1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN KAMPUS TAMALANREA J ALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR TELEPON (0411) (6 SALURAN), FAX...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS HASANUDDIN KAMPUS TAMALANREA J A L A N PERINTIS K E M E R D E K A A N KM. 10 MAKASSAR 90245 TELEPON (0411) 586200 (6 SALURAN), 584002 F A X . (0411) 585188
PERATURAN UNIVERSITAS HASANUDDIN N o m o r : 6167/H4/P/2009 TENTANG* JABATAN RANGKAP KETUA SENAT UNIVERSITAS HASANUDDIN, Menimbang
: a.
b. I Mengingat
: 1.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9. 10.
Memperhatikan
bahwa untuk meningkatkan peiayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dipandang perlu mengefektifkan secara maksimal sumberdaya manusia; bahwa untuk mengefektifkan sumberdaya rhanusia dipandang perlu menetapkan Peraturan Universitas Hasanuddin tentang Jabatan Rangkap. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimaria teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionai; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungslonai Pegawai Negeri Sipii; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Yang Menduduki Jabatan Rangkap, sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipii Yang Menduduki Jabatan Rangkap; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipiin Pegawai Negeri Sipii; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipii daiam Jabatan Struktural, sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipii Daiam Jabatan Struktural; Peratu/an Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuangan Badan Layanan Umum; Keputusan Presiden Nomor 12/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin; Keputusan Menteri Pendidikan Nasionai Nomor 192/0/2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
: Keputusan Rapat Komisi II Senat 15Juni2009.
Universitas
Hasanuddin, tanggai
MEMUTUSKAN I.
•
Menetapkan
MEMUTUSKAN :. : PERATURAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG JABATAN RANGKAP '
^Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: (1) ) Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin;* (2) i Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan ' hak seorang Pegawai Negeri Sipii daiam rangka satuan organisasi; (3)
Dosen adalah dosen Universitas Hasanuddin;
(4) Jabatan struktural adaiah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipii dalam rangka memimpin satuan organisasi daiam llngkungan Unhas; (5) Tugas tambahan adaiah suatu jabatan daiam llngkungan Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan oleh dosen diiuar tugas pokoknya; (6) Jabatan rangkap adaiah jabatan yang dilaksanakan oleh dosen lebih dari 1 (satu) jenis jabatan, kecuaii dengan iaboratorium/studio. :
'
Pasai2 "
(1) Jabatan struktural daiam Ungkungan Universitas Hasanuddin terdiri atas; a.
Kepaia Biro;
b.
Kepaia Bagian;
c.
Kepaia Subbagian;
d.
Ketua/Sekretaris Lembaga Penelitian;
e.
Ketua/Sekretaris Lembaga Pengabdian pada Masyarakat;
f.
Ketua/Sekretaris Lembaga Kajian dan Pembinaan Pendidikan; dan
g.
Kepaia Unit Peiaksana Teknis Perpustakaan.
Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat puia tugas (2) tambahan daiam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; (3) : Tugas'tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas; a.
Rektor;
b.
Pembantu Rektor;
c.
Dekan;
d.
Pembantu Dekan;
e.
Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian;
f.
Ketua Program Studi;
g.
Ketua Konsentrasi Studi;
h.
Kepaia Laboratorium/Studio;
i.
Direktur/Sekretaris Pusat Kegiatan Penelitian;
T
Kepaia Pusat;
k.
Kepaia Unit Peiaksana Teknis;
i.
Ketua Divisi.
,
Pasal3....
•
Pasal 3 (1)
Setiap dosen tidak dibolehkan: a.
memangku lebih dari 1 (satu) jenis jabatan tugas tambahan;
b.
memangku lebih dari 1 (satu) jabatan struktural;
c.
memangku gabungan jabatan tugas tambahan dan jabatan struktural.
(2)
Pemangku jabatan tugas tambahan atau jabatan struktural, keilmuannya dapat diangkat menjadi Kepaia Iaboratorium/studio;
karena
kompetensi
(3)
Setiap dosen yang menduduki lebih dari satu tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada I ayat (2) hanya berhak memperoleh tunjangan yang tertinggi dari satu tugas tambahan.
Pasal4 Setiap dosen yang menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara diberlakukan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
•
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggai 1 Januari 2010.
DItetapkandl Makassar pada tanggai, 31 Desember 2009 ^
Ketua Senat/Rektor,
^Prof. Dr. dr. Idrus A. PaturusI 2> 7 NIP 195008311978031004 ^
