2014 1

Warta Pengawasan vol xxI/Edisi hut ke-31 BPKP/2014

1

2


redaksi

Semarak dalam kesederhanaan Pembaca setia, Semarak dalam kesederhanaan. Mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan bagaimana BPKP memperingati hari jadinya yang ke-31 tepat pada tanggal 30 Mei 2014, di tengah semangat penghematan yang didengungkan pimpinan negeri ini. Balutan tema “Dengan Semangat PIONIR dan 5 AS Kita Tingkatkan Peran BPKP dalam Mengawal Pembangunan” seolah menyentil warga BPKP, setidaknya kru Warta Pengawasan, untuk bekerja lebih giat lagi dengan mengedepankan semangat Profesional, Independen, Orientasi pada Pengguna, Nurani dan akal sehat, Integritas, dan Responsibel. Liputan edisi khusus HUT kali ini juga terasa ‘istimewa’ buat kami. Dalam beberapa momen, kami ‘berhasil’ mendekatkan jarak yang selama ini menganga antara media sebagai pencari berita dengan pimpinan BPKP sebagai sumber berita yang pernyataannya sangat layak untuk dikutip. Selama

Mei 2014 ini, lebih dari sekali pimpinan BPKP berk unjung ke media untuk bertukar pendapat dengan awak redaksi untuk menyamakan frekuensi bagaimana mengawal pembangunan nasional, tentu nya dengan porsinya masing-masing. Layaknya ‘kunjungan balasan’, kami juga menghadirkan pimpinan media dan pakar komunikasi ke BPKP untuk mencari solusi agar lembaga Aparat Peng wasan Intern Pemerintah (APIP) tak selamanya be kerja dalam senyap! Pembaca setia, Bagi kami, majalah yang pembaca nikmati kali ini benar-benar ‘edisi khusus’. Khusus dalam arti pengerjaannya yang sangat singkat, benar-benar di luar waktu normal. Namun itu bukan apologi buat kami atas mutu sajian dan kualitas beritanya. Semoga pembaca sekalian pun sependapat dengan kami!

Redaksi

Gbr 1. Kepala BPKP - Mardiasmo (kiri) berbincang dengan Wapemred Kompas - Budiman Tanuredjo di ruang redaksi Kompas. Gbr. 2 Kepala BPKP - Mardiasmo (kedua dari kiri) didampingi Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari (kiri) dan Deputi Perekonomian - Ardan Adiperdana (ketiga dari kiri) dan para deputi lainnya berbincang dengan Direktur Pemberitaan Metro TV - Suryopratomo di Kantor Redaksi Metro TV

Susunan Redaksi: Pelindung : Kepala BPKP - Pembina : Sekretaris Utama - Penasihat : Para Deputi Kepala BPKP - Penanggung Jawab: Triyono Haryanto - Kontributor Ahli: Justan Siahaan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Priyatno, Salamat Simanullang, Sihar Panjaitan, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Alexander Rubi S., Hari Setiadi, Nurdin, Riyani Budiastuti, Amdi Very Dharma, Sidik Wiyoto - Kontributor tetap: Heli Restiati, Hananto Widhiatmoko, Sumardi, Setya Nugraha, Hendri Santosa, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - Pemimpin Umum: Nuri Sujarwati - Wakil Pemimpin Umum: M. Muslihuddin - Pemimpin Redaksi: Yan Eka Milleza - Pemimpin Administrasi: Harry Bowo - Redaktur Pelaksana: Harry Jumpono Kurniawan - Redaktur: Farid Firman, Sudarsari Sjamsoe, Nani Ulina K. N, M. Hartadi, Diana Chandra - Reporter: Ajat Sudrajat, Rr. Sri Hartanti, Rosita Susilowati, Ayu Isni Arum, Ahmad Saifullah K., Dony Perdana - Keuangan: Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - Desain Grafis: Idiya Zikra, Syofiar - Budi Sutjahyo, Administrasi: Dian Setyawati, Nursanty Sinaga, Nunuk Udanani, Ernawati Purnaningsih - Fotografer: Warta Pengawasan vol xxI/Edisi hut ke-31 BPKP/2014 Yustinus Santo Nugroho, Hilwiya Agustine - Sirkulasi: Edi Purwanto, Adi Sasongko

3

1. Sebelum 1983 Sejarah BPKP tak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang lembaga pengawasan sebelum era kemerdekaan. Dengan Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936, Djawatan Akuntan Negara (DAN) ditugaskan melakukan penelitian atas pembukuan dari dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Selanjutnya, Keppres Nomor 239 Tahun 1966 menandai dibentuknya Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) pada Departemen Keuangan. Tugasnya, melaksanakan fungsi pengawasan anggaran dan badan usaha. 2. 1983 – 1998 Berdasarkan Keppres Nomor 31 Tahun 1983, DJPKN bertransformasi menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Alasan rasional pembentukan BPKP saat itu adalah mendesak dibutuhkannya sebuah lembaga pengawasan yang dapat melakukan tugasnya dengan leluasa, tanpa intervensi pihak lain.

4


3. 1998 – 2008 Masa ini dikenal sebagai era reformasi. Salah satunya adalah reformasi di sektor keuangan dengan diterbitkannya tiga paket UU tentang Keuangan Negara. Pada masa ini, BPKP melakukan reposisi dengan menetapkan visi sebagai Katalisator Pembaruan Manajemen Pemerintahan melalui Pengawasan yang Profesional. Pendekatan yang dipilih pun berubah, lebih bersifat preventif ketimbang represif. 4. 2008 – sekarang Fungsi pengawasan intern pemerintah dan peran auditor pemerintah mendapat “rumah” yang jelas dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP ini menegaskan bahwa BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bersama-sama Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota


5

Daftar Isi

1 Dari Redaksi 2 daftar isi 7 kontak pembaca 8 round up Laporan utama 10 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Mardiasmo: Peran APIP sebagai Mitra Strategis Pemerintah 13 Saatnya APIP Mengawal Cita-Cita Luhur Bangsa 15 Atensi dan Apresiasi Mereka 19 Kekuatan Sinergitas Lahirkan Kekuatan Pembangunan Nasional 20 Komitmen Tingkatkan Peran Pengawasan Internal Nasional 22 SNIA 2014: Integrated Assurance Menuju 3P

6

26 KPK: Masalah Utama Bangsa Ini Adalah Lemahnya Kepemimpinan 28 Saatnya Komunikasi Lembaga Negara dan Media Diperkuat 30 KPK Gagas Pelatihan Bersama Apgakum Auditor Tokoh 32 Walikota Surabaya: Tri Rismaharini: Tulus dan Gigih Menghadirkan Pemerintah yang Efisien dan Melayani Kehumasan 34 Siapkah Humas (Pemerintah) Hadapi Komunitas ASEAN 2015 Hukum 37 Menghadapi Gugatan Terhadap Instansi Pemerintah 40 Tips Sukses Menjadi Pemberi

Keterangan Ahli Warta Pusat 41 Kebijakan Publik yang Sesuai Koridor 43 Polygraph: Alat Bantu Auditor Bongkar Korupsi 44 Semarak dalam Kesederhanaan 47 Dengan New Strategy Auditor Intern Siap Layani Stakeholders Akuntansi Aparatur Layanan Publik Resensi Apa Siapa Konsultasi JFA Kolom Warta Daerah Manajemen MoU BPKP dalam Berita Budaya Kerja

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519 Homepage: www.bpkp.go.id - Email: [email protected]. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi. Warta Pengawasan vol xxI/Edisi hut ke-31 BPKP/2014

kontak PEMBACA

Ralat Sehubungan dengan tulisan artikel pada majalah Warta Pengawasan Vol XXI/No.1 April 2014 dengan judul “Lembaga Negara Sepakat Pemerintahan Tanpa Korupsi” pada halaman 24 terdapat kesalahan yang perlu diluruskan. Pada kolom ketiga alinea kedua tertulis “usai pelantikan Kepala BPKP Sulsel Hamonangan Simarmata, seharusnya Deni Suardini. Selain itu pada tulisan

artikel “Mendorong Pengawasan, Mengapresiasi Kinerja Birokrasi pada halaman 31 pada keterangan gambar tertulis Ketua Komisi Informasi Pusat RI - Abdulhamid Dipopramono yang seharusnya tertulis Komisi II DPR RI - Nu’man A Demikian kesalahan ini kami perbaiki dan kami mohon maaf kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kesalahan tersebut.

Yth. Redaksi Majalah WP Melihat majalah WP yang lebih banyak teori dan pendapat, maka agar lebih berguna buat APIP, tolong dimasukkan juga mengenai aturan-aturan yang update. Yaitu tentang suplemen-suplemen peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan menteri. Terutama Permen yang berkaitan

Yth. Staf Inspektorat Cilegon Terima kasih atas perhatian Bapak terhadap majalah kami. Saran Bapak akan kami tindak lanjut demi perbaikan majalah

dengan keuangan. Hal ini karena di daerah kadang tidak tahu apakah suatu peraturan sudah kedaluarsa atau tidak. Terimakasih Suntani Inspektorat Cilegon

Warta Pengawasan di masa yang akan datang. Semoga Majalah Warta bisa memberikan manfaat bagi para pembaca.


7

Round UP

Mewujudkan APIP Nasional yang Berkinerja Tinggi

P

erhelatan akbar Musrenbangnas 2014 baru saja usai dengan menghasilkan beberapa kesepakatan dan indikator-indikator penting untuk tercapainya RPJMN 20152019. Sekedar sebagai bahan perbandingan, bila melihat RPJMN periode yang lalu, tergambar jelas betapa beberapa indikator utama, seperti reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan iklim investasi, sejauh ini masih memerlukan perhatian yang lebih serius dari pengambil kebijakan. Meminjam data Bappenas, sasaran RPJMN 20102014 yang on the track sebanyak 62%, yang masih memerlukan kerja keras 26%, dan sisanya masih sangat sulit tercapai. Belum lagi pembangunan ekonomi makro belum mencapai indeks yang

8

Warta Pengawasan VOL XXI/ Edisi HUT ke -31 bpkp/2014

Quality is our tradition …. (Mardiasmo) memuaskan. Hal ini ditandai dengan rendahnya indeks kemudahan berusaha yang masih rendah. Artinya, Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. Dari sudut pandang akuntabilitas, meskipun Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam penilaian government effectiveness, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Indonesia masih dipertanyakan banyak pihak. Kualitas birokrasi, tingkat pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah, paling tidak menjadi sorotan tajam yang harus segera dibenahi. Benang merah dari uraian di atas adalah: urgensitas pengawalan pembangunan nasional! Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik

Round UP di pusat maupun daerah memiliki peran sentral dalam mengawal agar indikator-indikator makro yang telah ditetapkan agar dapat terealisiasikan, dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seharusnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pembangunan. Selain pengawasan lintas sektoral yang merupakan playing field BPKP, sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pembangunan, maka BPKP harus mampu memberikan pendapat tentang keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Dalam hal ini tak hanya dalam pencapaian target output, namun lebih pada outcome yang tertuang dalam RPJMN. Saat yang sama, APIP lainnya harus mampu melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pembangunan di kementerian/lembaga/daerah yang mendukung pencapaian RPJMN. Khusus untuk APIP Provinsi, juga harus memerankan diri melakukan pengawasan kinerja SKPD dalam mendukung peran gubernur untuk melakukan pembinaan ke kabupaten /kota di wilayah provinsi masing-masing untuk berpartisipasi dalam pencapaian target RPJMN. Nilai-nilai luhur BPKP Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang responsif dan mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang di masa datang. Menyambut pemerintahan yang baru, tantangan yang semakin kompleks, tugas yang semakin berat, dan amanat yang semakin mulia, di awal tahun 2014, BPKP mencanangkan tekad perubahan untuk menjadi organisasi yang lebih baik dan lebih berkinerja tinggi. New Platform of BPKP, sebuah mindset organisasi yang mengedepankan transformasi budaya organisasi untuk menjadi lebih baik, mengimplementasikan Reformasi Birokrasi yang sebenar-benarnya. Gerakan reformasi dengan melakukan perubahan yang hakiki, tak hanya dalam wujud, namun dalam tindakan yang menghasilkan dampak nyata terhadap stakeholders organisasi. Perbaikan yang tidak hanya pada sisi input dan proses

suatu organisasi, namun diharapkan berdampak pada capaian outcome yang lebih baik. Suatu janji perubahan yang didukung dengan modal intangible organisasi berupa nilai-nilai luhur yang dianut, PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pengguna, Nurani dan akal sehat, Independen, dan Responsibel) dengan kerja “5 As” (kerAs, cerdAs, tuntAs, ikhlAs, dan tetap dengan penuh integritAs) serta nilai moral dan etika yang luhur dari seluruh insan BPKP. Komitmen perubahan, menjadi organisasi yang lebih baik dalam perspektif structure follows functions, Human Resources Management (HRM) follows functions, money follows functions, dan methodology follows functions. Untuk mewujudkan hal tersebut, tak bisa ditawar lagi, kedepankan kualitas! Quality is our tradition. Tak sekedar slogan, tagline tersebut hendaknya menjadi pelecut semangat bagi segenap keluarga besar BPKP untuk merealisasikan BPKP yang berkinerja tinggi, mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan dan mengawal pembangunan nasional. Mari kita sedikit bernostalgia jauh ke belakang, saat Gandhi, saksi sejarah berdirinya BPKP berbicara dengan tim ahli ekonomi presiden. Ia melontarkan ide terbilang “berani” untuk membentuk sebuah Badan Pengawasan Intern Pemerintah. Pada saat itu semua orang menertawakan gagasannya. Apa itu pengawasan? Bahkan ketika Gandhi melangkah lebih jauh untuk memberantas korupsi dengan meminta agar kerugian negara yang telah dikorupsi untuk dikembalikan ke Kas Negara, kembali mereka ‘mementahkan’ ide Gandhi itu. Kini, setelah 31 tahun berlalu, BPKP tetap eksis dan gagasan Gandhi untuk terbentuknya sebuah badan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan nasional, tetap relevan. Semoga inspirasi dan citacita Gandhi tersebut, ditambah soliditas, solidaritas, sinergisitas, dan kebersamaan segenap lapisan BPKP, dapat mewujudkan institusi yang kita banggakan ini menjadi organisasi APIP Nasional yang excellent. Dirgahayu BPKP! (mil)


9

Laporan Utama

Disela-sela agendanya yang demikian padat memimpin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kru Warta Pengawasan berkesempatan menggali lebih jauh lagi pandangan Kepala BPKP Mardiasmo.

W

awancara yang dilakukan men jelang perayaan HUT ke-31 BPKP ini memuat pandangan birok rat akademisi itu tentang redefinisi peran APIP, peran lintas sektoral, dan pengawalan pembangunan nasional. Berikut petikan wawancaranya. WP (Warta Pengawasan): Dalam beberapa kesem patan, Bapak selalu menyuarakan perlunya APIP berwawasan makro. Bisa dijelaskan maksudnya, pak? M (Mardiasmo): Betul. APIP yang lebih baik, lebih maju. APIP harus mulai membuka perspektifnya lebih makro, tidak terkotak-kotak dalam pandangan

10


yang sempit. Bukan dalam arti merubah secara total pengawasan internal. Dalam kondisi negara yang terus berbenah seperti sekarang ini, kebutuhan akan pengawasan yang detil, mikro, dan lebih bersifat ketaatan atas suatu kegiatan tetap menjadi hal yang penting. Masih maraknya kebocoran anggaran dan perilaku KKN, membuka banyak peluang untuk hal-hal yang kontra produktif bagi pembangunan. Strategi represif dan represif untuk mendukung pemberantasan korupsi masih diperlukan. Kegiatan assurance atas berbagai program pemerintah masih sangat diperlukan. WP: Apa yang membedakan pak? M: Perspektifnya! Kegiatan consulting tetap

Laporan Utama harus berjalan, karena salah satu tugas kita untuk membangun dan mendorong akuntabilitas sesuai dengan mandat Inpres 4 Tahun 2011. Peran pembina APIP juga harus semakin mengemuka, selain dengan pendidikan dan pelatihan yang secara kualitas tinggi yang terus diberikan kepada APIP, BPKP juga mendorong kemandirian dan profesionalisme APIP, terutama APIP di daerah, dengan adanya APIP Charter. Setelah diinisiasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, diteruskan dengan di Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, untuk kegiatan pengawasan, pengawasan pada akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral, masih harus dioptimalkan. Pengawasan APIP, dalam hal ini BPKP sebagai APIP dalam skala nasional, tetapi harus lebih dari itu, sekali lagi harus mulai menekankan pada akuntabilitas kinerja, skala outcome. Skala yang lebih makro, yaitu penyelenggaraan pengawasan pada keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan program. Bukan lagi pada penyelenggaraan kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang terpisah-pisah, sektoral. WP: Dalam usianya yang ke-31 ini, sepertinya ada sesuatu yang baru dalam peran BPKP. M: Peran baru? Sepertinya tidak. Kami memilih frasa “peningkatan peran”, artinya sebenarnya adalah bentuk optimalisasi. Karena BPKP sudah pada track yang benar sebagai APIP nasional. Seperti yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, APIP pada umumnya, dan BPKP pada khususnya mendapatkan amanah sekaligus tantangan yang semakin besar. Masyarakat saat ini semakin maju dan kritis. Mereka memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap program-program pemerintah, terutama pada pembangunan yang dijalankan. WP: Seperti apa tantangan tersebut? M: Tantangan pada pemerintah secara umum dengan masyarakat yang semakin teredukasi adalah bagaimana hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh mereka. Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah, akan berakhir pada suatu pertanggungjawaban pada masyarakat. Akuntabilitas

instansi pemerintah pada saat ini tidak dapat berhenti pada pelaporan keuangan yang clean. Itu hanyalah minimum requirement. Meskipun pada kenyataannya sampai sekarang, fokus pada opini laporan keuangan menjadi permasalahan besar yang masih dihadapi oleh sebagian besar instansi pemerintah, masalah terbesar adalah kinerja itu sendiri. Dapatkah kinerja instansi pemerintah “menjawab” permasalahan atau harapan dari masyarakat. WP: Baik Bapak, menarik sekali. Dari kacamata pengawasan internal BPKP terhadap pemerintahan saat ini, bagaimana Bapak? M: BPKP dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan penyampaian informasi hasil pengawasan dalam empat perspektif akuntabilitas, yaitu Pelaporan Keuangan, Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan Aset, Penyelamatan Keuangan Negara dan Terbangunnya Iklim bagi Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik dan bersih, dan Pengelolaan Program Lintas Sektoral. Dalam empat perspektif itulah program pengawasan BPKP dilaksanakan dan diinformasikan kepada para pengambil kebijakan. Secara semesteran, kami melaporkan kepada Bapak Presiden RI, hasil-hasil pengawasan strategis yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan. Setiap semester dengan skala yang lebih kecil, yaitu para Kepala Perwakilan menyampaikan hasilhasil pengawasan kepada para gubernur di wilayah kerjanya. WP: Cukup efektifkah upaya tersebut untuk memberikan jawaban, kami menggunakan istilah Bapak, untuk memenuhi harapan yang disandang kan kepada BPKP? M: BPKP terus dan terus maju. Beberapa capaian hasil pengawasan telah kami laporkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada pemerintah. Dari yang paling terlihat, adalah peningkatan kualitas laporan keuangan yang secara kuantitas telah semakin membaik. Berbagai kegiatan assurance telah kami laksanakan dengan hasil yang


11

Laporan Utama positif. Salah satu yang mengemuka adalah upaya aktif kami dalam proses penilaian Inalum, membuahkan hasil yang baik. Ada juga peran represif membantu aparat penegak hukum dalam bentuk audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara. Belum lagi penguatan SPIP dan penilaian BUMN Bersih. Namun kata cukup sepertinya belum layak untuk kami sandang. Masih banyak peluang dan celah untuk dapat membawa BPKP lebih optimal. WP: Bisa dijelaskan lebih lanjut pak? M: Salah satu visi saya yaitu membawa BPKP dan APIP secara umum, ke dalam peran yang lebih strategis dan tentunya lebih bermanfaat pada negara dan bangsa ini. Pada posisi tersebut, BPKP menjadi pengawal pembangunan. Ikut memastikan, tentunya dengan mandat yang diberikan, bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peran yang tidak hanya terbatas pada penjaminan pada akuntabilitas pada input, proses, dan output pem bangunan. Pengawasan pada kinerja keuangan. Tetapi harus lebih dari itu, pengawasan pada kinerja, outcome dari sebuah proses besar berupa pembangunan. WP: Kembali kepada pengawasan yang bersifat makro ya pak? M: Betul, tentu saja strategis. Peranan ini yang ke depan harus lebih ditonjolkan, dan diberikan porsi yang lebih pada pengawasan yang dilaksanakan BPKP. Inilah esensi dari pengawalan pembangunan yang saya telah jelaskan di muka. Pengawalan pembangunan, tentu lebih bermakna makro, lintas sektoral, dan kinerja outcome. Sebagai auditor Presiden, siapa pun nanti yang terpilih, BPKP harus siap memberikan feeding yang obyektif terhadap hasil-hasil pembangunan dan upaya-upaya untuk menjaga agar proses pembangunan itu sendiri dapat berjalan lancar. WP: Sejauh ini, apa harapan Bapak untuk BPKP di masa depannya hingga usianya seperti sekarang? M: BPKP telah bersiap, berbenah dan memantap kan diri. Pada awal tahun telah dicanangkan New

12


..visi saya membawa BPKP dan APIP secara umum, ke dalam peran yang lebih strategis dan tentunya lebih bermanfaat pada negara dan bangsa ini. Pada posisi tersebut, BPKP menjadi pengawal pembangunan... Platform BPKP. Respon yang sangat diperlukan, yang berawal dari kesadaran dan komitmen untuk terus berbenah sebagai organisasi yang dinamis, mengikuti tuntutan dan perkembangan. New Paltform BPKP, merupakan komitmen kami, BPKP, untuk memperbaiki proses bisnis, pengelolaan sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan anggaran, dan struktur organisasi agar dapat berkinerja lebih baik. Dengan komitmen penuh, didukung dengan soliditas yang semakin menguat, solidaritas insan BPKP yang tidak terbantahkan, sinergisitas antar komponen, dan kebersamaan, BPKP siap mendukung pemerintahan baru. BPKP baru, yang siap memberikan kinerja yang terbaik bagi nusa dan bangsa. M: Terima kasih, semoga sukses untuk Warta Pengawasan, bukan saja sebagai medianya BPKP, namun sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi pengembangan APIP di seluruh Indonesian (han/mil)

Laporan Utama

Kebutuhan auditor intern yang andal saat ini semakin mengemuka. Bukan saatnya lagi auditor intern hanya difungsikan sebagai penjamin keakuratan atas transaksi yang dilakukan manajemen. Peran intern auditor yang sempit, yang hanya mendasarkan diri pada data kesesuaian data historis dengan ketentuan, nampaknya harus ditinggalkan.

T

ersembul harapan besar pada auditor intern saat ini, agar semakin maju dan berorientasi masa depan. Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai institusi yang mampu mendorong perbaikan dalam organisasi, den gan visi ke jauh depan untuk mendorong terw ujudnya instit usi publik berakuntabel, tidak hanya dalam pen yajian lap oran keuangan (financial/fiscal accountability), nam un akuntabilitas dalam perspektif lebih luas. Akuntabilitas yang juga mempunyai dimensi informasi atas dampak suatu program (impact accountabilty), target obyek yang diberikan la yanan (coverage accountability), efisiensi (efficiency accountability), pemberian layanan (service deli

very accountability), ketaatan hu kum (legal accountability). Dengan demikian, auditor intern harus mampu memberikan jaminan yang memadai bagi manajemen, bahwa suatu institusi dapat mem berikan manfaat/values bagi stakeholders nya. Suatu jaminan yang memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja suatu instusi, telah sesuai dengan tracknya untuk pencapaian tujuannya. Dalam konteks sektor publik, masyarakat menjadi the ultimate stakeholder, pemberi amanah yang seharusnya mendapatkan value dari kinerja institusi sektor publik. Bukan hanya memberikan jaminan akuntabilitas atas berapa jumlah sumber daya keuangan yang telah digunakan, namun menukik hingga dampak atas penggunaan sumber daya tersebut bagi masyarakat.

Berapa values to society yang ditimbulkan dari suatu program pembangunan. Tantangan itulah yang diha dapi auditor intern saat ini. Tant angan yang harus dijawab dengan kinerja yang berkualitas dari seluruh APIP. Di tengah masyarakat yang semakin maju, cerdas, dan kritis, sudah saatnya bagi APIP untuk bangkit dan bergerak menuju profesionalisme pengawasan intern yang semakin maju pula. Pengawasan intern yang mampu memberikan hasil pengawasan yang mendorong perbaikan akuntabilitas. Dalam perspektif yang lebih luas, bisa mendorong terwujudnya layanan publik yang berkualitas, proses manajemen pemerintahan yang lebih baik, dan pemberantasan korupsi yang efektif. Peran APIP


13

Laporan Utama Pengawasan yang dilakukan tentunya harus memiliki perspektif pengawasan, lebih tegasnya lagi, pada delivery hasil-hasil pembangunan. Pengawasan yang berorientasi pada outcome dan impact, tak hanya berkutat pada input dan perbaikan proses. tidak dapat hanya terkungkung pada pengawasan internal, namun harus mampu berperan dalam mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dalam perspektif penugasan assurance dan consulting sesuai kewenangannya. APIP Nasional Menjelang usia ke-31, BPKP sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, menjadikan momentum tersebut untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi sekaligus menjadi institusi yang amanah serta bermanfaat. Sebagaimana akronim namanya, orientasi pengawasan BPKP tentunya tidak hanya pada tataran mikro saja, yaitu pengawasan pada laporan

keuangan. Pengawasan yang dilakukan tentunya harus memiliki perspektif pengawasan yang lebih makro, lebih tegasnya lagi, pada delivery hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, pengawasan juga berorientasi pada outcome dan impact, tak hanya berkutat pada input dan perbaikan proses. Perubahan perspektif orientasi pengawasan inilah yang menjadi komitmen yang terus digaungkan oleh Kepala BPKP Mardiasmo dan seluruh jajaran pimpinan. Pengawasan intern yang mampu mend orong pemerintah untuk mewujudkan welfare state, suatu pencapaian cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Suatu peran yang menantang,

berat, namun bukan suatu yang mustahil. Suatu amanah mulia untuk mewujudkan APIP sebagai part of solution. Sebagai garda terdepan pendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dukungan stakeholders dan APIP lainnya, menjadi pemacu dan pemicu untuk berkinerja yang lebih baik lagi. Tiada lain yang diharapkan dari BPKP sebagai APIP Nasional, mampu menghadirkan rekomendasi yang strategis, efektif, dan tepat sasaran untuk mengurai problematika dan hambatan pembangunan nasional. Sungguh, tak lain dari semua itu adalah untuk mengawal cita-cita luhur bangsa yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan mak murn

Wakil Presiden RI, Boediono mengukuhkan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah di Kantor Wakil Presiden pada tanggal 19 Desember 2012

14


(han)

Laporan Utama

Atensi dan Apresiasi Mereka......

D

i usianya ke-31 tahun, peran BPKP terlihat semakin matang menunjukkan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah, baik pusat maupun daerah. Belum lagi dengan peran pengawasan lintas sektoral yang merupakan playing field BPKP, terbukti dari hasil pengawasan yang dapat membuka sumbatan bottlenecking yang selama ini seolah tak terjamah. Berikut Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke -31 kepada BPKP. Saya mengapresiasi prestasi dan kinerja pegawai BPKP pusat maupun di daerah-daerah. Semoga ke depan dapat ditingkatkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih jujur dan pro kerakyatan.

Wakil Ketua KPK - Busyro Muqoddas

Atas nama jajaran Polda Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-31 BPKP, semoga sukses dan memberikan kontribusi di bidang pengelolaan keuangan negara.

Irwasda Polda Sumsel - Kombes Pol. Sukisto

Selama ini kendala yang paling berat adalah penataan aset pusat di daerah, juga aset-aset pemerintah provinsi di daerah. “Masih banyak aset yang tercatat di pusat maupun provinsi tetapi biaya pemeliharaannya ada di daerah,” lanjutnya.

Gubernur Kalimantan Tengah - Teras Narang


15

Laporan Utama

Semoga ke depan BPKP tetap eksis dan jaya dan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Wakil Gubernur Sumsel - Ishak Mekki

Selama lima tahun menjabat Inspektur Kota Bengkulu, saya banyak berkoordinasi dengan BPKP terkait pengawasan. Bagi kami, BPKP selama ini merupakan mitra kerja yang baik. Selaku aparat pengawasan pemerintah daerah banyak sekali bertukar pikiran dengan BPKP dan BPKP selalu membimbing jika ada kesulitan. BPKP is the best!

Inspektur Kota Bengkulu - Ermina Nurbaiti

Kami sangat terbantu dengan adanya aparatur BPKP, karena BPKP sekaligus juga sebagai clearing house, jadi kalau misalnya ada berupa masalah keragu-raguan dalam masalah hukum, kita larinya ke BPKP”

Gubernur Kalimantan Timur - Awang Faroek

Sebagai Lembaga pemerintah non kementerian di bawah presiden, BPKP bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan. Harapan kami, BPKP bersama inspektorat betul-betul menjadi lembaga yang dapat melakukan pencegahan, sehingga kemungkinan penyimpangan-penyimpangan anggaran itu sudah terdeteksi sejak awal. Melalui tindakan preemtif, preventif, BPKP dapat berperan lebih dini mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Gubernur Jawa Barat - Ahmad Heryawan

16


Laporan Utama Selama ini BPKP telah menjadi mitra yang sangat baik untuk pemda baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot. Selain asistensi kepada pemerintah daerah, BPKP juga melaksanakan fungsifungsi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pembangunan daerah yang transparan. Dan yang lebih nyata bagi kami, adalah kesediaan BPKP untuk mengalokasikan tenaganya di Provinsi NTB bersama-sama teman-teman pemda membantu merumuskan APBD yang lebih pro kepada masyarakat. Selamat kepada BPKP dan sukses selalu..

Gubernur NTB - TGB Muhammad Zainul Majdi

Saya harap BPKP dapat menjadi sapu yang bersih untuk membersihkan KKN dan menjadi panutan, dalam organisasi. Meskipun demikian BPKP harus waspada dan selalu meningkatkan kapasitas serta kapabilitas. BPKP patut diberikan penghargaan karena kinerjanya sudah di atas rata-rata,. Faktanya, BPKP sudah tegas. BPKP ujung tombak, MenPAN gagangnya. Tak bisa tombak melesat tanpa gagangnya. Maka, BPKP dan MenPAN wajib bekerja sama agar bermanfaat bagi negeri ini

Menteri PAN dan RB - Azwar Abubakar DKI Jakarta memiliki APBD yang sangat besar. Kami ingin anggaran itu dapat dipakai tepat sasaran, tepat guna, dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Untuk itu, atas pendampingan yang diberikan oleh BPKP, kami mengucapkan terima kasih. Selain itu, kami tetap menginginkan agar proyek MRT dan monorel tetap berlanjut. Tapi, kami tidak mau hanya karena kalkulasi yang salah, nanti ada masalah di kemudian hari. Sekali lagi kami membutuhkan rekalkulasi dari BPKP, sehingga nantinya masyarakat tidak terlalu dibebani dengan karcis yang mahal.

Gubernur DKI Jakarta - Joko Widodo


17

Laporan Utama

Sinergitas, didukung dengan komitmen tinggi untuk mewujudkan sebuah bangsa yang maju, telah banyak dicontohkan dalam keberhasilan pembangunan di berbagai belahan dunia.

S

alah satu success storynya, Korea Selatan. Setelah tercabikcabik perang saudara, bangsa Korea di belahan selatan, membuktikan bahwa dengan sinergitas dan komitmen, selain kerja keras dari seluruh bangsa, mampu menjadi negara yang maju. Pada awal tahun 1960, pemerintah menetapkan pem bangunan sektor pendidikan yang disinergikan dengan bi dang ekonomi. Dimulai dari memberikan landasan penyediaan ten aga kerja yang disesuaikan dengan tahapan awal peletakan industri dasar, kemudian berlanjut pada tahapan-tahapan berikutnya menuju negara industrialis baru yang berpengaruh di kawasan Asia

18


bahkan di dunia saat ini. Dengan demikian, pemb a ngunan suatu negara dilaksanakan dengan sepenuh tenaga, terfokus pada langkah yang konkret menuju satu tujuan yang universal, kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Pembangunan yang dilaksanakaan secara bertahap, memberikan landasan yang kokoh dan arah yang jelas pada suatu tujuan mulia. Pola-pola sinergis tersebut dicontohkan oleh Singapura. Meskipun resources terbatas, khususnya sumberd aya alam, Pemerintah Singap ura mengemas dengan baik sektor layanan kesehatan, yang di-mixed dengan wisata belanja yang memang menjadi primadona negara Singa itu. Suatu

program yang saling mendukung, sehingga bundling antara layanan kesehatan dan wisata dapat dijadikan suatu nilai jual yang dapat mendatangkan devisa. Beberapa contoh di atas, memp erl ihatkan bagaimana pembangunan berjalan, sekaligus menjadi perhatian kita, bagaimana seb uah sinergitas terbentuk antara berbagai bidang untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil guna bagi suatu bangsa. Pembangunan yang tidak saja mempertimbangkan faktor input dan proses, namun yang jauh lebih penting, bagaimana menghubungkan antar output dari berbagai sektor untuk menghasilkan outcome yang benar-benar dirasakan manfaatnya

Laporan Utama bagi masyarakatnya. Perlu diketahui, Indonesia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Keragaman sumberdaya hayati, jumlah tenaga kerja yang melimpah, dan ragam budaya yang melatarbelakanginya. Tak kalah pentingnya, pemerintahan yang semakin stabil beberapa tahun belakangan, menunjukkan potensi bangsa yang luar biasa. Semua itu apabila bisa dikapitalisasi dengan baik, maka akan menjadi bekal berharga untuk melaksanakan pembangunan nasional. Siapapun presidennya, atau partai manapun yang berkuasa, atau komposisi kabinet yang menggerakkan dan memotori Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Indonesia, tentunya mempunyai pijakan yang sama bagi kemuliaan bersama, kejayaan Indonesia. Peran APIP yang Lebih Makro dan Stratejik Bila disandingkan antara peran APIP dan kematangan akuntabilitas organisasi, terlihat jelas suatu hubungan antara kebutuhan akuntabilitas suatu organisasi dengan APIP sebagai salah satu bagian dari manajemen. APIP diharapkan dinamis dan terus berkembang untuk meme nuhi perannya sebagai mitra stratejik manajemen. Bila merujuk pada ilustrasi pemb angunan integratif dan sinergis di atas, dengan Korea Selatan dan Singapura seba

..APIP harus n memberika i feeding bag an pengambil yang keputusan as sektor bersifat lint imensi dan multi d

gai contohnya, APIP pada saat ini tidak dapat berhenti melihat pada tataran mikro, yang lebih bersifat teknis dan pemenuhan pada ketaatan pada peraturan perundangan. APIP, khususnya BPKP harus memberikan feeding bagi pengambilan keputusan yang bersifat lintas sektor dan multi dimensi. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat pada keberhasilan proses pembangunan atau pencapaian output kegiatan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan dari sektor per sektor saja. Keterk aitan antar sektor dan kemudian membentuk rangkaian keberhasilan dengan tujuan akhir yang telah ditetapkan, menjadi suatu titik kritis yang harus diperhatikan. Hal demikianlah yang menjadi tantangan saat ini bagi pemerintah. Keberhasilan pada tataran output saja menjadi tidak berarti ketika dihad apkan pada kebutuhan riil masyarakat dalam tataran outcome. Dibutuhkan suatu upaya yang integral agar memberikan

dampak yang cukup signifikan ke dalam kehidupan riil masyarakat. Investasi sebagai trigger dari suatu kegiatan ekonomi yang meningkat karena adanya pabrik yang membuka lapangan kerja baru, memerlukan tenaga kerja baru yang siap diturunkan m e n gg e r a k k a n k e g i a t a n industri. Tenaga kerja baru tentunya harus dis iapkan dengan kompetensi dan kapabilitas yang memadai, sehingga mampu bersaing, dan kemudian infrastruktur jalan, dan seterusnya, merupakan rangkaian panjang trickle down effect perekonomian. Hingga pada suatu saat, menyentuh pada peningkatan outcome, perbaikan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sampai pada tataran inilah, APIP dengan peningkatan peran sesuai kapabilitasnya diperlukan bagi manajemen pemerintahan untuk mendukung pencapaian hasil pembangunan yang lebih baik. APIP dengan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki, mampu berperan sebagai bagian dari solusi manajemen. Penga walan pembangunan dengan demikian merupakan tantangan peran APIP pada tahap berikutnya, karena hasil-hasil pengawasan tidak boleh lagi menggunakan kacam ata kuda. Sekali lagi, pengawasan intern merupakan bagian integral dari suksesnya pembangunan itu sendiri! (han/mil)


19

Laporan utama

Komitmen Tingkatkan Peran Pengawasan Internal Hampir semua pihak sepakat, tahun 2014 ini disebut sebagai tahun politik. Setelah kita disuguhkan sebuah perhelatan besar, yaitu pemilihan legislatif yang menunjukkan hasil di luar dugaan banyak pihak, maka tak lama lagi menunggu event pemilihan presiden. Dapat dipastikan, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-nya selama dua periode berturut-turut akan berganti.

A

Kepala BPKP - Mardiasmo

pakah bandul ber gerak jauh dari gaya kepemimpinan SBY, tergantung presiden terpilih nantinya. Kenyataan politik tersebut menuntut kesi gapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk me ngawal dan memastikan arah pembangunan agar berjalan on the track. Momentum tersebut yang coba diambil oleh Badan Pe ngawasan Keuangan dan Pem bangunan (BPKP) dengan me ngadakan Seminar Nasional yang dibungkus dengan tema tema Good Governance for Good Performance (19/5). Seminar yang menghadirkan pucuk pim pinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) itu mengundang

20


Walikota Surabaya Tri Rismaharini, pe n g am a t e k o n o m i CORE Indonesia Hendri Saparini, p ak a r k o m u n i k a s i politik Tjipta Lesmana, dan Direktur Pemberitaan Metro TV, Suryopratomo. Usai membuka seminar, Kepala BPKP Mardiasmo me ngin gatkan semua pihak yang hadir bahwa dinamika masyarakat yang demikian kencang menuntut peran APIP yang lebih profesional. “Peran BPKP diharapkan tidak hanya bersifat mikro dan sektoral, dan cenderung pasif, melainkan harus mengedepankan pendekatan makro dan lintas sektoral da lam mengawal pembangunan nasional,” ungkap Mardiasmo. Menurut Ketua Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional itu, peran strategis pe ngawasan harus ditingkatkan, baik di level pusat maupun daerah. APIP, termasuk BPKP yang ber

tanggung jawab langsung kepada Presiden, seharusnya mampu mem berikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pembangunan nasional tersebut. Fokus Menilik kesuksesan Tri Rismaharini memimpin Pemkot Surabaya, pantas kiranya walikota pertama di Indonesia versi pemilihan langsung ini diberi apresiasi tinggi. Fokus dengan e-government, Risma membuktikan bahwa teknologi informasi bisa menekan anggaran sekaligus efektif merealisasikan target. “Dengan TI ini, kota Surabaya bisa merampingkan 31 UPTD menjadi hanya 5 UPTD. Artinya kami telah mampu memo tong panjangnya jalur birokrasi,” ungkap Risma. Dengan TI pula, Pemkot Surabaya bisa menjaring aspirasi masyarakat yang dikelola melalui e-musrenbang. Dalam seminar ini diundang sebagai peserta para Sekjen/ Sestama/Sekretaris pada

Laporan utama

dari kiri ke kanan: Direktur Pemberitaan Metro TV - Suryopratomo, Pengamat Ekonomi CORE Indonesia - Hendri Saparini, Pakar Komunikasi Politik - Tjipta Lesmana, Walikota Surabaya - Tri Rismaharini, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam - Binsar H. Simanjuntak

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi seluruh Indo nesia. Dalam acara yang disetting konsep diskusi panel tersebut, dimoderatori oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam, Binsar H. Simanjuntak. Kesalahan strategi ekonomi Pengamat ekonomi Hendri Saparini menyoroti pembangunan makro ekonomi yang dinilainya salah arah. “Strategi ekonomi Indonesia tidak terarah, bahkan cenderung tanpa strategi. Dam paknya jelas, target-target eko nomi makro dalam RPJMN 2009-2014 tidak tercapai,” ujar wanita yang termasuk deretan 100 Wanita Berpengaruh di Indonesia ini. Ia menilai BPKP perlu turut campur tangan dalam pengambilan kebijakan ini, bukan hanya me ngontrol pelaksanaan anggaran. Menurut ekonom CORE Indonesia itu, harus ada jawaban dari paradigmatik mengapa be

saran makro tidak tercapai. “Mengapa tingkat kemiskinan dan pengangguran tidak juga turun? Mengapa defisit semakin melebar?” tanya Hendri. Hematnya, apabila target tidak tercapai sementara anggaran semakin besar, itu ada lah tanda tanya besar. Oleh ka rena itu beliau sangat setuju jika pembangunan nasional harus dikawal. “Masalahnya sejak kapan dikawal? Kita harus tahu apakah visi misi pemerintah searah dengan amanah konstitusi, apakah sejalan dengan kebijakan dan program yang pro pemenuhan kebutuhan mendasar,” tutup Hendri. Dukungan publik Selanjutnya, pakar komunikasi publik Tjipta Lesmana mendukung perlunya dukungan publik atas pengawasan yang dilakukan APIP. “Dalam menghimpun dukungan publik, APIP harus membangun komunikasi yang baik. Khususnya BPKP sebagai auditor presiden

yang hanya melaporkan kinerjanya kepada presiden, saya lihat ada kendala struktural. BPKP harus lebih terbuka kepada publik serta menjalin kerjasama yang lebih kuat kepada media,” uajrnya. Dalam panggung yang sama, Suryopratomo mengungkapkan keprihatinannya atas permasalahan bangsa, terutama kasus korupsi yang semakin marak. “Peran pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus ditingkatkan,” ucap wartawan senior yang akrab dipangil Tommy ini. Menurutnya, pers memegang peran penting sebagai alat kontrol sekaligus “communicator of hope”. Sebagai langkah awal untuk menciptakan sistem pengelolaan Keu angan Negara yang baik, Tommy mem berikan masukan agar dibuatkan semacam piloting sebagai acuan untuk memotivasi daerah yang lainn (Pung/Yus/Arif)


21

Nasional

Mengingat tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk kesejahteraan rakyat, mencapai triple bottom lines bagi instansi pemerintah adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu salah satu tantangan APIP ke depan, mampu melaksanakan penjaminan yang terintegrasi (Integrated Assurance).

22


D

emikian tema yang diusung Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dalam Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2014, pertengahan April lalu, di Mataram. Seminar yang diikuti kurang lebih 500 peserta ini dibuka oleh Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi. Kata ”Penjaminan (assurance)” tidak bisa dipisahkan dengan auditor internal pemerintah atau yang dikenal dengan Aparat Pengaw asan Intern Pemerintah (APIP). Ini dapat dilihat pada PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Di pasal 11 disebutkan salah satu peran APIP adalah ”memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities).” Istilah Triple Bottom Lines dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Lines of Twentieth Century Business”. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”. Selain me ngej ar profit, perusahaan juga harus memerhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Namun, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Untuk men capai 3P, perlu dukungan dari

Nasional ...Impelementasi Internal Control yang efektif: Manajemen yang berkomitmentinggi dalam lingkungan yang kondusif, dilaksanakan oleh Human Capital organisasi dan dengan pendekatan yang tepat...

Chairman of IIA Global Advocacy Committee, Gerald Cox.

m as y ar a k a t m a u p u n d u n i a bisnis. Setiap perubahan dalam ’people’ dan ’planet’ akan mem berikan konsekuensi, baik pada pemerintah dan dunia bisnis. Dengan meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta menurunnya daya tahan bumi akibat kerusakan lingkungan, maka kepentingan stakeholders juga berubah. Bagaimana peran pemerintah dalam mencapai 3P? Menurut Deputi II Pemantauan Prioritas Nasional dan Hubungan Kelem bagaan dari Unit Kerja Kepre sidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Mohammad Hanief Arie Setianto, pemerintah perlu mewujudkan hubungan yang harmonis dengan dunia bisnis dan masyarakat. Dengan demikian lingkungan dapat menjadi ’rumah

bersama’ yang harus dipelihara. Sebagai contoh, pengelolaan kehutanan. Untuk menghindari deforestisasi hutan, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang terkait dengan perdagangan maupun pemanfaatan hutan itu sendiri. Produk kayu yang diperdagangkan adalah kayu yang bahan bakunya diperoleh dari sumber yang asal-usulnya memenuhi aspek legalitas. Sementara itu, pemerintah daerah sebagai penguasa dimana sumber daya alam itu berada juga berperan penting dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk turut memelihara lingkungan maupun untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Ja ngan sampai daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun penduduk dan lingkungan sekitar nya tidak sejahtera. Seminar yang berlangsung dua hari (16-17 April 2014) ini menggambarkan perkembangan internal audit, baik dari segi pelaporan (Integrated Reporting), pengendalian internal (COSO 2013), trennya ke depan, dan reformasi sistem audit internal di Indonesia. Menarik paparan yang disampaikan Chairman of IIA Global Advocacy Committee, Gerald D. Cox. Dia memaparkan

tantangan dan peluang audit internal tahun 2014. Cox yang juga CEO Souh West Audit Partnership Ltd. (Inggris), me nyampaikan hasil survei The Pulse of the Profession Survey di tataran global maupun Asia Pasifik. Hasil survei menunjukkan kedudukan auditor internal tetap kuat, baik dilihat dari jumlah tenaga maupun anggarannya. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah semakin beragamnya keahlian (skill) yang dibutuhkan. Ada empat belas keahlian yang dibutuhkan auditor internal, dimana tiga yang utama adalah kemampuan berpikir kritis analitis, berkomunikasi, dan risk management assurance. Sementara itu keahlian dalam bidang akuntansi, finance, fraud auditing serta forensik, dan investigasi berada di urutan ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-13. Sebagai konsekuensinya, fokus peren canaan audit juga mengalami perubahan di faktor operasional (23%), kepatuhan pada peraturan (14%), faktor finansial (12%), dan manajemen risiko (11%). Oleh karena itu ke depan, Cox mengingatkan auditor inter nal senantiasa meningkatkan kapabilitasnya agar mampu meng hasilkan solusi yang inovatif dan strategis.


23

Nasional Implementasi COSO 2013: Tantangan dan Strategi Ketatnya persaingan dan meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas dan kompetensi individu, kemajuan teknologi informasi, masalah fraud dan ko rupsi, menggambarkan betapa kompleksnya perubahan yang terjadi. Hal ini merupakan tan tangan yang perlu diantisipasi oleh organisasi, termasuk internal audit. Terjadinya perubahan kerangka terpadu pengendalian internal (internal cotrol integrated framework) COSO 1992 menjadi COSO 2013 adalah salah satu jawaban mengantisipasi peru bahan. Ada kesamaan antara COSO 2013 dengan COSO 1992, dimana definisi Internal Control tetap sama, begitu pula lima komponen pengendalian serta tiga kategori tujuannya, operating objectives, reporting objectives, dan compliance objectives. Yang membedakannya adalah tujuh belas prinsip yang mendukung lima komponen pengendalian. Prinsip inilah yang menjadi tan

tangan bagi organisasi untuk mem”bumi”kannya. Sehingga dalam inplementasinya, menurut Jacobus Sindu Adisuwono (CAE PT Bank BCA) perlu fokus pada esensi pengendalian internal bukan pada terpenuhinya prosedur formal semata. Sebagai pembicara pertama, Deputi Bidang Usaha Jasa Kemen terian BUMN Gatot Trihargo, secara umum memaparkan pe ngendalian internal di lingkungan Kementerian BUMN. Pada 25 September 2013, Menteri BUMN Dahlan Iskan meluncurkan roadmap BUMN Bersih. Sebelum nya sudah ada program GCG, namun ini dirasakan tidak cukup karena masih ada persoalan grati fikasi dan korupsi. Oleh karena itu perlu ditambah dengan Fraud Control Plan. Program anti ko rupsi ini memerlukan komitmen dari seluruh manajemen BUMN. Sesi diskusi yang membahas COSO 2013 cukup menarik. Dalam sesi ini dibahas bagaimana kiat menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Agar pengendalian

internal dapat berjalan efektif maka setiap komponen dan prinsip disiapkan, diimplementasikan, dil aks anakan terus-menerus (present and functioning) secara bersamaan (integrating). Kepala BPKP Mardiasmo menambahkan disamping present and functioning, perlu optimizing internal audit function. Ada beberapa kegiatan yang dapat dioptimalisasi, seperti audit dan supervisi yang dapat meminimalisasi timbulnya fraud (fraud detection). Kaitannya dengan local con tent (keindonesiaan), Jacobus mengingatkan untuk meluruskan persepsi bahwa pengendalian internal tidak identik dengan akti vitas pengendalian. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan pentingnya lingkungan pengendalian sebagai sebuah dasar dalam sistem pengen dalian internal. Untuk menerapkan COSO 2013 sudah barang tentu akan menghadapi berbagai tan tangan. Tantangan dari dalam organisasi, misalnya resistensi pihak internal terhadap perubahan. Strategi mengatasi masalah

dari kiri ke kanan: CAE PT Bank BCA - Jacobus Sindu Adisuwono, Chairman of IIA Global Advocacy Committee - Gerald Cox, Audit Division Head PT Astra International Tbk - Suryaningrum, Kepala BPKP - Mardiasmo, Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN - Gatot Trihargo, dan Direktur Akademis YPIA - Hari Setianto

24


Nasional

dari kiri ke kanan: Sekretaris Utama Bappenas - Slamet Soedarsono, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam - Binsar H. Simanjuntak, Mantan Kepala BPKP Periode Soedarjono

ini, menurut Mardiasmo dapat dilakukan dengan peningkatan awareness, penguatan auditor internal, serta pengenaan sanksi dan audit investigasi. Reformasi Sistem Audit Internal Pemerintah Masih buruknya pelayanan publik, akuntabilitas yang rendah, tata kelola pemerintahan yang tidak profesional, serta maraknya KKN, adalah salah satu indikator belum optimalnya kinerja APIP. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat kualitas APIP yang masih rendah. Dalam makalahnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam Binsar H. Simanjuntak, menunjukkan tingkat kapabilitas APIP melalui pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM). Melalui pendekatan IACM, dapat diketahui bahwa kapabilitas APIP secara nasional sampai akhir 2013 sebagian besar atau 91,41% masih berada pada level 1 (Initial). Pada tahap ini, APIP belum dapat memberikan jaminan atas kesesuaian proses tata kelola dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu sebanyak 33 APIP (5,33%) pada

level 2 (Infrastructure). Di level 2, APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan dan mamp u mendeteksi terjadinya korupsi. Sedangkan pada level 3 (Integrated), di mana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern hanya satu APIP (0,25%). Melihat pemetaan di atas, mendesak dilakukannya reformasi sistem audit internal pemerintah agar kapabilitas APIP bisa dinaik kan paling tidak hingga level 3. Menurut Slamet Soedarsono, Inspektur Utama Bappenas, pada prinsipnya reformasi audit internal mencakup penyempurnaan proses bisnis dan penguatan kelemb agaan. Secara gradasi, reformasi bisa dilakukan pada tiga lingkungan; internal APIP sendiri, misal membuat peta dan kebutuhan kompetensi SDM APIP; lingkungan organisasi K/L atau Pemda, melalui penyusunan regulasi internal seperti audit charter, kode etik pegawai, pedoman, dan SOP; terakhir, di

lingkungan pemerintahan atau negara. Untuk itu, dibutuhkan RUU Sistem Pengawasan Intern agar pengawasan internal peme rintah mempunyai landasan hukum yang kuat. L a s t b u t n o t l e a s t, D a t o Akhbar Haji Satar dari President of Transparency International Malaysia menekankan pentingnya integritas. ”Integritas membu tuhkan prinsip moral yang kuat dan kejujuran. Untuk menegakkan integritas dibutuhkan kekuatan yang luar biasa,” ujar Dato Akhbar. Sayangnya, hal ini berbanding terbalik dengan hasil survei Global Integrity Crisis yang menunjukkan data bahwa 38% anak muda akan melakukan segala cara untuk men ingkatkan karir mereka. Tak berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Transparency Intern ational pada November 2013, menunjukkan fakta mence ngangkan: 40% pemuda di Asia Pasifik akan melakukan penyuapan (bribes) jika mereka diberi kesempatan. Untuk menekan perilaku tak etis itu, dapat dimulai dari pencantuman persyaratan rekrutmen hingga pelatihan dan penyusunan kebi jakan dan prosedur yang berkaitan dengan etika. Namun yang terpenting adalah komitmen dari pimpinan organisasi. Menurutnya, di dunia dimana budaya hedo nisme dan materi menjadi ukuran keberhasilan, dibutuhkan kemampuan ekstra, kesabaran, dan ketabahan untuk berintegritasn (Sari, Bowo, Harry,Ita)


25

Nasional

D

dari kiri ke kanan: Kepala BPKP - Mardiasmo, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi - Busyro Muqoddas, Gubernur Nusa Tenggara Barat - TGB Muhammad Zainul Majdi

emikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK) Busyro Muqoddas saat memb erikan keynote speech-nya di acara Sosia lisasi Kajian Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan APBD yang Mem prioritaskan Kepentingan Publik yang diselenggarakan di Ruang Graha Bakti Praja kantor Gubernur NTB, Mataram (13/05). Sebelumnya, saat membuka acara secara resmi, Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB Muhammad Zainul Majdi mengakui bahwa pen yus unan APBD belum se penuhnya menyentuh aspek yang dibutuhkan sehingga pantas disebut sebagai anggaran yang pro rakyat. “Untuk itu, kami mohon arahan KPK maupun BPKP agar bisa merumuskan anggaran yang benar-

26


benar memihak kepada kepentingan publik,” ujar gubernur yang baru saja membawa daerahnya meraih Anugrah Pangr ipta Nusantara Utama dalam Musrenbangnas yang digelar di penghujung April 2014 lalu. Menurut Busyro dihadapan peja bat instansi vertikal dan Pemprov NTB, unsur DPRD, LSM, dan pimpinan SKPD dari kabupaten/ kota di Provinsi NTB, krisis kepe mimpinan yang terjadi saat ini turut menyuburkan praktik korupsi dan memiliki andil memperburuk kondisi perekonomian negara. Menurut Komisioner KPK itu yang hadir bersama dengan Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto, selain disebabkan oleh niat jahat yang didesain sedemikian rupa, korupsi juga disebabkan hilangnya nilai-nilai luhur dalam diri masya

rakat Indonesia: relijiusitas, inte gritas, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan. “Parahnya lagi, kini ada upaya sistemik membubarkan KPK, disamping melemahkan peran aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung dan Polri,” keluh Busyro. Selain Busyro, tampil juga sebagai keynote speaker Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo. Dalam paparannya, Mardiasmo mengakui bahwa terkait APBD yang pro rakyat, konsentrasi kebanyakan orang selama ini banyak tertuju pada aspek belanja. “Padahal, dari sisi penerimaan maupun potensi penerimaan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah Mardiasmo.

nasional Sebagaimana diketahui, impli kasi dari otonomi daerah, dana yang dikelola oleh daerah, baik bers umber dari PAD maupun transfer dari pusat sangat besar. “Perm asalahannya, siapa yang akan mengawal dana tersebut sehingga bisa dijamin tidak ter jadi penyelewengan?” tanya Mardiasmo. Sehubungan dengan banyaknya pemda yang berlombalomba meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, menurut Ketua Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional itu, hal itu sahsah saja, sepanjang diikuti dengan komitmen pemimpinnya untuk menciptakan pemerintahan yang pro rakyat dan bersih dari korupsi. Mardiasmo juga mengingatkan agar pelaksana kegiatan di daerah lebih berhati-hati dengan pengadaan barang dan jasa. “Pengadaan yang sifatnya sensitif dan jumlahnya lebih dari Rp100 miliar disarankan untuk dilaksanakan Probity Audit dari BPKP,” ujar Mardiasmo. Diskusi panel Usai kuliah umum kedua pe jabat tersebut, digelar diskusi panel

yang dipandu Juru Bicara KPK Johan Budi SP. Tampil dalam satu panggung, pakar ekonomi kerakyatan Sri Edi Swasono dan peneliti dari Universitas Mataram Prayitno Basuki membahas eko nomi kerakyatan dari perspektif tataran akademis. Menurut Sri Edi, ekonomi rakyat bukanlah omong kosong, karena istilah itu telah muncul sejak tahun 1931 yang dipelopori oleh Muhammad Hatta. “Disebut anggaran yang prorakyat apabila terbukti mampu meningkatkan kualitas ekonomi rakyat. Idealnya, ekonomi pro rakyat itu tak hanya mampu mem produksi kebutuhan rakyat, tetapi rakyat itu sendiri yang menjadi produsennya,” ujar penasihat Menteri PPN/Kepala Bappenas itu. Saat yang sama, Prayitno men definisikan anggaran yang pro rakyat. “Salah satunya, prosesnya bersifat partisipatif dan bottom up, transparan, serta akuntabel. Terpenting, ada penekanan pada program afirmatif bagi kelompok marjinal, dan men yelesaikan permasalahan mend asar yang dibutuhkan masyar akat,” cetus

Prayitno. Ia juga mengkritisi pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan di daerah. Menurutnya, usulan masyar akat hasil Musrenbang tidak didasarkan dengan datadata yang akurat, sehingga sulit untuk diimplementasikan. Selain itu, forum tersebut juga belum mampu menyaring program dan kegiatan sehingga terlalu banyak mengakomodir usulan masya rakat. “Fakta lainnya, intervensi pihak legislatif sangat besar untuk memaksakan program partainya agar masuk dalam anggaran pemda,” ujar peneliti senior itu lagi. Sayangnya, acara yang demikian strategis itu tak dihadiri oleh satupun bupati atau walikota di Provinsi NTB. Kehadiran para kepala daerah tersebut hanya diwakilkan kepada Kepala SKPD-nya masing-masing. Gubernur Zainul Majdi maupun Busyro Muqoddas sama-sama me nyayangkan hal tersebut. “Bila ada undangan seperti ini dan kepala daerah tersebut kembali tidak hadir, patut dipertanyakan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi,” tutup Busyron (mil/santy/edi)

dari kiri ke kanan: Peneliti dari Universitas Mataram - Prayitno Basuki, Pakar Ekonomi Kerakyatan - Sri Edi Swasono, Juru Bicara KPK - Johan Budi SP


27

Nasional

U

dari kiri ke kanan: Deputi V UKP4 Bidang Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran - Tjokorda Nirarta Samadhi, Ketua Komisi Informasi Pusat RI - Abdulhamid Dipopramono, anggota DPR-RI dari dapil Kalsel I - Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Staf Ahli BPK - RI Novy GA Palenkahu, Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel - Suhardjo

ntuk kesekian kalinya, The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) dan lembaga donor USAID kembali menggelar hajatan yang mempertemukan lembaga negara dan praktisi media. Selama dua hari (19-20 Mei 2014), acara yang dilaksanakan di Hotel Mercure Banjarmasin tersebut berusaha menjembatani dua kepentingan: lembaga negara dan media. Hari pertama workshop yang bertajuk “Akuntabilitas Audit Menuju Kesejahteraan Rakyat” menghadirkan narasumber Ke tua Komisi Informasi Pusat RI Abdulh amid Dipopramono, Staf Ahli BPK-RI Novy GA Palenkahu, Anggota DPR-RI dari dapil Kalsel I Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Deputi V UKP4 Bidang Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Tjokorda Nirarta Samadhi dan Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel Suhardjo. JPIP memiliki alasan khusus memilih tema tersebut. “Audit ternyata bermanfaat besar pada rakyat. Lebih penting lagi, audit membawa optimisme,” ujar Direktur Eksekutif JPIP Rohman Budijanto usai membuka acara.

28


Menurut Rohman, kini sedang ma rak setiap pejabat mengisi formulir yang kemudian diaudit oleh BPK. Dimoderatori Harya dari JPIP, Habib sebagai performer pertama menjelaskan seputar fungsi utama DPR: legislasi, anggaran dan pengawasan. “Fungsi DPR dalam mendorong akuntabilitas ada pada fungsi kontrol. Untuk itu, kami memiliki alat kelengkapan DPR yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Lem baga inilah yang mendorong optimalisasi akuntabilitas,” lanjut nya. Habib yang dipastikan terpilih sebagai anggota DRR untuk ketiga kalinya itu khusus menyoroti sistem UU anggaran di Indonesia yang belum mempertimbangkan potensi daerah secara maksimal. Masih satu panggung, Novy me nguraikan ruang lingkup tugas BPK yang mencakup keuangan Negara, “Jika diluar keuangan negara itu bukan merupakan ranah BPK,” tegasnya. Selain itu, auditor lulusan George Washington University ini juga memaparkan opini LKPD 2008-2012 pada masing-masing instansi, baik kementerian/lembaga maupun pemda. Terlihat bahwa tak satupun pemda di Provinsi Kalsel yang mendapat opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK. Dari sisi yang lain, Tjokorda menilai bahwa audit harus dilihat dari konteks transparansi, kepe dulian dan partisipasi. Contohnya mengenai penyerapan anggaran. “Selama ini UKP4 mengawasi penyerapan anggaran. Penting, karena penyerapan anggaran dan belanja pemerintah yang baik menjadi generator kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Dalam workshop yang dihadiri kalangan pemda, jurn alis, akademisi, LSM, dan mahasiswa ini, Tjokorda juga menambahkan jika akuntabilitas audit tak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh pengawasan lainnya seperti reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan penga wasan lainnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada kesempatan itu Ketua KIP Abdulhamid menyosialisasikan Open Government Partnership (OGP). “Open government bisa terwujud paling tidak karena dua hal: transparansi dan partisipasi. Atau kolaborasi keduanya,” ujar Abdulhamid. Untuk diketahui, Indonesia akhir tahun lalu di daulat menjadi chairman OGP menggantikan Inggris yang telah

nasional habis masa waktunya. Sebagai catatan, OGP lahir dari inisiatif multilateral, yang tujuannya adalah untuk mengamankan komitmen negara-negara sedunia untuk memp romosikan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, melawan korupsi dan meningkatkan penggunaan teknologi baru. Sasaran akhirnya tak lain untuk membuat pemerintah lebih terbuka, efektif dan terjaga akuntabilitasnya. Hamid mengingatkan, tidak semua informasi di badan publik bisa terbuka untuk umum. “Infor masi pribadi, negara dan bisnis merupakan informasi yang dikecua likan sehingga bersifat rahasia, ketat dan terbatas,” ujarnya. Mewakili Gubernur Kalsel, Suhardjo me ngakui bahwa permasalahan yang sering terjadi di daerahnya selama ini adalah rotasi SDM dan duplikasi aturan. Secara tak langsung, itu pula yang membuat tak satupun pemda di Kalsel yang memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Suhardjo menyebut gubernur punya lembaga pengawas pemerintahan, yaitu Inspektorat. “Lembaga inilah yang didorong untuk bekerja lebih keras lagi. Fungsinya bukan sekedar mengawasi, tetapi juga memberikan early warning untuk program yang ‘bermasalah’. Inspektorat juga kami andalkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan,” lanjutnya. Penguatan Pola Komunikasi Keesokan harinya (20/05) acara berlanjut dengan materi Training Open Partnership Dialogue. Inti nya, kegiatan tersebut bermaksud

menjembatani lembaga negara dan pihak media agar ‘bermain’ pada frekuensi yang sama. Tampak hadir utusan Humas dari masing-masing institusi, seperti Karo Hukum dan Humas BPKP Triyono Haryanto, Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB Herman Suryatman, dan Staf Kepala UKP4 Bagian Hubungan Media Agus Susanto dengan moderator Direktur Radar Banjar masin Suriansyah Achmad. Tampil pertama, Agus mendo rong peran aktif masyarakat untuk menggunakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) produk gabungan UKP4 dan Ombudsman RI. “Melalui LAPOR yang berbasis media sosial , UKP4 mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan,” ujarnya. Dia juga mengingatkan, informasi yang dimiliki UKP4 secara umum bersifat tertutup. “Bisa disampaikan apabila presiden mengijinkannya untuk dibuka,” tegas Agus. Masih di panggung yang sama, Triyono Haryanto secara ringkas menjelaskan pergeseran domain BPKP yang kini konsen trasinya lebih kepada jasa la

yanan penjaminan kualitas dan kons ultansi. Mengulangi per nyataannya, Triyono menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigatif dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang sering menjadi buruan media massa, merupakan informasi yang dikecualikan, selain Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan informasi pribadi. Tak lupa pejabat Kejaksaan Agung yang diperbantukan di BPKP ini memberi saran agar komunikasi berjalan efektif. “Buatlah pem beritaan yang seimbang, jangan memaksakan kehendak dan taati kode etik masing-masing baik pers maupun birokrat. Selain itu untuk birokrat, terbukalah untuk memberikan informasi berita, namun sesuai dengan ketentuan.” Diakui, beberapa Kementerian/ Lembaga dan Pemda terlihat grogi bahkan alergi untuk berkomunikasi dengan jurnalis dan media. Padahal khalayak berhak tahu kinerja institusi tersebut dalam memenuhi ekspektasi publik, yaitu terlayani hak-haknya dengan baik. Semoga momen JPIP ini dapat merekatkan hubungan kedua belah pihakn (dony/tine)

Karo Hukum dan Humas BPKP - Triyono Haryanto, menjelaskan pergeseran domain BPKP saat paparan di Bandung


29

Nasional

kiri ke kanan: Kepala BPKP - Mardiasmo, Jaksa Agung - Basrief Arief, Ketua KPK - Abraham Samad, Wakapolri - Badrodin Haiti, Deputi Bidang Hukum UKP4 - Yunus Husein, Juru Bicara KPK Johan Budi SP

Diakui, saat ini tindak pidana korupsi semakin meningkat ‘kualitas’ maupun jumlahnya yang semakin masif dan menggurita. Korupsi bukan lagi monopoli birokrat pusat, tetapi kini pemimpin daerah pun seperti ‘tak mau ketinggalan’ ikut merampok uang negara.

M

enariknya, mo dusnya saat ini adalah dengan memanfaatkan pos belanja dalam APBN atau APBD. Sebut saja kasus dana bantuan sosial (bansos), hibah, maupun belanja modal kini semak in digemari sebagai ‘bancakan’ koruptor. Saat yang sama, kemampuan penyidik mengungkap kasus yang kental dengan teknis keuangan tersebut bisa dibilang masih belum mum puni. Berangkat dari kenyataan ter sebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggagas acara “Pelatihan Bersama Peningkatan

30


Kapasitas Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan Auditor dalam Penanganan Tindak Pidana Ko rupsi.” Untuk kesepuluh kalinya, acara yang merupakan bagian pro gram koordinasi supervisi di bidang penindakan tersebut, dilaksanakan di Hotel Swiss-Bel Inn, Kupang. Acara yang berlangsung lima hari (5-9 Mei 2014) itu dibuka oleh Ketua KPK Abraham Samad dan disaksikan Jaksa Agung Basrief Arief, Wakapolri Badrodin Haiti, Kepala BPKP Mardiasmo, dan Deputi Bidang Hukum UKP4, Yunus Husein. Ditargetkan, tahun ini sebanyak 800 apgakum dise luruh Indonesia mengikuti pelatihan

ini.

Abraham Samad mengharap kan, ego sektoral yang dapat menghambat penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tipikor diharapkan dapat terkikis melalui pelatihan bersama ini. “Melalui komunikasi, tukar me nukar informasi, dan saling berbagi pengalaman antar peserta pelatihan diharapkan berbagai kendala teknis yang dialami apgakum dan auditor di lapangan dapat teratasi” ujar Samad. Menurut mantan penggiat LSM di Makassar itu, ada tiga poin penting yang bisa diambil dari acara ini: koordinsi dalam penanganan kasus; peluang joint investigation antara KPK, kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani sebuah perkara; dan melakukan dokumen dan sharing informasi dalam me nangani kasus Pelatihan bersama yang dibuka

nasional secara resmi oleh Ketua KPK ter sebut dihadiri oleh Jaksa Agung Basrief Arief, Wakapolri Badrodin Haiti, Kepala BPKP Mardiasmo, Deputi Bidang Hukum UKP4, Yunus Husein. Pelatihan ini diikuti peserta sebanyak 125 orang yang berasal dari Aparat Penegak Hukum (Apgakum) jajaran Kejati maupun Kapolda Provinsi NTT, serta auditor BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi NTT. Turut hadir Kapolda, Kajati, Kepala Perwakilan BPK dan BPKP Provinsi NTT. Peran APH dan lembaga Terkait dalam Tipikor Jaksa Agung Basrief Arief memandang penting sinergitas dan kerja sama yang profesional antara lembaga penegak hukum yang melibatkan instansi terkait lainnya seperti PPATK, BPK maupun BPKP. “Kegiatan ini kiranya dapat menghasilkan kerja sama yang lebih padu, sehingga tugas pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan hasilnya pun menjadi optimal,” ujar Basrief. Senada dengan Jaksa Agung, Wakap olri Badrodin Haiti me

ngin gatk an kembali jajarannya mengenai pengungkapan beberapa kasus prioritas peningkatan pe ngungk apan dan penuntasan kasus korupsi, yang berkoordinasi KPK, kejaksaan, dan stakeholder lainnya seperti BPK, BPKP, dan PPATK. Terkait acara pelatihan bersama yang melibatkan sekitar 125 penyidik dan auditor ini, Haiti berharap banyak dapat mening katkan kapasitas pen yidiknya. “Peningkatan kapasitas ini akan membentuk profesionalitas dari sisi knowledge dan skill serta integritas dari sisi attitude,” urai Haiti lebih lanjut. Masih dalam acara yang sama, Kepala BPKP Mardiasmo yang didampingi oleh Kepala Per wakilan BPKP NTT Sueb Cahyadi mengingatkan bahwa saat ini ko rupsi sudah bisa dikategorikan sebagai extraordinary crime yang untuk memberantasnya, dibu tuhkan sinergitas apgakum dan auditor. “Sebagai supporting apgakum, BPKP berperan aktif dalam upaya preventif maupun represif tipikor,” jelas Mardiasmo. Sesuai amanat APIP Charter,

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi - Eddy Mulyadi Soepardi dan Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Ivan Yustiavandana

tugas BPKP sebagai early warning system dan mendeteksi fraud. Contohnya, Presiden SBY pernah menginstruksikan BPKP bersama Kemendagri dan Kemenkeu untuk berkoordinasi dengan KPK untuk membahas dana hibah dan bansos yang rawan untuk dikorupsi. “De ngan peningkatan kompetensi SDM, baik apgakum dan auditor, saya yakin persepsi yang sama akan untuk mendukung upaya penegakan hukum, pemberantasan KKN, dan penyelematan keuangan negara,” ujar Mardiasmo. Peningkatan Peran dan Kapasitas Hari kedua pelatihan meng hadirkan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Eddy Mulyadi Soepardi dan Direktur Peme riksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Membawakan materi berjudul “Peran Forensic Audit Dalam Men dukung Pengungkapan Tipikor”, Eddy mengingatkan bahwa kasus tipikor biasanya dimulai dari perenc anaan anggaran. Untuk lebih kongkritnya, Kasubdit Nasrul Wathon membeberkan studi kasus penghitungan kerugian keuangan Negara. Diharapkan, usai pelatihan bersama ini, aparat penegak hukum dan auditor berada pada ‘frekuensi’ yang sama dalam memandang suatu kasus tipikor. Hasilnya, penuntasan kasus lebih efisien, efektif dan tidak memakan waktu yang berlarutlarutn (dony/isna/yus/n.s)


31

Tokoh

Ketulusan hati dan kegigihan Ir. Tri Rismaharini, MT melayani warga kota Surabaya membuahkan perubahan yang mengundang pujian berbagai kalangan.

M

emasuki tahun keempat masa kepimpinannya, tidak terhitung penghargaan yang diraih kota Surabaya yang pada 31 Mei 2014 genap berusia 721 tahun. Peng hargaan internasional terakhir yang didapat Kota Surabaya adalah Socrates Award 2014 untuk kategori Innovative City of The Future. Dua penghargaan terkait Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB, yaitu penerapan Government Resources Management System (GRMS) dan Surabaya Single Window (SSW) merupakan penghargaan nasional teranyar. Belum lagi penghargaan yang khusus ditujukan pada wanita kelahiran Surabaya yang melejit

32


namanya berkat beragam kebijakan yang memajukan Kota Pahlawan ini. Beragam kemajuan dan keber hasilan diperoleh Kota Surabaya berkat ragam kebijakan tata kelola administrasi pemerintahan dice tuskan walikota wanita pertama Surabaya yang terpilih lewat Pilkada Tahun 2010. Penduduk S u r a b a y a y a n g b e r j u m l a h 2.821.778 jiwa pada 22 Mei 2014 tidak salah memilih pemimpinnya. Di tangan birokrat yang mengawali kariernya di Bappeko Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya kini berubah menjadi kota yang tertata rapih dengan taman-taman hijau yang dilengkapi fasilitas bermain. Tidak hanya taman yang dijaga

kerapihan dan kebersihannya, Risma juga tegas membersihkan jajaran pemerintahan yang di pimp innya dari para koruptor. Keb er anian dan ketegasan me mecat empat pejabat korup di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyebabkan Majalah Forbes menobatkan ibu dua anak ini sebagai Wanita Penuh Inspirasi Penerus Jejak Kartini. Dinamika Berbuah Inovasi Agaknya, hobi memanjat gu nung di masa mudanya menjadi salah satu bekal kegigihan Risma mewujudkan efisiensi di pemerintahannya dengan meng optimalkan pemanfaatan tekno logi informasi. Dinamis dan krit isn ya warga Surabaya juga melat arb elakangi terobosanterobosan yang dilontarkan wanita kelahiran Kediri 52 tahun silam. “Kami banyak turun di lapangan,

Tokoh “....Kami banyak turun di lapangan, karena masyarakat tidak mau tahu pemerintah jungkir balik mengerjakan administrasi, mereka tidak peduli, yang penting tidak kebanjiran, sekolah tidak bayar, puskesmas pelayanannya bagus...” karena masyarakat tidak mau tahu pemerintah jungkir balik mengerjakan administrasi, mereka tidak peduli, yang penting tidak kebanjiran, sekolah tidak bayar, puskesmas pelayanannya bagus”, jelas Risma dihadapan Sekjen Kementerian/Lembaga dan Sekda Kabupaten/Kota saat seminar HUT ke-31 BPKP di Kantor Pusat BPKP (19/05). Keterbatasan SDM Pemerintah Kota Surabaya menginspirasi Risma menciptakan sistem agar dapat bekerja efisien dan tepat waktu. “Pertama, kami meng gunak an teknologi inform asi. Kedua, saya mencoba menyeder hanakan organisasi pemerintahan. Saat pertama memimpin kota jumlah kelurahan 163 sekarang tinggal 154. Kemudian dinas pendidikan dulu terdapat pada tiap kecamatan. Saya cek ternyata cuma ngurusin gaji. Setelah dibuat sistem penggajian elektronis, UPT Dinas Pendidikan yang semula 31 sekarang tinggal 5. Itu upaya yang kami lakukan, sehingga kami lebih banyak waktu di lapangan agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung”, papar Risma lebih lanjut mengenai latar belakang lahirnya beragam inovasi yang berujung efisiensi. Beragam hambatan yang di temui tidak menyurutkan alum

nus Jurusan Arsitektur dan Pro gram Pasca Sarjana Manajemen Pembangunan Kota, ITS Surabaya itu untuk terus berkreasi mene rapkan e-government dalam peme rintahannya. Mulai dari dikejarkejar orang tak dikenal, ancaman keluarga untuk dibunuh, hingga teror terhadap kedua buah hatinya, telah dialami Risma. Namun itu semua tak menyurutkan langkah kepala daerah terbesar kedua di Indonesia itu. Akhirnya pada tahun 2012 e-procurement diterapkan di Surab aya. Tak sia-sia, setahun kemudian, e-procurement ala Surabaya itu menjadi percontohan untuk diterapkan di seluruh pemda di Indonesia. Mantan Kepala Bappeko Sura baya ini mengakui, hambatan pener apan gagasannya itu jus tru datang dari birokrasi, ter mas uk saat akan menerapkan

e-budgeting. “Saat itu saya yakink an kalau pelaksanaan e-budgeting tidak sulit, sementara masyarakat menunggu hasil kita,” jelas Risma meyakinkan. Kegigihannya membuat terobosan yang bermanfaat bagi warganya memb uat Majalah Tempo di Tahun 2012 menobatkan Risma sebagai salah satu dari tujuh ke pala daerah yang layak untuk dicontoh. Kita memang berharap banyak Risma-Risma lainnya di negeri ini agar tujuan pembangunan nasional yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur terwujud. Ketulusan, ketegasan, dan kegigihan wanita sederhana ini menyemangati kita semua untuk senantiasa optimal berkarya yang kelak bermanfaat bagi lingkungan, organisasi, bang sa dan negara tercintan (n.s.)

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mencoba penerapan Surabaya Single Window


33

Kehumasan Hanya berbilang bulan, persis awal tahun 2015 mau tidak mau Indonesia dan sembilan negara ASEAN lainnya akan memasuki suatu era di mana produkproduk industri, pertanian, manufaktur dan lainnya akan bebas keluar masuk di negara-negara ASEAN.

K

ondisi saat itu di sebut sebagai ASEAN Economic Community (AEC). Ketika masa itu tiba, maka baik barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal akan lebih bebas keluar masuk di antara anggota ASEAN tanpa hambatan. Sebaliknya, setiap anggota ASEAN tanpa kendala sedikitpun bisa ‘menjaring’ konsumen untuk produkproduknya dari negara-negara lain anggota ASEAN. Hal itu tentunya akan menjadi tantangan dan peluang bagi kita semua. Bayangkan saja jika produk dari negara-negara ASEAN lain menyerbu pasar Indonesia, karena produk lokal yang kalah bersaing dengan produk luar yang

34


mungkin akan jauh lebih murah, seperti produk Cina yang marak di Indonesia. Pertanyaannya, siapkah Indonesia termasuk Humas Peme rintahnya menyongsong era di mana ASEAN menjelma menjadi sebuah ‘kampung besar’ tak ber batas? Hal itulah yang melatarbela kangi pemikiran dilaksanak an nya Forum Bakohumas Badan Pen gusahaan (BP) Batam di Emerald Ballroom Hotel Redtop, Jakarta (3/4/2014). Sebagaimana diketahui, meskipun beberapa survei menyebutkan perekonomian Indonesia cenderung stabil, tapi itu jangan membuat kita lengah. Mengantisipasi hal itu, jauh-jauh hari BP Batam telah membangun infrastruktur modern yang ber standar internasional dan berbagai

fasilitas lainnya. “Ke depannya, diharapkan Batam sebagai Ka wasan Perdagangan Bebas mampu bersaing dengan kawasan Asia Pasifik,” ujar Henry Subiakto, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa. Masalah komunikasi Sekali lagi, dalam menyong song AEC 2015, siapkah rakyat Indonesia? Siapa yang harus men goreksi diri ketika publik tidak siap menghadapi arus komun ikasi yang begitu sarat dengan kepentingan? Menurut Henry, banyak publik yang tidak mengerti kelebihan yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri, terutama posisi-posisi strategis pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, termasuk Batam.

Kehumasan .....Sekitar 250 juta penduduk Indonesia sebanyak 76 juta diantaranya adalah pengguna internet aktif, Sangat disayangkan jika pejabat di pemerintahan, termasuk humasnya lebih berorientasi dengan wartawan-wartawan media cetak “Ini semua karena tidak mengikuti perkembangan”.... “Penyebabnya, masih banyak kelemahan dari sisi komunikasi. Penting dikembangkan teknik meningkatkan kompetensi, bukan hanya how to communicate-nya, tapi yang jauh lebih penting adalah what’s atau substansi yang akan dikomunikasikan!” tegas Henry. Sebagaimana diketahui, tahun ini diprediksi dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, sebanyak 76 juta diantaranya adalah pengguna internet aktif, baik melalui pon sel ataupun smartphone. Sangat disayangkan jika pejabat di pe mer intahan, termasuk hum as nya lebih berorientasi dengan wartaw anwartawan media cetak “Ini semua k ar e n a

tidak mengikuti perkembangan”, tegas Henry. Tahun depan, ketika sudah diberlakukan AEC, pengguna in ternet melonjak hingga 100 juta pengguna. Pada saat itu, perlahan tapi pasti masyarakat sudah mulai meninggalkan media konvensional untuk beralih kepada media sosial, seperti twitter, facebook, path, dan instagram. Seorang artis sekelas Agnes Monica memiliki follower tak kurang dari 9,5 juta di-twitternya. “Jadi kalau kita mau menyosialisasikan suatu program pemerintah, kita bisa ‘menitipkannya’ ke Agnes Monica. Sebab, dengan sekali twit, akan dilirik oleh 9,5 juta follower-nya”, canda Henry.

Media sosial Perubahan-perubahan di sosial media tersebut tidaklah mainmain, karena sudah menjadi media baru yang sangat ber pengaruh. Apabila dahulu agenda media mempengaruhi agenda publik, maka saat ini dan ke depan, agenda media justru dipengaruhi oleh trending topic yang ada di media sosial. Fenomena ini menjadi peluang bagi humas pemerintah agar sosialisasi lebih efektif. Sudah bukan Henry Subiakto, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan zamannya lagi, bahwa untuk Media Massa

mengh ubungi publik, humas menggantungkannya hanya lewat wartawan, walaupun hal itu masih penting. Kini, humas pemerintah bisa melakukan direct relation kepada publik melalui media soial. Perhatikan bagaimana kini masyarakat lebih memilih figur ketimbang institusinya. Ban dingkan jumlah follower twitter Presiden SBY dengan website Indonesia Government. Atau Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto bila disandingkan dengan website partainya, akan nampak jelas jika fans kedua tokoh itu jumlahn ya jauh meninggalkan pendukung partainya. Disinilah pentingnya humas pemerintah membangun karakter seorang tokoh, yang kemudian dibuatkan link ke website. Hal ini sudah banyak dilakukan di berbagai neg ara sebagai bentuk new communication. Bakohumas Regional Tengah Dirjen Informasi dan Komu nikasi Publik pada Kom info Freddy H. Tulung, menggaris bawahi peran sentral humas, khususnya humas pemerintah dalam mengartikulasikan isu-isu lintas sektoral. Hal ini disampaikan Ketua Umum Bakohumas tersebut saat memberikan sambutan dalam acara Forum Bakohumas


35

Kehumasan

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik pada Kominfo Freddy H. Tulung

Regional Indonesia Tengah di Batu, Jawa Timur (29/04). Masih dengan tema yang sama, yaitu “Menghadapi ASEAN Community 2015, Tantangan, Peluang, dan Manfaat”, Freddy pada acara tersebut yakin bahwa humas dapat berkontribusi de ngan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Ada sejumlah agenda kerja bagi humas dalam menghadapi AEC 2015, yaitu menyosialisasikan ASEAN Community 2015 ter masuk penjelasan mengenai tan tangan yang dihadapi, peluang, dan manfaat bagi masyar akat Indonesia. Juga, menumbuhkem bangkan partisipasi publik seperti dunia usaha, asosiasi profesi, me dia, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum dalam berbagai agenda kegiatan terkait ASEAN Community 2015. Tingkat keunggulan kompa ratif dan kompetitif yang berbeda antarnegara anggota ASEAN akan berpengaruh dalam menen tukan manfaat AEC 2015 di antara negara ASEAN. AEC

36


akan menciptakan pasar yang mencakup wilayah seluas 4,47 juta kilometer persegi (km2) dengan potensi 601 juta jiwa. Karena itu, perlu keseriusan dan perbaikanperbaikan agar Indonesia mampu menjadi pemain utama, bukan hanya sebagai partisipan atau penonton. Strategi sosialisasi AEC Strategi yang efektif dalam percepatan sosialisasi AEC, lanjut Freddy, dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan be berapa pihak, seperti halnya dengan pihak perguruan tinggi. Selain itu juga, peran humas di seluruh kalangan harus menyatu, yang artinya tidak ada pembatas antara humas pemerintah dan swasta dalam konteks diseminasi informasi publik strategis. Komunitas ASEAN tidak semata-mata terjalinnya komu nikasi antar pejabat dan diplomat, namun juga harus didukung dari kalangan swasta, pengusaha, media massa, lembaga non peme rintah, masyarakat dan hum as

pemer intah. Meski demikian, harus diakui bahwa masih banyak persoalan yang terkait dengan kehumasan pemerintah, baik dari segi kualitas dan kompetensi sumber daya manusia maupun dari sisi regulasi dan infrastruktur. Hal inilah yang harus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan kredibilitas pemerintah serta apati publik. “Diperlukan peningkatan kapasitas SDM bidang komu nikasi dan informasi, yang mampu mengelola dan menyebarkan inform asi publik, baik untuk internal maupun eksternal,” ujar Freddy. Namun Freddy mem berikan kritiknya untuk piranti laman humas pemerintah. Bagi nya, tampilan sebagian besar la man pemerintah kurang menarik. Akibatnya, sedikit pengunjung dan program pemerintah tidak optimal ters os ialisasikan. Solusinya, informasi yang ditampilkan perlu dikelola dengan serius agar pu blik lebih mudah mendapatkan informasi. Jelas sudah, humas memiliki peran kunci sebagai pengawal ruang publik untuk melaksanakan eduk asi kepada masyarakat. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewu judkan ASEAN Community 2015. Pasar terbuka adalah se buah tantangan untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Untuk itu diperlukan kebersamaan dalam menghadapi ASEAN Community 2015n (tan/ajat)

Hukum

Menghadapi Gugatan Terhadap Instansi Pemerintah Oleh: M.Muslihuddin

Dalam era keterbukaan seperti saat ini, sering kita baca di media, sebuah instansi pemerintah baik pusat atau daerah digugat oleh perorangan maupun badan hukum lain.

M

eningkatnya kesa daran hukum masyarakat yang dibarengi dengan menjamurnya profesi pengacara (konsultan hukum) ditengarai menjadi indikator akan semakin meningkatnya gugatan kepada instansi pemerintah. Semakin bervariasinya tugas-tugas instansi pemerintah terutama pelaksanaan legal policy pemerintah yang mengedepankan pemberantasan korupsi, juga akan mendorong pihak-pihak yang tidak nyaman untuk melakukan perlawanan, salah satunya melalui gugatan ke pengadilan.

Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara Lazimnya, gugatan kepada instansi pemerintah dibagi dalam dua kategori yaitu gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan perdata diajukan kepada instansi pemerintah dengan alasan instansi pemerintah telah melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum sehingga merugikan kepentingan penggugat (pasal 1365 KUHPerdata). Yang menjadi objek sengketa pada gugatan perdata adalah perbuatan pemerintah. Pada gugatan seperti

ini, penggugat dengan didukung bukti dan dalil-dalil hukum, akan berusaha membuktikan bahwa instansi pemerintah telah merugikan penggugat, tidak memenuhi prestasi, cidera janji atau perbuatan-perbuatan lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung dianggap telah merugikan penggugat. Secara sederhana, alur urut proses persidangan gugatan per data adalah sebagai berikut: (1) persidangan awal; (2) mediasi (per damaian); (3) pembacaan gugatan; (4) jawaban; (5) tanggapan atas jawaban (replik); (6) tanggapan atas replik (duplik); (7) pembuktian (surat, saksi, persangkaan UU dan persangkaan hakim, pengakuan, sumpah); (8) kesimpulan; dan (9) putusan hakim. Beberapa kaidah penting dalam hukum perdata yang perlu menjadi perhatian seorang lawyer antara lain: • Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil sehingga bukti-bukti/dokumen yang diajukan sangatlah penting; • Barang siapa mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan; • Hal-hal yang sudah diakui (ti dak disangkal), tidak perlu dibuktikan; • S a l i n a n s u r a t t a n p a b i s a menunjukan aslinya dan tidak


37

Hukum didukung dengan bukti lain, akan dikesampingkan dalam persidangan; • Satu saksi tanpa bukti lain bukan lah saksi (unus testis nullus testis). Berbeda dengan gugatan perdata, gugatan tata usaha negara diajukan kepada instansi pemerintah dengan alasan instansi pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan atau bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2009). Objek sengketa pada perkara seperti ini adalah keputusan pemerintah. Bentuk keputusan pemerintah yang berusaha digugat oleh pengacara/kliennya antara lain sertifikat, IMB, SK kepegawaian, bahkan laporan hasil pekerjaan yang seharusnya bukan masuk kategori keputusanpun akhir-akhir ini se ring dibawa ke meja hijau untuk dijadikan objek sengketa. Secara sederhana, alur urut proses persidangan gugatan tata usaha negara, adalah sebagai berikut: (1) gugatan; (2) penelitian administratif; (3) dismissal proses; (4) pemeriksaan persiapan; (5) pembacaan gugatan; (6) jawaban; (7) tanggapan atas jawaban (replik); (8) tanggapan atas replik (duplik); (9) pembuktian (surat, ahli, saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim); (10) kesimpulan; dan (11) putusan hakim. Beberapa kaidah penting dalam hukum Tata Usaha Negara yang perlu menjadi perhatian seorang lawyer, antara lain: • Syarat keputusan yang dapat

38


diajukan ke persidangan adalah individual, final dan berakibat hukum (kumulatif), sehingga laporan, konsep, rekomendasi seharusnya tidak bisa digugat; • Jangka waktu mengajukan gugatan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya merupakan hal penting ka rena seringkali menentukan persidangan; • Selain peraturan perundangan, penting untuk membedah asasasas umum pemerintahan yang baik yang sering dijadikan dasar mengajukan gugatan; • Disamping bukti surat dan saksi, peran ahli sering menentukan hasil akhir persidangan. Strategi Menghadapi Gugatan Pada saat sebuah instansi mene rima gugatan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menunjuk kuasa untuk mewakilinya di pe ngad ilan. Biasanya diwakili oleh Biro Hukum dengan SDM yang sudah bersertifikat kursus kepengacaraan. Hampir semua perkara ditangani oleh unit tersebut dengan pertimbangan mereka lebih mengerti/menghayati permasalahan karena mereka adalah bagian dari lembaga yang digugat, dan biasanya lebih militan/total dalam membela instansinya (perasaan memiliki yang lebih). Di samping itu, dari segi biaya yang harus dikeluarkan biasanya relatif lebih murah di banding dengan menunjuk pihak lain untuk mewakili di pengadilan. Untuk kesempurnaan pembelaan, penunjukan kuasa ini sebaiknya merupakan gabungan antara unit bidang hukum yang biasa mena

ngani perkara (in house lawyer) dengan unit teknis yang digugat. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan unit-unit terkait di ling kungannya untuk mempelajari duduk permasalahan dan sekaligus mengumpulkan dokumentasi serta file-file atau kertas kerja yang ber hubungan dengan perkara. Pada titik ini tidak jarang penanganan perkara mengalami kendala, teru tama dengan tidak lengkapnya dokumen akibat pengarsipan yang tidak rapi/disiplin. Sementara itu untuk keperluan pembuktian di persidangan, semua dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen asli dan tidak cukup hanya copy yang kekuatan pembuktiannya lemah. Dalam membuat jawaban atas gugatan, instansi pemerintah harus jeli mempelajari bukan saja kekuatan dan kelemahan lawan namun juga harus pandai-pandai “menutup” lubang-lubang yang disoroti Pengggugat. Kuasa hu kum instansi pemerintah harus “bermain” di area formil (eksepsi) dan area materiil (pokok perkara) secara lihai dan lengkap. Sebelum pembelaan ke pokok perkara, instansi pemerintah biasanya akan menyampaikan pembelaan dengan menyatakan bahwa gugatan salah alamat baik mengenai tergugat atau pengadilan yang dituju, gugatan belum saatnya dimajukan, gugatan sudah terlambat (daluwarsa), gugatan kekurangan pihak/tidak lengkap, gugatan kabur (obscuur libel), atau objek sengketa bukanlah keputusan (dalam perkara tata usaha negara) dan seterusnya. Seringkali alasan-alasan dalam eksepsi tersebut

hukum diterima Majelis Hakim dan instansi pemerintah memenangkan perkara. Pada pokok perkara, kuasa hukum Instansi Pemerintah harus mampu menangkis argumentasi gugatan dengan meyakinkan persidangan bahwa kliennya telah membuat atau mengeluarkan produk secara benar, taat prosedur, sesuai pedoman, tidak berlawanan dengan peraturan dan atau asas-asas yang berlaku, tidak sewenang-wenang, telah melakukan tindakan yang seharusnya dan tidak merugikan kepentingan Penggugat. Untuk mendukung argumentasinya kuasa hukum instansi Pemerintah ditantang untuk mampu merangkai argumentasi dengan menyandarkan pada dasar hukum (peraturan), yurisprudensi atau doktrin (penda pat ahli) yang sesuai dengan perkara. Apabila diperlukan un tuk memperkuat pembuktian, kuasa hukum juga harus bisa mendatangkan saksi atau ahli yang kompeten dan bersesuaian dengan perkara yang sedang disidangkan. Beberapa hal yang perlu diper hatikan di luar substansi pembelaan namun sering mempengaruhi hasil penanganan perkara antara lain adalah: • Membuka diri untuk ngobrol ringan dan berdiskusi dengan pengacara lawan sehingga kita bisa lebih mendalami perma salahan, maksud dan arah pem belaan lawan. Dengan cara ini akan tertanam saling menghargai sehingga tensi persidangan bisa lebih stabil dan bahkan bisa jadi perkara dapat diselesaikan hanya dengan cara berkomunikasi dengan penggugat; • Berkomunikasi dan berdiskusi

dengan aparat penegak hukum (terutama hakim) sebagai nara sumber di luar pengadilan pen ting dilakukan. Di samping instansi pemerintah mendapatkan pencerahan mengenai seluk beluk peradilan, hakim juga menjadi lebih mendapat gam baran mengenai tugas fungsi dan produk instansi pemerintah; • Koordinasi yang intens antara sebuah instansi pemerintah yang sedang menangani gugatan dengan instansi/lembaga terkait lain juga penting dilakukan karena di samping bisa mem bantu penanganan perkara juga menghindari terjadinya trik “adu domba” instansi yang digugat dengan instansi/lembaga lain di persidangan. Lebih Baik Mencegah daripada Menangani Manakala perkara yang dita ngani Instansi Pemerintah kuat secara ketentuan, tidak mengandung cacat prosedur dan cacat substansial dan didukung dokumentasi yang lengkap maka secara teori kasus tersebut akan dimenangkan majelis hakim. Namun demikian terkadang dalam dunia praktek kenyataan berbicara lain, tidak bisa dipungkiri penegakan hukum kita masih diwarnai hal-hal negatif, terkadang

ada kekuatan lain yang begitu kuat dan berada di luar kontrol kita, bisa saja beberapa pihak mengalami “masuk angin” yang tentu saja tidak mempan hanya diobati dengan antangin atau tolak angin. Apabila hal tersebut terjadi dan pihak instansi pemerintah dikalahkan, maka yang bisa dilakukan adalah menempuh upaya hukum berikutnya pada jenjang yang lebih tinggi serta berharap menemukan pengadil yang bersih dan fair play. Pada akhirnya mencegah terjadinya gugatan lebih penting daripada menangani/menyelesaikan gugatan di pengadilan. Penanganan perkara di pengadilan membutuhkan energi dan pengorbanan waktu yang tidak sedikit. Sedapat mungkin sebuah instansi Pemerintah dapat mencegah/meminimalisir terjadinya gugatan. Melakukan pekerjaan dengan rapi dan teliti, selalu mem perhatikan pedoman (SOP) dan peraturan perundang-undangan serta berkomunikasi yang baik dengan user akan meminimalisir terjadinya gugatan. Setelah hal tersebut dilakukan namun tetap terjadi gugatan, itulah tantangan yang harus dilewati dan niscaya penyeles aiannya akan lebih mudahn *Penulis adalah Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Biro


39

Hukum

Tips Sukses Menjadi Pemberi Keterangan Ahli

S

eorang auditor intern mungkin hampir tidak pernah bersinggungan dengan perihal menjadi saksi atau pemberi keterangan ahli di persidangan, karena memang ini bukan tugas seorang auditor. Namun, apabila yang bersangkutan menangani kasus yang berindikasi fraud, bisa jadi peran sang auditor akan berlanjut ke persidangan. Saat tampil sebagai pembicara di acara Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) di Lombok, (17/04), Kasubdit Investigasi Instansi Peme rintah Pusat I BPKP Agustina Arumsari, Ak., CFE, CFrA, yang memiliki pengalaman komplet terkait audit investigasi, memberikan jurus ampuh agar auditor bisa melakoni perannya sebagai pemberi keterangan ahli dengan happy ending. Sebagaimana diketahui, audit atas kecurangan menghasilkan sanksi administrasi bagi pelakunya. Akan tetapi, ketika sanksi admi nistrasi tidak dapat lagi diberikan dikarenakan materialitas fraud yang dilakukan, maka sanksi hukum adalah solusinya. Di persidangan, ada dua peran yang dapat dilakoni auditor intern: saksi atau pemberi keterangan ahli. Lazimnya dalam sebuah persi dangan, saksi atau pemberi kete rangan banyak mendapat tekanan

40


Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I BPKP Agustina Arumsari, Ak., CFE, CFrA

dari hakim, pengacara terdakwa, atau malah jaksa penuntut. Cecaran pertanyaan yang bertubi-tubi dan seringkali membingungkan, cukup membuat panik dan akhirnya auditor tersebut tak lagi mampu berpikir jernih. Belum lagi pertanyaan yang diajukan terkadang tidak sesuai dengan keahlian auditor tersebut. Atas kejadian itu, apa yang semestinya dilakukan? Mantan pemberi keterangan ahli saat Dirut PLN Eddie Widiono menjadi terdakwa kasus Proyek Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Disjaya Tangerang itu membagikan tips jitu. Menurutnya, seorang ahli harus bersikap waspada dan mengantisipasi terlebih dahulu hal-hal yang mungkin terjadi. Perencanaan yang cukup adalah

sebaik-baik persiapan. Pastikan auditor membawa sekaligus me nguasai dokumen yang diperlukan, lakukan simulasi, open minded, dan menjaga wibawa dan integritas pro fesi. Seorang ahli juga harus tahu batasan kriteria pertanyaan yang harus dijawab. Apabila pertanyaan out of context, lebih baik bersikap untuk tidak berpendapat dan mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah keahliannya. Pertimbangan hakim dalam menilai kuat atau tidaknya keterangan ahli yang diberikan, tergantung dari sikap dan jawaban yang diberikan oleh sang ahli. Ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi penilaian hakim, diantaranya: kemampuan menjelaskan masalah, netralitas dan independensi ahli, pengalaman menangani kasus, dan penguasaan masalah. Menariknya, kecerdasan sang ahli hanyalah faktor minor yang dinilai hakim. Sebab, apabila seorang ahli mampu menguasai efek psikologis persidangan, maka ahli akan mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang ahli mampu menjawab pertanyaan dengan baik? Tiada lain jawaban yang pas selain percaya diri dan kontrol emosi. Para auditor intern, selamat menikmati riuh rendahnya persi dangan tipikor! (HB/HJK/Sari/Ita)

Warta pusat

Kebijakan Publik yang Sesuai Koridor

T

dari kiri ke kanan: ahli forensik dari Universitas Lampung, Yuliansyah, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) - Mas Achmad Daniri, Kaditwas Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi pada Deputi Akuntan Negara - Yus Muharram

indak pidana korupsi semakin canggih seiring dengan meningkatnya inteligensia pelaku fraud itu sendiri. Ini diperparah lagi dengan perkembangan iptek yang demikian pesat, khususnya di bidang digital elektronik. Contohnya, kecurangan dalam bentuk pencucian uang (money laundering) dan penggelapan aset. Frauder (pelaku fraud) akan berusaha dengan segala upaya untuk mengamankan hasil kejahatannya, antara lain dengan merekayasa, menyamarkan dan menutupi/ menyembunyikannya dari penegak hukum. Disitulah dituntut peran auditor forensik dalam merekam, menelusuri, dan menyibak jejak

hasil fraud yang sudah disamarkan, dimanipulasikan, dan berbagai bentuk kamuflase lainnya. Tentunya dibutuhkan peran auditor forensik sekaligus lembaga yang mampu mengendus tindak fraud lebih dini. Hal itulah yang melatarbelakangi Asosiasi Auditor Forensik Indo nesia (AAFI) bekerja sama de ngan BPKP menyelengarakan seminar bertajuk “Public Enter preneurship, Implementasi dan Pengaplikasiannya dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang Bebas dari Fraud”. Acara yang dihelat di Aula Gandhi BPKP Pusat, Jakarta (20/05) ini diikuti sekitar 200 auditor forensik dari beragam kalangan dan profesi.

Saat tampil sebagai keynote speaker, Kepala BPKP Mardiasmo berharap seminar ini akan mene lurkan pemahaman yang utuh terhadap public entrepreneurship yang bebas dari fraud. Menurut mantan Dirjen Perimbangan Keu angan itu, pemerintahan sebagai agent of change harus berpikir inovatif dan memiliki jiwa entrepreneurship. Namun demikian, “pejabat publik harus berhati-hati saat menggunakan uang rakyat. Kebijakan publik harus diikuti dengan akuntabilitas dan trasnparansi,” ingat Mardiasmo. Menurut beliau, disinilah peran auditor intern dipertaruhkan. “Dengan pengawasan auditor intern yang lebih efektif, tidak ada


41

Warta Pusat lagi pejabat yang takut mengambil kebijakan,” ujar Mardiasmo. Sebagaimana diketahui, embrio AAFI lahir dari keprihatinan tiga pihak: Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan BPKP atas tindak kecu rangan yang semakin sophisticated. Kini, yang dibutuhkan tak lagi sekedar auditor ‘biasa’ melainkan auditor forensik yang tak hanya dituntut bisa membongkar kasus fraud, tetapi lebih daripada itu, bisa membedah sekaligus memeroleh alat bukti yang kelak akan dibawa ke sidang pengadilan. Setidaknya kini AAFI memiliki 250 orang anggota bergelar auditor forensik (CFrA). Kewenangan Diskresi Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangankewenangan, baik yang bersifat atributif maupun delegatif. Dinamika masyarakat yang begitu beragam menuntut pejabat publik bisa mengambil keputusan cepat, yang seringkali tidak terfasilitasi dengan kewenangan formal dan normatif. Disitulah

42


muncul diskresi, di mana badan atau pejabat pemerintahan dan atau badan hukum lainnya ber wenang melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan faktual dalam admi nistrasi pemerintahan. Celakanya, banyak pejabat yang memanfaatkan celah ini. Narasumber Mas Achmad Daniri dengan makalahnya berjudul “Mengadili Kewenangan Diskresi” seolah memberikan warning agar pejabat publik berhati-hati menggunakan ‘fasilitas’ diskresi ini. Menurut Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) itu, kebijakan publik jika memang sesuai dengan peraturan perundangan tidak menjadi ma salah. “Namun, yang jadi permasa lahan adalah ketika pejabat tersebut menggunakan kebijakan publik itu untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain,” ujar Daniri. Selanjutnya, anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional itu melontarkan pertanyaan retoris tentang kebijakan bail out Bank Century yang diambil

pemerintah pada Novermber 2008 lalu. Menurutnya, pen gawasan atas kebijakan dalam satu tindakan pemerintahan tidak bisa diserahkan kepada hakim. ”Saat seorang pejabat menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangannya, maka yang bersangkutan statusnya sudah melaksanakan kebijakan aparatur negara yang merupakan lingkup hukum administrasi negara,” ujar nya. Menurut mantan Dirut Bursa Efek Jakarta itu, dalam hukum administrasi, negara tidak dapat dikenai sanksi pidana, melainkan hanya teguran lisan maupun tertulis. Andhi Saat gilirannya untuk mem berikan paparannya, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto sepakat bahwa entrepreneurship pada dasar nya adalah perubahan. Konsekuen sinya, birokrat harus bisa menjadi agent of change. “If you don’t learn you don’t change, if you don’t change you will be die,” ujar Andhi mengutip satu kalimat. Birokrat dituntut untuk mampu memahami perkembangan dunia sekaligus mampu menerjemahkannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal yang majemuk. “Ini dikenal dengan istilah think globally, act locally,” tukas Andhi. Selanjutnya, Andhi Nirwanto menyoroti potret penegakan hukum di Indonesia saat ini. Secara umum, penegakan hukum didominasi oleh gencarnya pemberantasan korupsi dan penindakan terhadap pelaku tindak korupsi. Oleh karena itu, sinergitas antara Aparat

Warta Pusat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hu kum (APH) itu perlu dibangun. Sinergi ini dapat dikembangkan dalam rangka penerapan public entrepreneurship di pusat maupun di daerah sebagai upaya pencegahan terhadap fraud. “Ini kan istilahnya pencegahan dini, merupakan early warning system,” cetus mantan Ketua Tim Pemburu Koruptor di Kejagung ini. Pembagian Fraud Mengutip Association of Certified Fraud Examiner, mantan Jampidsus Kejagung ini membagi fraud dalam tiga kategori: kecurangan dalam pen yusunan laporan keuangan; penggelapan aset; dan kecurangan yang berindikasi tindak pidana

korupsi. “Biasanya pejabat publik suka melakukan petty corruption, korupsi kecil-kecilan dan berulang kali. Namun yang berbahaya adalah grand corruption, di mana pejabat publik yang memiliki pengaruh ‘melindungi’ masyarakat yang memerlukan keperluan yang bersifat umum publik. Nah, disitu ada korupsi berupa kickback dan penyalahgunaan wewenang,” urai Andhi panjang lebar. Berbicara mengenai kebijakan publik, ahli forensik dari Univer sitas Lampung, Yuliansyah me ngupas keterkaitan antara fraud dan kebijakan. “Kebijakan itu adalah pengambilan keputusan sedangkan korupsi adalah hasil yang dilakukan oleh seorang pejabat karena adanya pengambilan kebijakan tersebut,”

urainya. Ia setuju dengan pejabat publik yang pintar ‘berakrobat’ asal tidak menabrak koridor hukum. “Kebijakan itu sebenarnya tidak masalah, asal tidak bertentangan dengan UU Korupsi No.31 Tahun 1999 dan No. 20 tahun 2002.” Bila dirangkum, maka terlihat jelas bahwa pelaku fraud saat ini sudah semakin canggih mensiasati peraturan dan regulasi yang ada. Saat yang sama dituntut peran auditor forensik, yang bukan hanya bisa mencegah dan mendeteksi fraud. Tetapi lebih daripada itu, dapat membantu aparat penegakan hukum dengan tindakan represifnya. Sekali lagi, diperlukan auditor intern yang bukan biasa-biasa saja! (ita/ayu/Arif)

Polygraph: Alat Bantu Auditor Bongkar Korupsi

P

engujian polygraph adalah sebuah bantuan investigatif kepada auditor untuk menye lesaikan kasus-kasus pelik yang melibatkan tersangka terkait fraud, korupsi, penc urian, sabotase, atau pembocoran rahasia dagang. Formulasi pertanyaan yang diajukan dapat dibagi tiga: relevant, control, dan irrelevant. Jawaban dari pertanyaan harus diarahkan pada jaw aban “ya” atau “tidak”. Pertanyaan irrelevant seperti: apakah anda berasal dari Lombok? (jawaban: ya); pertanyaan relevant seperti: apakah anda memanipulasi dokumen? (jawaban: tidak); dan per tanyaan control seperti: apakah anda pernah mencuri barang berharga? (jawaban: tidak). Kebohongan memang sulit untuk dibuktikan, namun bukan berarti tidak bisa. Audit forensik salah satunya di tujukan untuk membuka sebuah kebo hongan yang tadinya terlihat temaram

menjadi terang benderang. Polygraph, sebuah alat pendeteksi kebohongan (lie detector) sangat membantu untuk mengungkap adanya fraud. Lebih luas lagi, polygraph juga ditujukan untuk melacak penulis surat kaleng, rekrutmen pegawai, pemberantasan narkoba, kekerasan seksual, pengujian integritas, dan pekerjaan yang berisiko tinggi. Cara kerja Polygraph adalah dengan menc atat dan merekam seluruh res pons tubuh secara simultan ketika seseo rang diberi pertanyaan. Secara sederhana, ketika seseorang berbohong, ucapan yang dikeluarkannya akan menghasilkan reaksi psikologis di dalam tubuh yang akan mempengaruhi kerja organ tubuh seperti jantung, kulit, dan lainnya. Melalui sensor yang dihubungkan pada bagian tubuh atau organ tersebut, diketahuilah grafik perubahan fungsi organ tersebut, diantaranya grafik bernafas, detak

jantung, tekanan darah, keringat dan lainnya. Pemeriksaan dengan Polygraph umumnya mencapai 2 jam dengan tingkat keakuratan hingga 98% jika ditangani oleh ahlinya. Satu paket alat Polygraph terdiri atas monitor dan alat sensor digital lainnya yang dihubungkan ke seluruh bagian tubuh untuk mengetahui perubahan atau fluktuasi psikologis ketika seseorang berbicara jujur atau bohong. Meski mulut bisa berkata bohong tapi ritme nafas, keringat, detak jan tung, dan tekanan darah tidak bisa mengelabui Polygraph. Berhati-hatilah para pelaku fraud! (HJK)


43

Warta Pusat

Ada yang lain saat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo menyampaikan sambutannya sebelum membunyikan sirine panjang sebagai tanda dimulainya rangkaian peringatan HUT ke-31 BPKP.

D

engan bahasa yang lugas, Mardiasmo meminta agar momen HUT kali ini benarbenar diperingati secara sederhana namun tidak meninggalkan kesan semarak. “Saatnya HUT ke-31 BPKP kita gunakan sebagai mo mentum untuk memperkuat soliditas dan sinergitas keluarga besar BPKP demi suksesnya tugas pengawalan pembangunan nasional,” ujar Mardiasmo. Bukan sebatas kata, keingin an Kepala BPKP dan sud ah tentu keinginan semua pihak itu diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang mengarah pada

44


pengayaan kompetensi, pening katan kualitas SDM, dan penguatan sinergitas. Selain kegiatan yang sudah mentradisi, seperti parade

unit kerja, family gathering, dan pertandingan olah raga, tahun ini HUT ‘dirayakan’ dengan penanaman mangrove di Taman

Kepala BPKP - Mardiasmo mendonorkan darahnya dalam rangka HUT ke-31 BPKP

Warta Pusat

penanaman mangrove di taman wisata Muara Angke

Wisata Muara Angke, Jakarta Utara. Di tengah kesibukan menga wal pembangunan nasional, BPKP tidak pernah mengabaikan kondisi dan kelestarian lingkungan hidup. Meskipun ‘hanya’ 31 batang bakau, simbol bilangan HUT BPKP, tetapi itu sudah cukup menggugah semua pihak bahwa BPKP mendukung 4 pilar yang didengungkan pemerintah: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.

Mardiasmo sebagai pendonor pertama, acara donor darah massal ini seolah menegaskan bahwa BPKP peduli dengan sesama. Selain donor darah, juga dilaksanakan pembagian sembako kepada Tenaga Harian Lepas (THL) BPKP dan masyarakat sekitar Kantor Pusat BPKP. Tak lupa, dimotori oleh Dharma Wanita Persatuan BPKP, dilakukan kunjungan ke dua panti asuhan.

Bakti Sosial dan Social Respon sibilites Dalam satu waktu, 21 Mei 2014, seluruh unit kerja BPKP, baik pusat dan perwakilan melaks anakan donor darah yang difasilitasi Palang Merah Indonesia (PMI). Dipimpin

Media visit dan Talkshow Harus diakui, selama ini terdapat hubungan yang asimetris antara lembaga pemerintah, termasuk BPKP dengan media yang berperan penting dalam memb angun kepercayaan, dan kred ibilitas

pemerintah. Di satu sisi, media dan para jurnalis sering mencap institusi pemer intah sebagai lembaga tertutup yang tidak bersahabat dengan para pencari berita. Di pihak lain, lembaga pemerintah penuh de ngan kekhawatiran yang berlebihan bahwa pers hanya akan menambah runyam suasana dan tiada lain kerjanya selain mencari sensasi. Pimpinan BPKP mencoba untuk memangkas ‘barrier’tersebut dengan mengunjungi pimpinan media di redaksinya masingmasing. Tercatat, Kepala BPKP Mardiasmo bersama pimpinan lainnya melakukan media visit ke dua tempat: Kompas dan MetroTV. Pilihan jatuh terhadap kedua market leader itu, karena dianggap cukup mewakili segmen BPKP dan pem beritaannya pun ‘mainstream’ menjadi tujukan bagi media lain nya. Selain menyuarakan tupoksi dan menjelaskan keterbatasan BPKP dalam menyampaikan informasi kepada khalayak, kepada pucuk pimpinan media Mardiasmo juga menghadirkan deretan kinerja BPKP yang selama ini diakuinya kurang terpublikasikan. Menanggapi hal tersebut, Wapem red Kompas Budiman Tanuredjo

Pemberian sembako kepada THL BPKP dan Masyarakat sekita Kantor Pusat BPKP


45

warta pusat

gbr. 1. Talkshow Kepala BPKP - Mardiasmo(tengah) bersama Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali (kiri) dan Tjipta Lesmana (kanan) Gbr 2. Talkshow Kepala BPKP - Mardiasmo (kedua dari kanan) bersama Pakar Ekonomi Makro - Hendri Saparini , dan Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali

memberikan trik jitu, yang menu rutnya win-win solution. “BPKP adalah lembaga expert dan kredibel. Bila BPKP tidak dapat memberikan data kuantitatif terkait kasus korupsi, alangkah bagus apabila BPKP memberikan kepada kami kiat sukses agar para pejabat publik terhindar dari jerat korupsi saat bertugas,” ujar Budiman. Hampir senada, Direktur Pemb eritaan MetroTV Suryo pratomo mengusulkan agar BPKP berdasarkan hasil pengawasannya, dapat menunjukkan suatu institusi atau daerah yang dapat dijadikan “kiblat”. Role model ini harus unggul dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan, pemberantasan korupsi, kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik. “Diharapkan, dengan demikian da pat menjadi inspirasi bagi institusi atau daerah lain yang sedang berbenah,” ujar Tommy, sapaan akrabnya. Strategi komunikasi yang di tempuh BPKP tak hanya media visit, tetapi juga dengan talkshow yang dibungkus dalam format dialog interaktif. Melalui cara ini, BPKP dapat menjaring

46


masukan dan ekspektasi publik dan stakeholders lainnya untuk perbaikan ke depannya. Tak hanya BPKP Pusat, beberapa perwakilan BPKP melakukan hal serupa dengan media lokal. Beberapa pakar dan praktisi sempat menjadi sparring partner saat talkshow, seperti: pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Tjipta Lesmana, ekonom CORE Indonesia Hendri Saparini. Seminar Nasional Sebagai sarana publikasi seka ligus ajang curah pendapat, masih dalam rangkaian perayaan HUT, BPKP menyelenggarakan dua hajatan besar tekait acara seminar. Pertama (19/05), Seminar Nasional dengan tema “Peran Pengawasan Intern dalam Pengawalan Pem bangunan Nasional”. Dihadiri oleh pimpinan APIP kementerian/ lembaga dan pemda, acara ini menyuguhkan praktisi dan pakar di bidangnya. Diawali dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, kepala daerah terbesar kedua di Indonesia ini berbagi pengalaman memimpin Surabaya dengan

pendekatan teknologi informasi (TI). Selanjutnya, pakar ekonomi makro Hendri Saparini mengaitkan pencapaian target ekonomi makro dengan fungsi pengawasan. Dua pembicara lainnya: pakar komu nikasi politik Tjipta Lesmana dan Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menyinggung bagaimana strategi komunikasi BPKP dalam meningkatkan peran pengawasan. Keesokannya, menggandeng Asosiasi Auditor Forensik Indo nesia (AAFI), BPKP mendatangkan antara lain Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Mas Ahmad Daniri untuk mendiskusikan seputar Public Entrepreneurship: Implementasi dan Pengawasannya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Pusat dan Daerah yang Bebas dari Fraud. Sekali lagi, perayaan HUT bisa berulang setiap tahun. Tetapi yang terpenting: semangat, optimisme, dan tekad seluruh keluarga besar BPKP untuk mengawal cita-cita luhur bangsa tetap bergelora. (mil/hjk)

Warta pusat

Dengan New Strategy Auditor Intern Siap Layani Stakeholders Maraknya kasus korupsi yang mencuat di media massa dan temuan audit BPK yang menyoroti lemahnya pengendalian internal merupakan isu strategis yang harus direspon Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Saat yang sama, reformasi di bidang keuangan yang ditandai dengan diluncurkanya tiga paket UU Bidang Keuangan Negara tahun 2004,kini telah berumur satu dasawarsa. Dalam perjalanannya, cita-cita mewujudkan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, masih jauh panggang dari api.

D

dari kiri ke kanan: Deputi Kepala BPKP bidang Perekonomian - Ardan Adiperdana, Managing Director pada Insight Consulting Asia Pasifik - Phil Leifermann

alam konteks inilah, Badan Pengawasan Keuagan dan P e mb a n g u n a n (BPKP) yang didukung oleh Asian Development Bank

(ADB) melalui program State Account ability Revitalization (STAR), mengundang Phil Leifermann, Direktur Insight Consulting wilayah Asia Pasifik untuk berbagi ilmu bagaimana

merespon sekaligus mengolah isu strategis tersebut agar diperoleh strategi baru untuk penguatan pengendalian intern. Acara yang dikemas dalam format Training of Trainer (ToT) itu dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta dan bertajuk Building a Strategy to Enhance Internal Audit Function. Saat membuka acara (28/04), Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Ardan Adiperdana mengingatkan kembali akan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas empat hal: pen cap aian tujuan pemerintah, pengamanan aset, ketatatan pera turan UU, dan keandalan laporan keuangan. “Namun faktanya, potret pemerintahan masih jauh dari tujuan luhur SPIP tersebut. Sudah seharusnya auditor intern, sesuai definisinya, dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi,” ujar Ardan. Selama tiga hari, sebanyak 117 orang peserta yang berasal dari utusan Inspektorat K/L dan pemda, SPI perguruan tinggi, dan unit kerja BPKP itu disuguhkan materi berbobot dari seorang Phil Leifermann, mantan orang nomor


47

warta pusat satu di Kantor Akuntan Publik Pricewaterhouse Coopers. Phil membeberkan fakta bahwa banyak kasus, relasi antara manajemen dan auditor intern dalam menang gapi aktivitas organisasi kurang harmonis. Manajemen kurang memb erikan perhatian atas aktivitas finansial dan operasional, melainkan fokus pada aktivitas strategis. Sebaliknya, internal auditor mencurahkan lebih banyak perhatian pada tataran finansial dan operasional dimana aktivitas tersebut dinilai kurang stratejik oleh manajemen. Pendek kata, manajemen dan auditor intern tidak ada titik temu. Hubungan “tidak ideal” ini menunjukkan bahwa keberadaan audit intern belum memberikan nilai tambah bagi stakeholder-nya. Idealnya, peran audit internal harus berge ser, dari compliance menjadi stratejik. 3 Lines of Defense Pertanyaannya, siapa yang berfungsi sebagai benteng per tahanan, manajemen atau internal auditor? Ketika serangan datang, organisasi harus memiliki tiga lini pertahanan (three lines of defense), yaitu: Pertama, manaj emen, yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko dan pengendalian. Kedua, unit manajemen risiko. Idealnya, setiap organisasi memiliki fungsi manajemen risiko. Apabila belum ada, maka internal auditor harus mengedukasi adanya fungsi tersebut dan membantu

48


manajemen untuk membangun fungsi tersebut. Terakhir, auditor intern, yang bertanggung jawab menilai secara independen atas manajemen risiko dan pengen dalian. Sayangnya, yang umum nya berlaku di Indonesia, eks ist ensi manajemen risiko seringk ali diabaikan. Padahal keberadaan unit ini merupakan keharusan dan sudah disepakati sebagai normal practice di dunia internasional. Saat yang sama, auditor intern hanya memotret tataran operasional, dimana variabel tersebut kurang strategis. Idealnya, auditor intern harus lebih fokus dalam isu strategis ketimbang persoalan operasional.

dan peningkatan kualitas penge lolaan keuangan. Komite audit juga dapat menunjang efektivitas pengawasan internal. Komite audit memanglah bukan sebuah mandatory, namun banyak pihak sepakat bahwa keberadaannya adalah sesuatu yang penting. Bahkan Phill berpendapat, “PP 60/2008 perlu direvisi, terutama terkait pentingnya komite audit.” Diharapkan usai ToT ini, auditor intern lebih siap meng hadapi tuntutan stakeholders akan nilai tambah hasil pengawasan intern. APIP harus keluar dari semata-mata kegiatan com pliance menuju pendekatan performance. Pada akhirnya, APIP tentu menginginkan

Skema Relasi Manajemen dan Pengendalian Internal

Satu lagi isu yang menarik yang digulirkan saat ToT adalah mengenai eksistensi Komite Audit. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris semakin menyadari pentingnya kehadiran Komite Audit sebagai instrumen kontrol

efektiv itas implementasi SPIP dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi pemerintahan, keandalan pelaporan, keamanan aset, dan ketaatan dalam peraturan undang-undangn (ayu,ita,n.s)

Akuntansi

PMK No.25/PMK.01/2014: Menuju Akuntan yang Berdaya Saing

L

ahirnya Peraturan Menteri Keuangan N o m o r 2 5 / PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara pada bulan Februari 2014 lalu seolah memberi nafas baru bagi sebutan ‘akuntan’. Merujuk International Federations of Accountants, profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja di perusahaan swasta, pemerintah, maupun akuntan sebagai pendidik. Sebagaimana diketahui, PMK Nomor 25/PMK.01/2014 menggantikan KMK Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara.

Bila sebelumnya hanya mengatur tentang kewajiban seorang akuntan untuk mendaftarkan gelar akuntannya ke Menteri Keuangan, namun peraturan yang baru mengatur lebih detil terkait profesi akuntan, seperti registrasi akuntan negara, kantor jasa akuntansi, pembinaan akuntan dan kantor jasa akuntan, hingga keberadaan asosiasi profesi akuntan. Tak bisa dipungkiri, PMK memang dipersiapkan untuk menjadi landasan bagi profesi akuntan dalam membangun kualitas keprofesian yang lebih handal dan mumpuni, untuk bersaing di kancah global. disusun Saat ini tercatat 53.500 pemegang register akuntan negara di Kemen terian Keuangan. Namun diyakini masih banyak akuntan yang belum mendaftarkan diri ke Kemenkeu untuk dicatatkan pada Register Negara. Menghadapi era pasar bebas ASEAN, melalui regulasi ini, Menteri Keuangan mengatur dengan jelas persyaratan akuntan asing yang akan ber praktik di Indonesia. Jelas hal

ini akan mengakselerasi upaya menyejajarkan profesi akuntan dalam negeri dengan akuntan global. Namun harus menjadi perhatian juga bagi para akuntan, PMK ini mewajibkan seluruh akuntan yang telah teregisterasi di Kemenkeu, untuk melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu tiga tahun. Jika tidak melakukan registrasi ulang melalui organisasi profesi akuntan, maka register akuntan mereka akan dicabut. Satu lagi, dampak positif peraturan baru ini, profesi akuntan profesional memiliki dasar hukum yang sin kron antara profesi dan regulasi. Dengan begitu, seorang calon akuntan memiliki kejelasan di dalam proses menjadi akuntan profesional dengan memenuhi standar yang sesuai dengan kua lifikasi dan kompetensinya. Bagaimanapun juga, PMK ini adalah berkah bagi akuntan profesional Indonesia. Namun di sisi lain, tugas berat menanti agar peluang yang telah terbuka benar-benar bisa dimanfaatkan demi perkembangan profesi ini di masa depann (hb)


49

Aparatur

P

ara Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik yang berkiprah di pusat mau pun daerah tentu banyak yang belum menyadari bahwa kini sebutan untuk mereka bukan lagi PNS, melainkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini adalah konsekwensi logis disahkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bila dihitung sejak mulai digu lirkannya RUU ASN di tahun 2010, berarti lebih 4 tahun RUU ini digodok. Namun, berkat kegigihan Komisi II DPR sebagai inisiatornya yang didukung oleh seluruh fraksi, UU ini akhirnya disahkan, setelah melalui lebih dari delapan kali pembahasan di tingkat Wapres dan tiga kali sidang kabinet. Begitu pentingnya UU ASN ini, karena apa yang terkandung didalamnya merupakan suatu lompatan besar untuk menjadikan ASN sebagai

50


birokrat kelas dunia yang pro fesional. Lahirnya UU ini berawal da ri keprihatinan akan buruknya kinerja birokrasi di mata publik. Mutu pelayanan publik yang ma sih rendah dan sarat kolusi, di tambah lagi dengan mental korup aparatnya, stigma PGPS (Pintar Goblok Penghasilan Sama), mem buat masyarakat memandang sinis terhadap kelakuan aparatur negara itu. Di sisi lain, banyak pihak yang menganggap kondisi tersebut seba gai hal yang lumrah, mengingat rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai. Undang-undang ASN mele takkan fondasi yang kuat bagi para aparatur sipil negara agar le bih profesional dan bisa bersaing dengan profesi lainnya. Profe sionalisme ASN didukung dengan penggunaan merit system, dimana terdapat perbandingan relatif antara

kompetensi yang diperlukan untuk suatu jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh calon, diangkat, ditempatkan, dan dipromosikan pada jabatan melalui penilaian obyektif, dan mendapat gaji dan terikat pada persyaratan kerja sam pai selesai masa tugasnya. UU ASN memberikan makna baru bagi para PNS yang sekarang telah berganti baju menjadi ASN. Kini produk bersama eksekutiflegislatif itu mengakui ASN sebagai suatu profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang menuntut adanya pendidikan keahlian tertentu. Pro fesi memiliki mekanisme, aturan, dan kode etik sendiri yang harus dipenuhi. Layaknya profesi, maka pada ASN pun melekat hal-hal yang sama seperti pada para profesional lainnya. Aparat sipil negara sebagai profesi memiliki nilai-nilai dasar,

Aparatur kode etik, dan kode perilaku yang harus dipenuhi: komitmen, inte gritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Selain itu juga dibutuhkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas, serta jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. UU ASN serta merta meng hapus istilah tenaga honorer dalam dunia kepegawaian kita. Selain PNS, profesi ASN dapat diisi oleh warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat ber dasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Istilahnya, Pegawai Pemerintah dengan Per ja njian Kerja (PPPK). Seorang PPPK berhak mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBN/APBD. Mereka juga diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan memeroleh penghargaan. Tak hanya itu, layaknya PNS, PPPK juga berhak mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Jabatan dalam ASN Secara kelembagaan, Pre siden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pem binaan profesi, dan manajemen ASN. Dalam pel aks anaannya, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendaya gunaan aparatur negara, Komisi ASN (KASN), Lembaga Admi

nistrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ada pun pembagian kewenangannya adalah sebagai berikut: • Kementerian yang menyeleng garakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan apa ratur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; • KASN, berkaitan dengan ke wenangan monitoring dan eva luasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. • LAN, berkaitan dengan kewe nangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. • BKN, berkaitan dengan kewe nangan penyelenggaraan Ma najemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Jabatan dalam ASN terbagi atas tiga klasifikasi: Administrasi, Fungsional, dan Pimpinan Ting gi. Jabatan Administrasi ber tanggung jawab terkait kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan

memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui kepemimpinan manajemen dan keteladanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketiga jabatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Menariknya, UU ASN mem perkenalkan lembaga baru bernama Komisi ASN. Komisi ini merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan aparatur yang profesional dan berkinerja. Sudah bukan zamannya lagi ketika kita menjalankan proses demokrasi melalui Pemilu atau Pilkada, kita melihat para birokrat menghadapi kesulitan dalam menempatkan diri, sehingga masuk dalam pusaran politik. Paradigma baru birokrasi adalah ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, ber orientasi pelayanan pub lik dan loyalitas terhadap neg ara dan aturan perundang-undangan. Begitu penting dan mendasarnya ASN sebagai mesin birokrasi, maka jaminan netralitas, profesionalitas dan pelayanan publik itu dimulai dari proses pengangkatan jabatan, pemberhentian jabatan, atau pemutasian jabatan. Semoga lahirnya UU ASN ini bak oase di tengah minimnya contoh birokrat teladan. UU ASN ini juga laksana obor harapan bagi pihak-pihak yang merindukan munculnya birokrat yang merdeka, profesional, sekaligus sejahtera! (HB)


51

D

Aparatur

isahkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tonggak sejarah baru bagi kalangan birokrasi di Indonesia. Predikat aparatur sipil negara tidak hanya milik Pegawai Negeri Sipil (PNS) semata, akan tetapi bisa disematkan juga kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Munculnya PPPK merupakan jawaban cerdas pemerintah da lam rangka mengakomodasi fleksibilitas sekaligus shortcut

pimpinan tinggi (japimti). Tidak ada perubahan yang signifikan untuk dua kelompok besar di awal, kecuali perpanjangan batas usia pensiun PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Khusus untuk pegawai fungsional level Madya dan Utama, batas usia pensiunnya secara otomatis menjadi 60 tahun. Perubahan yang sangat funda mental terjadi pada kelompok Japimti. Sebuah terobosan, ke depannya untuk jabatan tersebut diharuskan melalui seleksi secara terbuka, yang bertolak belakang dengan praktik selama ini, yang

seleksi terbuka pengisian formasi Japimti itu adalah munculnya birokrat pemimpin yang kredibel dan kompeten dari sisi knowledge, skill dan attitude-nya. Untuk menuju kondisi ideal seperti itu, prinsip-prinsip merit harus didorong agar menjadi culture di lingkungan birokrasi Indonesia. Paling tidak ada enam prinsip yang apabila diindahkan, maka bisa dipastikan reformasi birokrasi berjalan on the track. Terkait rekrutmen, prinsip yang harus dipegang adalah seleksi dan prioritas didasarkan pada

atas berbagai kondisi yang muncul selama ini di sektor pemerintahan. Dosen, guru dan tenaga ahli lainnya yang diperlukan oleh pemerintah nantinya tidak harus diangkat sebagai PNS tetapi dapat diangkat melalui mekanisme pengangkatan PPPK. Tentu saja dengan masa kerja dan skala kompensasi tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Khusus untuk PNS, UU tersebut membaginya dalam tiga cluster: jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan

dilakukan secara tertutup dan dirasakan unfair. Pengisian Japimti yang harus dilakukan secara terbuka tersebut meliputi Japimti Utama (kita mengenalnya sebagai eselon I/a atau Kepala LPNK), Japimti Madya (biasa disebut eselon I/a atau I/b di LPNK/LNS/ Kementerian/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemda), dan Japimti Pratama (akrab dengan istilah eselon II di LPNK/LNS/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara /Kementerian/Pemda). Hakikatnya, sasaran akhir

kompetisi yang terbuka dan adil. Kedua, adanya kesetaraan dan keadilan dalam perlakuan terhadap pegawai. Berikutnya, adanya praktik menghargai capaian kinerja pegawai. Dua prinsip berikutnya, menjaga adanya standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat serta terjaminnya perlindungan terhadap pegawai dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas dan tidak tepat. Terakhir, adanya perlindungan kepada pegawai dari hukum

52


Aparatur yang tidak adil dan tidak terbuka. Jika sebagian poin di atas dapat terlaksana, maka secara otomatis praktik-praktik negatif seperti tindakan diskriminasi, nepotisme dalam pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan tertentu secara bertahap akan dapat dikurangi. Komite Aparatur Sipil Negara Nampaknya usaha pemerintah dalam mengubah profil birokrasi di negeri ini tidak hanya berhenti disini saja. Oleh karena itu untuk menjaga kualitas pelaksanaan seleksi terbuka saat ini peme rintah sedang memfasilitasi pembentukan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi tersebut merupakan Lembaga Non Struktural (LNS) yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Di samping fungsi tersebut LNS tersebut juga dilengkapi dengan beberapa wewenang, antara lain melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan proses pengisian Japimti, mengawasi dan menge valuasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode peri laku pegawai ASN. Disamping hal-hal tersebut KASN juga dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip-prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kebijakan baru dalam pengisian Japimti tersebut setidaknya memberikan dua hal penting demi perbaikan birokrasi di Indonesia. Pertama, bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah hal ini merupakan kesempatan untuk memilih para kandidat untuk menjadi pimpinan birokrasi yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi. Bagi instansi di daerah kebijakan ini juga dapat mereduksi sekat-sekat kedaerahan. Ujung dari hal tersebut adalah sebuah kontribusi dalam mewujudkan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus dapat mendorong percepatan pem bangunan nasional. Kedua, bagi para birokrat yang mempunyai kompetensi, terbitnya kebijakan tersebut merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk ikut berkompetisi secara terbuka untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Stagnasi karier pegawai di instansi masing-masing dapat terjawab dengan pemberian izin atau kesempatan untuk mengikuti

seleksi terbuka dalam pengisian Japimti di berbagai Kementerian/ Lembaga dan Pemda. Tak dapat dipungkiri, masih banyak pihak yang belum sepe nuhnya yakin bahkan berpendapat miring atas atas pemberlakuan praktik seleksi terbuka dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Hal ini dapat dimaklumi, karena ini menyangkut bagaimana mengubah zona nyaman yang terlanjur telah lama dinikmati. Layaknya sebuah sistem, pasti mengandung ketidaksempurnaan dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, perbaikan atau penyempurnaan baik dari sisi perangkat seleksi maupun kapabilitas tim panitia seleksi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan dalam seleksi terbuka. Sebagai aparatur birokrasi, sela yaknya kita yakin bahwa maksud dan tujuan akhir kebijakan seleksi terbuka tersebut diusung dengan tujuan mulia yaitu membiasakan fairn ess dan openness dalam pengisian Japimti birokrasi di Indonesia, yang ujungnya adalah diper olehnya profil pimpinan tingg i yang profes ional dan kompeten di bidangnya masingmasing. Sikap cerdas yang perlu diambil oleh para birokrat saat ini adalah memp ersiapkan dan membangun kapabilitas diri untuk menyongsong era baru, saatnya seleksi terbuka dipancangkan. Are you ready? *Penulis Kepala Bagian Organisasi pada Biro Kepegawaian dan Organisasi


53

Layanan Publik

Kerinduan hadirnya pemimpin yang berbuat nyata untuk rakyatnya sedikit terobati dengan kehadiran Tri Rismaharini. Walikota ke-23 Surabaya ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat.

T

engok situs http://www.surabaya.go.id/ yang menyediakan ragam informasi dan layanan Pemerintah Kota Surabaya. Tindak lanjut keluhan masyarakat dengan mudah dapat diketahui. Tidak heran bila Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 meraih Penghargaan I Anugerah Media Humas kategori Website Pemerintah dari Kementerian Kominfo. Selain menyediakan layanan pengaduan dan upaya tindak lanjutnya, wanita yang senantiasa tampil sederhana dan bicara blak-blakan dan kental dengan dialek Suroboyoan ini tidak sungkan-sungkan terjun langsung menyelesaikan permasalahan yang menimpa warga atau lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Warta Pengawasan berkesempatan mewawancarai peraih berbagai penghargaan baik di bidang pelayanan publik, penataan kota, kebersihan, e-government, maupun penanganan permasalahan sosial sesaat sebelum menemui Kepala BPKP di kantor BPKP Pusat, 28 Maret 2014 lalu. Risma yang telah mengenal BPKP sejak 2002, sangat merasakan keberadaan BPKP dalam mengawal kegiatan Pemerintah Kota Surabaya. Kunjungan Risma ke BPKP kali ini juga demi ketenangan, karena BPKP siap memberikan pendampingan, pelatihan, dan audit bila diperlukan.

54


Didampingi Deputi Bidang Pengawasan Penye lenggaraan Keuangan Daerah (PKD), Dadang Kurnia, Direktur Pengawasan PKD Wilayah I, Kasminto dan Direktur Pengawasan PKD Wilayah II, Ernadhi Sudarmanto, Warta Pengawasan mendengar berbagai upaya Risma menyelesaikan beragam permasalahan di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya. Berikut ini petikan wawancaranya. Warta Pengawasan(WP): Bagaimana cara masya rakat Surabaya mengadukan permasalahan-perma salahannya. Risma(R) : Macam-macam, jadi kalau secara elek tronik dapat melalui sms, telepon, facebook, email, twitter. Ada juga yang melalui fax dan ada yang tulis surat ke saya. Biasanya pengaduan yang tidak terlalu rumit, misalkan lampu mati disampaikan lewat sms, twitter, dan facebook. Tetapi untuk permasalahan khusus, misalkan masalah pertanahan diadukan melalui surat. Pengaduan masyarakat itu kita wajib menjawabnya dalam 1 x 24 jam. Jadi, kita harus menjawab tindak lanjutnya, misalnya kapan listrik dibetulkan. WP: Pada umumnya, masyarakat mengadu tentang apa?

Layanan Publik R : Pengaduan paling banyak biasanya mengenai masalah sehari-hari, misalnya lampu mati, jalan rusak, anak ingin sekolah, masyarakat butuh pekerjaan.

tumpuk. Kalau tidak segera diselesaikan nanti numpuk terus persoalannya. Akibatnya, nanti masyarakat tidak percaya sama kita.

WP: Bagaimana cara ibu menindaklanjuti penga duan-pengaduan tersebut? R: Pengaduan tersebut otomatis langsung masuk ke akun kepala dinas terkait. Dinas Kominfo mem buat sistem, sehingga kami tidak pernah rapat untuk menindaklanjutinya. Kita online, jadi kepala dinas tinggal memerintahkan stafnya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sejak tahun 2012 sampai seka rang, saya belum pernah melakukan pertemuan dengan kepala dinas. Dulu kan sering ngumpul, tetapi selama 1 tahun kemarin tidak pernah. Jadi, kalau saya butuh baru panggil dia.

WP : Cita-cita Ibu, Surabaya di masa depan seperti apa? R: Kalau dari sekarang Surabaya konsisten terus, Surabaya bisa mengalahkan Singapura. Tentunya butuh kerja keras, karena uang kita kan memang terbatas. Di Surabaya itu uangnya seperduabelas DKI, tetapi luasnya separuh DKI. Penduduk Surabaya seperempat DKI, tetapi sekolah di Surabaya benarbenar gratis tidak hanya untuk yang miskin. Semuanya tidak bayar, mulai dari TK sampai dengan SMA, SMK, baik negeri maupun swasta. Jadi swasta kita subsidi juga. Demikian juga dengan kesehatan. Yang tidak bisa bayar kan tidak hanya orang miskin. Contoh kita subsidi penderita cuci darah. Cuci darah itu kan berat, 3 kali seminggu. Penderita cuci darah tidak semuanya miskin. Namun, kita menjaga daya tahan keluarga supaya tidak jatuh miskin. Jadi, jumpa penduduk miskin tidak bertambah. Itu sebabnya, pendidikan dan kesehatan gratis. Lansia miskin juga kita tanggung dengan memberi makan 3 kali sehari. Di setiap kampung ada kelompok namanya Posyandu Lansia yang merawat para lansia yang tidak mau dimasukkan Griya Werda. Jadi, Posyandu Lansia tidak hanya untuk lansia miskin. Seminggu kita kasih makanan tambahan, sebulan sekali pemeriksaan gratis, dokter datang. Jadi, kami memiliki Posyandu Balita, Posyandu Remaja, dan Posyandu Lansia. Itu semua kita biayai. Demikian wawancara singkat Warta Pengawasan dengan istri dari Djoko Saptoadji dan ibu dari Fuad Bernardi dan Tantri Gunardi mengenai upaya menyelesaikan beragam permasalahan di kota Surabaya. Beragam terobosan dan inovasi yang dihadirkan peraih penghargaan MDG’s bidang sosial ini bertujuan agar masyarakat betul-betul merasakan hadirnya pemerintah. Tidak heran bila Walikota Kota Pahlawan ini dinobatkan sebagai walikota terbaik dunia versi citymayors.com pada Februari 2014n (n.s./mill/adi/santy)

WP : Untuk pengaduan langsung, bagaimana pena nganan tindak lanjutnya? R: Pengaduan langsung biasanya untuk permasa lahan yang berat, misalkan rumahnya rusak. Tentunya, kita harus mengontrol dulu. Soalnya kalau kita tidak kontrol, bisa jadi pengadu tersebut menipu. Misal kan anaknya tidak bisa sekolah, kita harus cek dulu. Kita tidak bisa menangani anak sekolah, sekolah yang menanganinya. Kita menangani keluarganya, itu yang membuat tindak lanjutnya menjadi lama. WP : Jadi, setiap masalah langsung di selesaikan. R: Betul, soalnya PRnya banyak kalau ditumpuk-

kiri ke kanan: Direktur Pengawasan PKD Wilayah I, Kasm into, Walikota Surabaya - Tri Rismaharini, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia


55

Resensi

Pola dan Akar Korupsi oleh: John Elim

Penulis: Prof. Drg. Etty Indriati, Ph.D Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama Tebal: 254 Halaman

K

orupsi, Kolusi, dan Nepostime (KKN) merupakan topik yang relevan bahkan sangat relevan dengan kondisi pemerintahan Indonesia. Ketentuan hukum tentang upaya pemberantasan korupsi sudah ditetapkan dan disahkan, seperti; UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

56


dari KKN dan ketentuan lainnya dengan dukungan lembaga pengawasan intern dan ekstern, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sampai dengan akhir periode kedua era reformasi, Indonesia masih bergumul dengan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang seolah-olah unsolved problem. Banyak literatur tentang pengenalan dan upaya pembe rantasan tindak pidana korupsi telah diseminarkan dan dibukukan sebagai referensi. Namun buku yang satu ini dengan judul: “Pola dan Akar Korupsi – Menghan curkan Lingkaran Setan Dosa Publik” karangan Prof. Drg. Etty Indriati, Ph.D Dosen tamu pada Yale University, USA itu menyajikan tulisannya se banyak enam bab dari sudut pandang seorang peneliti dengan menggunakan referensi dari dalam maupun luar negeri. Dengan merujuk pendapat dari Samuel P. Huntington (Modernization and Corruption, 2009) bahwa korupsi adalah pe

nyakit demokrasi dan modernitas, penulis mengupas akar korupsi dalam perspektif antropologi, yakni dimulai dari terbentuknya negara, korupsi sebagai social learning hingga kesinambungan tersembunyi antara hukum dan korupsi. Bab berikutnya men guraikan politisi, moral, dan proses psikologi korupsi. Korupsi Politik dan Ekonomi pada bab berikutnya yang diikuti Globalisasi Anti Korupsi, dan bab terakhir memaparkan Strategi Mengatasi Korupsi. Dalam bab ini kalimat pertama yang penulis kemukakan bahwa membasmi korupsi hanya bisa dilakukan seperti membasmi perbudakan. Buku setebal 254 halaman yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2014 ini bermanfaat sekali bagi pembaca yang ingin melihat topik korupsi dari perspektif yang berbeda. Diyakini, upaya pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif jika kita dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Selamat berselancar untuk melawan lingkaran setan dosa publik! *) Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklatwas BPKP

Apa siapa

P

ernyataan ini disampaikan Dr. Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia pada Dialog di TVRI, 9 Mei 2014 dan Seminar Nasional, 19 Mei 2014 di BPKP dalam rangka peringatan HUT ke_31 BPKP. “Seharusnya siapapun yang terpilih sebagai presiden akan membuat visi misi untuk diterje mahkan ke dalam RPJMN dapat meminta BPKP untuk mengawasi jangan sampai apa yang sudah ditargetkan tadi melenceng. Ini kan fungsi yang penting. Sekarang ini kan kita melihat BPKP dari sisi akuntabilitas, sisi administrasi keuangan, padahal ada yang penting sekali adalah bagaimana meluruskan arah pembangunan tadi”, jelas Hendri Saparini pada Dialog di TVRI bersama Mardiasmo, Kepala BPKP dan Effendi Ghazali, Pakar Komunikasi Politik Lebi lanjut, alumnus FE UGM

ini mengungkapkan fakta bahwa saat ini pengentasan kemiskinan tidak signifikan dibanding dengan anggaran yang sudah digelontorkan. Semestinya presiden justru berke pentingan dengan BPKP untuk memberikan masukan apa sich yang salah? Bila sekarang ini BPKP mengambil tema untuk lebih mengutamakan atau lebih memberikan garis bawah kepada upaya mengarahkan orientasi pembangunan, ini yang lebih benar. Kita punya BPK yang juga melakukan audit administrasi keuangan, tetapi belum ada yang melakukan atau meluruskan masalah pembangunan. Mestinya presiden mengoptimalkan peran badan dengan sumber daya manusia yang luar biasa, dengan jumlah SDM yang 6000, dengan kualitas yang juga kita juga sudah tahu dan sudah terlatih, dan ada di seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Berarti ini tidak hanya presiden yang bisa memanfaatkan, tetapi pemerintah

daerah juga memanfaatkan BPKP daerah dalam mengawal RPJMD. Jangan sampai, misalnya pada daerah yang target indikator pengangguran tidak tercapai, pemimpin daerahnya tetap terpilih. Lha ini kan jadi tidak benar. Dalam Seminar Nasional di BPKP Pusat, 19 Mei 2014 lalu, doktor bidang ekonomi politik ini mengajak peserta yang hadir, yaitu para Sekjen K/L dan Sekda termasuk BPKP yang sudah diberikan instruksi oleh presiden, untuk bersama-sama mengawal arah pembangunan ekonomi. Pengawalan tersebut untuk menjaga visi misi searah dengan amanah konstitusi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program menuju pemenuhan kebutuhan mendasar. Melalui pengawalan pembangunan diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmurn (n.s./sari/bowo/yus)


57

S

Apa siapa

osoknya begitu familiar bagi publik penikmat suguhan berita-berita politik. Celetukannya yang sarat humor berkelas namun menyengat, membuat pendapatnya dikutip banyak orang. Dalam memandang suatu persoalan, pakar komunikasi politik lulusan Cornell University ini selalu menarik garis tegas yang membuat

ujarnya. Saat diundang sebagai nara sumber dalam Talkshow di salah satu stasiun televisi, penggagas acara parodi Republik Mimpi ini menyoroti gaya komun i kasi BPKP. “Secara umum, tugas BPKP ada empat sektor: pencegahan, pemeliharaan aset, pelaporan dan audit investigatif. BPKP hanya bisa melaporkan

solusi jitu. “Saya yakin BPKP sudah bekerja banyak untuk permasalahan yang dirasakan langsung kemanfataannya oleh publik, seperti penanganan Kasus Transjakarta, Raskin, dan lain-lain. Namun, bekerjanya dalam senyap, tidak berbunyi,” kritik Effendi. Untuk itu, ia menyarankan agar BPKP bekerja sama dengan lembaga penyiaran

dirinya tak mudah ‘terbeli’. Lelaki kelahiran Padang ini lebih memilih berhenti me ngajar sebagai dosen luar biasa di Universitas Indonesia, kampus yang sangat dicintainya ka rena merasa prihatin dengan kejanggalan yang dilakukan oleh petinggi UI. Tak hanya itu, Peneliti Terbaik UI 2003 ini bersikukuh tidak menerima honor sepeser pun saat ditunjuk sebagai anggota Komite Konvensi Calon Presiden dari salah satu partai. “Saya ingin memberikan pendidikan politik bagi siapapun,”

hasil pengawasannya kepada Presiden, Kementerian/Lembaga, atau Aparat Penegak Hukum. Karena Undang-undang, BPKP tidak dapat men yamp aik annya k e p u b l i k , ” c e t u s E f f e n d i . Menurutnya, hal ini berb eda dengan BPK yang hasil pe kerjaannya menjadi public domain usai diserahkan kepada DPR. Effendi Ghazali sangat pa ham bahwa hasil pengawasan B P K P b elu m d iman f aatk an dengan optimal. Untuk itu, kolumnis pada sejumlah media mass a tersebut memberikan

publik untuk memublikasikan kinerja BPKP. Terkait HUT ke-31 BPKP yang jatuh pada tanggal 31 Mei nanti, Effendi melihat usia itu sudah cukup matang untuk menunjukkan kiprahnya. “Kalau boleh meminjam kalimat komunikasi publik yang tepat adalah, BPKP menjalankan peran pengawasan seawas-awasnya. Membuat orang mengawasi diri sendiri. Tetapi kalau anda tidak lakukan, kami yang awasi!,” pungkasnyan

58


(mil)

Apa siapa

S

ebagai daerah penyangga ibukota Jakarta, Kabu paten Bekasi kini ber kembang demikian pesat dari semula dikenal sebagai daerah yang berbasis pertanian, kini bergeser menjadi sentra industri. Dengan nilai APBD tak kurang dari Rp3,3 triliun yang tersebar pada 67 SKPD, Pemkab Bekasi membutuhkan figur pengawas yang tak hanya cakap, tetapi juga cerdas untuk mengawasi 12.000 kegiatan yang tersebar di 23 kecamatan. Persyaratan itu ada pada se orang Dra. Hj. Aat Barhaty Kart aatm aja, MM, Inspekt ur Kabupaten Bekasi yang baru men jabat. Dibekali dua belas auditor bersertifikat dan beberapa Pe ngawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Aat harus jungkir balik me ngawasi seluruh kegiatan di wila yah kerjanya, mulai dari peren canaan hingga pelaporan. Barrier jumlah auditor yang terbatas itu membuatnya berfikir brilian: membangun sistem online pe ngawasan! Mantan Kepala Badan Kepe gawaian Daerah Pemkab Bekasi itu berprinsip bahwa Inspektorat layaknya seorang dokter, yang harus mengetahui detil penyakit pasiennya

sebelum nantinya memberikan resep mujarab. “Demikian juga Inspektorat, institusi ini harus mengetahui keadaan seluruh SKPD, sebelum ia memberikan langkah pencegahan, rekomendasi, saran, atau pemeriksaan terhadap satu kasus,”ujar Aat. Satu dari sedikit pimpinan Aparat Pengawasan Intern Peme rintah (APIP) wanita ini memilih pendekatan IT untuk membuat pengawasan menjadi sesuatu yang ‘mudah’. “Dengan pengawasan berbasis elektronik (IT), Insya Allah auditor tidak lagi terbelenggu oleh masalah klerikal. Dengan mudah auditor dapat langsung mengawasi SKPD, meskipun tidak langsung turun ke lapangan,” ujar mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bekasi ini. Nilai positif lainnya penggunaan IT adalah memudahkan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam menyusun angka kredit. PFA kata Aat. Untuk mendukung hal tersebut, harus dibangun suatu sistem online untuk pengawasan. “Auditor harus membuat daftar data yang harus dipersiapkan oleh SKPD/obyek pemeriksaan dan diberikan kepada mereka pada awal tahun” kata Aat. Dengan demikian, saat auditor datang untuk

memeriksa, data yang diperlukan oleh auditor sudah tersedia. Bila sistem online pengawasan tersebut established, maka waktu pemeriksaan menjadi jauh lebih singkat yang berimbas kepada efisiensi biaya. Sungguh, pemikiran cemerlang bagi seorang Inspektur yang belum genap setengah tahun memimpin itu patut diapresiasi. Aat juga mengusulkan, kalau sistem penilaian angka kredit untuk auditor, yang sekarang berlaku, dimana masih menggunakan jam kerja X unit X tarif, namun masih mengalami kesulitan, alangkah baiknya penilaian angka kredit auditor menggunakan sistem elek tr onik. Namun DUPAK tetap dinilai oleh Tim Penilai angka kredit untuk mengetahui apakah tarif yang digunakan sudah tepat, apakah ada tumpang tindih surat tugas dan sebagainya. Aat menyadari bahwa dengan SDM yang sedikit dan kegiatan yang harus dikawal banyak, maka ia harus mengefisienkan waktu pemeriksaan, dengan menggunakan Sistem online untuk pengawasan. Hal itu diungkapkannya ketika Tim Pusbin JFA melakukan pemutahiran data ke Inspektorat Kabupaten Bekasi di Cikarangn (Diana).


59

Konsultasi JFA Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP Sidik Wiyoto

Beberapa tanya jawab seputar JFA di bawah ini. berlangsung saat Sosialisasi diikuti oleh 56 peserta, terdiri dari Pejabat Struktural, Calon Auditor dan Calon P2UPD di lingkungan Inspektorat Kota Tangerang. Pertanyaan: Apakah bisa pengangkatan ke dalam JFA langsung ditunjuk dan diangkat dalam surat keputusan tanpa harus mengikuti diklat sertifikasi pembentukan terlebih dahulu? Jawaban: Sesuai Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 dalam pasal 26 s.d. 30, pengangkatan ke dalam JFA ada tiga jenis yaitu pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, dan pengangkatan perlakuan khusus (inpassing). Untuk ketiga jenis pengangkatan tersebut mensyaratkan harus lulus sertifikasi JFA, dengan persyaratan sebagai berikut: a. Untuk pengangkatan pertama, calon Auditor yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam JFA hanya dengan sertifikat telah mengikuti diklat. Namun tiga tahun setelah yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA, yang bersangkutan harus lulus sertifikasi JFA. Jika tidak lulus dalam jangka waktu tiga tahun tersebut, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai Auditor. Jika sudah diberhentikan sebagai Auditor, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai Auditor. b. Untuk pengangkatan perpindahan, calon Auditor yang bersangkutan baru dapat diangkat ke dalam JFA jika telah mengikuti diklat dan lulus sertifikasi JFA, dengan batas maksimal usia untuk diangkat ke dalam JFA adalah 50 (lima puluh) tahun. c. Untuk pengangkatan perlakuan khusus (inpassing),

60


Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Nurdin

yang terakhir dilakukan hanya sampai dengan 31 Desember 2013, mensyaratkan calon Auditor harus lulus sertifikasi JFA melalui perlakuan khusus jika akan diangkat ke dalam JFA, tanpa persyaratan ikut diklat JFA. Jadi untuk diangkat ke dalam JFA melalui pengangkatan pertama dan perpindahan, mensyaratkan untuk mengikuti diklat JFA dan lulus ujian sertifikasi JFA, serta harus melalui persetujuan teknis dari Kepala BPKP selaku pimpinan instansi pembina JFA, sebelum yang bersangkutan diangkat ke dalam JFA. Pertanyaan: Mohon penjelasan proses untuk bisa mengikuti diklat pembentukan JFA? Jawaban: Untuk dapat mengikuti diklat pembentukan JFA, calon peserta harus diusulkan oleh unit APIP ke Pusbin JFA dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain: Copy SK pangkat terakhir. Oleh Pusbin, usulan tersebut akan diseleksi oleh tim teknis penetapan peserta diklat Pusbin JFA, yang hasil keputusannya akan disampaikan kepada unit APIP yang bersangkutan, agar mengirimkan peserta diklat yang telah ditetapkan tersebut. Adapun syarat untuk mengikuti diklat sesuai Pasal 13 dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER – 1274/K/JF/2010 tentang Diklat dan Sertifikasi Auditor APIP adalah: 1 Persyaratan Peserta Diklat Pembentukan Auditor Terampil sebagai berikut: a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Pertama adalah Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

Konsultasi jfa b. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan: • Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; • Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat; • Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c. 2. Persyaratan Peserta Diklat Pembentukan Auditor Ahli sebagai berikut: a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Pertama adalah Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; b. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengangkatan Perpindahan: • Berijazah paling rendah Sarjana S1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; • Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat; • Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a. Jadi untuk dapat ditetapkan sebagai peserta diklat, selain harus memenuhi persyaratan tersebut di atas, juga harus diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan. Pertanyaan: Bagaimana kenaikan pangkat Auditor Trampil yang telah memiliki ijazah S1? Jawaban: Untuk Auditor Terampil yang telah memiliki ijazah S1, sepanjang yang bersangkutan tidak beralih jabatan ke jenjang Auditor Ahli, maka kenaikan pangkatnya tetap berdasarkan perolehan angka kredit di jenjang Auditor Terampil. Namun ijazah S1-nya, sepanjang

telah diakui secara kedinasan, maka nilai pendidikannya akan menjadi 100. Sedangkan jika Auditor Terampil yang telah memiliki ijazah S1 tersebut, akan alih jabatan ke jenjang Auditor Ahli, maka yang bersangkutan harus mengikuti diklat alih jabatan dan lulus ujian sertifikasi JFA serta angka kreditnya telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. Kenaikan pangkatnya setelah beralih ke Auditor Ahli, juga berdasarkan angka kredit yang diperolehnya, serta mensyaratkan kelulusan dalam ujian sertifikasi JFA pada jenjang jabatan diatasnya. Adapun ketentuan terkait peralihan Jabatan Auditor Terampil ke Jabatan Auditor Ahli, dapat dilihat pada Pasal 29 dalam Perka BPKP Nomor PER-709/K/JF/2009. Pertanyaan: Apakah BUP sebagaimana di atur dalam Perpres Nomor 41 tahun 2012 itu sifatnya otomatis tanpa usulan atau harus mengajukan perpanjangan? Jawaban: Menurut Perpres Nomor 41 tahun 2012, Auditor Madya dan Auditor Utama dapat diperpanjang Batas Usia Pensiun (BUP)-nya menjadi 60 tahun. Hal ini mengandung arti, bahwa Auditor Madya dan Auditor Utama tidak secara otomatis BUP-nya 60 tahun namun harus melalui mekanisme perpanjangan BUP yang diatur dengan kebijakan tersendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian unit APIP setempat. Namun, dengan keluarnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional, maka Perpres Nomor 41 Tahun 2012 di atas menjadi tidak berlaku. Dengan demikian, Auditor Madya dan Auditor Utama BUP-nya otomatis 60 tahun tanpa perlu ada usulan perpanjangan, dan untuk Auditor Trampil dan Auditor Ahli sampai dengan Jenjang Auditor Muda BUP-nya adalah 58 tahun.

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Cak Sidik Wiyoto dan Kang Nurdin. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bpkp. Warta Pengawasan go.id atu redaksi Warta Pengawasanvol xxI/Edisi hut ke-31 BPKP/2014 61

Kolom

oleh: Heli Restiati

“Tahukah engkau semboyanku? Aku mau! Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata “Aku tiada dapat!” melenyapkan rasa berani. Kalimat “Aku mau!” membuat kita mudah mendaki puncak gunung.”

K

alimat tadi adalah kutipan dari buku RA Kartini. Tanggal 21 April, setiap pen duduk Indonesia pasti mengenalnya sebagai hari Kartini. Seorang pahlawan nasional yang dikenal dengan perjuangan membela persamaan hak dan pendidikan bagi kaum wanita. Satu lagi yang membuat wanita priyayi kelahiran Rembang ini diingat sebagai pejuang emansipasi adalah karya monumentalnya: Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebuah kumpulan tulisan berisi perjalanan hidup dan korespon densinya dengan saudari dan sahabat-sahabatnya. Buku itu sarat dengan cita-citanya untuk memajukan kaum wanita dan ha

62


rapannya yang menjulang melihat bangsa ini tegak berwibawa. 2014. Suatu hari, persis di tanggal 21 April, saat terjebak dalam traffic jam ibukota Jakarta, di belakang setir, saya mend e ngarkan siaran radio sebagai teman kemacetan. Dengan topik Hari Kartini, penyiarnya meminta pen dapat para pendengar atas sebuah pertanyaan sederhana: “Sesung guhnya apa yang terkandung dari arti Habis Gelap Terbitlah Terang pada zaman ini? Apa makna ung kapan itu untuk Anda?” Sungguh, sebuah pertanyaan sederh ana. Telepon berdering, beberapa respon pun muncul seke tika. Jawaban bervariasi, ada yang serius, berkelakar dan bahkan ber puisi. Jawaban terbanyak adalah

“itu semboyan ibu Kartini.” Penyiar sampai menegaskan.... “Maknanya Bro...!” Sebagian lagi menyebutkan makna gelap menjadi terang adalah suatu kebutuhan, bila gelap terjadi kebingungan. Ada juga yang menjawab semboyan PT PLN sekarang. Yang berkelakar bilang, “itu kalo berada di samping seleb yang cantik dan putih...” Yang sedikit puitis menye butkan habis gelap terbit terang adalah matahari terbit yang sa ngat indah dipandang. Bahkan bila sedang berada di sekitar pantai, orang rela bangun pagi buta untuk sekedar menunggu keindahan terbitnya matahari. Dari semua jawaban, mulai yang berkelakar, sederhana, puitis dan juga beberapa jawaban serius, ada

Kolom

satu jawaban yang menarik dari seorang penelepon yaitu habis gelap terbitlah terang adalah suatu perubahan, sesuatu yang lebih baik. Terpikir di benak saya, iya ya... adakah kita memiliki makna tertentu dari kata tersebut pada kondisi saat ini. Siapa sangka hanya suatu acara di radio tetapi sebenarnya sangat sarat oleh makna. Teori perubahan, change management, change DNA, dan banyak lagi buku serta konsep perubahan diru muskan. Bahkan hampir semua orang kantoran atau orang yang berpendidikan mengenai arti normatif kata perubahan. Jadi, apa hebatnya dengan jawaban ha bis gelap terbitlah terang adalah perubahan? Jawaban itu tidak menarik bila tidak didengar contoh yang di berikannya. Setiap hari di Jakarta, jalanan sungguh melelahkan. Di saat kemac etan parah, banyak mobil semakin gemar main sodok dan membunyikan klakson kemarahan di dalam mobil sambil mengomel bahkan marah. “Bila benar perubahan terjadi pada diri kita, coba kita berebut memberi jalan sesuai urutan, itu habis gelap terbitlah terang,” katanya.

Salah satu respon penelepon radio, “terbit terang” adalah cara pand ang, bagaimana kita me mandang sesuatu. Seorang pejabat menjadi narasumber dalam sebuah seminar untuk sharing keberhasilan melakukan perubahan. Dengan berapi-api ia menyuarakan visi dan misinya yang kuat dan besar untuk membuat perubahan serta dana yang dikeluarkan untuk itu. Orang lain pun berdecak kagum dibuatnya. Namun terkadang dalam hati kecil kita bertanya: pastilah hal itu sulit ditiru bila kita tak punya kewenangan atau sumber daya! Coba lihat sekitar, petugas satpam setiap hari selalu menebar senyum, menyapa pegawai, dan membantu tamu yang melintas di depannya. Adakah yang melihat ini sebagai suatu hal ‘besar’? Sesuatu, entah itu kegiatan, prestasi atau apapan dalam kehi dupan manusia, terkadang dan bias anya dipandang besar dari tampilan kasat mata. Misalnya, asetnya, prestasi akademiknya, jab atannya… dan sebagainya. Tanpa sadar, ‘stempel’ ini semakin melek at. Sangat jarang orang melihat hal besar karena apa yang dilakukannya. Cara pandang atas keberhasilan misalnya, lebih terang

melihat kepada fisik dan sikap materialistis sebagai ukuran. Si penyiar tertawa, dan me nyahut “wah bagus itu, bila peru bahan cara pandang itu bisa terjadi, maka negara yang bersih dan bebas dari korupsi sudah di depan mata.” Suatu pandangan juga memerlukan suatu perubahan bahwa “keber hasilan” atau “menjadi besar” bukan karena kekayaan atau ja batan… tetapi besar karena apa yang diperbuatnya. Greatness because what you did!. Rentetan jawaban di atas mem beri inspirasi atas makna dari habis gelap terbitlah terang pada konteks kekinian. Bila Kartini masih menulis surat untuk sahabatnya, mungkin pemaknaan di masa kini akan menjadi harapan dalam surat terakhirnya. Memang masalah pendidikan masih menjadi agenda besar bagi bangsa Indonesia. Tidak semua tindakan atas pesan Kartini harus berkaitan dengan bangku sekolah dan pendidikan. Dalam kapasitas kita masingmas ing, Kartini memberikan pesan moral yang sangat dalam: bagaimana kita ikut dalam peru bah an untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Seringkali, untuk menjadi baik kita harus menjadi tidak nyaman. Syair lagu wajib belajar sering kita dengar “habis gelap terbit terang, hari depan cemerlang.” Dirgahayu, habis gelap terbitlah terang untuk BPKP! *Penulis adalah Kabag Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP


63

Kolom

D

alam acara talk show yang bertema kan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemer intah (APIP) dalam Me ngawal Pembangunan beberapa waktu lalu, salah seorang pemirsa menanyakan, “Mengapa KPK jauh lebih “garang” dalam menangkap koruptor dibanding dengan APIP seperti BPKP, inspektorat jenderal dan inspektorat? Pertanyaan ini muncul karena publik dipertontonkan dengan penangkapan tersangka koruptor maupun pengungkapan temuan besar oleh KPK seperti misalnya kasus hambalang, SKK Migas, korupsi oleh gubernur/bupati/ walikota, kasus MK dan beberapa kasus lain yang cukup banyak. Muncul pertanyaan berikutnya, apakah berarti APIP “tidak ada kerjanya” walaupun sama-sama merupakan auditor?

64


oleh: Setya Nugraha Jati diri APIP APIP merupakan unit yang bertanggung jawab secara lang sung kepada pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah (K/L/P) untuk melakukan jasa assurance dan consulting. Pimpinan K/L/P memerlukan unit yang membuat mereka merasa tenang dalam memimpin instansinya mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pimpinan K/L/P berharap banyak terhadap APIP untuk mem berikan keyakinan bahwa instansi telah dikelola dengan akuntabel dan transparan guna meminimalkan temuan auditor eksternal maupun aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal jasa assurance, APIP melakukan audit terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa seluruh business process dalam K/L/P telah dikelola secara akun tabel dan transparan. Contoh yang dilakukan APIP untuk membuat

tenang pimpinan K/L/P adalah probity audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang bernilai besar. Melalui probity audit ini, pengadaan sejak perencanaan, pelaksanaan hingga kepada pertanggungjawaban dalam posisi terawasi dengan baik (in control). Proses pelelangan yang sering memunculkan temuan “pengaturan lelang” dapat dian tisipasi oleh APIP dengan cara audit atas proses lelang sejak aanwijzing (penjelasan pekerjaan) hingga penetapan pemenang lelang. Rekomendasi atas temuan audit APIP tersebut wajib ditindaklanjuti pimpinan K/L/P dan menjadi bagian dari laporan hasil pengawasan APIP secara keseluruhan. Dalam hal jasa consulting, APIP selalu menjadi tempat ber tan ya dan berkonsultasi bagi pimpinan K/L/P untuk menjawab berbagai permasalahan dan dis pute dalam pengelolaan keuangan

Kolom negara. Contoh dalam hal permasalahan kelangkaan aspal atas suatu proyek pengadaan jalan di sebuah provinsi, APIP dapat mem berikan solusi antara lain dengan meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendesak rekanan memenuhi pasokan aspal dari provinsi lain. Bagaimana jika temuan audit APIP berindikasi Tindak Pidana Korupsi? Jika APIP menemukan kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka sesuai dengan pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, tiap pegawai negeri yang dalam tugas nya mengetahui peristiwa tindak pidana, wajib melaporkannya pada penyelidik atau penyidik. Namun mengingat birokrasi pemerintahan bahwa APIP adalah alat internal man ajemen, maka APIP harus melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan K/L/P, yang selanjutnya sesuai KUHAP maka pimpinan K/L/P harus melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum yang akan menindaklanjuti antara lain dengan audit investigasi dan atau audit perhitungan kerugian keuangan negara. Tugas APIP memang seharus nya mengawasi dan melaporkan tindak pidana yang terjadi di lem baganya. Mekanisme atau SOP atas hal-hal yang harus dilakukan baik oleh APIP dan pimpinan K/L/P terhadap kasus TPK di internal K/L/P tersebut harus dibuat

holders utama APIP tersebut yaitu pimpinan K/L/P. APIP Tugas APIP memang se di tingkat kementerian harusnya mengawasi dan (Inspektorat Jenderal), melaporkan tindak pidana lembaga (inspektur tama/ yang terjadi di lembaganya. Inspektur), dan Pemerintah Mekanisme atau SOP atas daerah (inspektorat hal yang harus dilakukan provinsi/kabupaten/kota) oleh APIP dan pimpinan sangat mungkin sudah K/L/P terhadap kasus TPK di mengeluarkan “sengat” nya internal K/L/P harus dibuat meski belum tentu banyak sebagai dokumen formal diketahui publik. tertulis untuk pencegahan APIP di tingkat Presiden penyimpangan (Fraud Pre (BPKP) yang telah membantu vention) memb erikan added value bagi Presiden dan jajarannya melalui berbagai kegiatan audit sebagai dokumen antara lain Optimalisasi formal tertulis untuk pencegahan Penerimaan Negara (OPN), penyimpangan (Fraud Preven audit Jamkesmas dan Tunggakan tion) atau juga dikenal sebagai Tunjangan Profesi Guru, bimbingan Fraud Control Plan. Untuk me teknis penerapan Sistem Informasi ngantisipasi beberapa kasus pim Man aj emen Daerah (SIMDA), pinan K/L/P yang justru tidak Good Corporate Governance melaporkan dugaan TPK tersebut, (GCG), serta audit investigasi maka ke depan landasan hukum maupun perhitungan kerugian ke dalam bentuk undang-undang yang uangan negara, kadang juga tidak secara khusus mengatur kewajiban terekspose ke ranah publik. APIP melaporkan dugaan korupsi Poin penting adalah APIP ha di lembaganya perlu ditetapkan rus tetap memberikan “sengat” secara jelas. atau added value bagi pimpinan K/L/P maupun bagi Presiden seba Penutup gai Kepala Pemerintahan yaitu Walaupun hasil-hasil audit oleh pengelolaan keuangan yang trans APIP dalam konteks melakukan paran dan akuntabel serta free from jasa assurance maupun consulting corruption, terlepas diketahui pu belum banyak diketahui publik, blik atau tidak. Jangan sampai ada bukan berarti temuan hasil audit kalimat muncul sebagai berikut: adalah temuan yang tidak signifikan “Ada APIP atau tidak ada, tidak ada dan tidak memiliki greget. bedanya”n APIP yang memiliki greget *Penulis adalah Kasubdit di Deputi dan benar-benar memiliki “se Polsoskam BPKP ngat”, dapat dirasakan oleh stake Warta Pengawasan vol xxI/Edisi hut ke-31 BPKP/2014

65

Kolom

MATURITAS SPIP: SEBUAH LANGKAH MAJU

kiri ke kanan: Inspektur BPKP - Hari Setiadi, Kasubditwas PKD Wilayah III - Nyoman Suprayatna, Kepala Biro Perencanaan - Justan Siahaan

Setelah proses sosialisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ke seluruh K/L dan Pemda usai dan SPIP telah diterapkan, tiba saatnya dilakukan penilaian maturitas SPIP. BPKP sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 selaku Pembina SPIP melalui Tim Satgas SPIP telah merancang maturitas SPIP beserta mekanisme penilaiannya. Ke depan diharapkan hal ini dapat diimplementasikan di seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemda.

D

i sela-sela penyeleng garaan Workshop Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual oleh Deputi Bidang Pengawasan

66


Keuangan Daerah di Yogyakarta pada awal April 2014 lalu, Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP Pusat berkesempatan memaparkan materi terkait Maturitas SPIP. Kepala Biro Perencanaan

Pengaw asan, Justan Siahaan mengingatkan bahwa maturitas SPIP alat ukurnya adalah lembaga, bukan unitnya. Unit analisisnya lembaga, kalau BPKP yang diminta berarti analisisnya BPKP. “Kegiatan pengendalian dituangkan dalam kebijakan SPIP, kemudian diupayakan ada informasi komunikasi kepada semua pelaksana termasuk strukturalnya dan ada catatannya, sehingga kalau ada penyimpangan dapat segera dievaluasi. Kalau tidak tercapai tujuannya, apa kelemahan kenapa tujuan tidak tercapai,” tutur Justan. Di sisi lain, Inspektur BPKP, Hari Setiadi menyoroti keter kaitan SPIP dengan proses Reform asi Birokrasi di BPKP. “Dalam konteks RB, harus dilihat apakah penerapan SPIP ada tero bosan apa tidak? apakah ada delta peningkatan atau tidak?” tanya Hari. Sebagai pihak yang mengawal penerapan reformasi biroktasi di BPKP, Inspektorat mencoba mem-blend delapan area reformasi birokrasi dengan prespektif rencana strategis. Secara umum, yang menjadi kriteria keberhasilan pada program dan kegiatan ‘Penguatan Pengawasan’

Kolom Tabel 1. Tingkat Maturitas SPIP

dalam rangka reformasi birokrasi adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, diperolehnya opini WTP, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan

sistem, Terintegrasi dan terakhir Optimum ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan efektivitas sistem

Tabel 2. Fokus Penilaian SPIP

wewenang. Tingkat maturitas Tingkat maturitas yang dimulai dari Rintisan, Berkembang, Ter

pengendalian intern. Karakteristik masing-masing tingkatan dapat dilihat pada tabel 1 Tingkat Maturitas SPIP.

Fokus penilaian ma turitas SPIP melekat pada masing-masing unsur yang meliputi Lingkungan Pengend alian, Penil aian R i s i k o , K e g i a t a n P e ngendalian, Informasi dan Komunikasi serta Peman tauan, dapat diuraikan pada tabel 2 Fokus Penilaian SPIP. Bagaimanapun, SPIP adalah tanggung jawab manajemen dan merupakan aspek fundamental untuk keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pimpinan Kementerian/ Lembaga bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungannya masing-masing. Hal ter sebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan penguatan penyelenggaraan SPIP dengan melakukan kegiatan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk pen ge lolaan keuangan negara dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Tak kalah pentingnya, pena jaman pengawasan intern yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. (dian/tine/ita)


67

Warta Daerah

Pemprov Sumbar Apresiasi Pendampingan BPKP

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Berfoto bersama usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI

Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Padang (13/05) telah dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

P

enyerahan Laporan H a s i l P e m er i k s a a n LHP BPK-RI dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD, Gubernur, BPK RI, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah dan unsur Muspida Pro vinsi Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui, dari empat Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah diserahkan oleh BPK Sumbar, seluruhnya memperoleh opini WTP. Dua opini WTP murni (tanpa catatan) dan dua lainn ya WTP dengan catatan.

68


BPK RI yang diwakili oleh Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si, anggota V BPK RI dalam sambutannya menyebutkan opini yang diberikan BPK RI diberikan tidak hanya berkaitan pada kelengkapan dokumen atau admi nistrasi pendukung kegiatan namun juga komitmen pimpinan entitas berserta jajarannya dengan kerja keras dalam memperbaiki sistem tata kelola. Gubernur Sumatera Barat da lam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran DPKD dan seluruh SKPD yang telah menyusun laporan keuangan

yang tepat waktu bahkan lebih cepat dari provinsi lainnya. Lebih lanjut Gubernur Sumatera Barat mengucapkan terima ka sih kepada BPKP Sumatera Barat sebagai mitra kerja yang tak putus memberikan asistensi dalam pe nyusunan laporan keuangan dae rah dan memperbantukan personilpersonilnya kepada Pemprov Sumbar. Hingga Mei 2014, terdapat empat laporan keuangan yang telah diserahkan oleh BPK RI untuk daerah Provinsi Sumatera Barat dimana seluruh laporan keuangan memperoleh opini WTP, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kota

Warta Daerah

kiri ke kanan depan: Sekda Provinsi Sumatera Utara - H. Nurdin Lubis, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara - Mulyana

Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Keempat daerah tersebut dalam penyusunan LKPD-nya didampingi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. BPKP Dorong Pemprov Sumut Lebih Akuntabel “Semoga workshop ini dapat membantu Pemerintah Suma tera Utara menjadi lebih ber akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan serta berupaya mewujudkan pencegahan korupsi di dukung komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penerapan SPIP dan Fraud Control Plan secara terintegrasi,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Mulyana saat memberikan sambutan pada Workshop Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual dan Upaya Pencegahan Korupsi” di Aula Soedaryono Kantor BPKP

Sumut (05/05). Workshop yang diikuti oleh delapan puluh orang peserta dari masing-masing SKPD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Sumatera Utara, H. Nurdin Lubis serta Sekda Kabupaten/Kota seProvinsi Sumut, para kepala badan/ dinas/bidang keuangan kabupaten/ kota se Provinsi Sumatera Utara dan Inspektur Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Pelaksanaan workshop ini disel engg arakan dalam rangka menyambut HUT ke-31 BPKP yang yang jatuh pada tanggal 30 Mei 2014. Tema yang diusung adalah New Platform BPKP: “Dengan Semangat PIONIR dan 5 AS, Kita Tingkatkan Peran BPKP Dalam Mengawal Pembangunan.” Dalam sambutannya, Kepala Perw akilan BPKP Sumatera Utara Mulyana berharap sema

ngat pemerintah daerah dalam mengh adapi implementasi akuntabilitas berbasis akrual yang akan dimulai awal Januari 2015, dikawal secara efektif sehingga pada saatnya semua pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara sudah benar-benar siap. Siap dalam arti semua pemerintah dae rah telah memiliki kebijakan akuntansi, manual sistem, aplikasi sistem akuntansi dan perangkat kerasnya, serta tersedianya sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan keuangan daerah, yakni diantaranya memiliki tenaga akuntansi yang terampil dan profesional. Mulyana menambahkan, workshop implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini juga dilengkapi dengan materi upaya pencegahan korupsi. Para peserta workshop diberikan pemahaman bagaim ana membangun upaya pencegahan korupsi, sehingga para pengelola keuangan diharapkan selepas workshop tidak saja dapat mengaplikasikan sistem akuntansi berbasis akrual melainkan juga memahami bagaimana cara efektif agar tidak terjebak fraud dan korupsi di lingkungan tempat bekerja. Sekprov Sumatera Utara, Nurdin Lubis mengapresiasi terse lenggaranya workshop ini. Menu rutnya, ini adalah salah satu bentuk penyamaan persepsi dan pema haman tentang kemampuan daerah


69

Warta Daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual. “Saya harap, para pengelola keuangan daerah telah siap mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual agar menghasilkan laporan keuangan yang bermutu, akuntabel, lebih akurat dan ter hindar dari fraud,” ujar Nurdin. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPKP atas penyelenggaraan workshop ini serta mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-31 BPKP . “Selamat Ulang Tahun BPKP, semoga makin jaya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara,” pungkas Nurdin. Dalam Rangka Korwas, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Kunjungi Pemkot Langsa Kepala Perwakilan BPKP Aceh Afrizi Hadi berkunjung ke Wakil W a l i k o t a L a n g s a M a r z u k i Hamid dalam rangka koordinasi pengawasan sekaligus silaturahmi

perkenalan diri sebagai Kepala Perwakilan BPKP Aceh yang baru (28/04) Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Walikota Langsa itu, Afrizi yang didampingi Kabid Instansi Pemerintah Pusat Tantawi Haris memaparkan peran BPKP dan yang dapat diberikan oleh BPKP untuk membantu Pemkot Langsa. Selain mendiskusikan langkah strategis menuju target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LPKD Pemkot Langsa, pada kesempatan ini juga dijelaskan tentang program pencegahan korupsi kerjasama antara KPK dengan BPKP berupa Fraud Control Plan (FCP). Dalam waktu dekat, atas persetujuan Direktur RSUD Kota Langsa, FCP juga akan akan dilakukan di RSUD Kota Langsa. “Berkaitan dengan tipikor, selain untuk tindakan pre

ventif, Pemkot Langsa juga dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigatif sebelum permasalahan tersebut berg ulir ke aparat penegak hukum,” cetus Afrizi. Wakil Walikota Langsa me nyambut baik peran BPKP selama ini dan hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Langsa untuk peningkatan tata kelola keu angan. “Saya minta kepada SKPD untuk berkonsultasi kepada BPKP apabila timbul keraguan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Marzuki yang didampingi oleh Inspektur Kota Langsa, T. Sabena dan Direktur RSUD Kota Langsa, dr. Herman. Secara khusus, Ia juga meminta kepada BPKP Aceh untuk secara rutin memberikan bimbingan kepada APIP Kota Langsa agar dapat meningkatkan kemampuan auditorn ya. Selain Inspektorat Kota Langsa, Wawali Marzuki Hamid juga meminta BPKP agar mengawal Satuan Kerja Pemer intah Kota (SKPK) Langsa agar kemampuannya d al a m p e n a t a u s a h a a n keuangan meningkat.

Kepala Perwakilan BPKP Aceh - Afrizi Hadi (kanan) berdiskusi dengan Walikota Langsa - Marzuki Hamid (kedua dari kiri) didampingi Kabid Instansi Pemerintah Pusat BPKP - Tantawi Haris (kiri)

70


BPKP Dukung Unhas Menuju World Class University Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Deni Suardini SE, Ak, MM didampingi para Kepala Bidang memenuhi undangan Rektor Unhas Prof. Dr. Idrus Paturusi yang didampingi oleh

Warta Daerah dalam konteks penugasan pengawasan, namun berharap akan adanya orang BPKP yang dipekerjaan di UNHAS untuk bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan akun tabilitas pengelolaan ke uangan. Idrus sebagai Rektor Unhas yang lama, juga me minta kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selat an dap at mengadakan audit secara menyeluruh atas kegiatan di Unhas selama masa kepemimpinannya agar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel - Deni Suardini (tengah) didampingi para kepala bidang BPKP Sulsel tengah berdiskusi dengan peralihan kepemimpinan dapat Rektor UNHAS - Prof. Dr. Idrus Paturusi (kedua dari kiri) yang didampingi Dekan Fakultas Ekonomi - Prof. Dr. Gagaring Pagalung berjalan sebagaimana yang diha Rektor UNHAS juga meminta agar BPKP tidak rapkan. Tak hanya mendiskusikan hanya memberikan bantuan dalam konteks tentang Unhas, namun pertemuan penugasan pengawasan, namun berharap itu juga membahas pengelo akan adanya orang BPKP yang dipekerjaan di laan rumah sakit sebagai bagian UNHAS untuk bersama-sama memperbaiki entitas dari universitas. Diskusi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan juga berkembang tentang tata keuangan. kelola pada BUMN, dimana Prof. Dr. Idrus Paturusi meru pakan Komisaris Utama PT. Dekan Fakultas Ekonomi Prof. Dr. memiliki anggaran cukup besar, Semen Tonasa dan disepakati Gagaring Pagalung (21/04). pengamanan aset serta beberapa bahwa akan ada beberapa permin Ditengah pertemuan dan usaha yang dapat dioptimalkan taan penugasan pada PT Semen diskusi yang cukup hangat dan untuk menunjang pelaksanaan Tri Tonasa. Menanggapi permintaan konstruktif terkait akuntabilitas Darma Perguruan Tinggi. pengelolaan keuangan untuk Dalam kesempatan tersebut ters ebut, Kepala BPKP Sulsel menuju ke Unhas sebagai World Rektor dan civitas akademika Deni Suardini menyatakan siap Class University ikut bergabung Unhas menyampaikan rasa terima memb antu dan memfasilitasi Prof. Dr. Dwie Aries Tina sebagai kasih dan apresiasi yang tinggi U n h a s d a l a m p e n i n g k a t a n Rektor Unhas yang baru terpilih. atas segala bantuan Perwakilan a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n Dalam pertemuan tersebut banyak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan keuangan menuju World Class hal yang dibicarakan terkait dalam peningkatan akuntabilitas University dan PT. Semen Tonasa dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan termasuk untuk menuju good corporate pengelolaan keuangan pada Uni pengadaan barang dan jasa. Rektor governancen (mil) versitas Hasanuddin sebagai Unhas juga meminta agar BPKP Badan Layanan Umum yang tidak hanya memberikan bantuan


71

Warta Daerah

Tekad Membangun Sistem dan SDM yang Lebih Baik di wilayah kerjanya. Kond isi tersebut di iyakan oleh Prof. Dr. Didik Susetyo, dengan menambahkan kelengkapan SOP dan sarana prasarana sebagai faktor lainnya yang turut andil menentukan baikburuknya pengelolaan keuangan negara. Men anggapi hal ter sebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Penye kiri ke kanan: Kepala Perwakilan BPKP Prov Sumsel - IGB Surya Negara, PLT Sekda Provinsi Sumsel - Mukti Sulaiman, Deputi Kepala BPKP Bidang lenggaraan Keuangan Penyelenggaran Keuangan Daerah - Dadang Kurnia, Guru Besar Universitas Sriwijaya - Didik Susetyo Daerah Dadang Kurnia menje ua hari yang semarak. keeseokan harinya, pengukuhan laskan bahwa BPKP telah me Itulah gambaran dua pengurus Asosiasi Auditor Intern nyediakan program beasiswa hari, Senin-Selasa Pemerintah Indonesia (AAIPI) STAR BPKP yang bertujuan untuk (12/5-13/5) lalu, W i l a y a h S u m a t e r a B a g i a n meningkatkan kualitas SDM, ketika tim Warta Pengawasan Selatan, sosialisasi dan outreach terutama para APIP dan pengelola berkunjung ke Perwakilan BPKP program STAR BPKP 2014, keuangan negara. Penjelasan lebih jauh Provinsi Sumatera Selatan. Senin serta sosialisasi Internal Audit mengenai beasiswa STAR ini sore digelar Acara Dialog di Capability Model (IACM). TVRI Sumsel yang menghadirkan Dialog di TVRI Sumsel selama diulas kembali keesokan harinya n a r a s u m b e r D e p u t i K e p a l a satu jam sore itu menyuguhkan pada acara sosialisasi program BPKP Bidang Penyelenggaraan tema “Peningkatan Kualitas SDM STAR BPKP. Bertempat di Hotel K e u a n g a n D a e r a h D a d a n g APIP dan Pengelola Keuangan Aston Palembang, sosialisasi Kurnia, Kepala Perwakilan Negara untuk Peningkatan Kua dan outreach program STAR BPKP Provinsi Sumatera Selatan litas Akuntabilitas Pengelolaan BPKP Tahun 2014, dihadiri para IGB Surya Negara, Plt Sekda Keuangan Negara.” Dalam kesem utusan dari Inspektorat dan kepala P r o v i n s i S u m a t e r a S e l a t a n patan tersebut, Mukti Sulaiman Badan Kepegawaian Daerah dari M u k t i S u l a i m a n , d a n G u r u selaku Plt. Sekda, mengeluhkan lingkungan pemerintah daerah Besar Universitas Sriwijaya rendahnya kualitas SDM dalam wilayah provinsi disekitar Sumsel: Prof. Dr. Didik Susetyo. Dilanjut hal pengelolaan keuangan negara Jambi, Bengkulu, Lampung,

D

72


Warta Daerah Bangka Belitung, dan Sumsel sendiri. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BKN Regional Sumsel, Kepala Badan Diklat Sumsel, Kajati Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Rektor UNSRI. Pada acara selasa pagi itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki turut hadir sekaligus mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Sumatera Bagian Sela tan sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan yang baik. “AAIPI sebagai wadah internal auditor dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan ke uangan negara khususnya di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan,” kata Ishak dalam

Kepala Pusbin JFA BPKP Sidik Wiyoto

sambutan pengukuhan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan IGB Surya Negara dikukuhkan sebagai Ketua Umum. Sedangkan Gubernur Sumatera Selatan sebagai Dewan Pembina AAIPI Wilayah Suma tera Selatan. Kepala Pusbin JFA BPKP Sidik Wiyoto sebagai Direktur Eksek utif AAIPI dalam sam butannya memberikan apresiasi nya terhadap semua pihak yang telah mendukung terbentuknya dewan pengurus AAIPI wila yah Sumatera Selatan serta mengucapkan selamat kepada pengurus yang terpilih. Pihaknya berharap AAIPI dapat mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menambah jumlah auditor yang secara nasional masih kekurangan 35 ribu auditor. Seusai pengukuhan De wan Pengurus AAIPI, Ke pala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Ratna Tianti Ernawati, mengulas lebih lanjut mengenai program beasiswa STAR. “Program STAR dilatarbelakangi masih banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena lemahnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara. Program ini juga untuk mendukung Inpres Nomor 9/2011 dan program reformasi birokrasi nasional khususnya di bidang peningkatan kualitas SDM,” ungkap Ratna. Program beasiswa STAR terdiri dari program degree S1 dan S2 serta

non degree berupa sertifikasi JFA dan non JFA, overseas training dan training of trainers bagi pengelola keuangan dan jajaran inspektorat di seluruh pemda. Program STAR ini menargetkan peserta 2500 orang hingga program berakhir pada tahun 2017. Pada sesi berikutnya, Kepala Pusbin JFA Sidik Wiyoto tampil kembali menyampaikan materi IACM (Internal Audit Capability Model). Hasil evaluasi oleh Pusbin JFA diketahui bahwa dari 331 APIP, 93,96% APIP masih berada di level satu dan hanya 5,74 persen di level dua. Sedangkan di level tiga baru ada satu APIP. Sidik mengatakan bahwa kondisi ini menjadi tan tangan bagi APIP untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. “Auditor intern sebagai mata dan telinga pimpinan harus mampu memberikan early warning sehingga harus memperbanyak pre-audit dibanding post-audit,” ujar Sidik. Ke depan Sidik ber harap Inspektorat bukan lagi menjadi tempat buangan tetapi justru menjadi tempat peng godogan bagi calon manajer di pemda. Kepala daerah juga di harapkan dapat mendukung APIP baik dari sisi anggaran maupun SDM-nya. SDM yang sudah di tempatkan di Inspektorat dan telah diangkat ke dalam JFA hendaknya dibina sehingga dapat berkembang secara optimaln (HB/Dian/Ita)


73

Manajemen

Combined Assurance: Pencegah Terjadinya The Black Hole Assurance Gelombang krisis ekonomi bisa dipastikan akan memengaruhi dunia bisnis. Apabila tidak diantisipasi dengan tepat dan cepat, krisis tersebut akan berpengaruh terhadap performa top management. Chief Audit Executive ( C A E ) CIMB Niaga, F a n d h y Haristha Siregar, h a l i t u disebabkan a s ur a n s tersebut seringkali b e rs i f a t partial dan k u r a n g obyektif. Akibatnya, Chief Audit Executive (CAE) CIMB Niaga - Fandhy Haristha Siregar keputusan alam bahasa lain, yang diambil manajemen tidak p r ah a r a t e r s e b u t optimal. Kekosongan atau bisa mengakibatkan ketidaksempurnaan asurans (black manajemen puncak hole assurance) membutuhkan bekerja di dalam a partial perubahan dalam paradigma audit assurance vacuum, selanjutnya internal. Di pihak lain, semakin asurans (penjaminan) yang berkembang organisasi semakin disiapkan oleh top eksekutif b e r a g a m r i s i k o o r g a n i s a s i , sehingga fungsi audit internal menjadi tidak utuh. Mengapa demikian? Menurut tidak mungkin memberikan

D 74


asurans ke seluruh unit organisasi. Untuk itu diperlukan upaya agar semua asurans dapat terintegrasi dalan Combined Assurance. Sebagaimana diketahui, Combined Assurance adalah sebuah konsep untuk menginte grasikan fungsi governance, risk management, dan compliance (GRC) ke dalam suatu framework yang komprehensif. Combined Assurance memungkinkan efisiensi pekerjaan sekaligus biaya karena dapat menghindari adanya duplikasi proses asurans yang dilakukan oleh manajemen risiko, audit internal, kepatuhan, pengendalian kualitas, serta komite audit. Ada tiga penyedia asurans (three lines of defence assurance providers) di dalam organisasi. Pertama, penyedia asurans manajemen, yaitu yang membuat laporan ke manajemen puncak, termasuk control self assessment, management review, dan seba gainya. Kedua, penyedia asu rans internal, yaitu asurans berbasis risiko dan hukum seperti Enterprise Risk Management (ERM) dan kepatuhan. Terakhir, penyedia asurans eksternal atau asurans yang independen, seperti

Manajemen

Melalui Combined Assurance akan diperoleh sinergi antara ketiga penyedia asurans, sehingga dapat dihindari asurans yang saling tumpang tindih. Begitu pula untuk meningkatkan keyakinan, maka dilakukan asurans pada bidang yang memiliki risiko yang signifikan. audit internal dan audit eksternal. Dengan adanya penyedia asurans ini, manajemen dapat mengetahui apakah yang terjadi sudah sesuai dengan yang direncanakan atau masih perlu diperbaiki. Selama ini para penyedia asurans bekerja dalam silo masing-masing yang mengakibatkan timbulnya inefisiensi, inefektivitas dan kurangnya tranparansi. Akibatnya seperti diungkapkan sebelumnya informasi kepada top manajemen kurang informatif. Untuk mencegah timbulnya black hole assurance perlu dibangun Combined Assurance. Untuk itu, diperlukan upaya terkordinasi guna menginteg asikan semua fungsi asurans organisasi ke dalam suatu kerangka asurans risiko dan pengendalian organisasi secara menyeluruh (holistik). Melalui Combined Assurance akan diperoleh sinergi antara ketiga penyedia asurans, sehingga dapat dihindari asurans yang saling tumpang tindih. Begitu pula untuk meningkatkan keyakinan,

maka dilakukan asurans pada bidang yang memiliki risiko yang signifikan. Sudah barang tentu dalam proses membangunnya muncul berbagai tantangan. Sebagai contoh, diperlukan investasi tidak saja dalam bentuk finansial,

juga waktu dan SDM untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi asurans. Disamping itu setiap fungsi asurans juga dituntut untuk transparan sehingga menghasilkan data yang akurat untuk menghimpunnya menjadi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan. Dengan

demikian dapat disusun laporan yang terintegrasi. Sehingga informasi yang disampaikan ke manajemen puncak adalah informasi yang sudah terintegrasi dan obyektif, sehingga keputusan yang diambil dapat optimal. Diatas itu semua komitman dan keterlibatan aktif manajemen puncak sangat diperlukan dalam mengimplementasikan Combined Assurance. Begitu pula peran unit organisasi lainnya. Semisal Komite Audit, yang menjadi tuganya untuk memastikan Combined Assurance sudah mencakup semua risiko organisasi yang signifikan. Sedangkan audit internal bersama-sama dengan manajemen risiko dan unit bisnis penunjang, bertanggung jawab memberikan validasi atas peta konsolidasi asurans. Disamping itu, internal audit bertanggung jawab atas asesmen untuk kualitas dan pelaporan Combined Assurance. (Sari)


75

Auditing

Softskill: Senjata Utama Auditor

B

anyak yang menyangka untuk menjadi seorang auditor yang sukses, yang utama adalah dia harus memiliki keahlian akuntansi yang mumpuni. Tak cukup hanya itu, sang auditor juga harus ahli di bidang manajemen risiko dan sudah pasti, ilmu auditing. Apakah hanya itu? Berdasarkan data yang diadopsi dari Harvard School of Business, kemampuan dan keterampilan yang diberikan di bangku pembelajaran, 90 persen adalah kemampuan teknis dan sisanya soft skill. Padahal, yang nantinya diperlukan untuk menghadapi dunia kerja yaitu hanya sekitar 15 persen kemampuan hard skill. Dari data tersebut, diperoleh benang merah: dalam dunia kerja, softskill-lah yang mempunyai peran yang lebih dominan. Lalu apakah soft skill dan hard skill itu? Pada Seminar Nasional Inter nal Audit di Mataram – NTB (17/4), Listiani Aslim, seorang behavior analyst, memaparkan tentang softskill ini dengan tema “Mengembangkan Soft Skills seb agai Kompetensi Utama Auditor”. Listiani mengatakan bahwa berdasarkan survei Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2006 dan 2010 di lebih dari 107 negara, communication skill menempati urutan atas dari kompetensi utama yang harus

76


dimiliki oleh seorang auditor. Softskills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intra personal skills) yang mampu me ngembangkan unjuk kerja secara maksimal (Dennis E. Coates, 2006). Kemampuan dan keterampilan yang didapatkan dari bangku kuliah adalah kemampuan teknis yang

dinamakan hardskill, sisanya adalah softskill. Dalam dunia kerja, softskill yang justru lebih berperan banyak daripada hard skill-nya. Hardskill merupakan pengua saan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang ber hubungan dengan bidang ilmunya. Sementara itu, softskill adalah keter ampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skill) dan kete rampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skill). Keterampilan-keterampilan

yang dimasukkan dalam kategori softskills adalah integritas, inisiatif, motivasi, etika, kerja sama dalam tim, kepemimpinan, kemauan belajar, komitmen, mendengarkan, tangg uh, fleksibel, komunikasi lisan, jujur, berargumen logis, dan lainnya. Keterampilan-keterampilan tersebut umumnya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Softskill berkontribusi besar dalam mengantarkan seseorang mencapai kesuksesan. The IIA Global Internal Audit Competency Framework juga menyebutkan bahwa ada 10 kompetensi utama (core competencies) auditor yang

salah satu diantaranya adalah kemamp uan untuk melakukan komunikasi. Dengan kemampuan soft skill atau communication skill yang dimiliki oleh seorang auditor maka auditor dapat melihat sebuah permasalahan dengan lebih jelas dan baik (vantage point) sehingga akan lebih memudahkan untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang ada. Selamat menjadi auditor yang pakar di dunia pengawasan sekaligus memiliki nurani dan integritas! (Harbow/HJK/Sari/Ita)

K

Kepala BPKP - Mardiasmo (di podium) memberikan materi paparannya pada mahasiswa UIN

omitmen untuk memperbaiki peran pengawasan internal menjadi sebuah kebutuhan. Tak terkecuali bagi institusi pendidikan. Untuk membangun pendidikan yang baik, tentu sumber daya pendidikan harus dikawal dengan penataan administrasi keuangan yang baik pula. Hal inilah yang menginisiasi Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menyelenggarakan workshop Penguatan Satuan Pemeriksa Internal di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (22/4). Kepala BPKP, Mardiasmo bersama Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Moch. Jasin didaulat menjadi panelis dalam acara tersebut. Workshop yang diselenggarakan di Ruang Teater Lantai II Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut mengambil tema “Peranan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dalam Tata Kelola yang Profesional Islami dan Taat Hukum.” Mardiasmo, dalam paparannya berjudul “Developing Excellence Internal Control”, menjelaskan

bahwa sudut pandang sebagai SPI harus sudah berubah. Saat ini, SPI bukan lagi menjalankan peran sebagai watchdog yang hanya mencari-cari kesalahan. Lebih dari itu, SPI bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengendalian mulai dari peren canaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. “Penguatan SPI mutlak diperlukan karena SPI adalah first line defense dalam upaya pengendalian,” tambah Mardiasmo di depan para kepala biro, wakil dekan II Bidang Admi nistrasi Umum, Ketua Lembaga, dan para pegawai Satuan Penga was Internal Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam menjalankan peran baru tersebut, SPI bukan lagi hanya menjalankan peran audit, melainkan juga turut melakukan consultancy terhadap seg ala aktivitas pengendalian. Output SPI bukan lagi semata menjalankan tertib administrasi, melainkan ikut mengawal kinerja organisasi. Sebagai tantangannya, SPI harus mampu mewujudkan peningkatan kepercayaan publik, menjamin pelayanan publik yang prima,

dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini penting, terutama untuk menjaga para akademisi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah tidak melulu disibukkan dengan permasalahan keuangan melainkan bisa lebih fokus kepada pendidikan. Karena fungsi vital SPI itulah, diperlukan komitmen penuh dari pimpinan organisasi untuk men dukung peran SPI. Komitmen yang biasa dikenal dengan sebutan internal audit charter (piagam pengawasan internal) itu paling tidak meliputi tiga hal pokok: scope of work, authority, dan responsibilities. Masih dalam acara yang sama, Moch. Jasin, dalam paparannya yang berjudul “Urgensi SPI dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Organisasi Pem e rintah” mengatakan, pengem bangan SPI itu inline dengan praktik-praktik yang Islami. “Upaya penguatan SPI, sebagai wujud pelaksanaan amanah, adalah hal yang wajib dalam ajaran Islam,” tukas mantan Wakil Ketua KPK itun (pung)


77

BPKP dalam Berita

Mewujudkan Peran BPKP yang Lebih Strategis Tak lama lagi, bisa dipastikan akan terjadi pergantian pimpinan nasional. Momentum suksesi kepemimpinan tersebut seiring sejalan dengan dimulainya RPJMN tahun 2015-2019 yang akan menentukan arah pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.

D

kiri ke kanan: Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam - Binsar H. Simanjuntak, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara - Gatot Darmasto, Sekretaris Utama - Meidyah Indreswari, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi - Eddy Mulyadi Soepardi

iharapkan, pemimpin baru nanti akan membawa perubahan peran BPKP yang lebih strategis. Tak lagi sekadar sebagai pemadam kebakaran, melainkan diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk proses perencanaan. Demikian kerisauan Kepala BPKP Mardiasmo yang disampaikan disela-sela acara rapat koordinasi teknis (rakornis) Pedoman Audit Hutang Jamkesmas dan audit

78


Tunjangan Profesi Guru (TPG) Agama di Hotel Mercure, Ancol (15/4). Dalam kesempatan itu, Mardiasmo mengingatkan pentingnya membangun ‘New Platform BPKP’. “Untuk itu, BPKP perlu mengingat kembali jati dirinya,” imbuhnya. Sebagaimana namanya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP selayaknya bukan sekedar ‘aktor’ pengawasan bidang keuangan. Perlu dipikirkan

juga untuk fokus pada pengawasan pembangunan. Mardiasmo yang didampingi oleh Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari dan sebagian Deputi Kepala BPKP itu menilai BPKP telah banyak membantu mengatasi berbagai permasalahan di pemerintahan. Namun, hal itu dirasakan tidak akan cukup jika BPKP tidak mampu mencegah terjadinya kesalahan, apalagi yang sifatnya berulang. Menurut Mardiasmo, saat ini,

BPKP dalam Berita BPKP telah banyak mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingan, baik Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Meski demikian, BPKP harus mampu menjalankan peran yang lebih strategis bukan lagi seperti pemadam kebakaran yang hanya bekerja jika diminta untuk memadamkan “kebakaran”. Mardiasmo menilai BPKP harus mampu mencegah terjadinya “kebakaran”. Dengan berbagai apresiasi dari para pemangku kepentingan tersebut, BPKP selayaknya mamp u menjaga kepercayaan dengan menjaga kualitas hasil pengawasan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Mardiasmo meminta pelaksanaan quality assurance di setiap jenjang pengawasan harus senantiasa ditingkatkan. SPIP di BPKP Sementara pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari menyoroti implementasi Sistem Pen gend alian Internal Peme rintah (SPIP) di lingkungan

BPKP. “Sebagai Pembina SPIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, selayaknya BPKP mampu menjadi contoh yang baik terhadap penerapan SPIP di lingkungannya sendiri,” demikian ditegaskan Sestama. Menurut mantan Kapusdik latwas BPKP itu, hal yang pen ting dalam SPIP meliputi gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen. Resep untuk sukses sebagai pelaku dan pembina SPIP tidak hanya didukung dengan pedoman saja, karena pedoman bersifat umum dan hanya sebagai pemandu. “Dalam praktiknya, kita tidak bisa semata-mata pedoman minded melainkan perlu penerapan common sense,” ujar Meidyah. Meidyah mengingatkan bahwa satu-satunya SPIP yang kita adopsi tak hanya konsep dari COSO. Ia mengapresiasi mengapresiasi pendekatan yang ditempuh oleh Walikota Surabaya, Tri Risma harini, yang menitikberatkan pada pengembangan teknologi informasi (TI) daripada teralu fokus pada lingk ungan pengendalian yang

menitikberatkan pada soft control SDM. “Kalau memperbaiki SDM itu butuh waktu bertahun-tahun lain halnya jika saya menerapkan teknologi, bisa langsung saya terapkan sekarang,” ungkap Ses tama saat mengulang ucapan Walikota Risma. Selain Kepala BPKP dan Sestama, seluruh deputi juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan pengarahan kepada para pejabat di lingkungan BPKP. Beberapa agenda yang dil aks anakan selama empat har i pada rakernis tersebut antara lain sharing hasil audit TPG kemendikbud, Sosialisasi Pedoman Audit Jamkesmas, Sharing Hasil Audit UKP-PPP atas JKN, Sosialisasi Pedoman Audit TPG Agama, Sosialisasi Pedoman Audit TPG Agama, dan beberapa arahan dari para deputi kepala. Acara ini juga dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Setjen Kementerian Kesehatan, dan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agaman (pung/yus/anggun/gre)

Para peserta mendengarkan sambutan Kepala BPKP dengan seksama


79

Resensi

K

Kepala BNP2TKI - Gatot Abdullah Mansyur (kiri) bersama Kepala BPKP - Mardiasmo menandatangani nota kesepahaman bersama

epala Badan Pe ngawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo bersama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Te naga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur sepa kat menandatangani Nota Kese pahaman tentang pelaks anaan Piloting Review BNP2TKI. Penan datangan tersebut bertempat di Kantor BNP2TKI, Jakarta (2/5) Selain Mardiasmo, juga hadir para senior reviewer seperti Ardan Adiperdana, JB.Kristiadi, Sriwaningsih, anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, dan tim teknis capability review. Penandatangan ini juga disaksikan oleh Sekretaris Utama BNP2TKI, Edy Sudibyo dan para deputi di lingkungan BNP2TKI. Menurut Mardiasmo, nota kese pahaman ini dimaksudkan untuk mendukung agenda reformasi birok rasi nasional, khususnya terkait peningkatan kinerja dan pelayanan publik di BNP2TKI. “MoU ini tak ada artinya jika tidak ditindaklanjuti. Dalam hal ini, proses piloting review kapabilitas harus segera dilakukan di BNP2TKI,” ingat Ketua Tim Quality Assurance

80


Reformasi Birokrasi Nasional itu. Sebagaimana diketahui, BNP2TKI adalah kementerian/lembaga kedua yang melaksanakan reviu kapabilitas setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menyusul, Kementerian Pemba ngunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Kementerian PAN-RB akan menggunakan model reviu yang telah dikembangkan di berbagai negara maju seperti Inggris, Ka nada, Selandia Baru, dan Australia ini. Sebagai rujukan, model yang dipakai mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Australian Public Service Commission (APSC). Komitmen BNP2TKI BNP2TKI, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penempatan TKI di luar negeri, perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan pelaksanaan reviu ini, diharapkan dukungan tersebut dalam bentuk potret yang objektif dan tidak memihak. BNP2TKI dap at memperoleh informasi terk ait kekuatan dan kelemahan kapabilitasnya. Dari potret tersebut dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang tepat.

Dalam sambutannya, Gatot Abdullah Mansyur menyatakan apresiasinya atas rencana piloting review di BNP2TKI ini. Menurut Gatot, hal itu merupakan langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan di BNP2TKI. Diakuinya, BNP2TKI merupakan instansi yang cukup “seksi” untuk diekspose oleh media. “Bagi media, BNP2TKI itu cukup menarik untuk diberitakan. Untuk itu, pembenahan pelayanan publik memang menjadi sebuah kebutuhan,” ujar Gatot. Oleh karena itu, mantan Dubes RI untuk Arab Saudi itu akan mend ukung penuh membantu kelancaran pelaksanaan reviu. “Kami akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh tim. Tak ada yang perlu ditutup-tutupi. Itu semua untuk perbaikan lembaga kita sendiri,” tegas Gatot. Dengan pemetaan dan adanya perbaikan, Gatot berharap para TKI yang seringkali diidentikan sebagai pahlawan devisa, dapat bekerja dengan lebih tenang, aman, dan bermartabat. Muaranya, wibawa pemerintah akan terjaga di mata negara lain dan itu adalah salah satu buah dari reformasi birokrasin (pung, ajat)

BPKP dalam Berita

B

Kepala Departemen Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta BPJS, Dr Desi Sri Zulaidah (kiri) dan dr. Arie Wulandari

agi sebagian orang, disebut sehat mana kala tubuh tidak di serang penyakit, atau kondisi badan yang sedang fit. Cukup! Definisi itu tidak berlaku untuk Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang memiliki batasan tersendiri. Menurut WHO, “health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity”. Disebut sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, melainkan tercapainya stabilitas kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial sekaligus. Intinya, sehat jasmani, mental, dan spiritual! Demikian sedikit yang bisa dinukilkan dari kegiatan Sosia lisasi Badan Penyelenggara Ja minan Sosial (BPJS) Kesehatan yang digagas oleh Dharma Wanita Persatuan BPKP Pusat di Aula Gandhi BPKP, Jakarta (09/05). Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, DWP BPKP me ngundang Kepala Departemen Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta BPJS Dr Desi Sri Zulaidah menjadi

narasumber. Acara yang dibuka dengan la poran penanggung jawab kegiatan Ibu Yeti Eddy Mulyadi itu dihadiri sekitar tujuh puluh orang hadirin yang merupakan anggota Dharma Wanita BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Banten, dan Perwakilan BPKP DKI. Ibu-ibu pendamping pejabat publik itu mendapat suguhan menarik tentang sesuatu yang terbilang “baru” bagi mereka: BPJS Kesehatan. Menurut Desi, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang BPJS. “Banyak sekali pen gaduan yang masuk ke ka mi. Apalagi kepesertaan BPJS melonjak bila dibandingkan dengan kepesertaan Askes, yang semula 18,6 juta jiwa kini menjadi 121 juta jiwa,” ungkap Desi. Dipandu oleh dr Arie Wulandari, Desi dengan gamblang menguraikan seputar BPJS Kesehatan dan manfaat yang bisa didapatkan dengan ikut serta sebagai anggotanya. Sebagaimana diketahui, se suai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, lembaga tersebut menggantikan dua institusi jaminan sosial yang

ada di Indonesia, yaitu Askes yang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, dan Jamsostek yang berganti baju menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk BPJS Kesehatan, perubahan ini berdampak besar yang membawa perbaikan dalam hal kepesertaan, tarif, dan pelayanan kesehatan. Semula, kepesertaan hanya men cakup penerima bantuan iuran, TNI/Polri, BUMN, PNS dan para pensiunan, serta peserta Jam kesmas. Namun kini, coverage peserta diperluas dengan penerima upah, bukan penerima upah, bukan pekerja, serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Di penghujung acara, Ibu Retno Mardiasmo memberikan cindera mata kepada pembicara Desi Sri Zulaidah. Mendahului sosialisasi kepada ibu-ibu DWP BPKP, di tempat yang sama kegiatan serupa juga telah diberikan kepada para purnabhakti BPKPn (ayu/yus/arif)

Ibu Retno Mardiasmo (kiri) berfoto bersama Desi Sri Zubaidah usai pemberian cindera mata


81

budaya kerja

Tak Ada Manusia yang Sempurna

S

uatu ketika, panglima dari suatu kerajaan di daratan Cina merayakan kemenangan yang baru saja diraih oleh pasukannya. Segala macam hidangan dihamparkan, semua larut dalam pesta yang digelar semalam suntuk itu, ter masuk putri sang panglima ikut di dalamnya. Hingga pada suatu saat, angin bertiup dengan kencangnya, sampai memadamkan nyala lilin yang ada. Dalam kegelapan itu, tamp ak sekelebatan bayangan mencoba untuk menyentuh tubuh putri panglima, namun cepat ditepisnya. Sang putri pun mengadu ke pada ayahnya akan perbuatan tidak menyenangkan orang tadi. Namun apa kata ayahnya, “Sudah lah anakku, mungkin pemuda tadi mabuk hingga tak sadar dengan perbuatannya. Apalagi, toh kamu juga tidak celaka kan?” Beberapa tahun kemudian, terjadi pertempuran yang demikian hebatnya hingga membuat posisi panglima itu terdesak mundur ke

82


belakang. Ketika duel satu lawan satu, saat perisai panglima terlepas dari genggaman, dan pedang di tangan meluncur ke tanah, maka dalam satu kali sabetan musuh, panglima pasti tersungkur jatuh. Namun tiba-tiba, ketika kekalahan sudah membayang depan mata, seorang tak dikenal dengan gagah berani merangsek maju menyerang musuh tadi, tanpa memberi ke sempatan sedikitpun buat bertahan. Hingga akhirnya musuh itupun tewas di tangan prajurit anonim tadi. Melihat kejadian tersebut, sang panglima bertanya siapa gerangan yang telah membelanya matimatian, padahal dia tak mengenal sos ok dirinya? Dengan tegas, prajurit tadi menjawab, “Sayalah sosok bayangan yang mencoba berbuat iseng terhadap putri anda tempo hari. Saya salut, anda tidak memperpanjang masalah tersebut. Sejak itu saya berjanji, suatu saat akan membalas kebaikan pang lima!” Dalam keseharian kita, entah dalam pergaulan masyarakat atau pun lingkungan kantor, tak jarang kita menjumpai sosok pemimpin yang gemar mencari kesalahan bawahan. Bahkan untuk sebuah kesalahan kecil, yang dilakukan tanpa suatu kesengajaan. Seolah, dia ingin menunjukkan bahwa dengan berbuat demikian, maka wibawanya akan tegak, khar ismanya akan keluar, atau popularitasnya akan melesat. Padahal tidak sobat, wibawa seseorang tidak diukur dari sebe

rapa banyak ia mengumpulkan kesalahan bawahan atau seberapa besar permohonan maaf yang dilayangkan. Kewibawaan akan memancar saat anak buah dengan rela hati melaksanakan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, saat tak ada sekat kamuflase antar atasan-bawahan, dan saat anak buah merasa dihargai dan nyaman dalam melontarkan gagasan. Percayalah, saat kita menemukan “kesalahan” orang lain, sungguh, segeralah berfikir akan kelebihan yang tentunya juga dia miliki. Tanpa bermaksud menutupi kesalahan rekan tadi, apabila itu hanya suatu kekeliruan kecil, jika itu cuma kekhilafan yang tak bermaksud disengaja, yang tak berarti banyak untuk diri kita atau buat organisasi kita, dan tak berpengaruh apa-apa bagi perjalanan sukses kita, maka sadarlah sobat, betapa sesung guhnya peran dia, sekecil apapun itu, teramat bermakna demi majunya karir kita dan untuk kejayaan organisasi kita. Bukankah sebuah skrup kecil memegang peran kunci dalam sebuah mesin otomotif canggih sekalipun? Satu lagi, sedikit berbau agama, bukankah Tuhan akan menutup aib hamba-Nya, manakala dia gemar menyembunyikan cela saudaranya sendiri? Tak ada manusia yang sempurna, man ... termasuk diri kita yang hina ini! So, mari kita jemput “tangan-tangan Tuhan” yang akan menyempurnakan kelemahan kita karena telah menyembunyikan aib saudara kita! (mil)


83

2014 1

Recommend Documents