PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SEMPOR KEPALA DESA KALIBEJI Jl.Raya Kalibeji No -Telp ( 0287 ) 472649 Kode Pos 54471 KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/01/I/KEP/2015 TENTANG : LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014 KEPALA DESA KALIBEJI Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kalibeji , Kecamatan Sempor , Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor Kebumen Nomor 2);
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22). MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kalibeji , Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUdibuat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kalibeji pada tanggal : Januari 2015 KEPALA DESA KALIBEJI
WALUYO TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth. : 1. Camat Sempor 2. Ketua BPD Desa Kalibeji . ________________________________________
LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBEJI NOMOR : 141 /01/I/KEP/2015 TANGGAL : Januari 2015
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 BAB
I
PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
BAB
II
BAB
III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Misi dan Visi B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa ( RPJMDes ) C. Prioritas Desa KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 2. Target dan realisasi Pendapatan 3. Permasalahan dan penyelesaian B.
BAB
IV.
PENGELOLAAN BELANJA DESA 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa 2. Target dan realisasi Belanja 3. Permasalahan dan penyelesaian
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN ASAL USUL DESA 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian B.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian
B AB
V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukumes 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Satuan Kerja Perangkat Desa 4. Kegiatan yang diterima 5. Sumber dan Jumlah anggaran 6. Permasalahan da n Penyelesaian
BAB
VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian B.
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian C.
BATAS DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian
D.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 2. Status Bencana 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antsipasi Desa 5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
E.
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan yang terjadi 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa 3. Data Peran gkat Desa 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. Penanggulangan dan Kendalanya 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Kalibeji,
Januari 2015
Kepala Desa Kalibeji
WALUYO
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 BAB
I
PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi
BAB
II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Misi dan Visi B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa C. Prioritas Desa
BAB
III
KEWENANGAN DESA A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Tingkat Pencapaian 3. Satuan Pelaksananaan Kegiatan Desa 4. Data Perangkat Desa 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan 7. Sarana dan Prasarana 8. Permasalahan dan Penyelesaian B.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Tingkat Pencapaian 3. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 6. Permasalahan dan Penyelesaian
B AB
IV
TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Pelaksanaan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 7. Sarana dan Prasarana 8. Permasalahan dan Penyelesaian
BAB
V
URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Desa yang diajak kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 6. Data Perangkat Desa 7. Sum ber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil Kerjasama 10. Permasalahan dan Penyelesaian B.
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Mitra yang diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bidang Kerjasama Nama Kegiatan Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Sumber dan Jumlah Anggaran Jangka Waktu Kerjasama Hasil Kerjasama Permasalahan dan Penyelesaian
C.
BATAS DESA 1. Sengketa Batas Desa 2. Penyelesaian yang dilakukan 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa 4. Data Perangkat Desa
D.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 2. Status Bencana 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antsipasi Desa 5. Satuan pelaksana Kegiatan 6. Kelembagaan yang dibentuk 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
E.
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan yang terjadi 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 3. Penanggulangan dan Kendalanya 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Kalibeji, Januari 2015 Kepala Desa Kalibeji
WALUYO
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA
: KALIBEJI
KECAMATAN
: SEMPOR
TAHUN
: 2014
I.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa A. Urusan hak asal usul desa (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan hak asal usul desa) B. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke Desa) C. Tugas Pembantuan (Ringkasan dari Penyelenggaraan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintahan diatasnya) D. Urusan Pemerintahan Lainnya ( Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada )
II.
Ringkasan APBDes A. Pendapatan Desa 1. PAD
Rp
96.005.000
2. Bagi hasil Pajak
Rp.
8.940.274
3. Bagian dari Retribusi
Rp
4. ADD
373.631 Rp.
5. Bantuan Keuangan PemProv, Kab
Rp
6. Hibah
Rp.
7. Sumbangan Pihak Ketiga
139.370.000 Rp.
8. Lain-lain pendapatan Desa yang sah
Rp.
9. Pinjaman ke pihak ketiga
Rp.
10. Jumlah
68.458.810
28.000.000
16.908.000 Rp. 354.027.505
B. Belanja 1. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai
Rp.
20.026.000
b. Belanja Barang/jasa
Rp
48.866.500
c. Belanja Modal
Rp.
100.601.000
Jumlah
Rp. 169.493.500
2. Belanja Tidak Langsung. a. Belanja Pegawai
Rp.
b. Belanja Subsidi
Rp.
-
c. Belanja Hibah
Rp.
-
d. Belanja Bantuan Sosial
144.202.000
Rp.
1.000.000
e. Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
5.850.000
f. Belanja Tak terduga
Rp
-
Jumlah
Rp. 151.052.000
Total Belanja
Rp. 320.545.500
C. Pembiayaan 1. Penerimaan Pembiayaan a. Sisa anggaran Tahun sebelumnya
Rp.
b. Hasil Penj. aset yang dipisahkan
Rp.
Jumlah
- 33.481.170 Rp. - 33.481.170
2. Pengeluaran pembiayaan. a. Dana Cadangan
Rp.
-
b. Penyerahan Modal Desa
Rp.
-
c. Pembayaran Utang
Rp.
Jumlah Sisa lebih pembiayaan
33.482.005
Rp.
-
Rp
835
Kalibeji,
Januari 2015
Kepala Desa Kalibeji
WALUYO
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/01/I/KEP/2015 TENTANG : EVALUASILAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBEJI Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu melaksanakan Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sempor, Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).
Menetapkan KESATU
MEMUTUSKAN : : : Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kalibeji Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.
KEDUA
: Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.
KETIGA
: Hasil Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT
Ditetapkan di Kalibeji pada tanggal : Januari 2015 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBEJI
SUGIYANA, M.Pd TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Kebumen; 2. Camat Sempor
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
KEPADA
BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMERINTAH DESA KALIBEJI KECAMATANSEMPOR KABUPATEN KEBUMEM
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi
…………………………………………………………. .........................................................................................
BAB
I
PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
BAB
II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Misi dan Visi B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMD) C. Prioritas Desa
BAB
III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
BAB
IV.
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN ASAL USUL DESA B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
B AB
V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
BAB
VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA C. BATAS DESA D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
BAB
VII
PENUTUP.
I ii
BAB I PENDAHULUAN A.
DASAR HUKUM. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2014 disusun dengan berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesis Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 4737); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22): 18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008, Nomor 31); 19. Peraturan Desa Nomor : 5 tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014 20. Peraturan Desa Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. B.
GAMBARAN UMUM DESA. 1. Kondisi Geografis. Secara geografis Desa. Kalibeji Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi : 1. Iklim :
Curah hujan Jumlah bulan hujan Suhu rata-rata harian Tinggi tempat Bentang Wilayah
: 22 Mm. :7 Bulan . : 29 C. : 21 mdl. : Datar/berbukit/lereng gunung.
2. Tipologi : Desa kepulauan. Desa pantai/pesisir Desa Sekitar hutan. Desa terisolir. Desa perbatasan dengan Kabupaten lain.
3. Orbitasi : Berada di Ibu Kota Kecamatan. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan. Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan. Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten . Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten. Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten 4. Batas Desa : Sebelah Utara Sebelah Timur
: Desa Tunjungseto : Desa Jatinegara
tidak tidak tidak tidak tidak tidak. 1 Km. 0,25 jam. 27 Km. 1 jam Mikrobus
Sebelah Selatan : Desa Sidoharum Sebelah Barat : Desa Sukamulya , Kecamatan Rowokele 5. Luas wilayah : Luas wilayah desa Kalibeji adalah : 248,9 ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi : 1. Tanah Sawah, 2. Tanah kering, 3. Tanah Perkebunan. 2. Gambaran Umum Demografis. Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut : A.
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM): 1.
UMUR. NO 1 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.
KELOMPOK UMUR 2
JUMLAH/ORANG 3 498 Orang 469 Orang 327 Orang 527 Orang 576 Orang 463 Orang 444 Orang 436 Orang 354 Orang 366 Orang 236 Orang 260 Orang 393 Orang
0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 - 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – +
JUMLAH : 1. Jumlah Jiwa 2. Jumlah Laki-laki 3. Jumlah Perempuan 4. Jumlah Kepala Keluarga
5.349 2.798 2.551 1.475
orang. orang. orang. orang.
3.
MUTASI PENDUDUK : Datang 42 orang. Pindah 72 orang. Lahir 33 orang. Meninggal 29 orang.
4.
PENDIDIKAN: Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2014 yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut : Pendidikan Terakhir : 1. Tamat SD/sederajat = 2325 orang. 2. SLTP = 980 orang. 3. SLTA = 801 orang 4. D1 = 8 orang
5. S1
5.
=
28
orang
PENYEBARAN PENDUDUK: Penyebaran penduduk desa Kalibeji tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel:
JUMLAH PENDUDUK DUSUN
LAKI-LAKI
1 1 2 3 4 5 6 Jumlah
PEREMPUAN
2 592 502 471 366 453 414 2798
3 476 444 440 367 457 367 2.551
JUMLAH KK 4 276 288 228 206 263 214 1.475
3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Desa. 1). Pertanian Komoditi sektor pertanian yang berupa Tanaman padi , kedele/kacang hijau dan sebagainya, dan ini merupakan usaha produktip masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat desa pada umumnya. .Dengan dua kali panen setiap tahun untuk tanaman padi dan sekali untuk tanaman kedele / kacang hijau setidak-tidaknya sebagai sumber kehidupan warga kami . 2). Peternakan. Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Ayam, Bebek, Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi tambahan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan desa maupun pemiliknya, secara terperinci dapat kami sampaikan sebagai berikut : Jenis Ternak Sapi Ayam Petelur Ayam Pedaging Ayam Kampung Itik Kambing
Jumlah/ekor 25 ekor 2.700. 660 270
Perkemba ngan/Th 1 ekor -
Produksi/bln Rp.200.000/ekor -
3). Perikanan. Pemilik
Produk budidaya
Jenis ikan
Produksi / bln/tahun (Rp) Modal awal Nilai Jual
---------------------------------- n i h i l -----------------------------------------------------
4). Industri. Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan , hal ini didukung
kebutuhan pasar cukup menjajikan, sebagai gambaran pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin sbb : Biaya Jenis Industri RT Industri Pakaian Industri Pertukangan Industri Pangan dsb
Total Nilai produksi (Rp) -
Bahan Baku (Rp)
Bahan penolong (Rp)
Keterangan
b. Pertumbuhan Ekonomi. Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian , disamping sektor – sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan kurang /dominan , sangat memungkinkan berkembang apabila adanya pemerhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Visi dan Misi. Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lima tahunan ) tahun 2011 sd 2015 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik Fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa ) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif. 1. Visi : ” MEWUJUDKAN DESA PERTANIAN YANG MAKMUR DAN AMAN ” 2. Misi : Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari Visi, dituangkan didalam Misi Desa sebagai berikut : a. Misi Pertama. ” Terwujudnya pola tanam yang pasti ” b. Misi Kedua. ” Terwujudnya kelompok tani yang mandiri ” c. Misi Ketiga. ” Terwujudnya kesejahteraan petani ” d. Misi Keempat. ” Terwujudnya keamanan dan ketentraman desa yang kondusif ”
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa ( RPJMDes ). 1. Strategi. a. Aparatur Pemerintah Desa. 1. Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang Administrasi ditempuh melalui Peningkatan SDM Perangkat Desa. 2. Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa, dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa. 3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat ditempuh melalui Peningkatan Disiplin jam kerja. b. Pertanian, Peternakan, Perikanan. 1. Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian meningkat melalui penyuluhan . 2. Peningkatan produksi petani dengan pemakaian pupuk berimbang . 3. Peningkatan kualitas ternak sapi ditempuh melalui pembibitan ternak unggul. c. Kesehatan. 1. Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui posyandu. 2. Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pendirian Posyandu lansia. 3. Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan Pemberian Manakan Tambahan.
2. Arah Kebijakan. Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan : a. Aparatur Pemerintah Desa. 1. Menganggarkan dana Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa. 2. Peningkatan kedisiplinan dtempuh dengan Pengawasan melekat dan pelaksanaan meeting bagi Perangkat Desa. 3. Peningkatan disiplin masuk kerja dan pemberlakuan absensi bagi kehadiran Perangkat Desa. b. Pertanian, Peternakan, Perikanan. 1. Pengalokasian anggaran untuk pengadaan pupuk 2. Pemberian modal kepada petani ternak 3. Pengajuan usulan untuk peningkatan sarana irigasi. 3. Prioritas Desa. Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pemeritahan Desa ( RKP Desa ) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lima tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2014 berupa kegiatan- kegiatan yang tertuang didalam APBDesa tahun anggaran 2014
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara Ekonomis, Efisien dan efektip, dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatip serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 yang terakumulasikan didalam APBDes selama 1 (satu) Tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya, adapun struktur APBDes terdiri Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Untuk Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan telah dibentuk Tim Pengelola Keuangan Desa dengan Keputusan Kepala Desa Nomor. 01/I/Kep/2014 tentang Tim Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran 2014. 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan didalam APBDes tahun anggaran 2014 dilakukan secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain : a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa meningkat , b. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah. (Bantuan Pihak ketiga, dll). c. Memotivasi masyarakat arti pentingya pendapatan asli desa sebagai aset berharga mendukung kegiatan pembangunan desa (misal: Pungutan Biaya Pengurusan Administrasi Desa, KTP, Surat keterangan dsb). 2. Target dan Realisasi Pendapatan. Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi pendapatan desa dilihat dari rencana dan realisasi sebagai berikut : Pendapatan Desa: RENCANA DAN REALISASI (Rp). Pendapatan
RENCANA /TARGET Rp 79.097.000
PAD Bagi hasil Rp 8.940.274 Pajak Bagi dari Rp 373.631 Retribusi ADD
MELEBIHI TARGET
Rp 78.997.000
Rp 8.840.274
RpRp-
Rp
373.631
SESUAI TARGET Rp -
TDK TERCAPAI
Rp 8.840.274
Rp -300.000 Rp-
Rp-
Rp
373.631
Rp-
Rp81.338.600
Rp-
Rp81.338.600
Rp-
Rp 139.370.000
Rp-..
Rp 139.370.000
Rp-.
Rp-
Rp-
Rp-
Rp 28.000.000 Rp 16.908.000
Rp 27.900.000 Rp 18.136.000
Rp
Rp-
Rp. Rp- 100.000
Rp 1.228.000
Rp-
Rp-
Rp -
Rp -
Rp81.338.600
Rp Bantuan 139.370.000 Keuangan PemProv,Kab Hibah Rp-
Sumbangan Pihak Ketiga Lain-lain pendptn desa yg sah Pinjam ke pihak ketiga
REALISASI
-
-
Dengan data sebagaimana tersebut pada tabel diatas, maka Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2014 semua tercapai sesuai dengan target sehingga yang direncanakan akan pinjam ke pihak ketiga akhirnya tidak jadi pinjam karena sudah bisa mencukupi pembelanjaan baik belanja langsung maupun tidak langsung .
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA. Pengelolaan Belanja Desa selama satu tahun anggaran yang diperhitungkan dengan pendapatan desa dengan realisasi pengeluaran sbb : Belanja Desa: RENCANA DAN REALISASI (Rp).
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang/jasa
RENCANA /TARGET
REALISASI
Rp 20.026.000
Rp 20.026.000
Rp-
Rp 48.866.500
Rp 42.350.569
Rp100.601.00
Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja tak terduga Dsb
SESUAI TARGET
TDK TERCAPAI
Rp-
Rp -
Rp 20.026.000 Rp.-
Rp -8.996.000
Rp
Rp-
Rp 169.493.500
Rp 109.597.000 Rp 171.973.569
Rp -2.480.069
Rp-
Rp
Rp 151.052.000
Rp 146.819.000
Rp
Rp-
Rp 4.233.000
Rp 144.202.000 Rp -
Rp 139.752.000 Rp
Rp
Rp-
Rp -4.450.000
Rp-
Rp-
Rp-
Rp -
Rp -
Rp -
Rp-
Rp -
Rp 1.000.000
Rp 1.625.000
Rp -625.000
Rp-
Rp
Rp 5.850.000
Rp 5.442.000
Rp
Rp-
Rp- 408.000
Rp -
Rp
Rp-
Rp-
Rp -
Belanja Modal 0 Jumlah
MELEBIHI TARGET
-
Rp 6.515.931
Data sesuai penggunaan anggaran APBDes tahun 2014 4. Permasalahan dan penyelesaian. Realisasi pembelajaan selama tahun anggaran 2014 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam APBDes, namun demikian banyak kendala yang muncul sbb : d. Permasalahan : Kesulitan proses pembukuan. Rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan desa. Harga dilapangan seringkali melebihi pagu anggaran. Kurang intensipnya pelaksanaan administrasi. Kurangnya bantuan dana dari Pemerintah .
e. Solusi/penyelesaian: Peningkatan SDM Pengelola kegiatan. Pendampingan lebih intensip. Pmbinaan secara reguler dari Kecamatan, Kabupaten. Penggunaan dana sesuai kebutuhan dan skala prioritas.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
A. URUSAN ASAL USUL DESA. 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintaha Desa, telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa. Kalibeji Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen a. Data Personil Perangkat : 1. Kepala Desa : Waluyo 2. Pj.Sekretaris Desa. : Sunaryo 3. Kepala Urusan : Kaur Umum : Juli Suprapto Kaur Pemerintahan : Karsono Kaur Kesra : Buang tasyono Kaur Pembangunan : Paidi Kaur keuangan :4. Pembantu Kaur : Pembantu Kaur Kesra : Kasut Sugiono Pembantu Kaur Keuangan : Lisa Sugiartiningsih 5. Kepala Dusun : Kepala Dusun 1 : Admin Kepala Dusun 2 : Kepala Dusun 3 : Sarwono Kepala Dusun 4 : Teguh Yuli Praptono Kepala Dusun 5 : Sugeng Udiyono Kepala Dusun 6 : Sunaryo 6. Petugas Teknis Lapangan: 3. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Perda Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 dan lainnya yang terkait. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas semua perangkat desa yang ada melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya termasuk pengelolaan administrasi desa, sebagai berikut : Jabatan
Pengelolaan Adm Desa
Kepala Desa Sekdes
Keputusan Pem.Desa
Kaur Umum
Administerasi Umum
Kaur pemerintahan Kaur Kesra
Kependudukan NTCR,Lahir,Mati
Jenis Buku Adm Peraturan Desa Dan Keputusan Kepala Desa Agenda Surat masuk/Keluar, Register,Ekspedisi Induk Penduduk Wesel dan paket , NTCR
Keterangan Model A1,A2.2,A2.3 Model A2,A3.1/2
Model B1,B2, Model D
Jabatan
Pengelolaan Adm Desa
Kaur Pembangunan
Kegt.Pembangunan
Kaur Keuangan Pembantu Kaur Kesra Pembantu Kaur Keu Kepala Dusun 1 Kepala Dusun 2 Kepala Dusun 3 Kepala Dusun 4 Kepala Dusun 5 Kepala Dusun 6
Adm Keuangan Adm NTCR Adm Keuangan PBB PBB PBB PBB PBB PBB
Jenis Buku Adm Profil Desa, Kader pembang Kas Umum,Kas Pembantu Wesel dan paket , NTCR Kas Umum,Kas Pembantu PBB PBB PBB PBB PBB PBB
Keterangan Model F3 Model C1,2,3 Model D Model C1,2,3
3. PELAYANAN PRIMA Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata didesa. Pelayanan Prima mengandung pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti. Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain : 1.
Berorientasi kepuasan pelanggan.
2.
Perbaikan yang berkesinambungan.
3.
Manajemen berdasarkan fakta.
4.
Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh.
5.
Mengembangkan potensi daya pikir manusia.
6.
Budidaya organisasi adalah moral tinggi.
Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap mental dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa. Mendasari ketentuan dan prinsip-prinsip dasar pelayanan, untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain : 1. Pembagian tugas masing-masing Kaur. 2. Sistem Buka Kantor tepat waktu. 3. Pelayanan cepat. 4. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat 5. Pembelajaran kepada para kaur agar bias mengisi setaip blanko yang dibutuhkan warga.
1. PRODUK-PRODUK HUKUM DESA; Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan telah diterbitkan beberapa Produk Hukum Desa yaitu : 1. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa. 2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang APBDesa Tahun 2014. 3. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penghitungan APBDesa Tahun 2013 4. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lelang/sewa garapan tanah Kas Desa . 5. Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan ABDes tahun 2014. 6. Keputusan Kepala Desa Nomor 01/I/Kep/2014 tentang Tim Pengelola Keuangan Desa 7. Keputusan Kepala Desa Nomor 05/V/Kep/2012 tentang Tim Penilai dan Evaluasi RPJMDesa 8. Keputusan Kepala Desa Nomer
02/I/2014 Tentang Penetapan Kepala Keluarga
penerima Bantuan P2MKM. 9. Keputusan Kepala Desa Nomer 03/III/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Profil Desa 10. Keputusan Kepala Desa Nomer 04/IX/2014 Tentang Penetapan Pengurus Rt.01 dan RT.04 RW 06 Desa Kalibeji Kec Sempor. 11. Keputusan Kepala Desa Nomer 05/10/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak 12. Keputusan Kepala Desa Nomer 06/10/2014 Tentang Penunjukan Delegasi peserta Musrenbangcam 13. Keputusan Kepala Desa Nomer 07/X/2014 Tentang Pembentukan Forum Warga Peduli Aids
2. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN. Untuk mengurangi terjadinya kebuntuan informasi dan komunikasi baik informasi dari atas, dan desa yang meliputi berbagai bidang antara lain Pemerintahan, Kemasyarakatan maupun pembangunan. Adapun jenis koordinasi yang telah dilaksanakan tahun 2014 sbb : 1. Koordinasi tentang Pengelolaan ADD tahun 2014. 2. Penataan Kelembagaan. 3. Pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan. 3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN: Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa tugas Perangkat Desa
kepada proses
pelayanan kepada masyarakat disamping administrasi desa, yang tentunya akan selalu muncul berbagai permasalahan-permasalahan antara lain: a. Permasalahan : 1. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kadangkala tidak melalui RT/RW. 2.
Kapasitas Perangkat Desa masih memerlukan pembinaan.
3.
Kedisiplinan kurang.
4.
Kinerja kurang
b. Penyelesaian : 1. Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa. 2. Penyiapan administrasi secara lengkap. 3. Pemantauan dari Tim Pembina Kecamatan/Kabupaten. B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN. 1.
Urusan bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten telah diserahkan kepada Desa, meliputi berbagai bidang-bidang dan telah ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2004, tentang Kewenangan Desa meliputi : a.
Bidang pertanian dan ketahanan pangan;
b. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; c.
Bidang Pertanahan;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e.
Bidang Arsip dan Perpustakaan.
f.
Perpajakan .
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA. Tugas pembantuan yang diterima dalam tahun anggaran 2014 dari berbagai Dinas/Instansi, telah dikelola sesuai ketentuan dan/atau petunjuk pelaksanaan dinas pemberi antara lain :
*
PENANGANAN PBB: Baku PBB Rp. 35.859.446. Setor Rp .35.859.446. Sisa Rp. 0 Keterangan
: Lunas
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA. A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Kebijakan : Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Desa a. Kegiatan : Mekanisme Perencanaan pembangunan dalam bentuk kegiatan b. Realisasi Pelaksanaan : Pelatihan Kerajinan Bambu Pelatihan Membatik Pelatihan Sovenir c. Permasalahan yang terjadi : d. Penyelesaian Penggalian swadaya masyarakat sekitar 2. Kebijakan : Peningkatan Komoditi Pertanian. a. Kegiatan : b. Realisasi Pelaksanaan : c. Permasalahan yang terjadi : d. Penyelesaian : B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA. 1. Kebijakan dan kegiatan. a. .
C. BATAS DESA. 1. Kebijakan dan kegiatan. e. Kebijakan Penetapan Batas Desa. f. Permasalahan dan Penyelesaian: Permasalahan : Tidak ada masalah yang sangat berarti Penyelesaian: -
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA. 1. Bencana yang terjadi. -Tebing yang terletak di Rt 02 RW 03 Desa Kalibeji Kecamatan Sempor longsor. 2. Sumber Dana : Swadaya Masyarakat 3. Antisipasi Desa menghadapi terjadinya bencana:
-Melaporkan Bencana tersebut dan minta bantuan kepada Dinas terkait - Sudah Terealisasi E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 1. Gangguan Keamanan yang telah terjadi didesa antara lain : Pencurian . 2. Satuan Pelaksana kegiatan yang menangani di Desa : Pemerintahan desa, Hansip, Tokoh Masyarakat dan Kepolisian namun belum membuahkan hasil. 3. Sumber Anggaran :4. Jumlah Anggaran :-
BAB VII PENUTUP
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kepala Desa tahun 2014, selanjutnya untuk menjadikan periksa dan terimakasih serta sangat mengharap saran , kritik dan masukan demi terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang baik dan semoga kami dalam melaksanakan tugas dinas ini selalu mendapat lingdungan dari Tuhan Yang Maha Esa . Amiin.
Kalibeji, Januari 2015 Kepala Desa Kalibeji
WALUYO
Kata Pengantar Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang disebutkan dalam : Ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewjiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta meninformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Ayat (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Ayat (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam musyawarah BPD. Ayat (4) Penyampaian informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masya rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa mencakup : a. b. c.
Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.
Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2014 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentangLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran , untuk selanjutkan sebagai bahan kajian Kinerja selama 1 (satu) tahun, oleh Badan Permusyawaratan Desa. Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaranini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Badan Permusyawaratan Desa demi kelangsungan kemajuan desa. Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.
Kalibeji,
Januari 2015
Kepala Desa Kalibeji
WALUYO
DAFTAR PERSONALISASI PERANGKAT DESA KALIBEJI
No
Nama
Jabatan
Tempat Tanggal/ lahir
Pendidikan
No.SK
TMT
Pejabat yang mengankat
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
WALUYO
Kepala Desa
Kebumen 23-01-75
SLTA
141/1227/KEP / 2013
8/7/2013
Bupati
-
02
KARSONO
K. Peme rintahan
Kebumen 11-11-75
SLTA
31/12/01
Kepala Desa
-
03
LISA SUGIARTINIGSIH
K. Keuangan
Kebumen 20-3-85
SLTA
141/10/KEP/ 2008
31/12/08
Kepala Desa
04
PAIDI
K.Pem bangunan
Kebumen 22-09-78
SLTA
141/06/KEP/ X/2008
05
JULI SUPRAPTO
K.Umum
Kebumen 17-07-76
SLTA
141/10/KEP/ 2008
31/12/1993
Kepala Desa
06
BUANG TASYONO
K. Kesra
Kebumen 19-06-66
SLTA
141/09/XII/01
31/12/01
Kepala Desa
07
ADMIN
Kadus I
Kebumen 06-08-68
SLTA
141/09/XII/01
31/12/01
Kepala Desa
08
NISLAN
Kadus II
Kebumen 07-03-54
SD
141/1/I/SK/ 1994
28/02/94
Camat Sempor
09
SARWONO
Kadus III
Kebumen 01-10-78
SLTP
141/05/XII/02
12/12/02
Kepala Desa
10
TEGUH YULI P.
Kadus IV
Kebumen 10-07-73
SLTA
141/09/XII/01
31/12/01
Kepala Desa
11
SUGENG UDIYONO
Kadus V
Kebumen 13-02-74
SLTA
141/10/KEP/ 2008
31/12/08
Kepala Desa
12
SUNARYO
Kadus VI
Kebumen 27-05-67
SLTA
141/09/XII/01
31/12/01
Kepala Desa
13
KASUT SUGIONO
Pemb.K. Kesar
Kebumen 26-08-80
SLTP
141/10/KEP/ 2008
31/12/08
Kepala Desa
141/09/XII/01
31/12/08
Kepala Desa
BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN Pada hari ini ,…………. tanggal ………….. Januari dua ribu lima belas di Bale Desa Kalibeji Kecamatan Sempor ,telah mengadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa Kalibeji dalam rangka mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalibeji Tahun Anggaran 2014 Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kalibeji di hadiri oleh : 1. Ketua dan semua anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut ,diperoleh kata sepakat tentang Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa Kalibeji Akhir tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara umum berjalan dengan baik. 2. Pemerintah Desa dalam mengaplikasikan RPJMDesa melalui RKP Desa melalui tahapan – tahapan sesuai aturan yang ada. 3. Pemerintah Desa dalam mewujudkan Pelayanan Prima agar mensosialisasikan Perdes Pungutan kepada masing - masing Lingkungan. 4. Pemerintah Desa agar lehih mengaktifkan memfungsikan peran Lembaga Desa dan FKD dengan maksimal. 5. Kedisiplinan Perangkat Desa untuk lebih di tingkatkan. Demikian berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.
Kalibeji, ……Januari 2015 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUGIYANA M.Pd.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD KALIBEJI NOMER
: 141/01/I/KEP/2015.
TANGGAL : …….JANUARI 2015
HASIL EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DESA KALIBEJI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014.
1. Pelayanan pemerintah Desa Kalibeji secara umum berjalan dengan baik. 2. Pemerintah Desa dalam mengaplikasikan dokumen RJPMDesa Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa agar memperhatikan hal hal sebagai berikut : a. Pengelolaan keuengan Desa melalui APBDesa agar tepat sasaran,efektif dan efisien. - Penentuan tempat sesuai pengajuan dari masing – masing wilayah. - Program yang belum terealisasi pada tahun 2014,agar direalisasikan pada tahun berikutnya. b. Agar dapat mewujudkan pelayanan prima dan trans paran pada masyarakat agar mengumumkan Perdes pungutan Desa / Administrasi / Pologoro kepada masyarakat melalui
pertemuan-
pertemuan rutin lembaga masyarakat/RT agar masyarakat mengetahui dan mengerti besernya pungutan yang di ambil oleh desa. c. Pemerintah Desa di mohon untuk mengaktifkan dan mengfusikan peran Lembaga Desa/FKD dengan maksimal 3. Disiplin perangkat Desa dipandang perlu di tingkat kan khususnya pada jam kerja
Kalibeji,
Januari 2015
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUGIYANA,M.Pd
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
KEPADA BUPATI KEBUMEN
PEMERINTAH DESA KALIBEJI KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
