PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE) (Studi Empiris Pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal di Kementerian Republik Indonesia )
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh: RIFKA ADELIA NIM: 1111082000010
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2015 M i
ii
iii
iv
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI 1. Nama
: Rifka Adelia
2. Tempat Tanggal Lahir
: Samarinda, 2 September 1993
3. Jenis Kelamin
: Perempuan
4. Alamat
: Jl. Lurah Disah Gang Kubur No.53, Legoso, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
5. HP
: 08569977783
6. E-mail
:
[email protected]
PENDIDIKAN 1. MI Pembangunan UIN Jakarta
Tahun 1998-2005
2. SMPN 87 Jakarta
Tahun 2005-2008
3. SMAN 6 Jakarta
Tahun 2008-2011
4. S1 Ekonomi Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah
Tahun 2011-2015
PENDIDIKAN NON FORMAL 1. Kursus Bahasa Inggris LIA, 2006-2007 2. Bimbingan Belajar BTA, Jakarta 2010-2011 PENGALAMAN ORGANISASI 1. Bendahara Ekstrakulikuler Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP Negeri 87 Jakarta (2006-2007) 2. Anggota Ekstrakulikuler Rohani Islam (ROHIS) SMP Negeri 87 Jakarta (20062008
vi
3. Bendahara Ekstrakulikuler Paduan Suara (PADUS) SMA Negeri 6 Jakarta (2009-2010) 4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJ) sebagai Anggota Divisi Hubungan Masyarakat (2011-2012) 5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM) sebagai Sekretaris Divisi Seni dan Budaya (2013-2014)
SEMINAR DAN WORKSHOP 1. Seminar Simulasi Pasar Modal: Knowing More Doing More to be Smart Investor, FEB UIN Jakarta, 2013 2. Seminar Internasional: Islamic Finance on Infrastructure Project Development, FEB UIN Jakarta, 2013 3. Seminar Nasional: Korupsi Mengorupsi Indonesia, FEB UIN Jakarta, 2014 4. Workshop Pelatihan Microsoft Excel, Lisensi UIN Jakarta, 2014 5. Seminar Indonesia Capital Market Student Studies International Conference, FE UI, 2014 KEPANITIAAN 1. Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) oleh HMJ Akuntansi, FEB UIN Jakarta sebagai anggota divisi acara, 2012 2. Togetherness in Adventure With Accounting (TRIVIA) 2012 oleh BEM Jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah, sebagai koordinator divisi acara, 2012 3. Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) oleh BEM FEB UIN Jakarta sebagai anggota divisi atribut, 2013 4. Auditing Days FEB UIN Jakarta sebagai Master of Ceremony (MC), 2013 5. Seminar Akuntansi: Liberalisasi Jasa Akuntansi dalam AEC 2015, didukung oleh IAI, FEB UIN Jakarta, 2013 Master of Ceremony (MC) 6. Accounting Fair HMJ Akuntansi sebagai Master of Ceremony (MC), 2014
vii
7. Kompetisi Debat Ekonomi oleh BEM FEB UIN Jakarta sebagai Master of Ceremony (MC), 2014 8. Kompetisi Ratoeh Jaroeh (Tari Saman) FEB UIN Jakarta sebagai Master Of Ceremony (MC), 2014
viii
THE INFLUENCE OF ROLE OF INTERNAL AUDITOR, INTERNAL CONTROL SYSTEM, AND COMPLETION OF THE AUDIT FINDINGS TO GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (EMPIRICAL STUDY ON THE GENERAL SECRETARIAT AND GENERAL INSPECTORATE AT MINISTRY OF REPUBLIC INDONESIA)
ABSTRACT
This research aimed to analyze and to examine the hyphothesis on the influence of role of internal auditor, internal control system, and completion of the audit findings to good government governance. Respondents in this research are employee who worked in the Financial Bureau of the General Secretariat and internal auditor in the General Inspectorate at Ministry of Republic Indonesia. In this research the sampling method using a convenience sampling technique. Data were collected through distribution of questionnaire on 126 respondents in Ministry of Republic Indonesia. Data were analyzed by using multiple regression analysis with SPSS 21 program. The result of this research indicates that role of internal auditor, internal control system, and completion the audit findings significantly influence to good government governance. Keyword: role of the internal auditor, internal control system, completion audit findings, good government governance
ix
PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE) (STUDI EMPIRIS PADA SEKRETARIAT JENDERAL DAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menguji hipotesis mengenai pengaruh peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Repiblik Indonesia. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 126 responden di Kementerian Republik Indonesia. Data dianalisis menggunakan metode analis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 21. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah,dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Kata kunci: peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, penyelesaian tindak lanjut temuan audit, tata kelola pemerintahan yang baik
x
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya dengan segala pengetahuan dan kekuasan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh peran Auditor Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penyelesaian Tindak Lanjut temuan Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance)” dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terimakasih atas bantuan, saran, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini kepada: 1. Papa dan Mama tercinta yang selalu memahami diri penulis serta mengajarkan kebaikan, mengingatkan untuk selalu berada di jalan Allah SWT selalu melantunkan doa yang tidak pernah putus, memberikan dukungan dan semangat motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 2. Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta selalu menghibur penulis saat berada dalam kejenuhan 3. Keluarga besar penulis terutama kakek dan (alm) nenek atas doa dan dukungan yang tidak henti-hentinya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
xi
4. Bapak Dr. Arief Mufraini Lc.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Bapak Hepi Prayudiawan, SE,. MM., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk konsultasi, memberikan pengarahan serta motivasi yang tidak henti kepada penulis untuk menyelesaikan skrispi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan selama ini. 7. Kakak Wilda Farah, SE.,M.Si., Ak., CPA., CA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran dan motivasi, memberikan pengarahan dan kata-kata yang menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta pengalaman hidup yang diberikan kepada penulis untuk menjadi bekal penulis di masa depan. Terima kasih kakak untuk ilmu yang telah diberikan. 8. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu yang menjadi bekal untuk penulis serta motivasi yang tidak henti diberikan kepada penulis dan karyawan Universitas Islam Negeri Jakarta yang memberikan bantuan kepada penulis. 9. Bapak Budi Setjen Kemenkeu, Bapak Sofandi Itjen Kemenkeu, Bapak Darmadi Setjen KKP, Ibu Pipit Itjen KKP, Bapak Ernest Setjen Kemendag, Ibu Daru dan Bapak Firman Itjen Kemendag, Bapak Wakhyudi Setjen Kemenperin, Ibu Yulia Itjen Kemenperin, Bapak Pepen Setjen Kemensos, Bapak I Wayan Itjen kemensos, Ibu Ruki dan Bapak Padmono Setjen Kemenkum dan HAM, Bapak Chandra Itjen Kemenkum dan HAM, Ibu Nensi Setjen Kemenkes, dan Ibu Hidayati Itjen Kemenkes yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyebarkan kuesioner di instansi masing-masing. 10. Seluruh responden yang terdiri dari Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan Auditor Internal di Inspektorat Jenderal pada Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
xii
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian
Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mengisi kuesioner penelitian serta memberikan saran dan kritik yang membangun mengenai penelitian ini. 11. Teman seperjuangan penulis dalam menyebarkan kuesioner penelitian yang saling menguatkan yaitu Putri Rizkia. 12. Sahabat-Sahabat penulis Yosi Maihusna, Rizka Anugrah Putri, Refna Dwiyana Dinia Amany Rahmana, dan Irfan Ardiansyah yang selalu ada dalam tawa, canda, selalu memberikan nasehat-nasehat ketika berada dalam keterpurukan, selalu sabar menghadapi penulis, saling menguatkan, terima kasih atas bantuan, dukungan serta pembelajaran yang berarti dari kalian setiap harinya serta semangat yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. 13. Teman-teman tercinta Dhea, Pipit, Lutfi, Abrar, Arief, Ody, Asyraf dan Ikhsan. Terima kasih banyak atas tawa, canda, kebahagiaan, kesabaran, dukungan yang diberikan kepada penulis serta nasehat dan kritik yang membangun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini 14. Kakak-Kakak Senior Kak Eka, Kak Mute, Kak Icun Terima kasih atas bantuan, nasehat, saran dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini. 15. Teman-teman Akuntansi A 2011 dan Akuntansi 2011 Bertemu dengan kalian adalah momen yang paling berharga, memberikan warna dalam kehidupan penulis selama ini dan dukungan yang tidak henti-hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini. 16. Keluarga Dewaruci, Doddy, Atfal, Fadhil, Jopi, Teguh, Fikri, Itta, Azza, Desi, Tiara, Sifa Rifa, dan duo bebeb “ Dhea dan Pipit”. Terima kasih atas pengalaman hidup yang diberikan kepada penulis, tawa dan canda serta pembelajaran bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya, dan dukungan yang terus mengalir kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini Selamat menempuh impian masing-masing.
xiii
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.
Jakarta, 21 April 2015
(Rifka Adelia)
xiv
DAFTAR ISI
Halaman Judul ........................................................................................... i Lembar Pengesahan Skripsi ...................................................................... ii Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif ................................................ iii Lembar Pengesahan Ujian Skripsi ............................................................ iv Lembar Pernyataan Keaslian Karya ........................................................ v Daftar Riwayat Hidup ............................................................................... vi Abstract ....................................................................................................... ix Abstrak ....................................................................................................... x Kata Pengantar .......................................................................................... xi Daftar Isi .................................................................................................... xv Daftar Tabel ............................................................................................... xvii Daftar Gambar ........................................................................................... xviii Daftar Lampiran ........................................................................................ xix BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................. 12 C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ............................................... 13 1. Tujuan Penelitian ............................................................... 13 2. Manfaat Penelitian .............................................................. 14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 16 A. Tinjauan Literatur ..................................................................... 16 1. Teori Agensi (Agency Theory) ............................................ 16 2. Teori Auditing ..................................................................... 17 3. Audit Internal ...................................................................... 20 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .............................. 28 5. Tindak Lanjut Temuan Audit .............................................. 35 6. Good Government Governance ........................................... 42 B. Hasil-Hasil Penelitian terdahulu .............................................. 51
xv
C. Kerangka Pemikiran ................................................................. 57 D. Hipotesis ................................................................................. 58 BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................ 65 A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 65 B. Metode Penentuan Sampel ....................................................... 65 C. Metode Pengumpulan Data ...................................................... 66 D. Metode Analisis Data .............................................................. 67 1. Statistik Deskriptif .............................................................. 67 2. Uji Validitas Data ............................................................... 67 3. Uji Reliabilitas .................................................................... 67 4. Uji Asumsi Klasik ............................................................... 68 5. Uji Koefisien Determinasi ................................................... 70 6. Uji Hipotesis ...................................................................... 70 E. Operasional Variabel Penelitian ............................................... 72 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................... 78 A. Gambaran Umum Objek Penelitian ......................................... 78 1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................. 78 2. Karakteristik Responden ..................................................... 81 B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ................................................. 84 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ............................................... 84 2. Hasil Uji Kualitas Data ........................................................ 86 3. Hasil Uji Asumsi Klasik....................................................... 89 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi........................................... 93 5. Hasil Uji Hipotesis ............................................................... 94 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 108 A. Kesimpulan ............................................................................. 108 B. Saran ....................................................................................... 109
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 110 DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. 115
xvi
DAFTAR TABEL
Nomor
Keterangan
Halaman
1.1
Kasus Korupsi di Kementerian atau Lembaga Negara ............ 3
1.2
Indeks Persepsi Korupsi ......................................................... 5
2.1
Hasil Penelitian Terdahulu .................................................... 52
3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian ...................................... 76
4.1
Data Distribusi Sampel Penelitian ......................................... 80
4.2
Data Sampel Penelitian ......................................................... 81
4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .................. 81
4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.................................. 82
4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ......... 83
4.6
Deskripsi Responden Berdasarkan Golongan ........................ 83
4.7
Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja ........... 84
4.8
Statistik Deskriptif ................................................................ 85
4.9
Hasil Uji Validitas Peran Auditor Internal ............................. 86
4.10
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ... 87
4.11
Hasil Uji Validitas Tindak Lanjut Temuan Audit.................... 87
4.12
Hasil Uji Validitas Good Government Governance ................ 88
4.13
Hasil Uji Reliabilitas ............................................................. 89
4.14
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test ..................................... 91
4.15
Hasil Uji Multikolonieritas .................................................... 91
4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi ............................................ 93
4.17
Hasil Uji Statistik t ................................................................ 94
4.18
Hasil Uji Statistik F ............................................................... 104
xvii
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Keterangan
Halaman
2.1
Skema Kerangka Pemikiran .................................................. 57
4.1
Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot ........................................ 90
4.2
Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram .................................. 90
4.3
Grafik Scatterplot .................................................................. 92
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Keterangan
Halaman
1
Lembar Surat Penelitian Skripsi ............................................ 115
2
Kuesioner Penelitian Skripsi ................................................. 128
3
Daftar Jawaban Responden ................................................... 137
4
Hasil Pengujian Data .............................................................. 150
xix
xix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kegagalan sistem pemerintahan yang sentralistis menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari government menjadi governance. Konsep governance melihat kegiatan, proses atau kualitas memerintah tidak dari struktur pemerintahan, tetapi berdasarkan kebijakan yang dibuat dan efektivitas penerapan kebijakan tersebut, dimana kebijakan yang dibuat tidak hanya dari satu pemimpin melainkan muncul dari proses konsultasi antara pihak yang terkena oleh kebijakan tersebut. Kinerja pemerintah dilihat dari interaksi dan relasi antara berbagai faktor dan aktor di luar birokrasi (Oyugi, 2000 dalam Susiatiningsih, 2010:4). Governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh tiga pilar yakni; negara, dunia usaha, dan masyarakat (Hasyim, 2014:27). Ketiga pilar ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain (Rasul, 2009:540). Menurut Daniri dan Prasetyantoko (2009:2), pertama, negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) menyediakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundangan dan penegakan hukum secara konsisten. Kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan good corporate governance sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Dunia usaha juga berkewajiban untuk 1
berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan sektor usahanya. Ketiga, Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha, serta pihak yang terkena dampak dari peraturan perundangan atau kebijakan, menunjukkan kepedulian dan melakukan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa governance adalah proses pengaturan negara dalam pengambilan keputusan yang tidak melibatkan satu pihak saja melainkan melibatkan elemen lainnya, yakni dunia usaha dan masyarakat yang saling berinteraksi satu dengan lainnya sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan tanggung jawab, transparan, adil dan efektif. Di Indonesia, upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance dilakukan melalui reformasi terhadap pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan paket perundang-undangan, yakni; UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Upaya ini merupakan aksi nyata dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang mengarah kepada prinsip good
governance.
(Widhianto,
2011:4
dan
Renyowijoyo,
2009:32).
Sedangkan untuk mendorong terciptanya good governance pada pelayanan publik dan menciptakan transparansi serta partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 25 2
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Widhianto, 2011:4) Namun upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan kasus korupsi di lembaga negara. Menurut Kompas (2014) terdapat sejumlah lembaga negara yang terkena kasus korupsi dalam 4 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 1.1. Tabel 1.1 Kasus Korupsi di Sejumlah Lembaga Negara No 1
Lembaga Negara
Kasus
Tersangka
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Kesehatan
Penyalahgunaan wewenang Pengadaan Alat kesehatan buffer stock tahun 2005
3
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Proyek Pengadaan alat kesehatan Tahun 2005
Menteri ESDM Jero Wacik (3/9/2014) Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (4/4/2014) Sekretaris Kemenko Kesra Sutedjo Yuwono (23/8/2011)
4
Kementerian Agama
Pengadaan barang dan jasa haji 20122013
Menteri Agama Suryadharma Ali (22/5/2014)
Pengadaan AlQur’an tahun 2011
Anggota DPR Zulkarnaen Djabar (30/5/2013)
Kasus Hambalang dan Proyek Wisma Atlet
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (18/7/2014) Angelina Sondakh (12/11/2013) M Nazaruddin (23/1/2013) Anas Urbaningrum (11/9/2014)
2
5
Kementerian Pemuda dan Olahraga
(Bersambung halaman selanjutnya)
3
Tabel 1.1 (Lanjutan) No 6
Lembaga Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kasus Kasus pengadaan simulator
7
SKK Migas
Kasus suap proyek SKK Migas
8
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kasus korupsi dana PDIP
9
Mahkamah Konstitusi
Kasus suap sengketa Pilkada Sumber: Kompas, 13 September 2014
Tersangka Mantan Kakorlantas Djoko Susilo (4/6/2014) Mantan Ketua SKK Migas Rubi Rubiandini (29/4/2014) Pejabat P2KT Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan (28/5/2013) Mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati (28/5/2013) Mantan Ketua Akil Mochtar (30/6/2014)
Berdasarkan tabel diatas, kasus korupsi yang menimpa sejumlah lembaga negara di Indonesia adalah berkaitan dengan pelayanan publik Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama ini ternyata bermuara pada praktik yang tidak sehat yakni korupsi. Sehingga untuk mewujudkan good governance bukanlah perkara yang mudah dan dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak untuk mewujudkannya. Kasus korupsi di Indonesia juga diperkuat oleh data yang berasal dari Transparency International (TI) mengenai indeks persepsi korupsi yang mengukur tingkat korupsi di suatu negara. Berikut indeks persepsi korupsi tahun 2010-2014 pada tabel 1.2
4
Tabel 1.2 Indeks Persepsi Korupsi Indeks Persepsi Korupsi 2010 2011 2012 2013 2014 Singapura 9,3 9,2 87 86 84 Malaysia 4,4 4,3 49 50 52 Filipina 2,4 2,6 34 36 38 Thailand 3,5 3,4 37 35 38 Indonesia 2,8 3,0 32 32 34 Vietnam 2,7 2,9 31 31 31 Timor Leste 2,5 2,4 33 30 28 Laos 2,1 2,2 21 26 25 Myanmar 1,4 1,5 15 21 21 Kamboja 2,1 2,1 22 20 21 Sumber: Transparency International Negara
Peringkat Dunia 7 50 85 85 107 119 133 145 156 156
Pada tahun 2014 Indonesia menempati posisi 107 dengan skor 34, skor ini masih berada jauh jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN, Asia Pasifik dan Komunitas G20 (tii.org.id). Rendahnya skor yang diperoleh Indonesia menunjukkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia sehingga mencerminkan bahwa implementasi good governance belum berjalan secara optimal. Dari sisi transparansi pelayanan publik, terdapat dua kementerian yang mendapatkan rapor merah berdasarkan survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014. Survei integritas sektor publik dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas layanan publik berdasarkan unit layanan di Kementerian atau Lembaga dalam upaya anti korupsi. Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Perhubungan pada unit layanan izin penyelenggaraan angkutan
5
pariwisata dan Kementerian Agama yang mendapatkan rapor merah pada unit layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam mendukung pelaksanaan good governance terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan yakni pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2009:189). Peran audit internal menjadi sangat penting dalam meningkatkan pengawasan internal, optimalisasi mekanisme check and balances, serta melakukan fungsi kontrol dalam membantu manajemen mencapai tujuannya melalui terwujudnya good governance (Kusmayadi, 2012:149). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah atau dikenal dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) merupakan salah satu pilar yang penting dalam mewujudkan good governance karena terjadi proses check and recheck dalam penyelenggaran pemerintahan (Indarwati, 2013:5). Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen dan tidak lagi mendeteksi masalah namun sudah berubah menjadi mencegah masalah (Warta Pengawasan, 2013:6). APIP memberikan keyakinan (quality assurance) yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, APIP
dijadikan sebagai early
warning
untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang sehingga mampu membantu meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah (Warta Pengawasan, 2013:10). 6
Selain itu, pemberdayaan dan penguatan fungsi pengendalian internal merupakan aksi nyata yang harus diambil oleh instansi sebagai prasyarat dalam menegakkan good governance (Syakhroza, 2011:200). Pengendalian internal memainkan peranan penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses governance (Syzmanski, 2007; Baltaci & Yilmaz, 2006 dalam Aikins, 2011:308). Pengendalian internal dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat untuk mewujudkan good governance (Fadilah, 2011:390). Pelaksanaan pengendalian intern diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik korupsi karena proses pemerintahan akan dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan secara berkala sehingga penerapan pengendalian intern pemerintah merupakan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Sari, 2013:1015). Hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2014 ditemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang berjumlah 718 kasus. Temuan tersebut antara lain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berjumlah 271 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berjumlah 288 kasus, dan kelemahan terhadap struktur pengendalian intern berjumlah 159 kasus. Salah satu penyebab
ditemukannya
kelemahan
pengendalian
intern
dikarenakan
7
pengawasan dan pengendalian yang belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya (IHPS BPK Semester I Tahun 2014). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan bermanfaat jika rekomendasi atas temuan pemeriksaan tersebut di tindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya dan tidak ditemukannya temuan berulang di periode berikutnya. Menurut Arifianti, Payamta, dan Sutaryo (2013:2486) tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi merupakan upaya continuous improvement atas kinerja entitas yang diperiksa. Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat yang diberi wewenang melakukan investigasi, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya menjadi mimpi belaka (Sali, 2010 dalam Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2487). Dengan adanya upaya dalam menindaklanjuti temuan audit dapat menghasilkan laporan keuangan
yang
lebih
berkualitas
yang
mencerminkan
pengelolaan
pemerintahan yang baik (good governance) (Sari, 2013:1012). Hasil pemantauan BPK terhadap TLRHP terdapat 14.240 (55,28%) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Untuk rekomendasi yang belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut sebesar 5639 (21,89%) dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 5807 (22,55%). Sedangkan sebanyak 73 rekomendasi (0,28%) tidak dapat ditindaklanjuti. Masih terdapatnya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut temuan audit belum optimal dan adanya instansi yang belum serius untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK, 8
sehingga pengawasan terhadap tindak lanjut temuan audit perlu untuk ditingkatkan (IHPS BPK Semester I Tahun 2014). Menurut Lin dan Liau (2012) upaya auditee dan pihak yang terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat memperkuat efektivitas pelakasanaan audit pemerintahan. Semakin besar persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin berkurang temuan audit pada periode selanjutnya (Setyaningrum, Gani dan Martani, 2014:3). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2014), Saptapradipta (2012), Suyono dan Hariyanto (2012) mengungkapkan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan good governance. Hal ini disebabkan auditor internal dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan serta memberikan jaminan kualitas atas ketaatan,
kehematan,
efisiensi,
dan
efektivitas
pencapaian
tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Habibie (2013) yang menemukan bahwa auditor internal tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan good government governance. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan good governance. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), Habibie (2013), Saptapradipta (2012) dan Suyono dan Hariyanto (2012) yang mengungkapkan bahwa pengendalian memiliki 9
pengaruh
terhadap
penerapan
good
governance
karena
komponen
pengendalian internal mampu memperkecil risiko yang mungkin terjadi dan mendorong peningkatan pelaksanaan good governance. Astriani (2014) dan Sari (2013) menemukan bahwa tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya tindak lanjut dari temuan audit dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan suatu instansi yang berimplikasi pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Dengan tindak lanjut temuan audit, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah lebih berkualitas yang dapat mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good government governance). Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena variabel good governance adalah topik yang menarik untuk diteliti. Beberapa tahun belakangan ini tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabilitas, transparan, adil dan bersih semakin mengemuka. Pemerintah mulai menyadari arti
penting
dalam
menjalankan
prinsip
good
governance
dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Semangat untuk melaksanakan reformasi birokrasi nasional mulai diterapkan oleh pemerintah, sejumlah peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya mewujudkan good governance. Namun upaya pemerintah untuk melaksanakan good governance belum sepenuhnya terealisasi. Kasus korupsi yang masih terjadi baik di 10
tingkat pusat atau di daerah yang dilakukan oleh pejabat negara serta pelayanan publik yang belum mampu untuk memenuhi keinginan masyarakat memberikan gambaran bahwa good governance belum berjalan secara optimal. Laporan hasil pemeriksaan BPK yang mengungkapkan masih ditemukannya
kelemahan
pada
sistem
pengendalian
internal
turut
mengindikasikan good governance belum berjalan secara optimal di Indonesia. Untuk itulah peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Auditor Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance)” Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya
yang
meneliti
mengenai
faktor-faktor
yang
mempengaruhi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance).
Penelitian
ini
merupakan
replikasi
dan
pengembangan dari penelitian sebelumnya yakni Saptapradipta (2012), Suyono dan Hariyanto (2012) dan Sari (2013). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yakni sebagai berikut: 1. Dalam penelitian Saptapradipta (2012) dan Suyono dan Hariyanto (2012) menggunakan tiga variabel dalam meneliti faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) yaitu auditor internal, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi. 11
Sedangkan dalam penelitian Sari (2013) menggunakan variabel sistem pengendalian
intern
pemerintah,
implementasi
standar
akuntansi
pemerintah dan penyelesaian temuan audit untuk meneliti good government
governance.
Sementara
penelitian
ini
merupakan
pengembangan dari penelitian sebelumnya yang mengambil dua variabel independen dari penelitian Saptapradipta (2012) dan Suyono dan Hariyanto (2012) yakni variabel auditor internal dan sistem pengendalian internal dan mengambil variabel penyelesaian temuan audit pada penelitian Sari (2013) dan variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit merupakan variabel yang masih jarang diteliti terutama jika dikaitkan dengan good government governance. 2. Pada penelitian sebelumnya penelitian dilakukan di Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan satuan kerja pada Universitas Brawijaya dan dilakukan terhadap pemerintah daerah di Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di tingkat pemerintah
pusat yakni di sejumlah Kementerian Republik Indonesia
pada Sekretariat Jenderal bagian biro keuangan dan auditor internal di Inspektorat Jenderal. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)? 12
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)? 3. Apakah penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)? 4. Apakah peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang: 1. Pengaruh peran auditor internal terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). 2. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). 3. Pengaruh penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). 4. Pengaruh peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
13
D. Manfaat penelitian Berdasarkan teori, perumusan dan tujuan masalah, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kontribusi Praktis a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai pembina APIP diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi mengenai pentingnya peran auditor internal pemerintah atau APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan untuk mewujudkan good governance. BPKP diharapkan dapat mengambil langkah yang strategis untuk mengoptimalkan fungsi APIP di pemerintahan. b. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai penguatan peran auditor internal pemerintah. Mengingat peran AAIPI merupakan suatu wadah bagi auditor internal pemerintah yang menetapkan standar audit internal dan kode etik. c. Inspektorat Jenderal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya optimalisasi peran auditor internal dalam melakukan fungsi quality assurance, pengawasan dan early warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pemeintahan. Serta melaksanakan pemantauan terhadap penyelesaian 14
tindak lanjut temuan audit agar tidak ditemukan lagi temuan berulang pada periode berikutnya. Sehingga dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan yang berimplikasi pada perwujudan good government governance. d. Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa dalam mewujudkan good governance memerlukan penguatan peran auditor internal di lembaga pemerintahan, pelaksanaan sistem pengendalian yang efektif agar dapat mewujudkan good governance. 2. Kontribusi Teoritis a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya berkaitan mengenai good governance dan dapat digunakan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. b. Masyarakat,
sebagai
sarana
informasi
mengenai
tata
kelola
pemerintahan yang baik (good government governance) dengan memberikan bukti empiris tentang peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). c. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak berikutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Literatur 1. Teori Agensi (Agency Theory) Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seseorang atau lebih (principal) meminta kepada orang lain (agent) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan principal, dengan memberikan amanat atau mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk menjalankan wewenang dari principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Nareswari dan Rossieta, 2013:1). Beaver (1998) dan Barlow, Helber and Large et al. (1995) menyatakan bahwa dalam
teori keagenan diasumsikan agen memiliki
informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan principal sehingga terjadi kesenjangan informasi (assymmetry information) yang memicu timbulnya konflik keagenan, dengan demikian dalam proses pengambilan keputusan (kebijakan), pihak-pihak yang memiliki otoritas akan mengambil keputusan yang menguntungkan diri dan kelompok mereka. Sehingga setiap perilaku yang menyimpang dari salah satu pihak (pemerintah) akan berdampak secara langsung pada pihak yang terkait (masyarakat) (Widayadi, 2011: 223). Hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak 16
yang ditetapkan oleh rakyat (principal) yang menggunakan pemerintah pusat atau daerah (agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat (principal) (Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2481). 2. Auditing a. Pengertian Audit Definisi audit menurut Arens, Elder dan Beasley (2008:1) adalah sebagai berikut: “Auditing is the process by which a competent, independent person accumulates and evaluates evidence about quantifiable information related toa a specific economic entity for the purpose of determining and reporting on the degree of correspondence between the quantifiable information and established criteria.” Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menetukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Menurut Boynton, Johnson dan kell (2006:5), definisi audit berdasarkan Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association (Accounting Review, vol. 47) adalah sebagai berikut: “Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi buktisecara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi,dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi17
asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” Berdasarkan definisi audit diatas, maka dapat disimpulkan tujuh elemen fundamental dalam pelaksanaan audit, yaitu: 1)
Proses yang sistematis, pelaksanaan audit dilakukan berdasarkan serangkaian langkah atau prosedur yang bersifat logis, terstruktur, dan terorganisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2)
Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, dilakukan dengan cara memperoleh bukti-bukti berdasarkan asersi yang dibuat oleh entitas. Kemudian auditor melakukan evaluasi terhadap buktibukti yang diperoleh. Dalam melakukan evaluasi terhadap buktibukti tersebut auditor harus bersikap objektif dalam mengungkapkan fakta sesuai dengan yang terjadi, tidak memihak dan berprasangka buruk terhadap entitas yang membuat asersi tersebut.
3)
Asersi mengenai tindakan dan peristiwa ekonomi, asersi adalah hal yang penting dalam proses audit karena merupakan pernyataan manajamen mengenai tindakan dan kejadian ekonomi yang melalui proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang.
4)
Derajat atau tingkat kesesuaian, dalam menetukan derajat kesesuaian dapat dijelaskan dalam dua bentuk yakni kuantitatif dan kualitatif. Bentuk kuantitatif dinyatakan berdasarkan jumlah sedang kualitatif berdasarkan kewajaran atau keabsahan laporan keuangan. Penentuan 18
derajat kesesuaian dilakukan untuk melihat sesuai tidaknya asersiasersi dengan kriteria yang telah ditetapkan. 5)
Kriteria yang telah ditentukan, kriteria yang dimaksud adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan yang berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan dan ukuran kinerja manajemen.
6)
Penyampaian hasil, hasil audit disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil audit ini dapat memperkuat atau memperlemah kepercayaan pemakai informasi keuanagn atas asersi yang dibuat oleh auditee.
7)
Pihak yang berkepentingan, adalah para pemakai laporan keuangan yang telah di audit yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pihak yang berkepntingan dari hasil audit antara lain, investor ataupun calon investor, pemegang saham, kreditor atau calon kreditor, pemerintah, manajemen dan masyarakat.
b. Tujuan Audit Tujuan dari audit laporan keuangan adalah menyatakan pendapat atau opini mengenai laporan keuangan auditee menyajikan secara wajar dan terbebas dari segala hal yang bersifat material, sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Sehingga auditor perlu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. 19
Pilihan akan bukti audit dipengaruhi oleh: (1) pemahaman auditor atas bisnis dan industri klien, (2) perbandingan antara harapan auditor atas laporan keuangan dengan buku dan catatan klien, (3) keputusan tentang asersi yang material bagi laporan keuangan, (4) keputusan tentang risiko bawaan dan risiko pengendalian (Boynton et al., 2006:226). 3. Audit Internal a. Pengertian Audit Internal Definisi audit internal menurut Institute of Internal Auditor (IIA), adalah sebagai berikut: “Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add valuean organization’s operation. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined, approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process.” Artinya Audit Internal adalah suatu aktivitas independen dan objektif yang memberikan jaminan keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis, disiplin dan teratur untuk mengevaluasi
dan
meningkatkan
efektivitas
pengelolaan
risiko,
pengendalian dan proses tata kelola.
20
Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) pengertian audit internal adalah sebagai berikut: “Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol atau pengendalian dan tata kelola (sektor publik).” Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit intern adalah kegiatan penjaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif. Dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi dalam meningkatkan kegiatan operasional organisasi. Dimana sinergi antara proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola akan menghasilkan lingkungan pengendalian yang kondusif yang berguna bagi lingkungan organisasi (auditee) untuk meningkatkan kinerja. b. Pengertian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Indonesia, auditor internal pemerintah dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengertian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menurut Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) sebagai berikut: “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat 21
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern Pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.” Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai berikut: “Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.” Di Indonesia lembaga pengawasan terbagi menjadi dua yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan pengawasan internal atau fungsional yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota (Indarwati, 2013:3). Menurut Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) diperlukan peran APIP yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan yang bersih (clean governance) yaitu sebagai berikut: 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities). 22
2) Melakukan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities). 3) Memberikan saran dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities). c. Peran Auditor Internal Peran
auditor
internal
mengalami
pergeseran
paradigma,
berdasarkan petikan dari Institute Internal Auditor (IIA) yaitu, “Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity…..”. Dapat diambil kesimpulan bahwa internal auditing merupakan kegiatan penjaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif. Sehingga auditor internal tidak lagi berperan sebagai watchdog (mencari kesalahan) namun peran auditor internal lebih meluas pada peran konsultan dan katalis (Warta Pengawasan, 2013:6). Metode audit yang semula post audit berubah menjadi current audit atau pre audit, pendekatan audit yang semula mendeteksi masalah berubah menjadi mencegah masalah (early warning), dan fokus audit yang
semula
mempermasalahkan
masalah
berubah
menjadi
menyelesaikan masalah. Kegiatan auditor internal yang berupa inspeksi, deteksi dan reaksi terhadap risiko, saat ini lebih mengarah pada antisipasi, pencegahan dan pemantauan risiko (Warta Pengawasan, 2013:6-7). 23
1) Peran Auditor Internal Sebagai Watchdog, aktivitas yang dijalankan auditor internal sebagai watchdog meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, cek dan ricek yang bertujuan untuk memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan (Priantinah dan Adhisty, 2012:38). Audit yang dilakukan adalah compliance audit dan apabila terjadi penyimpangan maka dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian
manajemen
dengan
memberikan
saran
atau
rekomendasi yang memiliki dampak jangka pendek (Effendi, 2007). Dari segi pendekatan pengendalian, auditor internal menekankan pada pengendalian detektif (detective control) yang mengidentifikasi masalah yang sudah terjadi dan memberikan solusinya (Zulkarnain, 2011). 2) Peran Auditor Internal Sebagai Konsultasi, Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) mengungkapkan bahwa auditor internal memiliki peranan untuk memberikan jasa assurance dan jasa konsultasi (consulting). Peran auditor internal sebagai konsultan membantu manajemen dalam mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah dan memberikan saran perbaikan yang memberikan nilai tambah untuk memperkuat organisasi sehingga mengharuskan auditor internal untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat membantu manajemen dalam mengantisipasi terjadinya masalah (Priantinah dan Adhisty, 2012:39).
Audit
yang
dilakukan
adalah
audit
operasional 24
(performance audit) yang memberikan keyakinan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Rekomendasi yang diberikan bersifat jangka menengah (Widayadi, 2011:248). 3) Peran Auditor Internal Sebagai Katalis, auditor intern sebagai katalis berkaitan dengan quality assurance, sehingga auditor internal diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Auditor internal sebagai katalisator terlibat aktif dalam melakukan penilaian risiko yang terdapat dalam suatu organisasi. Quality assurance bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi yang dijalankan telah menghasilkan keluaran (output) yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya (Effendi, 2007). Dalam peran katalis, auditor internal bertindak sebagai fasilitator dan agen perubahan (agent of change). Dampak dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang dari organisasi, khususnya yang berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan dan masyarakat (stakeholder) (Warta Pengawasan, 2013:7). Peran katalisator yang dijalankan auditor internal tidak terbatas pada tindakan perbaikan dan memberikan nasihat tetapi mencakup dalam system design dan development, review terhadap kompetensi sumberdaya manusia dalam suatu organisasi, keterlibatan
25
dalam penyusunan anggaran, evaluasi kinerja dan usulan perubahan strategi (Simbolon, 2010:1 dalam Priantinah dan Adhisty, 2012:39). d. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Standar audit intern pemerintah Indonesia adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib di jadikan pedoman oleh auditor intern pemerintah Indonesia (AAIPI, 2013). Secara garis besar standar audit ini terbagi menjadi dua bagian utama, yakni: 1) Standar Atribut (Atribute Standards), mengatur karakteristik umum yang menjadi tanggung jawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit intern dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. Standar atribut dibagi menjadi prinsip-prinsip dasar dan standar umum. Prinsip-prinsip dasar terdiri dari; (a) visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP (Audit Charter), (b) independensi dan objektivitas, (c) Kepatuhan terhadap kode etik. Sedangkan standar umum terdiri dari; (a) kompetensi auditor dan kecermatan profesional,
(b)
kewajiban auditor, (c)
program
pengembangan dan penjaminan kualitas. 2) Standar Pelaksanaan (Performance Standards), menggambarkan kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit internal. Ruang lingkup kegiatan yang diatur dalam standar pelaksanaan meliputi kegiatan pemberian jaminan kualitas (Quality 26
Assurance Activities) dan pemberian jasa konsultasi (Consulting Activities). Standar pelaksanaan dibagi menjadi dua yaitu standar pelaksanaan audit
internal dan standar komunikasi.
Standar
pelaksanaan audit internal terdiri dari; (a) mengelola kegiatan audit internal, (b) kegiatan audit internal, (c) perencanaan penugasan audit internal, (d) pelaksanaan penugasan audit internal. Sedangkan standar komunikasi terdiri dari; (a) komunikasi hasil penugasan audit intern, (b) pemantauan tindak lanjut. e. Model IACM (Internal Audit Cappability Model) Model IACM digunakan untuk mengukur kompetensi yang dimiliki oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut Warta Pengawasan (2013:18-20) IACM merupakan kerangka kerja untuk memperkuat peran internal auditor yang dapat menunjukkan langkahlangkah progresif dari APIP yang lemah menuju APIP yang kuat. Dengan model IACM, tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan, yaitu: 1) Level 1 (Initial), merupakan level kemampuan terendah karena tidak memiliki pedoman (SOP) penyelenggaraan pengawasan intern, dan kemampuan APIP bergantu pada individu-individu. 2) Level 2 (Infrastructure), APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
27
3) Level 3 (Integrated), APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu meberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. 4) Level 4 (Managed), APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. 5) Level 5 (Optimizing), APIP sudah menjadi agen perubahan. 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pengendalian intern (internal control) sebagai suatu sarana yang diciptakan oleh dan untuk kepentingan organisasi. Boynton et al. (2006:326) menyatakan: Control the safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use, and disposition, yang dapat diartikan bahwa pengendalian intern merupakan usaha perlindungan terhadap aset dengan menentang pengambilalihan, penggunaan dan disposisi aset secara tidak sah (Sari, 2013:1014). Pengertian pengendalian internal menurut Arens, Elder dan Beasley (2010) dalam Eko dan Hariyanto (2010:2), sebagai berikut: “Internal control consists of the organization planning that includes all methods used to safeguard the company assets, to insure the reliability of information, to support the efficiency and effectiveness of operations, and to insure the compliance with rules and regulations.”
28
Artinya pengendalian internal terdiri dari
seluruh perencanaan
organisasi yang mencakup metode yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan,
memastikan keandalan informasi,
untuk mendukung
efektivitas dan efisiensi operasional perusahan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut COSO dalam Kresiadanti (2013:4) pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut: “Internal control is broadly the used as a process, effected by an entities board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.” Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi organisasi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan dalam efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 pasal 1 tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
29
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses atau prosedur yang dijalankan oleh manajemen dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan dalam efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional organisasi, informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Pengendalian internal yang berkualitas adalah pengendalian yang efektif dan mengacu pada pencapaian dan sasaran organisasi atas pengendalian yang dirancang. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan dan program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif apabila memahami sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum dan regulasi yang berlaku dipatuhi (Puspitadewi, 2012:161). b. Komponen Pengendalian Internal Menurut Boynton, Johnson, and Kell (2006:379), COSO dalam Sawyer (2005:61) dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengendalian internal terdiri dari lima kompenen yang saling terkait, yang terdiri sebagai berikut:
30
1) Lingkungan Pengendalian Boynton pengendalian
(2006:332) akan
berpendapat
berpengaruh
terhadap
bahwa
lingkungan
orang-orang
dalam
perusahaan dan menjadi landasan bagi internal control. Lingkungan pengendalian mencerminkan seluruh sikap, kesadaran, dan tindakan dari pimpinan, dewan komisaris, manajemen, pemilik, atau pihak lain mengenai pentingnya pengendalian dan tekanan pada suatu organisasi atau entitas (Kresiadanti, 2013:5). Menurut PP nomor 60 tahun 2008 pasal 4 menjelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: (a) Penegakan integritas dan nilai etika, (b) Komitmen terhadap kompetensi, (c) Kepemimpinan yang kondusif, (d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, (f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, (g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan (h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 2) Penilaian Risiko Menurut Arens (2008:276) penaksiran risiko dimaksudkan sebagai “management identification and analysis relevan to 31
preparation of financial statement in conformity with GAAP.” Sistem pengendalian
intern
merupakan
usaha
manajemen
untuk
mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Kresiadanti, 2013:6). Penilaian risiko dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan (Saptapradipta, 2012:5). Menurut PP no.60 tahun 2008 pasal 41 sistem pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam yang terdiri atas; (a) Identifikasi risiko, dan (b) Analisis risiko. 3) Kegiatan Pengendalian Menurut Boynton, Johnson, and Kell (2006:386) kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menaggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Berdasarkan PP no.60 tahun 2008 pasal 18 menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi 32
pemerintah yang bersangkutan. Adapun yang termasuk dalam kegiatan pengendalian; (a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, (b) Pembinaan sumber daya manusia, (c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, (d) Pengendalian fisik atas aset, (e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, (f) Pemisahan fungsi, dan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, (g) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, (h) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya,
(i)
Akuntabilitas
terhadap
sumber
daya
dan
pencatatannya, (j) Dokumentasi atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. 4) Informasi dan Komunikasi Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yakni meliputi sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan mengelola akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang berhubungan. Sistem yang efektif harus memenuhi tujuan dari internal control yaitu eksistensi, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, tepat waktu, posting, dan pengikhtisaran. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian
33
internal terhadap pelaporan keuangan (Boynton, Johnson, and Kell, 2006:384). Sehingga dalam PP no. 60 tahun 2008 pasal 41 pimpinan instansi
pemerintah
wajib
mengidentifikasi,
mencatat,
dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat Adapun langkah yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah adalah; (a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan (b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 5) Pemantauan Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu atau melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang berkelanjutan dan melalui evaluasi periodik secara terpisah (Boynton, Johnson, and Kell, 2006:400). Menurut PP no. 60 tahun 2008 pasal 43 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan dalam proses pengendalian intern pemerintah yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
34
5. Tindak Lanjut Temuan Audit a. Pengertian Temuan Audit Menurut Rai (2008:179) temuan audit adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk di komunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Sedangkan menurut Hartono (2006:29) temuan audit adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan fakta. Dihasilkan dari proses perbandingan antara “apa yang seharusnya ada” dan “apa yang ternyata ada”. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no. 9 tahun 2009 yang dimaksud temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang memiliki saran atau rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa temuan audit adalah fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit yang didukung dengan bukti yang kompeten dan memadai, dimana temuan tersebut material dan diperlukan saran atau rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja entitas. b. Unsur Temuan Audit Menurut
Hartono (2006:18) dan Rai (2008:182) temuan audit
ditentukan berdasarkan beberapa unsur yang terkait, yaitu: 1) Kondisi, yaitu bukti nyata yang ditemukan oleh auditor dalam pelaksanaan audit. Dalam hal ini auditor mengidentifikasi sifat dan 35
luasnya temuan atau sebuah jawaban dari kondisi yang tidak memuaskan. 2) Kriteria, yaitu standar, ukuran atau harapan yang digunakan dalam melakukan evaluasi atau verifikasi. Kriteria merupakan suatu cara atau alat untuk memahami hasil audit 3) Penyebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan atau risiko yang dihadapi organisasi karena adanya perbedaan antara kondisi
yang
diharapkan
(kriteria)
dengan
kondisi
yang
sesungguhnya. Dengan mengetahui penyebab suatu masalah secara jelas, auditor akan lebih mudah memberikan rekomendasi yang tepat untuk mengadakan perbaikan kinerja entitas. 4) Akibat, yaitu dampak yang timbul dari adanya perbedaan, kemungkinan risiko atau kerugian yang harus dihadapi oleh entitas atau auditi karena kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria. 5) Rekomendasi, merupakan saran yang diberikan pada entitas atau auditi untuk perbaikan terhadap kondisi yang ada yang tidak sesuai dengan kriteria. Hubungan antara rekomendasi dan penyebab yang mendasarinya harus jelas dan logis. Rekomendasi harus secara tepat mengarah kepada apa yang harus diperbaiki atau diubah dan siapa yang bertanggung jawab melakukannya. c. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Menurut Rai (2008:203-204) yang dimaksud dengan tindak lanjut audit adalah sebagai berikut: 36
“Kegiatan
untuk
mengidentifikasi
dan
mendokumenatsikan
kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit.” Rekomendasi yang telah diberikan akan lebih efektif jika rekomendasi tersebut dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Pelaksanaan tindak lanjut sangat penting dilakukan karena manfaat pekerjaan audit bukan terletak pada banyaknya temuan audit yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, melainkan pada tindak lanjut atas laporan audit dan rekomendasinya. Rekomendasi
adalah
saran
dari
pemeriksa
yang
relevan
berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan. Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Tindak lanjut dilakukan agar termuan-temuan hasil pemeriksaan tidak terjadi secara berulang-berulang (Widiatmoko, 2012 dalam Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2486). Tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi merupakan upaya continous improvement atas kinerja entitas yang diperiksa. Bagi lembaga pemeriksa, tindak lanjut merupakan suatu evaluasi tentang kualitas hasil pemeriksaan. Manfaaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat
dirasakan, apabila hasil temuan dan
rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat yang diberi wewenang melakukan 37
investigasi, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya menjadi mimpi belaka (Sali, 2010 dalam Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2487). Menurut Brook dan Pariser (1995:72-83) dalam Dwiputriani (2008:344) dalam memberikan rekomendasi pemeriksaan ada hal yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan akuntabilitas yaitu: (a) Mewujudkan lingkungan sistem tindak lanjut pemeriksaan yang efektif, seperti menyediakan undang-undang mengenai kewajiban pelaksanaan tindak lanjut serta memberikan hukuman kepada instansi yang tidak mengimplementasikan
rekomendasi
yang
diberikan,
(b)
mengimplementasikan prosedur untuk meyakinkan solusi yang efektif untuk suatu rekomendasi, (c) Menggunakan rekomendasi pemeriksaan untuk akuntabilitas. Indikasi keberhasilan audit tercemin dari percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit dan tidak ditemukannya lagi temuan berulang di periode selanjutnya. Sehingga setiap pimpinan wajib memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menuntaskan hasil pengawasan, agar setiap rekomendasi hasil audit dapat ditindaklanjuti secara tepat dan benar (Solusi, 2012:6). Upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan audit diawali dengan penyusunan rencana tindak lanjut temuan audit atau rencana aksi. Berdasarkan PMK 116 tahun 2007 rencana tindak adalah jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah 38
sehubungan dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap pertanggungjawaban keuangan negara pada Kementerian Negara/Lembaga, BUN, dan unit terkait lainnya. Forum koordinasi tindak lanjut diperlukan dalam upaya penyelesaian tindak lanjut temuan audit yang dimaksudkan untuk membahas dan menyamakan persepsi dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil audit untuk menghindari penyimpangan kesalahan yang berulang (Solusi, 2012:8). Kewajiban
melaksanakan
tindak
lanjut
hasil
pengawasan
fungsional terhadap instansi pemerintah baik, baik yang dilakukan oleh BPK maupun Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), diatur melalui Permenpan nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. Peraturan tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah wajib menjadikan peraturan tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional. Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut temuan audit. Bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan BPK, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 26 undang-undang 15 tahun 2004 yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 39
Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintah untuk memulihkan citra dan wibawa pemerintah. Sedangkan kegagalan dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan, dapat dianggap sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan negara atau daerah dan sumber daya aparatur (Solusi, 2012:11). Temuan atas sistem pengendalian intern terdiri dari kelemahan sistem pengendalian intern dikelompokkan sebagai berikut: 1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 3) Kelemahan struktur pengendalian intern (IHPS BPK Semester I 2014) Temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan dikelompokkan sebagai berikut: 1) Kerugian negara, yaitu berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 2) Potensi kerugian negara, yaitu suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
40
3) Kekurangan penerimaan, yaitu adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. 4) Administrasi,
yaitu
temuan
yang
mengungkapkan
adanya
penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpanan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak menghambat program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. 5) Ketidakhematan,
yaitu temuan
yang
mengungkapkan adanya
penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama. 6) Ketidakefektifan, yaitu temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-
41
lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima (IHPS BPK Semester I 2014). 6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) a. Pengertian Good Governance Konsep good governance memiliki arti yang luas dan dipahami secara berbeda tergantung pada konteksnya (Batubara, 2010:1). Dalam konteks pemberantasan korupsi, good governance diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi. Dalam proses demokrasi, good governance mengilhami aktivis untuk mewujudkan penyelenggara negara
yang
memberikan ruang partisipasi pada
masyarakat atau dengan kata lain adanya pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara dalam arti luas, masyarakat dan dunia usaha (Daniri dan Prasetyantoko, 2009:1). Governance dapat diartikan sebagai proses dari suatu pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Konsep governance digunakan dalam berbagai konteks seperti corporate governance, international governance, national governance, government governance dan local governance. Istilah governance diadopsi berbagai pihak untuk dijadikan sumber ide dan kebijakan (Sari, 2013:1023). Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:17), Rasul (2009:540), Sari (2012:31) dan Hasyim (2014:27), good governance adalah “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”, World Bank lebih menekankan 42
pada cara yang digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Menurut governance
United
Nation
Development
sebagai “The exercise of
Program
political,
(UNDP)
economic and
administrative authority to manage a nation’s affair at all levels ”, UNDP menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara. Adapun penjelasan mengenai pengertian konsep governance menurut UNDP dalam Rasul (2009:539), Yuda (2012:3) dan Indarwati (2013:46) adalah sebagai berikut: 1) Politic governance, mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation). 2) Economic governance, mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan , dan peningkatan kualitas hidup. 3) Administrative governance, mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,
menggunakan
hak
hukum,
memenuhi
kewajiban
dan
menjembatani perbedaan di antara mereka (Hasyim, 2014:27). Sehingga 43
dibutuhkan sinergi interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (state, private sector and society) (Sari, 2013:1023). Dapat disimpulkan bahwa governance adalah suatu proses dalam pengambilan keputusan yang tidak melibatkan satu pihak saja melainkan melibatkan elemen lainnya (private sector dan society) dan suatu proses bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dengan bertanggung jawab, transparan, adil dan efektif. Konsep governance juga ditujukan untuk meningkatkan peranan masyarakat agar berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan. b. Prinsip Good Governance Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Rasul (2009:541), Yuda (2012:3), Indarwati (2013:53) dan Hasyim (2014:27) terdapat 9 karakteristik pelaksanaan good governance yaitu: 1) Participation, masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalu lembaga perwakilan rakyat. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2) Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan. 3) Transparansi, kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh secara langsung
44
bagi yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau. 4) Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. 5) Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. 6) Equity , seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 7) Efficiency dan effectiveness, proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 8) Accountability, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab pada publik dan lembaga stakeholder atas setiap aktivitas yang dilakukan. 9) Strategic vision, para pemimpin dan publik memiliki visi yang jauh ke depan. Berdasarkan
prinsip
good
governance
yang
dijelaskan
sebelumnya, setidaknya ada empat pilar utama dalam penerapan good government governance, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum (LAN dan BPKP, 2000 dalam Sari, 2013:1025, Indarwati, 2013:48, Bappenas, 2008 dalam Susitianingsih, 2010:7, Rahmatika, 2014:66, Sedarmayanti dalam Hasyim, 2014:30). 1) Transparansi (Openness and Transparency) 45
Transparansi merupakan salah satu syarat penting dalam mewujudkan good governance (Indarwati, 2013:49). Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik (Susitianingsih, 2010:7). Informasi yang melatarbelakangi setiap tindakan pemerintah, seperti bentuk tindakan, waktu, proses, biaya harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai implementasi dari akuntabilitas kepada masyarakat (Ruliaty, 2011:54). Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan dapat ditumbuhkan. Transparansi di organisasi akan mendorong diungakapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengantisipasi segala hal yang berkaitan dengan organisasi (Indarwati, 2013:49). Penerapan prinsip transparansi menuntut organisasi untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik. Wujud nyata penerapan transparansi dapat dilakukan melalui penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Indarwati, 2013:49). Selain itu dapat dilakukan melalui transparansi pelayanan publik, yaitu masyarakat 46
mengetahui informasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal persyaratan, biaya, prosedur dan batas waktu setiap jenis pelayanan publik (Ruliaty, 2011:549). Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik. Dalam hal ini, aparatur pemerintahan harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan
publik
(Susitianingsih,
2010:7).
Informasi
yang
disediakan dilakukan dengan tepat waktu, jelas, akurat dan dapat dibandingkan
serta
(Saptapradipta,
mudah
2012:6).
diakses
Informasi
oleh yang
para
stakeholder
disediakan
dapat
dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik (Susitianingsih, 2010:7). 2) Partisipasi Masyarakat (Participation) Partispasi masyarakat menjadi elemen dasar dalam penerapan prinsip good governance dikarenakan tata pemerintahan yang baik mengandung dua arti, pertama nilai yang menjunjung tinggi keinginan
atau
kehendak
rakyat
yang
dapat
meningkatkan
kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan
47
demikian partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan good governance (Indarwati, 2013:51). Partisipasi
masyarakat
merujuk
pada
keterlibatan
aktif
masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pemerintahan.
Partisipasi
masyarakat
mutlak
diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal warganya masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi karena masyarakat yang paling mengerti apa yang mereka ingingkan (Susitianingsih, 2010:8). Adanya partisipasi mendorong masyarakat untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (Hasyim, 2014:30). Dalam good governance pemerintah tidak menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan melainkan pemerintah harus melibatkan elemen lainnya yakni dunia usaha dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan (Rasul, 2009:540, Daniri dan Prasetyantoko, 2009:2, Habibi, 2010:47, dan Hasyim, 2014:2). Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas (Susitianingsih, 2010:8). 48
Kehadiran dan keikutsertaan warga masyarakat dalam forum pertemuan publik, serta keaktifan mereka dalam menyumbangkan pikiran dan saran menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan birokrat. Kurangnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu mengakomodasi berbagai
aspirasi
dan
kepentingan
masyarakat,
yang
dapat
mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut (Susitianingsih, 2010:8). 3) Akuntabilitas/Tanggung Gugat (Accountability) Akuntabilitas, merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu maupun organisasi sektor publik kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang telah diamanatkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Indarwati, 2013:51, Sedarmayanti, 2003 dalam Hasyim, 2014:30). Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik
dengan peraturan hukum
dan
perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.
Penyusunan
kebijakan
publik
harus
dapat
49
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada publik (Susitianingsih, 2014:10). Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis (Ichsan dan Nugroho, 2014:65). Penerapan prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab/tanggung gugat diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (program accountability),
pembiayaannya
(fiscal
accountability),
serta
pelaksanaan, pemantauan, dan penilaiannya (process accountability) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak optimal sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (outcome accountability) (Susitianingsih, 2010:10). 4) Supremasi Hukum (Rule of Law). Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum tersebut atau tidak adanaya diskriminasi. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan adil bagi semua pihak tanpa terkecuali atas setiap kebijakan publik. Siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak secara hukum atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sedarmayanti, 2003 dalam Hasyim, 2014:30). Prinsip supremasi hukum sangat relevan untuk menjadi prioritas analisis
mengingat
dalam
pemberian
pelayanan
publik
dan
pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum, 50
seperti yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Tidak diterapkannya prinsip supremasi hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan (Susitianingsih, 2010:10). Prinsip dasar good governance yakni akuntabilitas, partisipasi dan
transparansi
penganggaran,
ini
tercermin
pelaporan
secara
keuangan,
dan
jelas
dalam
pemeriksaan
proses atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tercantum dalam ketiga paket perundang-undangan, yakni:Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi good government governance dapat dilihat dalam tabel 2.1
51
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu No.
Penelitian (Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Persamaan Perbedaan
1
Dien Noviany Rahmatika (2014)
The Impact of Internal Audit Function Effectiveness on Quality of Financial Reporting and its Implications on Good Government Governance Research on Local Government Indonesia
Variabel yang diteliti yaitu: audit internal dan good governance.
2
Devi Astriani (2014)
The Influence Resolution of Audit on the Quality of Local Government Finance (Survey on Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Representative West Java Province
Variabel independen yang diteliti adalah penyelesaian temuan audit.
Variabel dependen yang diteliti adalah kualitas laporan keuangan, lokasi penelitian di Pekalongan, data dianalisis menggunakan (Partial Least Square). Variabel dependen yang diteliti adalah kualitas laporan keuangan, lokasi penelitian dilakukan di provinsi Jawa Barat.
Hasil Penelitian Secara simultan tidak ada perbedaan yang signifikan antara efektivitas internal audit, kualitas laporan keuangan dan good government governance, namun secara parsial variabel efektifitas internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan good government governance.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian temuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
(Bersambung pada halaman selanjutnya)
52
Tabel 2.1 (Lanjutan) No.
Penelitian (Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian
3
Habibie (2013)
Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal Terhadap Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Solok)
Variabel yang diteliti yaitu: pengendalian internal, peran audit internal dan good governance, data dianalisis menggunakan regresi berganda.
Variabel pengawasan DPRD, dan lokasi penelitian yang dilakukan terhadap SKPD di kota Solok.
4
Anastasia Rasia Rahma Kresiadanti (2013)
Pengaruh Internal Control dan Internal Auditor Terhadap Akuntabilitas di Universitas Brawijaya
Variabel internal control, internal auditor.
Variabel akuntabilitas, responden penelitian adalah SPI di Universitas Brawijaya, metode penelitian menggunakan uji statistik nonparametric.
Persamaan
Hasil Penelitian
Perbedaan Hasil penelitian menemukan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap good governance, dikarenakan belum tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintah sehingga peranan auditor masih menjadi perbebatan, hasil penelitian sistem pengendalian internal dan pengawasan DPRD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap good governance. Hasil penelitian mennemukan bahwa untuk menciptakan internal control dan internal auditor dibutuhkan kesinambungan dari sistem pelaksanaan yang tepat demi tercapainya akuntabilitas yang berjalan sesuai dengan harapan untuk mencapai good university governance.
(Bersambung pada halaman selanjutnya)
53
Tabel 2.1 (Lanjutan) No. 5
6
7
Penelitian (Tahun)
Judul Penelitian
Mu’azu Saidu Badara dan Siti Zabedah Saidin (2013)
Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level Diana Sari Pengaruh Sistem (2013) Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten) Dumitrascu Internal Control and the Mihaela dan Impact on Corporate Savulescu Governance, in Romanian Iulian (2012) Listed Companies
Metode Penelitian Persamaan Perbedaan
Hasil Penelitian
Variabel sistem pengendalian internal dan audit internal.
Lokasi penelitian dilakukan di Malaysia.
Sistem pengendalian internal yang efektif dapat mempengaruhi efektivitas auditor internal pada level pemerintahan daerah.
Variabel Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Sistem pengendalian intern pemerintah dan penyelesaian temuan audit.
Variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan, lokasi penelitian di provinsi Jawa Barat dan Banten dengan responden adalah auditor BPK RI provinsi dan Inspektorat Provinsi, data dianalisis menggunakan analisis path.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit menunjukkan pengaruh yang cukup terhadap penerapan good government governance, secara parsial memiliki pengaruh yang lemah terhadap good government governance.
Variabel internal control
Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bucharest Stock Exchange, Rumania.
Corporate governance dan internal control tidak dapat berdiri sendiri. Corporate governance tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa adanya pengendalian internal yang baik.
(Bersambung pada halaman selanjutnya)
54
Tabel 2.1 (Lanjutan) No.
Penelitian (Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Persamaan
8
Eko Suyono, Eko Hariyanto (2012)
Relationship Between Internal Control, Internal Audit, and Organization Commitment With Good Governance: Indonesian Case
9
Patricia Saptapradipta (2012)
Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance (Studi Pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang)
10
Sri Fadilah Analisis Penerapan “Good (2011) Governance” dilihat dari implementasi pengendalian intern dan “Total Quality Management”
Hasil Penelitian
Perbedaan
Variabel Good governance, pengendalian internal dan audit internal, metode penelitian menggunakan regresi berganda. Variabel good governance, audit internal dan pengendalian internal, menggunakan analisis berganda.
Variabel komitmen organisasi, lokasi penelitian dilakukan di Jawa Tengah dengan responden adalah Inspektorat Provinsi.
Hasil penelitian menemukan ketika penegendalian ineternal, audit internal di implementasikan secara efektif dan komitmen organisasi tinggi maka penerapan good governance akan semakin meningkat di instansi tersebut.
Lokasi penelitian di Universitas Brawijaya dengan responden pegawai di lingkungan Universitas Brawijaya yang bekerja di SPI dan satuan kerja di masingmasing fakultas.
Variabel pengendalian internal dan good governance.
Variabel total quality management, penelitian dilakukan pada lembaga amil zakat di Indonesia, data dianalisis menggunakan SEM dengan pendekatan PLS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal memiliki pengaruh postitif signifikan terhadap good governance, sehingga dapat mengindikasikan audit internal dan pengendalian internal dapat meningkatkan penerapan good governance dalam suatu organisaisi. Hasil penelitian menunjukkan jika implementasi pengendalian intern dan implementasi total quality management diterapkan secara optimal pada LAZ di Indonesia maka penerapan good governance meningkat.
(Bersambung pada halaman selanjutnya)
55
Tabel 2.1 (Lanjutan) No
Penelitian (Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Persamaan Perbedaan
11
Atang Hermawan (2010)
Pengaruh Auditor Eksternal dan Auditor Internal pada Pelaksanaan Good Corporate Governance.
Variabel auditor internal.
Variabel auditor eksternal, penelitian dilakukan terhadap BUMN yang terdaftar di Direktori BUMN, data dianalisi menggunakan Path Analysis.
12
Dedi Kusmayadi (2010)
Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance serta Implikasinya Pada Kinerja Bank.
Variabel audit internal.
Penelitian dilakukan pada Bank pemerintah di Tasikmalaya, data dianalisis menggunakan path analysis.
Hasil Penelitian Auditor eksternal dan internal memiliki hubungan yang searah dan secara simultan berpengaruh terhadap good corporate governance. auditor internal memberikan kontribusi lebih besar terhadap pelaksanaan good corporate governance. Hasil menunjukkan audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap good corporate governance. Audit internal dan good corporate governance secara parsial dan simultan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja bank.
56
C. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran ini merupakan model konseptual mengenai teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dapat mempengaruhi good government governance. Adapun masalah-masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit yang mempengaruhi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan dalam gambar 2.1
(Bersambung pada halaman berikutnya)
57
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
D. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis 1. Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) Menurut Mardiasmo (2009:189)
terdapat tiga aspek utama yang
mendukung pelaksanaan good governance yakni pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Auditor internal memiliki fungsi pengawasan terhadap setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu auditor internal tidak hanya berfungsi untuk menemukan permasalahan yang ada, namun auditor internal berperan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada dengan memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan. Auditor internal juga dijadikan sebagai early warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang sehingga mampu membantu meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah ataupun swasata. Auditor internal harus berperan aktif dan ikut
58
memantau atas jalannya aktivitas suatu organisasi sehingga mampu mendorong terwujudnya good governance. Auditor internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada dalam perusahaan, auditor internal berperan mengawasi kegiatan manajemen, auditor internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan prkatikpraktik dalam penerapan good governance (Wardoyo dan Lena, 2010:2). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyono dan Hariyanto (2012:1243) mengungkapkan bahwa peran auditor internal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan good governance. Hal ini disebabkan auditor internal memiliki fungsi untuk mengontrol, mengevaluasi, memantau dan memberikan saran perbaikan terhadap setiap kegiatan yang dijalankan oleh instansi. Jika auditor internal berjalan dengan baik di suatu organisasi maka praktik good governance juga akan mengalami peningkatan. Menurut Saptapradipta (2012:7) audit intern dibutuhkan untuk membantu
memastikan
bahwa
proses
manajemen
risiko,
lingkup
pengendalian secara keseluruhan dan efektivitas kinerja dari proses usaha telah konsisten dengan ekspektasi. Auditor internal teribat dalam memantau aktivitas organisasi dan memberikan peran konsultasi sehingga diharapkan mampu mendukung dan mendorong terwujudnya good governance. Hasil penelitian Rahmatika (2014), Kusmayadi (2012), Hermawan (2010) juga menemukan bahwa peran auditor internal berpengaruh secara
59
signifikan terhadap penerapan good government governance. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibie (2013) yang menemukan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap penerapan good government governance. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut: H1: Peran auditor internal berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). 2. Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah terhadap Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) Menurut Sari (2013:1015) pelaksanaan pengendalian intern diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik korupsi karena proses pemerintahan akan dilakukan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan serta pengelolaan negara dapat dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dan ini merupakan suatu komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Menurut Kresiadanti (2013:24) yang melakukan penelitian di Satuan Pengendalian Internal (SPI) Universitas Brawijaya yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sehingga untuk membentuk tata kelola baik yang ingin dicapai oleh Universitas Brawijaya harus disertai dengan pengendalian internal yang baik. Menurut Saptapradipta (2012:20) komponen pengendalian internal
60
yang terdiri dari; lingkungan pengendalian yang kondusif, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi yang memadai, dan efektivitas pengawasan akan mampu memperkecil risiko yang mungkin terjadi
dan
mendorong
peningkatan
penerapan
good
governance
didalamnya. Menurut
Fadilah (2011:390) yang melakukan penelitian terhadap
Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) di Indonesia menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap good governance, pengendalian internal dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), Habibie (2013), Saptapradipta (2012) dan Suyono dan Hariyanto (2012) mengungkapkan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap penerapan good governance. Jika komponen pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan baik di setiap organisasi maka mampu memperkecil risiko yang mungkin terjadi dan mendorong peningkatan pelaksanaan good governance. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut: H2: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
61
3. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (IHPS BPK RI Semester I Tahun 2014). Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat yang diberi wewenang melakukan investigasi, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya menjadi mimpi belaka (Sali, 2010 dalam Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2487). Dengan adanya upaya dalam menindaklanjuti temuan audit dapat menghasilkan laporan keuangan
yang
lebih
berkualitas
yang
mencerminkan
pengelolaan
pemerintahan yang baik (good governance) (Sari, 2013:1012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dan Astriani (2014) menemukan bahwa tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan peningkatan terhadap good government governance. Pemeriksaan yang dilakukan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi tersebut dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di pemerintahan. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Adanya tindak lanjut dari temuan
62
audit dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan suatu instansi yang berimplikasi pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) karena laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut: H3: Penyelasaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governmemt governance). 4. Peran Auditor Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance) Menurut Mardiasmo (2009:189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung pelaksanaan good governance yakni pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2014), Saptapradipta (2014), Kresiadanti (2013), Hermawan (2010), Suyono dan Hariyanto (2012) mengungkapkan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan good government governance. Auditor internal memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan memiliki tugas dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas serta memberikan saran dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
63
Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), Habibie (2013), Saptapradipta (2012) dan Suyono dan Hariyanto (2012), Fadilah (2011) menemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan good governance. Sari (2013) dan Astriani (2014) menemukan bahwa tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan peningkatan good government governance. Pemeriksaan yang dilakukan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi tersebut dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di pemerintahan yang berimplikasi pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut: H4: Peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)
64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kasualitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen, yaitu peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap variabel dependen, yaitu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian dan auditor internal di Inspektorat Jenderal Kementerian. B. Metodologi Penentuan Sampel Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian dan auditor internal yang berada di Inspektorat Jenderal Kementerian yang berasal dari tujuh kementerian yang berbeda,
yaitu
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan. Metode yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan metode convenience sampling, yaitu istilah umum yang mencakup variasi luasnya prsedur pemilihan responden. Convenience sampling berarti unit sampling yang ditarik mudah dihubungi, tidak
65
menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010:18). Dengan menggunakan metode ini peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal yang berada di Inspektorat Jenderal di tujuh kementerian. C. Metode Pengumpulan Data Dalam
memperoleh
data-data
pada
penelitian
ini,
peneliti
menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 1. Penelitian Pustaka (Library Research) Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Data utama penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah auditor internal yang berada di Inspektorat Jenderal dan pegawai yang bekerja di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Data yang dikumpulkan adalah jenis data primer. Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan kuesioner kepada tujuh kementerian baik di Inspektorat Jenderal maupun di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal secara langsung maupun melalui perantara. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan yang telah terstruktur dengan tujuan utuk mengumpulkan informasi dari auditor 66
internal dan pegawai yang bekerja di biro keuangan sebagai responden dalam penelitian. D. Metode Analisis Data Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013: 19). 2. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013: 52). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson Correlation, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaanpertanyaan (Ghozali, 2013: 54). b. Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 67
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengukur reliabilitas, yaitu (Ghozali, 2013:47). 1) Repeated Measure atau pengukuran ulang, responden akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya. 2) One Shot atau pengukuran sekali saja, pengukuran hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2013:48). 3. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedestisitas, dan uji multikolonieritas. a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013: 160). Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot). Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2013: 163). Uji 68
normalitas juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal. Residual terdistribusi secara normal ketika tingkat signifikansi di atas 0,05 (Ghozali, 2013:165). b. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamaan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut
heteroskedastisitas.
Model
regresi
yang
baik
adalah
homoskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertentu pada garafik scatterplot. Jika ada pola tertentu seperti
titik-titik
yang
membentuk
pola
tertentu
yang
teratur
(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedestisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dandibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013: 139). c. Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen
(Ghozali,
2013:105).
Deteksi
ada
atau
tidaknya 69
multikolonieritas dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance (TOL). Regresi bebas dari masalah multikolonieritas jika nilai VIF <10 dan nilai TOL >0,1 (Ghozali, 2013:106). 4. Uji Koefisien determinasi (R²) Bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen, yaitu peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, penyelesaian tindak lanjut temuan audit dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Jika nilai R² adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Jika nilai R² semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen untuk dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013:97). 5. Uji Hipotesis a. Analisis Regresi Berganda Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 70
dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, penyelesaian tindak lanjut temuan audit. Variabel dependennya adalah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumus persamaan regresi yang digunakan adalah:
Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3+ e
Dimana: α
: Konstanta
β
: Koefisien Regresi
Y
: Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance
X1 : Peran Auditor Internal X2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X3 : Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit e
: Error
b. Uji Parsial (Uji Statistik t) Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individual terhadap variabel dependen. Apabila signifikan t lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. Demikian pula sebaliknya jika signifikan t lebih kecil dari 71
0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Bila Ha diterima berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap dependen (Ghozali, 2013:98). c. Uji Simultan (Uji Statistik F) Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama mempengaruhi variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan syarat pengambilan keputusan sebagai berikut; bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). E. Operasional Variabel Penelitian Variabel-variabel dalam penelitian ini di ukur melalui instrument yang telah dikembangkan dan digunakan oleh penelitian. Penggunaan instrumeninstrumen dalam penelitian-penelitian terdahulu dimungkinkan karena telah teruji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Terdapat empat variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu variabel peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, penyelesaian tindak lanjut temuan audit, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)
72
Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya. 1. Peran Auditor Internal (X1) Audit internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu
organisasi
(auditi)
mencapai
tujuannya
dengan
cara
menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko , kontrol atau pengendalian, dan tata kelola (sektor publik). Auditor internal terlibat dan berperan aktif memantau atau mengawasi aktivitas bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Auditor internal tidak hanya sebatas detector melainkan lebih menjadi early warning untuk mendorong proses terwujudnya good governance (Saptapradipta, 2012:8). Dalam
penelitian
ini,
pernyataan
yang
diteliti
merupakan
pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Suyono dan Hariyanto (2012), Saptapradipta (2012), Hermawan (2010), dan Standar Audit Intern Pemerintah (2013). Variabel yang diukur menggunakan skala interval 5 poin dari (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju (Ghozali, 2013:47).
73
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) Menurut Saptapradipta (2012:20) komponen pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian yang kondusif, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi yang memadai, dan efektivitas pengawasan akan mampu memperkecil risiko yang mungkin terjadi
dan
mendorong
peningkatan
penerapan
good
governance
diteliti
merupakan
didalamnya. Dalam
penelitian
ini,
pernyataan
yang
pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Saptapradipta (2012), Suyono dan Hariyanto (2012) dan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008. Variabel yang diukur menggunakan skala interval 5 poin dari (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju (Ghozali, 2013:47). 3. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit (X3) Pimpinan wajib memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menuntaskan hasil pengawasan, agar setiap rekomendasi hasil audit dapat ditindaklanjuti secara tepat dan benar (Solusi, 2012:6). Upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan audit diawali dengan penyusunan rencana tindak lanjut temuan audit atau rencana aksi. Kewajiban melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional terhadap instansi pemerintah yang dilakukan oleh BPK maupun Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur melalui Permenpan nomor 9 tahun 2009. 74
Dalam penelitian ini, pernyataan yang diteliti merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2014), Solusi (2012) dan Permenpan no.9 tahun 2009. Variabel yang diukur menggunakan skala interval 5 poin dari (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju (Ghozali, 2013:47). 4. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) (Y) Governance dapat diartikan sebagai proses dari suatu pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. (Sari, 2013:1023). Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:17), good governance adalah cara yang digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Ada empat pilar utama dalam penerapan good government governance, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum (Sari, 2013:1025, Bappenas, 2008 dalam Susitianingsih, 2010:7). Dalam penelitian ini, pernyataan yang diteliti merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dan Susiatiningsih (2010). Variabel yang diukur menggunakan skala interval 5 poin dari (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) cukup setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju (Ghozali, 2013:47).
75
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel
Sub Variabel
Indikator
No.
Peran Auditor Internal (X1) 1.Saptapradipta, 2012 2.Suyono dan Hariyanto, 2012 3.Hermawan, 2010 4.Standar Audit Intern Pemerintah , 2013
1. Independensi 2. Objektivitas 3. Kompetensi Auditor 4. Kecermatan Profesional 5. Kegiatan audit internal 6. Komunikasi hasil penugasan audit internal 7. Pemantauan tindak lanjut
1,2 1. Bebas dari intervensi 2. Objektif dalam 3 menjalankan peran 3. Menggunakan 4 kompetensi dalam penugasan 5 4. Memiliki keahlian profesional 5. Mengevaluasi kegiatan 6,7,8,9 audit internal 6. Mengkomunikasikan hasil temuan 10 7. Pemantauan tindak 11 lanjut sesuai prosedur
Interval
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) 1.Saptapradipta, 2012 2.Suyono dan Hariyanto, 2012 3.PP No.60 Tahun 2008
1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan
1. Integritas dan nilai etika 2. Standar kompetensi 3. Struktur organisasi 4. Identifikasi dan analisis risiko 5. Pembinaan sumber daya manusia 6. Pengendalian sistem informasi 7. Pengendalian fisik dan aset 8. Kualitas sistem informasi dan komunikasi 9. Pemantauan
Interval
1
Skala
2 3 4 5 6,7 8
9 10
(Bersambung pada halaman selanjutnya)
76
Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel Sub Variabel Penyelesaian 1. Perencanaan Tindak Lanjut tindak lanjut Temuan Audit temuan audit (X3) 2. Pelaksanaan 1. Astriani, 2014 tindak lanjut 2. Solusi, 2012 temuan audit 3. Permenpan Nomor 9 tahun 2009
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) (Y) 1. Sari, 2013 2. Bappenas , 2008 dalam Susiatiningsih , 2010
1. 2. 3. 4.
Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Supremasi hukum
Indikator 1. Kewajiban tindak lanjut temuan audit 2. Penyusunan rencana aksi 3. Komitmen pelaksanaan tindak lanjut dan upaya pemerintah 4. Forum koordinasi 5. Tindak lanjut temuan audit terhadap sistem pengendalian intern 6. Tindak lanjut temuan audit terhadap peraturan perundangundangan 7. Penjelasan perkembangan tindak lanjut 8. Sanksi
No. 1
1. Informasi yang memadai 2. Kemudahan akses informasi 3. Pengambilan keputusan bersama 4. Laporan pertanggungjawaban publik 5. Standar prosedur pelaksanaan 6. sanksi dan penghargaan 7. Peraturan perundangundangan 8. Penindakan hukum
1,2,
Skala Interval
2,3 4,5
6 7 8
9
10 Interval
3,4 5,6,7 8 9 10 11 12
77
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal yang berada di Inspektorat Jenderal di beberapa Kementerian Republik Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Kesehatan. Alasan peneliti menjadikan pegawai Biro Keuangan Sekretariat Jenderal sebagai responden dikarenakan, biro keuangan memiliki tugas dalam hal menyusun anggaran kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan kementerian dan melaksanakan
sistem
akuntansi
dan
menyusun
laporan
keuangan
kementerian, dimana laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah terhadap stakeholder dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam menerapkan Good Government Governance. Alasan peneliti mengambil objek penelitian terhadap Auditor Internal atau yang biasa dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Inspektorat Jenderal dikarenakan APIP memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan memiliki tugas dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, serta 78
melakukan peringatan dini (early warning), manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities)
serta
memberikan
saran
dan
rekomendasi
yang
dapat
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Auditor internal juga memiliki tugas dalam hal pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan audit. Sehingga peran auditor internal dibutuhkan dalam upaya penerapan good governance di lingkup pemerintahan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung dengan mendatangi responden yang terdiri dari Pegawai Biro Keuangan dan Auditor Internal yang berada di Inspektorat Jenderal. Peneliti hanya mengambil sampel di 7 kementerian dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dari peneliti yang berkaitan dengan jarak dan waktu serta kesediaan dari pihak instansi untuk memberikan izin penelitian. Penyebaran serta pengambilan kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari hingga 28 Februari 2015. Distribusi penyebaran kuesioner dilakukan di 7 Kementerian Republik Indonesia yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian
Kelautan
dan
Kementerian
Perindustrian,
Perikanan, Kementerian
Kementerian Hukum
dan
Perdagangan, HAM
dan
Kementerian Kesehatan. Data distribusi penyebaran kuesioner penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.1.
79
Tabel 4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian Kuesioner dikirim
Kuesioner dikembalikan
%
15
15
100%
15
15
100%
10
5
50%
10
10
100%
10
9
90%
10
8
80%
10
10
100%
5
5
100%
10
8
80%
15
6
40%
10
9
90%
10
8
80%
10
9
90%
15
14
93%
155 Jumlah Sumber: Data primer yang diolah, 2015
131
84%
No
1
2
3
4
5
6
7
Kementerian Republik Indonesia Sekretariat Kementerian Jenderal Keuangan Inspektorat Jenderal Sekretariat Kementerian Jenderal Sosial Inspektorat Jenderal Sekretariat Kementerian Jenderal Kelautan dan Inspektorat Perikanan Jenderal Sekretariat Kementerian Jenderal Perdagangan Inspektorat Jenderal Sekretariat Kementerian Jenderal Perindustrian Inspektorat Jenderal Sekretariat Kementerian Jenderal Hukum dan Inspektorat HAM Jenderal Sekretariat Kementerian Jenderal Kesehatan Inspektorat Jenderal
Jumlah kuesioner yang disebarkan berjumlah 155 buah atau 100% yang tersebar di 7 kementerian. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 126 buah atau 81,4% dan kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 5 buah atau 3,2% gambaran mengenai data sampel disajikan pada tabel 4.2.
80
Tabel 4.2 Data Sampel Penelitian No. Keterangan 1 Jumlah kuesioner yang disebar 2 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 3 Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 4 Jumlah kuesioner yang dapat diolah Sumber: Data Primer yang diolah, 2015
Jumlah 155 24 5 126
Persentase 100% 15,4% 3,2% 81,4%
2. Karakteristik Profil Responden Responden dalam penelitian ini adalah pegawai di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal di Inspektorat Jenderal di beberapa Kementerian
Republik
Indonesia,
yaitu
Kementerian
Keuangan,
Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, golongan, dan pengalaman kerja. a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin Tabel 4.3 dibawah ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Pria Wanita Jumlah
Frequency 75 51 126
Percent 59.5 40.5 100.0
Valid Percent 59.5 40.5 100.0
Cumulative Percent 59.5 100.0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa responden didominasi oleh jenis kelamin pria sebanyak 75 responden atau sebesar 59,5%, sedangkan 81
siasanya adalah berjenis kelamin wanita sebanyak 51 responden atau sebesar 40,5%. b. Deskripsi responden berdasarkan usia Tabel 4.4 dibawah ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia. Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Frequency < 25 Tahun > 45 Tahun 25-35 Tahun 36-45 Tahun Total
4 36 63 23 126
Percent 3.2 28.6 50.0 18.3 100.0
Valid Percent 3.2 28.6 50.0 18.3 100.0
Cumulative Percent 3.2 31.7 81.7 100.0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Berdasarkan tabel 4.4 mayoritas responden berusia 25-35 tahun dengan jumlah 63 atau sebesar 50%, responden berusia lebih dari 45 tahun berjumlah 36 responden atau sebesar 28,6%, responden yang berusia 36-45 tahun berjumlah 23 responden atau sebesar 18,3%, sisanya adalah responden yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 4 responden atau sebesar 3,2%. c. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir Tabel 4.6 berikut menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.
82
Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Frequency 9 76 41 126
D3 S1 S2 Total
Percent 7,1 60,3 32,5 100,0
Valid Percent 7,1 60,3 32,5 100,0
Cumulative Percent 7,1 67,5 100,0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Berdasarkan tabel 4.6 sebagian besar responden didominasi oleh pendidikan strata 1 (S1) dengan jumlah 76 responden atau 60,3% sisanya sebanyak 41 responden atau 32,5% berpendidikan strata 2 (S2) dan sebanyak 9 responden atau 7,1% berpendidikan diploma (D3). d. Deskripsi responden berdasarkan golongan Tabel 4.5 menyajikan hasil deskripsi responden berdasarkan golongan. Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Golongan
II D III A III B III C III D IV A IV B IV C Total
Frequency 8 30 22 30 16 10 8 2 126
Percent 6.3 23.8 17.5 23.8 12.7 7.9 6.3 1.6 100.0
Valid Percent 6.3 23.8 17.5 23.8 12.7 7.9 6.3 1.6 100.0
Cumulative Percent 6.3 30.2 47.6 71.4 84.1 92.1 98.4 100.0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Berdasarkan tabel 4.5 mayoritas responden penelitian ini adalah golongan III A dan III C sebanyak 30 responden atau 23,8%, golongan III B dengan 22 responden atau 17,5%, golongan III D dengan 16 responden atau 12,7%, sisanya adalah responden dengan golongan IV A sebanyak 83
10 responden atau 7,9%, golongan II D dan IV B dengan 8 responden atau 6,3%, dan 2 responden atau 1,6% adalah golongan IV C. e. Deskripsi responden berdasarkan pengalaman kerja Tabel 4.7 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pengalaman kerja. Tabel 4.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja Frequency <5 5-10 tahun 11-20 tahun 21-30 tahun 31-40 tahun Total
23 44 30 25 4 126
Percent 18.3 34.9 23.8 19.8 3.2 100.0
Valid Percent 18.3 34.9 23.8 19.8 3.2 100.0
Cumulative Percent 18.3 53.2 77.0 96.8 100.0
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Berdasarkan tabel 4.7 mayoritas responden memiliki pengalaman kerja 5-10 tahun sejumlah 44 responden atau 34,9%, 30 responden atau 23,8% memiliki pengalaman kerja 11-20 tahun, 25 responden atau 19,9% memiliki pengalaman kerja 21-30 tahun, sisanya 23 responden atau 18,3% dengan pengalaman kerja kurang dari 5 tahun dan 4 responden atau 3,1% memiliki pengalaman kerja 31-40 tahun. B. Hasil Uji Instrumen Penelitian 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, penyelesaian tindak lanjut temuan audit dan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
84
governance) akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.8. Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif N
Minimum
Maximum
PA 126 33.00 SPIP 126 29.00 TLTA 126 30.00 GG 126 33.00 Valid N 126 (listwise) Sumber: Data primer yang diolah, 2015
55.00 50.00 50.00 60.00
Mean 45.6587 39.8016 41.2302 47.0238
Std. Deviation 4.79694 4.53258 3.98229 5.14193
Tabel 4.8 menjelaskan bahwa pada variabel peran auditor internal jawaban minimum responden sebesar 33 dan maksimum sebesar 55 dengan rata-rata jawaban 45,65 dan standar deviasi sebesar 4,796. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki jawaban minimum responden sebesar 29 dan maksimum sebesar 50 dengan rata-rata 39,8 dan standar deviasi 4,532. Variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit memiliki jawaban minimum responden sebesar 30 dan maksimum sebesar 50 dengan rata-rata 41,23 dan standar deviasi sebesar 3,982. Variabel good government governance memiliki jawaban minimum responden sebesar 33 dan jawaban maksimum sebesar 33 dengan rata-rata 47,02 dan standar deviasi 5,141. Berdasarkan hasi uji statistik deskripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel peran auditor internal dan variabel
penyelesaian tindak lanjut temuan audit adalah setuju
sedangkan variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan good government governance adalah netral. 85
2. Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner
(Ghozali,
2013:52).
Pengujian
ini
dilakukan
dengan
menggunkan Pearson Correlation, kuesioner dikatakan valid jika tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan 126 sampel responden. Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Peran Auditor Internal Pertanyaan Pearson Corelation 0,631** PA1 0,682** PA2 0,732** PA3 0.814** PA4 0,748** PA5 0,773** PA6 0,646** PA7 0,730** PA8 0,767** PA9 0,790** PA10 0,721** PA11 Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan tabel 4.9 variabel peran auditor internal memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
86
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pertanyaan Pearson Corelation 0,719** SPIP1 0,723** SPIP2 0,744** SPIP3 0.730** SPIP4 0,796** SPIP5 0,703** SPIP6 0,608** SPIP7 0,733** SPIP8 0,687** SPIP9 0,762** SPIP10 Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Pertanyaan Pearson Corelation Sig (2-tailed) 0,596** 0,000 TLTA1 0,762** 0,000 TLTA2 0,730** 0,000 TLTA3 0.640** 0,000 TLTA4 0,738** 0,000 TLTA5 0,735** 0,000 TLTA6 0,628** 0,000 TLTA7 0,680** 0,000 TLTA8 0,768** 0,000 TLTA9 0,616** 0,000 TLTA10 Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
87
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Good Government Governance Pertanyaan Pearson Corelation Sig (2-tailed) 0,623** 0,000 GG1 0,705** 0,000 GG2 0,675** 0,000 GG3 0.721** 0,000 GG4 0,679** 0,000 GG5 0,758** 0,000 GG6 0,703** 0,000 GG7 0,544** 0,000 GG8 0,642** 0,000 GG9 0,651** 0,000 GG10 0,672** 0,000 GG11 0,673** 0,000 GG12 Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) memiliki kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. b. Hasil Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha diatas 0,70 (Ghozali, 2013:47). Tabel 4.13 adalah hasil uji reliabilitas terhadap empat variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, penyelesaian tindak lanjut temuan audit dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
88
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha 0,907 0,895
Variabel
Peran Auditor Internal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Penyelesaian Tindak Lanjut 0,873 Temuan Audit Good Government Governance 0,887 Sumber: Data primer yang diolah, 2015
N of Items 11 10
Keterangan Reliabel Reliabel
10
Reliabel
12
Reliabel
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha atas variabel
peran auditor
internal
sebesar
0,907,
variabel
sistem
pengendalian intern pemerintah sebesar 0,895, variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit sebesar 0,873 dan variabel good government governance sebesar 0,887. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner reliabel karena mempunyai cronbach’s alpha lebih dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 3. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui data
89
terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2013:160).
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot Hasil uji normalitas berdasarkan grafik histogram disajikan pada gambar dibawah ini.
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram
Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan data terdistribusi secara normal, karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal serta grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan analisis statistik dengan mennggunakan non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada tabel 4.14 90
Tabel 4.14 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test N Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Sumber: Data primer yang diolah, 2015
126 .921 .365
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa besarnya nilai kolmogorovsmirnov (K-S) adalah 0,921 dengan signifikansi sebesar 0,365 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas. b. Hasil Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multiko dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi yang terbebas dari problem multiko adalah nilai Tolerance diatas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dibawah angka 10 (Ghozali, 2013:105). Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolonieritas Model
Collinearity Statistics Tolerance VIF PA .379 2.640 SPIP .382 2.619 TLTA .573 1.745 Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji multikolonieritas variabel peran auditor internal memiliki nilai tolerance sebesar 0,379 dan nilai VIF sebesar 2,640, variabel sistem pengendalian intern pemerintah nilai 91
tolerance sebesar 0,382 dan nilai VIF sebesar 2,619 dan variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit memiliki nilai tolerance sebesar 0,573 dan nilai VIF sebesar 1,745. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multiko dan dapat digunakan dalam penelitian karena nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai variance inflation factor (VIF) dibawah angka 10. c. Hasil Uji Heterokedastisitas Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika hasil varians residual tetap maka disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2013:139).
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Gambar 4.3 Grafik Scatterplot Berdasarkan gambar 4.3, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat adanya pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model persamaan regresi, 92
sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi good government governance berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, penyelesaian tindak lanjut temuan audit. 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model
R
R Square
1
.766a
Adjusted R Std. Error of Square the Estimate .586 .576 3.34701
Sumber: Data primer yang diolah, 2015 Berdasarkan
tabel
4.16
menunjukkan
bahwa
variabel
good
government governance dapat dijelaskan oleh variabel peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit sebesar 0,576 atau 57,6%. Sedangkan sisanya sebesar 0,424 atau 42,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian seperti variabel komitmen organisasi, budaya organisasi (Suyono dan Hariyanto, 2012), kompetensi aparat pemerintahan, sistem akuntansi pemerintahan, dan profesionalisme auditor eksternal pemerintah (Rahmatika, 2014).
93
5. Hasil Uji Hipotesis a. Hasil Uji Statistik t Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.17, jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak dan menerima Ho (Ghozali, 2013:98). Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik t Model
Unstandardized Coefficients B Std. Error (Constant) 4.264 3.343 PA .224 .101 1 SPIP .372 .107 TLTA .430 .099 Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Standardized Coefficients Beta
T
1.276 .209 2.207 .328 3.484 .333 4.327
Sig.
.205 .029 .001 .000
Berdasarkan tabel 4.17, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y= 4,264 + 0,224X1 + 0,372X2 + 0,430X3 + e
Hipotesis 1: Peran auditor internal berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) Hasil uji hipotesis 1 pada tabel 4.17 variabel peran auditor internal memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,029. Berarti H1 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa peran auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) karena tingkat signifikansi yang dimiliki 94
oleh variabel peran auditor internal lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2013:98). Koefisien regresi variabel peran auditor internal bernilai positif sebesar 0,224 artinya terjadi hubungan positif antara peran auditor internal dengan good government governance, jika peran auditor internal dijalankan dengan efektif dalam suatu organisasi maka penerapan good government governance akan mengalami peningkatan dan berjalan semakin baik didalam organisasi tersebut. Apabila peran auditor internal tidak dijalankan dengan baik dan memadai akan berimplikasi terhadap tidak akan memadainya penerapan good government governance sehingga peran auditor internal yang efektif dibutuhkan dalam upaya penerapan good governance . Auditor internal harus berperan aktif dan ikut memantau atas jalannya aktivitas suatu organisasi sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan penerapan good governance. Peran auditor internal yang efektif dapat memberikan evaluasi yang independen terhadap laporan keuangan, informasi sistem operasi dan prosedur yang dapat memberikan rekomendasi untuk perubahan (Mihret & Yismaw, 2007; New Delhi, 2006 dalam Badara dan Saidin, 2013:17). Melalui audit internal penilaian yang sistematis dan objektif dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-berbeda, sehingga melalui optimalisasai proses audit internal
95
akan memperoleh informasi yang berharga sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam pengambilan kebijakan (Kusmayadi, 2010:153). Secara teoritis hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang diungkapkan oleh Hunger & Wheelen (2007), Lawrence (2005), dan Daniri (2005) dalam Kusmayadi (2010:153), bahwa audit internal merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan pengawasan internal, optimalisasi mekanisme check and balances, serta melakukan fungsi kontrol dalam membantu manajemen mencapai tujuannya untuk mewujudkan good governance. Secara empiris hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Habibie (2013:18) yang menemukan bahwa peran auditor internal tidak memiliki pengaruh terhadap good governance. Hal ini disebabkan oleh peran auditor internal masih menjadi perdebatan dikarenakan belum tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintah. Namun penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Rahmatika (2014:67) yang menemukan bahwa auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan good government governance, dengan adanya auditor internal maka kualitas dari laporan keuangan pemerintah menjadi lebih baik, karena laporan keuangan di supervisi secara teratur sehingga tercapainya prinsip akuntabilitas.
96
Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Suyono dan Hariyanto (2012:1243) yang menemukan bahwa auditor internal berpengaruh signifikan terhadap good government governance. Auditor internal memiliki peran yang penting dalam penerapan good government governance karena auditor internal memiliki fungsi untuk mengontrol, mengevaluasi, memantau dan memberikan saran perbaikan terhadap setiap kegiatan yang dijalankan oleh instansi. Wardoyo dan Lena (2010:11) melakukan penelitian terhadap PT.Dirgantara Indonesia dan menemukan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap good governance. Audit Internal dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, kegalan dan inefisiensi dari program yang telah direncanakan oleh organisasi, audit internal juga berperan dalam memastikan terlaksanannya prinsip good governance. Hasil penelitian konsisten dengan Kresiadanti (2013), Saptapradipta (2012), Kusmayadi (2010), Hermawan (2010), Wardoyo dan Lena (2010) yang menemukan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Auditor
internal
memiliki
fungsi
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan memiliki tugas dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, melakukan peringatan dini (early warning), manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 97
pemerintah (anti corruption activities) serta memberikan saran dan rekomendasi
yang
dapat
meningkatkan
kualitas
tata
kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Standar Auditor Intern Pemerintah, 2013). Hipotesis 2: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) Hasil uji hipotesis 2 pada tabel 4.17 variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001. Berarti H 2 diterima sehingga sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel sistem pengendalian intern pemerintah lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2013:98). Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern pemerintah bernilai positif sebesar 0,372 artinya terjadi hubungan positif antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan good government governance, jika sistem pengendalian internal pemerintah dijalankan dengan efektif dalam menjalankan setiap aktivitas organisasi maka penerapan good government governance di organisasi tersebut akan berjalan semakin baik. Pengendalian penerapan
good
internal governance,
memiliki
peranan
pengendalian
penting
internal
terhadap
memberikan 98
keyakinan terhadap manajemen bahwa tujuan organisasi telah tercapai, ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan secara efektif di suatu organisasi
maka
akan
menimbulkan resiko
seperti kecurangan,
penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan anggaran sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas informasi keuangan akibatnya kepercayaan masyarakat menurun dan prinsip good governance tidak akan tercapai. Sehingga untuk mewujudkan good governance maka diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal merupakan perencanaan yang didesain oleh organisasi yang didalamnya mengandung semua metode yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan, menjamin reliabilitas informasi keuangan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas operasional dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arens, Elder, and Beasley, 2010 dalam Suyono dan Hariyanto, 2012:1328). Komponen pengendalian internal yang terdiri dari; lingkungan pengendalian yang kondusif, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi yang memadai, dan efektivitas pengawasan akan mampu memperkecil risiko yang mungkin terjadi dan mendorong peningkatan penerapan good governance didalamnya (Saptapradipta, 2012:20). Adanya pengendalian intern diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik korupsi karena proses pemerintahan akan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta pengelolaan 99
negara dapat dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, serta akuntabel yang merupakan suatu komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance (Sari, 2013:1015). Secara teoritis hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009:189) bahwa dalam mewujudkan good governance, diperlukan tiga aspek utama yakni pengendalian, pengawasan
dan
pemeriksaan
dalam
setiap
penyelenggaraan
pemerintahan. Sedangkan secara empiris, penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mihaela dan Lulian (2012:8) yang melalukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar pada Bucharest Stock Exchange di Rumania. Penelitian tersebut menemukan bahwa corporate governance dan pengendalian internal tidak dapat dipisahkan, corporate governance tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya sistem pengendalian internal yang baik. Hasil penelitian juga konsisten dengan penelitian Kresiadanti (2013:24) yang melakukan penelitian di Satuan Pengendalian Internal (SPI) Universitas Brawijaya yang menemukan bahwa pengendalian internal
berpengaruh
signifikan
terhadap
akuntabilitas,
dimana
akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good government governance. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), Habibie (2013), Suyono dan Hariyanto (2012), Saptapradipta (2012)
yang
menemukan
bahwa
sistem
pengendalian
internal
berpengaruh secara signifikan terhadap good governance. Suyono dan 100
Hariyanto (2012:1243) mengungkapkan bahwa pengendalian internal dapat memberikan keyakinan atas reliabilitas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, jika pengendalian internal di organisasi berjalan dengan baik maka praktik good governance juga akan berjalan dengan baik. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2011:390) yang melakukan penelitian terhadap Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) di Indonesia yang
menemukan bahwa
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap good governance, pengendalian internal dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan
pengawasan
dan
pelaporan
dalam
rangka
menciptakan
akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat. Hipotesis 3: Penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) Hasil uji hipotesis 3 pada tabel 4.17 variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Berarti H3 diterima sehingga penyelesaian tindak berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
lanjut
penerapan
temuan audit tata
kelola
pemerintahan yang baik (good government governance) karena tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2013:98).
101
Koefisien regresi variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit bernilai positif sebesar 0,430 artinya terjadi hubungan positif antara penyelesaian tindak lanjut temuan audit dengan good government governance, tujuan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah terciptanya perbaikan atau peningkatan kualitas atas kelemahankelemahan yang ditemukan dari proses pemeriksaan. Jika hasil temuan audit ditindaklanjuti maka akan mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good government governance). Variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit merupakan variabel yang masih jarang diteliti di Indonesia terutama jika dikaitkan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Penelitian mengenai penyelesaian tindak lanjut temuan audit telah dilakukan sebelumnya oleh Astriani (2014:7) yang mengungkapkan bahwa penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil temuan audit yang ditindaklanjuti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk periode berikutnya karena adanya perbaikan atas kesalahan periode lalu yang berimplikasi terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi yang diberikan merupakan upaya berkelanjutan atas entitas yang diperiksa. Manfaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat dirasakan, apabila hasil temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa adanya tindaklanjut 102
terhadap temuan audit maka pemeriksaan tidak menjadi efektif dan prinsip akuntabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan tidak akan terwujud (Arifianti, Payamta, dan Sutaryo, 2013:2487). Penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh
Sari
(2013:1022)
yang
mengungkapkan
bahwa
penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Tujuan dari kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah terciptanya perbaikan atau peningkatan kualitas atas kelemahankelemahan yang ditemukan dari proses pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan bermanfaat apabila rekomendasi atas temuan pemeriksaan dapat menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel di pemerintahan,
dan
hanya
dapat
terjadi
apabila
pemerintah
menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Dengan tindak lanjut temuan audit, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah lebih berkualitas yang dapat mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good government governance). b. Hasil Uji Statistik F Hasil uji statistik F dapat dilihat pada 4.18, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha (Ghozali, 2013:98). 103
Tabel 4.18 Hasil Uji Statistik F Model Sum of Squares Df Regression 1938.224 3 Residual 1366.704 122 Total 3304.929 125 Sumber: Data primer yang diolah, 2015
Mean Square F Sig. 646.075 57.672 .000b 11.202
Hipotesis 4: Peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah,
serta
penyelesaian
tindak
lanjut
temuan
audit
berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) Pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 57,672 dengan tingkat signifikansi 0,000. Tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka H4 diterima sehingga peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) dan model regresi ini layak untuk digunakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2014), Saptapradipta (2012), Kresiadanti (2013), Hermawan (2010), Suyono dan Hariyanto (2012) yang mengungkapkan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan good government governance. Auditor internal memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan memiliki tugas dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas serta memberikan saran dan rekomendasi dalam 104
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peran auditor internal yang dijalankan secara efektif akan menyebabkan penerapan good governance akan berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), Habibie (2013), Suyono dan Hariyanto (2012) yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan good government governance. Komponen pengendalian
internal
yang
terdiri
dari;
lingkungan
pengendalian yang kondusif, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi yang memadai, dan efektivitas pengawasan akan mampu memperkecil risiko yang mungkin terjadi dan mendorong peningkatan
penerapan
good
governance
didalamnya.
Sistem
pengendalian internal yang dijalankan secara efektif oleh organisasi menyebabkan good governance akan berjalan dengan baik. Namun ini hanya dapat terjadi jika pimpinan instansi dan pegawai memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2014) dan Sari (2013) yang mengungkapkan bahwa penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang berimplikasi terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Sari (2013) yang mengungkapkan bahwa penyelesaian 105
tindak lanjut temuan audit berpengaruh signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Dengan tindak lanjut temuan audit, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah lebih berkualitas yang dapat mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good government governance). Peneliti mendapatkan informasi tambahan yang berasal dari responden yang diteliti, responden setuju bahwa tiga variabel yang diteliti yaitu; peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit merupakan faktor yang berpengaruh dalam menerapkan prinsip good governance. Penguatan peran auditor internal dibutuhkan dalam penegakan good governance, namun auditor internal pemerintah saat ini masih membutuhkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) karena masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal, dimana dari 7 kementerian yang dijadikan objek penelitian, yang mampu mencapai level 3 hanya kementerian keuangan sedangkan sisanya berada di level 2. Level 3 artinya, auditor internal sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan serta memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Sedangkan level 2 baru mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit merupakan faktor yang penting
dalam
penerapan
good
governance.
Keberhasilan
dari
pemeriksaan (audit) adalah tidak ditemukannya temuan audit yang 106
berulang di periode selanjutnya. Namun yang menjadi hambatan terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan audit disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Khususnya ketika terjadi pergantian jabatan maka temuan audit yang seharusnya di tindaklanjuti justru tidak ditindaklanjuti karena merasa bahwa itu bukan merupakan tanggung jawabnya. Jika peran auditor internal dan sistem pengendalian intern pemerintah dijalankan secara efektif serta diselesaikannya tindak lanjut temuan audit yang tidak ditemukan kesalahan berulang diperiode berikutnya maka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) akan berjalan secara efektif dan dapat mengarah ke clean governance.
107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap penerepan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Peran auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi variabel peran auditor internal sebesar 0,029. 2. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,001. 3. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi variabel penyelesaian tindak lanjut temuan audit sebesar 0,000. 4. Peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government 108
governance). Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 dengan nilai F sebesar 57,672. B. Saran Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga ada beberapa saran yang diberikan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih berkualitas dimasa yang akan datang khususnya untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut: 1. Hasil penelitian ini menunjukkan Adjusted R Square sebesar 0,576 atau 57,6% yang dapat diartikan bahwa variabel good government governance dapat dijelaskan oleh variabel peran auditor internal, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit sedangkan sisanya 42,4% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan variabel komitmen organisasi, budaya organisasi,
kompetensi
aparat
pemerintahan,
sistem
akuntansi
pemerintahan, dan profesionalisme auditor eksternal pemerintah. 2. Selain mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden, disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara kepada responden yang terkait agar dapat memperluas pernyataan yang ada di kuesioner serta mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan. 3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak melakukan waktu penyebaran kuesioner dalam masa audit.
109
DAFTAR PUSTAKA Aikins, Stephen Kwamena, “An Examination of Governmental Internal Audits’ Role In Improving Financial Performance”,Public Finance and Management, Vol.11, No.4, pp. 306-337, 2011. Alexander Zulkarnain (Auditor Madya Inspektorat VII Kementerian Keuangan), “Bukan Watchdog, Konsultan, Juga Bukan Katalis! Tapi Pengawas Intern”, 2011, diakses tanggal 3 Januari 2015 dari http://www.itjen.kemenkeu.go.id/page/detil.aspx?id=81 Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Mark S.Beasley, “Auditing dan Jasa Assurance:Pendekatan Terintegrasi”, Jilid 1, Edisi 12, Erlangga, Jakarta, 2008. Arifianti, Hermin, Payamta dan Sutaryo, “Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)”, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013. Astriani, Devi. “The Influence Resolution of Audit on The Quality of Local Government Finance (Survey on Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Representative West Java Province)”. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2014. Auditor Intern Miliki Peran Strategis dalam Isu Governance, Warta Pengawasan BPKP, Vol.XX, No.3, September 2013. Auditor Intern: Dulu dan Kini, Warta Pengawasan BPKP, Vol.XX, No.3, September 2013. Badara, Mu’azu Saidu dan Siti Zaebedah Saidin, “Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level”, Journal of Social and Development Sciences, Vol.4, No.1, pp.1623, Januari 2013. Batubara, Alwi Hashim, “Pelayanan Publik Sebagai Pintu Masuk dalam Mewujudkan Good governance”, Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, 2011. Boyton, William C, Raymon and Johnson, Z & Walter G Kell, “Modern Auditing”, edisi 7, Erlangga, Jakarta, 2006.
110
Daniri, Mas Achmad dan A.Prasetyantoko, “Reformasi Kelembagaan dan Penerapan Governance Pada BUMN”, 2009. Direktorat Litbang, Deputi Pencegahan, “Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2014”, www.kpk.go.id, diakses pada 3 februari 2015. Dwiputriani, Septiana, “Efektivitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan dalam Mewujudkan Reformasi Tranparansi Fiskal dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) di Indonesia”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.V, No.4, Desember 2008. Efffendi, Muhammad Arief, “Paradigma Baru Internal Auditor”, Artikel telah dimuat di majalah Auditor, Rubrik “Kolom 1”, Edisi No.05 tahun 2002, diakses tanggal 6 april 2015 dari https://muhariefeffendi.wordpress.com/2007/11/07/paradigma-baruinternal-auditor/ Fadilah, Sri, “Analisis Penerapan Good Governance dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management”, Prosiding SNaPP2011 sosial ekonomi dan Humaniora, 2011. Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi”, Edisi 7, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013. Habibi, Ahmad, “Good Governance di Era Otonomi Daerah”, ASAS, Vol 2, No.1, Januari 2010. Habibie, “Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal terhadap Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Solok)”, Jurnal Universitas Negeri Padang diakses dari http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/156, Vol.1, No.1, 2013. Hamid, Abdul, “Pedoman Penulisan Skripsi”, FEB UIN Press, Jakarta, 2012. Hartono, Tri, “Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus pada Bank BTN)”, Tesis Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, 2006. Hasyim, A.Dardiri, “Good Governance dan Piagam Madinah”, Seminar Nasional dan Call for Papers UNIBA, 2014. Ichsan, taufikul, Herbirowo Nugroho, dan Yusep Friya PS, “Peran Akuntan dalam Mewujudkan Good Governance Pada Organisasi Sektor Publik dan 111
Pengaruhnya terhadap Kinerja Organisasi”, Epigram, Vol.10, No.2, Oktober 2010. IHPS Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I Tahun 2014, www.bpk.go.id, diakses 2 Februari 2015. Indarwati, CH. Merry, “Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013. Kresiadanti, Anastasi Rasia Rahma, “Pengaruh Internal Control dan Internal Audit terhadap Akuntabilitas di Universitas Brawijaya”, http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/430/375, Jurnal Universotas Brawijaya, Vol.1, No.2, 2013. Kusmayadi, Dedi, “Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja Bank”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.1, Januari 2012. Laporan Bagus Bukan Jaminan, Tahun 2015 Laporan Keuangan Berbasis Akrual, Kompas, 13 September 2014, h.5. Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi. Yogyakarta, 2009. Menyorot Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Solusi Majalah Pengawasan, Vol.2, No.3, September 2012. Mihaela, Dumitrascu dan Savulescu Lulian, “Internal Control and the Impact on Corporate Governance, in Romanian Listed Companies”, Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, Vol.2012, 2012. Nareswari, Pradita dan Hilda Rossieta, “Cosmetic Earnings Management in ASEAN Countries:Detection Method Using Benford’s Law”, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit, Solusi Majalah Pengawasan, Vol.2, No.3, September 2012. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara No.9 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Priantinah, Denies dan Megasari Chitra Adhisty, “Persepsi Karyawan Tentang Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan Perusahaan dan 112
Katalisator Dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan (Studi Kasus di Hotel Inna Garuda Yogyakarta)”, Jurnal Nominal, Vol.1, No.1, 2012. Puspitadewi, Paramita, Soni Agus Irwandi, “Hubungan Keadilan Organisasional dan Kecurangan Pegawai dengan Moderating Kualitas Pengendalian Internal”, The Indonesian Accounting Review, Vol.2, No.2, Juli 2012. Rahmatika, Dien Noviany, “The Impact of Internal Audit Function Effectiveness on Quality of Financial Reporting and its Implications on Good Government Governance Research on Local Government Indonesia”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol 5, No.18, 2014. Rai, I Gusti Agung, “Audit Kinerja Pada Sektor Publik”, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Rasul, Sjahruddin,“Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Mimbar Hukum, Vol.21, No.3, 3 Oktober 2009. Renyowijoyo, Muindro, “Reformasi Keuangan Negara Tuntutan Akuntabilitas Publik dan Good Governance”, Jurnal Akuntansi Sektor Publik STIE Trisakti, Vol. 1, No.1, Maret 2009. Ruliaty, “Strategi Mewujudkan Good Governance Melalui Transparansi Pelayanan Publik”, Al-Fikr, Vol. 15, No.3, 2011. Saptapradipta, Patricia. “Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pelaksanaan Good Governance”, http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1119, Jurnal Universitas Brawijaya, 2012. Sari, Diana, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten)”, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013. Setyaningrum, Dyah, Lindawati Gani, dan Dwi Martani, “Pengaruh Kualitas Auditor dan Pengawasan Legislatif Terhadap Temuan Audit dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sebagai Variabel Intervening”, Jurnal SNA 17 Mataram, Lombok, 24-27 September 2014. Solihin, Dadang, “Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi”, Capacity Building Kementerian Sekretariat Negara, Pusdiklat KemsetnegCilandak, Jakarta 22 Oktober 2013. 113
Susiatiningsih, Hermini, “Menakar Good Governance di Era Pemerintahan SBYBoediono 2009-2014”, Forum 32, http://eprints.undip.ac.id/9639/ , 2010. Suyono, Eko dan Eko Hariyanto. “Relationship Between Internal Control, Internal Audit, and Organization Commitment With Good Governance: Indonesian Case”, China-USA Business Review, Vol.11,No.9, September 2012. Syakhroza, Ahmad,“Tantangan Profesi Auditor Internal dalam Penerapan Good Governance”, dalam Anwar Nasution, Binsar H.Simajuntak, Erie Sudewo, dkk,“ Kapita Selekta Audit Intern,” AAI Press, Jakarta, 2011. Transparency International. 2014. Corruption www.transparency.go.id, diakses 2 Februari 2015.
Perceptions
Index
2014.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Wardoyo, Trimanto S. dan Lena, “Peranan Auditor Internal Dalam Menunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT. Dirgantara Indonesia)”, Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, No.3, Tahun ke1, September-Desember, 2010. Widayadi, Didi, “Tantangan Profesi Auditor Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance”, dalam Anwar Nasution, Binsar H.Simajuntak, Erie Sudewo, dkk,“ Kapita Selekta Audit Intern,” AAI Press, Jakarta, 2011. Widhianto, Wahyu, “Good Governance dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010. Yuda, Prima, “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi (Survei Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)”, http://journal.unsil.ac.id/jurnalunsil.html, Jurnal Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2012.
114
Lampiran Surat Penelitian Skripsi
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Lampiran Kuesioner Penelitian Skripsi
KUESIONER
PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE)
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436/2015 128
Permohonan Pengisian Kuesioner
Jakarta, 6 Januari 2015
Kepada Yth. Bapak/Ibu/sdr/I Responden Di Tempat
Dengan hormat, Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya: Nama : Rifka Adelia NIM : 1111082000010 Fak/Jur/smtr : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi/VII bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance).” Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga kerahasiannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i merupakan faktor kunci untuk mengetahui pengaruh peran audit internal, sistem pengendalian internal pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan audit terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Mengingat kualitas hasil penelitian ini, sangat bergantung dari isian kuesioner Bapak/Ibu/Sdr/i, sehingga saya memohon agar kiranya dapat mengisi dengan sejujurnya. Apabila diantara Bapak/Ibu/Sdr/i ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka Bapak/Ibu/Sdr/i dapat menghubungi saya (telpon: 08569977783 dan e-mail:
[email protected]). Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih. Dosen pembimbing
Hormat Saya, Peneliti
(Dr. Yahya Hamja, MM)
(Rifka Adelia) 129
Nomor: …………….(diisi oleh peneliti) IDENTITAS RESPONDEN
Nama
: ………………………………………………………… (boleh tidak diisi)
Jenis Kelamin
:
Umur
: ……………… tahun
Unit Kerja
: …………………………………………
Golongan
Pendidikan Terakhir : Pengalaman kerja
:
Laki-laki
Perempuan
II D
III A
III B
III C
III D
IV A
IV B
IV C
IV D
IV E
D3
S1
< 5 tahun 20,01-30 tahun
S2
5,01-10 tahun 30,01-40 tahun
S3 10,01-20 tahun > 40 tahun
130
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 1. Isilah identitas Bapak/Ibu/Sdr/i dengan lengkap, khusus untuk nama boleh tidak diisi 2. Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon untuk membaca dan memahami setiap pertanyaan dalm kuesioner ini. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Bapak/Ibu/Sdr/i dengan memberikan tanda silang (X) pada: STS
: Sangat Tidak Setuju
TS
: Tidak Setuju
CS
: Cukup Setuju
S
: Setuju
SS
: Sangat Setuju
3. Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku 4. Bapak/Ibu/Sdr/i diharapkan menjawab semua pertanyaan yang ada, dan jangan sampai ada yang terlewati 5. Dalam Bapak/Ibu/Sdr/i memberikan jawaban, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar dan dapat kami terima sepanjang sesuai dengan keadaan diri saudara yang sebenarnya 6. Sebelum
kuesioner
ini
dikembalikan,
periksalah
kembali
sampai
Bapak/Ibu/Sdr/i yakin bahwa keusioner sudah dijawab semua 7. Bapak/Ibu/Sdr/i tidak perlu khawatir, karena kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i, kami jamin 8. Hasil kuesioner ini tidak akan mempengaruhi kedudukan dan evaluasi kerja Bapak/Ibu/Sdr/i, tetapi hanya untuk keperluan penelitian saja
131
Variabel Peran Auditor Internal (X1) Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Cukup Setuju (CS) 5= Sangat setuju (SS) 2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S) NO
PERNYATAAN
1
APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di tempatkan
STS
TS
CS
pada posisi yang tepat dan bebas dari segala intervensi 2
APIP bebas dari campur tangan instansi (auditee) atau intervensi dalam menentukan ruang lingkup, pelaksanaan hingga mengkomunikasikan hasil
3
APIP bersikap tidak memihak dan menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan perannya
4
APIP memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam penugasan audit intern
5
APIP menjalankan tugasnya dengan keahlian profesional secara cermat dan hati-hati
6
Kegiatan audit intern dipantau secara berkelanjutan oleh pimpinan APIP untuk mengevaluasi kesesuaian kegiatan audit intern dengan kode etik dan standar
7
Kegiatan audit intern dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola sektor publik
8
APIP mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern dalam menanggapi risiko dan tata kelola auditi
9
APIP mengevaluasi keandalan dan integritas informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi program, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
10
APIP mengkomunikasikan hasil temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kepada pimpinan instansi
11
APIP melaksanakan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
132
S
SS
Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X 2) Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Cukup Setuju (CS) 5=Sangat setuju (SS) 2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S) NO
PERNYATAAN
1
Adanya penegakan tindakan disiplin atas penyimpangan
STS
TS
CS
terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap perilaku 2
Terdapat standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada setiap posisi dalam instansi pemerintah
3
Terdapat kejelasan dan ketepatan dalam wewenang dan tanggung jawab di instansi pemerintah
4
Pimpinan instansi melakukan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang mungkin akan terjadi
5
Adanya strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian visi dan misi instansi pemerintah
6
Adanya identifikasi pengguna data dan otorisasi data terhadap akses informasi formal
7
Pembatasan akses perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses
8
Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai kebijakan dan prosedur pengamanan aset
9
Pimpinan instansi mengembangkan dan memperbarui (update) sistem informasi agar tercapainya komunikasi yang berkualitas
10
Pimpinan instansi melakukan pemantauan terhadap sistem pengendalian intern secara berkelanjutan
133
S
SS
Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit (X3) Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Cukup Setuju (CS) 5= Sangat setuju (SS) 2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S) NO
PERNYATAAN
1
Pimpinan instansi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Pimpinan instansi mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk penyusunan rencana aksi atas setiap hasil pemeriksaan BPK Pimpinan instansi memastikan bahwa rencana aksi yang diambil bertujuan untuk memperbaiki penyebab terjadinya temuan Kepedulian, komitmen serta tanggung jawab yang tinggi diperlukan oleh semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan rekomendasi hasil audit Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit merupakan upaya perbaikan manajemen pemerintah untuk mendorong citra dan wibawa pemerintah Forum koordinasi tindak lanjut dengan pejabat yang bertanggung jawab diperlukan untuk mengefektifkan tindak lanjut hasil audit dan mencegah kesalahan yang berulang Instansi wajib menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil audit atas kelemahan sistem pengendalian intern sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Instansi wajib menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Pimpinan bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan penjelasan perkembangan tindak lanjut disertai dengan data dan bukti pendukung kepada BPK, atasan, dan unit pemantau Sanksi perlu diterapkan jika temuan audit tidak ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan
2
3
4
5
6
7
8
9
10
STS
TS
CS
134
S
SS
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) (Y) Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1= Sangat Tidak Setuju (STS) 3= Cukup Setuju (CS) 5= Sangat setuju (SS) 2= Tidak Setuju (TS) 4= Setuju (S) NO
PERNYATAAN
1
Instansi menyediakan informasi mengenai hasil pemeriksaan audit secara memadai dan tepat waktu
2
Adanya ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat untuk mengetahui penyusunan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai melalui kebijakan publik Instansi memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan atau program instansi kepada masyarakat melalui fasilitas iklan layanan masyarakat, website, media cetak, dan papan pengumuman Akses informasi mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam menyampaikan
3
4 5
Menggunakan media massa nasional maupun lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat
6
Tersedianya forum dan pertemuan publik termasuk forum stakeholder untuk menggali dan mengumpulkan masukan serta usulan dari lapisan masyarakat Dalam merumuskan kebijakan publik, instansi mempertimbangkan usulan dan masukan yang diberikan oleh masyarakat Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat yang memuat informasi keuangan dan non keuangan Terdapat standard operating procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan Adanya mekanisme penghargaan (Reward) dan sanksi (Punishment) atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam pencapaian hasil
7
8
9
10
STS
TS
CS
135
S
SS
NO
PERNYATAAN
11
Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas, konsisten
STS
TS
CS
untuk mendukung pelaksanaannya 12
Atas kelalaian yang disengaja atau pelanggaran terhadap peraturan maka terdapat penindakan hukum secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
-TERIMA KASIH-
136
S
SS
Lampiran Daftar Jawaban Responden Identitas Responden No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Jk 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Usia > 45 25-35 25-35 > 45 36-45 25-35 > 45 > 45 > 45 > 45 36-45 > 45 36-45 25-35 >45 25-35 25-35 36-45 36-45 36-45 25-35 25-35 36-45 36-45 36-45 25-35 > 45 25-35 25-35 > 45 25-35 > 45 > 45 > 45 > 45 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 > 45 36-45 25-35 25-35 36-45
Golongan IV A III B III C III D III D III C IV A IV B IV A III C III D III C III C III C IV B III A III A III C III C III C III B III B III C III D III C III B IV A III B III B III D III B IV A IV A IV C III D III C III B III B III B III B III A IV B III C III B III C III C
137
Pend Ter
PengKer 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3
4 2 1 3 4 1 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 4 2 2 4 2 3 4 4 4 2 3 2 1 2 1 5 2 1 2 3
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2
25-35 25-35 <25 >45 25-35 36-45 > 45 > 45 36-45 > 45 36-45 > 45 > 45 > 45 36-45 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 > 45 25-35 > 45 25-35 < 25 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 > 45 > 45 25-35 25-35 25-35 25-35 < 25 < 25 25-35 25-35 36-45 25-35 25-35 36-45 > 45 25-35
III B III C II D III D III C III C IV A IV B III A IV B III C III D IV B III C III B III A III B III A III B III A III A III C II D IV A III A III A II D III A II D III B III A III A III A III D IV B III A III A III A III A II D II D III A III A III C II D III A III B III D III A
2 3 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2
1 2 1 4 2 3 5 4 2 4 2 3 4 4 3 1 2 2 2 2 2 4 2 4 2 1 1 2 2 2 1 1 2 4 4 2 2 3 2 1 1 1 3 3 2 2 3 5 2
138
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1
25-35 25-35 36-45 36-45 > 45 > 45 > 45 > 45 36-45 25-35 25-35 > 45 > 45 25-35 25-35 > 45 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 36-45 36-45 25-35 25-35 > 45 36-45 25-35 > 45
III A III B III D III A III C IV C III D III D III C III A III A III C IV B II D III C IV A III B III B III D III A III A III C III D III D III C III B III A III C III C III A IV A
2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3
1 2 3 1 4 5 3 4 3 1 1 4 4 1 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 4 2 3 4
139
Jawaban Responden Variabel Peran Auditor Internal (X1) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
PA1 5 5 5 5 5 4 2 2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5
PA2 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5
PA3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 5
PA4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4
PA5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4
PA6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5
PA7 1 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5
PA8 5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4
PA9 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5
PA10 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4
PA11 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5
TOTAL 47 45 45 45 45 44 46 42 44 55 47 52 42 47 46 49 42 45 34 42 43 46 48 53 55 45 50 43 44 44 52 55 33 45 45 55 55 41 37 49 45 49 42 44 42 33 46 47 44 43 51
140
No 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
PA1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 4 3 3 4 5 4 4 4
PA2 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 4 4
PA3 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4
PA4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
PA5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
PA6 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 4 5 4 4 4
PA7 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4
PA8 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4
PA9 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4
PA10 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3
PA11 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4
TOTAL 33 45 39 44 44 45 47 47 49 41 43 44 44 44 44 45 48 44 40 44 44 44 44 44 45 44 44 47 48 51 55 55 33 39 44 44 45 44 43 44 45 44 49 48 46 51 48 55 40 42 42 44 55 44 44 43
141
No 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
PA1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
PA2 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
PA3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
PA4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
PA5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
PA6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5
PA7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
PA8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5
PA9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5
PA10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5
PA11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5
TOTAL 44 44 47 44 46 44 44 44 44 44 47 47 55 48 55 48 55 55 55
Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
SP1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5
SP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5
SP3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5
SP4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5
SP5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5
SP6 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5
SP7 5 3 2 2 2 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
SP8 4 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
SP9 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5
SP10 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5
TOTAL 43 38 35 35 35 39 40 40 38 48 40 45 38 39 40 40 36 40 29 36 35 45 43 47 48 40 45 34 40 40 45 50
142
NO 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
SP1 3 4 4 5 5 3 2 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 3
SP2 4 4 4 5 5 3 2 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3
SP3 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 3 4 3 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3
SP4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 2 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 4 4 4 3
SP5 3 4 4 5 5 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 3
SP6 3 4 3 5 5 3 2 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3
SP7 3 4 3 5 5 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3
SP8 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3
SP9 3 4 4 5 4 3 3 2 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3
SP10 3 4 4 5 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 2 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3
TOTAL 31 40 37 50 47 31 29 43 39 43 31 36 39 30 43 39 38 41 47 30 43 32 40 40 39 42 42 42 37 38 39 42 40 40 40 33 41 35 37 40 40 40 40 40 40 40 40 43 43 50 50 31 38 37 35 30
143
NO 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
SP1 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
SP2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5
SP3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5
SP4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
SP5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5
SP6 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5
SP7 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5
SP8 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
SP9 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
SP10 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
TOTAL 40 40 40 43 40 42 37 42 46 44 46 36 42 42 39 34 38 39 42 38 38 41 40 40 36 37 40 40 41 38 43 39 40 39 42 43 49 50
144
Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit
NO
TL1
TL2
TL3
TL4
TL5
TL6
TL7
TL8
TL9
TL10
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5
4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5
4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 3 5 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3
4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
41 37 37 37 37 40 44 37 43 43 41 49 39 40 41 42 40 40 40 40 39 46 41 48 49 36 42 40 40 47 44 50 30 40 49 50 50 36 41 47 42 44 49 40 40 40 38 44
145
NO 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
TL1 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
TL2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
TL3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
TL4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
TL5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
TL6 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4
TL7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4
TL8 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4
TL9 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5
TL10 4 4 5 4 5 4 4 3 2 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 4 5
TOTAL 40 44 48 40 43 37 40 39 39 41 41 43 41 38 46 50 40 40 41 43 38 33 32 39 40 39 40 41 40 40 40 42 39 48 49 31 42 41 39 38 40 40 37 40 40 42 44 45 48 44 46 36 40 40 39 40 42
146
NO 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
TL1 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5
TL2 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5
TL3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5
TL4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
TL5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
TL6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5
TL7 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5
TL8 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5
TL9 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
TL10 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5
TOTAL 40 36 39 39 40 40 36 41 39 40 40 41 39 40 40 42 42 40 43 50 50
Variabel Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance) NO GG1 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10 4 11 4 12 5 13 4 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 3 20 4 21 4 22 4 23 5 24 5 25 5 26 4 27 5
GG2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 5 4 3 4
GG3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 5 3 3 4
GG4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4
GG5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 5 3 3 4
GG6 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 3 3 4
GG7 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 4
GG8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5
GG9 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 4
GG10 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4
GG11 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 5 5 4 4
GG12 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4
TOTAL 50 46 46 46 46 48 49 46 46 52 47 60 46 48 47 45 46 46 35 46 50 55 41 59 49 42 50
147
NO GG1 28 3 29 4 30 4 31 4 32 5 33 3 34 4 35 3 36 5 37 5 38 2 39 3 40 5 41 4 42 4 43 3 44 4 45 4 46 4 47 3 48 4 49 4 50 3 51 5 52 2 53 5 54 3 55 4 56 3 57 4 58 4 59 4 60 4 61 3 62 4 63 4 64 4 65 4 66 4 67 4 68 5 69 4 70 3 71 2 72 4 73 4 74 4 75 4
GG2 4 4 3 4 5 3 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4
GG3 4 4 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4 3 2 4 3 5 3 4 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 4 2 4 4
GG4 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4
GG5 3 4 2 3 5 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 2 4 4
GG6 3 4 2 3 5 3 4 4 5 5 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4
GG7 3 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 3 3 5 4 2 4 4 4 5 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4
GG8 4 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4
GG9 4 4 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
GG10 3 4 3 5 5 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 3 2 4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
GG11 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 2 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
GG12 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
TOTAL 42 48 37 49 60 36 51 48 60 58 40 42 46 41 52 40 40 43 48 43 53 51 45 58 40 47 38 48 47 51 49 49 51 42 42 47 48 48 48 46 48 45 35 33 48 40 48 48
148
NO GG1 76 4 77 4 78 3 79 4 80 4 81 4 82 3 83 5 84 3 85 3 86 4 87 4 88 3 89 4 90 4 91 3 92 4 93 4 94 4 95 4 96 4 97 2 98 4 99 4 100 3 101 4 102 4 103 4 104 4 105 4 106 4 107 3 108 4 109 4 110 4 111 3 112 4 113 4 114 4 115 4 116 4 117 4 118 4 119 5 120 4 121 4 122 4 123 4
GG2 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GG3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
GG4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4
GG5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4
GG6 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
GG7 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GG8 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GG9 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GG10 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
GG11 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
GG12 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL 49 48 46 48 48 48 53 60 38 46 44 42 46 48 48 40 47 48 50 50 50 48 49 52 38 44 47 48 48 53 46 45 44 44 44 45 48 46 47 48 48 49 47 48 45 48 44 47
149
NO GG1 124 4 125 5 126 5
GG2 4 4 5
GG3 4 4 5
GG4 4 4 5
GG5 4 4 5
GG6 4 5 5
GG7 4 4 5
GG8 4 4 5
GG9 5 5 5
GG10 3 5 5
GG11 5 5 5
GG12 5 5 5
TOTAL 50 54 60
Lampiran Hasil Pengujian Data Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
TPA
126
33.00
55.00
45.6587
4.79694
TSPIP
126
29.00
50.00
39.8016
4.53258
TTLTA
126
30.00
50.00
41.2302
3.98229
TGG
126
33.00
60.00
47.0238
5.14193
Valid N (listwise)
126
Hasil Uji Validitas Peran Auditor Internal Correlations PA1 Pearson
1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
TPA
.617**
.440**
.407**
.404**
.356**
.315**
.329**
.292**
.330**
.305** .631**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.001
.000
.001
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
.682**
Correlatio P A 1
n Sig.
(2-
tailed) N
126
Pearson P A 2
**
.617
.621
.418
.364
.484
.252
.393
.431
.350
.386
Correlatio n Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.004
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
**
**
**
.732**
tailed) N Pearson
126
126
**
**
.440
.621
.524
.478
.407
.381
.505
.553
.540
.410
Correlatio P A 3
n Sig.
(2-
.000
.000
126
126
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
tailed) 126
N
150
Pearson
.407**
.418**
.524**
.000
.000
.000
126
126
126
.697**
.658**
.442**
.589**
.609**
.679**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
**
1
1
.613** .814**
Correlatio n P Sig.
(2-
A tailed) 4 N
Pearson P A 5
6
Sig.
(2-
7
Sig.
(2-
8
**
**
.471
**
.556
**
.641
**
.417
**
.748
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
.356
.484
.407
.658
.575
.773**
.585
.482
.539
.564
.605
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
.646**
tailed)
.315
.252
.381
.442
.447
.585
.368
.485
.515
.395
Correlatio n Sig.
(2-
.000
.004
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
**
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
1
**
**
**
tailed)
Pearson
A
.447
n
N
P
**
.575
Correlatio
Pearson
A
.697
tailed)
N
P
**
.478
n
Pearson
A
**
.364
Correlatio
N
P
**
.404
.329
.393
.505
.589
.471
.482
.368
.642
.574
.591
**
.730
Correlatio n Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
**
**
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
1
**
**
.767**
.000
.000
.000
126
126
126
tailed) N Pearson
.292
.431
.553
.609
.556
.539
.485
.642
.641
.547
Correlatio P A 9
n Sig.
(2-
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
tailed) 126
N
151
Pearson
.330**
.350**
.540**
.679**
.641**
.564**
.515**
.574**
.641**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
.627** .790**
1
Correlatio P A 1
n Sig.
(2-
.000
.000
126
126
tailed)
0
126
N
Pearson P A 1 1
**
**
.305
**
.386
**
.410
**
.613
**
.417
.605
.395
**
**
**
.591
**
.547
**
.627
1 .721
Correlatio n Sig.
(2-
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
1
tailed) N Pearson
.631
.682
.732
.814
.748
.773
.646
.730
.767
.790
.721
Correlatio T P A
n Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
tailed) N
126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Correlations
Pearson
SPIP
SPIP
SPIP
SPIP
SPIP
SPIP
SPIP
SPIP
SPIP
SPIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
**
.712
**
.578
**
.512
**
.527
**
.470
**
.273
**
.383
TSPIP
**
.452**
.719**
.328
Correlation SPI P1
Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.002
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
**
**
**
.723**
tailed) N
126
Pearson
.712
**
.578
.508
.459
.581
.276
.364
.312
.434
Correlation Sig. SPI
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.002
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
tailed)
P2
126
126
N
152
Pearson SPI P3
Sig.
(2-
Sig.
(2-
Sig.
(2-
Sig.
(2-
.744**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
*
**
**
**
.508
.538
.730**
.000
.000
126
126
126
126
**
**
**
**
.655
.393
.191
.468
.456
.548
.000
.000
.032
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
.459
.605
.655
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
.472
.373
.559
.549
.565
**
.796
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
.581
.472
.393
.472
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
**
**
**
*
**
**
.273
.593
.378
.257
.414
**
.703
.000
.000
.004
.000
.000
126
126
126
126
126
1
**
**
**
.276
.357
.191
.373
.593
.608**
.461
.375
.390
Correlation Sig.
(2-
.002
.002
.000
.032
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
**
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
1
**
**
.733**
.000
.000
.000
126
126
126
1
**
tailed)
.383
.364
.489
.468
.559
.378
.461
.603
.570
Correlation Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
**
**
tailed)
Pearson
P9
.425**
tailed)
N
SPI
.366**
Correlation
Pearson
P8
.489**
.000
.470
N
SPI
.357**
tailed)
Pearson
P7
**
.472**
Correlation
N
SPI
126
**
.527
Pearson
P6
126
**
.605**
tailed)
N
SPI
126
.538**
Correlation
Pearson
P5
.000
.512
N
SPI
.000
1
tailed)
Pearson
P4
.578**
Correlation
N
SPI
.578**
.328
.312
.366
.456
.549
.257
.375
.603
.695
**
.687
Correlation Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.004
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
**
**
.000
.000
126
126
126
**
1
.762**
tailed) N Pearson
.452
.434
.425
.548
.565
.414
.390
.570
.695
Correlation SPI P10
Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
.000
tailed) 126
126
N
153
Pearson
.719**
.723**
.744**
.730**
.796**
.703**
.608**
.733**
.687**
.762**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
1
Correlation TSP IP
Sig.
(2-
tailed) N
126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Hasil Uji Validitas Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Correlations
Pearson
TLTA
TLTA
TLTA
TLTA
TLTA
TLTA
TLTA
TLTA
TLTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.509**
.446**
.297**
.375**
.382**
.154
.269**
.413**
.286**
.596**
.000
.000
.001
.000
.000
.086
.002
.000
.001
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
**
**
**
1
TLTA TTLTA
Correlation TLT A1
Sig.
(2-
tailed) N
126 **
Pearson TLT A2
.509
Sig.
(2-
.493
.424
.500
.535
.320
**
.762
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
**
**
126
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
**
**
.572
.730**
.587
.501
.448
.270
.305
.498
.461
Correlation Sig.
(2-
.000
.000
126
126
126
**
**
**
.000
.000
.000
.002
.001
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
**
.640**
tailed)
Pearson
A4
.000
.446
N
TLT
.505
tailed)
Pearson
A3
.459
Correlation
N
TLT
.572
.297
.459
.587
.461
.358
.359
.231
.370
.365
Correlation Sig.
(2-
.001
.000
.000
126
126
126
126
**
**
**
**
.000
.000
.000
.009
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
.738**
tailed) N Pearson
.375
.505
.501
.461
.479
.362
.443
.619
.356
Correlation Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
TLT tailed) A5
126
N
154
Pearson TLT A6
.382**
.493**
.448**
.358**
.479**
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
.154
**
**
**
**
**
1
.439**
.477**
.561**
.429**
.735**
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
1
**
**
*
.197
.628**
Correlation Sig.
(2-
tailed) N Pearson
TLT A7
.424
.270
.359
.362
.439
.749
.410
Correlation Sig.
(2-
.086
.000
.002
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
**
.000
.000
.027
.000
126
126
126
126
1
**
**
tailed) N Pearson
.269
.500
.305
.231
.443
.477
.749
.483
**
.241
.680
TLT Correlation A8
Sig.
(2-
.002
.000
.001
.009
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
**
**
.000
.006
.000
126
126
126
1
**
.768**
.000
.000
tailed) N Pearson TLT A9
.413
.535
.498
.370
.619
.561
.410
.483
.398
Correlation Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
*
**
**
1
.616**
tailed) N Pearson
TLT A10
.286
.320
.461
.365
.356
.429
.197
.241
.398
Correlation Sig.
(2-
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.027
.006
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
1
tailed) N Pearson
.596
.762
.730
.640
.738
.735
.628
.680
.768
.616
Correlation TTL TA
Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
tailed) N
126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Hasil Uji Validitas Good Government Governance Correlations GG1 Pearson G Correlati
GG2
GG3
*
.291
1 .540
**
GG4 **
.399
GG5 **
.288
GG6 **
.400
GG7 **
.380
GG8 .331
**
GG9 **
.315
GG10 GG11 GG12 **
.346
**
.374
**
.372
TGG **
.623
*
G on 1 Sig.
(2-
.000
.001
.000
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
tailed)
155
N
126
Pearson G G 2
3
Sig.
(2-
4
Sig.
(2-
5
6
Sig.
(2-
7
Sig.
(2-
8
126
1
**
.705**
.519
.644
.436
.561
.479
.290
.309
.283
.223
.338
.000
.000
.000
.000
.000
.001
.000
.001
.012
.000
.000
126 *
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
.291
.519
.690
.459
.508
.402
.263
.302
.294
.305
.264
**
.675
*
.001
.000
126
126
126
**
*
**
.000
.000
.000
.000
.003
.001
.001
.001
.003
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
**
**
**
.399
.644
.690
.469
.525
.475
.326
.312
.277
.292
.346
**
.721
*
.000
.000
.000
126
126
126
126
**
*
**
**
.000
.000
.000
.000
.000
.002
.001
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
*
**
**
**
**
.288
.436
.459
.469
.602
.544
.219
.305
.339
.286
.347
**
.679
*
.001
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
**
*
**
**
**
.000
.000
.014
.001
.000
.001
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
**
.758**
tailed)
.400
.561
.508
.525
.602
.733
.348
.416
.289
.371
.311
*
Correlati on Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
**
*
**
**
**
**
.000
.000
.000
.001
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
**
.703**
tailed)
.380
.479
.402
.475
.544
.733
.259
.335
.265
.371
.360
*
Correlati on Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
**
*
**
**
*
**
**
.003
.000
.003
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
1
**
**
**
**
.544**
tailed)
Pearson
G
126
*
on
N
G
126
**
**
Correlati
Pearson
G
126
**
tailed)
N
G
126
**
on
Pearson
G
126
**
126
Correlati
N
G
126
**
tailed)
Pearson
G
126
**
on
N
G
126
**
.000
Correlati
Pearson
G
126
**
tailed)
N
G
126
on
Pearson
G
.540
126
Correlati
N
G
**
.331
.290
.263
.326
.219
.348
.259
.447
.385
.367
.381
*
Correlati on Sig.
(2-
.000
.001
.003
.000
.014
.000
.003
126
126
126
126
126
126
126
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
tailed) N
126
156
Pearson G G 9
**
.315
*
.309
**
.302
**
.312
**
.305
**
.416
**
.335
.447
**
1
**
.482
**
.532
**
.586
**
.642
*
Correlati on Sig.
(2-
.000
.000
.001
.000
.001
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
**
1
tailed) N Pearson
**
.346
*
.283
**
.294
**
.277
**
.339
**
.289
**
.265
.385
**
.482
**
.690
**
.575
**
.651
*
G Correlati G on 1 Sig.
(2-
.000
.001
.001
.002
.000
.001
.003
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
**
*
**
**
**
**
**
**
**
**
.000
.000
.000
126
126
126
1
**
0 tailed) N Pearson
.374
.223
.305
.292
.286
.371
.371
.367
.532
.690
.670
**
.672
G Correlati G on 1 Sig.
(2-
.000
.012
.001
.001
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
**
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
126
126
1 .673**
.000
1 tailed) N Pearson
.372
.338
.264
.346
.347
.311
.360
.381
.586
.575
.670
*
G Correlati G on 1 Sig.
(2-
.000
.000
.003
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
**
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
1
2 tailed) N Pearson
.623
G G
.675
.721
.679
.758
.703
.544
.642
.651
.672
.673
*
Correlati T
.705
on Sig.
(2-
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
tailed) N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
157
126
Hasil Uji Reliabilitas Peran Auditor Internal Reliability Statistics Cronbach's
N of Items
Alpha .907
11
Hasil Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Reliability Statistics Cronbach's
N of Items
Alpha .895
10
Hasil Uji Reliabilitas Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Reliability Statistics Cronbach's
N of Items
Alpha .873
10
Hasil Uji Reliabilitas Good Government Governance Reliability Statistics Cronbach's
N of Items
Alpha .887
12
Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot
158
Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
Unstandardized Residual N
126
Normal Parameters
Mean
a,b
.0000000
Std. Deviation
Most Extreme Differences
3.30660464
Absolute
.082
Positive
.070
Negative
-.082
Kolmogorov-Smirnov Z
.921
Asymp. Sig. (2-tailed)
.365
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Hasil Uji Multikolonieritas dan Uji t Coefficientsa Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B 4.264
3.343
TPA
.224
.101
TSPIP
.372
TTLTA
.430
(Constant) 1
Std. Error
t
Sig.
Beta
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
1.276
.205
.209
2.207
.029
.379
2.640
.107
.328
3.484
.001
.382
2.619
.099
.333
4.327
.000
.573
1.745
a. Dependent Variable: TGG
159
Coefficient Correlations Model
a
TTLTA
Correlations
TSPIP
TPA
TTLTA
1.000
-.277
-.290
TSPIP
-.277
1.000
-.624
TPA
-.290
-.624
1.000
TTLTA
.010
-.003
-.003
TSPIP
-.003
.011
-.007
TPA
-.003
-.007
.010
1 Covariances
a. Dependent Variable: TGG
Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik Scatterplot
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model
R
R Square
.766a
1
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.576
3.34701
.586
a. Predictors: (Constant), TTLTA, TSPIP, TPA b. Dependent Variable: TGG
Hasil Uji F
Model
1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
1938.224
3
646.075
Residual
1366.704
122
11.202
Total
3304.929
125
F 57.672
Sig. .000
b
a. Dependent Variable: TGG b. Predictors: (Constant), TTLTA, TSPIP, TPA
160
161
