari

UPTD

Laboratorium

Kesehatan

Lingkungan dan Sekretariat (penyusunan program). Hambatan tersebut yaitu: A. UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan


128


1. Belum adanya status akreditasi Laboratorium Kesehatan Lingkungan 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi syarat lengkap sebuah Laboratorium. B. UPTD Gudang Farmasi 1. Luas Gudang Obat yang terbatas.

2.4.2 Peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang A. Sekretariat 1. Setiap Puskesmas memiliki pengelola program SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu). 2. Jaringan LAN di Dinas dan sebagian Puskesmas 3. Adanya Internet di Dinas dan sebagian Puskesmas sebagai sarana pemenuhan komunikasi 4. Program SIMPUS di Puskesmas sebagai sarana pengambilan data. 5. Setiap

Puskesmas

memilki

Bendahara

Penerima

dan

Pengeluaran. 6. Setiap Puskesmas memiliki Bendahara Barang. 7. Setiap Puskesmas memiliki petugas kepegawaian. 8. Adanya jaringan internet di setiap Kecamatan yang dikelola oleh PDE 9. Adanya hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia B. Bidang Bina Kesehatan 1. Dukungan dari TP-PKK dan organisasi wanita dalam mempromosikan program gizi. 2. Adanya kader yang peduli gizi buruk.


129


3. Adanya dukungan dari stakeholder terkait yaitu dukungan Perusahaan Swasta, RS Pemerintah dan Swasta, dukungan sekolah, dukungan lintas sektor (BAPPEDA) 4. Setiap Puskesmas mempunyai pengelola program Gizi 5. Pelayanan kesehatan dasar menjadi PPK I dalam pelaksanaan program nasional SJSN 6. Sebagai satelit dalam penyebaran pelayanan kesehatan. 7. Lintas

sektoral

sanggat

mendukung

kegiatan

Kesehatan

Keluarga. 8. Sumber Daya Manusia khususnya Bidan sudah tersebar merata diseluruh desa. 9. Motivasi tinggi yang dimiliki kader lansia. C. Bidang Kesehatan Masyarakat 1. Pelayanan imunisasi tidak hanya di Puskesmas dan Posyandu 2. Akses untuk mendapatkan imunisasi mudah 3. Dukungan Kader Kesehatan dalam program imunisasi 4. Pengelola Program imunisasi di 34 Puskesmas 5. Kebutuhan masyarakat akan sarana sanitasi yang layak 6. Pembahasan dokumen lingkungan melibatkan seksi kesehatan lingkungan. 7. Adanya Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (ASPADA) 8. Pengelola Program Kesehatan Lingkungan di 34 Puskesmas 9. Dalam kaitan penanganan AIDS peluang yang dimiliki secara spesifik adalah: a.

Adanya dukungan dana dari Global Fund.

b.

Adanya dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan RSUD dr Soetomo.

c.

Adanya LSM peduli AIDS.

d.

Telah terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

e.

Masih terjaminnya ketersediaan Anti Retro Viral (ARV).


130


f.

Sudah adanya petugas lapangan dan Manager Kasus AIDS.

10. Dukungan

dana

dari

Propinsi

dan

Global

Fund

dalam

penanggulangan TB paru 11. Pengelola program TB di 34 Puskesmas

D. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 1. Kerjasama antara Dinas

Kesehatan dan Ikatan Apoteker

Indonesia (IAI) dalam rangka pengawasan dan pembinaan Apotek. 2. Dukungan lintas sektoral (Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Jombang) dalam rangka pengawasan makanan minuman kedaluarsa. 3. Adanya Pengelola Program Kesehatan Lingkungan di 34 Puskesmas dalam rangka pengawasan dan pembinaan industri rumah tangga pangan. 4. Kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan untuk lahan praktek mahasiswa, ijin penelitian dan magang lulusan 5. Kerjasama dengan organisasi profesi untuk Penetapan Angka Kredit dan Pendidikan Latihan Fungsional. 6. Organsiasi Desa Siaga telah ada di setiap desa. 7. Dukungan dana

dari APBD Kabupaten Jombang dan APBN

(BOK). 8. Peran

serta

masyarakat

yang

tinggi

dalam

pelaksanaan

Posyandu serta pengembangan menuju ke Posyandu PURI 9. Dukungan lintas sektoral dalam peningkatan Posyandu. 10. Dukungan dana dari Ormas (PKK) dalam pelaksanaan program PHBS. 11. Dukungan kader kesehatan dalam program PHBS. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

131


12. Adanya pengelola program Promkes di 34 Puskesmas. Adapun peluang yang ditemui oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Sekretariat (Sub Bagian Penyusunan Progam dan Pelaporan) A. UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan 1. Semakin banyak Depot Air Minum (DAM) yang perlu pengawasan di kualitas airnya 2. Masih banyak ditemukan produk yang menggunakan bahan berbahaya

pada pangan (boraks, formalin

dan bahan

tambahan pangan melebihi batas) . 3. Dukungan

lintas

program dalam penggunaan

jasa

uji

laboratorium. 4. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan meliputi: a. PERMENKES RI. No. 416 Tahun 1990 Tentang pengawasan kualitas air b. Keputusan Kepala Bapedal No. 113 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum dan pedoman teknis Laboratorium Lingkungan. c. Keputusan Memperindag RI No. 651 / MPP / KEP / 2004 Tentang Persyaratan Teknis Depo air minum dan perdagangannya. d. Keputusan Bupati Jombang No.45 Th. 2005 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kabupaten Jombang. e. PERMENKES RI No. 492 / MENKES / PER / IV / 2010 Tentang Persyaratan Kualitas air minum f.

PERMENKES RI No. 736 /MENKES / PER / VI / 2010 Tentang Tata Lakasana Penagawasan Kualitas air minum


132


g. PERMENKES RI No. 1096 / MENKES / VI / 2011 Tentang Higiene , sanitasi jasa boga h. Peraturan Kepala BPOM RI. No.H.00.06.1.52.4011 Tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan i.

PERBUP Jombang No. 39 Thn 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

B. UPTD Gudang Farmasi Kesehatan Kabupaten Jombang 1. Akses jalan ke Puskesmas yang sudah baik. 2. Alat transportasi yang memadai untuk pengiriman obat.


133


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi isu strategis bertujuan untuk mengetahui gambaran secara komprehensif peluang dan tantangan yang ditemui dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Dengan melakukan identifikasi isu-isu strategis secara cermat diharapkaan setiap kebijakan yang diambil tersaji secara sistematis dan terarah. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Indentifikasi permasalahan yang ditemui

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang sesuai per bidang adalah sebagai berikut : A. Sekretariat Sub Bagian Keuangan 1) Kurangnya tenaga keuangan berdasarkan kopetensi. Sub Bagian Umum 1) Data base kepegawaian kurang valid 2) Data base invetaris barang belum valid 3) Data kenaikan pangkat masih manual 4) Sistem Informasi Kepegawaian belum berjalan maksimal 5) Simak BMD belum berjalan maksimal Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan 1) Pemanfaatan Simpus Puskesmas belum maksimal 2) Kurangnya SDM sesuai kopetensi 3) Belum adanya SDM yang berkopetensi IT 4) Kurangnya minat SDM Puskesmas akan IT 5) Kurangnya sarana computer di Puskesmas

Bab III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

134


B. Permasalahan Bidang Bina Kesehatan Seksi Kesehatan Keluarga 1) Masih kurangnya kepatuhan pelaksana di lapangan terhadap protap dalam penanganan ibu dan bayi. 2) Adanya permasalahan 4 T ( Terlalu Tua, Terlalu Muda, Terlalu Banyak dan Terlalu Dekat Jarak Kehamilan ) 3) Ada beberapa bidan di desa yang tidak menempati desa. 4) Keterbatasan SDM dalam melaksanakan penjaringan anak sekolah. 5) Kurangnya sosialisasi pelayanan kesehatan peduli remaja. 6) Kurangnya sosialisasi tentang kesehatan lansia. Seksi Gizi 1) Masih kurangnya tenaga pelaksana di bidang gizi (D1 dan D3 Gizi), tenaga pelaksana berjumlah 20 dari kebutuhan 34 tenaga pelaksana sesuai jumlah Puskemas. 2) Masih belum maksimalnya pelacakan gizi kurang dan promosi program gizi di desa. 3) Masih banyaknya alat pendukung kesehatan yang kurang memadai baik secara kualitas dan kauantitas., peralatan tersebut utamanya adalah : alat timbang badan (dacin), alat ukur panjang badan, dan sarana food model. 4) Beberapa program gizi masih belum didukung oleh peraturan daerah misalnya penanganan garam beryodium. Seksi Pelayanan Kesehatan 1) Seluruh Puskesmas belum memiliki master plan bangunan fisik. 2) Seluruh Puskesmas belum mempunyai dokumen UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) – UKL (Upaya Kesehatan Lingkungan) 3) Seluruh Puskesmas belum terakreditasi. 4) Belum semua Puskesmas memiliki SOP

(Standart Oprasional

Prosedur) 5) Masih minimnya dukungan dana untuk kegiatan kesehatan khusus.


135


C. Permasalahan Bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit 1) Program TB dalam implementasinya menemui permasalahan yaitu: a.

Terbatasnya dana APBD.

b.

Belum terbentuknya tim gerdunas TB

c.

Belum terbentuknya PPTI

d.

Koordinasi Lintas Sektoral masih perlu ditingkatkan

e.

RSUD Jombang masih belum menjadi rujukan

2) Program yang berkaitan dengan Kasus HIV dalam implementasinya menemui kendala yaitu: a.

Dukungan dana APBD masih terbatas

b.

Peran dan fungsi Komisi Penanggulangan Aids yang masih kurang

c.

Stigma petugas terhadap Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) masih ada

d.

Data penderita HIV/AIDS masih bersifat rahsia

e.

Belum semua fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunya TIM VCT/IMS (Infeksi Menular Seksual)

3) Program yang berkaitan dengan Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam implementasinya menemui kendala yaitu: a.

Kegiatan PJB yang kurang optimal

b.

Banyak petugas yang rangkap tugas

c.

Belum adanya tenaga fungsional entomologi

4) Program

yang

berkaitan

dengan

eliminasi

malaria

dalam

implementasinya menemui permasalahan yaitu: a.

Kompetensi petugas perlu direfreshing

b.

Belum terbentunya tim gebrak malaria

c.

Belum menjaadi skala prioritas masalah malaria

d.

Belum adanya tenaga fungsional entomologi

Seksi SE dan KK 1) Sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi yang belum rapi. 2) Sosialisasi tentang imunisasi ke masyarakat belum maksimasl.


136


3) Adanya ketakutan akan terjadinya (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) KIPI baik oleh masyarakat dan tenaga kesehatan 4) Sarana cold chain yang belum memenuhi standar 5) Tidak semua posyandu memberi pelayanan imunisasi 6) Belum semua Puskemas melakukan Surveilance aktif 7) Turn over pegawai yang tinggi Seksi Kesehatan Lingkugan 1) Sedikitnya jumlah wirausaha sanitasi 2) Sistem pencatatan pelaporan yang belum rapi D. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan Seksi Sarnakes 1) Pengembangan SDM kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan, ditinjau dari kualitas, kuantitas dan juga sebarannya 2) Jumlah dan alat kesehatan di Puskesmas masih kurang/beleum memenuhi standar minimal. 3) Pemanfaatan dan pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas belum dikelola dengan baik 4) Sistem informasi

SDM

kesehatan dan alat kesehatan belum

sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu. 5) Jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan tenaga kesehatan di Puskesmas belum mencukupi / memenuhi standar 6) Belum meratanya diklat/bimbtek untuk semua jenis tenaga fungsional kesehatan 7) Belum adanya formasi rekruitmen SDM kesehatan yang dibutuhkan 8) Sebagian besar bangunan Puskesmas belum memenuhi standar 9) Belum adanya incenerator di Puskesmas. Seksi Farmasi Makanan Dan Minuman 1) Anggaran pengadaan obat tidak sebanding dengan total kebutuhan Kabupaten Bab III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

137


2) Lemahnya koordinasi lintas sektor sehingga pengawasan dalam pendistribusian bahan berbahaya menjadi kurang efektif 3) Kurangnya petugas Distrik Food Inspektor 4) Pengujian sampel produk pangan memerlukan waktu yang lama (khususnya penggunaan bahan tambahan pangan). Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan 1) Pokjanal Desa Siaga aktif tingkat Kabupaten belum berjalan optimal 2) Pemahaman Fasilitator tentang desa siaga aktif di tingkat Puskesmas dan desa kurang 3) Tidak semua Puskesmas dan desa (fasilitator) menindaklanjuti peraturan Bupati tentang forum desa siaga aktif tingkat kecamatan dan desa. 4) Kurangnya

kerjasama

lintas

program

di

Puskesmas

dalam

pengembangan Desa Siaga Aktif 5) Jumlah kader posyandu masih minimal (sejumlah 5 orang) 6) Minimnya inventaris untuk menunjang posyandu 7) Kurangnya tenaga kesehatan di desa sehingga proses pelayanan harus dilakukan secara bergiliran. 8) Masih adanya fasilitator/pengelola program promkes Puskesmas yang belum memahami Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 9) Sosialisasi program PHBS masih kurang intensif. 10) Kurangnya media promosi program PHBS. 11) Dana luncuran Jamkesmas dari Kemenkes tidak tepat waktu 12) Data kepesertaan (kartu) Jamkesmas (PPLS 2011) kurang valid 13) Data

kepesertaan

(kartu)

Jamkesda

masih

pakai

data

lama

(tahun 2009). 14) Kriteria masyarakat miskin (14 kriteria) tidak aplikatif dan sulit diterapkan dilapangan.


138


E. UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan 1) Kurangnya tenaga sesuai kopetensi 2) Kurangnya pemasaran tentang layanan yang ada di Laboratorium Kesehatan Lingkungan 3) Belum terakreditasinya laboratorium kesehatan lingkungan F. UTPD Gudang Farmasi 1) Terbatasnya jumlah personel yang dimiliki oleh gudang farmasi.

Merujuk pada data yang disajikan diatas secara umum bisa ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah kompetensi tenaga kesehatan yang masih perlu ditingkatkan baik secara kualitas, kuantitas,dan sebaran , perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dukungan dana dari Pemerintah Daerah, dukungan payung hukum dari Pemenrintah Daerah dan peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sebagaimana dijelaskan di bagian awal bahwa tugas utama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati terpilih untuk menjalankan pelayanan dan pembangunan di bidang kesehatan, sehingga dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan perlu menelaah visi dan misi yang telah dibuat oleh bupati terpilih agar arah pembangunan bisa selaras dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah disusun oleh bupati terpilih sebagai kepala pemerintahan. Pada periode 2014-2018 bupati terpilih menyusun visi yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua” Adapun mengacu pada visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Jombang 2014-2018 adalah : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama ; 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau ; Bab III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

139


3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata ; 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup ; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Baik dan bersih. Untuk mencapai visi Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran pada misi ke 2 yaitu Mewujudkan Layanan Dasar Yang Terjangkau.

Misi ini kemudian dijabarkan menjadi

program prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :


140


Tabel 3. 1 Penjabaran Misi Bupati Sesuai Dengan Urusan Dinas MISI 2. MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR YANG TERJANGKAU 4

Sasaran Meningkatnya Angka Harapan Hidup

Arah Kebijakan 1 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Strategi 1 Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2 Meningkatkan keterdsediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan 3 Pengembangan system jaminan pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan masalah kesehatan

Program Pembangunan Standarisasi pelayanan kesehatan

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Peningkatan kualitas aparatur kesehatan

Indikator Kinerja Program 1

Kepuasan Terhadap Layanan Kesehatan

2

Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Cakupan Rawat Jalan Cakupan Rawat Inap Persentase puskesmas memenuhi standar

3 4 1

1

Dokter yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

2

Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi perkantoran

3


141


MISI 2. MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR YANG TERJANGKAU Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Program Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Obat dan perbekalan kesehatan

1

Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan dasar

Pengawasan obat dan makanan Upaya kesehatan masyarakat

1

Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin ) Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja Persentase pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal Cakupan desa Siaga Aktif

1 2 3 4

5 6 7 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1 2 3

Perbaikan gizi masyarakat

4 1 2 3 4


142

Cakupan Posyandu Purnama Cakupan Penyuluhan P3 Napza oleh Petugas Kesehatan Cakupan Rumah Tangga Sehat Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Menurunkan prevalensi bumil KEK Menurunkan prevalensi balita stunting Cakupan pemberian makanan



Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja Program

8 9 10 1

pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan Menurunkan prevalensi gizi kurang Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun Cakupan Bumil mendapat 90 Tablet Fe Cakupan ASI Eksklusif Cakupan Kadarzi Penerapan Tatanan Desa Sehat

2 1

Cakupan Rumah Sehat Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD

2

Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides Presentase penemuan dan penanganan penderita DBD Presentase Penemuan baru penderita TB paru (BTA +) Persentase angka kesembuhan TB paru (BTA +) Persentase Suspek penderita TB MDR yang mendapat pengobatan

5 6 7

Pengembangan lingkungan sehat Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

3 4 5 6 7 8 9


143

Menurunnya prevalensi kasus HIV Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan



Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja Program 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1 2 3 4

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia


144

1

Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan Persentase penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) Persentase penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate) Persentase pemeriksaan kontak insentif kusta Persentase penemuan penderita pneumonia balita Persentase penemuan dan penanganan anak balita dengan diare Persentase Pencegahan dan pemberrantasan filariasis Mneingkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual Cakupan desa/kelurahan UCI Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 th Angka kematian anak balita Cakupan pelayanan anak balita Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak prasekolah Cakupan pelayanan kesehatan pralansia dan lansia



Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Indikator Kinerja Program 1

2 3 4 Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu

1 2 3 4 5 6

Peningkatan kesehatan dan keselamatan anak

7 1 2 3 4


145

Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) sebanyak 816 IRTP pada akhir tahun 2018 Persentase TPM yang diawasi Persentase TPM yang memenuhi syarat Pengawasan bahan berbahaya pada makanan Angka kematian ibu Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani Cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan peserta KB aktif Angka kematian bayi Cakupan kunjungan bayi Cakupan BBLR yang ditangani Cakupan neonates resiko tinggi/komplikasi yang ditangani dan dirujuk


3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memiliki koordinasi vertikal dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Sehingga diperlukan telaahan renstra kedua institusi tersebut agar ada kesinambungan dengan renstra yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Sebagai institusi pemerintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa timur serta Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memiliki pola perencanaan yang sama. Sebagai upaya sinergitas pembangunan di bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang maka dalam perencanaan strategis ini menarik pola perencanaan dari visi, misi, dan sasaran yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 3.3.1.

Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan visi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah “Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan” Sedangkan visi yang disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah: “Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat” Dari kedua visi tersebut bisa diperoleh gamabaran bahwa kondisi masyarakat yang mandiri dalam hal kesehatan adalah tujuan utama dalam pembangunan kesehatan. Kemandirian ini maksudnya adalah kondisi masyarakat yang menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan baik yang disebabkan karena penyakit termasuk juga gangguan kesehatan akibat


146


bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat 3.3.2.

Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Setelah menentukan gambaran umum pembangunan kesehatan yang terangkum dalam visi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selanjutnya menyusun

misi

yang

merupakan

penjabaran

dari

visi,

misi

pembangunan kesehatan yang telah disusun adalah: Tabel 3. 2 Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Misi Kementerian Kesehatan Republik Misi Dinas Kesehatan Provins Jawa Indonesia

Timur.

1. Meningkatkan

derajat

kesehatan 1. Menggerakkan pembangunan berwa

masyarakat, melalui pemberdayaan

wasan kesehatan.

masyarakat, termasuk swasta dan 2. Mendorong masyarakat madani. 2. Melindungi

terwujudnya

kemandirian

kesehatan

masyarakat

masyarakat

untuk

hidup sehat.

dengan menjamin tersedianya upaya 3. Mewujudkan,

memelihara

dan

kesehatan yang paripurna, merata,

meningkatkan pelayanan kesehatan

bermutu,dan berkeadilan.

yang

3. Menjamin

ketersediaan

dan

bermutu,

merata,

dan

terjangkau.

pemerataan sumberdaya kesehatan. 4. Meningkatkan upaya pengendalian 4.

Menciptakan

tata

kepemerintahan yang baik.

kelola

penyakit

dan

penanggulangan

masalah kesehatan. 5. Meningkatkan

dan

mendayagu

nakan sumberdaya kesehatan Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonnesia dan Dinas Kesehatan Republik Indonesia, 2013


147


Dalam

pernyataan

misi

tersebut

dapat

dilihat

bahwa

arah

pembangunan kesehatan menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, terjangkau

serta

berkeadlilan,

serta

peningkatan

sumberdaya

kesehatan 3.3.3.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang dilakukan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyususnan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, serta dapat terukur dan tercapai. Bersadasarkan visi misi serta isu-isu strategis yang telah diidentifikasi selanjutnya ditentukan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa timur.

Tabel 3. 3 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis Kementerian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia

Provinsi Jawa Timur

1. meningkatnya status kesehatan dan

1. Mewujudkan mutu lingkungan yang

gizi masyarakat

lebih sehat, pengembangan sistem

2. menurunnya angka kesakitan akibat

kesehatan lingkungan kewilayahan,

penyakit menular 3. menurunnya kesehatan wilayah ekonomi

serta menggerakkan pembangunan disparitas

dan

dan

status

antar

serta

status

berwawasan kesehatan.

2. Meningkatkan

gizi

antar

tingkat

sosial

kesadaran untuk berperilaku hidup

dengan

bersih dan sehat serta pemberdayaan

gender,

menurunnya disparitas separuh dari

pengetahuan

dan

masyarakat ke

tahun 2009.


148


Sasaran

Strategis

Kementerian Sasaran

Kesehatan Republik Indonesia

Dinas

Kesehatan

Provinsi Jawa Timur

4. Meningkatnya penyediaan anggaran

arah kemandirian, dengan indikator

publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi

Strategis

keberhasilan pencapaian.

risiko finansial akibat

3. Meningkatkan akses,pemerataan dan

gangguan kesehatan bagi seluruh

kualitas pelayanan kesehatan melalui

penduduk,

Rumah

terutama

penduduk

miskin.

Sehat

(PHBS) pada

perbaikan gizi masyarakat 5. Meningkatkan

70 persen.

pengelolaan

obat,

perbekalan kesehatan dan makanan

6. Terpenuhinya

kebutuhan strategis

di

tenaga

6. Mengembangkan

Daerah

informasi

Kepulauan (DTPK).

kesehatan

provinsi

melaksanakan

program pengendalian penyakit tidak

melaksanakan

dan

kesehatan serta

dan

hukum

pembiayaan

kesehatan, 7. Menurunkan angka kesakitan dan

menular.

8. Seluruh

kebijakan

regulasi bidang kesehatan, sistem

Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan

7. Seluruh

Kesehatan,

4. Meningkatkan keluarga sadar gizi dan

tingkat

rumah tangga dari 50 persen menjadi

kesehatan

Balai

Puskesmas dan jaringannya

5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan

Sakit,

kematian penyakit menular,

menular dan penyakit-penyakit yang

Kabupaten/Kota Standar

tidak

dapat dicegah dengan imunisasi serta

Pelayanan

pengamatan penyakit dalam rangka

Minimal (SPM).

sistem

kewaspadaan

penanggulangan

dini

dan

KLB/wabah,

ancaman epidemi serta bencana

8. Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Republik Indonesia, 2013


149


3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sesuai dengan Kajian Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Jombang,

hal-hal yang menyangkut Tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah penetapan kawasan strategis kawasan tertinggal. Pada dasarnya kawasan tertinggal adalah suatu kawasan yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan standart

taraf hidup, disebabkan kemiskinan

secara struktural dan natural, Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena struktur sosial sedangkan kemiskinan natural karena faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam. Kabupaten Jombang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk kawasan tertinggal, dengan tingkat kemiskinan tertinggi, bersama dengan kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan,

Kabupaten

Bangkalan,

Probolinggo,

Kabupaten

Sampang,

kabupaten

Bondowoso,

Kabupaten

Kabupaten

Pamekasan,

Kabupaten

Sumenep dan pulau-pulau kecil. Tabel 3. 4 Desa-Desa Tertinggal Yang Diproritaskan Pengembangannya DESA Sugihwaras Penggaron Pulosari Ka ranga n Nglebak Ba ka lan Megaluh Made Nga mpel Mojodanu Cupa k Krom ong Asemgede Sum be rnongko Ke bonagung Marmoyo Manguna n Ba njardowo J ipuhrapah J atim lerek Klitih

KE CAMATAN Ngoro Mojowa rno Bareng Bareng Bareng Sumobito Mega luh Kudu Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ploso Kabuh Kabuh Kabuh Plandaan Plandaan Plandaan

JUMLAH RUMAH TANGGA 1.018 938 935 986 434 712 747 543 331 452 270 242 215 806 531 278 841 751 562 514 1.120

RUMAH TANGGA PR OSENT ASE MISKIN (%) 494 48,53 530 56,50 481 51,44 417 42,29 180 41,47 293 41,15 323 43,24 223 41,07 200 60,42 238 52,65 141 52,22 125 51,65 111 51,63 377 46,77 225 42,37 173 62,23 369 43,88 307 40,88 336 59,79 280 54,47 517 46,16

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, 2013 Bab III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

150


Rencana penataan ruang kawasan tertinggal di Kab. Jombang antara lain: 1)

Pemenuhan standar pelayanan minimum bidang sarana prasarana dasar permukiman yang meliputi air bersih, rehabilitasi bangunan ruamh tidak layak huni, sanitasi sehat.

2)

Pemenuhan fasilitas pelayanan yang memenuhi standar seperti sarana prasarana pendidikan, perekonomian

3)

Peningkatan aksesibililtas panduduk terhadap kegiatan dan pelayanan

4)

Rencana penanganan kawasan tertinggal :

5)

Pemenuhan standar fasilitas-fasilitas pelayanan

6)

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sarana Prasarana permukiman hingga Tahun 2015 sebesar 50% dari yang belum tercapai saat ini, yang meliputi: air bersih, peningkatan aksesibilitas, dan sanitasi.

Desa-Desa prioritas meliputi desa dengan tingkat kemiskinan di atas 40%, dan 5 Kecamatan di atas 30%. Berdasarkan data dan kajian RTRW di atas, Dinas Kesehatan berkewajiban untuk turut membangun kawasan tertinggal khususnya dalam hal pemenuhan fasilitas pelayanan yang memenuhi standar sarana prasrana kesehatan yang telah ditetapkan. 3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Penentuan isu-isu strategis ditentukan oleh beberapa faktor yang

berpengaruh terhadap urusan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Tinjauan dalam penentuan isu-isu strategis diantaranya mengacu pada: 1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur. 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.


151


Mengacu pada hal telah disebutkan diatas maka terdapat sejumlah isu strategis sebagai entry point sebagai upaya antisipasi, penanggulangan dan tindak lanjut. Isu strategis yang diangkat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang meliputi : 1) Permasalahan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan yang meliputi : (a) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih diatas toleransi, (b) Masih tingginya Angka Kesakitan, serta (c) masih adanya sebagaian capaian Standar Pelayanan Minimal yang belum mencapai target. 2) Mulai berlakunya Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan program nasional. 3) Upaya peningkatan kualitas puskesmas dalam pelaksanaan SJSN. 4) Pemberlakuan Kartu Jombang Sehat bagi seluruh masyarakat khususnya yang beresiko tinggi yang memeliki KTP Jombang 5) Peningkatan ekonomi mikro yang mendorong perubahan sosial di masyarakat. 6) Rasio tenaga medis belum sesuai dengan standart kebutuhan tenaga 7) Kebutuhan masyarakat miskin dan non miskin mengenai pelayanan kesehatan dan dalam implementasinya masih belum optimal. 8) Kebutuhan masyarakat mengenai sanitasi yang layak. 9) Mulai meningkatnya angka penyakit tidak menular di masyarakat (jantung koroner dan diabetes melitus). 10) Jombang sebagai bagian dari Gerbangkertosusila membuka peluang untuk peredaran makanan, farmasi dan minuman dari luar daerah sehingga memperbesar peluang beredarnya makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan 11) Masih belum terkendalinya penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru, 12) Rendahnya cakupan desa UCI 13) Meningkatnya KLB/bencana, 14) Makin merebaknya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang,


152


15) Penyakit-penyakit baru antar wilayah atau antar negara seperti flu burung, flu babi, flu singapore dan sejenisnya.


153


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 4.1.1 Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang dalam rentang waktu 2014-2018, Kepala daerah yang terpilih sebagai

pemangku

utama

pelaksanaan

pemerintahan

telah

menetapkan bahwa tujuan pembangunan Kabupaten Jombang untuk periode ini adalah terwujudnya Kabupaten Jombang yang sejahtera untuk semua. Tujuan pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman (guide line) bagi seluruh instansi Pemenrintah Daerah Kabupaten Jombang, dalam hal ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) . Sebagai upaya mendukung pembangunan tersebut dalam urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang selanjutnya menyusun visi dan misi untuk arahan kerja yang lebih strategis. Visi adalah gagasan atau cita-cita yang ingin dicapai suatu instansi atau organisasi. Keberadaan visi diwujudkan dalam bentuk pernyataan yang secara nyata memberi gambaran tentang arah dan tujuan secara umum suatu instansi dalam rentang waktu tertentu. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk rentang waktu 2014-2018 menentukan visi sebagai berikut: “Masyarakat Jombang yang Mandiri Hidup Sehat” Kesehatan pada dasarnya adalah kebutuhan utama bagi manusia. Dengan status sehat manusia bisa menjalankan aktifitasnya secara baik. Oleh karena itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas dari sumberdaya manusia. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

154


Kondisi Pembangunan Kesehatan secara umum bisa dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat yang meliputi : a. Angka Kematian Bayi b. Angka Kematian Ibu c. Prevalensi Gizi d. Angka Harapan Hidup Perubahan masalah kesehatan atau transisi kesehatan adalah tantangan yang secara umum harus dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam mencapai kondisi pembangunan Kesehatan yang ideal. Transisi Kesehatan tersebut meliputi : a.

Transisi Demografi Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti meningkatnya usia harapan hidup mendorong proporsi kelompok usia lanjut hal ini bisa menambah beban karena penyelesaian untuk kelompok bayi dan balita juga belum optimal

b.

Transisi Epidemologi Permasalahan

dalam

penanganan

penyakit

menular

diikuti

peningkatan angka penyakit menular secara signifikan c.

Transisi Gizi Permasalahan dalam hal gizi kurang dan gizi berlebih yang terjadi di masyarakat

d.

Transisi Perilaku. Pola

perilaku

hidup

masyarakat

yang

berubah

seperti

mengkonsumsi makanan instan/cepat saji yang merupakan salah satu

faktor

meningkatnya

resiko

sakit

khususnya

penyakit

degeneratif. Upaya untuk menghadapi dinamika seperti di atas yang dinilai sesuai adalah upaya preventif dan kemandirian. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

dimaksudkan untuk mencapai masyarakat

Jombang yang secara sadar, mau, dan aktif dalam mengenali, mencegah, serta mengatasi permasalahan tingkat dasar kesehatan sehingga terwujud masyarakat yang tahan terhadap gangguan Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

155


kesehatan baik dari permasalahan perilaku dan lingkungan. Dengan terwujudnya masyrakat yang relatif tahan terhadap resiko sakit diharapkan status kesehatan masyrakat yang ideal bisa dicapai. Secara spesifik adanya visi bagi Dinas Kesehatan memiliki tujuan: 1. Memberi pandangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang bersifat umum terhadap tujuan ke depan. 2. Memberikan klarifikasi pada pihak yang terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tentang arah dan fokus ke depan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 3. Memberikan Komitmen dan semangat bagi jajaran aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 4. Menjadi perekat dan pemersatu yang berkaitan dengan gagasan strategi

pembangunan

dan

pengembangan

kesehatan

yang

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 5. Menjadi jaminan adanya kesinambungan dalam keberlanjutan kepemimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 4.1.2

Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Untuk mendukung visi yang telah dibuat dan ditetapkan, selanjutnya dibutuhkan konsep yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan terangkum dalam pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang disebut sebagai misi organisasi. Misi menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi, sehingga misi seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah organisasi. Dalam mencapai visi Masyarakat Jombang yang Mandiri Hidup Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang selanjutnya menetapkan misi sebagai berikut: 1. Pembangunan yang Berwawasan Kesehatan 2. Pemberdayaan Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Adil dan Terjangkau

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

156


4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan Adapun maksud dari misi yang telah ditetapkan tersebut bisa dijelaskan dalam tabel berikut : Misi

Maksud

1. Pembangunan yang

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Jombang

Berwawasan

adalah

Kesehatan

(stakeholder)

dalam

Pembangunan

yang

inisiatif

dari

semua

pihak

terkait

urusan

kesehatan.

berwawasan

kesehatan

bermaksud bahwa setiap pembangunan selalu berorientasi sesuai dengan paradigma kesehatan yang dikembangkan yaitu upaya promotif dan preventif tanpa harus mengesampingkan tindakan kuratif. Tindakan promotif dilakukan untuk meningkatkan wawasan masyarakat tentang masalah kesehatan sehingga mau dan mampu secara bertahap meningkatkan status kesehatan dan mengurangi resiko sakit. Tindakan preventif adalah upaya mencegah dan menghindari resiko sakit dan masalah kesehatan yang lain. upaya preventif dinilai akan lebih murah dan efektif daripada kegiatan kuratif. 2. Pemberdayaan

Transisi kesehatan hanya dapat dihadapi dengan

Masyarakat

perwujudan perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Berperilaku Hidup

(PHBS) PHBS dimaksudkan untuk memberikan

Bersih dan Sehat

pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi individu, keluarga, dan masyarakat agar sadar, mau, dan mampu mempraktikan PHBS dengan pendekatan

pemberdayaan

masyarakat

(empowerment).


157


3. Memberikan Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kesehatan yang

Dinas Kesehatan memperhatikan 3 Dimensi dasar

berkualitas, adil dan

yaitu

terjangkau

manajemen, dengan maksud :

masyarakat,

a. Dimensi

profesi

Masyarakat

kesehatan,

yaitu

serta

pelayanan

kesehatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang

diharapkan

dan

dibutuhkan

masyarakat tanpa adanya perbedaan. b. Dimensi profesi kesehatan yaitu pelayanan kesehatan dilaksanakan dan diukur sesuai dengan standar profesi yang ada. c. Dimensi

manajemen

yaitu

pelayanan

kesehatan dilakukan secara efektif dan efisien serta mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 4. Pengembangan

Sumber

daya

kesehatan

meliputi

tenaga

Sumberdaya

kesehatan, sarana dan prasana yang mendukung

Kesehatan

pelayanan kesehatan, serta ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Dalam aspek tenaga kesehatan yang rasionya belum sesuai dengan standart kebutuhan dan mutu SDM yang belum memadai Dinas Kesehatan mengupayakan bahwa

seluruh

tenaga

kesehatan

bisa

didayagunakan seoptimal mungkin. Dalam

aspek

sarana

dan

prasarana

Dinas

Kesehatan mengupayakan bahwa sebaran sarana yang ada di Dinas Kesehatan dapat optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan setiap sarana yang dimiliki mencapai standar yang ada. Dalam

aspek

ketersediaan


sediaan

dan

158


perbekalan mengupayakan

kesehatan

Dinas

ketersediaan

Kesehatan

logistik

sediaan

farmasi dan perbekalan kesehatan cukup untuk kebutuhan masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tujuan merupakan implemenatasi dari setiap pernyataan

misi yang telah

dibuat. Tujuan menjelaskan sesuatu (apa) yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran atas tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yaitu berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terperinci, dapat dicapai dan dan dapat diukur. Adapun penjabaran berdasarkan visi misi yang telah dibuat ditetapkan tujuan dengan sasaran sebagai berikut: 1. Untuk mencapai misi Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan ditetapkan tujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat dengan mengembangkan sistem kesehatan kewilayahan dengan sasaran yaitu : a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan b. Menurunkan penyakit berbasis lingkungan 2. Untuk mencapai misi pemberdayaan masyarakat yang berperilaku hidup sehat ditetapkan tujuan memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan sasaran: a. Meningkatnya jumlah percontohan posyandu puri dan desa siaga aktif 3. Untuk mencapai misi memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau ditetapkan tujuan mewujudkan kesehatan sesuai dengan standar yang ada dan merata di seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran: a. Meningkatnya status gizi masyrakat b. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

159


c. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan anak d. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 4. Untuk mencapai misi pengembangan sumberdaya kesehatan ditetapkan tujuan mewujudkan kapasitas kelembagaan Dinas Kesehatan yang handal dengan sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang merata dan sesuai standar.


160


Rumusan Tujuan & Sasaran

Misi

1

Pembangunan yang berwawasan kesehatan

Tujuan

Mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat dengan mengembangkan sistem kesehatan kewilayahan

Sasaran

Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan

Menurunkan dampak dari penyakit berbasis lingkungan


Indikator sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahu Ke-

1

2

3

4

5

Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)

1240

3120

1400

1480

1560

Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

2

2

2

2

2

Persentase capaian desa ODF (Open Defecation Free)

20

25

30

35

40

Persentase Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )

60

65

65

70

73

161



Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides Persentase angka kesembuhan TB paru ( BTA + )

2

3

Memberdayakan Pemberdayaan individu, keluarga masyarakat dan masyarakat yang berperilaku untuk berperilaku hidup sehat hidup bersih dan sehat Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

Meningkatkan upaya kesehatan bersama masyarakat

Mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Meningkatnya dengan standar status gizi yang ada dan masyarakat merata di seluruh lapisan masyarakat


Persentase percontohan posyandu puri dan desa siaga aktif

Persentase prevalensi gizi buruk

162


1

2

3

4

5

88

90

92

93

95

91

92

92

92

92

71

72

73

74

75

100

100

100

100

100

0,5

0,45

0,35

0,25

0,2



Misi

4

Pengembangan sumber daya kesehatan

Tujuan

Mewujudkan kapasitas kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang profesional dan handal

Sasaran

Indikator sasaran

Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu

Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Meningkatnya kesehatan dan keselamatan anak Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang secara merata dan sesuai standar

Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup Distribusi obat dan perbekalan kesehatan dasar secara merata


Persentase UPTD Puskesmas yang terakreditasi

163


1

2

3

4

5

92

91

90

89

88

12

11,9

11,7

11,6

11,5

34

34

34

34

34

14

35

60

76

100


4.3

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Sebagai wujud derivasi tujuan dan sasaran untuk rentang waktu 2014-2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menyusun strategi dan kebijakan sebagai pedoman penyusunan program kerja dan kegiatan. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran ini selain berdasarkan rumusan sasaran dan tujuan juga berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal dalam lingkup urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 4.3.1 Analisis Lingkungan Internal. Langkah-langkah yang telah diupayakan selama ini telah mampu memberikan landasan ataupun pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar

pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas

Kesehatan

Kabupaten Jombang di masa mendatang, yakni pada tahun 2014-2018. Disisi lain, beberapa permasalahan yang masih menjadi kelemahan yang melekat pada keberadaan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang, yakni tahun 2014-2018. Dengan demikian, berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: a.

Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai suatu kekuatan (strenght) meliputi: 1. Dalam beberapa bidang ketersediaan tenaga medis dan sarana sudah memadai. 2. Kebijakan

pembuatan

program yang

disesuaikan

dengan

identifikasi permasalahan 3. Rencana aksi di bidang kesehatan dari Pemenrintah Daerah


164


4. Dukungan dari instansi yang lain mulai dari tingkat daerah, provinsi, juga nasional. 5. Ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang cukup. b. Kelemahan (weakness) Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang

yang

perlu

di

antisipasi

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi: 1. Rasio tenaga kesehatan yang masih belum ideal. 2. Sarana dan alat kesehatan penunjang operasional belum lengkap sepenuhnya. 3. Kualitas pendidikan aparatur belum memadai dan turn over (mutasi) pegawai yang cukup tinggi 4. Anggaran yang masih belum sesuai dengan harapan. 5. Fungsi koordinasi yang masih rendah antar instansi Pemenrintah Daerah. 4.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal Berbagai kondisi eksternal yang berkembang juga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Kondisi eksternal tersebut merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang, yakni pada tahun 2014-2018. Adapun peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang meliputi: a.

Peluang (Opportunity) Adapun peluang (opportunity) yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang di masa mendatang adalah sebagai berikut: 1. Program SJSN yang akan dilaksanakan pemerintah.


165


2. Kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan lansia dan sanitasi dasar. 3. Peningkatan ekonomi mikro masyarakat. 4. Peningkatan sarana sesuai standar. 5. Adanya peraturan yang memperkuat kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. b. Ancaman (Treath) Adapun

ancaman

(treath)

yang

menjadi

penghambat

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1.

Prevalensi beberapa penyakit yang masih tinggi

2.

Capaian kinerja di beberapa program masih rendah

3.

Budaya masyarakat dan wawasan masyarakat yang kurang mendukung program Dinas Kesehatan

4.

Kurang aktifnya stake holder yang terkait dengan program Dinas Kesehatan

5.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah

6.

Masuknya produk farmakmin dari daerah luar

7.

Pengukuran pencapaian kinerja yang masih susah

8.

Anggaran untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak selalu terpenuhi

9.

4.3.3

Kinerja petugas yang belum maksimal

Strategi dan Kebijakan Mengacu pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas, maka strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah melalui arah

kebijakan

publik

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Jombang,

diantaranya :


166


a. Strategi 1.

Peningkatan

akses

layanan

kesehatan

khususnya masyarakat miskin Kabupaten

bagi

penduduk

Jombang melalui

pemberlakuan Kartu Jombang Sehat 2.

Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan tenaga medis untuk mendukung pelaksanaan program SJSN.

3.

Meningkatkan cakupan program untuk menekan peningkatan penyakit tidak menular

4.

Meningkatkan cakupan program untuk menekan penyakit berbasis lingkungan

5.

Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat

6.

Meningkatkan system surveilance, monitoring dan informasi kesehatan

7.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan peredaran sediaan farmasi, makanan minuman .

8.

Menyusun Sasaran Kerja Pegawai

b. Kebijakan 1.

Seluruh masyarakat miskin terlayani dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) dengan kualifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan masyarakat tidak miskin meningkat partisipasinya dalam kepesertaannya di BPJS secara mandiri (Non PBI) dan pengelolaan obat berdasarkan perencanaan secara terpadu yang melibatkan seluruh unsur terkait ;

2.

Pengobatan secara rasional kepada semua penderita, dengan optimalisasi penggunaan obat generic di Puskesmas ;

3.

Pemenuhan rasio tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ;

4.

Seluruh UPTD telah menyusun dan menjalankan standard pelayanan publik ;

5.

Setiap ibu hamil harus dipantau kesehatan kehamilannya ;


167


6.

Semua ibu hamil resiko tinggi harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai ;

7.

Semua ibu hamil resiko tinggi/komplikasi ditangani secara adekuat melalui optimalisasi fungsi Puskesmas PONED ;

8.

Setiap PUS mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas ;

9.

Semua neonatal resiko tinggi/komplikasi ditangani secara adekuat ;

10. Semua bayi umur 0-1 th diperiksa ; 11. Semua bayi berat lahir (0-7 hr) dikunjungi 2 kali, bayi lebih 8 hr – 28 hr dikunjungi 1 kali ; 12. Semua bayi berat lahir kurang dari 2500 g ditangani secara adekuat ; 13. Semua

balita

dan

anak

prasekolah

dideteksi

tumbuh

kembangnya ; 14. Posyandu Lansia disetiap Desa ; 15. Pengembangan dan optimalisasi Puskesmas peduli remaja ; 16. Semua Balita ditimbang berat badannya ; 17. Semua balita bawah garis merah dipantau perkembangannya dan ditangani secara paripurna ; 18. Semua balita harus diberikan Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus melalui Posyandu & TK ; 19. Semua bayi BGM harus mendapatkan MP-ASI ; 20. Semua balita gizi buruk ditangani dan dirujuk ; 21. Mengaktifkan gerakan sayang ibu dan peningkatan kelompok pendukung ASI serta peyuluhan ASI eksklusif ; 22. Dilakukan pemantauan garam beryodium dan pemberian kapsul Iodol secara rutin setiap bulan September ; 23. Semua ibu hamil diberikan Tablet

Tambah Darah melalui

Puskesmas, Poskesdes dan Posyandu ; 24. Semua Wanita Usia Subur mengkonsumsi Tablet Tambah Darah ; 25. Semua desa yang belum UCI dilakukan follow up dan sweeping; Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

168


26. Semua KLB harus dilakukan pelacakan dalam waktu kurang dari 24 jam dan ditindaklanjuti ; 27. Semua kasus kelumpuhan dicurigai AFP harus segera dilacak dan dilaporkan ; 28. Semua kasus TB paru harus diobati dengan system DOTS ; 29. Dilakukan screening darah pada semua kelompok rawan HIV/AIDS ; 30. Semua

kasus

Penyakit

Menular

Seksual

(PMS)

yang

terdiagnose diobati sesuai prosedur tetap ; 31. Pencegahan penyakit DBD dilakukan dengan Pemantauan Jentik Berkala (PJB), Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Fogging sebelum masa penularan sesuai prosedur tetap ; 32. Semua kasus DBD ditangani sesuai protap ; 33. Penggunaan oralit untuk semua kasus Diare ; 34. Semua kasus yang dicurigai Malaraia dilakukan pemeriksaan tetes darah tebal dan diobati ; 35. Semua kasus kusta diobati dengan Multiple Drug Treatment (MDT) ; 36. Penemuan penderita kusta dilakuksan secara aktif dan dini ; 37. Dilakukan skrining darah pada semua kasus kaki gajah ; 38. Pembinaan pada pemukiman yang belum memenuhi syarat kesehatan ; 39. Pembinaan tempat penyimpanan, penjualan dan penjamah pestisida yang belum memenuhi syarat kesehatan ; 40. Semua TTU yang terdaftar dilakukan Inspeksi Sanitasi secara berkala ( 2 kali setahun ) ; 41. Pembinaan tempat tempat umum yang belum memenuhi syarat kesehatan ; 42. Seluruh Tempat

Pengolahan Makanan (TPM) diawasi dan

dibina ; 43. Semua sumber air bersih harus memenuhi syarat kesehatan ; 44. Sumber air yang dikonsumsi masyarakat diperiksa secara rutin ; Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

169


45. Depot Air Minum diawasi dan dibina ; 46. Pemasyarakatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ; 47. Semua desa menjadi desa siaga aktif ; 48. Seluruh keluarga mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat ; 49. Pembinaan dan Pengembangan Strata Posyandu agar menjadi Posyandu Purnama dan Mandiri ; 50. Pembinaan dan pengawasan di sarana distribusi kosmetik, obat, obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman secara periodik dalam hal penyalahgunaan bahan berbahaya ; 51. Semua industri rumah tangga pangan mengikuti penyuluhan keamanan pangan ; 52. Pelaporan Napza secara periodic dalam rangka pengawasan peredaran Napza di Puskesmas, RS dan Apotek ; 53. Seluruh

Puskesmas

telah

menjalankan

SIMPUS dengan

realtime ; 54. Meningkatkan

sumber

sumber

pembiayaan

dari

APBD

Kabupaten, APBD Propinsi, APBN (Dekosentrasi, TP, DAK)


170


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1

Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai wujud pengimplemestasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan.

5.2

Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SD), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 5.3

Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu. No

Program/Kegiatan Misi 1

1

2

Program Pengawasan Obat dan makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan 1 Berbahaya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan Kabupaten Sehat 1

Bab VI Indikator Kinerja Program yang Mengacu RPJMD

171


No

3

4

5

6

7

8

9

Program/Kegiatan Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi 2 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 3 Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboraorium 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 6 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 7 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Fogging 8 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular 9 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 10 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan 11 Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Pengawasan dan Pengendalian Hygiene dan Sanitasi Di Tempat 12 Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) 13 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Misi 2 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 14 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 15 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 16 Pelayanan Pemeliharaan Lansia Misi 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya 18 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 19 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas ( 34 Puskesmas ) 20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ( 34 Puskesmas ) 21 Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Ibu 22 Pencegahan komplikasi Kehamilan 23 Pencegahan Komplikasi KB Program Perbaikian Gizi Masyarakat 24 Pemberian Makanan dan Vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, 25 Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 26

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi


172


No Program/Kegiatan 10 Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan Anak 27 Perawatan Ibu dan Anak Pasca Persalinan 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 28 Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 29 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 30 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Misi 4 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 32 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana 35 Gedung Kantor 15 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta 16 Keuangan SKPD 37 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 38 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 39 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 40 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 41 Akreditasi Puskesmas Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan 42 Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 18 Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 43 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 44 Rehabilitasi Puskesmas 45 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 46 Peningkatan Stratifikasi Puskesmas 47 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Plumbon Gambang 48 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Megaluh 49 Rehabilitasi Sedang/Berat puskesmas Pulolor 50 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Tambakrejo 51 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Brambang Bab VI Indikator Kinerja Program yang Mengacu RPJMD

173


No 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Program/Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Bandar Kedung Mulyo Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Perak Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Tembelang Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jatiwates Rehabilitasi Sedang/Berat puskesmas Ploso Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Kabuh Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Plandaan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Tapen Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Gambiran Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jogoloyo Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Kesamben Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Blimbing Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Peterongan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jarak Kulon Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pulorejo Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Kesamben ngoro Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Mojowarno Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Bareng Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Wonosalam Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Jombatan Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tunggorono Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Sambongdukuh Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Ceweng Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Bandung Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Keras Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Pandanwangi Rehabilitasi ringan Puskesmas Pembantu Sepanyul Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tanggungan Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Pucangsimo Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tinggar Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Turipinggir Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Balong Gemek Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Mojokrapak Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Pembantu Pulorejo Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pmbantu Gabusbanaran Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Daditunggal Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sumberingin Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Jiporapah


174


No

19

Program/Kegiatan 90 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Karangmojo 91 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Made 92 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Ngampel 93 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Murukan 94 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Dukuh Mojo 95 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Gedangan 96 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Curahmalang 97 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sumberagung 98 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Bongkot 99 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tambar 100 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sukosari 101 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Kedungpari 102 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu kebondalem 103 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Karangan 104 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Wonokerto 105 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Sumberejo 106 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Tejo 107 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Latsari 108 Rehabilitasi Ringan Puskesmas Pembantu Wringinpitu Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 109 Bimbingan Teknis Aparatur Medis


175


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan Matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab V, maka perlu adanya indikator yang menunjukan kesuksesan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2014-2018. Indikator Kinerja tersebut yaitu: 1.

Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Puskesmas.

2.

Persentase Puskesmas yang terakreditasi

3.

Persentase cakupan rawat jalan.

4.

Persentase cakupan rawat inap.

5.

Persentase Puskesmas yang memenuhi standar

6.

Jumlah Tenaga Dokter

yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan

PPGD/GELS/ATLS/ACLS 7.

Jumlah Tenaga Perawat

yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan

PPGD/GELS/ATLS/ACLS 8.

Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi perkantoran.

9.

Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan dasar.

10. Persentase penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan. 11. Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin). 12. Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin. 13. Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 14. Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil. 15. Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja. 16. Persentase cakupan pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum 17. Persentase Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal. 18. Persentase cakupan Desa Siaga Aktif Bab VI Indikator Kinerja Program yang Mengacu RPJMD

176


19. Persentase cakupan Posyandu Purnama. 20. Persentase cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan. 21. Persentase cakupan rumah tangga sehat. 22. Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan. 23. Prevalensi bumil KEK. 24. Prevalensi balita stunting. 25. Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia

6

– 24 bulan 26. Prevalensi gizi kurang. 27. Prevalensi gizi buruk. 28. Persentase cakupan balita mendapat kapsul Vit. A 2 kali per tahun. 29. Persentase cakupan bumil mendapat 90 tablet Fe 30. Persentase cakupan ASI Eksklusif 31. Persentase cakupan Kadarzi 32. Persentase penerapan tatanan desa sehat 33. Persentase cakupan rumah sehat. 34. Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD per 100.000 penduduk 35. Persentase Angka kematian (CFR ) kasus DBD. 36. Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides. 37. Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD. 38. Persentase penemuan baru penderita TB paru (BTA +). 39. Persentase angka kesembuhan TB paru (BTA +). 40. Persentase suspek penderita TB MDR yang mendapat pengobatan. 41. Prevalensi kasus HIV. 42. Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan. 43. Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan. 44. Persentase penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate). 45. Persentase penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate). 46. Persentase pemeriksaan kontak insentif kusta. 47. Persentase penemuan penderita pneumonia balita. 48. Persentase penemuan dan penanganan anak balita dengan diare 49. Persentase pencegahan dan pemberantasan filariasis. Bab VI Indikator Kinerja Program yang Mengacu RPJMD

177


50. Persentase pengobatan penyakit infeksi menular seksual. 51. Persentase cakupan desa/kelurahan UCI 52. Persentase cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam. 53. AFP (Acut Flacid Paralisis) rate per 100.000 penduduk usia < 15 tahun 54. Angka kematian anak balita per 1.000 Kelahiran Hidup 55. Persentase cakupan pelayanan anak balita 56. Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita 57. Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak prasekolah 58. Persentase cakupan pelayanan kesehatan pralansia dan lansia 59. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) 60. Persentase persentase Tempat Pengolahan Makanan yang diawasi. 61. Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat. 62. Persentase pengawasan bahan berbahaya pada makanan. 63. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. 64. Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4. 65. Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. 66. Persentase cakupan pelayanan nifas. 67. Persentase cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani. 68. Persentase cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kopetensi kebidanan. 69. Persentase cakupan peserta KB aktif. 70. Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup. 71. Persentase cakupan kunjungan bayi. 72. Persentase cakupan BBLR yang ditangani. 73. Persentase cakupan neonates resiko tinggi/komplikasi yang ditangani dan dirujuk


178


Tabel 6. 1 Indikator Program Yang Mengacu Pada RPJMD

No

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Indikator Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di puskesmas Persentase Jumlah Puskesmas yang Terakreditsi Persentase cakupan rawat jalan Persentase cakupan rawat inap Persentase Puskesmas yang Memenuhi Standar Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi perkantoran Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan dasar Persentase penyalahgunaan bahan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

75,98 %

77

78

79

80

80

0%

14

35

60

76

100

76,36% 1,99%

50 3

60 6

70 9

80 12

90 15

0%

14

35

60

76

100

18 Orang

24

34

44

54

64

18 orang

24

44

64

84

106

18

34

50

64

4 org 85.29%

100

100

100

100

100

25.6%

25

24

23

22

20

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu Sasaran RPJMD

179

Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD


No

11 12 13

14

15 16 17 18 19 20 21

Indikator berbahaya pada makanan Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin) Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/ guru UKS/ dokter kecil Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal Cakupan desa Siaga Aktif Persentase cakupan Posyandu Purnama Persentase cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan Persentase cakupan rumah tangga sehat



Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

53.1%

55

60

65

70

75

81,3%

100

100

100

100

100

0,37%

100

100

100

100

100

97,69%

100

100

100

100

100

86,5%

83

83,5

84

84,5

85

0,98%

2

2,5

3

3,5

4

3,28%

10

20

30

40

50

95,42% 70%

100% 71

100% 72

100% 73

100% 74

100% 75

5,57%

15

17

19

21

23

47,8%

50

52

54

56

58


180



No

Indikator



Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.06%

3,5 9

3

2,5

2

10,6%

4 9,5

8,5

8

7,5

100%

100

100

100

100

100

26

Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan Prevalensi Gizi Kurang

7,2%

5

4,2

3,4

2,6

1,8

27

Prevalensi Gizi Buruk

0,58%

0,5

0,45

0,35

0,25

0,2

92,19%

91

92

93

94

95

85,79%

88

89

90

91

92

30

Persentase Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun Persentase cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe Persentase Cakupan ASI Eksklusif

71,9%

73

76

79

82

85

31

Persentase Cakupan Kadarzi

83,37%

84

85

86

87

88

32

Persentase Penerapan tatanan desa sehat

0%

10

15

20

25

30

33

Persentase cakupan rumah sehat

71,41%

72

73

74

75

76

38,71/100.000 pddk 1,59%

38/100.000 pddk

37/100.000 pddk

37/100.000 pddk

36/100.000 pddk

36/100.000 pddk

<1

<1

<1

<1

<1

22 23 24 25

28 29

34 35

Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Prevalensi bumil KEK Prevalensi balita stunting

Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD per 100.000 penduduk Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD


181



No

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Indikator Persentase rumah/bangunan yang bebas jntik nyamuk Aides Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD Persentase penemuan baru penderita TB paru (BTA +) Persentase angka kesembuhan TB paru (BTA +) Persentase suspek penderita TB MDR yang mendapat pengobatan Prevalensi kasus HIV Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan Persentase penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) Persentase penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate) Persentase pemeriksaan kontak insentif kusta Persentase penemuan penderita pneumonia balita



Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

86,47%

88

90

92

93

95

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50,19%

51

53

55

57

60

90,40%

91

92

92

92

92

100%

100

100

100

100

100

0,012 100%

< 0,5 100

< 0,5 100

< 0,5 100

< 0,5 100

< 0,5 100

100%

100

100

100

100

100

> 90

> 90

> 90

> 90

100% 90,38%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

100%

100

100

100

100

100

14,41%

10

12

14

16

20


182



No

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Indikator



Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Persentase penemuan dan penanganan anak balita dengan diare Persentase pencegahan dan pemberantasan filariasis Persentase pengobatan penyakit infeksi menular seksual

100,9%

75

75

80

80

80

100%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

100

100

100

100

100

Persentase Cakupan desa/ kelurahan UCI

89,87% 100%

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

2,98%

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

15,22 per 1000 KH 75,96% 69,65%

12 per 1000 KH

11 per 1000 KH

10 per 1000 KH

9 per 1000 KH

8 per 1000 KH

75 70

80 71

85 72

90 73

90 74

67,67%

69

70

71

72

73

36% 1160 IRTP

30 1236

40 1316

50 1396

60 1476

70 1556

62%

63

65

70

75

80

Persentase desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam AFP (Acute Flacid Paralisis) rate per 100.000 penduduk usia<15th Angka kematian anak balita per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase cakupan pelayanan anak balita Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak prasekolah Persentase Cakupan kesehatan lansia Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) Persentase TPM yang diawasi


183



No

Indikator

61

Persentase TPM yang memenuhi syarat Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase cakupan pelayanan nifas Persentase cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani Persentase cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase Cakupan Peserta KB aktif Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase cakupan kunjungan bayi Persentase cakupan BBLR yang ditangani Persentase cakupan neonatus resiko tinggi/ komplikasi yang ditangani dan dirujuk

62

63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73



Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

50% 2 kali

52 2

55 2

60 2

65 2

70 2

89,72 per 100.000 KH

92

89

89

89

88

86%

87

88

89

90

95

88%

95

95

95

95

95

88%

92

93

94

95

95

88,31%

90

91

93

94

95

90%

95

95

95

95

95

73% 14,01 per 1000 KH 91,6% 100% 82%

80 12

80 11.9

80 11.7

80 11.6

80 11.5

98 100 79

99 100 80

100 100 81

100 100 82

100 100 83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2013 Bab VI Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu Sasaran RPJMD

184



BAB VII

PENUTUP

Indeks pembangunan manusia berkaitan erat dengan

upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat. Tahun 2014 adalah tahun dimulainya Sistem Jaminan Sosial Nasional sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang perlu mempersiapkan diri agar bisa mengikuti sistem jaminan kesehatan yang baru tersebut. Berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana diupayakan

agar

sesuai dengan prasyarat yang ditentukan dalam kaitan SJSN. Selain sistem jaminan sosial yang baru berbagai upaya kesehatan yang lain terkait dengan sanitasi, peningkatan penyakit non menular, dan farmakmin yang tidak sesua dengan standar keamanan

kesehatan

juga

memperoleh

perhatian

serius

pada

periode

pembangunan selanjutnya. Dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 2014-2018 dibuat dalam upaya agar kinerja yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada periode mendatang sesuai dengan isu-isu strategis dan haluan besar pembangunan jangka menengah pembangunan di Kabupaten Jombang. Setiap detail program dibuat berdasarkan capaian masa lalu, arah kebijakan nasional, provinsi, dan pembangunan di Kabupaten Jombang pada periode 2014-2018 yang memuat nilai operasional dan estimasi anggaran yang diperlukan. Mengikuti proses penyusunan renstra ini dilibatkan beberapa pihak agar diperoleh hasil yang komprehensif dan tepat dengan kebutuhan yang ada di masyrakat. Meskipun demikian dengan proses yang telah dilakukan tetap dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi dalam proses pelaksanaannya ke depan karena kesehatan itu adalah kebutuhan dasar dan bukan semata-mata tugas Dinas Kesehatan dan semua pihak yang berkaitan dengan proses pembangunan di Kabupaten Jombang bisa menyelaraskan dengan kebijakan yang telah ditentukan.


185


Dengan terselesaikannya dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini diharapkan bahwa terdapat sumbangsih nyata dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan yang ada di Kabupaten Jombang.

Jombang,

April 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

dr. HERI WIBOWO, M.Kes Pembina Tk.I NIP. 196508211991031012


186

MATRIKS RENSTRA 2014 -2018

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Mewujudkan 1 Meningktanya 1 Meningkatnya 1 02 kualitas lingkungan pengawasan prosentase yang sehat dengan terhadap peredaran pengawasan makanan mengembangkan obat dan makanan hasil industri sistem kesehatan kewilayahan

17

Program

Program Pengawasan Obat dan makanan

2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

2 Menurunkan penyakit berbasis lingkungan

1 Peningkatan prosentase sanitasi total berbasis masyarakat

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan MISI 1 PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN KESEHATAN Persentase 25,6% 25 29,918,800 24 29,918,800 23 29,918,800 22 29,918,800 20 29,918,800 penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

Kegiatan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1 02

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Penerapan tatanan desa sehat

2 Peningkatan jumlah tempat penyediaan air bersih dan air minum laik sehat 3 Peningkatan prosentase pencegahan penyakit menular

4 Peningkatan prosentase penanggulangan penyakit menular

76 srn

Pengembangan Kabupaten Sehat

61,032,500

persen

80

29,918,800

80

29,918,800

80

29,918,800

80

29,918,800

80

29,918,800

10

61,032,500

15

61,260,000

20

76,200,000

25

91,970,000

30

112,700,000

Persentase rumah sehat

71,41%

72

Peguatan Forum Kab. Sehat

org

100

12,652,500

100

2,400,000

100

2,400,000

100

2,400,000

100

2,400,000

Penguatan Forum Kec Sehat

org

100

10,800,000

100

10,800,000

100

10,800,000

100

12,000,000

100

12,000,000

1

14,400,000

1

24,000,000

1

38,400,000

1

52,000,000

1

72,000,000

org

70

1,500,000

80

1,860,000

90

2,000,000

100

2,210,000

100

2,380,000

- Penguatan Kelembagaan Desa Sehat Pembinaan Kab. Sehat Tk. Kec Revitalisasi Klinik Sanitasi

73

74

75

Kali

1

1,680,000

1

2,200,000

1

2,600,000

1

3,360,000

1

3,920,000

Paket

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

Persentase Institusi yang dibina

88,7%

90

Persentase pengawasan TP2 Pestisida

81%

82

83

84

85

86

Persentase Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

79,2%

78

80

82

84

86

Persentase Air Bersih yang di awasi

64,87%

65

67

69

71

73

60

65

65

70

73

Persentase Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )

persen

90

17,400,000

90

19,000,000

90

17,000,000

90

Institusi

40

2,310,000

40

2,200,000

40

2,500,000

40

2,500,000

40

Bidang Keseharan Masyarakat Seksi Penyehatan Lingkungan


10 Inspeksi Air Bersih dan Pengawasan TTU/Institusi Sanitasi

Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Farmasi Makanan dan Minuman

20,800,000

Persentase Kegiatan Konseling Sanitasi

2,700,000

Lokasi

Bidang PSDK Seksi Farmasi makanan Minuman

76

Pembuatan expose klinik sanitasi

14,880,000

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Satuan Sarana Distr. Pangan, OT, Obat, Kosmetika Se Kab. Jombang

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Jawab Tempat Pemgelolaan 14,880,000 Pengawasan TP2 20 20 1,200,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,700,000 Pestisida Pestisida 4,880,000 Org Pembinaan Ponpes 50 2,000,000 50 3,000,000 50 3,300,000 50 3,300,000 50 3,500,000

Kegiatan

Pengambilan sample air bersih di masyarakat

12 Sample

12

740,000

40

3,000,000

40

3,300,000

40

3,300,000

40

3,500,000

Pengambilan sampel air minum di DAM

10 Sample

10

700,000

20

3,500,000

20

3,700,000

20

3,700,000

20

4,000,000

org

40

2,500,000

40

2,500,000

40

2,700,000

40

2,700,000

40

2,900,000

Sample

10

6,630,000

10

2,000,000

10

2,000,000

10

-

10

2,500,000

23,08%

20%

23,08%

40%

341,200,000

60%

275,000,000

70%

300,000,000

80%

350,000,000

100%

400,000,000

52.000.000

3%

88,552,000

5%

72,032,100

5%

75,633,705

5%

79,415,390

5%

83,386,160

1 Paket

1

88,552,000

1

72,032,100.0

1.0

75,633,705

1

79,415,390

1

83,386,160

Pembinaan DAM utk penerbitan laik sehat Pengambilan sampel air di TTU Persentase Pencapaian desa ODF Pengembangan sanitasi Pencapaian desa ODF total berbasis masyarakat

Penyelenggaraan Pelayanan UPTD 3,970,770 Laboraorium

1 02

22


Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling Terlaksananya Pengadaan Reagen dan bahan utk pemeriksaan di UPTD LabKeslingk Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD per 100.000 penduduk

38,71/100.000 pddk

38

25%

341,200,000

526,855,000

38

30%

275,000,000

619,110,000

37

35%

300,000,000

731,485,000

37

40%

350,000,000

1,115,843,500

36

400,000,000


UPTD Lab Kes

1,217,060,000

2,973,322,029

Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides

1,59% < 1

<1

<1

<1

<1

86,47%

88

90

92

93

95

100%

100

100

100

100

100

Pencegahan penularan a. Pemeriksaan jentik penyakit berkala endemik/epidemik

80 Desa

306

306

306

306

18,360,000

306

18,360,000

b. Pembentukan desa percontohan PSN

Desa

10

Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD

86,000,000

10

25,150,000

15

37,725,000

15

37,483,500

20

50,300,000

2

4,000,000

3

6,600,000

4

9,600,000

5

13,000,000

526,855,000

c. Pembentukan sismantik

Sekolah

d. Pengadaan media komunikasi

- Leaflet DBD

Lembar

5,500

5,500,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

- Poster DBD

Lembar

1,000

7,500,000

1,000

4,000,000

1,000

4,000,000

1,000

4,000,000

1,000

4,000,000

Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Jawab 40 18,000,000 40 8,000,000 40 8,000,000 40 8,000,000 40 8,000,000 - Spanduk DBD Buah Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 40 40 800,000 40 800,000 40 800,000 40 800,000 - VCD Film DBD Keping Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 1 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 - Pembuatan radio spot Paket Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 1,500 195,000,000 750 95,000,000 750 115,000,000 2,550 255,000,000 3,400 340,000,000 Pengadaan larvasida kg Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 1,000 1,000 5,000,000 1,000 5,000,000 1,000 5,000,000 1,000 5,000,000 Pengadaan ikan pemakan ekor Bidang jentik Keseharan Masyarakat Seksi P2 2 135,000,000 2 300,000,000 2 367,200,000 2 367,200,000 2 367,200,000 tersedianya operasional Bidang Jumantik Keseharan Masyarakat Seksi P2 1 10,000,000 2 20,000,000 3 30,000,000 3 30,000,000 Lomba PSN kali Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 2,000 20,000,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 Pengadaan Buku Saku paket Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 2 54,855,000 2 105,000,000 2 105,000,000 4 318,240,000 4 318,240,000 Sosialisasi PSN DBD di kali Bidang Puskesmas Keseharan Masyarakat Seksi P2 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 Optimalisai Fungsi Tim kali Bidang PSN/ pertemuan Tim PSN Keseharan Masyarakat Seksi P2 2 2,400,000 2 2,400,000 2 2,400,000 2 2,400,000 2 2,400,000 Peningkatan pengetahuan 2 kali Bidang petugas pengelola DBD Keseharan Masyarakat Seksi P2 Peningkatan pengetahuan petugas medis dalam hal tata laksana penanganan DBD

Pengadaan RDT DBD

Terlaksananya kegiatan supervisi Puskesmas Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD per 100.000 penduduk

Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD Penyemprotan/Fogging Penanggulangan Fokus Sarang Nyamuk

Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD per 100.000 penduduk

kali

1

1

1,200,000

1

1,200,000

1

1,200,000

1

1,200,000

Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2

paket

500

500

50,000,000

500

50,000,000

500

50,000,000

500

50,000,000


Puskesmas

34

34

1,360,000

34

1,360,000

34

1,360,000

34

1,360,000

38,71/100.000 pddk

38

242,030,000

1,59%

<1

200 fokus

300

38,71/100.000 pddk

38

1,800,000

38

242,030,000

<1

242,030,000

242,500,000

300

38

37

187,500,000

<1

242,030,000

300,000,000

200

37

37

187,500,000

36

<1

187,500,000

260,000,000

200

37

187,500,000

<1

187,500,000

300,000,000

200

36

187,500,000

300,000,000


Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Persentase angka 1,59% <1 kematian ( CFR ) kasus DBD

Kegiatan

Pengadaan Alat Fogging dan bahan fogging

1 02

22

Tahun 2 Rp

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Target Rp Target Rp <1 <1

Target <1

Tahun 5 Rp

Kondisi Kinerja Target Rp

Unit

-

Pengadaan insektisida

800 liter

1,000

Persentase penemuan baru penderita TB paru ( BTA +)

50,19%

51

Persentase angka kesembuhan TB paru ( BTA + )

90,4%

91

92

92

92

92

Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan

100%

100

100

100

100

100

sample

100

100

100

100

100

68

68

190,400,000

68

190,400,000

68

190,400,000

68

190,400,000

Instansi

1

3,000,000

1

3,000,000

2

6,000,000

2

6,000,000

sekolah

5

5,000,000

5

5,000,000

5

5,000,000

5

5,000,000

ponpes

1

3,000,000

1

3,000,000

1

3,000,000

1

3,000,000

orang

300

18,000,000

300

18,000,000

300

18,000,000

300

18,000,000

kali

1

800,000

1

800,000

1

800,000

1

800,000

Pengadaan mesin fogging


Target <1

242,500,000

80,952,000

3

60,000,000

3

60,000,000

5

100,000,000

5

100,000,000

1,200

240,000,000

1,000

200,000,000

1,000

200,000,000

1,000

200,000,000

53

289,940,000

55

291,120,000

57

297,120,000

60


Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2

315,120,000

554,292,500

Pelayanan Pencegahan Pengiriman suspek pdrt dan Penanggulangan TB MDR ke BBLK yang Penyakit menular diperiksa dahaknya 80,952,000 Penyuluhan TB di

masyarakat

183,997,000 Terlaksananya sosialisasi

Puskesmas (2 kali x 34 Pusk)


TB ditempat kerja

- Terlaksananya sosialisasi

TB di sekolah

Terlaksananya penyuluhan TB di ponpes

Terlaksananya kontak tracing pdrt

Terlaksananya ekspansi program DOTS ke RS

Terlaksananya pengadaan bahan lab TB

paket

1

53,820,000

1

53,820,000

1

55,000,000

1

57,000,000

1

75,000,000

Terlaksananya pengadaan Mantoust test

unit

30

3,000,000

30

3,000,000

30

3,000,000

40

4,000,000

40

4,000,000

1 paket

1

17,612,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

34

3,800,000

34

4,800,000

34

4,800,000

34

4,800,000

34

4,800,000

Terlaksananya pengadaan form laporan TB Terlaksananya kegiatan penigkatan pengetahuan petugas TB Pengadaan OAT

34 Puskesmas

Paket

1

1

1

1

Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan 40 Pengadaan Buku Saku TB Buku

Kegiatan

22

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Target Rp Target Rp

Tahun 5 Rp

Target


40

400,000

40

400,000

40

400,000

40

400,000

2,720,000

34

2,720,000

34

2,720,000

34

2,720,000

34

2,720,000

0,012%

< 0,5

80,000,000

< 0,5

160,000,000

< 0,5

160,000,000

< 0,5

185,000,000

< 0,5

212,000,000

Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan

100%

100

100

100

100

100

Pelayanan Pencegahan Tersedianya honorarium dan Penanggulangan bagi petugas MK Penyakit Menular HIV/AIDS

bulan

12

12

12

12

12

12,000,000


2 Tim/hr

2

2

2

2

20,000,000

2

20,000,000

4 Tim/hr

4

4

4

20,000,000

4

20,000,000

Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang

5,000,000

Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang


Prevalensi kasus HIV

80,000,000 Adanya TIM IMS

34 Puskesmas

20,000,000

Puskesmas yang mendapat pelatihan Adanya TIM VCT Pusk/RS yang mendapat pelatihan Adanya petugas Puskesmas/RS yang mendapat pelatihan konselor

2 org

Tersedianya ARV

Paket

Tersefianya Reagen Pemeriksaan HIV dan CD 4

Paket

Terselenggaranya pelatihan pemulasaran jenazah ODHA


1

5,000,000

1

20,000,000

5,000,000

1

5,000,000

1

Keseharan Masyarakat Seksi P2

Angkatan/30 org

-

-

1

1

1

1

1

1

1


3

45,000,000

3

45,000,000

3

45,000,000

3

45,000,000


200

85,000,000

200

85,000,000

200

85,000,000

200

100,000,000


30 Sekolah

-

5

5,000,000

5

5,000,000

10

10,000,000

10

10,000,000

Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan

100%

100

100

1,360,000

100

2,560,000

100

1,360,000

100

2,560,000

Pelayanan Pencegahan Pengadaan obat malaria dan Penanggulangan Penyakit Menular

Paket

-

1

1

Peningkatan Pengetahuan petugas Malaria

34 Pusk

34

34

34

Terlaksananya kegiatan supervisi Puskesmas

34 Pusk

34

34

Terselenggaranya sosialisasi HIV/AIDS di sekolah / perguruan tinggi

80,000,000

1

200

183,997,000

22

1

4

Paket

Tersedianya APD Pemulasaraan jenazah ODHA

1 02

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2

34

Terlaksananya kegiatan supervisi Puskesmas 1 02

Tahun 2 Rp

Target

900,000

34

1,360,000

1

1

1,200,000

34

34

1,200,000

1,360,000

34

34

1,360,000

1,360,000


Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE 1 02

22

Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Jawab Persentase penderita 100% > 90 13,450,000 > 90 73,480,000 > 90 79,672,500 > 90 68,480,000 > 90 73,480,000 kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

Persentase penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)

90,38%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

100%

100

100

100

100

100

Persentase pemeriksaan kontak insentif kusta

Pelayanan Pencegahan Terlaksananya kegiatan dan Penanggulangan active case finding dan case holding Penyakit Menular 13,450,000 Terlaksananya Pengobatan kasus kusta

Terlacaknya penderita mangkir

Tersedianya leaflet

Tersedianya kartu penderita

Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 100%

100

100%

100

Lembar

500 kartu penderita kusta

Terbentuknya KPD


100

100

100

100

300,000

100

300,000

100

300,000

100

300,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

1,000

1,000,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

1

500,000

Paket

1

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

8 Desa

10 desa

2

63,920,000

2

63,920,000

2

63,920,000

2

63,920,000

Kelompok

1

8,250,000

-

1

6,192,500

-

-

100

5,000,000

Terlaksanya kegiatan sosialisasi penyakit kusta

22

300,000

1,000

Tersedianya kartu stok MDT

1 02

100

Terlaksananya kegiatan POD

100%

100

-

100

5,000,000

100

5,000,000

100

Terlaksanya kegiatan pertemuan Pengelola P2 Kusta Puskesmas

1 kali

1

900,000

1

1,200,000

1

1,200,000

1

1,200,000

1

1,200,000


34 kali

34

4,000,000

34

1,360,000

34

1,360,000

34

1,360,000

34

1,360,000

14,41%

10

7,335,000

12

211,490,000

14

16,380,000

16

16,380,000

20

16,380,000

Persentase Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Pelayanan Pencegahan Terobatinya penderita dan Penanggulangan pneumonia Penyakit Menular 7,335,000 Tersedianya obat-obatan pneumonia

Tersedianya buku pedoman, form dan KIE ISPA

100%

100

Paket

1

-

Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2

100

100

100

100


1

1

1

1


1

2,000,000

1

2,000,000

1

2,000,000

1

2,000,000

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan 170 Tersedianya sound timer 170 Unit

Terlaksananya sosialisasi ISPA

1 02

22


Kali

100

Tersedianya stempel ISPA

Buah

35

Terlaksananya kegiatan pelatihan MTBS

Paket

-


107

6,420,000

107

6,420,000

107

6,420,000

107

6,420,000

2

2,400,000

2

2,400,000

2

2,400,000

2

2,400,000

100

3,000,000

100

3,000,000

100

3,000,000

100

3,000,000

-

-

-

-

-

-

1

195,110,000

-

34

900,000

34

1,200,000

34

1,200,000

34

1,200,000

34

1,200,000


Puskesmas

34

1,360,000

34

1,360,000

34

1,360,000

34

1,360,000

34

1,360,000

100,9%

75

2,260,000

75

3,856,143

80

4,560,000

80

4,560,000

80

4,560,000

100%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

Persentase Cakupan Pengobatan Filariasis

100%

100%

100%

100%

100%

Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th

70%

80%

90%

95%

>95

Persentase pengobatan penyakit infeksi menular seksual

100

100

100

100

100

49,4%

100

100

100

100

100

paket

1

1

1

1

1

Tersedianya buku pedoman, form dan KIE Diare

paket

1

1

2,656,143

1

2,000,000

1

2,000,000

1

2,000,000

Terlaksanya kegiatan pertemuan Pengelola P2 Diare Puskesmas

1 kali

1

900,000

1

1,200,000

1

1,200,000

1

1,200,000

1

1,200,000


Puskesmas

34

1,360,000

34

34

1,360,000

34

1,360,000

34

1,360,000

Persentase desa/Kelurahan UCI

89,87%

100

Persentase penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare

2,260,000 Tersedianya obat-obatan diare


Tahun 5 Rp

Target

34 Puskesmas

Pelayanan Pencegahan Terobatinya penderita diare dan Penanggulangan Penyakit Menular

22

5,075,000


Terlaksanya kegiatan pertemuan Pengelola P2 ISPA Puskesmas

Persentase pencegahan dan pemberantasan filariasis

1 02

-

2 kali

Terlaksananya kegiatan care seeking

Tahun 2 Rp

Target

101,640,000

100

653,645,750

100

638,605,188

100

713,703,366

100

611,442,029

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2

Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2 Bidang Keseharan Masyarakat Seksi P2

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

-

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Jawab 306 11,400,000 306 15,300,000 306 15,300,000 306 15,300,000 306 15,300,000 - Terlaksanannya 306 Desa Bidang pendataan bayi dan status Keseharan imunisasinya Masyarakat Seksi SE dan Kesehatan Khusus 2 68,088,000 2 82,300,000 2 82,300,000 2 82,300,000 2 82,300,000 pemberian imunisasi boster 2 Kali Bidang pada anak sekolah ( DT pd Keseharan kls I, Td kls III ) Masyarakat Seksi SE dan Kesehatan Khusus 306 11,160,000 306 15,300,000 306 15,300,000 306 15,300,000 306 15,300,000 Sweeping Imunisasi pd balita 306 Desa Bidang yang belum lengkap Keseharan imunisasinya Masyarakat Seksi SE dan Kesehatan Khusus Pengadaan chold chain Paket ( cold chain 3 3 526,153,750 2 511,113,188 2 586,211,366 1 483,950,029 Bidang beserta sarananya ( lemari 1 unit ) 145 10 145 145 145 131 Keseharan es, Vacin Carrier, 10 10 10 10 Masyarakat Seksi Termometer Muller ) sesuai SE dan standart WHO Kesehatan Khusus Pembinaan petugas ( supervisi dan pertemuan teknis )

22

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7,392,000

34

7,392,000

34

7,392,000

34

7,392,000

34

7,392,000

12x

3,600,000

12x

7,200,000

12x

7,200,000

12x

7,200,000

12x

7,200,000

100%

100

34,280,000

100

33,220,000

100

33,220,000

100

33,220,000

100

33,220,000

Persentase AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th

2,98 %

≥ 2

- PE KLB dilakukan < 24 jam

100%

100

100%

100

100

4 Kali

4

4

600,000

4

11 Tim/Hr

11

25,520,000

11

23,590,000

11

23,590,000

11

23,590,000

11

23,590,000

34 Puskesmas

34

2,860,000

34

4,100,000

34

4,100,000

34

4,100,000

34

4,100,000

Kali

2

1,200,000

2

2,180,000

2

2,180,000

2

2,180,000

2

2,180,000

Unit

2 1

Persentase desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam

Peningkatan Surveilance epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

34

12 kali

Pengambilan vaksin ke Surabaya 1 02

34 Puskesmas

34,280,000 - Dilaksanakannya

≥ 2

4,700,000

100

≥ 2

2,750,000

100

≥ 2

2,750,000

100

100

≥ 2

2,750,000

100

100

2,750,000

100

pengambilan spesimen semua penderita

6,370,000 - pengiriman spesimen ke

600,000

4

600,000

4

600,000

BBLK Surabaya

25,520,000

- Penanganan P3K

Pembinaan petugas ( supervisi dan pertemuan teknis ) Sosialisasi Pemeriksaan haji kepada Petugas Pengadaan tandu P3K, tabung oksigen dan roda

Bidang Keseharan Masyarakat Seksi SE dan Kesehatan Khusus Bidang Keseharan Masyarakat Seksi SE dan Kesehatan Khusus Bidang Keseharan Masyarakat Seksi SE dan Kesehatan Khusus Bidang Keseharan Masyarakat Seksi SE dan Kesehatan Khusus

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE 1 02

31

Program Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan 68,100,000 Jumlah industri Rumah 1160 IRTP 1240 20,235,600 1320 20,500,000 1400 20,500,000 1480 20,500,000 1560 20,500,000 Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1556 IRTP pada akhir tahun 2018

Kegiatan

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1 02

31

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

16,690,000

8,250,000

1 02

31

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Meningkatnya upaya kesehatan bersama masyarakat

Meningkatnya jumlah percontohan posyandu puri dan desa siaga aktif

1 02 19

Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Lokasi

1160 IRTP

80

20,235,600

80

20,500,000

80

20,500,000

80

20,500,000

80

20,500,000

Persentase TPM yang diawasi

62%

63

16,690,000

65

15,900,000

70

17,600,000

75

18,700,000

80

20,700,000

Persentase TPM yang memenuhi syarat

50%

52

15 Lokasi

15

6,200,000

15

5,200,000

15

5,200,000

15

5,200,000

15

5,200,000


43 sample

30

2,240,000

50

6,450,000

60

7,400,000

65

8,000,000

70

9,500,000


40 Org

40

8,250,000

45

4,250,000

50

5,000,000

50

5,500,000

50

6,000,000


2 kali

2

31,200,000

2

30,000,000

2

30,000,000

2

30,000,000

2

30,000,000

Bidang PSDK Seksi Farmasi makanan Minuman

93 sample

200

31,200,000

200

30,000,000

200

30,000,000

200

30,000,000

200

30,000,000

Satuan Bidang Sample se Peningkatan Kab. Jombang Sumber Daya Kesehatan Seksi Farmasi Makanan dan Minuman

MISI 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERPERILAKU HIDUP SEHAT 95,42% 100 775,740,000 100 575,314,000

100

583,645,400

100

567,809,940

100

624,590,934

Pengawasan dan pemeriksaan TPM

pengambilan sample usap alat dan makanan

Pembinaan pengelolaan makanan sehat bagi penjamah makanan

Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan

Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 400 IRTP pada akhir tahun 2018

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Bidang PSDK Seksi Farmasi makanan Minuman

Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sample makmin yang dicurigai mengandung bahan berbahaya

Persentase Desa Siaga Aktif

55

60

65

Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Farmasi Makanan dan Minuman

70

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Persentase Posyandu 70% 71 Purnama

Kegiatan

Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat 75,740,000

Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2 Rp

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Target Rp Target Rp 73 74

Target 75

Tahun 5 Rp


Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif

34 Desa

68

700,000,000

68

492,000,000

68

492,000,000

64

467,000,000

68

513,700,000

Lomba Desa Siaga Aktif ( 1 desa tiap Pusk ) + KB Kes

34 Desa

34

75,740,000

34

83,314,000

34

91,645,400

34

100,809,940

34

110,890,934

306

0

306

0

306

0

306

0

17

282,603,000

19

308,853,700

21

332,539,070

23

365,792,977

-680,260,000 Pengembangan Posyandu menjadi Taman Posyandu

1 02 19

Target 72

490,400,000 Persentase penyuluhan

306 Taman Posyandu

306

5,57%

15

300,000,000

Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan

P3 Napza oleh petugas kesehatan

Persentase Rumah Tangga sehat Pengembangan Jumlah Pusk yang Media Promosi Dan memasang reklame Informasi Sadar PHBS Hidup Sehat 300,000,000 Terlaksananya survei

47,8%

50

34 Puskesmas

34

27,400,000

34

30,140,000

34

33,154,000

34

36,469,400

34

40,116,340

34

81,570,000

34

89,727,000

34

98,699,700

34

108,569,670

34

119,426,637

7

0

7

0

7

0

7

0

34 Puskesmas

52

54

56

58

PHBS (Cakupan Rumah tangga yang dikaji/disurvei)

50,000,000 Terbentuknya

Desa

7

Percontohan Desa PHBS

1 02 30


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan

Terlaksananya PHBS di Sekolah

34 Puskesmas

34

79,760,000

34

87,736,000

34

95,000,000

34

104,500,000

34

114,950,000

Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (poster, leaflet, stiker, TV Spot, lembar balik)

34 Puskesmas

34

111,270,000

34

75,000,000

34

82,000,000

34

83,000,000

34

91,300,000

30

39,484,000

40

53,900,000

50

54,950,000

60

55,750,000

70

61,200,000

Desa 306 desa

39,484,000

306 desa

35,650,000

306 desa

36,000,000

306 desa

36,000,000

306 desa

54,300,000

Bidang Bina Kesehatan Seksi Kesehatan Keluarga

4,500,000

50

5,200,000

60

6,000,000

70

6,900,000


13,750,000 10 kelp x 30 org

13,750,000

10 kelp x 30 org

21,100,000


Persentase Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan

Optimalisasi pengetahuan kader lansia

36%

Pembinaan Kader lansia

Kader

30

40

Lomba kompetensi kader kansia

Kader

10 kelp x 30 org

10 kelp x 30 org

13,750,000 10 kelp x 30 org

MISI 3 PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan 1 Meningkatkan pelayanan status gizi kesehatan sesuai masyarakat dengan standar dan merata

Indikator Sasaran menurunnya prevalensi gizi buruk

KODE 1 02 16

Program

Kegiatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 59,154,011,527

2 Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu

menurunnya angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

3 Meningkatnya kesehatan dan keselamatan anak

Menurunnya kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

4 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

Distribusi obat dan perbekalan kesehatan secara merata

4,855,632,418.37

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Jawab 55,622,458,880 Persentase jaminan 53,1% 55 45,566,699,531 60 51,713,384,899 65 53,086,787,546 70 54,227,094,550 75 pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )

Persentase pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

81,3%

100

100

100

100

100

Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat 15,993,227,680 miskin

0,37%

100

100

100

100

100

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ( 34 Pusk )

Tersedianya Anggaran Pelayanan kes dasar Maskin di Puskesmas dan jaringannya

10,657,187,671

100

12,045,000,000

100

Tersedianya anggaran Pelayanan kesehatan maskin di Pelayanan Rujukan ( MOU Prop )

5,294,661,000

10

8,159,500,000

10

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional

34 Pusk

25,362,199,531

34 Pusk

13,252,930,100

100

14,241,728,199

10

38,460,454,799

34 Pusk

100

14,993,584,610

10

38,845,059,347

34 Pusk

100

15,996,613,840

10

39,233,509,940

34 Pusk

39,625,845,040

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Bandarkedungmulyo

1,652,327,999

1,668,851,279

1,685,539,791.78

1,702,395,189.70

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Perak

1,365,660,000

1,379,316,600

1,393,109,766.00

1,407,040,863.66

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Blimbing Gudo

1,100,531,070

1,111,536,381

1,122,651,744.51

1,133,878,261.95

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Plumbon Gambang

621,000,000

627,210,000

633,482,100.00

639,816,921.00

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cukir

2,039,904,000

2,060,303,040

2,080,906,070.40

2,101,715,131.10

Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Target ) & Indikator Kinerja Perencanaan Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Brambang

Tahun 1 Rp

Target

Tahun 2 Rp


Target

Tahun 5 Rp

1,090,680,000

1,101,586,800

1,112,602,668.00

1,123,728,694.68

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Puorejo

1,511,784,000

1,526,901,840

1,542,170,858.40

1,557,592,566.98

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Kesamben Ngoro

828,432,000

836,716,320

845,083,483.20

853,534,318.03

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Mojowarno

2,072,160,000

2,092,881,600

2,113,810,416.00

2,134,948,520.16

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Japanan

1,191,180,000

1,203,091,800

1,215,122,718.00

1,227,273,945.18

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Bareng

1,930,896,000

1,950,204,960

1,969,707,009.60

1,989,404,079.70

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Wonosalam

1,261,560,000

1,274,175,600

1,286,917,356.00

1,299,786,529.56

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Mojoagung

1,573,239,800

1,588,972,198

1,604,861,919.98

1,620,910,539.18

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Gambiran

948,960,000

958,449,600

968,034,096.00

977,714,436.96

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Sumobito

1,664,280,000

1,680,922,800

1,697,732,028.00

1,714,709,348.28

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Jogoloyo

1,188,600,000

1,200,486,000

1,212,490,860.00

1,224,615,768.60



Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Target ) & Indikator Kinerja Perencanaan Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Mayangan

Tahun 1 Rp

Target

Tahun 2 Rp


Target

Tahun 5 Rp

1,666,943,998

1,683,613,438

1,700,449,572.36

1,717,454,068.08

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Jarak Kulon

641,159,922

647,571,521

654,047,236.43

660,587,708.80

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Peterongan

1,054,512,000

1,065,057,120

1,075,707,691.20

1,086,464,768.11

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Dukuh Klopo

765,540,000

773,195,400

780,927,354.00

788,736,627.54

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Jelakombo

878,328,000

887,111,280

895,982,392.80

904,942,216.73

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Jabon

393,660,000

397,596,600

401,572,566.00

405,588,291.66

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Tambakrejo

445,980,000

450,439,800

454,944,198.00

459,493,639.98

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Pulolor

496,680,000

501,646,800

506,663,268.00

511,729,900.68

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Megaluh

923,340,000

932,573,400

941,899,134.00

951,318,125.34

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Tembelang

903,672,000

912,708,720

921,835,807.20

931,054,165.27

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Jatiwates

548,220,000

553,702,200

559,239,222.00

564,831,614.22



Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

58,267,589,020.49

KODE

1 02 16

Program

Kegiatan


Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Target ) & Indikator Kinerja Perencanaan Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Kesamben

Rp

Target

Tahun 2 Rp


Target

Tahun 5 Rp

934,020,000

943,360,200

952,793,802.00

962,321,740.02

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Blimbing Kesamben

539,383,560

544,777,396

550,225,169.56

555,727,421.25

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Tapen

1,210,320,500

1,222,423,705

1,234,647,942.05

1,246,994,421.47

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Keboan

981,360,000

991,173,600

1,001,085,336.00

1,011,096,189.36

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Bawangan Ploso

1,220,340,000

1,232,543,400

1,244,868,834.00

1,257,317,522.34

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Kabuh

1,481,639,950

1,496,456,350

1,511,420,913.00

1,526,535,122.12

Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Plandaan

1,334,160,000

1,347,501,600

1,360,976,616.00

1,374,586,382.16

Persentase Pendapatan dari Retribusi Pelayanan UPTD Puskesmas Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan ( 34 Puskesmas )

Tahun 1

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Bandarkedungmulyo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Perak Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Blimbing Gudo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Plumbon Gambang

18,200,778,000

7,705,174,977

10

20,020,855,800

10

22,022,941,380

10

24,225,235,518

10

29,312,534,977

10

32,243,788,475

100

10,899,846,000

100

7,392,626,628

100

8,131,889,291

100

8,945,078,220

100

9,839,586,042

223,129,544

245,442,498.40

269,986,748.24

296,985,423.06

214,458,000

235,903,800.00

259,494,180.00

285,443,598.00

333,811,500

367,192,650.00

403,911,915.00

444,303,106.50

95,833,500

105,416,850.00

115,958,535.00

127,554,388.50



Sekretariat Sub Bag Keuangan

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Target ) & Indikator Kinerja Perencanaan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Cukir Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Brambang

Tahun 1 Rp

Target

Tahun 2 Rp


Target

Tahun 5 Rp

641,404,500

705,544,950.00

776,099,445.00

853,709,389.50

70,831,500

77,914,650.00

85,706,115.00

94,276,726.50

120,240,000

132,264,000.00

145,490,400.00

160,039,440.00

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Kesamben Ngoro

77,436,720

85,180,392.00

93,698,431.20

103,068,274.32

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Mojowarno

108,831,000

119,714,100.00

131,685,510.00

144,854,061.00

49,596,000

54,555,600.00

60,011,160.00

66,012,276.00

736,406,280

810,046,908.00

891,051,598.80

980,156,758.68

130,213,500

143,234,850.00

157,558,335.00

173,314,168.50

905,378,700

995,916,570.00

1,095,508,227.00

1,205,059,049.70

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Gambiran

105,732,000

116,305,200.00

127,935,720.00

140,729,292.00

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Sumobito

596,443,500

656,087,850.00

721,696,635.00

793,866,298.50

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Jogoloyo

89,087,920

97,996,712.00

107,796,383.20

118,576,021.52

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Mayangan

268,037,184

294,840,902.40

324,324,992.64

356,757,491.90

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Jarak Kulon

39,793,800

43,773,180.00

48,150,498.00

52,965,547.80

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Peterongan

727,500,720

800,250,792.00

880,275,871.20

968,303,458.32

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Puorejo

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Japanan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Bareng Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Wonosalam Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Mojoagung



Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Target ) & Indikator Kinerja Perencanaan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Dukuh Klopo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Jelakombo

Tahun 1 Rp

Target

Tahun 2 Rp


Target

Tahun 5 Rp

86,425,500

95,068,050.00

104,574,855.00

115,032,340.50

146,000,000

160,600,000.00

176,660,000.00

194,326,000.00

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Jabon

109,035,000

119,938,500.00

131,932,350.00

145,125,585.00

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Tambakrejo

109,023,000

119,925,300.00

131,917,830.00

145,109,613.00

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Pulolor Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Megaluh

101,914,500

112,105,950.00

123,316,545.00

135,648,199.50

78,402,000

86,242,200.00

94,866,420.00

104,353,062.00

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Tembelang

205,213,500

225,734,850.00

248,308,335.00

273,139,168.50

73,101,000

80,411,100.00

88,452,210.00

97,297,431.00

167,836,500

184,620,150.00

203,082,165.00

223,390,381.50

39,354,400

43,289,840.00

47,618,824.00

52,380,706.40

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Tapen

352,211,740

387,432,914.00

426,176,205.40

468,793,825.94

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Keboan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Bawangan Ploso

135,429,240

148,972,164.00

163,869,380.40

180,256,318.44

35,679,000

39,246,900.00

43,171,590.00

47,488,749.00

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Kabuh Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Plandaan

153,582,380

168,940,618.00

185,834,679.80

204,418,147.78

65,253,000

71,778,300.00

78,956,130.00

86,851,743.00

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Jatiwates Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Kesamben Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Blimbing Kesamben



Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran 11341995300

KODE 1 02 16

Program

Kegiatan


Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Jawab Persentase 97,69% 100 54,895,000 100 48,000,000 100 44,400,000 100 55,050,000 100 60,760,000 pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil

Persentase pelayanan kesehatan remaja

86,5%

83

Persentase Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum

0,98%

Persentase Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal

83,5

84

84,5

85

2

2.5

3

3.5

4

3,28%

10

20

30

40

50

Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam Posyandu Remaja 54,895,000 Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah - Evaluasi Pelayanan Remaja di Puskesmas - Sinkronisasi pembinaan program kesehatan anak usia sekolah Pelatihan Kader Usaha Kesehatan Pesantren

34 org

34

4,200,000

34

4,850,000

34

5,600,000

34

6,550,000

34

7,600,000

34 org

34

4,200,000

34

4,850,000

34

5,000,000

34

5,500,000

34

7,600,000

34 Puskesmas

34

8,200,000

34

8,200,000

34

8,200,000

34

8,200,000

34

8,200,000

34 Puskesmas

34

7,000,000

34

7,000,000

34

7,000,000

34

7,000,000

34

7,000,000

Org

50

5,500,000

50

6,325,000

50

7,300,000

50

8,400,000

50

9,680,000

Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah Forum komunikasi kesehatan anak berkebutuhan khusus

Sekolah

34

7,000,000

34

7,000,000

34

34

7,000,000

34

7,000,000

org

20

13,295,000

20

3,450,000

25

4,000,000

25

4,000,000

25

4,000,000

Seleksi Kader Usaha Kesehatan Berprestasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana di Puskesmas

Kec

21

5,500,000

21

6,325,000

21

7,300,000

21

8,400,000

21

9,680,000

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

1 02 16


Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

8

4

12

15

18

21

Terlaksananya pembagunan IPAL di Puskesmas bersember dana APBN

3

8

3

3

3

Terlaksananya pengadaan incenerator di Puskesmas bersumber dari dana APBN

-

1

Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

1 02 34

Program

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Target ) & Indikator Kinerja Perencanaan Terlaksananya Pusling untuk Puskesmas bersumber dana APBN

Kegiatan

Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

Tahun 5 Rp

Target

112,310,000

65,902,000

68,635,000

71,775,000

74,480,000

88 per 100.000 KH

86%

87

88

89

90

95

Perdentase komplikasi kebidanan yang ditangani

88%

95

95

95

95

95

Persentase pelayanan nifas

88%

92

93

94

95

95

88,31%

90

91

93

94

95

90%

95

95

95

95

95

89,72 per 100.000 KH

Puskesmas

34

Pelatihan Kelas Ibu Hamil bagi bidan

Bidan

296

11,764,000

216

6,500,000

236

6,500,000

256

7,000,000

276

7,000,000

Optimalisasi pelayanan PONED

11 org

33

4,000,000

33

4,500,000

33

5,000,000

33

5,500,000

33

6,000,000

Puskesmas

34

12,240,000

34

12,852,000

34

13,500,000

34

14,175,000

34

14,900,000

2 kali

2

8,250,000

2

8,700,000

2

9,135,000

2

9,600,000

2

10,080,000

Pemeriksaan Pap Smear dan IVA bagi WUS

340 kasus

340

24,000,000

340

24,000,000

340

24,000,000

340

24,000,000

340

24,000,000

Pert persl oleh Nakes di faskes

Puskesmas

34

5,000,000

34

5,500,000

34

6,000,000

34

6,500,000

34

7,000,000

Deteksi dini risti bagi Ibu Hamil

Audit Maternal Perinatal

Persentase Peserta KB aktif

Audit Medik Pelayanan KB

Peningt petugas dlm yan KB melalui CTU

73%

80



6

89 per 100.000 KH

Sambang IH Risti oleh Bidan

Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

-


89 per 100.000 KH

Persentase persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu

Tahun 2 Rp

Target

89 per 100.000 KH

Persentase ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani

47056000

Rp

92 per 100.000 KH

Persentase kunjungan ibu hamil K4 (43,556,000)

Pencegahan komplikasi kehamilan

Tahun 1

47,056,000

-

34

80

3,850,000

71,658,000

34

80

4,500,000

81,040,000

34

80

5,000,000

90,450,000

34

80

-

5,500,000

104,512,000

1 Kali

1

1

9,729,000

1

11,200,000

1

12,880,000

1

14,812,000

org

215

235

26,000,000

250

28,500,000

265

30,000,000

380

35,000,000

Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga -

Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

1 02

Program

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Peningkatan 80 Bidan 100 Bidan Pelayanan KB dengan ABPK

Kegiatan

20


Pemberian Makanan dan Vitamin 121,800,000

1 02

20


34 Bidan

68 bidan

100%

100

Prevalensi bumil KEK

4,06

4

3,5

3

2,5

2

Prevalensi balita stunting

10,6

9,5

9

8,5

8

7,5

Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan

100%

100

Pemberian Makanan Tambahan pada balita gizi buruk dan gizi kurang

100%

100

121,800,000

100

130,000,000

100

150,000,000

100

195,000,000

100

112,600,000

Bidang Bina Keseharan Seksi Gizi

0%

100

7,000,000

100

10,000,000

100

85,000,000

100

100,000,000

100

72,000,000


7,2%

5

242,761,500

4.2

83,580,000

3.4

94,661,201

2.6

106,080,000

1.8

121,320,000

0,58%

0,5

0,45

0,35

0,25

0,2

Persentase Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun

92,19%

91

92.0

93

94

95

Persentase Balita naik berat badannya

75,13 %

70

72

74

76

80

Persentase Balita Bawah Garis Merah

0.52

<8

<8

<8

<8

<8

Persentase Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)

100

100

100.0

100

100

100

Persentase Bumil mendapat 90 tablet Fe

85,79%

88

89

90

91

92

Pelatihan Pertumbuhan dan Tatalaksana Gizi Buruk (semua dokter, petugas gizi dan bidan puskesmas)

Petugas

70

141,476,000

75

12,000,000

80

14,000,000

85

16,000,000

90

18,000,000


130 Orang

105

6,240,000

155

12,000,000

205

12,000,000

255

12,000,000

306

12,240,000


100 kali

100

9,000,000

100

9,000,000

100

9,000,000

100

9,000,000

100

9,000,000


Pemberian Multi Micronutrient pada balita dengan indikasi stunting

Prevalensi Balita Gizi Buruk

242,761,500 Pemantapan

67,761,500

Pembentukan Taman Pemulihan Gizi / Pos Gizi Pendampingan Balita Gizi Buruk

102 bidan

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 26,200,000 140 30,150,000 160 34,700,000 180 39,900,000 Bidang Bina bidan bidan bidan Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga

Review Peamasangan KB Pasca Salin & Komplikasinya Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan

Prevalensi Gizi Kurang

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY) kurang vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya

Target 120 bidan

128,800,000

100

9,729,000 136bida n

140,000,000

100

100

11,190,000

170 bidan

12,870,000

204 bidan

14,800,000

235,000,000

100

295,000,000

100

184,600,000

100

100

100

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

1 02

20

Program

Kegiatan


Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Target ) & Indikator Kinerja Perencanaan Pemantauan Status 1 kali Gizi

1 02

35

Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan Anak

1

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 12,080,000 1 12,080,000 1 12,080,000 1 12,080,000 Bidang Bina Keseharan Seksi Gizi 100 8,000,000 100 10,000,000 100 12,000,000 100 15,000,000 Bidang Bina Keseharan Seksi Gizi

Rp Target 12,080,000 1

Pembinaan dan konseling gizi pada ibu hamil

Bumil

100

6,204,000

pemeriksaan anemia pada ibu hamil

Bumil

80

-

80

13,500,000

80

17,581,201

80

20,000,000

80

25,000,000


Pendidikan gizi pada orang tua balita di Taman Posyandu /PAUD/RA

orang

60

67,761,500

65

9,000,000

70

10,000,000

70

13,000,000

80

15,000,000


Pengembangan Konsultasi Layanan Gizi Persentase ASI Eksklusif

70 org

100

100

8,000,000

100

10,000,000

100

12,000,000

100

15,000,000


71,9%

73

76

111,000,000

79

128,000,000

82

139,000,000

85

135,000,000

Persentase Kadarzi

83,37%

84

25 orang

63

30,000,050

63

20,000,000

63

30,000,000

63

40,000,000

63

50,000,000


Pelatihan Motivator ASI ( 20% kader mendapat pelatihan)

120 Kader

120

145,822,550

150

15,000,000

180

17,000,000

210

18,000,000

250

20,000,000


Pembentukan Kelompok Pendukung ASI di Puskesmas Lomba ASI dan Bayi Sehat Lomba KP Menyusui Angka Kematian Bayi per 1.000 KH

Puskesmas

5

28,000,000

7

30,000,000

8

35,000,000

8

35,000,000

7

65,000,000


Kegiatan

1

26,000,000

1

26,000,000

1

26,000,000

1

26,000,000

Kegiatan

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

14,01 per 1000 KH

12

-

11.9

79,905,000

11.7

87,650,000

11.6

96,775,000

11.5

117,035,000

Persentase kunjungan bayi Persentase BBLR yang ditangani

91,6%

98

99

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

Persentase neonatus resiko tinggi/komplikasi yang ditangani dan dirujuk

82%

79

80

81

82

83

94 106 orang

126 orang

12,075,000

146 orang

13,900,000

166 orang

15,985,000

186 orang

18,385,000

Pemberdayaan Pelatihan Konseling masyarakat untuk ASI ( Semua petugas pencapaian gizi, bidan, promkes ) keluarga sadar gizi

145,822,550

Tahun 1

Perawatan ibu dan Peningkt ketrm ptgs anak pasca dlm penangan BBLR persalinan

249,822,600

85

86

87

88

Kunjungan neonatal Risti oleh Bidan

60

70

75

12,860,000

80

13,500,000

85

14,200,000

90

14,900,000

Penguatan jejaring Rujukan dlm Penurunan AKB

org

52

52

4,830,000

52

5,550,000

52

6,385,000

52

7,350,000

Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Bidan

Bidan 120 Bidan

240 Bidan

14,490,000

360 Bidan

16,700,000

480 Bidan

19,205,000

600 Bidan

22,100,000

Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Kader

Desa 306 desa

306 desa

35,650,000

306 desa

38,000,000

306 desa

41,000,000

306 desa

54,300,000

Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Keseharan Seksi Kesehatan

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE 1 02

29

Program

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Angka kematian anak 15,22 per 1000 KH 12 per Balita per 1.000 KH 1000 KH

Kegiatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Palatihan dan Pendidikan perawatan anak Balita

75.96%

75

80

85

90

90

Persentase deteksi dini tumbuh : Anak balita

69,65%

70

71

72

73

74

- Prasekolah Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang bagi balita di Posyandu Bagi Kader

67,67% Kader

69 20

70 20

9,729,000

71 20

11,200,000

72 20

25,400,000

73 20

26,700,000

Review Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas

1 02 15

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 55,378,000 10 per 63,720,000 9 per 85,920,000 8 per 96,380,000 1000 1000 1000 KH KH KH

Persentase pelayanan anak balita

Pembentukan Kelas Ibu Balita Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK

6,857,410,069.55

Target - 11 per 1000 KH

Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam SDIDTK

80 Petugas

20

20

8,070,000

20

9,280,000

20

10,675,000

20

12,280,000

Puskesmas

34

34

4,850,000

34

5,600,000

34

6,550,000

34

7,600,000

Petugas

68 nakes

136 nakes

9,729,000

204 nakes

80 Bidan 100 Bidan

120 Bidan

23,000,000

140 Bidan

26,450,000

160 Bidan

30,425,000

180 Bidan

35,000,000

11,190,000

272 nakes

12,870,000

340 nakes

14,800,000

Persentase Ketersediaan Obat untuk pelayanan kesehatan dasar

85,29%

100

7,215,956,389

100

6,045,287,430

100

6,243,833,750

100

6,402,380,069

100

6,545,000,000

Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar

142 item

142

7,170,926,389

142

6,000,287,430

142

6,198,833,750

142

6,357,380,069

142

6,500,000,000

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksasanya distribusi obat ke sarana pelayanan keehatan

34 Puskesmas

34

45,030,000

34

45,000,000

34

45,000,000

34

45,000,000

34

45,000,000


Lokasi

358,546,319.45

MISI 4 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KESEHATAN 1 02 01

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran

2,611,883,885

1 Pkt

2,527,843,885

1 pkt

2,527,843,885

1 pkt

2,527,843,885

1 pkt

2,565,808,885

1 pkt

Penyediaan Jasa Honorarium Tenaga Non PNS & Perawat Administrasi Teknis Perkantoran Ponkesdes

org

249

1,377,600,000

249

1,377,600,000

249

1,377,600,000

249

1,377,600,000

249

1,377,600,000

Honorarium pengelola anggaran dan Pengadaan

bulan

12

489,900,000

12

475,800,000

12

475,800,000

12

475,800,000

12

475,800,000

Belanja ATK Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Peralatan Kebersihan Belanja bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Gas

paket paket

1 1

30,755,000 6,036,000

1 1

25,035,000 6,036,000

1 1

25,035,000 6,036,000

1 1

25,035,000 6,036,000

1 1

25,035,000 6,036,000

Penyediaan Pelayanan 1,150,243,885 Administrasi Perkantoran

-

paket

1

7,638,000

1

7,638,000

1

7,638,000

1

7,638,000

1

7,638,000

ltr

3936

47,232,000

3936

41,328,000

3936

41,328,000

3936

41,328,000

3936

41,328,000

Belanja Kelengakapan Komputer

paket

1

750,000

1

750,000

1

750,000

1

750,000

1

750,000

Belanja barang pecah belah

paket

1

480,000

1

480,000

1

480,000

1

480,000

1

480,000

Bidang PSDK Seksi Farmasi makanan Minuman UPTD GFK

142 item ( Dinas Kesehatan )

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Target ) & Indikator Kinerja Perencanaan Belanja Telpon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Cetak Belanja Penggadaan Belanja Makanan Minuman harian pegawai, rapat Kepala Puskesmas, Tamu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Buku Peraturan Perundangan

1 02 02

Rp 12 12 12 48

38,400,000 1,800,000 63,222,000 4,800,000

Tahun 2 Rp

Target 12 12 12 48


38,400,000 1,800,000 58,296,000 4,800,000

12 12 12 48

38,400,000 1,800,000 58,296,000 4,800,000

12 12 12 48

38,400,000 1,800,000 58,296,000 4,800,000

Tahun 5 Rp

Target 12 12 12 48

1

2,550,000

1

2,550,000

1

2,550,000

1

2,550,000

1

2,550,000

unit

83

32,000,000

83

32,000,000

83

32,000,000

83

32,000,000

83

32,000,000

paket paket paket

1 100 1

43,173,500 36,082,385 136,000,000

1 100 1

43,173,500 36,082,385 120,575,000

1 100 1

43,173,500 36,082,385 120,575,000

1 100 1

43,173,500 36,082,385 120,575,000

1 100 1

43,173,500 36,082,385 120,575,000

bulan

12

50,590,000

12

50,000,000

12

50,000,000

12

50,000,000

12

50,590,000

bulan

12

237,375,000

12

200,000,000

12

200,000,000

12

200,000,000

12

237,375,000

paket

1

5,500,000

1

5,500,000

1

5,500,000

1

5,500,000

1

5,500,000

292,890,000

239,971,200

167,240,000

193,600,000

222,400,000

Belanja Perawatan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

unit

74

84,200,000

74

84,200,000

Pengadaan Sarana Belanja Pengadaan Sound system ( mic wireless ) dan Prasarana Gedung Kantor

unit

2

6,000,000

2

6,000,000

Unit buah buah

1 2 5

15,000,000 1,200,000 2,750,000

2 5

1,200,000 2,750,000

2 5

Unit

7

31,500,000

7

31,500,000

7

7

Unit

1

5,000,000

1

5,000,000

1

1

5,000,000

1

unit

8

6,400,000

8

6,400,000

8

8

6,400,000

8

unit

8

8,000,000

8

8,000,000

8

8

1,200,000 2,750,000

84,200,000

74

2

6,000,000

2

2 5

84,200,000

2 5 7

8

31,500,000

8,000,000

1

1,300,000

1

1,300,000

1

50

23,750,000

35

16,000,000

50

buah

4

4,140,000

3

3,971,200

4

paket

1

30,000,000

unit

4

6,700,000

4

6,700,000

4

6,700,000

4

4

6,700,000

unit

123

66,950,000

123

66,950,000

123

66,950,000

123

66,950,000

123

66,950,000

Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu

stel

159

27,825,000

159

27,825,000

159

27,825,000

159

27,825,000

159

27,825,000

Belanja pakaian Olah raga

stel

159

27,825,000

159

27,825,000

159

27,825,000

159

27,825,000

159

27,825,000

Belanja Perawatan Non Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda Kendaraan ng/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

1,300,000

74

Unit

Belanja Rak arsip

Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

84,200,000

Buah

Belanja Pengadaan Proyektor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

74

4,140,000


38,400,000 1,800,000 58,296,000 4,800,000

paket

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD


Belanja Genset Belanja Trolly Belanja Pengadaan Kipas Angin Belanja Pengadaan Komputer/PC Belanja Pengadaan Komputer Note Book Belanja Pengadaan Printer Belanja Pengadaan Monitor/Display Belanja Kelengkapan Komputer Belanja Pengadaan Kursi Kerja Belanja Kursi Hidrolis

1 02 03

bulan bulan bulan exp

Tahun 1

1

1,300,000

1

1,300,000

50

23,750,000

50

23,750,000

4

4

-


Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE 1 02 07

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Program ( Outcome Tahun Awal Target ) & Indikator Kinerja Perencanaan

Rp

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

Program Perencanaan Strategisdan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

Belanja Lembur Penyusunan Rencana Strategis SKPD 10,000,000 Belanja ATK Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan Minuman Rapat Belanja Lembur Penyusunan Rencana Kerja SKPD 10,000,000 Belanja ATK Belanja Penggandaan

Tahun 2 Rp

Target

40,000,000


40,000,000

40,000,000

Tahun 5 Rp

Target

40,000,000


40,000,000

paket

1

5,830,000

1

5,830,000

1

5,830,000

1

5,830,000

1

5,830,000

paket buku paket

1 20 1

860,000 1,935,000 625,000

1 20 1

860,000 1,935,000 625,000

1 20 1

860,000 1,935,000 625,000

1 20 1

860,000 1,935,000 625,000

1 20 1

860,000 1,935,000 625,000

org

25

750,000

25

750,000

25

750,000

25

750,000

25

750,000

paket

1

6,390,000

1

6,390,000

1

6,390,000

1

6,390,000

1

6,390,000

paket paket

1 1

1,135,000 1,125,000

1 1

1,135,000 1,125,000

1 1

1,135,000 1,125,000

1 1

1,135,000 1,125,000

1 1

1,135,000 1,125,000

kl

1

600,000

1

600,000

1

600,000

1

600,000

1

600,000

Belanja Sewa Ruang Pertemuan Belanja Makanan Minuman Rapat Belanja Lembur

org

25

750,000

25

750,000

25

750,000

25

750,000

25

750,000

paket

1

6,795,000

1

6,795,000

1

6,795,000

1

6,795,000

1

6,795,000

Belanja Penggandaan

paket paket

1 1

1,301,500 1,153,500

1 1

1,301,500 1,153,500

1 1

1,301,500 1,153,500

1 1

1,301,500 1,153,500

1 1

1,301,500 1,153,500

Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD 10,000,000 Belanja ATK

Belanja Makanan Minuman Rapat

org

25

750,000

25

750,000

25

750,000

25

750,000

25

750,000

paket

1

9,390,000

1

9,390,000

1

9,390,000

1

9,390,000

1

9,390,000

paket

1

610,000

1

610,000

1

610,000

1

610,000

1

610,000

75,98%

77

0%

14

35

60

76

100

Persentase Cakupan Rawat Jalan

76,09%

50

60

70

80

90

Persentase Cakupan Rawat Inap

1,99%

3

6

9

12

15

Terlaksananya akreditasi puskesmas

Puskesmas

5

399,495,000

12

230,000,000

19

230,000,000

26

175,000,000

34

200,000,000

499,495,000 Terlaksananya penyusunan dokumen UPL-UKL Puskesmas

Puskesmas

2

100,000,000

6

75,000,000

9

75,000,000

12

75,000,000

17

150,000,000

Tersusunnya rencana detail bangunan fisik puskesmas

Puskesmas

5

12

119,000,000

19

170,000,000

26

342,000,000

34

400,000,000

34 Puskesmas

34

34

75,000,000

34

75,000,000

34

75,000,000

34

75,000,000

Belanja Lembur Penyusunan Laporan Keuangan

10,000,000 1 02 23

Tahun 1

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Belanja Penggandaan

Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

Persentase Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

Akreditasi Puskesmas

Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

499,495,000

78

499,000,000

79

550,000,000

80

667,000,000

80


-

825,000,000

Bidang Bina Keseharan Seksi Pelayanan Kesehatan Bidang Bina Keseharan Seksi Pelayanan Kesehatan Bidang Bina Keseharan Seksi Pelayanan Kesehatan Bidang Bina Keseharan Seksi Pelayanan Kesehatan

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE 1 02 23

Program

Kegiatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan

1 02 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

2655 Pengadaan Sarana

1 02 43

Tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja

1 Buku

2

Tersusunnya Dokumen Hasil Kinerja Terupdatenya Program SIMPUS Puskesmas

200 Buku

150

63,883,850

200

60,000,000

50,000,000

200

60,000,000

250

85,000,000

34 Puskesmas

34

55,000,000

34

10,000,000

34

10,000,000

34

10,000,000

34

10,000,000

0%

14

6,029,987,900

35

1,100,000,000

60

700,000,000

76

800,000,000

100

1,750,000,000

1

635,962,900

6

300,000,000

6

4

200,000,000

6

500,000,000

Persentase puskesmas memenuhi standar

6,029,987,900 Peningkatan

(6,250,000)

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Jawab 118,883,850 70,000,000 60,000,000 70,000,000 95,000,000 Meningkatnya 34 Puskesmas 34 34 34 34 34 Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data

Terlaksananya Pengadaan Alkes Rawat Inap Plandaan

Paket

1

1

150

1

1

Sekretariat Sub Bag P3

Terlaksananya Pengadaan Alkes Puskesmas

4 pusk

6

dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas

TerLaksananya Rehab Puskesmas

5 Pusk

25

2,655,000,000

2

500,000,000

2

400,000,000

3

300,000,000

3

500,000,000

Rehabilitasi Puskesmas Pembantu

Terlaksananya Rehab Puskesmas Pembantu

3 Pustu

15

2,601,475,000

5

300,000,000

5

300,000,000

5

300,000,000

13

750,000,000

Peningkatan Stratifikasi Puskesmas

Terbentuknya Tim Gadar Level I Puskesmas 1 paket

1

137,550,000

341,617,500

Program Peningkatan Aparatur Kesehatan

Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/AC LS

18 org

24

Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/AC LS Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

18 org

24

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan Terlaksananya 341,617,500 Pemilihan Nakes Teladan Terlaksananya (56,382,500) Bimtek Pemegang Program Puskesmas

4 Org

34

327,000,000

44

352,000,000

54

329,000,000

64

44

64

84

106

18

34

50

64

482,500,000

Sekretariat Sub Bag P3 Sekretariat Sub Bag P3

Bidang PSDK Seksi Sarana Tenaga dan Kesehatan Sekretariat Sub Bag Umum Sekretariat Sub Bag Umum Bidang PSDK Seksi Sarana Tenaga dan Kesehatan Bidang PSDK Seksi Sarana Tenaga dan Kesehatan

300 org

300

49,400,000

300

50,000,000

300

50,000,000

300

36,000,000

300

38,000,000

Bidang PSDK Seksi Sarana Tenaga dan Kesehatan

24 org

4

7,000,000

4

10,000,000

4

10,000,000

4

15,000,000

4

17,500,000

Program

9

178,000,000

9

70,000,000

9

75,000,000

9

75,000,000

9

150,000,000

Bidang PSDK Seksi Sarana Tenaga dan Masing Masing Bidang

Lokasi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Pada Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Program ( Outcome Tahun Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja Penanggung Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp ) & Indikator Kinerja Perencanaan Jawab Terlaksananya 18 Org 6 10,835,000 10 30,000,000 10 30,000,000 10 40,000,000 10 75,000,000 Bimtek kegawatdaruratan : 73 PPGD/GELS/ATLS/A CLS/PONED bagi Dokter Terlaksananya 11 Org 3 4 12,000,000 5 15,000,000 5 15,000,000 5 15,000,000 Bimtek keahlian PONED bagi Bidan Terlaksananya 18 org 6 40,000,000 20 40,000,000 20 40,000,000 20 50,000,000 22 55,000,000 Bimtek kegawatdaruratan : PPGD/GELS/ATLS/A CLS/bagi Perawat Bimtek kesehatan Petugas 34 56,382,500 34 45,000,000 34 60,000,000 34 30,000,000 34 60,000,000 jiwa bagi pengelola program Jiwa Bimtek kesehatan kerja bagi pengelola program Kesehatan Kerja Terlaksananya Bimtek pengelolaan keuangan ( bendahara pengeluaran, penerimaan dinas dan Puskesmas )

Petugas

34

4 org

77,483,909,055

34

30,000,000

34

30,000,000

34

20,000,000

34

30,000,000

14

40,000,000

16

42,000,000

16

48,000,000

14

42,000,000

74,660,321,835

76,611,929,965

79,686,641,790

83,652,576,707

Lokasi

2015 TENTANG

Recommend Documents