2015 1

LIPUTAN UTAMA

Warta LAN/Edisi 37/2015

1

Para pembaca yang budiman, Memasuki tahun 2015, Warta LAN yang merupakan majalah internal Lembaga Administrasi Negara (LAN) mulai hadir dengan inovasi baru. Ya, inovasi baru itu yakni Warta LAN mulai bisa dibaca dalam bentuk on line atau digital. Selain lebih efektif dalam pengelolaannya, majalah digital ini juga dimaksudkan untuk menjawab permintaan dari stakeholders LAN akan informasi-informasi kegiatan yang penting diketahui oleh stakeholder kami. Hal ini tentu sejalan dengan salah satu tujuan diterbitkannya majalah ini, yakni memberikan informasi terkini Lembaga Administrasi Negara. Dengan majalah cetak yang selama ini, jangkauan penyebaran majalah masih sangat terbatas. diharapkan bentuk digital ini dapat menjangkau stakeholders LAN dengan lebih luas lagi dan dapat diakses dengan mudah dan efisien. Format majalah digital ini tentunya akan terus kami sempurnakan agar bisa tepat waktu dan diisi dengan konten yang lebih menarik dan selalu dinantikan para pembaca. Besar harapan kami agar kritik, saran, serta masukan selalu diberikan kepada kami selaku tim redaksi agar kami juga terus melakukan perubahan terus menerus demi kemajuan Warta LAN. Akhir kata kami ucapkan selamat membaca Warta LAN format baru. Redaksi

Penanggung Jawab Adi Suryanto Redaktur Elly Fatimah, Sudardi, Etty Kurniasih Penyunting/Editor Idha Saftawaty, Ari Noviono, Budi Prayitno Desain Grafis & Fotografer Mustofa, Yarip Rusli Warjimin, Adi Setyono, Pracoyo Cipto Nugroho, Sapto Widodo Sekretariat Danang Dwi Cahyono, Alamsyah, Hj.Fateha, Reni Kusuma Seputri, Nofeldy Pratomo Putro, Ferdi Febiansyah Junaedi, Heru Sulistyo

Penerbit Humas dan Informasi LAN RI Alamat Redaksi Bagian Humas dan Informasi LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat Telepon 021-3455021 ext 186-189 Fax 021-3848792 SMS Humas 082 2345 123 57 Email [email protected] Website www.lan.go.id Facebook Humas LAN RI

Redaksi menerima artikel singkat ilmiah popular yang merupakan karya asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Redaksi berhak melakukan penyuntingan terhadap isi tulisan yang dianggap layak untuk ditampilkan tanpa mengubah makna

DAFTAR ISI LIPUTAN UTAMA

4

Gubernur Aceh dan Kepala LAN Resmikan Gedung PKP2A IV Aceh

Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto meresmikan gedung baru Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jalan TM Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (23/4).

LIPUTAN UTAMA

18 8

Refleksi 3 Tahun Bersama: Apresiasi & Pesan Untuk Kolega Sisakan Energi Untuk Memikirkan Organisasi

WARTA

LAN, Kemendagri, dan Lemhanas Sepakati Pengembangan Kompetensi ASN Evaluasi Pelaksanaan Program RB di LAN RI Mensesneg Pratikno: Kicking Away The Leader Pemprov Kaltim Jalin Kerjasama Penguatan Kapasitas Pemerintahan Dengan LAN

13 16 19

Revolusi Mental Dimulai Dari Keluarga

21 23

Bakohumas BNPB Bahas WCDRR dan Penanganan Bencana Terkini

25

LAN Jalin Kerjasama dengan KPPA-PA Dorong Suksesnya Pengarusutaman Gender Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali ke Jalur Yang Benar

28

LAN Raih WTP ke 8 Kali

30 32

LAN-Kemenlu-KPK Selenggarakan International Workshop on Democracy and Innovation in Good Governance

34

Diklat TOT & Analis Kebijakan Publik Bangun Pemerintahan Berkinerja Tinggi Menjembatani Kebijakan dan Kepentingan Publik

36 37

Pejabat Eselon III Ujung Tombak Institusi Dalam Pelayanan Publik

39

Perlu Kesamaan Persepsi Dalam Mengelola Laboratorium Inovasi

40

Reformasi di Sektor Publik untuk Pelayanan yang Lebih Baik

41

Hadapi MEA, Banyak Pihak Hanya Lakukan Diskusi

43 44 46

Critical Review Implementasi Diskresi Dalam UU AP Mencetak Widyaiswara Generasi Baru Selama tiga tahun menjabat posisi sebagai Kepala LAN, Prof.Dr. Agus Dwiyanto, MPA telah banyak memberikan warna perubahan bagi dinamika internal organisasi. Termasuk juga membawa LAN menjadi salah satu lembaga yang berhasil melakukan reformasi kelembagaan serta membawa arah baru bagi pendidikan dan pelatihan aparatur di Indonesia.

RAGAM PESONA

Saat Merbabu Begitu Nyata

52

ARTIKEL

Pengelolaan Koleksi Referensi Pasa Perpustakaan LAN Jakarta

58


3

LIPUTAN UTAMA

LIPUTAN UTAMA

Gubernur Aceh & Kepala LAN Resmikan Gedung PKP2A IV LAN Aceh 4

Warta LAN /Edisi 37/2015

G

ubernur Aceh Zaini Abdullah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh maupun yang ada di Sumatera agar memanfaatkan keberadaan PKP2A IV LAN di Aceh sebagai mitra strategis dalam melaksanakan berbagai program kegiatan, sehingga program reformasi birokrasi lebih terarah dan memberi hasil yang lebih baik. Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat meresmikan penggunaan gedung baru Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jalan TM Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (23/4). “Kami menyambut dengan senang hati dan berharap memberi daya dorong bagi peningkatan kinerja PKP2A LAN Aceh, yang kemudian menjadi contoh ke seluruh jajaran pemerintahan di Aceh sehingga pola kerja dan kualitas pelayanan publik akan lebih meningkat,” kata Zaini Abdullah saat memberikan sambutan. Zaini berharap, kehadiran gedung baru yang dilengkapi dengan ruang pelatihan dan berbagai fasilitas kerja lainnya itu dapat menghadirkan semangat baru bagi Pemerintah Aceh untuk berbenah sehingga menjadi teladan bagi administrasi pemerintahan yang baik di Sumatera. “Kehadiran gedung ini juga diharapkan semakin mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam bidang administrasi negara,” kata dia. Gubernur juga mengingatkan agar para pejabat di lingkungan PKP2A LAN Aceh untuk bekerja maksimal.

LIPUTAN UTAMA Apalagi PKP2A LAN yang berkedudukan di Aceh ini memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Sumatera. “Hal ini tentu saja memerlukan pengelolaan yang lebih intensif dan serius dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran. Sehingga upaya reformasi birokrasi, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera dapat berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan pemerintah,” jelasnya.

LIPUTAN UTAMA pusat pelatihan di Indonesia terutama di wilayah Sumatera. Dengan dukungan Gubernur dan juga Pemerintah Aceh, saya yakin tugas tugas yang di berikan kepada PKP2A IV Aceh bisa dilaksanakan dengan lancar,” jelasnya. Sementara itu, Kepala PKP2A IV LAN Aceh, Faizal Adriansyah melaporkan, gedung baru berlantai 4 (empat) itu selesai dibangun pada tahun 2014 lalu dengan dana APBN. Dibangun diatas lahan seluas 2,5 Ha yang merupakan hibah Pemerintah Aceh. Adapun fasilitasnya terdiri dari: gedung administrasi 2 lantai, gedung diklat 4 lantai, asrama I dengan 23 kamar dan asrama II dengan 40 kamar. “PKP2A IV ini juga dilengkapi dengan auditorium, masjid serta lingkungan hijau yang asri,” jelasnya. Gubernur Z a i n i Abdullah juga menghimbau kepada seluruh jajaran SKPA agar membangun komunikasi dan koordinasi dengan PKP2A LAN Aceh, sehingga bisa meningkatkan kualitas sistem administrasi pemerintahan. Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto dalam sambutannya mengatakan, peresmian kantor baru ini merupakan momen yang sangat penting dan bersejarah. Sebab gedung PKP2A IV LAN Aceh dalam waktu dekat akan digunakan sebagai pusat diklat wilayah Sumatra. “Pada tahun ini, PKP2A IV akan diberikan mandat untuk menyelenggarakan diklat yang akan di ikuti oleh SKPD dari seluruh sumatera,” urainya. Menurut Kepala LAN, gedung PKP2A IV LAN Aceh merupakan gedung terbaik dibandingkan dengan gedung PKP2A lainnya yang ada di Indonesia. “Keberadaannya diharapkan menjadi salah satu

6


Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan MoU kerjasama antara LAN dengan Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar Raniry Banda Aceh. Selain itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Kepala LAN Agus Dwiyanto, serta Sekretaris Utama LAN Adi Suryanto juga melakukan penanaman pohon dihalaman gedung baru yang luas itu. Untuk diketahui, PKP2A IV merupakan perpanjangan tangan LAN, dengan wilayah kerja Sumatera yang meliputi 10 Provinsi yaitu; Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauaan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung. (humas)

LIPUTAN UTAMA

Peninjauan asrama

Penanaman pohon penghijauan di lingkungan perkantoran PKP2A IV LAN Aceh

Menyanyikan lagu Indonesia Raya di acara peresmian

Tampak depan gedung utama PKP2A IV LAN Aceh


7

LIPUTAN UTAMA

Refleksi 3 Tahun Bersama:

Apresiasi & Pesan Untuk Kolega Sisakan Energi Untuk Memikirkan Organisasi….

8


K

epala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto saat ini sudah hampir memasuki masa purna tugasnya. Selama tiga tahun menjabat posisi sebagai Kepala LAN, Prof.Dr. Agus Dwiyanto, MPA telah banyak memberikan warna perubahan bagi dinamika internal organisasi. Termasuk juga membawa LAN menjadi salah satu lembaga yang berhasil melakukan reformasi kelembagaan serta membawa arah baru bagi pendidikan dan pelatihan aparatur di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kepala LAN memberikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa unit yang ada di LAN. Dia berharap, agar setiap

LIPUTAN UTAMA

“Kita harus merawat institusi setiap saat. Perlu ada sinergi antar kedeputian, STIA, dan setiap unit. Sehingga LAN akan menjadi luar biasa. Saya menyarankan agar ada investasi pada institusi dengan cara merawat dan membangun LAN menjadi institusi yang kredibel,” pejabat atau individu yang ada di LAN menyisakan energi untuk memikirkan organisasi. “Kita harus merawat institusi setiap saat. Perlu ada sinergi antar kedeputian, STIA, dan setiap unit. Sehingga LAN akan menjadi luar biasa. Saya menyarankan agar ada investasi pada institusi dengan cara merawat dan membangun LAN menjadi institusi yang kredibel,” jelasnya saat memberikan sambutan pada acara Refleksi 3 Tahun Bersama : Apresiasi & Pesan Untuk Kolega, di Gedung PKP2A IV LAN Aceh, Selasa (21/4) malam. Guru Besar Kebijakan Publik UGM itu juga menyampaikan bahwa perubahan dan pembaruan yang telah dilakukan oleh LAN selama dibawah kepemimpinannya mendapatkan banyak sekali apresiasi dari berbagai kalangan. Beberapa pengakuan itu misalnya terkait dengan Kajian Arsitektur Kelembagaan dan perubahan pola Diklatpim dan Diklat Pra Jabatan.

Beberapa catatan kritis yang disampaikan Kepala LAN terkait dengan beberapa unit juga dikemukakannya. Dalam Bidang Kajian, misalnya, Kepala LAN memberikan catatan kritis agar setiap peneliti meng up grade kemampuannya, khususnya dalam menulis dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukannya. Dia berharap, jangan sampai anggaran negara yang dikeluarkan untuk membiayai penelitian menghasilkan produk yang tidak sebanding. “Jadi dalam setiap kegiatan kajian dan hasilnya juga harus mengedepankan prinsip rasionalitas. Artinya, sumber daya yang ada dan hasil yang dicapai harus sebanding. Karena itu menjadi bukti akuntabilitas kinerja LAN kepada publik. Kira-kira wajar tidak biaya yang telah dikeluarkan dengan hasil yang dicapai,” paparnya. Tidak hanya itu saja, Kepala LAN juga berharap ada tradisi baru dalam riset dan manajemen riset.

“Keberadaan LAN dan produknya mulai diakui oleh banyak kalangan di pemerintah dan di luar pemerintah, baik itu kajian, diklat, ataupun inovasi. Demikian juga dengan pengakuan terhadap manfaat dari Diklatpim dalam perbaikan kinerja instansi. Termasuk juga adanya keterlibatan pimpinan instansi dalam Diklatpim. Jadi LAN mulai dihargai bukan karena otoritas yang melekat tetapi karena produknya,” jelasnya.


9

LIPUTAN UTAMA Misalnya dengan melakukan stock taking untuk mengenali state of the art dan gap in knowledge, menentukan isu kebijakan yang relevan dan menarik.

jangan mewariskan praktik-praktik yang salah dan berlaku selama ini di LAN. Misalnya, Forum Group Discussion (FGD). Praktek ini salah kaprah dan diwariskan turun temurun,” jelasnya.

“Cobalah untuk kritis dengan melakukan penelitian berdasarkan kebutuhan yang akan dihadapi publik. Jangan mendasarkan penelitian dan memilih lokus penelitian hanya didasarkan pada alasan karena belum pernah kesana. Ini menjadi tidak logis dan tidak masuk akal,” jelasnya.

Di Bidang Inovasi, Kepala LAN memberikan catatan kritis terkait arah Inovasi Administrasi Negara yang harus dilakukan. Menurutnya, perlu ada upaya untuk membangun kebersamaan persepsi tentang inovasi di bidang administrasi negara, cakupan dan prioritas kegiatan, serta merubah mindset peneliti menjadi inovatif.

Selain itu, lanjut Kepala LAN, perlu dibentuk generasi baru peneliti yang tangguh, haus akan informasi, menguasai metodologi dan kemampuan analisis, dan memiliki kemampuan menulis. “Kemampuan menulis dan analisi peneliti-peneliti kita harus di up grade. Masih banyak yang harus dibenahi. Selain i t u ,

“Jadi Inovasi Administrasi Negara itu harus hal yang mengandung kebaruan dan dapat diterapkan pada salah satu aspek dari administrasi negara. Selain itu juga memberikan manfaat pada institusi publik,” jelasnya. Kepala LAN juga mengingatkan perlunya ramburambu (guidance) tentang kegiatan sebagai pegangan bagi para Kapus dan staf di Kedeputian inovasi. “Sehingga mereka memiliki kesamaan persepsi mengenai apa itu Inovasi,” jelasnya. Di Bidang Diklat, Kepala LAN juga mengingatkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan lembaga diklat di seluruh Indonesia yang menjadi tanggung jawab LAN selaku instansi pembina. Sejauh ini, menurut dia, masih ada lembaga diklat yang menyelenggarakan diklat tapi sarana dan prasarana yang dimiliki belum memenuhi standard yang ada. “Terapkan “Zero-telerance” terhadap pelanggaran prinsip “good training-center governance”,” jelasnya. Kepala LAN juga mengingatkan agar jika ada kesalahan atau ketidak-

10


LIPUTAN UTAMA jelasan yang mengganggu efektivitas diklatpim, segera dianalisis dan dikoreksi dan internalisasikan dalam sistem diklatpim.

kebutuhan LAN dalam jangka waktu 5 - 10 tahun mendatang untuk menjawab tantangan mendatang.

“Namun jika ada best practice yang sudah terbukti bagus, segera diinternalisasikan kedalam sistem pelatihan,” jelas dia.

“Perlu dilakukan identifikasi kekosongan keahlian. Ini juga cukup mendesak untuk dilakukan. Buat rencana pengembangan staf untuk mengisi kekosongan. Jangan biarkan setiap staf menentukan minatnya sendiri tanpa memiliki keterkaitan dengan kebutuhan institusi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga mengingatkan perlunya pengembangan bagi setiap pegawai di lingkungan LAN. Menurut dia, jangan sampai unit Diklat menghabiskan waktu untuk melayani stakeholders saja. “Jangan pikirkan sendiri untuk menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan di kedeputian Diklat. Libatkan unit lainnya untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi di diklat,” pesan dia. Sementara itu, terkait catatan kritis terhadap unit Sekretariat LAN, Kepala LAN mengingatkan perlunya dilakukan tinjauan kritis terhadap struktur organisasi terkait dengan UU ASN dan perubahan lingkungan strategis LAN. Kepala LAN berharap agar para generasi penerus LAN mulai memikirkan secara lebih kritis dan membayangkan bagaimana LAN dalam lima tahun ke depan dan memanfaatkan momentum untuk mendorong adanya perbaikan yang berkelanjutan. “Road map dan milestone reformasi LAN selama lima tahun menuju pada LAN sebagai intitusi yang Menjadi Rujukan Bangsa Dalam Pembaharuan Administrasi Negara harus mulai dipikirkan dari sekarang, terutama masalah kelembagaannya. Ini untuk menyikapi perkembangan dan tuntutan profesionalisme aparatur yang semakin tinggi,” kata dia. Dalam bidang pengelolaan dan manajemen SDM LAN, Agus berharap agar Bagian SDM LAN melakukan pemetaan staff, keahlian dan

Terkait dengan STIA LAN, Kepala LAN mengakui selama ini energinya banyak dihabiskan untuk memikirkan revitalisasi organisasi dan pengembangan diklat kepemimpinan. Meski demikian, Kepala LAN mengingatkan perlunya pembangunan konsensus dengan stakeholders internal tentang pembaharuan program STIA menuju pada program Administrasi Negara terapan. “Buat roadmap yang jelas tentang transisi perubahan, pembaharuan kurikulum, reorientasi dosen serta pembaharuan metode pembelajaran,” jelasnya. Selain memberikan catatan kritis, Kepala LAN juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh Tim Revitalisasi Sekretariat, Tim Kelembagaan, Tim Inovasi, serta Tim Pembaruan Diklat atas kerja keras mereka selama ini. Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA juga menyadari bahwa selama dirinya memimpin masih banyak hal yang belum tercapai. Namun ia menilai, pasca restrukturisasi yang dilakukannya, proses konsolidasi institusi mulai berjalan secara pasti. Perubahan kultur juga sudah mulai dapat dirasakan walaupun masih jauh dari ekspektasi. (prayitnobudi/humas)


11

LIPUTAN UTAMA

12


WARTA

LAN, Kemendagri, dan Lemhanas Sepakati Pengembangan Kompetensi ASN

Penandatangan MoU antara LAN, Kemendagri, dan juga Lemhanas

S

umber daya aparatur merupakan aset yang berharga dalam dinamika pemerintahan. Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah melalui program diklat aparatur untuk menghasilkan aparatur yang berkompeten merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini disampaikan Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) antara LAN, Kemendagri dan Lemhanas di Gedung F Diklat Kemendagri, Kalibata Jakartas Selatan, Senin (9/3). Penandatanganan MoU para pihak itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Soepandji, dan Kepala LAN, Agus Dwiyanto. Agus mengatakan, tantangan ke depan bagi aparatur sipil dinilai tidak mudah terutama dalam menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Menurut dia, diperlukan sinergitas semua pihak agar Indonesia tidak kalah dalam persaingan ekonomi di kawasan.

“Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah dituntut untuk saling bahu membahu dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Kita harus mampu mengambil peran utama dan bukan menjadi penonton saja,” jelasnya. Menyadari tingginya persaingan tersebut, lanjut dia, sebagai aparatur sipil negara, setiap birokrat harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Karena itu keberadaan birokrat harus bisa dirasakan, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha. “Berbagai hal untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi menjadi lebih fungsional terus dilakukan pemerintah. Pemangkasan birokrasi serta peningkatan pelayanan merupakan langkah yang telah kita lakukan untuk meningkatkan daya saing dalam negeri,” tambah dia. Agus mengungkapkan, LAN sebagai instansi pembina diklat pemerintah saat ini terus berfokus pada perbaikan mutu diklat. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan profil aparatur sipil negara yang mumpuni dan berkelas dunia. Warta LAN/Edisi 37/2015

13

LIPUTAN UTAMA pelatihan bagi aparatur sipil negara baik di tingkat pusat atau di daerah. Menurut dia, penandatanganan ini merupakan wujud konkret pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya guna meningkatkan kualitas pelayanan.

“Monev kita lakukan untuk melakukan review, pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap kinerja badan-badan diklat pemerintah guna memberikan akreditasi bagi badan-badan diklat. Sedangkan untuk badan-badan diklat yang telah terakreditasi, LAN dapat mengakreditasikan program-program kediklatan di lingkungannya,” jelasnya. Agus mengatakan, penandatanganan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) antara LAN, Kemendagri, dan Lemhanas merupakan dasar untuk mengembangkan kegiatan pengkajian, pengembangan inovasi dan pendidikan serta

14


Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menambahkan, nota kesepahaman ini telah dirintis cukup lama dan merupakan salah satu langkah konkrit untuk mempercepat revolusi mental khususnya aparat pemerintah yang nantinya harus menjadi menjadi bentuk dari sebuah revolusi mental masyarakat dan bangsa Indonesia. “Pelaksanaan revolusi mental sebagai national building dan character building merupakan sistem nilai sentral dan inti daripada pencerdasan seluruh komponen bangsa dan masyarakat indonesia. Nilai-nilai budaya bangsa ini harus menjelma ke dalam tindakan sehari-hari dan harus diwujudkan dalam bentuk secara nyata dan dibuktikan dengan disiplin kerja, taat hukum, sederhana, serta mampu menjadi teladan dalam lingkungan, dan selalu hadir memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat,” kata dia. Gubernur

Lemhanas

Budi

Susilo

Soepandji

LIPUTAN UTAMA

Foto bersama Kepala LAN, Mendagri, Gubernur Lemhanas dengan para Eselon 1, setelah penandatangan MoU

mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang unggul dan selaras dengan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Gedung F Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri yang kemudian disambung dengan Pembukaaan Koordinasi Badan Diklat Seluruh Indonesia.

“Kompetensi ASN masih harus perlu dikembangkan secara optimal agar tercipta ASN yang unggul dan selaras dengan dinamika perkembangan zaman,” jelasnya.

Dalam acara penandatanganan tersebut turut hadir para pejabat Kementerian Dalam Negeri RI, Pejabat Lemhannas RI, dan pejabat LAN RI. Ketiga pihak berharap, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, segera dapat diimplementasikan program kerja yang lebih nyata dan konsisten sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang berwawasan kebangsaan. (choky/mustofa/ humas)

Menurut dia, kerja sama yang baru terjalin ini tentunya akan semakin memperluas jejaring kerja dalam penyerasian kebijakan, kajian, dan inovasi serta pengembangan kompetensi ASN dan penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dalam rangka ketahanan nasional. Selain acara penandatanganan nota kesepahaman ini, sebelumnya juga dilakukan acara Peresmian


15

WARTA

Evaluasi Pelaksanaan Program RB di LAN RI Peluit kick off reformasi birokrasi yang dijalankan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mulai ditiup sejak tahun 2011. Sepanjang tiga tahun pelaksanaannya, banyak sekali perubahan gradual yang telah dilakukan untuk menuju pada sosok organisasi yang profesional. Kekurangan disana-sini disadari masih ada, namun kekurangan itu tidak mengurangi semangat tim yang tergabung dalam kelompok kerja reformasi birokrasi di LAN untuk terus melakukan berbagai penyempurnaan.

16


W

akil Ketua Tim RB LAN, Anwar Sanusi memaparkan, sejak kick off reformasi birokrasi pada tahun 2011, banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh LAN, khususnya menyangkut delapan area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi sesuai dengan Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map RB. “Banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan di LAN di bawah kepemimpinan Kepala LAN. Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA. Restrukturisasi organisasi, lelang terbuka untuk jabatan eselon I dan II, penempatan pegawai berbasis merit system

WARTA adalah beberapa contoh,” jelasnya dihadapan Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) saat melakukan kunjungan awal untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jumat (6/2). Evaluasi pelaksanaan program RB di LAN ini bertujuan untuk menindaklanjuti usulan penyesuaian tunjangan kinerja sebesar 70%. Tidak hanya itu saja, lanjut Anwar, LAN juga melakukan penataan dalam bidang Penguatan Akuntabilitas, Bidang Pengawasan, Bidang Ketatalaksanaan, Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan, Manajemen Perubahan, Penataan SDM Aparatur, dan Penataan Peraturan Perundangundangan. “Saat ini kita sudah melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk melakukan komunikasi di internal organisasi, pembangunan sistem hukum on line, sistem informasi tunjangan dan kinerja pegawai, sistem keuangan on line dan lain sebagainya,” jelasnya. Selain itu, lanjut dia, LAN juga memperbaiki pelayanan publiknya dengan membuka akses informasi secara luas kepada publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. “Pusat informasi sudah kita sediakan. Setiap tamu yang berkunjung pun kita sediakan ruang khusus untuk meminimalisasi praktek gratifikasi. Lebih jauhnya, nanti tim evaluator bisa melihat sendiri dengan melakukan evaluasi secara langsung,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Tim Menpan & RB memaparkan penilaian awal yang diberikan terhadap proses Reformasi Birokrasi LAN. Dari delapan area perubahan, banyak capaian positif yang sudah dihasilkan dalam pelaksanaannya meskipun ada beberapa aspek yang harus terus ditingkatkan untuk mencapai nilai maksimal. “Jika dinilai, posisi LAN mendapatkan kategori B atau Baik dengan sedikit perbaikan. Belum

banyak Kementerian/Lembaga yang mendapat predikat tersebut. Kebanyakan masih jauh dibawah itu,” jelas anggota Tim Evaluator RB dari Menpan & RB, Agusdin Muttakin. Setelah melakukan entry meeting, Tim Evaluator Kemenpan & RB melakukan pemeriksaan dokumen, data dukung dan bukti kemajuan reformasi birokrasi yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jumat (13/2). Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari entry meeting yang dilakukan Tim Evaluator sebelumnya. Dalam evaluasi yang dilakukan itu, ada beberapa aspek yang dievaluasi, diantaranya: Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya Kerja; Regulasi, Organisasi, Ketatalaksanaan, Percepatan Reformasi Birokrasi; Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; serta Inovasi Pelayanan dan Teknologi Informasi. Evaluasi dilakukan secara rinci dengan memeriksa dan mereview seluruh dokumen dan data bukti pendukung. Tidak hanya melakukan pemeriksaan, Tim Evaluator juga menanyakan secara detail berbagai perubahan yang dilakukan LAN pasca kick off Reformasi Birokrasi tahap pertama pada tahun 2011 lalu. Usai evaluasi awal yang dilakukan, Tim evaluator Menpan & RB, Agusdin mengatakan, sudah banyak kemajuan yang dicapai LAN dalam proses reformasi birokrasi dibandingkan sebelumnya.

“Saat ini kita sudah melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk melakukan komunikasi di internal organisasi, pembangunan sistem hukum on line, sistem informasi tunjangan dan kinerja pegawai, sistem keuangan on line dan lain sebagainya,” Warta LAN/Edisi 37/2015

17

WARTA “Meski demikian, ada beberapa catatan terkait hasil pemeriksaan dokumen, data dan bukti pendukung yang harus dilengkapi. Saya harap untuk segera dilengkapi,” jelasnya.

Elly Fatimah mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan oleh tim penilai evaluasi RB LAN akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat. “Secepatnya akan kita konsolidasikan untuk memperbaiki beberapa hal yang masih kurang,” tutupnya. (bp/choky/humas)

Hasil Akhir Penilaian RB LAN Proses penilaian dan evaluasi usulan kenaikan tunjangan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah memasuki tahap akhir. Hasil akhir evaluasi itu disampaikan Tim penilai dari Kementerian PAN dan RB pada saat rapat exit meeting, di Ruang Administrator A, Gd. B Lantai 3, Jumat (27/3).

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan & RB Didid Noordiatmoko mengatakan, hasil evaluasi itu akan segera dinilai secara panel oleh tim ahli. Simpulan hasil evaluasi RB: “Rencananya pada rabu hingga Indeks Reformasi Birokrasi LAN RI Tahun 2015 adalah 69,76 dengan kamis depan akan kami panel hasil kategori”B”meningkat dari 60,59 (B) pada capaian tahun lalu, dengan evaluasi ini dengan Tim. Panel ini dilakukan berbarengan dengan rincian sebagai berikut: 20 K/L yang juga mengusulkan Nilai Nilai % kenaikan tunjangan kinerja,” No Komponen Penilaian Capaian Maksimal Capaian jelasnya. 2015 Anggota tim penilai RB, Agusdin mengatakan, dari hasil evaluasi yang dilakukan timnya terhadap proses reformasi birokrasi di LAN, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar penilaian yang diperoleh lebih sempurna.

A

Pengungkit

1

Manajemen Perubahan

5,00

2,81

56,20 %

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00

2,71

54,20 %

“Hasil penilaian sudah kita rinci berdasarkan data dukung yang diberikan LAN. Banyak sekali progres yang dicapai LAN selama ini. Tinggal nanti kita tunggu penilaian akhir dari tim panel,” jelasnya saat memberikan paparan singkat penilaian yang diberikan timnya sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol

18


3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

4,84

80,67 %

4

Penataan Tatalaksana

5,00

3,47

69,40 %

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

11,11

74,07 %

6

Penguatan Akuntabilitas

6,00

4,12

68,67 %

7

Penguatan Pengawasan

12,00

7,62

63,50 %

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

3,36

56,00 %

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00

40,05

66,75 %

Komponen Penilaian

Nilai Maksimal

Nilai Capaian 2015

% Capaian

B

Hasil

1

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20,00

14,34

71,70 %

2

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

10,00

8,30

83,00 %

3

Kualitas Pelayanan Publik

No

10,00

7,07

70,70 %

Sub Total Komponen Hasil

40,00

29,71

74,28 %

Sub Total Komponen Pengungkit

100,00

69,76

69,76 %

WARTA

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno sedang memberikan kuliah umum di STIA LAN Jakarta.

Mensesneg Pratikno:

Kicking Away The Leader

Administrasi publik memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Baik atau buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas administrasi publik yang dilaksanakan oleh suatu negara.

H

al ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc, Sc. pada pembukaan Kuliah Umum STIA LAN Jakarta, di Graha Makarti Bakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan (25/2). Pratikno mengatakan, meski telah mengalami berbagai perkembangan keilmuan, namun administrasi negara dalam prakteknya masih sangat buruk.

Dia mencontohkan pelayanan publik di Indonesia yang masih sangat buruk dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Hal ini tercermin dalam proses pembuatan perijinan yang masih panjang dan bertele-tele. Para investor yang ingin membuka usaha setidaknya harus melalui sepuluh tahapan untuk mendapatkan ijin. “Bila dibandingkan dengan negara-negra ASEAN lainnya hanya memerlukan tujuh tahapan. Bahkan


19

WARTA

“Saya pikir akan menjadi sebuah ilusi jika Indonesia optimis meningkatkan ekonomi dengan menapaki anak tangga yang telah jatuh,” jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, praktek pelayanan publik di Indonesia masih sangat buruk,” jelasnya. Menurut Pratikno, buruknya potret birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan daya saing Indonesia merosot. “Bahkan, sesuai dengan Global Competitiveness Index, posisi Indonesia merosot hingga peringkat ke-34 jauh dibawah Singapore, Malaysia dan Thailand,” jelasnya. Kicking away the ladder Dalam kesempatan itu, Pratikno menganalogikan dalam buku yang ia baca berjudul “Kicking away the ladder”, yang menceritakan tentang keberhasilan ekonomi negara-negara maju dapat dicapai tidak

lain karena adanya tangga nasionalisme ekonomi yang mereka tapaki. Inggris misalnya, kata Pratikno, dapat mengalami kemajuan berarti karena adanya peran besar pemerintah yang melindungi dan membesarkan industri domestiknya. Hal serupa juga dilakukan Amerika Serikat, dimana pemerintah berperan besar dalam transformasi ekonomi berbasis manufaktur. “Negara-negara maju di Eropa pun juga melakukan hal yang sama,” jelasnya. Namun, lanjut Pratikno, ironinya adalah ketika negara-negara tersebut berhasil sampai ke puncak kemajuan ekonomi, lantas dengan segera mereka menendang tangga tersebut (kicking away the ladder) dengan tujuan untuk mencegah negaranegara lain menaiki tangga yang sama dan menjadi pesaing bagi mereka dalam perekonomian global. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran Pratikno. Jangan - jangan Indonesia saat ini sedang menapaki tangga yang telah ditendang tersebut. “Saya pikir akan menjadi sebuah ilusi jika Indonesia optimis meningkatkan ekonomi dengan menapaki anak tangga yang telah jatuh,” kata dia. (choky/ humas)

WARTA

Kepala LAN menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemprov Kalimantan Timur

Pemprov Kaltim Jalin Kerjasama

Penguatan Kapasitas Pemerintahan Dengan LAN

L

embaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menandatangani kesepakatan bersama tentang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Melalui Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Penandatanganan MoU yang dilakukan langsung oleh Kepala LAN RI Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak itu disaksikan oleh Sekretaris Utama LAN RI Dr. Adi Suryanto, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN RI Sri Hadiati WK, Deputi Diklat Aparatur LAN RI Dr. Muhammad Idris, Kepala Pusat PKP2A Warta LAN/Edisi 37/2015

21

WARTA III LAN Mariman Darto, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Mirawati Sudjono AK,M. Sc. Asisten IV Setda Provinsi Kalimantan Timur Meiliana serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur. Kepala LAN Agus Dwiyanto mengatakan, penandatanganan MoU ini bukan sekadar kesepakatan bersama semata. Namun juga bentuk dukungan yang sangat besar kepada LAN RI untuk menjalankan mandat pemerintah untuk memimpin pengembangan kompetensi ASN. Penandatanganan MoU ini dinilai sangat penting karena melihat tantangan yang akan dihadapi Indonesia yaitu Masyarakat Ekonomi Asean di akhir tahun 2015. Hubungan kerjasama yang erat ini diharapkan bisa mempercepat proses reformasi administrasi, reformasi birokrasi, serta memastikan sektor berganda cukup kompetitif sehingga pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur bisa bersaing dengan

pelaku sosial ekonomi dari negara lain di era globalirasi nanti. “Salah satu kuncinya adalah pembangunan kompetensi ASN sehingga bisa menjawab tantangan globalisasi itu dengan baik dan kita menjadi lebih percaya diri lagi,” jelas Agus Dwiyanto saat memberikan sambutan usai penandatanganan MoU, di Guest House Komplek Lamin Etam Samarinda, Rabu (18/3). Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan suatu kehormatan bagi Provinsi Kalimantan Timur. “Saya sangat menghargai sekali kerjasama ini. Apalagi saya sudah mengetahui kapasitas, isi perut dan sepak terjang LAN sebagai mitra kerja sejak duduk di DPR,” jelasnya. Menurut dia, Kalimantan Timur akan rugi dalam persaingan pasar terbuka jika aparatur pemerintahannya justru tidak siap memasuki era pasar bebas. “Karena itu, kerjasama dengan LAN ini menurut saya sangat tepat dan pasti akan berdampak positif,” kata Gubernur Kalimantan Timur itu. Penandatanganan MoU kerjasama antara LAN RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan untuk pertama kalinya pada Tahun 2005. Kala itu, LAN RI dibawah pimpinan Anwar Suprijadi. Kerjasama antara LAN RI dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur tersebut melahirkan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) yang dikepalai oleh Meiliana. (uly/humas)

LIPUTAN UTAMA

Revolusi Mental Dimulai Dari Keluarga Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi utama bagi tumbuh kembangnya setiap individu. Keluarga juga menjadi entitas vital bagi terbentuknya karakter dan kepribadian seseorang. Sehingga revolusi mental harus dimulai dari unit terkecil itu sendiri, yakni keluarga.

H

al itu disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang juga merangkap sebagai Ketua DWP Paguyuban KemenPAN & RB, LAN, BKN dan ANRI, Titie Agus Dwiyanto, pada acara Silaturahmi DWP Paguyuban KemmenPAN & RB, LAN, BKN, ANRI, BPKP, di Gedung Makarti Pejompongan, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

“Sehingga peran keluarga sangat besar bagi revolusi mental,” jelasnya.

Titie Agus mengatakan, peran penting keluarga tidak bisa dinafikan begitu saja. Karena seorang anak belajar dari orang tuanya terlebih dulu sebelum belajar dari guru atau teman.

Sementara itu, Sekjen Dharma Wanita Persatuan Pusat Toety Tasdik Kinanto mengatakan revolusi mental menjadi penting karena merupakan gerakan ke dalam yaitu perbaikan sikap diri

Dia mengatakan, upaya pembangunan revolusi mental yang muaranya diharapkan menuju pada perbaikan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara (nation building) tidak mungkin maju kalau sekedar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya.


23

WARTA mengembalikan masyarakat kepada nilai-nilai positif yang dianut generasi pendahulu. “Revolusi mental itu bisa terwujud dalam beberapa nilai yang sudah ada dan melekat dalam budaya kita, seperti tepo sliro, gotong royong, saling memaafkan, saling membantu sesama dan sikap-sikap positif lainnya,” ujarnya. Pendapat senada dikemukakan Widyaiswara Utama LAN Wahyu Suprapti. Menurutnya, keluarga memang memegang peran vital dalam revolusi mental.

“Keluarga menjadi pintu masuk awal untuk menanamkan nilai-nilai yang positif. Karena setiap manusia yang dilahirkan, umumnya masih bersih, termasuk data yang ada di dalam otaknya. Sehingga informasi yang diberikan ketika anak tumbuh harus yang positif,”

“Revolusi mental harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terkecil yaitu keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja,” jelasnya. Wahyu mengatakan, seorang pemimpin yang dilahirkan dari keluarga yang sehat, hangat, penuh kasih sayang dan rukun, pada akhirnya juga akan menjadi pemimpin yang baik dan sanggup menjadi panutan bagi semua orang, termasuk mampu menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Wahyu Suprapti memaparkan bagaimana revolusi mental dari keluarga itu dimulai. Menurutnya tahapan

membangun revolusi mental harus dimulai dari pembangunan pola pikir (mindset) yang positif dalam keluarga. “Keluarga menjadi pintu masuk awal untuk menanamkan nilai-nilai yang positif. Karena setiap manusia yang dilahirkan, umumnya masih bersih, termasuk data yang ada di dalam otaknya. Sehingga informasi yang diberikan ketika anak tumbuh harus yang positif,” jelasnya. Hal ini, menurut dia, sangat penting karena informasi (afirmasi) yang diulang-ulang yang diperoleh ketika anak-anak tumbuh dapat menembus filter mental yang ada di pikiran sadar. “Tahapan ini penting karena informasi yang diperoleh secara berulang-ulang itu selanjutnya akan masuk pada pikiran bawah sadar mereka. Halhal yang dipercayai keluarga atau kelompok, lambat laun akan masuk kedalam diri setiap individu dan selanjutnya diadopsi sebagai belief kita. Karena sebuah pengalaman yang dialami dengan emosi yang intens akan sangat mudah menjadi belief. Untuk itu penanaman nilai-nilai yang positif menjadi penting,” tutupnya. (fat/choky/humas)

24


WARTA

Bakohumas BNPB Bahas WCDRR dan Penanganan Bencana Terkini

longsor, menjadi bencana yang mematikan. Sementara itu jumlah korban meninggal dunia pada Januari lalu mencapai 27 orang. Kita mencapai bahwa gunung ini menunjukkan aktivitasnya sejak 1.000 tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 2013, Sinabung menjadi gunung api tipe A dan membuat panic masyarakat di sekitar lereng gunung tersebut. Hingga saat ini, Gunung Sinabung masih menunjukkan aktivitas vulkanik yang tinggi.

W

orld Conference on Disaster Risk Reduction ( W C D R R ) merupakan wacana terkini dalam kerangka pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh komunitas internasional. WCDRR tersebut merupakan konferensi ketiga yang akan diselenggarakan di Sendai – Jepang. Kegiatan ini merupakan sebuah tonggak dalam pengurangan risiko bencana (PRB) yang didukung oleh salah satu badan Perserikatan BangsaBangsa, yaitu United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). Salah satu isu dalam pembahasan PRB pada WCDRR terkait dengan adaptasi perubahan iklim (API).

Pada kesempatan ini Indonesia memberikan sumbangan pemikiran dan lesson learned terkait PRB. Kontribusi Indonesia diperoleh dari serangkaian diskusi dan kegiatan Bulan PRB yang diselenggarakan di Bengkulu pada tahun lalu. Penanganan bencana terkini juga menarik untuk disimak, khususnya terkait dengan bencana longsor Banjarnegara dan erupsi Gunung Sinabung. Kali ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berbagi pengetahuan mengenai perkembangan terkini penanganan bencana seperti erupsi Gunung Sinabung dan longsor Banjarnegara. Data BNPB menyebutkan bahwa bencana dari awal Januari 2015 mencapai 243 kejadian. Bencana hidrometeorologi, yaitu tanah

Sehubungan dengan WCDRR dan penanganan bencana terkini, BNPB menyelenggarakan acara Bakohumas dengan mengangkat tema “WCDRR dan Penanganan Bencana Terkini”. BNPB menghadirkan narasumber Direktur Tanggap Darurat BNPB, Drs. Junjungan Tambunan, ME. dan Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Lilik Kurniawan serta Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Bakohumas ini dihadiri 70 peserta dari kementerian dan lembaga serta BUMN di tingkat Pusat. Setelah acara pemaparan, para peserta melakukan peninjauan lapangan ke Pusdiklat Penanggulangan Bencana – Gedung INA-DRTG (Indonesia Disaster Relief Training Ground).


25

WARTA

Keterbukaan Informasi Untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Paradigma pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta keterbukaan informasi mutlak dibutuhkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat diyakini dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

H

al itu dikatakan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan drg. Murti utami, MPH dihadapan peserta Forum Bakohumas Kementerian Kesehatan di Gd. Adyatma Kemenkes, Jl. Rasuna Said, Jakarta, Selasa (31/3). Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Kapus Komunikasi Publik drg. Murti Utami MPH, Kabid Pelayanan Informasi Publik drg. Rarit Gempari MARS, dan Kabid. Hubungan

26


Antar Lembaga mulyadi SKM, M.Kes dari Pusat komunikasi Publik Kementerian Kesehatan serta Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawindu. Murti Utami mengatakan, untuk mendorong partisipasi masyarakat, Kementerian Kesehatan berkomitmen membuka akses informasi bagi masyarakat luas melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik. Kementerian Kesehatan juga menetapkan asas

WARTA - asas keterbukaan informasi dan karakteristik pemerintahan terbuka sebagai paradigma pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar hak setiap warga negara terpenuhi. “Kementerian Kesehatan memiliki pusat informasi KEMKES yang merupakan saluran informasi (telepon, email, twitter, facebook, web, surat, fax) yang dioperasikan oleh petugas di lingkungan kementerian kesehatan. Pusat informasi KEMKES menyediakan layanan informasi, pengaduan, dan saran yang berkaitan dengan kesehatan kepada masyarakat selama 24 jam dan 7 hari dalam satu minggu, kata Murti Utami.

memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum. “Jejaring sosial merupakan salah satu sarana penyampaian informasi yang cukup efektif sesuai dengan kondisi kekinian. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang aktif di jejaring sosial seperti facebook, twitter, blog dan lain-lain,” jelasnya. Di akhir acara, para peserta Forum Bakohumas yang berasal dari K/L diajak melihat sarana dan prasana Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan seperti Unit layanan terpadu yang merupakan pusat layanan satu pintu yang melayani perizinan bidang kesehatan. Selain itu, peserta juga diajak ke ruang Informasi kesehatan Pengaduan yang menggunakan nomor hotline sevice 500567 untuk mempermudah masyarakat mengakses dan memanfaatkan Halo Kemkes dengan biaya lebih murah dan menggunakan tarif lokal tanpa beban biaya interlokal bagi pengguna telepon rumah ataupun biaya roaming bagi pengguna telepon genggam. Fungsi Halo kemkes 500567 ini sebagai sarana layanan informasi publik di bidang kesehatan, menerima informasi, pengaduan dan masukan dari masyarakat serta merespon informasi dan pengaduan masyarakat. (fat/choky/humas).

“Humas instansi perlu mempunyai data yang cukup sebagai bekal untuk “bertahan dan menyerang” terhadap setiap permintaan masyarakat yang haus akan informasi,”

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawindu menilai, selama ini pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) instansi pemerintah masih belum mampu mendokumentasikan data serta meramunya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi masyarakat. Ketidakmampuan ini disebabkan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas. “Humas instansi perlu mempunyai data yang cukup sebagai bekal untuk “bertahan dan menyerang” terhadap setiap permintaan masyarakat yang haus akan informasi,” jelasnya.

Ismail menambahkan, keterbukaan informasi menjadi dasar instansi pemerintah dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, hal ini menuntut instansi pemerintah untuk lebih aktif dalam


27

WARTA

B

anyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, KDRT, maupun kasus lainnya yang terjadi di Indonesia disinyalir terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah kesetaraan gender. Hal ini mendorong Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggelar Workshop bertema “Penguatan Kapasitas Widyaiswara tentang Bahan Ajar Kasus Berbasis Kesetaraan Gender pada Diklat ASN” di Gedung Makarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

LAN Jalin Kerjasama dengan KPP-PA Dorong Suksesnya Pengarusutamaan Gender 28

Plt. Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.si, dalam sambutannya mengatakan, workshop ini merupakan tindak lanjut sosialisasi bahan ajar kasus berbasis kesetaraan gender pada diklat ASN yang dilakukan LAN pada tanggal 18 Desember 2014 lalu. “Workshop ini menjawab antusiasme stakeholders terkait dengan sosialisasi bahan ajar kasus berbasis kesetaraan gender pada diklat ASN. Dengan disusunnya bahan ajar ini diharapkan ASN maupun pejabat terkait memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pengarusutamaan gender,” jelasnya. Menurut Plt. Kepala LAN, langkah kerjasama ini dinilai sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia ASN guna mewujudkan keadilan di lingkungan pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan

WARTA RPJM 2005 – 2025. Apalagi, saat ini pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai sektor baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Plt. Kepala LAN menambahkan, pelaksanaan pengarusutamaan gender harus melekat pada sistem kinerja pemerintahan dan pada semua sistem pembangunan. Sehingga pemangku kebijakan pembangunan pusat dan daerah perlu memahami pengarusutamaan gender secara benar dan tepat sehingga sumber daya pembangunan bermanfaat secara adil.

“LAN sebagai Pembina diklat di Indonesia merasa terpanggil untuk berpartisipasi mendorong dan mensukseskan program pengarusutamaan gender melalui program diklat yang diselenggarakan oleh seluruh lembaga diklat di Indonesia,”

“LAN sebagai Pembina diklat di Indonesia merasa terpanggil untuk berpartisipasi mendorong dan mensukseskan program pengarusutamaan gender melalui program diklat yang diselenggarakan oleh seluruh lembaga diklat di Indonesia,” tambahnya. Dengan mengacu pada mandat yang dinyatakan dalam UU ASN, lanjut dia, setiap ASN memiliki hak yang sama dalam pengembangan kompetensi. Untuk itu maka LAN menyusun pengembangan program diklat dengan mengutamakan pengarusutamaan gender. “Untuk mewujudkan itu semua, maka peningkatan kompetensi widyaiswara sebagai garis depan proses pembelajaran diklat perlu diprioritaskan. Tujuannya yakni untuk membangun persamaan persepsi tentang pengarusutamaan gender yang mampu mendelivery bahan ajar berbasis kesetaraan gender baik di pusat maupun di daerah. Tujuan lain menyelaraskan pemahaman tentang berbagai isuisu gender yang ada,” jelasnya. Plt. Kepala LAN berharap kegiatan workshop ini dapat mendatangkan manfaat kemajuan bagi bangsa dan Negara, terutama dalam penguatan pengarusutamaan gender ke depan.

“Semoga kerjasama dengan KPP-PA ini dapat berlangsung terus,” jelasnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Susana Yembise mengatakan, pengarusutamaan gender saat ini sangat diperlukan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada perempuan Indonesia. Yohana merujuk pada sektor politik yang saat ini masih minim keterlibatan perempuannya. “Keterwakilan perempuan dalam legislatif masih kurang. Dari 510 DPRD kabupaten/kota ada sekitar 41 kabupaten/kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di dalam legislative,” ujarnya. Melihat kenyataan bahwa peran wanita dalam legislatif masih kurang, Yohana berharap adanya kesadaran perempuan untuk dapat duduk bersama membangun kekuatan di legislatif. “Saya berharap adanya keterwakilan perempuan yang cukup kuat di legislatif untuk menyelesaikan masalah ataupun persoalan mengenai perempuan dan anak. Sekarang ini banyak terjadi kekerasankekerasan yang terjadi terhadap perempuan sehingga kita harus mengubah mindset untuk memahami harga diri perempuan. Revolusi mental!,” tegasnya dihadapan peserta Workshop. (danang/choky/humas)


29

WARTA

Reformasi Birokrasi Kontekstual:

Kembali ke Jalur yang Benar

R

eformasi birokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Reformasi birokrasi yang pada awalnya bertujuan untuk mengubah kultur dan mindset birokrat dari mental ndoromenjadi mental pelayan justru mengalami pergeseran dalam prosesnya. “Reformasi birokrasi yang berjalan justru menggeser hal yang substantif kepada hal yang teknis. Karena beberapa instansi, baik itu Kementerian/Lembaga atau Pemda lebih sibuk mengurusi hal-hal yang sifatnya dokumen daripada mengurus perubahan itu sendiri,” jelas Kepala LAN,

30


Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA saat acara bedah buku karyanya yang berjudul “Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali ke Jalur yang Benar” di Aula LAN RI, Gedung A lantai II, Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Kamis (7/5). Hadir sebagai pembahas buku karyanya yakni Guru Besar FISIP UGM Prof. Dr. Wahyudi Kumurotomo serta Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN Dr. Muhammad Taufiq, DEA. Selain dianggap keluar jalur, reformasi birokrasi yang berjalan juga tidak melibatkan stakeholders secara menyeluruh. Akibatnya, banyak harapan publik yang tidak terpenuhi. Padahal peran mereka

WARTA

“Reformasi birokrasi yang berjalan justru menggeser hal yang substantif kepada hal yang teknis. cukup besar sebagai para pihak yang cukup berkepentingan dengan birokrasi.

untuk membawa Indonesia globalisasi,” ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengembalikan Reformasi Birokrasi ke jalur yang benar. Reformasi Birokrasi harus kontekstual dan melibatkan para pemangku kepentingan.

Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq menilai reformasi birokrasi yang saat ini berjalan ibarat jalan di tempat. Padahal, banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Pelibatan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya perubahan substansial dalam setiap kementerian dan lembaga. Jadi ada peran dari pihak lain. Bukan seperti sekarang, berjalan sendiri tanpa melibatkan pihak lain,” jelasnya.

“Masih ada aspek filosofis, kelembagaan, dan regulasi yang harus dibenahi. Peran leadership sangat dibutuhkan untuk mengawal reformasi birokrasi ke jalan yang benar,” jelasnya.

Dalam bukunya itu, Kepala LAN juga memberikan kritikan terhadap program reformasi birokrasi yang selama ini berjalan, khususnya terkait dengan kebijakan delapan area perubahan yang digagas Kementerian PAN & RB. “Kebijakan melakukan perbaikan pada delapan area perubahan saat ini telah kehilangan konteks karena masalah dan tantangan yang berbeda di setiap instansi. Tidak bisa dipukul rata masalah yang ada di Kementerian/Lembaga atau Pemda. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya. Guru Besar Kebijakan Publik UGM itu menambahkan, program reformasi birokrasi itu juga harus diikuti dengan pemahaman kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa program Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk merubah sikap dan perilaku mereka. “Pemahaman pegawai selama ini mengenai reformasi birokrasi itu lebih sebagai perbaikan tambahan penghasilan (remunerasi). Padahal, reformasi birokrasi itu merubah karakter pegawai ASN agar lebih sesuai karakternya sebagai pelayan publik dan memiliki kompetensi yang diperlukan

memasuki

era

Taufiq menyoroti pemerintahan Jokowi – JK yang sejak awal kampanyenya menjanjikan perbaikan di seluruh sektor dengan program revolusi mentalnya. Namun yang terjadi justru jauh dari ekspektasi. “100 hari kinerja pemerintahan Jokowi – JK hanya menghasilkan himbauan untuk makan singkong, tidak boleh buat kegiatan di hotel, serta mengundang pernikahan lebih dari 100 orang,” paparnya. Menurut dia, kepemimpinan menjadi modal penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Pasalnya, pemimpin merupakan role model bagi bawahannya. Taufiq mengatakan Presiden harus terlibat aktif dalam rangka melakukan reformasi birokrasi. Sebab menurutnya pemimpin harus menjadi role model kepada bawahannya. “Reformasi itu intinya leadership. Saya kurang sepakat kalau level makro itu hanya urus kebijakan, lalu mikro yang jalankan. Ini adalah persoalan bagaimana Pak Jokowi harus mensinergikan menteri-menterinya,” kata dia. (dan/chok/mus/ alam/asset/humas)


31

WARTA

LAN Raih WTP ke 8 Kali

L

embaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan LAN diberikan berbarengan dengan penyerahan LHP 38 instansi pemerintah di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LAN

32


diserahkan langsung oleh Eddy Mulyadi Soepardi kepada Deputi Inovasi Adminitrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo, di Gedung Auditorium Kantor BPK, Jakarta, Senin (15/6). Eddy Mulyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan tingkat penghematan

Sementara itu, menanggapi hasil laporan BPK tersebut, Inspektur Utama LAN, Etty Kurniasih memberikan penekanan terhadap pentingnya audit keuangan secara mendalam sampai pada hal-hal yang bersifat teknis. penggunaan sumber daya serta menilai pencapaian target/program kerja. Namun, untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dari pelaksanaan anggaran/ pengelolaan terhadap keuangan yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah. Dia juga menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun BPK tidak secara khusus mengungkapkan masalah ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan. Meski demikian, lanjut dia, BPK harus mengungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan apabila menemukan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan baik yang berpengaruh atas opini laporan keuangan maupun yang tidak berpengaruh. Menurut dia, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan instansi pemerintah di lingkungan AKN III didasarkan kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan dianggap telah mengungkapkan informasi keuangan dalam laporan keuangan dengan kritera kesesuaian, kecukupan, kepatuhan dan efektifitas. Selain menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, Eddy juga menambahkan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan ketidakpatuhan intansi pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

LIPUTAN UTAMA “BPK masih menemukan ketidaktertiban K/L terutama dalam pengelolaan aset tetap. Sedangkan untuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK masih menemukan kesalahan klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa, belanja barang dan belanja modal serta penyimpangan perjalanan dinas,” jelasnya. Eddy mengungkapkan temuan BPK atas ketidakpatuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain kelebihan pembayaran, kemahalan harga, denda belum dipungut dari rekanan, dan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel. “Berdasarkan dari temuan itu, BPK merekomendasikan agar pimpinan K/L meningkatkan pengendalian terhadap penatausahaan aset barang milik negara, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, memperingatkan pelaksana kegiatan yang terbukti lalai mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas dan meningkatkan pengawasan serta penilaian bukti-bukti perjalanan dinas. Berdasarkan rekomendasi tersebut BPK mengharapkan agar K/L segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” jelasnya. Menyikapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, perlunya dibangun rencana aksi dalam rangka perbaikan pengelolaan aset dan keuangan negara yang kompit dan sistematis. Tidak hanya itu, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga harus lebih selektif dan akuntabel. Sementara itu, menanggapi hasil laporan BPK tersebut, Inspektorat LAN, Etty Kurniasih memberikan penekanan terhadap pentingnya audit keuangan secara mendalam sampai pada halhal yang bersifat teknis. (Choky/humas)


33

LIPUTAN UTAMA

LANKemenlu-KPK Selenggarakan International Workshop on Democracy and Innovation in Good Governance 34


I

ndonesia saat ini terus meningkatkan inovasi di berbagai sektor publik. Tukar menukar pengalaman dengan berbagai negara berkembang menjadi hal strategis untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Hal itu disampaikan Deputi Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo saat membuka International Workshop on Democracy and Innovation in Good Governance di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin (8/6). Tri Widodo mengatakan, tantangan administrasi publik saat ini sangat beragam dan kompleks. Bahkan ada di berbagai

tingkatan, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Tantangan itu pun diikuti dengan gejolak ekonomi global, konflik politik dan sosial, bencana alam, serta kemajuan teknologi dunia maya. “Kondisi ini memaksa pemerintah untuk menanggapi berbagai tantangan itu dengan langkah-langkah yang demokratis dan inovatif dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. LAN selaku lembaga think tank akan terus mengembangkan proses inovasi dalam rangka reformasi birokrasi dan revitalisasi pelayanan publik,” ujarnya. Tri Widodo berharap workshop yang diselenggarakan ini akan memiliki peran siginifikan, khususnya dalam tiga aspek. Pertama, adanya narasumber yang handal diharapkan mampu menjadi wadah untuk bertukar ide dan pengalaman dalam menghadapi tantangan yang menghadang di era demokrasi dan kencangnya arus inovasi. Kedua, workshop ini merupakan pesan bagi Indonesia untuk mendukung inisiatif pemerintahan terbuka. “Terakhir, workshop ini diharapkan menjadi kesempatan untuk mencapai kesepakatan guna memperkuat kerjasama antara negara berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang dalam kerjasama Selatan - Selatan,” jelasnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi menjelaskan perkembangan demokrasi Indonesia saat ini sudah sampai pada tahap demokrasi yang substantif bukan lagi demokrasi prosedural. Hal ini ditandai dengan terbentuknya pranata demokrasi, baik itu infrastruktur maupun suprastruktur politik yang sudah mulai melembaga. “Pelembagaan demokrasi saat ini sudah berjalan dengan baik. Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang inklusif, mendorong emansipasi

wanita d a n demokrasi yang kaya dengan khasanah lokal, di mana Islam dan demokrasi bisa berjalan hand-inhand,” terang Retno. Workshop yang berlangsung sejak tanggal 7 hingga 13 Juni 2015 itu melibatkan 21 peserta internasional dari 16 negara yakni Palestina, Mesir, Yordania, Tunisia, Libya, Irak, Tanzania, Uzbekistan, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Thailand, Timor Leste, Fiji, serta Vanuatu. Peserta yang terdiri dari para pembuat kebijakan serta anggota dari civil society organizations ini berbagi dengan pengalaman dengan pakar, praktisi, maupun anggota masyarakat madani dari Indonesia. Selama di Indonesia, peserta workshop fokus pada studi kasus terkait capaian dan tantangan pelaksanaan good governance di masingmasing negara peserta. Peserta workshop juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, serta bertukar pandangan dengan LAN, KPK, Transparency International Indonesia, dan Indonesia Corruption Watch. (danang/nofeldy/reny/humas)


35

LIPUTAN UTAMA

Analis Kebijakan Harus Pastikan ASN Profesional

perumusan kebijakan harus berbasis pada data dan informasi yang akurat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil akan memiliki validitas internal dan eksternal. “Sehingga hasilnya akuntabel. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara politik dan akademik,” ujarnya.

A

nalis Kebijakan harus memastikan adanya regulasi yang menjamin profesionalitas ASN. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara yang tidak konsisten dalam menerapkan regulasi yang telah diundangkan. “Analis Kebijakan harus memahami kondisi ini dan menjamin adanya regulasi yang menjamin ASN profesional. Hal ini penting karena Indonesia merupakan negara yang paling sering mengubah regulasinya setiap ganti pemerintahan,” jelas Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dihadapan peserta Diklat Fungsional Jabatan Analis Kebijakan, di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (30/4). Diklat fungsional jabatan analis kebijakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini merupakan diklat perdana menyusul keluarnya Permenpan & RB No. 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Permenpan & RB No. 45 Tahun 2013 ini juga menempatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi pembina jabatan tersebut. Kepala LAN lebih lanjut juga menyampaikan, proses

36


Tidak hanya itu saja, menurut dia, proses perumusan kebijakan juga harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan seluruh aktor di tubuh birokrasi maupun politik yang dianggap penting. Karena apa yang dihasilkan menimbulkan ekses yang cukup luas. “Seorang analis kebijakan juga harus melakukan kajian/penelitian terhadap berbagai kebijakan yang ada. Kajian itu juga harus mampu mengorek kenapa regulasi itu muncul, siapa yang diuntungkan, demi kepentingan siapa, dan siapa aktor yang terlibat. Analis kebijkan juga perlu mengkritisi persoalan yang muncul itu sendiri. Jadi tugas analis kebijakan bukan hanya menganalisis kebijakan saja,” tegasnya. Proses penyusunan bahan ajar diklat jabatan fungsional analis kebijakan ini melibatkan banyak tim pakar, seperti: mantan Wamen PAN & RB era pemerintahan SBY, Eko Prasojo, Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Phillip J. Vermonte, Direktur Institute For Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Sutoro Eko, Pengajar UGM, Agus Pramusinto serta tim dari University of Melbourne. Sebelumnya, tim ahli dari LAN juga melakukan kunjungan studi banding ke University of Melbourne. (choky/humas)

LIPUTAN UTAMA

Menjembatani Kebijakan dan Kepentingan Publik

Kunjungan Tim Fasilitator dan Pengajar Diklat Fungsional Analis Kebijakan ke School of Government, University of Melbourne.

M

elbourne - Berbagai kondisi terus menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia, terutama dalam hal kepentingan umum. Selain sering tumpang tindih antara satu kebijakan dan lain,

kontroversi dan bahkan pembatalan kebijakan masih terjadi, baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, masih ada peran masyarakat dalam sejumlah proses kebijakan. Beberapa kondisi di atas merupakan landasan yang mendasari penerbitan Peraturan Menteri


37

LIPUTAN UTAMA

“Melalui konsultasi dan advokasi, seorang analis kebijakan harus mampu merangsang minat masyarakat untuk membahas, mengkritik, dan mengusulkan solusi untuk masalah. Konsultasi dan advokasi juga diperlukan dalam merumuskan agenda kebijakan yang jelas, sehingga para pemangku kepentingan yang tepat dapat dicapai melalui mekanisme mudah diakses,” Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), yang bertujuan untuk menciptakan analis kebijakan handal yang mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia. “Seorang analis kebijakan harus mampu menunjukkan fakta dan merekomendasikan kebijakan alternatif ‘terbaik’ untuk pengambil keputusan, bukan hanya merekomendasikan kebijakan yang ‘memenuhi ego’ dari para pengambil keputusan, atau demi efisiensi dan kenyamanan,” kata Kepala Seleksi dan Pengembangan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Erna Irawati saat kunjungan ke School of Government, University of Melbourne.

38


Erna menambahkan, seorang analis kebijakan juga harus membuat rekomendasi dan mampu berkomunikasi dalam hal pilihan kebijakan yang memenuhi norma analisis ilmiah. Bukan hanya mencari pembenaran yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, selain kompetensi teknis dalam perumusan kebijakan, analis kebijakan juga diharapkan memiliki kompetensi politik, termasuk kompetensi dalam konsultasi dan advokasi.

“Melalui konsultasi dan advokasi, seorang analis kebijakan harus mampu merangsang minat masyarakat untuk membahas, mengkritik, dan mengusulkan solusi untuk masalah. Konsultasi dan advokasi juga diperlukan dalam merumuskan agenda kebijakan yang jelas, sehingga para pemangku kepentingan yang tepat dapat dicapai melalui mekanisme yang mudah diakses,” jelasnya. Kunjungan yang difasilitasi Knowledge Sector Indonesia (KSI) ke School of Government, University of Melbourne itu diikuti oleh sebanyak 15 orang pengajar dan penyusun modul dari LAN. Kunjungan yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 18 April 2015 itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan publik dan dasar analisis kebijakan publik. Sumber:

http://www.ksi-indonesia.org/index.php/ news/2015/06/04/56/bridging-policy-and-publicinterest-national-institute-of-public-administrationlan.html

WARTA

Pejabat Eselon III Ujung Tombak Institusi Dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan X di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta Pusat. Senin (4/5). Purwastuti menambahkan untuk menghadapi ASEAN Community diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas karena SDM dari berbagai negara anggota akan mudah masuk ke Indonesia. Di sinilah peran penting pemerintah guna meningkatkan kualitas SDM untuk bersaing dengan Negara lain.

D

iselenggarakannya ASEAN Community pada akhir tahun 2015 ini akan berdampak pada perubahan wajah birokrasi Indonesia. Indonesia sebagai salah satu anggota juga melakukan berbagai macam persiapan untuk menghadapinya, terutama dalam tubuh birokrasi. Pelayanan publik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat terus dibenahi. Anggapan Pegawai Negeri Sipil sebagai priyayi terus dikikis dan diganti dengan mindset PNS sebagai pelayan publik. LAN sebagai instansi Pembina diklat juga terus berbenah dalam melahirkan pemimpin perubahan

Purwastuti juga menyinggung peran penting pejabat eselon III yang memiliki mindset sebagai yang ia katakan sebagai ujung pelayan publik. tombak suatu institusi. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan “Eselon III ini yang merupakan Aparatur Nasional (KAN) pekerja berat untuk menopang Purwastuti mengungkapkan, saat eselon II yang strategik dan ini LAN melalui lembaga diklatnya eselon I yang visioner”, ujarnya. juga melakukan reformasi baik Dalam kesempatan itu, dalam hal kurikulum, metode Purwastuti berharap semua pembelajaran maupun laporan peserta dapat mengikuti proses akhir yang digunakan sebagai pembelajaran dengan baik dan syarat kelulusan. dapat menghasilkan suatu proyek “Diklat Kepemimpinan tingkat III menuntut proyek perubahan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja di unit kerja masing-masing”, ujar Purwastuti dalam Upacara Pembukaan Pendidikan dan

perubahan atau inovasi yang dapat dirasakan kemanfaatannya bagi instansi. Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan X ini diikuti oleh 37 peserta dari instansi pusat dan daerah selama 18 minggu yang dibagi dalam 5 tahap. (danang/ choky/humas) Warta LAN/Edisi 37/2015

39

WARTA

Perlu Kesamaan Persepsi Dalam Mengelola Laboratorium Inovasi

K

esamaan persepsi dalam mengelola laboratorium inovasi menjadi kunci penting agar proses pendampingan inovasi yang dilakukan oleh LAN di sejumlah institusi dapat berjalan sesuai dengan tahapannya. Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA mengatakan perlunya membangun persamaan presepsi, pola pikir(mindset) dan kultur budaya yang sama di antara pegawai dalam rangka mendorong inovasi di berbagai bidang, termasuk juga di Internal LAN. “Salah satu kunci kita dalam memenangkan persaingan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan bagaimana kita meningkatkan Inovasi,” jelasnya saat memberikan sambutan Workshop “Pengelolaan Laboratorium Inovasi,” di Kantor LAN, Jl. Veteran No. Jakarta, Senin (4/5). Workshop yang berlangsung selama empat hari hingga Kamis (7/5) ini diikuti oleh sejumlah Kepala Pusat, pejabat fungsional tertentu, serta pegawai di lingkungan LAN. Workshop ini bertujuan untuk mensosialisasi lima tahapan laboratorium inovasi, menumbuh kembangkan budaya inovasi di lingkungan LAN serta mendorong percepatan transfer knowledge dan peningkatan

40


kemampuan fasilitator Laboratorium Inovasi.

dalam

mengelola

Seluruh peserta workshop yang berjumlah sekitar 50 orang diharapkan akan siap mengelola laboratorium Inovasi Administrasi Negara pasca mengkuti kegiatan tersebut. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Tri Widodo dalam kesempatan itu juga menekankan perlunya membangun persamaan persepsi dan mindset dalam mengelola Laboratorium Inovasi. Ia menyampaikan, tahapan dari pengelolaan laboratorium inovasi yang dimulai dari Drumup, Diagnose, Design, Deliver hingga Display yang semula dilaksanakan dalam waktu satu tahun akan dipadatkan dijelaskan dalam waktu empat hari. Ia berslogan “Apapun permasalahan yang terjadi di organisasi, jawabannya ada di Inovasi”. (nofel/ humas)

WARTA

Reformasi di Sektor Publik untuk Pelayanan yang Lebih Baik

R

eformasi di sektor publik merupakan hal yang penting karena dua per tiga anggaran di suatu negara digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Melihat kondisi di Indonesia saat ini, reformasi di sektor publik hanya sekedar wacana dan belum ada tindakan nyata. Menurut Director Institute for Policy Reform Riant Nugroho, reformasi bukan hanya untuk berubah dari suatu tatanan lama menjadi lebih baik saja. Namun, tentang bagaimana berubah menjadi hebat. Menurutnya, ada beberapa alasan kita perlu membicarakan masalah reformasi di sektor publik. “Melakukan reformasi dalam sektor publik itu

sangat berat. Selain itu, juga pekerjaan yang sangat melelahkan. Namun kita tetap perlu menyelesaikannya,” ujar Riant dalam paparannya di acara Public Lecture yang bertema“Public Sector Reform: Innovation in Public Administration” yang digelar oleh Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Administrasi Negara (LAN) di ruang kelas C Gedung A kantor LAN, Jalan Veteran nomor 10, Jakarta Pusat. Senin (20/4). Menurut dia, sebenarnya tidak ada Inovasi di bidang Administrasi Publik, khususnya dalam hal birokrasi. Karena jika itu dilakukan, maka pelakunya bisa dihukum atau dipenjara. Menurut dia, inovasi hanya ada dalam tataran teori Administrasi Publik. “Apakah anda mencoba bercanda mengenai inovasi dalam administrasi publik. Tidak ada itu inovasi dalam administrasi publik, khususnya dalam dunia birokrasi,” tegasnya. Menurut dia, inovasi hanya ada dalam sektor


41

WARTA pelayanan publik. Riant mencontohkan beberapa daerah di Indonesia atau negara yang sudah melakukan inovasi dalam sektor pelayanan publiknya. Ia mencontohkan Kabupaten Jembrana yang telah berhasil menyusun kebijakan pendidikan yang unggul di wilayahnya. Padahal sebelumnya Jembrana sangat tertinggal dalam hal pendidikan. Contoh lain yang ia kemukakan adalah keberhasilan reformasi yang dilakukan mantan PM Singapura Lee Kuan Yew dalam menjadikan negaranya sebagai negara kota yang tergolong maju di dunia dengan pendapatan per kapita masyarakatnya yang cukup tinggi. “Lee Kuan Yew melakukan reformasi dengan memprioritaskan sektor publik sebagai hal yang utama. Kita lihat sekarang Singapura menjadi negara yang maju dengan kualitas pelayanan sektor publik yang memadai,” ujarnya.

Hal senada juga dilakukan di China. Menurutnya, China yang saat ini tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia, tidak hanya melakukan reformasi di sektor pelayanan saja. China juga melakukan reformasi dengan mempertahankan mindset warganya yang memiliki gelar akademik berderet-deret, baik itu master maupun doktor. “Sebelum kembali ke negaranya, mereka menjalani sistem kalibrasi bahwa mereka itu orang China dengan berbagai kultur yang melingkupinya. Ini berbeda dengan Indonesia, banyak mereka yang sekolah keluar negeri dan bergelar master ataupun doktor. Tapi begitu sampai Indonesia lupa dengan karakteristik Indonesia dan copy paste apa yang ada di Barat untuk diaplikasikan di Indonesia tanpa mau memahami karakteristik Indonesia,” jelasnya. Acara public lecture itu juga dihadiri Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo, Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Basseng, Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Marpaung, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Haris Faozan, Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kania Damayanti serta pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan LAN. (danang/nofeldy/humas)

WARTA

Hadapi MEA, Banyak Pihak Hanya Lakukan Diskusi

P

asar bebas Asia Tenggara atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diberlakukan pada akhir tahun 2015 ini. Tahap persiapan pemerintah daerah yang telah mereka laksanakan sejauh ini hanya dengan melakukan diskusi-diskusi serta mempersiapkan kebijakan. Menurut Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta Makdhum Priatno, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Indonesia memang dikatakan agak tertinggal. Thailand sejauh ini telah mempersiapkan negaranya sejak tahun 2010 untuk menghadapi MEA. “Sedangkan Indonesia baru mengeluarkan Peraturan Presiden tentang persiapan menghadapi MEA pada September 2014”, ujarnya dalam acara Public Lecture yang diselenggarakan oleh Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAN, di kelas C Gedung A kantor LAN Jakarta, jalan Veteran 10 Jakarta Pusat. Jumat (10/4) Makdhum mencatat provinsi yang telah mempersiapkan diri menghadapi MEA baru provinsi Jawa Timur. Sedangkan provinsi lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Bali baru pada tahap persiapan. Tahap persiapan yang telah mereka laksanakan pun hanya dengan melakukan diskusi-diskusi serta mempersiapkan kebijakan. Dari tingkat kabupaten hanya Kutai Kertanegara satu-satunya kabupaten yang telah mempersiapkan diri. Sedangkan di tingkat kota belum ada satupun yang tercatat siap menghadapi MEA. Dalam kesempatan itu, Makhdum menyarankan agar LAN membuat penelitian tentang kesiapan Indonesia dari sisi kebijakan baik untuk tingkat

nasional maupun daerah. Sedangkan dari sisi inovasi bisa dilakukan dalam bentuk dokumen, kebijakan, serta penetapan standar. Makhdum menekankan kebijakan dan standar menjadi poin penting jika ingin bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Jangan sampai apa yang menjadi warisan leluhur kita di akui bangsa lain hanya karena tidak adanya standar. “Kita harus punya standar misalnya standar rasa daging rendang yang menjadi salah satu 10 makanan terenak di dunia menurut CNN. Karena kalau tidak,bisa saja ada negara lain yang membuat makanan serupa dan mengklaim sebagai makanan khas mereka”, kata dia. Makhdum mengakui, sejauh ini masih banyak isu internal yang harus diperbaiki seperti kemiskinan dan korupsi. Namun hal tersebut jangan dijadikan penghalang untuk Indonesia maju menghadapi MEA. “Jadikan hal tersebut suatu tantangan dan pendorong untuk menciptakan inovasi-inovasi, menghasilkan SDM yang terampil sehingga mampu bertahan dalam arus persaingan yang ketat”, tutupnya. Public Lecture merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh unit-unit yang ada di LAN serta disampaikan dalam bahasa Inggris. Acara tersebut diikuti oleh Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Haris Faozan, Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kania Damayanti serta pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan LAN. (reni/ danang/humas) Warta LAN/Edisi 37/2015

43

WARTA

Critical Review Implementasi Diskresi Dalam UU AP

44


P

emberian hak diskresi kepada pejabat pemerintah sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu langkah maju. Meski demikian, banyak kalangan menilai pelaksanaannya akan sulit karena para pengambil kebijakan dihadapkan pada posisi dilematis. Hal ini mengemuka dalam diskusi “Critical Review Permasalahan Implementasi Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” yang diselenggarakan Pusat Kajian Sistem Hukum Administrasi Negara (PKSHAN) LAN, di Lt. II Gedung B Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Rabu (1/4). Menurut Kepala Bagian Administrasi PKSHAN, Triadmojo Sejati, implementasi diskresi merupakan langkah maju karena memberikan hak sepenuhnya kepada pejabat daerah untuk mengambil keputusan yang selama ini tidak ada atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian,

WARTA pejabat daerah juga dituntut untuk taat pada aturan dan dibatasi kewenangannya. “Dengan demikian, diskresi akan menjadi sulit dalam implementasinya. Karena ada kebebasan di satu sisi, tetapi ada juga batasan di sisi yang lain,” jelasnya saat mengawali diskusi. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, diskresi pada dasarnya bisa dilaksanakan dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan ketika terjadi stagnasi, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

memang belum banyak dimanfaatkan oleh para pejabat di daerah karena dikhawatirkan akan menempatkan mereka pada posisi berhadapan dengan hukum. Padahal, lanjut dia, diskresi diperlukan oleh penyelenggara pemerintahan karena sangat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas regulasi. “Karena kapasitas regulasi atau perundangundangan tidak mampu menjawab perubahan yang begitu cepat di masyarakat. Kadang regulasi yang ada pun sudah tidak relevan dengan perubahan jaman. Jadi diskresi itu penting untuk mengakomodasi kepentingan publik yang terus berkembang,” jelasnya.

“Salah satu contoh diskresi adalah ketika terjadi bencana alam yang membutuhkan penanganan cepat. Pada posisi ini, Kepala daerah bisa menggunakan haknya untuk mengambil terobosan kebijakan yang tidak di atar atau dimungkinkan oleh undang-undang,” jelasnya.

Agus mengatakan, kapasitas regulasi di Indonesia seringkali menunjukkan banyaknya peraturanperaturan yang sudah tidak relevan atau bahkan tidak masuk akal lagi dalam mencerminkan kepentingan publik. Oleh karena itu, kewenangan diskresi pada pejabat pemerintah mutlak diperlukan.

Dalam konteks yang lebih besar, Refly mencontohkan kasus pencalonan Kapolri Budi Gunawan yang berstatus tersangka dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, lanjut dia, Presiden memiliki kewenangan untuk menggunakan Constitutional Power-nya guna memecah stagnasi pemerintahan dan segera mengambil keputusan.

Dia mencontohkan, pemberian hak diskresi pada street level bureaucracy pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton. Clinton mendorong street level bureaucracy yang berhadapan dengan publik untuk mengambil terobosan-terobosan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah.

“Alasannya jelas, karena tidak ada peraturan yang mengatur ketika terjadi penolakan,” jelasnya. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA mengatakan, diskresi

“Karena mereka yang paling mengetahui permasalahan di tingkat masyarakat,” jelasnya. (bp/humas)

“Salah satu contoh diskresi adalah ketika terjadi bencana alam yang membutuhkan penanganan cepat. Pada posisi ini, Kepala daerah bisa menggunakan haknya untuk mengambil terobosan kebijakan yang tidak di atar atau dimungkinkan oleh undang-undang,” Warta LAN/Edisi 37/2015

45

WARTA

Mencetak Widyaiswara Generasi Baru

P

eraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS menekankan bahwa penyelenggaraan diklat PNS dilakukan berbasis kompetensi. Artinya diklat yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan kemampuan PNS dari segi kemampuan, pengetahuan, sikap, dan perilaku sesuai tuntutan tugas dan jabatan yang diembannya. Untuk mengembangkan kemampuan PNS dengan kualifikasi di atas maka penyelenggaraan dan program Diklat bagi PNS harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu diperlukan sumber daya diklat yang memadai. Salah satu sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Diklat adalah Widyaiswara yang berkualitas. Widyaiswara dituntut memiliki kompetensi yang berbasis karier yaitu sesuai dengan spesialisasi mata diklat yang dipilihnya. Kompetensi Widyaiswara ini harus dipersyaratkan dan dijamin kualitasnya sejak awal rekruitmen (pengangkatan pertama).

46


Untuk membekali para Calon Widyaiswara agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, maka sejak awal kariernya widyaiswara perlu dididik dan dilatih agar mampu menerapkan strategi pembelajaran efektif dalam tatap muka di kelas secara sistematis dengan pendekatan belajar andragogi, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Melalui Pendidikan dan Pelatihan ini, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertekad mencetak generasi baru Widyaiswara Indonesia. Widyaiswara baru yang dimaksud adalah widyaiswara yang mampu menjadi inspirator dan motivator bagi peserta Diklat. Untuk mewujudkan tekad ini mulai tahun 2015, Pusdiklat Teknis Dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara. Penyelenggaraan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara ini merupakan diklat widyaiswara perdana yang diselenggarakan

WARTA oleh Pusdiklat Teknik dan Fungsional karena sebelumnya semua penyelenggaraan diklat widyaiswara dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Widyaiswara. Kepala Pusat Diklat Teknik dan Fungsional Andi Taufik, pada sambutan pembukaan menjelaskan bahwa Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara akan berlangsung selama 29 hari, dimulai tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 25 April 2015, dan diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan hasil seleksi dari 120 orang calon peserta yang diusulkan oleh berbagai instansi baik kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah. Pada kesempatan itu, Kepala Diklat Teknis dan Fungsional Andi Taufik juga menyampaikan poinpoin penting harapan Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA kepada para peserta diklat dan seleksi calon widyaiswara, di antaranya : Pertama, peserta diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang terbatas selama diklat untuk memanfaatkan semua peluang dalam mengembangkan kapasitas diri, mengingat tidak semua orang mendapat kesempatan mengikuti diklat seperti ini. Kedua, LAN bertekad akan mencetak generasi baru widyaiswara Indonesia yang mampu berhadapan dengan perubahan lingkungan strategik yang luar biasa dinamis. Ketiga, tugas seorang widyaiswara itu tidak lagi hanya untuk menyampaikan materi kepada peserta didik seperti yang dilakukan selama ini. Tetapi diharapkan Widyaiswara Indonesia ke depan bisa menjadi inspirator dan motivator bagi peserta diklat. Widyaiswara tidak cukup lagi kalau hanya menyampaikan materi, pengetahuan, dan informasi baru kepada peserta didik. Widyaiswara harus bisa menjadi motivator dan media yang bisa mengangkat dan mencoba membangun inspirasi baru dari para peserta didik. Widyaiswara tidak cukup hanya membuat sign content atau subtansi pembelajaran saja. Namun juga harus dilengkapi dengan kemampuan memotivasi peserta sehingga mereka menjadi alumni yang bukan hanya diisi pengetahuan (knowledge) dan skill-nya saja, tetapi mereka dapat merubah sikap dan perilakunya.

Keempat, para widyaiswara diharapkan mampu menantang peserta didik untuk selalu membangun paradigma baru serta mengikuti perkembangan paradigma administrasi pemerintahan. Jangan sampai para widyaiswara yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan proses belajar mengajar justru tidak mengikuti perkembangan perubahan dari manejemen pemerintahan yang berubah secara global. Kelima, para Widyaiswara harus sudah mulai berpikir keluar dari kebiasaan (out of the box) selama ini. Jadi metode belajar yang dilakukan widyaiswara jangan hanya berpatokan dari modul atau buku yang sudah ada karena sekarang telah banyak sekali perkembangan teknik-teknik presentasi yang lebih modern. Keenam, widyaiswara harus mampu merubah mindset. Karena tidak mungkin menciptakan culture set kalau tidak bisa merubah mindset. Widyaiswara jangan selalu mau “mengawetkan kemauan” tapi harus punya inovasi cara mengajar dan harus menyediakan waktu untuk mengembangkan metode pembelajaran sehingga peserta didik akan bisa menerima dengan baik. Andi Taufik pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa diklat ini merupakan investasi masa depan. Oleh karena itu, harus dibayar dengan pengorbanan yang luar biasa. “Kalau tidak berani membayar pengorbanan untuk sebuah kesuksesan dimasa datang, lebih baik mundur saja dari diklat ini sekarang,” tegasnya. Selain itu Andi juga menekankan tidak ingin lagi ada calon widyaiswara yang mengikuti proses pembelajaran tetapi setelah diujung tidak berniat menjadi widyaiswara lalu tidak mengikuti proses ujian. Bila ini terjadi maka mereka akan di black list dan tidak diperkenankan untuk mengikuti diklat. Penyelenggaraan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertama pembekalan materi Diklat yang terbagi dalam kelompok inti dan kelompok penunjang, dan bagian kedua penyelenggaraan seleksi Calon Widyaiswara.


47

WARTA Materi Diklat Materi Diklat dalam diklat ini dibagi menjadi dua kelmpok yaitu kelompok inti dan kelompok penunjang yang terdiri dari 216 JP, dengan susunan mata diklat sebagai berikut: 1.

Kelompok Inti

NO

MATA DIKLAT

1. Kebijakan Pembinaan Widyaiswara dan Angka Kreditnya,

Mata diklat ini membahas topik-topik yang terkait dengan peraturan kediklatan dan kebijakan pembinaan Widyaiswara; uraian kedudukan, tugas pokok dan fungsi Widyaiswara, wewenang dan tanggung jawab Widyaiswara; instansi pembina dan tugas instansi pembina; pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian jabatan; rincian dan unsur-unsur kegiatan yang dinilai; serta penilaian dan penetapan angka kredit.

2. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Widyaiswara

Mata diklat ini membahas Standar Kompetensi Widyaiswara dan Sertifikasi berdasarkan Peraturan Kepala LAN. Diharapkan setelah pembelajaran peserta mampu menjelaskan kompetensi dalam hal pengelolaan pembelajaran; kepribadian; sosial; substantif; dan mampu menjelaskan unsur-unsur penilaian sertifikasi.

3. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat dan Rencana Pembelajaran

Mata diklat ini membahas analisis kebutuhan pembelajaran, kerangka pikir dalam desain pembelajaran, termasuk didalamnya aspek peserta diklat, tujuan belajar, metode dan evaluasi, model desain pembelajaran, seperti berbasis sistem, materi ajar, produk dan kegiatan

48


belajar mengajar (KBM), kategorisasi pengetahuan (isi pelajaran) atau ilmu seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, kemampuan intelektual dan sikap, serta pendalaman salah satu model desain pembelajaran KBM yaitu Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD)/Rencana Pembelajaran Mata Diklat (RPMD).

4. Komunikasi dalam Pembelajaran

Mata Diklat ini memberikan overview singkat tentang teori dan model komunikasi serta implikasinya dalam proses pembelajaran. Untuk itu materi pokok yang disampaikan dalam mata diklat ini meliputi: 1) Definisi dan proses komunikasi; materi ini disampaikan dengan metode brainstorming dan diskusi kelas 2) Model komunikasi efektif; disampaikan dengan metode ceramah, modeling, dan role play 3) Dimensi pesan; disampaikan dengan metode controled dialogue, role play. 4) Kendala komunikasi; disampaikan melalui metode diskusi kelompok, diskusi pleno 5) Active listening; metode yang digunakan role play, simulasi, studi kasus 6) Teknik bertanya dan menjawab; disampaikan dengan metode controled practice, simulasi, studi kasus); 7) Bahasa lisan, dalam menyampaiakan materi ini dilakukan dengan metode role play, simulasi 8) Bahasa lisan dan non lisan, materi ini disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, role play dan simulsi:

WARTA 5. Pembelajaran Orang Dewasa

Mata Diklat ini diberikan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang diklat, konsepsi dan pendekatan pembelajaran orang dewasa serta bagaimana pendekatan pembelajaran orang dewasa dapat diaplikasikan dalam strategi pembelajaran orang dewasa sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Mata diklat ini membahas tentang pengertian diklat, konsepsi pembelajaran orang dewasa dan teori-teori yang relevan dengan pembelajaran orang dewasa, asumsi-asumsi andragogi dalam pembelajaran orang dewasa, ranahranah yang penting dalam pembelajaran orang dewasa, dan strategi pembelajaran orang dewasa.

6. Metode Pembelajaran Mata Diklat ini diberikan untuk melengkapi peserta dengan konsepsi metode pembelajaran dan ragam metode pembelajaran dan praktik penerapan metode pembelajaran dengan terstruktur dan efektif sehingga tujuan dan capaian pembelajaran dapat diperoleh. Materi Diklat ini mencakup konsepsi pentingnya metode pembelajaran, pengertian strategi, metode dan pendekatan pembelajaran, serta ragam metode pembelajaran yang mendukung pembelajaran langsung, tidak langsung dan integratif.

7. Penyusunan Media Pembelajaran Mata diklat ini membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan pembuatan media pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini dharapkan peserta

mampu memahami, mengenal, dan membuat media pembelajaran yang sesuai dengan diklat dan mata diklat yang diajarkan.

8. Manajemen Kelas Mata Diklat ini membahas pentingnya konsepsi manajemen kelas yang menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Mata diklat ini mencakup konsepsi dasar dan praktik manajemen kelas, aspek penting dalam manajemen kelas, cara-cara mengantisipasi dan menangani masalah dalam kelas dan pendekatan pengelolaan kelas.

9. Evaluasi Pembelajaran dan Tindak Lanjut (Transfer of Learning) Mata Diklat ini membahas tentang evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan yang meliputi konsep evaluasi pembelajaran, penyusunan instrumen evaluasi, pemeriksaan hasil evaluasi dan penentuan tindak lanjut serta umpan balik berdasarkan hasil evaluasi.

10. Praktik Mengajar Mata diklat ini merupakan kumulatif dari keseluruhan mata Diklat dan kegiatan proses belajar mengajar pada Diklat Calon Widyaiswara yang di lakukan dalam bentuk praktik mengajar (micro teaching). 2. Kelompok Penunjang Pada kelompok penunjang mata diklat yang disampaikan meliputi Pengarahan Program; Dinamika Kelompok; Tatacara Penilaian DUPAK dan Evaluasi Penyelenggaraan. Sementara metode yang digunakan dalam Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara adalah perpaduan antara berbagai ragam metode pelatihan andragogi yaitu metode pembelajaran klasikal, metode pembelajaran berbasis teknologi dan


49

WARTA metode pembelajaran kontemporer yang meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Ceramah; Diskusi; Demonstrasi; Simulasi; Latihan / presentasi dalam kelompok (peer teaching); 6. Studi Kasus; 7. Seminar; 8. Bermain peran; 9. Deduktif; 10. Induktif; 11. Quantum learning/teaching; 12. Paricipatory learning; 13. Contextual teaching; 14. Collaborative learning. Persyaratan Peserta Diklat Calon Widyaiswara Peserta Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara harus memenuhi persyaratan: 1. PNS/CPNS yang diusulkan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; 2. Pendidikan minimal Strata Dua (S2); 3. Pangkat PNS minimal Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; 4. Usia maksimal 49 tahun; 5. Lulus seleksi internal (substantif dan sikap perilaku); 6. Surat usulan untuk mengikuti Diklat dan Seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya kepada Kepala LAN; 7. Untuk Widyaiswara yang diangkat dari formasi CPNS paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai PNS harus mengikuti dan lulus Diklat Calon Widyaiswara, 8. CPNS harus sudah lulus Diklat Prajabatan; 9. Berbadan sehat, jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat oleh pejabat instansi pengusul, dengan melampirkan (general check-up/medical record) yang dikeluarkan oleh rumah sakit

50


yang ditunjuk oleh pemerintah; 10. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 (Penilaian Prestasi Kerja) rata-rata harus bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 11. Menyerahkan portofolio Calon Widyaiswara (format LAN); 12. Menyerahkan SK Jabatan Terakhir; Sertifikasi Kepada peserta yang lulus dalam Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara. Kepada peserta yang belum mencapai nilai kelulusan minimal dan/atau tidak dapat memenuhi semua kewajiban persyaratan administrasi termasuk kehadiran (100%), diberikan Surat Keterangan Mengikuti Diklat yang ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Teknis dan Fungsional. STTPP berlaku selama 2 tahun untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum mengikuti dan belum lulus Seleksi Calon Widyaiswara, dengan memperhatikan batas maksimal Pengangkatan sebagai Widyaiswara yaitu 50 tahun. Surat Rekomendasi Pengangkatan Dalam Jabatan Widyaiswara Kepada peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Widyaiswara akan diberikan Surat Rekomendasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara disertai dengan Rekomendasi Penetapan Angka Kredit Calon Widyaiswara. Bagi peserta Diklat Calon Widyaiswara yang tidak lulus akan diberikan Surat Non-Rekomendasi dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, namun yang bersangkutan diberikan satu kali kesempatan untuk mengulang seleksi dengan menyertakan surat usulan seleksi kembali dari instansi pembina kepegawaian kepada Kepala LAN.

WARTA Surat Rekomendasi berlaku maksimal 3 bulan untuk pengangkatan sebagai Widyaiswara. Jika dalam waktu tiga bulan calon Widyaiswara tidak diangkat maka harus dilakukan seleksi ulang. Peserta yang saat ini sedang berjuang dalam diklat ini untuk lolos menjadi calon widyaiswara berjumlah 30 peserta yang berasal dari instansi pusat sebanyak 15 peserta dan dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota sebanyak 15 peserta.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Abudl Mukti S.Pd, MH. Ade Priaman Saeful Munajat, ST, MM Ahadad, SH. MAP Ajmad Fathoni Kamil, S.Kom, M.Pd. Aji Prasetyo Putranto, S.Pd, MA. Arwah Rahman, S.Pd. M.Si Bayu Giri Prakoso, SE, M.Si, CA, AK. Budi Siswanto, S.Kom, M.Si. Dr. Alex Oxtavianus, M.Si. Dr. Aspina, S.Pd. M.Pd. Dr. Drs. Hariawan Bihamding, MT

12

Dr. H. Arifin, S.Sos. M.Si

13

Dr. Ir. Anna Indria Witasari, M.Sc.

14

Drs. M. Idrus, M.Si

15

Drs. M. Sutalhis, M.Si.

Instansi Pemerntah Prov. Jambi BKPM Mahkamah Agung RI Badan Intelijen Negara Sekretariat Negara Pemerintah Kota Pare pare Kementerian Perindustrian Lembaga Sandi Negara Badan Pusat Statistik Pemerintah Prov. Silawesi Tengah Kementerian Dalam Negari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan Pemerintah Prov. Sumatera Selatan

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Drs. Muhammad Yusar, M.Pd. Drs. Sadek Arbi, M.Si. Elia Ramandey, S.Hut, MM. Erni Irawati, SE. M.Pd. Joni Syamsuddin Kadir, S.Si. M.Si. Kholif Faiz Ma’ruf, S.ST, MM. Mohamad Syafrudin Bustomi, SE. MSE. MA, CA, CHRP. Mugiya Wardani, SE. M.Si.

Pemerintah Prov. Riau Pemerintah Prov. Maluku Utara Pemerintah Prov. Papua Barat Pemerintah Kabupaten Cilacap BAPETEN Lembaga Sandi Negara BPKP

Pemerintah Kota Tangerang Kementerian Nunung Hurhidayah, Agraria & Tata S.Pd. MAP. Ruang/BPN RI Pemerintah Prov. Nurlela, M.Pd. Bengkulu Parlindungan, S.Sos. M.Si.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau

Pupung Puad Hasan, PKP2A LAN SE, M.Ec. Dev. Bandung Pemerintah Rokhaizal, S.Pd., Kab. Kepulauan M.Pd. Meranti T.R. Fahsul Falah, Pemerintah Kab. S.Sos. M.Sos Aceh Selatan PKP2A IV LAN Yasniva, S.Pd., M.Si. Aceh Jumlah peserta dalam penyelenggaraan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara kali ini hanya 30 orang dan setiap satu instansi hanya diberikan kuota satu orang peserta mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas. (Aset/humas)


51

RAGAM PESONA

Saat Merbabu Begitu Nyata

T

52

iga belas orang dengan beban carrier terlihat membentuk sebuah lingkaran. Kepala mereka saling tertunduk dan mata saling terpejam. Sangat jelas jika ketiga belas orang tersebut sedang berdoa. Untuk memulai langkah pendakian, mereka meminta ijin Sang Pencipta agar diberi kemudahan dalam melalui proses pendakian. Setelah menghabiskan waktu lebih dari sembilan jam di Kereta dari Stasiun Pasar Senen menuju Stasiun Lempuyangan, dan masih harus menjalani dua jam dari Stasiun menuju basecamp, mereka akhirnya memulai pendakian Gunung Merbabu.

gunung, sehingga mereka punya kepercayaan diri lebih banyak untuk mendaki.

Tidak ada yang spesial dari mereka. Mereka hanyalah pendaki pemula yang bahkan masih kurang pantas dikatakan sebagai pendaki. Mereka adalah PNS 2014 LAN RI yang entah kenapa memiliki ketertarikan yang sama untuk menjelajahi alam, khususnya mendaki gunung. Apalagi, satu diantara mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam mendaki

Setapak demi setapak, langkah mereka mulai terlihat. Setengah jam pertama, masih terdengar celotehan atau tawa mereka. Namun, ketika medan yang harus mereka lalui bertambah sulit, tidak ada lagi suara tawa mengiringi langkah mereka. Satusatunya yang terdengar dari perjalanan tersebut adalah desahan nafas dan peringatan untuk saling


Ini bukan pertama kalinya mereka mendaki bersama. Sebelumnya, mereka pernah melakukan pendakian ke Gunung Papandayan. Jika sebelumnya anggota mereka mencapai enam belas orang, kali ini jumlahnya banyak berkurang meskipun digantikan dengan wajah-wajah baru. Dengan tekad yang paspasan dan latihan fisik yang masih terbilang kurang, mereka nekad untuk mendaki Gunung Merbabu melalui Jalur Wekas yang terkenal dengan tanjakan tanpa akhirnya.

berhati-hati. Tidak ada yang menduga bahwa pendakian kali ini akan sesulit ini. Dibandingkan dengan Gunung Papandayan, Gunung Merbabu memiliki kasta yang jauh lebih tinggi. Jalurnya yang menanjak dengan sedikit sekali jalur landai benar-benar menghabiskan energy mereka. Mereka bahkan tidak lagi menghitung berapa kali mereka harus beristirahat dalam dua jam terakhir karena kehabisan nafas. Padahal, Pos 1 masih jauh dari jangkaun. Apalagi, tidak sedikit pendaki lain yang mendahului langkah mereka. Meskipun lelah dan beban semakin melemahkan langkah mereka, mereka tetap bertahan dan meneruskan pendakian. Empat jam dari basecamp, mereka akhirnya sampai di Pos 1. Rasa bahagia karena berhasil mencapai salah satu pos membuat kelelahan mereka sedikit menguap. Dan meskipun estimasi waktu yang mereka perkirakan meleset satu jam, mereka tetap tersenyum lega. Namun, mereka tidak berlama-lama di Pos 1. Setelah mengisi energi dengan memakan coklat ataupun roti dan meminum air untuk melepaskan dahaga, mereka kembali meneruskan pendakian menuju Pos 2. Kali ini, jalur yang harus mereka lalui bahkan jauh lebih sulit dibandingkan menuju Pos 1. Jalur semakin terjal, sempit dan didominasi dengan bebatuan yang membahayakan. Ritme perjalanan mereka semakin melambat. Tidak terasa, senja mulai terlihat. Dengan jalur yang sulit ditambah pencahayaan yang kurang, langkah mereka semakin tertatih. Padahal, mereka masih memiliki sisa perjalanan yang cukup panjang. Segala perlengkapan untuk menambah penerangan mereka pun dikeluarkan. Senter ataupun headlamp, kini menjadi satu-satunya harapan mereka dalam melangkah. Akhirnya, Pos 2 mulai terlihat. Suara para pendaki lain yang sudah lebih dulu mencapai Pos 2 menyambut mereka. Dengan sampainya mereka di Pos 2, hilanglah semua rasa lelah yang mereka rasakan. Bahkan, taburan bintang yang memenuhi langit

benarbenar membuat mereka terhipnotis dan membuat mereka terkagumkagum. Cuaca di langit Merbabu malam itu memang cerah sehingga melegakan hati mereka. Mereka mulai mencari daerah yang lapang yang belum ditempati pendaki lain. Jumlah pendaki yang cukup banyak dan kondisi malam, membuat mereka cukup kesulitan mencari tempat. Mereka bersyukur ketika menemukan daerah yang cukup lapang untuk mendirikan tenda. Maka, mereka mulai mengeluarkan tenda dari keril masing dan mendirikan lima tenda dengan pembagian, satu tenda yang ternyata kondisinya tidak cukup baik, digunakan untuk menyimpan keril dan persediaan makanan, satu tenda dengan kapasitas empat orang dipaksakan untuk menampung lima orang perempuan, dan tiga tenda lainnya dibagi untuk delapan laki-laki. Pekerjaan mereka belum selesai setelah mendirikan tenda. Mereka masih harus memasak untuk menu makan malam. Sejak mulai mendaki, mereka belum makan apapun kecuali coklat. Dan entah kenapa rasa lapar juga mulai menyerang. Dengan persedian bahan-bahan yang sudah mereka persiapkan, mereka mulai memasak. Adapun menu yang mereka


53

RAGAM PESONA masak meliputi capcay, bakwan dan ditambah dengan orek tempe yang memang sudah jadi. Begitu makan malam selesai, mereka mulai berkumpul dan menikmati makan malam dalam kebersamaan sambil sesekali bercanda. Begitu acara makan malam selesai, waktu ternyata sudah mencapai tengah malam. Mereka bersiap untuk istirahat karena harus bangun jam 2 pagi untuk kembali memulai summit menuju puncak. Tidak lagi ada acara api unggun, apalagi berkumpul sejenak menikmati taburan bintang. Mereka harus segera beristirahat untuk kembali mengumpulkan tenaga yang sudah terkuran seharian. Satu per satu dari mereka mulai memasuki tenda. Tidak lama kemudian, mereka terlelap dalam mimpi dan diselimuti oleh bintang-bintang. Tidak selamanya rencana berjalan mulus. Begitu juga dengan rencana mereka. Ketika mereka seharusnya bangun jam 2, mulai memasak, mengisi energi, dan memulai perjalanan menuju puncak jam 4, mereka justru baru bangun jam 4 pagi. Tidak ada yang saling menyalahkan kenapa rencana mereka bisa meleset karena kelelahan membuat tidur mereka semakin panjang. Mereka justru saling menyibukkan diri di dapur darurat yang mereka bangun dan mulai memasak. Sang kapten yang memiliki pengalaman paling banyak memandu untuk membuat pizza mie. Setelah lebih dari satu jam berkutat dengan bahan-bahan masakan, pizza mie akhirnya selesai. Mereka kembali berkumpul dan menikmati sarapan mereka yang terlalu pagi. Meskipun perut belum lapar dan cuaca dingin membuat selera makan mereka menguap, mereka harus tetap makan. Sisa perjalanan yang masih panjang menuntut energy yang cukup banyak. Setelah selesai sarapan singkat itu, mereka mulai mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa menuju puncak. Mereka memang akan meninggalkan barang-barang di tenda. Namun,

54


mereka jelas harus membawa beberapa barang yang urgent, seperti, rain coat, minuman, makanan penambah energy, dan barang lainnya yang kemungkinan dibutuhkan. Tidak semua orang membawa perlengkapan tersebut. Barang-barang tersebut disatukan dalam beberapa tas dan dibawa oleh beberapa orang saja. Yang jelas, perempuan dibebaskan dari kewajiban membawa keril. Begitu semua persiapan selesai, mereka kembali membuat lingkaran. Wajah penuh semangat dan senyuman masih hadir dalam lingkaran tersebut. Pengalaman menuju Pos 2 ternyata belum meredupkan keinginan mereka menyapa puncak. Meskipun, peluang mereka melihat sunrise sangatlah kecil. Tetap saja, masih ada harapan bahwa mereka bisa menyaksikan awan-awan berada tepat di bawah mereka, seolah-olah mereka berada di atas awan. Beberapa menit terlelap dalam doa, kepala-kepala yang tertunduk mulai serentak menengadah. Mereka saling memandang dan senyum masih belum hilang dari wajah mereka. Untuk menambah semangat masing-masing anggota dan diri sendiri, mereka saling menyemangati. Matahari belum sepenuhnya naik dan mereka sudah memulai langkah menuju puncak. Rumputrumput masih basah karena embun dan dingin juga masih begitu menyengat tubuh. Mereka bahkan masih harus menggunakan head lamp untuk menambah penerangan. Kantuk yang masih tersisa

RAGAM PESONA dari kurangnya jam tidur juga menemani langkah mereka. Sekitar setengah jam setelah mereka mulai berjalan, sebuah hambatan mengampiri pendakian mereka. Salah satu anggota perempuan mulai drop. Kurangnya asupan makanan yang dia makan, suhu yang terlalu dingin, dan kelelahan sisa perjalanan sebelumnya, membuat fisiknya melemah. Langkahnya mulai perlahan melambat bahkan mengharuskannya sering-sering berhenti untuk beristirahat. Wajah gadis itu bahkan mulai memucat karena tekanan darahnya merosot drastis. Teman-temannya memberikan dukungan sepenuhnya dengan ikut berhenti setiap kali gadis itu berhenti. Hanya saja, gadis itu merasa tidak enak karena menyusahkan teman-temannya. Dia mengutarakan rencananya untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memilih kembali ke tenda. Keempat anggota perempuan yang lain mendekatinya dan memberikan semangat. Mereka meyakinkan bahwa gadis itu kuat dan harus percaya bahwa dia bisa sampai ke puncak bersama-sama dengan mereka. Mendapat dukungan dari teman-temannya dan keengganan untuk membiarkan ketua kelompok mereka mengantarkannya turun dan kembali menyusul rombongan, gadis itu akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dia berada di barisan paling belakang dan masih harus berhenti setiap kali kakinya melemah. Tidak ada yang tahu, bahwa dalam langkah kecilnya, gadis itu menitikkan air mata. Perasaan untuk menyerah masih besar dia rasakan. Hanya saja, melihat bagaimana usaha teman-temannya menyemangatinya, gadis itu meyakinkan dirinya untuk terus berusaha. Dengan langkah yang perlahan dan terbagi-bagi dalam beberapa kelompok kecil, mereka akhirnya sampai di persimpangan Jalur Wekas-Tekelan. Tempat tersebut dipenuhi batu-batu besar. Tidak hanya

itu, dari semua jalur pendakian, persimpangan Jalur Wekas-Tekelan memiliki sajian pemandangan yang paling indah. Semua penjuru gunung terlihat. Rasanya seperti sedang berada di alam bebas. Sejauh mata memandang, hanya ada hijaunya hutan dan tingginya gunung yang mengelilingi tempat itu. Mereka menghabiskan cukup banyak waktu untuk beristirahat. Dan salah satunya adalah mengabadikan momen tersebut dari balik lensa kamera. Tidak ada titip yang terlewatkan dari bidikan kamera. Baik itu berfoto sendiri-sendiri, bersama-sama dengan seluruh anggota tim, atau justru bergabung dengan tim lain yang secara kebetulan mengahabiskan waktu di tempat peristirahatan itu. Pendakian kembali dilanjutkan. Semakin langkah mereka mendakati puncak, jalur terasa semakin menyulitkan. Bebatuan yang tajam dengan jalur yang sempit ditambah dengan ancaman jurang baik di sisi kanan maupun sisi kiri jalur mengiringi perjalanan. Mereka dituntut untuk semakin fokus dan waspada. Sedikit saja tidak fokus, maka bahaya bisa mengancam. Jalur menyulitkan mengantarkan mereka di Persimpangan P u n c a k

RAGAM PESONA Syarif – Kenteng Songo. Jika diukur dari jumlah perjalanan, mereka tinggal menjalani dua puluh persen pendakian lagi untuk sampai di puncak. Di persimpangan ini, mereka dihadapkan untuk memilih mencapai Puncak Syarif atau Puncak Kenteng Songo. Kenteng Songo, puncak tertinggi Merbabu, memiliki jalur yang lebih menyulitkan dan panjang. Sedangkan Puncak Syarif, puncak tertinggi kedua, yang sama menyulitkannya namun memberikan mereka pilihan untuk menghemat waktu dan tenaga. Belum sempat mereka memutuskan untuk mencapai puncak yang mana, langit mengirimkan hujannya. Dimulai dengan gerimis, hujan perlahan semakin membesar. Dengan tergesa-gesa, mereka mengambil rain coat dan memakainya. Dan dengan turunnya hujan pulalah, mereka sepakat untuk memilih Puncak Syarif. Begitu keputusan didapat, langkah mereka kembali berlanjut. Jika sebelumnya langkah mereka saja sudah tertatih, maka hujan membuat langkah mereka semakin sulit. Jalur yang licin akibat air hujan dan aliran air yang datang dari atas membuat beberapa dari mereka sempat terjatuh. Tetap saja, tekad mereka masih begitu keras untuk bisa sampai di Puncak. Entah darimana tambahan tenaga yang mereka punya. Apalagi, jalur pendakian semakin sulit karena batua-batuan yang semakin terjal. Akhirnya. Setelah berjibagu dengan semua kelelahan, air hujan, dan jalur yang terjal, mereka bisa sampai

Foto bersama PNS LAN 2014 di Puncak Syarif, Gunung Merbabu

56


di Puncak Syarif. Puncak Syarif terlihat seperti tanah lapang yang ditumbuhi rumput-rumput dan ada bagian-bagian yang berpunuk. Masing-masing dari mereka merayakan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menjelajahi setiap sisi puncak. Ada yang memilih beristirahat di salah satu sisi untuk sekedar minum atau memakan sesuatu. Ada yang duduk di tengah-tengah puncak dan merasakan angin puncak menerpa tubuhnya. Ada yang memilih salah satu sudut untuk berbaring dan merasakan bagaimana rintik hujan menyapu seluruh tubuhnya. Bahkan, ada yang memilih duduk di pojok lainnya dan mulai memandang jauh ke arah tak terbatas dengan air mata membasahi pipinya. Hujan yang membuat kabut turun lebih cepat dan banyak dari seharusnya menutupi sinar matahari dan awan-awan. Tidak ada apapun yang terlihat dari atas puncak selain kabut. Namun, rasa maha dahsyat karena bisa sampai di puncak mengaliri tubuh mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bisa sampai dengan kondisi tubuh mereka yang tidak memadai. Ada beberapa kelompok yang hadir setelah mereka. Mereka akhirnya memutuskan mengambil sedikit foto untuk mengabadikan momen tersebut. Sembari mereka asyik berfoto, sebuah sajak alam dibawa oleh angin yang mengalun pelan. Sajak itu terdengar begitu indah sampai-sampai mereka melupakan kelelahan dan tersenyum begitu cerah ke arah kamera.

RAGAM PESONA Puas mengabadikan bergabai momen yang ada, mereka kembali bersiap untuk turun. Mereka masih harus mengejar jadwal penurunan yang sudah mereka susun. Apalagi, lamanya pendakian membuat semua jadwal yang mereka susun berantakan. Mereka harus turun sesegera mungkin jika tidak ingin ketinggalan kereta.

Senja berganti dengan malam. Kegelapan mulai merayap. Tidak ada lagi sumber cahaya selain dari head lamp. Dan tidak ada lagi suara yang mereka keluarkan selain suara dentuman ketika ada seseorang yang terjatuh.

Hujan masih mengiringi penurunan mereka. Kondisi fisik yang sudah melemah membuat penurunan terlihat lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Estimasi waktu yang hanya tiga jam berubah menjadi lima jam. Sungguh, saat berada di gunung, waktu terasa tidak bisa lagi diprediksi.

Di tengah perjalanan, mereka masih harus berterima kasih pada Merbabu yang menyuguhkan pemandangan lain yang bahkan bahkan tidak kalah indahnya. Pemandangan kerlap-kerlip lampu kota yang dilatarbelakangi Gunung Sumbing membuat mereka berdecak kagum dan tidak kehabisan pandangan. Kota yang biasanya selalu ramai dan hiruk pikuk terlihat begitu indah dan damai.

Kini, mereka semua sudah kembali berkumpul di dalam tenda. Waktu yang ada sudah tidak memungkinkan mereka mengejar jadwal kereta. Mereka memutuskan untuk beristirahat lebih lama sebelum membereskan perlengkapan dan turun ke basecamp. Kini, tidak ada lagi yang harus mereka kejar sehingga mereka jauh lebih santai.

Jam sebelas malam, mereka akhirnya sampai di basecamp. Keril-keril diturunkan dan masing-masing dari mereka mencari pojok paling nyaman untuk sekedar meluruskan kaki atau merebahkan badan. Tidak ada satupun yang berbicara atau bercanda. Sungguh jelas terlihat kelelahan dari pandangan mata mereka.

Mereka akhirnya turun menjelang maghib. Dengan beban yang kini sudah jauh lebih ringan, mereka mulai menapaki satu per satu langkah turun. Tidak lama setelah mereka mulai berjalan, senja mulai terlihat. Kali ini senja terlihat lebih indah. Ketidakmampuan mereka mengejar sunrise terbayar dengan pemandangan sunse yang tidak kalah indahnya.

Sesampainya mereka di basecamp, maka berakhir pula perjalanan ini. Meskipun kelelahan, dalam hati mereka tersenyum. (Tika Setiawaty) Foto: Mustofa

Merbabu. Di balik jalurmu yang terjal, kau menyimpan keindahan yang begitu murni dan tulus. Tidak satupun yang kau sembunyikan dari kami makhluk hina ini yang hanya bisa merusakmu. Merbabu. Terima kasih. Karena sudah menerima kami dengan pelukan hangat bintang-bintangmu. Belaian manja angin-anginmu. Dan sapaan mesra rintik hujanmu. Sungguh, mendakimu merupakan perjalanan terhebat yang kami jalani. Terima kasih. Bagi kami, keindahanmu begitu nyata. Warta LAN/Edisi 37/2015

57

ARTIKEL

PENGELOLAAN KOLEKSI REFERENSI PADA PERPUSTAKAAN LAN JAKARTA Oleh : Girang A.Pakpahan

58


P

ada umumnya orang memahami Perpustakaan sebagai suatu tempat koleksi penyimpanan bahan pustaka yang dapat digunakan para pemakainya sebagai tempat pembelajaran dan penelitian. UNESCO memberikan definisi tentang perpustakaan, “ Perpustakaan ialah suatu koleksi buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan bacaan serta audio-visual lainnya yang terorganisasi, dan jasa-jasa staf (pustakawan) yang mampu memberikan dan menginterpretasikan bahan-bahan semacam itu yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluaan informasi, penelitian, pendidikan dan rekreasi para pengunjungnya “. Definisi lainnya disampaikan oleh Hutching yang mengatakan bahwa “ Perpustakaan ialah alat tempat manusia menyimpan dengan aman hasil-hasil pemikiran dan penemuannya”. Dari teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan tempat dimana ilmu

ARTIKEL pengetahuan berada, dan tempat dimana orang mencari informasi. Dalam memberikan pelayanannya, perpustakaan mempunyai dua jenis pelayanan yaitu pelayanan Sirkulasi dan Pelayanan Referensi. Pelayanan Sirkulasi merupakan pelayanan peminjaman dimana bahan pustaka yang ada di ruang sirkulasi dapat dipinjam oleh pemustaka, sedangkan koleksi bahan pustaka yang berada diruang Referensi hanya dapat dibaca di ruang perpustakaan dalam pengertian bahan pustaka tidak boleh dipinjam. Pengertian Pengelolaan Koleksi Referensi Pengelolaan adalah 1. Proses, cara, perbuatan mengelola; 2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: 470). Koleksi referensi adalah kumpulan atau kelompok koleksi pustaka yang terdiri dari bahan-bahan pustaka berisi karyakarya yang bersifat memberitahu/menunjukkan mengenai informasi-informasi tertentu, yang disusun secara sistematis (biasanya alfabetis) untuk digunakan sebagai alat petunjuk. Pengelolaan koleksi referensi yaitu proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dalam pengaturan kelompok koleksi pustaka yang terdiri dari bahan-bahan pustaka berisi karyakarya yang bersifat memberitahu/menunjukkan (referensi) mengenai informasi-informasi tertentu, yang disusun secara sistematis untuk digunakan sebagai alat petunjuk. Pelayanan referensi merupakan suatu bentuk pelayanan pemberian bantuan secara langsung dan bersifat lebih personal oleh perpustakaan (pustakawan) kepada pemakai yang dilayaninya yang sedang mencari atau membutuhkan informasi tertentu dari koleksi tertentu pula. Sesuai dengan koleksinya yang bersifat rujukan atau koleksi refensi hanya digunakan diruang perpustakaaan, lebih jauh Donald Davinson memberikan definisi tentang pelayanan referensi adalah “ reference and information service is the activity undertaken by librarians and associated types of staff from reference libraries, using collections of books and

other materials held there for such purposes as distinct from collections made available for home reading or other use outside library” Pelayanan referensi berbeda dengan pelayanan sirkulasi. Pelayanan sirkulasi merupakan pelayanan peminjaman bahan pustaka atau buku-buku kepada para pemakai perpustakaan sedangkan pelayanan referensi merupakan pelayanan yang pada umumnya koleksinya tidak dipinjamkan dengan kata lain koleksi tersebut hanya dapat dibaca di tempat. Fokus dari layanan referensi adalah pada pemberian jawaban atas pertanyaan referensi informasi. Susunan buku referensi umumnya berdasarkan abjad, meskipun ada buku referensi yang disusun menurut suatu pembagian sistematik. Menurut sifat-sifatnya, yaitu berisi informasi singkat mengenai berbagai perihal yang disusun menurut abjad, buku referensi tidak dimaksud untuk dibaca dari halaman pertama sampai akhir, melainkan khusus digunakan untuk mencari keterangan tertentu. Maka itu buku referensi semacam ini tidak dipinjamkan, akan tetapi hanya digunakan diperpustakaan. Buku referensi ditujukan untuk keperluan konsultasi. Biasanya hanya bagian tertentu saja yang digunakan untuk suatu kepentingan. Buku acuan semacam kamus, ensiklopedia, buku tahunan, serta sejenisnya menyajikan informasi secara langsung. Namun jenis buku referensi lain seperti biblografi, indeks, dan abstrak tidak menyajikan informasi melainkan merujuk ke sumber lain yang memiliki informasi yang dibutuhkan pemakai. Bila ditinjau dari sudut susunannya buku refererensi itu cakupannya bersifat komprehensif, disajikan secara padat dan disusun menurut suatu rancangan tertentu untuk mempermudah dan mempercepat penelusuran informasi. Susunan yang khusus ini dapat bersifat alfabetis ( misalnya kamus dan ensiklopedia, kronologis (misalnya outline bukubuku sejarah dan sejenisnya), tabular (misalnya tabel-tabel dan katalog ), menurut kelompoknya (bibliografi, handbooks ) dan dokumen peraturanperaturan. Warta LAN/Edisi 37/2015

59

ARTIKEL Tulisan ini dimaksudkan adalah sebagai sumber acuan untuk menciptakan kesamaan pandangan atas dasar Dewey Decimal Classification edisi 22 serta bertujuan agar pengelolaan koleksi referensi pada perpustakaan Lembaga Administrasi Negara Jakarta lebih tertib dalam penyimpanan koleksi referensi pada rak penyimpanan. Jenis Dan Koleksi Referensi Koleksi referensi berbeda dibandingkan dengan koleksi sirkulasi

01

Jenis buku sumber informasinya, yang paling utama adalah : a) Kamus-kamus b) Encyclopaedia c) Handbooks d) Directory e) Almanak f) Buku sumber biografi g) Indeks dan Bibliografi h) Atlas i) Dokumen Pemerintah j) Terbitan Berkala k) Karya Tulis ilmiah

02

Jenis layanan informasinya

a) direct source type, yang langsung memberikan informasi yang dicari, misalnya: kamus, encyclopedia, handbook, directory, almanak, biografi dan mungkin juga abstrak.

b) indirect-source type, yang hanya menunjukkan di mana informasi yang dicari itu terdapat, misalnya: indeks, bibliografi, dan juga abstrak.

03

Bidang atau wilayah cakupannya:

a) Umum atau universal, tidak terbatas pada satu bidang llmu pengetahuan ataupun daerah/ wilayah tertentu, misalnya:

60


1) Encyclopaedia Britannica 2) Encyclopaedia Americana b) Nasional, yang membatasi cakupannya pada atau tentang satu negara tertentu, misalnya : 1) Bibliografi Nasional Indonesia 2) Dictionary of American Biography c) Khusus (special), yang membatasi penyajian informasinya pada satu atau beberapa bidang pengetahuan yang saling berhubungan, misalnya : 1) Encyclopaedia of Science and Technology. 2) Ensiklopedia Manajemen

04

Periodenya, yang membatasi informasinya pada waktu/periode dari obyek, fakta atau peristiwanya dan terbagi ke dalam : 1). Retrospective, misalnya: • Dictionary of American Biography • Who’s Who in Modern China 2). Current, misalnya: • Who’s Who in Australia • Who’s Who • Facts on File Bahan pustaka yang bersifat referensi merupakan suatu karya yang dimaksudkan sebagai alat konsultasi untuk mendapatkan informasi tertentu. Ada buku referensi yang ruang lingkupnya luas tidak terbatas pada suatu subyek tertentu namun ada pula yang bersifat khusus yaitu referensi dengan subyek tertentu. Sifat-sifat Koleksi Buku Referensi Seperti telah diuraikan diatas, mengenali koleksi bahan pustaka yang disebut koleksi referensi yang mempunyai sifat yang khusus, maka setiap jenis koleksi referensi mempunyai kekhususan tersendiri atau setiap koleksi referensi mempunyai fakta tersendiri seperti Ensiklopedia, Kamus, Bibliografi, Direktori, Biografi, Buku Tahunan, Indeks dan abstrak dan Penerbitan resmi.

ARTIKEL Penyusunan Koleksi Referensi Susunan buku referensi umumnya berdasarkan abjad, meskipun ada buku referensi yang disusun menurut suatu pembagian sistematik. Perpustakaan LAN menggunakan suatu sistem yaitu Dewey Decimal Classification (DDC). Berikut ini adalah pembagian atau pengelompokkan sepuluh disiplin ilmu menurut DDC (Dewey Decimal Classification) edisi 22 : 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900

ILMU KOMPUTER, PENGETAHUAN & SISTEM FILSAFAT AGAMA ILMU-ILMU SOSIAL BAHASA DAN LINGUISTIK ILMU-ILMU MURNI TEKNOLOGI (ILMU TERAPAN) KESENIAN DAN SENI DEKORASI KESUSASTRAAN GEOGRAFI UMUM DAN SEJARAH UMUM

Proses Pengolahan Koleksi Referensi Proses Pengolahan Koleksi Referensi Sebelum koleksi referensi ditempatkan di rak koleksi referensi dilakukan proses kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Pengadaan Koleksi Referensi Fungsi pengadaan bahan pustaka adalah menghimpun dan menyediakan bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Perpustakaan LAN dalam pengadaan koleksinya, melalui pembelian, sumbangan dan hadiah. Sebelum melakukan pembelian biasanya dibuat perencanaan kebutuhan koleksi referensi. Oleh karena perpustakaan LAN adalah perpustakaan khusus, yang mempunyai visi sebagai pusat layanan informasi administrasi, maka koleksinya lebih kepada koleksi tentang

administrasi, khususnya administrasi negara. Untuk memperoleh sumber informasi yang tepat guna dan efektif dimanfaatkan oleh pengguna, maka bahan koleksi yang akan dibeli diseleksi lebih dahulu melalui bahanbahan seperti katalog terbitan, permintaan baik dari widyaiswara, dosen, peneliti, mahasiswa dan pegawai lainnya, serta saran pengguna/pemustaka serta kebijakan organisasi agar koleksi tidak bertentangan dengan visi dan misi perpustakaan. 2. Pengolahan Koleksi Referensi Pengolahan atau proses koleksi referensi merupakan serangkaian proses pekerjaan yang harus dilakukan oleh perpustakaan, sejak bahan pustaka diterima sampai siap untuk dimanfaatkan atau dipinjam oleh pemakai/ pemustaka. Pengolahan dapat dilakukan secara manual dan juga menggunakan sistem komputerisasi. Setelah bahan perpustakaan diterima, maka pekerjaan mengolah dapat segera dimulai. Tahapan kegiatan pengolahan meliputi: a. Membuat identifikasi informasi koleksi referensi Membuat identifikasi informasi koleksi referensi adalah melakukan pekerjaan yang meliputi tugas-tugas: 1) Stempel/Cap kepemilikan Stempel/Cap kepemilikan pada bukubuku perpustakaan LAN ditempatkan pada halaman judul buku bagian dalam (bukan pada cover buku). Selanjutnya stempel pemilikan ditempatkan pada daftar isi, pada tiap bab buku di bagian yang kosong, di bagian atas ataupun bagian bawah halaman buku, serta halaman terakhir. Bukubuku pembelian yang telah diterima oleh perpustakaan semuanya diberi stempel kepemilikan lebih dahulu sebelum diregistrasi ke dalam Buku Induk. Tujuan stempel kepemilikan juga Warta LAN/Edisi 37/2015

61

ARTIKEL untuk memudahkan identifikasi dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan kehilangan. Khusus pada halaman judul buku selain stempel kepemilikan juga dibubuhi stempel inventaris yang memuat baris isian, seperti: tanggal pembukuan, nomor induk, nomor klasifikasi, nomor MFN, dan sumber perolehan buku. Contoh Stempel/Cap berukuran 7 cm x 2 cm.

Kepemilikan

MILIK PERPUSTAKAAN Contoh Stempel/Cap berukuran 9 cm x 4 cm

Inventaris:

PERPUSTAKAAN LAN Tgl. Pembukuan : ............................... No. Induk

: ...............................

No. Klasifikasi

: ...............................

No. MFN

: ...............................

Sumber perolehan: .............................. 2) Registrasi/pencatatan identitas buku koleksi referensi Setelah buku distempel lalu dicatat kedalam buku besar, yaitu Buku Induk. Buku Induk adalah buku besar folio bergaris yang dibagi kedalam beberapa kolom berisi identitas buku, seperti: tanggal, nomor induk, pengarang, judul buku, penerbit, bahasa, jumlah eksemplar, dan keterangan yang berisi sumber perolehan buku. Kolom tanggal, diisi tanggal, bulan dan tahun pada saat buku diregistrasi/dicatat. Kolom nomor induk, dicatat angka yang menggambarkan tahun dan bulan pada saat pencatatan kemudian

62


diikuti angka yang menunjukkan jumlah buku yang telah dimiliki perpustakaan. Contoh penomoran buku pada buku induk, misalnya: menurut catatan pada buku induk pada tanggal 19-02-2014 perpustakaan LAN telah mencatat nomor induk buku sampai pada nomor 140216344. Angka 14 menunjukkan tahun 2014, angka 02 menunjukkan bulan februari, dan angka 16344 menunjukkan jumlah buku sebanyak 16.344 exemplar. Untuk pencatatan judul buku lainnya hanya tinggal melanjutkan penomoran berikutnya sesuai tahun dan bulan pencatatan. Pada kolom pengarang/ penulis, diisi nama pengarang buku, atau editor/penyunting bila tidak diketahui nama pengarang/penulisnya. Pada kolom judul, diisi judul buku dan anak judul bila ada. Pada kolom penerbit diisi tempat/kota, nama penerbit dan tahun terbit. Informasi ini biasanya terdapat pada halaman judul buku sebelah dalam, dinamakan KDT (Katalog Dalam Terbitan). Selanjutnya pada kolom bahasa, diisi buku ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing atau bahasa daerah. Hanya diisi nama bahasanya saja. Contoh: Indonesia. Pada kolom jumlah/exemplar, hanya diisi jumlah exemplar buku yang judul dan identitasnya sama. Namun harus diperhatikan bahwa pemberian nomor induk/nomor inventaris tetap berbeda pada setiap exemplarnya. Pada kolom keterangan , berisi keterangan pembelian buku pada tahun berapa. Contoh: pembelian 2014. Keterangan ini ditulis karena pengadaan buku dilakukan dengan cara pembelian di tahun 2014. Bila buku didapat dari sumbangan atau hadiah, maka pada kolom keterangan diisi sumbangan atau hadiah. Fungsi buku induk adalah untuk menginventarisir atau mencatat seluruh aset koleksi perpustakaan agar dapat diketahui jumlahnya, tercatat rapi dan teridentifikasi dengan jelas. Berikut contoh buku induk yang digunakan perpustakaan LAN.

ARTIKEL No Tanggal

No.Induk

Pengarang

Judul

Penerbit

1.

18-02-14 140216342 Sekjen DPR

Proses pembahasan RUU ttg Arbiterase DPR RI, dan alternatif Jkt pilihan penyelesaian sengketa

2.

19-02-14 140216343 Sekjen DPR

Proses pembahasan DPR RI, RUU ttg pengadilan Jkt tindak pidana korupsi

3.

dst

b. Penentuan tajuk subyek dan nomor klasifikasi koleksi referensi Koleksi referensi yang sudah diregistrasi ditentukan tajuk subyeknya dan ditentukan nomor klasifikasinya sesuai dengan subyek buku tersebut. Dalam menentukan tajuk subyek berpedoman pada Pedoman Tajuk Subyek yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Sedangkan untuk menentukan wilayah di Indonesia menggunakan buku Perluasan dan penyesuaian notasi DDC untuk wilayah Indonesia edisi 3 , Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2004. Tujuan pemberian nomor klasifikasi adalah agar koleksi tersusun dengan baik sesuai subyek bahan pustaka dan mudah temu kembali. Hasil klasifikasi adalah penentuan berupa nomor kelas/nomor kelompok informasi, sehingga informasi yang isi atau subyeknya sama akan terkumpul di tempat yang sama sesuai dengan jajarannya. Tujuan klasifikasi untuk membantu pemustaka mengidentikkan dan melokalisasi sebuah dokumen berdasarkan nomor panggil (Call

Jumlah

Bahasa

Keterangan

1

Indonesia

Sumbangan

2

Indonesia

Sumbangan

number), dan mengelompokkan semua dokumen sejenis menjadi satu. Setelah dibuat nomor klasifikasi dimasukkan ke dalam sistem Open Public Access Cataloging (OPAC). Ada beberapa koleksi referensi yang ditata secara khusus untuk kemudahan temu kembali . Contoh: 1) Koleksi hasil kajian Hasil kajian disusun dalam rak R 072, kemudian disusun berdasarkan subjectnya, sehingga menjadi R subyek 072. Contoh: Buku dengan judul Penataan Kelembagaan Pelayanan Publik Di Bidang Investasi. Maka nomor klasifikasi yang dicantumkan adalah R 352.630 72 Lem p


63

ARTIKEL 2) Koleksi Kertas Kerja Peserta Diklat Proyek Perubahan ditempatkan dalam rak R 072, kemudian disusun berdasarkan nomor khusus (nomor kertas kerja peserta diklat PIM), PIM yang diikuti peserta (PIM I, II, III, IV), serta tahun (tahun penyelenggaraan diklat PIM). Contoh: Proyek Perubahan PIM I Angkatan XXVII, yaitu Optimalisasi Monitoring Dan Supervisi Inisiatif Percepatan Rencana Aksi Transformasi Tata Kelola Keuangan Daerah Provinsi Riau Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Opini Auditor BPK RI. Maka nomor Klasifikasi yang dicantumkan adalah R 001 PIM I 2014 c. Membuat Kelengkapan fisik Membuat kelengkapan fisik koleksi referensi/buku dilakukan setelah semua bahan perpustakaan sudah dicatat dan diidentifikasi. Perlengkapan koleksi referensi antara lain: 1) Label buku. Label buku adalah label nomor penempatan atau nomor panggil (call number), yaitu berupa lembaran kertas persegi ukuran 6 cm x 3,5 cm untuk mencantumkan call number yang akan ditempelkan dengan lem/perekat pada punggung buku dengan jarak setinggi 4 cm, dari bawah dalam posisi buku berdiri. Pada buku yang tebal, label call number akan terbaca semua pada saat posisi buku didirikan. Apabila buku tipis, maka label buku ditempelkan dari punggung buku kearah bagian depan cover buku. Agar besar kecilnya pencantuman call number bisa

64


seragam, maka cara mencantumkannya bisa dengan diketik manual atau ditulis tangan dengan posisi nomor klas berada ditengah label. Di Perpustakaan LAN diketik secara manual. Contoh label buku perpustakaan LAN: Buku “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemda Otonom Kabupaten/Kota di Kalimantan”. PERPUSTAKAAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA R 352.598 307 2 Lem p 2) Lembar tata tertib Lembar tata tertib yaitu lembaran sebesar kartu buku yang berisi uraian tata tertib peminjaman. Fungsi lembaran ini adalah sebagai peringatan bagi peminjam agar buku yang dibaca tidak rusak, dihilangkan. Lembaran ini ditempelkan pada cover buku depan dibagian dalam. Contoh Lembar tata tertib koleksi referensi: TATA TERTIB KOLEKSI REFERENSI 1. Kajian, ensiklopedi, kamus, abstrak, majalah, jurnal, koran, kliping, paper, peraturan perundangundangan dsb. Adalah koleksi referensi yang hanya boleh dibaca ditempat. 2. Untuk menjaga kelestarian dan kebersihan buku, dilarang mencoret-coret, melipat, maupun merobek halaman/bagian buku. 3. Dilarang dibawa keluar koleksi referensi.

ARTIKEL 3. Entry data buku kedalam CDS ISIS Setelah buku selesai diolah lalu buku di entry ke dalam Computerized Documentation System Integrated Set of Information System (CDS ISIS) berbasis web yang artinya set sistem dokumentasi komputerisasi yang terintegrasi dari sistem informasi. Setelah semua identitas buku termasuk informasi mengenai nomor klasifikasi, subyek buku, ISBN serta informasi lainnya tercatat dengan lengkap, maka kegiatan pemasukan input data (entry) buku dapat langsung dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan oleh lembar kerja CDS ISIS. Entry data buku dalam aplikasi sistem komputerisasi ini secara otomatis diikuti penerapan sistem penelusuran informasinya. Melalui aplikasi CDS ISIS ini pengguna/ pemustaka dapat mengakses/menelusur dan menemukan buku yang diinginkan melalui Online Public Access Catalogue (OPAC). 4. Penyusunan/penjajaran koleksi (shelving) koleksi referensi Penempatan buku-buku harus sesuai dengan urutan subyek agar mudah mencarinya. Penyusunan koleksi referensi di perpustakaan ada dua cara, yaitu: Pertama penempatan yang tetap (fix locations), artinya sekali ditempatkan, seterusnya berada di tempat itu, jika ada penambahan koleksi akan ditaruh di tempat lain, mungkin berdekatan dengan yang sudah ada. Kedua penempatan relatif atau tidak tetap (relative locations). Maksudnya bahwa penempatan koleksi dapat berubah atau berpindah karena koleksi yang sama subyeknya harus terkumpul pada satu tempat, sehingga terpaksa menggeser atau pemindahan yang sudah ada. Juga apabila ada penambahan buku maka dapat dilakukan penggeseran ke tempat yang sudah disediakan. Penjajaran koleksi referensi perpustakaan LAN memakai sistem DDC.

Penutup Beragam pekerjaan yang dilakukan dalam mengolah buku/bahan perpustakaan yaitu, mulai dari memberikan cap/stempel kepemilikan, mencatat identitas buku (registrasi), membuat nomor klasifikasi (call number), menentukan tajuk subyek, menentukan kata kunci, serta membuat kelengkapan fisik seperti: label buku, lembar tata tertib, sampai pada penjajaran/penyusunan buku pada rak. Sedangkan kegiatan entry data koleksi referensi kedalam aplikasi yang dipakai pada Bidang Perpustakaan, adalah suatu kegiatan yang paling utama dan bermanfaat dalam rangka memudahkan pengguna/ pemustaka dalam mencari/menemukan buku yang dibutuhkan secara cepat dan tepat, yaitu dengan mengakses serta menelusur melalui OPAC ( Online Public Access Catalog) yaitu sistem katalog berbasis web. Disamping itu, pekerjaan entri (input data) buku kedalam CDS ISIS yang meliputi data/informasi tentang: judul buku, pengarang, cetakan, penerbit dan tahun terbit dan nomor klasifikasi dan informasi lainnya tentang buku bersangkutan, secara otomatis berkaitan langsung dengan sistem administrasi pada layanan sirkulasi di perpustakaan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat dijadikan dasar rujukan bagi siapa saja, sehingga dapat memahami kegiatan dalam pengelolaan koleksi referensi di Lembaga Administrasi Negara.


65

2015 1

Recommend Documents