KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 35/BC/2014 TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2014, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 /PMK.04/2014; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. 3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
-2-
5. 6.
7. 8. 9. 10.
11.
12.
13.
14. 15. 16.
17.
Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Importir barang kena cukai adalah orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam Daerah Pabean. Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai adalah Pengusaha Pabrik termasuk Pengusaha Pabrik di kawasan berikat, yang menggunakan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai. Pemasok adalah Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai yang memasok bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik lainnya. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempattempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang di bidang kepabeanan. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik. Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 2
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa tembakau iris yang dibuat dari daun tembakau dalam negeri yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim digunakan, apabila: a. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau seperti saus, aroma, atau air gula; dan/ atau b. pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi, dilekati, atau dicantumkan cap atau merek dagang, etiket, atau tanda khusus yang sejenisnya. (2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila: a. dibuat oleh rakyat di Indonesia;
-3-
b. pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia dan produksinya tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter perhari; c. semata-mata untuk mata pencaharian; dan d. tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran. (3) Apabila ketentuan cukai tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi maka barang kena cukai menjadi wajib dipungut cukai. (4) Pembuatan, pengedaran, atau penjualan barang kena cukai yang tidak dipungut cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2): a. tidak wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor; dan b. tidak wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai. (5) Untuk keperluan pengawasan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor dapat melakukan kegiatan pendataan atas pembuatan dan penjualannya. Pasal 3 (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari luar negeri apabila diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean. (2) Tata cara mengenai diangkut terus atau diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Pasal 4 (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang diekspor. (2) Sebelum pelaksanaan ekspor barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5). Pasal 5 (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik atau yang berasal dari Impor, yang dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya. (2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil alkohol yang berasal dari Pabrik atau yang berasal dari Impor, yang dimasukkan ke dalam Tempat Penyimpanan. (3) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil alkohol yang berasal dari Tempat Penyimpanan, yang dimasukkan ke Pabrik atau ke Tempat Penyimpanan lainnya. Pasal 6 (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, atau yang berasal dari Impor apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
-4-
(2) Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai harus menyampaikan pemberitahuan rencana produksinya kepada Kepala Kantor yang mengawasi, dengan menggunakan formulir PBCK-1. Pasal 7 (1) PBCK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang diajukan pertama kali dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dilampiri dengan: a. rencana produksi dan kebutuhan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam satu tahun takwim sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan b. surat pernyataan konversi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) PBCK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk periode berikutnya dan penambahan, dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dilampiri dengan: a. realisasi pemasukan dan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong serta produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam tahun takwim sebelumnya sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; b. rencana produksi dan kebutuhan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai setiap bulan dalam satu tahun takwim sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan c. surat pernyataan konversi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) PBCK-1 penambahan dapat diajukan dalam hal jumlah barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada periode tahun berjalan tidak mencukupi. (4) PBCK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat untuk masing-masing Pemasok dalam hal menggunakan lebih dari 1 (satu) pemasok. Pasal 8 (1) Terhadap PBCK-1 yang diajukan, Kepala Kantor melakukan penelitian atas kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). (2) Pemberian persetujuan PBCK-1 diberikan atas dasar pertimbangan: a. PBCK-1 dan lampirannya telah diterima lengkap; b. untuk PBCK-1 periode berikutnya: i. laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai (LACK-1) atas pemakaian barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada tahun
-5-
(3)
(4)
(5)
(6)
takwim sebelumnya telah diterima oleh Kepala Kantor sekurangkurangnya sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan PBCK-1; ii. sisa barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1); c. untuk PBCK-1 penambahan, LACK-1 atas pemakaian barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada tahun takwim berjalan telah diterima oleh Kepala Kantor sekurang-kurangnya sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan PBCK-1, dan penggunaan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada periode tahun berjalan sekurang-kurangnya mencapai 75% dari jumlah yang disetujui dalam PBCK-1 sebelumnya; d. status NPPBKC Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, masih berlaku dan tidak sedang dibekukan; dan e. kelayakan Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi, Kepala Kantor menyetujui dan menetapkan jumlah barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam PBCK-1, dan mendistribusikan PBCK-1 sesuai peruntukannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak PBCK-1 diterima lengkap. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Kepala Kantor menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak PBCK-1 diterima lengkap. Dalam hal PBCK-1 ditolak, Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dapat mengajukan PBCK-1 yang baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pemberian persetujuan dan penolakan fasilitas tidak dipungut cukai atas barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 9
PBCK-1 yang telah disetujui berlaku: a. pada awal tahun takwim sampai dengan akhir tahun takwim, dalam hal PBCK-1 disetujui sebelum awal tahun takwim; atau b. pada saat PBCK-1 disetujui sampai dengan akhir tahun takwim, dalam hal PBCK-1 disetujui pada periode tahun takwim berjalan.
Pasal 10 (1) Pengeluaran barang kena cukai dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean dengan tujuan untuk dimasukkan ke dalam Pabrik untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai, menggunakan formulir pemberitahuan mutasi barang kena
-6-
cukai (CK-5). (2) Tata cara pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai. Pasal 11 (1) Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai wajib: a. menimbun barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada tempat tersendiri di dalam Pabrik; b. mencatat pemasukan dan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dan produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dalam buku persediaan; dan c. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, berdasarkan buku persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf b. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dengan menggunakan formulir LACK-1 yang mencakup: a. jenis dan jumlah barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong yang dimasukkan ke dalam Pabrik; b. jenis dan jumlah barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong; c. jenis dan jumlah produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai; dan d. sisa barang kena cukai yang belum digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang masih ada dalam Pabrik pada akhir bulan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk masingmasing pemasok dalam rangkap 2 (dua), dengan peruntukan: a. lembar ke-1 untuk Kepala Kantor yang mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; dan b. lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai. Pasal 12 (1) Pemasok hanya dapat mengeluarkan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai paling banyak sesuai jumlah yang ditetapkan dalam PBCK-1. (2) Pemasok yang mengeluarkan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai wajib menyampaikan laporan penjualan/penyerahan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai (LACK-2) setiap bulan kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir LACK-2 yang mencakup: a. nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5); b. jumlah barang kena cukai yang dikeluarkan dalam setiap dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5); dan c. identitas Pabrik penerima barang kena cukai.
-7-
(4) LACK-2 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan: a. lembar ke-1 untuk Kepala Kantor yang mengawasi Pemasok; dan b. lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai. Pasal 13 (1) PBCK-1, LACK-1, dan LACK-2 disampaikan dalam bentuk: a. tulisan di atas formulir, untuk Kantor yang belum menerapkan SAC-S; atau b. tulisan di atas formulir atau data elektronik, untuk Kantor yang sudah menerapkan SAC-S. (2) Dalam hal SAC-S tidak dapat digunakan setelah kurun waktu 4 (empat) jam, untuk kelancaran pelayanan, Kepala Kantor dapat melaksanakan pelayanan secara manual dengan menerbitkan surat tugas pelayanan manual. Pasal 14 (1) Barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai yang masih berada di tempat penimbunan Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai pada akhir tahun takwim dinyatakan sebagai sisa. (2) Barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipergunakan sebelum PBCK-1 periode berikutnya disetujui. (3) Dalam hal tidak diajukan PBCK-1 untuk periode berikutnya, terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara. (4) Terhadap barang kena cukai yang sudah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyegelan. Pasal 15 (1) PBCK-1 tidak berlaku dalam hal NPPBKC Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dicabut. (2) Dalam hal NPPBKC Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dicabut atau tidak lagi menggunakan fasilitas tidak dipungut cukai, maka terhadap barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong yang belum dipungut cukai dan masih berada di tempat penimbunan Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: a. dikembalikan ke Pemasok dengan tidak dipungut cukai; b. dilunasi cukai oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; atau c. dimusnahkan oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, atau dalam keadaan tertentu dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atas biaya Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Pasal 16 (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berada dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan apabila musnah atau rusak sebelum dikeluarkan. (2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari luar Daerah Pabean apabila musnah atau rusak sebelum diberikan
-8-
(3)
(4)
(5)
(6)
persetujuan Impor untuk dipakai. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai, yang barang kena cukainya musnah atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor yang mengawasi dengan menyebutkan sebab-sebab terjadinya kemusnahan atau kerusakan barang kena cukai . Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan menggunakan formulir BACK-1. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar: a. tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai yang musnah atau rusak; dan b. untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai dan/atau buku persediaan. Barang kena cukai yang tidak dipungut cukai karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor dengan biaya pemusnahan ditanggung oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai yang bersangkutan. Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini: (1) PBCK-1 yang diterima oleh Kepala Kantor sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2011 Tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2012; (2) PBCK-1 Penambahan untuk periode tahun 2014 tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER53/BC/2011 Tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2012; dan (3) Keputusan Direktur Jenderal tentang tidak dipungut cukai yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu keputusan tersebut. Pasal 18 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2011 Tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-9-
Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Oktober 2014 DIREKTUR JENDERAL, -ttd-
AGUNG KUSWANDONO
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER - 35/BC/2014 TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
RENCANA PRODUKSI DAN KEBUTUHAN BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI Periode: ...........(1)...............
Nama Pabrik NPPBKC
: ...........(2)............. : ...........(3).............
Pemasok NPPBKC
: ..............(4)............. : ..............(5).............
Jenis bahan baku atau bahan penolong BKC: ..........(6).......... NO
BULAN
JENIS BKC YANG DIPRODUKSI
JUMLAH PRODUKSI (liter/kilogram/batang)
KEBUTUHAN BKC (liter/kilogram)
..(7)..
..(8)..
..(9)..
..(10)..
..(11)..
1. 2. Total
Dibuat di .............(12).......... pada tanggal .......(13).......... Pengguna,
..................(14)..................
-2PETUNJUK PENGISIAN Nomor
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor
Nomor Nomor Nomor
Nomor
Nomor
Nomor Nomor Nomor
(1) : Diisi bulan dan tahun rencana produksi dan kebutuhan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai dalam 1 (satu) tahun takwim atau sisa tahun takwim berjalan. Contoh: jika PBCK-1 diajukan untuk tahun takwim 2015, maka diisi: a. Januari s.d. Desember 2015 (PBCK-1 diajukan bulan Desember 2014). b. Juli s.d. Desember 2015 (PBCK-1 penambahan diajukan bulan Juni 2015). (2) : Diisi nama Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. (3) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. (4) : Diisi nama Pemasok bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai (BKC). (5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pemasok bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai (BKC). (6) : Diisi nama bahan baku atau bahan penolong yang merupakan barang kena cukai (BKC). Contoh: EA, TIS, ... dst. (7) : Diisi nomor urut. (8) : Diisi nama bulan. Contoh: Januari, Februari, Maret, ...dst. (9) : Diisi jenis barang hasil akhir barang kena cukai (BKC) yang akan diproduksi. Contoh: a. Untuk Etil Alkohol: EA kadar 96% ... dst. b. Untuk MMEA: anggur, whisky ...dst. c. Untuk Hasil Tembakau: SKT, SKM, SPM, TIS...dst. (10) : Diisi jumlah rencana produksi barang kena cukai (BKC) dalam satu bulan. Contoh: 1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter) 20.000 liter (untuk MMEA dalam satuan liter) 4.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram) 800.000 batang (untuk HT: SKM, SKT, SPM… dst dalam satuan batang) (11) : Diisi jumlah rencana pengunaan bahan baku atau bahan penolong barang kena cukai (BKC) berupa EA/TIS dalam dalam satu bulan. Contoh: 1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter) 1.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram) (12) : Diisi nama kota tempat pembuatan. (13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. (14) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. DIREKTUR JENDERAL, -ttdAGUNG KUSWANDONO
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER - 35/BC/2014 TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
...........................(1)................................ SURAT PERNYATAAN KONVERSI
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat
: ...............................(2)................................... : ...............................(3)................................... : ...............................(4)...................................
Kuasa/Pemilik dari: Perusahaan NPPBKC Alamat Nomor Telepon
: ................................(5).................................. : ................................(6).................................. : ................................(7).................................. : ................................(8)..................................
dengan ini menyatakan sebenar-benarnya atas konversi penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong berupa ......(9)..... untuk memproduksi barang kena cukai berupa ........(10)........, dengan perincian sebagai berikut: No. Jenis Merek Kadar Konversi ...(11)...
…(12)…
…(13)…
...(14)...
...(15)...
Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau temuan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pengguna, Materai 6000
.........(16)........
.........(17)........
-2PETUNJUK PENGISIAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
: : : : : :
Nomor
(7) :
Nomor
(8)
Nomor
(9) :
Nomor
(10) :
Nomor Nomor
(11) : (12) :
Nomor
(13) :
Nomor
(14) :
Nomor
(15) :
Nomor
(16) :
Nomor
(17) :
Diisi kop surat Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Diisi nama lengkap Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Diisi jabatan Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Diisi alamat lengkap Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Diisi nama Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Diisi alamat lengkap Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Diisi nomor telepon Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Diisi jenis barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku atau bahan penolong, misalnya EA kadar 95% atau TIS. Diisi jenis barang kena cukai (BKC) yang diproduksi, misalnya MMEA atau HT. Diisi nomor urut. Diisi jenis barang kena cukai (BKC) sesuai keputusan penetapan tarif cukai, misalnya MMEA: bir, vodka, whisky, dsb atau HT: SKT, SKM, ….dst. Diisi merek barang kena cukai (BKC) sesuai keputusan penetapan tarif cukai. Diisi kadar barang kena cukai (BKC) sesuai keputusan penetapan tarif cukai, Misalnya: a. MMEA: 5%, 12%, …dst b. HT: tidak perlu diisi. Diisi perbandingan antara bahan baku atau bahan penolong yang digunakan dalam setiap liter MMEA atau setiap gram TIS atau perbatang Hasil Tembakau. Misalnya: a. Jika setiap 1 liter MMEA menggunakan 0,05 liter EA maka yang ditulis 0,05. b. Jika setiap 1 kilogram TIS menggunakan 0,25 liter EA maka yang ditulis 0,25. c. Jika setiap 1 batang HT menggunakan 0,0012 liter EA maka yang ditulis 0,0012. d. Jika setiap 1 batang HT menggunakan 0,7 gram TIS maka yang ditulis 0,7. Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. Diisi nama lengkap Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
DIREKTUR JENDERAL, -ttdAGUNG KUSWANDONO
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER - 35/BC/2014 TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
REALISASI PEMASUKAN, PENGGUNAAN, DAN PRODUKSI BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI Periode: ...........(1)............... Nama Pabrik : ...........(2)........... NPPBKC : ...........(3)...........
Pemasok NPPBKC
: ..........(4)........... : ..........(5)...........
Jenis bahan baku atau bahan penolong BKC: ..........(6)..........
NO
BULAN
..(7)..
..(8)..
SALDO PEMASUKAN PENGGUNAAN AWAL (liter/kg) (liter/kg) ..(9)..
..(10)..
..(11)..
PRODUKSI BHA BKC JUMLAH JENIS (liter/kg/ batang) ..(12)..
..(13)..
SALDO AKHIR ..(14)..
1. 2. Total
Dibuat di ............(15).......... pada tanggal ......(16).......... Pengguna,
..................(17)..................
-2PETUNJUK PENGISIAN Nomor
Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor
Nomor Nomor Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
(1) : Diisi bulan dan tahun realisasi pemasukan dan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada tahun takwim sebelumnya/tahun takwim berjalan. Contoh: jika PBCK-1 diajukan untuk tahun takwim 2015, maka diisi: a. Januari s.d. Desember 2014 (PBCK-1 diajukan pada bulan Januari 2015). b. Januari s.d. November 2014 (PBCK-1 diajukan pada bulan Desember 2014). c. Januari s.d. Juni 2014 (PBCK-1 penambahan diajukan pada bulan Juli 2014). (2) : Diisi nama Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. (3) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. (4) : Diisi nama Pemasok bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai (BKC). (5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pemasok bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai (BKC). (6) : Diisi nama bahan baku atau bahan penolong yang merupakan barang kena cukai (BKC). Contoh: EA, TIS, ... dst. (7) : Diisi nomor urut. (8) : Diisi nama bulan. Contoh: Januari, Februari, Maret, ...dst. (9) : Diisi jumlah barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada awal bulan periode laporan. Contoh: 1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter) 1.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram) (10) : Diisi jumlah pemasukan barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai dalam satu bulan. Contoh: 2.000 liter (untuk EA dalam satuan liter) 2.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram) (11) : Diisi jumlah penggunaan barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai dalam satu bulan. Contoh: 1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter) 1.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram) (12) : Diisi jenis barang hasil akhir barang kena cukai (BKC) yang diproduksi. Contoh: a. Untuk Etil Alkohol: EA kadar 96% ... dst. b. Untuk MMEA: anggur, whisky ...dst. c. Untuk Hasil Tembakau: SKT, SKM, SPM, TIS...dst.
Nomor
Nomor
Nomor Nomor Nomor
(13) : Diisi jumlah produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai (BKC). Contoh: 1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter) 20.000 liter (untuk MMEA dalam satuan liter) 4.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram) 800.000 batang (untuk HT: SKM, SKT, SPM… dst dalam satuan batang) (14) : Diisi jumlah barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada akhir bulan periode laporan. Contoh: 2.000 liter (untuk EA dalam satuan liter) 2.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram) (15) : Diisi nama kota tempat pembuatan. (16) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. (17) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
DIREKTUR JENDERAL, -ttdAGUNG KUSWANDONO
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER - 35/BC/2014 TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI A.
UNTUK KANTOR YANG BELUM MENERAPKAN SAC-S Proses Pemberitahuan 1.
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: a. Menyampaikan PBCK-1 dalam 7 (tujuh) rangkap dan lampirannya kepada Kepala Kantor yang mengawasi; b. Melengkapi dan/atau memperbaiki data PBCK-1 dan lampirannya dalam hal belum lengkap dan/atau perlu perbaikan; c. Menyampaikan kembali PBCK-1 dan lampirannya yang sudah dilengkapi dan/atau diperbaiki kepada Kepala Kantor yang mengawasi; dan d. Menerima PBCK-1 lembar ke-7 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan Kepala Kantor.
2.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: a. Menerima PBCK-1 dan lampirannya dari Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. b. Meneruskan PBCK-1 dan lampirannya kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan. c. Menerima rekomendasi dari Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan. d. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, dalam hal rekomendasi menyatakan tidak lengkap dan persyaratan tidak terpenuhi, e. Menyetujui dan menetapkan, serta menandasahkan PBCK-1 pada kolom isian pejabat Bea dan Cukai, dalam hal rekomendasi menyatakan telah lengkap dan persyaratan terpenuhi, dengan: - mencantumkan tanggal saat disetujuinya PBCK-1; - mencantumkan jumlah barang kena cukai yang dapat dimasukkan oleh Pemasok ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; - mencantumkan total barang kena cukai yang dapat dimasukkan oleh Pemasok ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dalam tahun takwim berjalan (wajib diisi dalam hal PBCK-1 Penambahan); - membubuhkan tanda tangan persetujuan. f. Mendistribusikan PBCK-1 yang telah disetujui dan ditandasahkan sesuai peruntukannya: 1) lembar ke-1 untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; 2) lembar ke-2 untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pemasok; 3) lembar ke-3 untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; 4) lembar ke-4 untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pemasok;
5) lembar ke-5 untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai; 6) lembar ke-6 untuk Pemasok; dan 7) lembar ke-7 untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai. 3.
Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan: a. Menerima PBCK-1 dan lampirannya dari Kepala Kantor. b. Memeriksa kelengkapan PBCK-1 dan lampirannya yang dipersyaratkan. c. Dalam hal telah lengkap merekomendasikan jumlah pemberian tidak dipungut cukai untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai kepada Kepala Kantor; d. Dalam hal tidak lengkap merekomendasikan kepada Kepala Kantor untuk menolak PBCK-1; e. Menatausahakan PBCK-1 Lembar ke-1 yang telah disetujui dan ditandasahkan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan.
4.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pemasok: a. Menerima PBCK-1 lembar ke-2 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan. b. PBCK-1 lembar ke-2 digunakan sebagai acuan dalam pelayanan CK-5 tidak dipungut cukai.
5.
Kepala Kantor Wilayah Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-3 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan.
6.
Kepala Kantor Wilayah Yang Mengawasi Pemasok: Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-4 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan.
7.
Direktur Cukai: a. Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-5 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan. b. PBCK-1 lembar ke-5 digunakan sebagai acuan dalam melakukan rekonsiliasi antara LACK-1 dengan LACK-2.
8.
Pemasok: a. Menerima PBCK-1 lembar ke-6 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan. b. PBCK-1 lembar ke-6 digunakan sebagai dasar pembuatan CK-5 tidak dipungut cukai.
Proses Pelaporan 1.
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: Wajib menyampaikan laporan tentang penggunaan / persediaan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai (LACK-1) setiap bulan dalam 2 (dua) rangkap kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2.
Pemasok: Wajib menyampaikan laporan tentang penjualan / penyerahan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai (LACK-2) setiap bulan dalam 2 (dua) rangkap kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
3.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: a. Menerima LACK-1 dari Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; b. Meneruskan LACK-1 kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/ Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan. c. Mengirim LACK-1 lembar ke-2 yang telah ditandasahkan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai setiap bulan; d. Mengirimkan teguran tertulis kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dengan tembusan Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; e. Melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, apabila terdapat selisih lebih antara jumlah barang kena cukai yang tercantum dalam LACK-1 dengan jumlah barang kena cukai yang disetujui dalam PBCK-1; f. Menyampaikan hasil penelitian dan tindakan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai;
4.
Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/ Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan di Kantor Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: a. Menerima LACK-1 dari Kepala Kantor; b. Meneliti jumlah barang kena cukai yang dimasukkan ke tempat Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dalam LACK-1 dengan PBCK-1 yang telah disetujui; c. Menandasahkan LACK-1 pada kolom isian pejabat bea dan cukai;
5.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pemasok: a. Menerima LACK-2 dari Pemasok paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; b. Meneruskan LACK-2 kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan. c. Mengirim LACK-2 lembar ke-2 yang telah ditandasahkan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai setiap bulan; d. Mengirimkan teguran tertulis kepada Pemasok dengan tembusan Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan e. Melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, apabila terdapat selisih lebih antara jumlah barang kena cukai yang tercantum dalam LACK-2 dengan jumlah barang kena cukai yang disetujui dalam PBCK-1; f. Menyampaikan hasil penelitian dan tindakan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai;
6.
Pejabat Pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan di Kantor Yang Mengawasi Pemasok: a. Menerima LACK-2 dari Kepala Kantor; b. Meneliti jumlah barang kena cukai yang dikeluarkan oleh Pemasok dalam LACK-2 dengan PBCK-1 yang telah disetujui; c. Menandasahkan LACK-2 pada kolom isian pejabat bea dan cukai;
7.
B.
Direktur Cukai: a. Menerima LACK-1 lembar ke-2 dari Kepala Kantor yang mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; b. Menerima LACK-2 lembar ke-2 dari Kepala Kantor yang mengawasi Pemasok; c. Meneliti dan menganalisa data dalam LACK-1 dan LACK-2 atas dasar PBCK1; d. Membuat teguran tertulis kepada Kepala Kantor, apabila Kepala Kantor terlambat mengirimkan LACK-1 dan / atau LACK-2; dan e. Membuat teguran tertulis kepada Kepala Kantor apabila Kepala Kantor tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih lebih atas jumlah barang kena cukai dalam LACK-1 dan / atau LACK-2 dengan jumlah barang kena cukai yang disetujui dalam PBCK-1.
UNTUK KANTOR YANG SUDAH MENERAPKAN SAC-S Proses Pemberitahuan 1.
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: a. Menyampaikan PBCK-1 dalam 7 (tujuh) rangkap dan lampirannya ke Kantor yang mengawasi; b. Menerima respon berupa penolakan PBCK-1; c. Melengkapi dan/atau memperbaiki data PBCK-1 dan lampirannya dalam hal belum lengkap dan/atau perlu perbaikan; d. Mengirim kembali PBCK-1 dan lampirannya setelah dilengkapi/diperbaiki kepada Kepala Kantor yang mengawasi; e. Menerima tanda terima PBCK-1; dan f. Menerima PBCK-1 lembar ke-7 yang telah disetujui dan ditandasahkan Kepala Kantor.
2.
Pejabat Penerima Dokumen: a. Menerima dan meneliti PBCK-1 dan lampirannya dari Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; b. Dalam hal tidak lengkap atau perlu diperbaiki mengembalikan berkas PBCK1 kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; c. Merekam data PBCK-1 ke dalam SAC-S; d. Menyerahkan PBCK-1 dan lampirannya kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan; e. Menyerahkan PBCK-1 yang telah disetujui dan ditandasahkan kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
3.
SAC-S di Kantor: a. Mengirim respon berupa penolakan data PBCK-1, dalam hal: - Data PBCK-1 tidak diisi dengan lengkap; - Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai mencantumkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang tidak benar dan/atau NPPBKC dicabut/dibekukan; dan b. Mengirim respon tanda terima;
4.
Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan: a. Menerima dan meneliti PBCK-1 dan lampirannya yang telah direkam oleh Pejabat Penerima Dokumen; b. Membuat nota penolakan, dalam hal persyaratan tidak terpenuhi; c. Mencetak tanda terima PBCK-1 dan menyerahkannya kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; d. Dalam hal tidak lengkap merekomendasikan kepada Kepala Kantor untuk menolak PBCK-1 f. Dalam hal telah lengkap merekomendasikan jumlah pemberian tidak dipungut cukai untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai kepada Kepala Kantor; e. Merekam jumlah tidak dipungut cukai yang disetujui ke dalam SAC-S; f. Menatausahakan PBCK-1 Lembar ke-1 yang telah disetujui dan ditandasahkan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan.
5.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: a. Menerima rekomendasi dari Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan. b. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, dalam hal rekomendasi menyatakan tidak lengkap dan persyaratan tidak terpenuhi, c. Menyetujui dan menetapkan, serta menandasahkan PBCK-1 pada kolom isian pejabat Bea dan Cukai, dalam hal rekomendasi menyatakan telah lengkap dan persyaratan terpenuhi, dengan: - mencantumkan tanggal saat disetujuinya PBCK-1; - mencantumkan jumlah barang kena cukai yang dapat dimasukkan oleh Pemasok ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; - mencantumkan total barang kena cukai yang dapat dimasukkan oleh Pemasok ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dalam tahun takwim berjalan (wajib diisi dalam hal PBCK-1 Penambahan); - membubuhkan tanda tangan persetujuan. d. Mendistribusikan PBCK-1 yang telah disetujui dan ditandasahkan sesuai peruntukannya: 1) lembar ke-1 untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; 2) lembar ke-2 untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pemasok; 3) lembar ke-3 untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; 4) lembar ke-4 untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pemasok; 5) lembar ke-5 untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai; 6) lembar ke-6 untuk Pemasok; dan 7) lembar ke-7 untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
6.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pemasok: a. Menerima PBCK-1 lembar ke-2 yang telah disetujui dan ditandasahkan. b. PBCK-1 lembar ke-2 digunakan sebagai acuan dalam pelayanan CK-5 tidak dipungut cukai.
7.
Kepala Kantor Wilayah Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-3 yang telah disetujui dan ditandasahkan.
8.
Kepala Kantor Wilayah Yang Mengawasi Pemasok: Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-4 yang telah disetujui dan ditandasahkan.
9.
Direktur Cukai: a. Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-5 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan. b. PBCK-1 lembar ke-5 digunakan sebagai acuan dalam melakukan rekonsiliasi antara LACK-1 dengan LACK-2.
10.
Pemasok: a. Menerima PBCK-1 lembar ke-6 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan. b. PBCK-1 Lembar ke-6 digunakan sebagai dasar pembuatan CK-5 dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
Proses Pelaporan 1.
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai: a. Menyampaikan hard copy LACK-1 dalam 2 (dua) rangkap ke Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; b. Menerima respon berupa penolakan LACK-1; c. Menyampaikan kembali hard copy LACK-1 setelah dilengkapi / diperbaiki; dan d. Menerima respon tanda terima.
2.
Pemasok: a. Menyampaikan hard copy LACK-2 dalam 2 (dua) rangkap ke Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; b. Menerima respon berupa penolakan LACK-2; c. Menyampaikan kembali hard copy LACK-2 setelah dilengkapi/diperbaiki; dan d. Menerima respon tanda terima.
3.
Pejabat Penerima Dokumen: a. Menerima dan meneliti data hard copy LACK-1 dan/atau LACK-2 dari Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; b. Merekam data LACK-1 / LACK-2 ke SAC-S; c. Menyerahkan hard copy LACK-1 dan/atau LACK-2 ke Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
4.
SAC-S di Kantor: a. melakukan validasi data LACK-1 dan / atau LACK-2 yang direkam oleh penerima dokumen; b. mengirim respon nota penolakan untuk dilakukan perbaikan data LACK-1 dan / atau LACK-2, dalam hal tidak diisi dengan lengkap dan benar; dan c. mengirim respon tanda terima.
5.
Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan: a. Menerima hard copy LACK-1 dan / atau LACK-2 yang telah direkam oleh Pejabat Penerima Dokumen; b. Membandingkan hard copy dengan data yang telah direkam pada SAC-S;
c. Meneliti data LACK-1 dan / atau LACK-2 dengan PBCK-1 yang telah disetujui sebelumnya; d. Dalam hal tidak sesuai membuat nota penolakan; e. Dalam hal sesuai, menyetujui pada kolom isian pejabat bea dan cukai; dan f. Mencetak respon tanda terima.
DIREKTUR JENDERAL, -ttd-
AGUNG KUSWANDONO
