03/01/2014
DEWAS
• BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas 2
1
03/01/2014
DEWAS
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik 3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba) 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk 6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS 8. Bukan sebagai subyek pajak 3
DEWAS
NO.
PEJABAT PENGLOLA BLU
NAMA UNIT/PEJABAT PADA PTN
1. 2.
Pimpinan BLU Pejabat Teknis
Rektor
3.
Pejabat Keuangan
Pejabat yang tugasnya relevan (PR II/ KaBAKP)
4.
Satuan pemeriksaan intern Dewan Pengawas
•Satuan Pengawas Intern (SPI) •Inspektorat Jenderal Kemdikbud
5.
• Fakultas/Jurusan • Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat • Biro • UPT • Unit teknis lainnya
Dewan Pengawas 4
2
03/01/2014
DEWAS NO
KODE SATKER
1 189946 2 189815 3 189726 4 415310 5 415216 6 414964 7 415128 8 208962 9 415165 10 415196 11 414989 12 189882 13 189662 14 415061 15 415092 1 2 3 4
SATUAN KERJA
UNIV. NEGERI YOGYAKARTA UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS PADJAJARAN UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS HASANUDDIN ITS UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS HALUOLEO UNIVERSITAS MULAWARMAN UNIVERSITAS GORONTALO
TAHUN
NO
KODE SATKER
16 189899 2009 2008 17 415009 2008 18 414970 2009 19 189822 2008 20 415112 2008 21 2009 22 2010 23 2009 24 2009 25 UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2008 26 UNIV. SEBELAS MARET 2009 27 UNIV. NEGERI JAKARTA 2009 UNIVERSITAS ANDALAS 2009 UNIVERSITAS RIAU 2010 PERGURUAN TINGGI BHMN UNIVERSITAS INDONESIA 5 UNIVERSITAS GAJAH MADA 6 INSTITUT TEK. BANDUNG 7 INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SATUAN KERJA
UNIV. JEND SUDIRMAN UNIV. NEGERI MALANG UNIV. NEGERI SURABAYA UNIV. NEGERI SEMARANG UNIVERSITAS SRIWIJAYA UNIVERSITAS TERBUKA POLTEK NEGERI MALANG UNIV.S SULT.A TIRTAYASA UNIV. TADULAKO UNIVERSITAS UDAYANA UNIV. NEGERI PADANG UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN
2009 2008 2009 2008 2010 2011 FEB'12 JAN'12 APRL'12
DES'12 2012 JUL'12
USU UPI UNAIR 5
DEWAS
• BLU: Pasal 68 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur Badan Layanan Umum (BLU) PP no. 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan BLU
3
03/01/2014
Upaya UB dalam Peningkatan mutu layanan
DEWAS Sejarah UB Visi, Misi, Tupoksi UB
Syarat Substantif Syarat Teknis Syarat Administratif
Penguatan Pertanggung Jawaban
Kondisi UB Saat ini
Penguatan Transparansi & Kinerja
Peningkatan Mutu Layanan
Disetujui
Penguatan Pendanaan
PPK-BLU
Penguatan Layanan Pendidikan
PT – BHP Disetujui Dirjen Dikti
Penguatan Aset & Infrastruktur
Daya Saing Bangsa
Proposal dan Proses selama 5 tahun
Penguatan Sarana & Prasarana
7
Karakteristik BLU Public Agency Satuan Kerja
BUMN PERSERO
Satuan Kerja Biasa
PERUM
Status hukum terpisah
Status hukum tidak terpisah
Kekayaan dipisahkan
Kekayaan tidak dipisahkan
[-] Kontrol pemerintah atas agen [entitas penyedia penyediaan layanan publik] [+] [+] Persaingan Usaha [-] Free Competition Private Business Persero
Perum
PPK-BLU
Monopoly Satker
4
03/01/2014
9
Perlunya Dewas BLU Layanan Quasi Public Goods
Kinerja Layanan
Fleksibilitas Keuangan
BLU adalah agen pemberi layanan, dalam perikatan kontrak dengan Menteri/Ketua Lembaga. Dalam pelaksanaannya, Menteri/Ketua Lemga diwakili oleh Dewas (Contratualisme, Separation of Providers & Purchaser)
Kontrak Performance
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) •Kinerja Layanan •Kinerja Keuangan •Kinerja Manfaat
Manajemen Satker PPK-BLU Pelaporan Pengawasan
Menteri/Ketua Lembaga
Dewan Pengawas
Menteri Keuangan
DEWAS
Pasal 34 PP no. 23/2005 10
5
03/01/2014
DEWAS
• Dewan Pengawas (Dewas) BLU adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU. • Dewan Pengawas melakukan pengawasan pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLU terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), RKA K/L, DIPA dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 11 PMK 109/PMK.05/2007
DEWAS
• Untuk menjamin agar kegiatan pemberian layanan umum satker BLU bersangkutan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukan BLU. • Untuk menjamin agar fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU dapat dipertanggungjawabkan. • Untuk menjamin agar semua kewajiban satker BLU dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. • Sebagai fungsi kontrol masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan BLU 12
6
03/01/2014
DEWAS
KepmenDikBud 091/P/2012
Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS • Ketua - Universitas Brawijaya
Prof.Dr. Andi Pangerang Moenta, SH, MH, DFM • Anggota - Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud
Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M.Sc • Anggota - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang
Dr. Bambang Purnomosidhi, MBA, Ak. • Anggota - Universitas Brawijaya
Prof. Masruchin Ruba’i, SH, MS • Anggota - Universitas Brawijaya
Struktur Organisasi UB PK-BLU REKTOR
Senat Universitas
PR-I
PR-II
PR-III
Dewan Pertimbangan
Pimpinan Universitas
PJM
Pascasarjana
SPI BAAK
Unsur Pengendalian dan Pengawasan Internal
BAK
BAKP
BAUK
Unsur Penyelenggara Administrasi Program Vokasi
Sekolah Unit Bisnis
Perpustakaan
LSIH
LSSR
Lab Biosains
Unit JPC
Kantor Urusan Nternasional
PIBLAM
Unit TIK
PIDK
FEB
FIA
FP
FPt
FT
FK
FPIK
RS Akademik dan Poliklinik
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Unsur Penunjang Akademik
Unsur Penunjang Akademik
FH
UB Press dan Percetakan
FMIPA
FTP
FISIP
FIB
PKH
Fakultas/Program
PTIIK
LPPM
LP3
Lembaga
Unsur Penyelenggara Akademik
7
03/01/2014
DEWAS
DEWAS
• • • • •
UB Hotel Griya Brawijaya UB Travel Pengelola Parkir Lab Biosains
• • • • • •
BSS Pengelola Kantin Poliklinik RSA UB Media Gedung dan Sport Center
8
03/01/2014
DEWAS
Menelaah RKA K/L dan RBA serta kebenaran pencantuman saldo awal dan saldo akhir pada RBA dan DIPA.
Menandatangani RBA selaku pihak yang mengetahui RBA.
Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai RSB dan RBA. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan jika terjadi gejala penurunan kinerja BLU. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan. 17
DEWAS
Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada pejabat pengelola BLU.
Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas kelayakan, kualitas, jumlah dan harga barang yang dibeli.
Mengawasi dan memberikan nasehat pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan.
PMK 109/PMK.05/2007
9
03/01/2014
DEWAS
Memberikan persetujuan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLU dengan jumlah lebih dari Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta per penanggung utang. PMK 230/PMK.05/2009 Memberikan persetujuan atas pinjaman jangka pendek untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% s.d. 15% dari jumlah pendapatan BLU TA sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat. PMK 77/PMK.05/2007
DEWAS
Menteri Dik Bud Laporan Pengawasan per Semester, Tahunan dan Ad Hoc
Dewas menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam forum pertanggungjawaban tahunan (Perdirjen No.
Menteri Keuangan Laporan Pengawasan per Semester, Tahunan dan Ad Hoc
Pengawasan Terhadap Kinerja, Kepatuhan dan Layanan
PER-08/PB/2008 pasal 3)
10
03/01/2014
DEWAS
• Laporan tertulis yang dibuat oleh Dewan Pengawas, yang berisi
penilaian tentang pengelolaan BLU oleh Pengelola BLU dengan cara membandingkan kriteria dalam Renstra, RBA, dan peraturan dengan pelaksanaannya.
DEWAS
• Isi laporan Dewas sekurang-kurangnya memuat :
– Penilaian Renstra, RBA, dan pelaksanaannya – Penilaian kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya – Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan – Permasalahan dalam pengelolaan BLU dan solusinya – Saran dan rekomendasi (Perdirjen No. PER-08/PB/2008 pasal 4) 22
11
03/01/2014
DEWAS
1.Rencana Strategis Bisnis (RSB) a) Dewas harus memastikan RSB yang ada masih berlaku/tidak daluwarsa. b) Dewas harus memastikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah diadopsi ke dalam RSB. c) Dewas harus memastikan bahwa RSB sesuai dengan Renstra K/L dan realistis untuk diwujudkan dalam jangka 5 tahun. d) Perubahan dalam RSB harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewas, sebelum disampaikan kepada Menteri teknis dan Menteri Keuangan. e) Dewas harus mengevaluasi target kinerja yang terdapat di dalam RSB dibandingkan dengan capaian pada tahun berjalan.
23
DEWAS
2.Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) a) Dewas harus memastikan RBA berdasarkan pagu indikatif/sementara dan pagu definitif telah dievaluasi dan disahkan olehnya sebelum dikirim kepada Menteri teknis. b) Dewas mengevaluasi kesesuaian program/kegiatan dalam RBA yang akan dilakukan dengan RSB dan peraturan yang berlaku. c) Dewas mengevaluasi penggunaan standar biaya, kesesuaian belanja antara RBA dan RKA satker, kelayakan belanja, dan hal-hal lain untuk memastikan efisiensi belanja telah dilakukan. d) Dewas mengevaluasi target pendapatan yang akan dicapai dengan melihat progress PNBP yang telah dicapai oleh satker BLU dalam beberapa tahun terakhir. 24
12
03/01/2014
DEWAS
e) Dewas memberikan masukan/saran kepada pemimpin BLU apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap alokasi belanja satker BLU. f) Dewas membuat kertas kerja penelaahan RBA/Revisi RBA dan dapat memberitahukannya kepada Menteri teknis apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. g) Dewas memonitor ketepatan waktu penyampaian RBA Definitif (7 hari kerja setelah tahun anggaran berjalan) kepada Kementerian Keuangan. h) Dewas mengevaluasi efektivitas pelaksanaan RBA tahun sebelumnya dan dituangkan ke dalam laporan Dewas. 25
DEWAS
3. Tarif Layanan a. Dewas harus memastikan akuntabilitas seluruh pungutan kepada masyarakat harus telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai catatan, saat ini baru Universitas Hasanuddin yang memiliki PMK tarif layanan. b. Dewas mengevaluasi tarif layanan yang dikenakan agar memenuhi aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Tarif layanan yang ditetapkan tidak boleh terlalu mahal yang mengakibatkan tidak terjangkau oleh masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan kelangsungan BLU untuk melayani masyarakat dan berinvestasi. c. Dewas dapat mengevaluasi besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat, dan menyarankan kepada pemimpin BLU untuk mengajukan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan. 26
13
03/01/2014
DEWAS
4. Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU a.
b. c. d. e.
Dewas harus memastikan bahwa BLU minimal sekali dalam setiap triwulannya telah mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU kepada KPPN. Saat ini masih terdapat satker BLU yang belum menyampaikan SP3B BLU sesuai ketentuan. Dewas harus menyampaikan bahwa ketepatan waktu penyampaian SP3B BLU merupakan salah satu indikator kinerja keuangan satker BLU. Dewas dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SOP pengelolaan keuangan intern satker BLU dengan memperhatikan waktu penyampaian SP3B BLU. Dewas dapat menilai kinerja satker berdasarkan pada penyerapan dana BLU dan pendapatan BLU yang diterima sesuai SP3B BLU. Untuk belanja yang bersumber dari RM APBN, pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 27
DEWAS
5. Pengelolaan Kas a. Dewas harus memastikan satker BLU telah memiliki SOP Pengelolaan Pendapatan dan Belanja BLU atas dana yang berasal dari PNBP. b. Dewas harus memastikan bahwa satker BLU telah memiliki ijin pembukaan rekening dari Menteri Keuangan (cq Kuasa BUN Pusat) atas Rekening Operasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan Rekening Pengelolaan Kas BLU yang dimiliki. c. Dewas memberikan nasehat kepada satker BLU dalam hal uang yang mengendap dalam deposito (idle money) melebihi kebutuhan operasional dalam 6 bulan ke depan agar dapat digunakan untuk kepentingan belanja investasi atau hal lainnya yang berdaya guna. d. Dewas mengingatkan kepada BLU bahwa dana idle hanya boleh diinvestasikan untuk jangka pendek (tidak lebih dari 12 bulan) pada instrumen yang aman dan tidak boleh digunakan untuk investasi jangka panjang tanpa seijin Menteri Keuangan. 28
14
03/01/2014
DEWAS
6. Pengelolaan BMN a. Dewas harus memastikan bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan telah memenuhi ketentuan Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012 agar akuntabilitasnya dapat terjaga. b. Dewas memberikan nasehat bahwa pemanfaatan BMN dapat dilakukan oleh BLU hanya dalam rangka tupoksi/menunjang tupoksi dan hasilnya merupakan PNBP BLU. c. Dewas harus memastikan bahwa tarif layanan pemanfaatan BMN untuk menunjang tupoksi telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam PMK tarif layanan. d. Dewas memberikan nasehat dalam rangka penghapusan barang inventaris yang dimiliki oleh BLU. e. Dewas menjelaskan bahwa pemanfaatan BMN di luar tupoksi harus mendapatkan ijin dari Pengelola BMN. 29
DEWAS
7. Pengelolaan Utang a. Dewas harus memastikan bahwa satker BLU memiliki SOP Pengelolaan Utang yang baik. b.Dewas menyampaikan kepada BLU bahwa utang yang diperbolehkan hanyalah utang jangka pendek (utang dagang) untuk kepentingan operasional satker BLU. Utang berupa pinjaman uang tidak diperkenankan. c. Dewas menyampaikan bahwa utang jangka panjang tidak diperkenankan berasal dari bank umum, kecuali yang berasal dari BUN. d.Dewas memberikan pertimbangan kepada BLU sebelum melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain. 30
15
03/01/2014
DEWAS
8. Pengelolaan Piutang a. Dewas harus memastikan bahwa satker BLU memiliki SOP Pengelolaan Piutang yang berisi mekanisme penentuan kualitas piutang. b. Dewas harus memberikan persetujuan atas penghapusan piutang bersyarat BLU untuk nilai piutang Rp 200 s.d. 500 juta per individu. c. Dewas harus menjelaskan bahwa penghapusan piutang bersyarat hanya menghapusbukukan piutang BLU, bukan menghapuskan hak tagih sehingga BLU tetap harus mengelola piutang dimaksud. d. Dewas menyampaikan bahwa piutang yang diberikan dalam bentuk piutang dagang, bukan uang. 31
DEWAS
9. Penilaian Kinerja Keuangan dan Layanan a. Dewas harus mengawasi dan memberikan nasehat kepada satker mengenai kinerja keuangan dan kinerja teknis/layanan BLU. b. Kinerja keuangan BLU terdiri dari aspek keuangan (rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran aset tetap, return of asset, return of equity, dan rasio belanja operasional terhadap pendapatan operasional) dan aspek kepatuhan (RBA definitif, laporan keuangan SAK, SP3B BLU, tarif layanan, sistem akuntansi, persetujuan rekening dan SOP). c. Sementara kinerja layanan terdiri dari biaya pelayanan (cost of service), penggunaan (utilization), kualitas dan standar pelayanan (quality and standards), cakupan pelayanan (coverage), kepuasan (satisfaction). 32
16
03/01/2014
DEWAS
10. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a. Satker BLU harus memiliki sistem akuntansi BLU yang ditetapkan oleh Menteri teknis. b.Dewas menjelaskan kepada satker BLU untuk menyampaikan LK berdasarkan SAK dan SAP. LK SAK dihasilkan dari sistem akuntansi keuangan BLU, sementara LK SAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai SAP. c. Dewas dapat melakukan penilaian kinerja keuangan berdasarkan LK SAK dan memberikan nasehat bagi perbaikannya ke depan. 33
DEWAS
• Rapat Rutin dan Pleno Dewas • Rapat dengan Pejabat terkait dengan mekanisme Hearing dan Presentasi • Review Laporan Keuangan, Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Bid. Non Akademik, Kinerja UB-BLU • Pembuatan Konsep Solusi Permasalahan BLU • Sosialisasi Hasil Temuan dan Konsep Solusi secara Rutin • Laporan ke Menteri Dikbud dan Menteri Keuangan • Membentuk Tim Pendamping (sementara belum ada Sekretaris Dewas) untuk membantu penyediaan data, penyusunan SOP, Laporan, Review Laporan dsb. • Kantor (Sekretariat) di Lantai 6 Rektorat UB
17
03/01/2014
18
