KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245 Telepon 586200 ( 6 SALURAN), 584002 FAX. 585192-585188 Laman wvw.uuhas.acid.
P E R A T U R A N UNIVERSITAS HASANUDDIN N o m o r : 2 9 1 3 4 / U N 4 / O T . 10/2014 TENTANG
TATA CARA PENGUSULAN GURU B E S A R K E T U A S E N A T UNIVERSITAS HASANUDDIN
Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasI Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredltnya, maka perlu mengatur kembali Peraturan Universitas Hasanuddin Nomor 854/H4/O/2010 tentang Tata Cara Pengusulan Guru Besar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Universitas Hasanuddin tentang Tata Cara Pengusulan Guru Besar; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4.. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun; 1956 Nomor 39); 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 tentang; Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia 2009 Nomor 5007); 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor • 5105); ^
1 Quality ISO 9001 £SAlGtJOa<
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 192/O/2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 98/MPK.A4/KP/2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin; 12. Rapat Badan Pengurus Harian Senat Unhas tanggal 18 September 2014.
M E M U T U S K A N
Menetapkan:
PERATURAN UNIVERSITAS PENGUSULAN GURU BESAR
HASANUDDIN
TENTANG
TATA
CARA
BAB I K E T E N T U A N UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional; 2. Universitas adalah Universitas Hasanuddin, disingkat Unhas; 3. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin; 4. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Hasanuddin; 5. Guru Besar atau Profesor adalah Jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan Universitas Hasanuddin; 6. Fakultas adalah fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, yang menyelenggarakan pendidikan monodisiplin dan/atau oligodisiplin, jenjang sarjana, profesi, magister, dan doktor; 7. Dekan adalah dekan fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin; 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; 9. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan; 10. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; 11. Majelis Guru Besar adalah pengelompokan guru besar pada tiap-tiap fakultas yang bertugas untuk menilai kelayakan seorang dosen untuk diusulkan memangku jabatan lektor kepala dan Guru Besar; 12. Tim teknis Guru Besar adalah tim yang dibentuk oleh Dewan i Guru Besar yang beranggotakan wakil-wakil fakultas yang bertugas menilai dan mengevaluasi kelayakan seorang dosen untuk diusulkan memangku jabatan lektor kepala dan guru besar;
2 Quality ISO 9001 ® S A I GLOBAL
13. Tim teknis evaluasi Satuan Kredit adalah tim yang berkedudukan di universitas yang bertugas menilai angka kredit seorang dosen yang diusulkan untuk memperoleh kenaikan pangkat dan/atau jabatan akademik; 14. Tim angka kredit fakultas adalah tim yang dibentuk pada tiap-tiap jurusan/bagian yang bertugas menilai angka kredit seorang dosen yang diusulkan untuk memperoleh kenaikan pangkat dan/atau jabatan akademik. Pasal 2
(1) Dosen dapat dinaikkan jabatannya ke Guru Besar, apabila; a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. Paling kurang 4 (empat) tahun dalam jabatan terakhitr; 0. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas. (2) Dosen yang menduduki jabatan akademik guru besar dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila; a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. Paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas. (3) Kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi Lektor Kepala atau professor harus memiliki ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat. Pasal 3
(1) Dosen dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik Guru Besar dan pangkat oleh pimpinan fakultas setelah diusulkan oleh jurusan/bagian; (2) Tata cara pengusulan oleh jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan fakultas. B A B II PERSYARATAN Pasal 4
(1) Untuk memangku jabatan akademik guru besar, seorang dosen wajib memenuhi syaratsyarat umum sebagai berikut: a. Memiliki kompetensi pada lingkup bidang ilmunya dan memperoleh pengakuan di lingkungannya; b. Mampu mengaplikasikan dan mengintegrasikan ilmunya dengan bidang ilmu lain secara komprehensif sehingga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung; c. Mampu mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, baik pada tingkat masyarakat ilmuan (masyarakat akademis) maupun pada masyarakat umum; d. Dikenal secara luas dan diakui lingkungan habitatnya secara nasional dan global, dibuktikan dengan referensi 2 (dua) Guru besar terkemuka di luar Unhas; e. Memiliki prilaku dan sifat (karakter) yang dapat diteladani. (2) Selain syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang dosen wajib pula memenuhi syarat-syarat khusus, sebagai berikut: a. Kedisiplinan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, pembimbingan mahasiswa, dan pembinaan dosen yang muda di Jurusan/bagian/laboratorium;
3 Quality ISO 9001 © S A l GLOBAL
b. Kesesuaian kegiatan penelitian dengan substansi bidang ilmu yang ditekuni atau bidang di mana yang bersangkutan menjadi Guru Besar; c. Keikutsertaan dalam kegiatan seminar sebagai pemateri/pemakalah, baik di tingkat nasional maupun Internasional. d. Partisipasi dalam pembangunan dan pengabdian pada masyatakat yang berkaitan dengan lingkup bidang keilmuannya; e. Pengabdian minimal 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tamat pendidikan SI (strata satu); f. Memiliki karya ilmiah yang sesuai bidang ilmunya, dipublikasikan pada 3 (tiga) jurnal nasional terakreditasi yang salah satunya dalam bahasa Inggris.
B A B III TAHAP PEMERIKSAAN PADA JURUSAN / BAGIAN Pasal 5
(1) Jurusan/bagian wajib melakukan rapat untuk memeriksa keabsahan pengusulan sebagaimana dimaksud pada pasal 3; (2) Pemeriksaan oleh jurusan/bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. Pasal 6
Ketua jurusan/bagian menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh seluruh staf pengajar dalam lingkungan jurusan/bagian untuk memeriksa pengusulan guru besar; Tata cara penyelenggaraan rapat jurusan/ bagian, diatur dengan keputusan dekan setelah berkonsultasi dengan pimpinan jurusan/bagian. Pasal 7
(1) Pengusulan guru besar yang memperoleh persetujuan rapat jurusan/bagian, wajib dilanjutkan kepada senat fakultas untuk dievaluasi dan diverifikasi melalui tim angka kredit fakultas dan majelis guru besar fakultas; (2) Pengusulan yang ditolak, wajib dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki; (3) Pengusulan yang telah diperbaiki dapat diajukan kembali pada jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dirapatkan oeh jurusan/bagian yang bersangkutan. B A B IV TAHAP PEMERIKSAAN PADA FAKULTAS Pasal 8
(1) Tahap pemeriksaan pengusulan guru besar pada tingkat fakultas dilakukan oleh tim angka kredit fakultas dan majelis guru besar fakultas, atas nama senat fakultas; (2) Tim angka kredit fakultas dan majelis guru besar fakultas dibentuk berdasarkan rapat senat fakultas dan diatur dengan peraturan fakultas; (3) Masa jabatan tim angka kredit fakultas dan majelis guru besar fakultas mengikuti masa jabatan ketua senat fakultas; (4) Tata cara pemeriksaan oleh tim angka kredit fakultas dan majelis guru besar fakultas diatur dengan peraturan fakultas. ^
4 Quality ISO 9001 © S A l GLOBAL
Pasal 9
1
(1) Tim angka kredit fakultas bertugas melakukan evaluasi basil persetujuan jurusan/bagian yang meliputi: a. Kesesuaian unsur-unsur kredit yang dinilai dengan bidang ilmu calon guru besar; b. Jumlah angka kredit pada bidang tridarma dan penunjang; c. Penyebaran angka kredit pada bidang tridarma dan penunjang. | (2) Apabila tim angka kredit fakultas menyetujui hasil persetujuan jurusan/bagian wajib disampaikan kepada dekan untuk ditindaklanjuti oleh majelis guru besarifakultas; (3) Apabila terjadi penolakan atas hasil persetujuan jurusan/bagian, tim angka kredit fakultas wajib mengembalikan kepada pengusul untuk disempurnakan; (4) Jangka waktu pengusulan kepada majelis guru besar fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengembalian kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja; (5) Pengusulan yang telah disempurnakan dapat diajukan kembali kepada tim angka kredit fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dilakukan evaluasi. P a s a l 10
(1) Majelis guru besar fakultas bertugas melakukan verifikasi, mengenai: i a. Kesesuaian karya ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi nasional maupun internasional: b. Konstribusi calon guru besar terhadap pengembangan ilmu; c. Rekomendasi/persetujuan jurusan/bagian; d. Partisipasi aktif sebagi permasalahan atau pemateri dalam kegiatan-kegiatan seminar nasional dan internasional; e. Tinjauan umum terhadap kepribadian pengusul / penilaian aspek non akreditasi yang dipersiapkan oleh tim bentukan majelis guru besar fakultas. (2) Dalam rangka persiapan untuk memangku jabatan akademik guru besar, majelis guru besar fakultas mewajibkan bagi calon untuk menyampaikan pidato ilrniah sesuai dengan latar belakang ilmunya secara komprehensif pada majelis guru besar fakultas naskah pidato ilmiah tersebut merupakan bagian dari naskah pidato pengukuhan pada acara penerimaan jabatan guru besar, yang sudah dipresentasikan pada bagian/jurusan dan rapat senat fakultas yang dihadiri oleh dosen dan mahasiswa; (3) Tim yang dibentuk oleh majelis guru besar fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mengirimkan materi pidato ilmiah kepada seseorang yang sebidang dengan calon di perguruan tinggi lain dan atau kepada organisasi profesi terkait dengan bidang kajian calon, untuk mendapatkan tanggapan dan rekomendasi; (4) Apabila majelis guru besar fakultas menyetujui evaluasi tim angka kredit fakultas hasil evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada dekan untuk diusulkan kepada Rektor melalui tim teknis evaluasi satuan kredit dan tim teknis guru besar; ; (5) Apabila terjadi penolakan evaluasi dari tim angka kredit fakultas, majelis besar fakultas wajib mengembalikan kepada pengusul untuk disempurnakan; | (6) Jangka waktu pengusulan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (7) Pengusulan yang telah disempurnakan dapat diajukan kembali kepada majelis guru besar fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk dilakukan verifikasi «
5 Quality ISO 9001
BABV TAHAP PEMERIKSAAN PADA UNIVERSITAS P a s a l 11
(1) Tahap pemeriksaan pengusulan guru besar pada tingkat universitas dilakukan oleh tim teknis evaluasi satuan kredit dan tim teknis guru besar; (2) Tim teknis evaluasi satuan kredit dan tim teknis guru besar dibentuk berdasarkan surat keputusan rektor; (3) Masa jabatan tim teknis evaluasi satuan kredit dan tim teknis guru besar mengikuti masa jabatan Rektor yang membentuknya; (4) Tata cara pemeriksaan oleh tim teknis evaluasi satuan dan tim teknis guru besar diatur dengan peraturan universitas. P a s a l 12
(1) Tim teknis evaluasi satuan kredit bertugas menilai angka kredit usul fakultas terhadap dosen yang akan memperoleh kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan akademik; (2) Apabila tim teknis evaluasi satuan kredit menyetujui verifikasi majelis guru besar fakultas, wajib disampaikan kepada tim teknis guru besar; (3) Apabila terjadi penolakan verifikasi majelis guru besar fakultas, tim teknis evaluasi satuan kredit wajib mengembalikan kepada pengusul untuk disempurnakan; (4) Jangka waktu penyampaian kepada tim teknis guru besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pengembalian kepada fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling lama 15 (lima belas) hari kerja. (5) Pengusulan yang telah disempurnakan dapat diajukan kembali kepada tim teknis evaluasi satuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk dilakukan penilaian. P a s a l 13
(1) Tim teknis guru besar bertugas melakukan verifikasi yang meliputi: a. Relevansi karya ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi nasional dan internasional; b. Keaktifan dosen calon guru besar dalam forum-forum ilmiah; c. Penilaian aspek non akademis yang didasarkan atas rekomendasi majelis guru besar fakultas dan masukan-masukan dari anggota tim teknis guru besar yang berasal dari fakultas lain. (2) Apabila tim teknis guru besar memberikan persetujuan, usulan tersebut direkomendasikan kepada Rektor untuk dilanjutkan kepada menteri; ; (3) Apabila terjadi penolakan oleh tim teknis guru besar, usulan tersebut wajib disampaikan kepada pengusul untuk disempurnakan; (4) Jangka waktu penyampaian kepada pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 15 (lima belas) hari kerja. B A B VI PENGUSULAN KEPADA MENTERI P a s a l 14
Pengusulan kepada Menteri, dilakukan oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi tim teknis guru besar yang dibuat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1). ^
5 Quality ISO 9001 ©SAlGlOaAl.
B A B VII PIDATO PENERIMAAN JABATAN G U R U B E S A R P a s a l 15
(1) Dosen yang diangkat dalam jabatan akademik guru besar, wajib segera menyampaikan pidato penerimaan jabatan guru besar dalam rapat senat terbuka luar biasa, sebagai guru besar; (2) Materi pokok naskah pidato penerimaan jabatan guru besar yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan materi pokok naskah pidato sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2); (3) Apabila terjadi ketidak sesuaian materi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan guru besar berhak menangguhkan penyampaian pidato penerimaan jabatan guru besar. B A B VIII KETENTUAN PERALIHAN P a s a l 16
Ketentuan yang telah ada pada saat berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. P a s a l 17
Pada saat berlakunya peraturan universitas ini, Peraturan Universitas Hasanuddin Nomor 854/H4/O/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang Tata Cara Pengusulan Guru Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. B A B IX KETENTUAN PENUTUP P a s a l 18
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 6 Oktober 2014
DWIA A R I E S TINA P U L U B U H U
7 Quality ISO 9001 © S A l GLOBAL
