2014) : Pemerintah dalam lima t

PEMERINTAH BANGUN 1.000 KM JALAN TOL

JAKARTA – INVESTOR DAILY (18/11/2014) : Pemerintah dalam lima t

ahun mendatang (2015-2019) mencanangkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, jalan baru 2.650 km, dan pemeliharaan jalan 46.770 km. Pembangunan infrastruktur jalan akan digenjot agar tercipta konektivitas antarwilayah, sehingga biaya logistik turun dan ekonomi biaya tinggi ( high cost economy) dapat ditekan.

“Pembangunan jalan termasuk di antara sejumlah program prioritas pemerintah tahun depan,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago di Kantor Menko Perekonomian, di Jakarta, Senin (17/11).

Menurut Andrinof, selain membangun jalan tol dan jalan biasa, pemerintah bakal membangun 15 bandara baru, melakukan pengadaan 20 pesawat perintis, dan mengembangkan bandara untuk pelayanan kargo udara di sejumlah lokasi. “Pemerintah juga akan membangun 24 pelabuhan baru, melakukan pengadaan 26 kapal barang perintis, pengadaan dua kapal ternak, dan pengadaan 500 unit kapal rakyat,” tutur dia.

Di sisi lain, kata Andrinof Chaniago, pemerintah bakal membangun jalur kereta api (KA) sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Jalur KA tersebut meliputi KA antarkota sepanjang 2.159 km dan KA perkotaan 1.099 km. Itu belum termasuk pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan perintis.

“Kecuali itu, pemerintah akan membangun bus rapid transit (BRT) di 29 kota dan membangun

1/5


angkutan massal cepat di kawasan perkotaan, yaitu di enam kota metropolitan dan 17 kota besar,” papar dia.

Kebutuhan Dana

Menteri PPN menjelaskan, total dana yang dibutuhkan untuk membangun jalan diperkirakan mencapai Rp 805 triliun. Dari jumlah itu, APBN diharapkan berkontribusi Rp 340 triliun, APBD Rp 200 triliun, BUMN Rp 65 triliun, dan swasta Rp 200 triliun. Sedangkan dari total kebutuhan dana Rp 283 triliun untuk membangun jaringan KA, sekitar Rp 150 triliun diharapkan terpenuhi dari APBN, Rp 11 triliun dari BUMN, dan Rp 122 triliun dari swasta.

Adapun untuk perhubungan laut, kata Andrinof, dibutuhkan total dana Rp 353 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN diharapkan berkontribusi Rp 153 triliun, APBD Rp 10 triliun, BUMN Rp 75 triliun, dan swasta Rp 115 triliun. Sedangkan dari total kebutuhan dana pembangunan infrastruktur angkutan udara senilai Rp 165 triliun, sekitar Rp 85 triliun diharapkan berasal dari APBN, Rp 5 triliun dari APBD, Rp 50 triliun dari BUMN, dan Rp 25 triliun dari swasta.

Andrinof Chaniago menambahkan, untuk membangun infrastruktur transportasi darat, termasuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP), pemerintah membutuhkan total dana Rp 60 triliun. Sekitar Rp 50 triliun diharapkan berasal dari APBN dan Rp 10 triliun lainnya dari BUMN. Untuk transportasi perkotaan, dari total kebutuhan dana 115 trilun, APBN diharapkan berkontribusi Rp 90 triliun, APBD Rp 15 triliun, BUMN Rp 5 triliun, dan Rp 5 triliun lainnya diharapkan berasal dari pihak swasta.

Menurut Andrinof Chaniago, pemerintah juga akan membangun infrastruktur pendukung 16 kawasan industry, yakni 14 di luar Jawa dan dua di Jawa, dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp 47,67 triliun, Infrastruktur kawasan industry tersebut meliputi bandara dengan kebutuhan investasi Rp 8.200 triliun, jalan Rp 8.079 triliun, KA Rp 2.312 triliun, ketenagalistrikan Rp 10,477 triliun, pelabuhan Rp 17,664 triliun, dan sumber daya air Rp 939 triliun.

Dia mengungkapkan, disektor pelabuhan, proyek strategis mencakup pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang, dan Halmahera. Sedangkan di sektor tol adalah pembangunan jalan tol Manado-Bitung, dan disektor jalan meliputi pembangunan Jalan Lingkar Batu Licin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, serta Jalan

2/5


Susumuk-Bintuni. Adapun di sektor KA yaitu pembangunan jalur KA antara Manado-Bitung, sei Mangke-Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, dan pasoso – Tanjung Priok.

“Proyek strategis di sektor bandara adalah pengembangan Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Halu Oleo Kendari, Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Syamsuddin Noor Banjarma sin,: ucap dia.

Tol Laut

Andrinof Chaniago mengungkapkan, sesuai visi Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, pemerintah akan mewujudkan tol laut guna mendukung program Indonesia poros maritime dunia. Kerangka regulasi tol laut terdiri atas enam hal. Pertama, penyediaan fasilitas kredit lunak untuk pengadaan kapal nasional. Kedua, pembiayaan melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk pengadaan kapal pelayaran rakyat. Ketiga, penyesuaian peraturan bebas bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak penghasilan PPh) industri galangan kapal dan industri penunjang. Keempat, aturan yang lebih fleksibel tentang penjaminan bank dengan menggunakan kapal.

Kelima kata Andrinof, adalah penyesuaian Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi untuk menekan biaya pembangunan kapal. Keenam, menaikkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) industri kapal nasional sebesar 40% bagi kapal baru. “Investasi pengembangan 24 pelabuhan untuk mewujudkan tol laut mencapai Rp 39,5 triliun. Itu belum termasuk investasi pengadaan kapal senilai Rp 53,15 triliun, tutur dia.

Menteri PPN mencontohkan, pada 2015 kebutuhan kapal berukuran 15,000 DWT dengan kapasitas 1,000 TEU’s mencapai 10 unit senilai Rp 2,5 triliun. Sedangkan kebutuhan kapal barang perintis setara 208 TEU’s mencapai delapan unit senilai Rp 1,28 triliun. “Adapun kebutuhan kaapl pelayaran rakyat mencapai 50 unit senilai Rp 2,5 triliun,” ujar dia.

Menurut Andrinof Chaniago, di sektor penyeberangan yang komplemen dengan konsep tol laut, pada 2015-2019 pemerintah menargetkan pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi, pembangunan kapal penyeberangan perintis 50 unit, pemisahan operator dengan regulator melalui pembentukan otorita pelabuhan, serta pembangunan kapal untuk mengatasi

3/5


bottleneck pada lintas utama, termasuk lintas Merak-Bakauheni.

Pembangunan Irigasi 1 Juta Ha

Menteri Perencanaan Pemabangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pada 2015-2019, Pemerintah akan membangun infrastruktur pada enam sektor. Sektor tersebut mencakup pengelolaan sumber daya air, energy, tekhnologi komunikasi dan informatika, perumahan, penyediaan air bersih, serta sistem air limbah dan TPA.

Untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya air ada tiga program utama. Pertama, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi untuk mengairi 1 juta ha lahan. Kedua, pembangunan 30 waduk baru beserta 33 pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Ketiga, rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi.

“Dana pengalihan dari subsidi BBM cukup untuk membangun irigasi. Untuk satu tahun, dana terkait program pembangunan jaringan irigasi sekitar Rp 15 triliun. Selain itu, ada program rehabilitasi jaringan irigasi yang saat ini 52%-nya rusak. Dengan demikian, akan tercapai swasembada pengan tahun 2017,” papar Andrinof.

Berdasarkan data Bappenas, pada akhir 2019, irigasi yang diairi dari waduk ditargetkan mencapai 20%, meningkat dari tahun ini sebanyak 11%. Sedangkan jaringan irigasi permukaan ditargetkan bertambah menjadi 7,91 juta ha dari 7,14 juta ha.

Untuk pembangunan infrastruktur energy periode 2015-2019 dilaksanakan lewat tujuh program. Pertam adalah pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW. Kedua, peningkatan rasio eletrifikasi menjadi 96,6%. Ketiga, pembangunan kilang minyak 2x300 ribu barel. Keempat, perluasan kilang minyak di 2 lokasi di Cilacap dan Balingan. Kelima, pembangunan FSRU di 5 lokasi di Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Lampung. Keenam, pembagunan jaringan gas kota untuk 90 ribu sambunagn rumah. Ketujuh, pembangunan infrastruktur gas bumi untuk melayani kebutuhan 600 ribu nelayan.

“Perkiraan kebutuhan pendanaan RPJMN 2015-2019 untuk ketenaga listrikan Rp 980 triliun,

4/5


dengan rincian dari APBN Rp 100 triliun, BUMN Rp 445 triliun, dan swasta Rp 435 triliun. Sedangkan untuk energi terkait migas total kebutuhannya Rp 506,6 triliun, dengan rincian Rp 3,6 triliun dari APBN, Rp 36 triliun dari BUMN, dan Rp 467 triliun dari swasta,” papar Andrinof.

Andrinof menambahkan, untuk pembangunan di sektor kmunikasi dan informatika, pemerintah memiliki empat program utama. Pertama, pembangunan jaringan dengan jangkauan pita lebar (broadband) di 100% kabupaten/kota. Kedua, indeks e-government mencapai3,4 (skala 4,0). Ketiga, pengembangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan, dan e-logistik. Keempat, penyelasaian pembangunan serat optic Palapa Ring. (en)

Sumber Gambar : http://media.viva.co.id/thumbs2/pemerintah-bangun-1.000-km-jalan-tol.jpg

5/5

2014) : Pemerintah dalam lima t

Recommend Documents