2013 TENTANG AGENDA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 01/TUS/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG AGENDA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

: bahwa untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;

Mengingat

: a. b. c. d.

Memperhatikan

: hasil pembahasan Sidang Pendahuluan Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Anggaran Dasar Purna Prakarya Muda Indonesia; Anggaran Rumah Tangga Purna Prakarya Muda Indonesia;

MEMUTUSKAN Menetapkan

: AGENDA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA.

Pasal 1 Agenda Acara Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal 2 Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal

: Samarinda : 24 Oktober 2013

PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

Zulharman Djusman, SE Ketua Steering Committee

Supriyadi Anggota Steering Committee

Saptarita Eddy Pasha Anggota Steering Committee

MAE

1

AGENDA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA Kamis, 24 Oktober 2013 A 1 2 3 4 5 B 1

SIDANG PENDAHULUAN

09.00 – 10.00 Pembahasan dan Pengesahan Agenda Acara 10.00 – 12.00 Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib 12:00 – 14.00 Istrirahat 14.00 – 17.30 Pembahasan dan Pengesahan Pimpinan Sidang 17.00 – 20.00 Istirahat SIDANG PARIPURNA I 20.00 – 20.30 Laporan Pertanggungjawaban DPP PPMI Periode 2009 - 2013 Tanggapan dan pandangan umum atas Laporan Pertanggung 2 20.30 – 22.00 Jawaban DPP PPMI Periode 2009-2013 3 22.00 – 22.30 Pembentukan Komisi-komisi 4 22.30 – 04.30 Pembahasan Sidang Komisi-komisi 5 04.30 – 09.00 Istirahat Jumat , 25 Oktober 2013 1 09.00 – 12.00 Lanjutan Pembahasan Sidang Komisi 2 12.00 – 20.00 Istirahat C SIDANG PARIPURNA II 1

20.00 – 22.00

Lanjutan Pembahasan dan Pengesahan Hasil-hasil Sidang Komisi

D

SIDANG PARIPURNA III Pembahasan dan Pengesahan Kriteria dan Tata Cara 1 22.00 – 00.10 Pemilihan Ketua Umum DPP PPMI Periode 2013-2016 Sabtu, 26 Oktober 2013 1 00.10 – 02.25 Pemilihan Ketua Umum DPP PPMI Periode 2013-2016 Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum DPP PPMI Periode 2013 – 2 02.25 – 02.30 2016 3 02.30 – 03.00 Pemilihan Tim Formatur DPP PPMI Periode 2013 – 2016 4 03.00 – 03.30 Pemilihan MPO DPP PPMI Periode 2013 – 2016 5 03.30 – 04.00 Penutupan MUNAS III PPMI

MAE

2

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 02/TUS/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:

hasil pembahasan Sidang Pendahuluan Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;



:

TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA.

Pasal 1 Tata Tertib Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal 2 Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal


PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

Zulharman DJusman, SE Ketua Steering Committee



MAE

3

TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA BAB I NAMA DAN TUJUAN Pasal 1 Permusyawaratan ini dinamakan Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia yang selanjutnya disingkat MUNAS III PPMI. Pasal 2 Tujuan tata tertib MUNAS III PPMI untuk mengatur jalannya persidangan MUNAS III PPMI. BAB II WAKTU DAN TEMPAT Pasal 3 MUNAS III PPMI dilaksanakan dari hari Kamis – Sabtu tanggal 24 – 26 Oktober 2013. Pasal 4 MUNAS III PPMI dilaksanakan di Komplek Stadion Palaran, Samarinda – Kalimantan Timur. BAB III STATUS DAN KEKUASAAN Pasal 5 Status MUNAS III PPMI merupakan musyawarah tertinggi organisasi PPMI Pasal 6 Kekuasaan MUNAS III PPMI adalah: a. Meminta laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat; b. Membahas dan Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. Membahas dan Menetapkan GBHO dan GBHK serta Pedoman-pedoman Organisasi; d. Memilih Dewan Pengurus Pusat dengan jalan memilih Ketua Umum dan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO); e. Membahas dan menetapkan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.

MAE

4

BAB IV KRITERIA, HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI PESERTA Pasal 7 Kriteria Peserta: (1) Peserta terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Utusan dan Peninjau Dewan Pengurus Daerah serta Undangan Dewan Pengurus Pusat. (2) Peserta Utusan adalah Utusan Dewan Pengurus Daerah. (3) Peserta Peninjau adalah Peninjau Dewan Pengurus Daerah. (4) Peserta Undangan adalah Undangan Dewan Pengurus Pusat. Pasal 8 Hak Peserta: (1) Mempunyai Hak Bicara dan Hak Suara: a. Hak Bicara adalah hak untuk mengajukan usul, saran, dan pendapat serta mengajukan dan menjawab pertanyaan. b. Hak Suara adalah hak untuk memilih dan dipilih. (2) Peserta Utusan mempunyai hak bicara dan satu hak suara. (3) Peserta Peninjau mempunyai Hak Bicara. Pasal 9 Kewajiban Peserta: a. Menghadiri dan mengikuti semua acara yang telah ditetapkan serta mentaati Tata Tertib MUNAS III PPMI. b. Memakai tanda peserta yang dikeluarkan Panitia Penyelenggara setiap memasuki tempat/ruang MUNAS III PPMI. c. Mengisi dan menandatangani daftar hadir sebelum memasuki tempat/ruang MUNAS III PPMI. d. Meminta persetujuan Pimpinan Sidang apabila hendak berbicara dan meninggalkan tempat/ruang MUNAS III PPMI. e. Mengikuti seluruh acara dengan baik. Pasal 10 Sanksi Peserta: a. Diberikan kepada peserta yang melanggar tata tertib. b. Dapat berupa peringatan atau dikeluarkan oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan forum, apabila mencederai Fisik dan Isu Sara. BAB V PERSIDANGAN Pasal 11 Persidangan MUNAS III PPMI terdiri atas: a. Sidang Pendahuluan. b. Sidang Paripurna. c. Sidang Komisi.

MAE

5

Pasal 12 Pimpinan Sidang adalah Pimpinan Sidang Pendahuluan, Sidang Paripurna, dan Sidang Komisi. Pasal 13 (1) Pimpinan Sidang Pendahuluan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat dan Panitia Pengarah MUNAS III PPMI. (2) Pimpinan Sidang Paripurna dipimpin oleh 5 (Lima) orang dari Peserta Utusan atau Peninjau, yang dipilih oleh Peserta Utusan. (3) Pimpinan Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari, oleh, dan untuk anggota Komisi. Pasal 14 (1) Pimpinan Sidang Paripurna dan Komisi dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila tidak terjadi mufakat, Pimpinan Sidang Paripurna dan Komisi dipilih berdasarkan suara terbanyak. Pasal 15 (1) Pimpinan Sidang Pendahuluan bertugas: a. Memimpin Sidang Pendahuluan. b. Membantu tugas-tugas Pimpinan Sidang Paripurna dan Sidang Komisi c. Menyiapkan draft Keputusan dan Ketetapan MUNAS III PPMI. d. Mengarahkan jalannya persidangan selama MUNAS III PPMI. (2) Pimpinan Sidang Paripurna bertugas: a. Memimpin Sidang Paripurna. b. Mengarahkan jalannya Sidang Paripurna. c. Membantu tugas-tugas Pimpinan Sidang Komisi (3) Pimpinan Sidang Komisi bertugas: a. Memimpin Sidang Komisi. b. Mengarahkan jalannya Sidang Komisi. BAB VI KEPUTUSAN Pasal 16 (1) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila tidak mencapai kemufakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting). (3) Voting dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan yang hadir. (4) Apabila hasil pemungutan suara sama jumlahnya, maka diadakan pemungutan suara yang kedua kalinya. (5) Apabila hasil pemungutan suara masih sama banyak, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang Melalui Forum kebijaksanaan Munas.

MAE

6

BAB VII QUORUM Pasal 17 (1) MUNAS III PPMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh Jumlah Peserta Utusan. (2) Apabila sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka MUNAS III PPMI diundur selama 1 x 15 Menit dan setelah itu dinyatakan sah. BAB VIII PENUTUP Pasal 18 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

MAE

7

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 03/TUS/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

bahwa untuk mengatur ketertiban dan mekanisme jalannya persidangan Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:

hasil pembahasan Sidang Pendahuluan Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;



:

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA.

Pasal 1 Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia yang terdiri dari: No 1 2 3 4 5

Nama

DPD PPMI Provinsi

Jabatan dalam Persidangan

Baswedang F. Andika Ahmad Satiri Alvi Hardani Benny F. Fonataba

Sulawesi Selatan Lampung Banten Jawa Barat Papua

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Pasal 2 Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal


PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA Zulharman DJusman, SE Ketua Steering Committee



MAE

8

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR:04/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

bahwa Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia periode 2009-2013 telah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia atas pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:

a. Pandangan umum yang disampaikan oleh Peserta Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia; b. Jawaban dan tanggapan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia periode 2009-2013 pada Sidang Paripurna I Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia; c. Hasil pembahasan Sidang Paripurna I Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;



:

PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2009-2013.

Pasal 1 Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia dengan ini menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2009-2013 dan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2009-2013 dinyatakan demisioner. Pasal 2 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal


PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA Baswedang Ketua Ahmad Satiri Anggota

MAE

F. Andika Sekretaris Alvi Hardani Anggota

9

Benny F. Fonataba Anggota

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2009 – 2013

DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA TAHUN 2013

MAE

10

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa, semoga perbuatan kita dihari ini bernilai ibadah dan mendapat ridho-Nya. Amien. Menjalankan roda organisasi adalah sebuah amanah yang diembankan kepada pengurus, amanah diartikan juga sebagai sebuah kepercayaan yang dititipkan kepada orang/anggota yang dipercaya dan mempunyai konsekuensi untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, amanah atau kepercayaan yang dititipkan itu hanyalah bersifat sementara. Makna yang perlu diambil adalah nilai kejujuran dan keikhlasan dalam menyampaikan amanah itu, oleh karena itu dalam menyampaikan amanah adalah melaksanakan dan menjalankannya dengan penuh rasa tanggungjawab yakni dilandasi dengan komitmen dan konsistensi sehingga amanah atau kepercayaan itu senantiasa terpelihara kesuciannya. Nilai kejujuran dan keikhlasan dalam menyampaikan amanah itu diukur dan terlihat ketika menjalankan roda keorganisasian yakni dalam bentuk realisasi program-program kerja organisasi dan kemudian mempertanggung jawabkannya, tentunya hal ini tidak terlepas dari batasan-batasan kemampuan yang dimiliki setiap yang diberikan amanah. Untuk itu dalam memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban amanah yang telah diberikan itu haruslah menjunjung tinggi objektifitas dalam melihat dan memperhatikan perjalanan roda keorganisasian. Sehingga hasil yang dicapai oleh pengurus selama mengemban amanah tersebut baik dari sisi kekurangan dan kelebihannya sebagai ikhtiar untuk memperbaiki, mempertahankan bahkan meningkatkan dimasa kepengurusan yang akan datang. Mempertanggungjawabkan amanah itu tidak sekedar diantara kita, akan tetapi perlu disadari lebih dari itu ialah mempertanggungjawabkan kepada sang pencipta, inilah bagian dari makna perjuangan dan tanggungjawab yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Mempertanggungjawabkan sebuah amanah disetiap akhir masa kepengurusan kemudian memilih kepengurusan baru adalah suatu hal yang lazim dan senantiasa dialami setiap organisasi. Bagi Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia (DPP PPMI) adalah bagian dari proses pembelajaran bagi pribadi anggota untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dimiliki serta disesuaikan dengan dasar organisasi dan berguna untuk mencapai tujuan. Seperti halnya pada kesempatan ini kita semua tengah menjalankan sebuah mekanisme organisasi PPMI yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPMI yakni bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional (MUNAS) PPMI. Perlu disadari bahwa dalam suasana seperti ini kita sedang berada dan berperan, bahkan berkepentingan dalam MUNAS yang penting dan strategis ini. Dapat dikatakan penting karena dalam MUNAS ini kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk mengkoreksi dan mengevaluasi secara objektif tentang segala persoalan yang berkaitan dengan organisasi demi kemajuan di masa mendatang, bukan menjadikan MUNAS ini untuk mencari kelemahan dan saling mencari-cari kesalahan demi kepentingan kelompok yang sifatnya hanya sesaat, akan tetapi yang terpenting buat kita adalah itikad baik untuk mencari solusi demi memperbaiki kelemahan dan mempertahankan bahkan meningkatkan segala kemampuan dan kelebihan yang kita miliki bersama untuk kemajuan dan kejayaan organisasi yang kita cintai ini.

MAE

11

B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dibuatnya laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia (DPP PPMI) periode 2009-2013 yakni: 1. Sebagai bentuk tanggungjawab DPP PPMI periode 2009-2013 dalam mengemban amanah yang diberikan. 2. Sebagai gambaran kemajuan baik yang telah, sedang dan belum terealisasi. 3. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program atau kegiatan yang akan direncanakan serta direalisasikan di kepengurusan berikutnya.

MAE

12

BAB II KONDISI OBYEKTIF A. Kondisi Internal Dinamika yang terjadi sebagai bagian dari internalisasi masing-masing bagian akan menjadi katalisator untuk memobilisasi laju dan gerak organisasi, kecenderungan ini adalah bagian dari sifat organisasi yang merupakan kebutuhan sosial. Mobilitas yang dibangun atas dasar persatuan (soliditas) tentu akan memberikan output yang bersifat permanent dan baik. Kecenderungan ini akan lebih signifikan bila disinergiskan dengan semangat kelompok (sprit the corps) yang menjadi bagian dari motivasi personal dalam komunitas tersebut. 1. Dewan Pengurus Pusat DPP PPMI mulai dibentuk setelah terpilihnya Ketua Umum PPMI berdasarkan surat Ketetapan Musyawarah Nasional PPMI NOMOR: 09/TAP/MUNAS II/PPMI/XI/2009 tentang Ketua Umum Purna Prakarya Muda Indonesia periode 2009-2013 yang mana terhitung dari tanggal 7 November 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013. Berdasarkan surat keputusan tersebut maka dibentuklah DPP PPMI melalui mekanisme pendekatan persuasif personality kepada setiap calon pengurus dan juga atas masukan, saran yang diterima. Maka tersusunlah sturktural DPP PPMI periode 2009-2013 sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

Ketua Umum Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Ketua Bidang Seni dan Budaya Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Ketua Bidang Pengembangan Potensi Daerah Sekretaris Jenderal. Wakil Sekretaris Jenderal (7 Bidang ) Bendahara Umum. Wakil Bendahara Umum. (2 Orang ) Komisi Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Komisi Ekonomi dan Kewirausahaan Komisi Penelitian dan Pengembangan Komisi Seni dan Budaya Komisi Hubungan Antar Lembaga Komisi Informasi dan Komunikasi Komisi Pengembangan Potensi Daerah

Mengingat sumber daya manusia yang sangat terbatas maka dibuatlah struktur dengan 7 Bidang dengan pertimbangan agar kinerja roda organisasi dapat berjalan secara efektif dan efesien serta dapat memenuhi kebutuhan organisasi terutama untuk kepentingan PPMI. Hubungan antara Ketua-ketua dan departemen dengan Ketua Umum dibuat secara terstruktur agar dapat cepat merespon dalam keputusan serta kebijakankebijakan yang akan diambil. Dinamika suatu organisasi dapat dinilai melalui program kerja yang direalisasikannya. Karena itu setelah struktural terbentuk, DPP PPMI membahas perencanaan program kerja nasional selama satu periode kepengurusan.

MAE

13

Penentuan program kerja dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh DPP PPMI dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPMI serta saran-saran dari anggota PPMI. Untuk lebih meningkatkan kinerja pengurus dan organisasi agar dapat berjalannya program kerja serta kegiatan yang telah direncanakan PPMI melakukan evaluasi dan koreksi yang dilakukan dalam rapat koordinasi antar Bidang-bidang yang mana dalam hal ini diatur dalam AD/ART PPMI melalui Rapat Pleno. Kondisi objektif dalam berjalannya kepengurusan, Rapat Pleno PPMI hanya dilakukan satu kali dalam satu periode, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar pengurus, serta padatnya jadwal-jadwal pribadi para pengurus PPMI. Namun dalam hal ini tidak dapat dipungkiri selama satu periode kepengurusan serta program kerja dapat berjalan dengan baik walaupun masih banyak kendala dan hambatannya. 2. Hubungan Dengan DPD PPMI Hubungan dengan DPD PPMI baik dan harmonis, DPP PPMI berupaya semaksimal mungkin merespon dengan cepat perkembangan dan masalah yang terjadi di seluruh DPD PPMI. Namun tidak terlepas juga dari kekurangan yang dimiliki DPP PPMI. B. Kondisi Eksternal Sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda, PPMI tidak terpisahkan dengan perkembangan yang terjadi di eksternal (luar), di mana PPMI juga tetap mempertahankan eksistensinya dengan jalan menjalin kemitraan strategis, menjaga komunikasi, kerjasama dan mengembangkan jaringan (networking) dengan semua elemen yang ada di luar PPMI. Kemitraan strategis yang dibangun DPP PPMI dengan pemerintah dalam rangka eksistensi dan pemberdayaan organisasi mendapat respon yang positif. Dalam periode 2009-2013 DPP PPMI baru dapat membangun kemitraan strategis dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Pertanian dan Departemen Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) dalam bentuk berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian/Departemen tersebut.

MAE

14

BAB III PROGRAM KERJA NASIONAL Program Kerja Nasional Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) merupakan penjabaran dari program umum PPMI jangka panjang untuk jangka waktu kedepan (2009 – 2013) dalam rangka pencapaian tujuan PPMI. Oleh karena itu penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Nasional PPMI harus mencerminkan: 1. 2. 3.

Penjabaran dari cita-cita PPMI, berupa aplikasi yang dimiliki anggota PPMI, dalam kondisi nyata kehidupan masyarakat. Penjabaran dari semua pedoman dan ketentuan-ketentuan organisasi PPMI secara tepat dan benar. Sebuah proses yang dilakukan secara sadar atau ikhtiar dari anggota untuk pencapaian tujuan PPMI.

Program Kerja Nasional dimaksudkan untuk memberikan arahan secara lebih terperinci dari Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) sebagai rencana pencapaian tujuan PPMI secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan dari setiap periode kepengurusan. Program Kerja Nasional DPP PPMI Periode 2009 – 2013 1. Tujuan Program Kerja Nasional: a. Memantapkan tujuan PPMI, serta konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalitas anggota yang mendukung partisipasi sosial masyarakat yang utuh dan terpadu. b. Memelihara keserasian dan prioritas pelaksanaan semua program agar supaya tetap merupakan bagian integral dari program jangka panjang. 2. Prioritas: a. Meningkatkan implementasi tujuan PPMI dan partisipasi terhadap proses transfortasi sosial dan kesatuan bangsa. b. Meningkatkan kualitas intelektual dan profesionalitas anggota dalam upaya pencapain tujuan PPMI. c. Peningkatan peran PPMI dalam mendukung partisipasi pembagunan nasional. 3. Program Kerja Bidang Interen 1) Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia a. Pembuatan Kartu Tanda Anggota. b. Pembuatan database anggota c. Dialog dengan pakar/tokoh/praktisi ekonomi, sosial dan budaya. d. Rapat Kerja Nasional . 2) Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan serta Seni dan Budaya a. Inventarisasi dan pembuatan database kewirausahaan. b. Inventarisasi dan pembuatan database bidang seni dan budaya. c. Tour seni dan budaya. d. Penelitian adat istiadat suku-suku di Indonesia. e. Pembentukan sanggar seni.

MAE

15

3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga a. Inventarisasi dan pembuatan database potensi unggulan lokal. b. Penelitian sumber daya alam. c. Perintisan dan pelaksanaan kemitraan strategis. 4) Bidang Informasi dan Komunikasi dan Pengembangan Potensi Daerah a. Inventarisasi dan pembuatan database alamat serta email DPD dan DPC b. Inventarisasi potensi Anggota PPMI. c. Penelitian sumber daya daerah. d. Perintisan kemitraan strategis. 2.

Bidang Administrasi dan Kesekretariatan. a. Menyempurnakan pedoman administrasi kesekretariatan yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan internal dan eksternal organisasi. b. Mengusahakan tersedianya sekretariat/kantor PPMI yang permanen di setiap DPD/DPC yang refresentatif. c. Melaksanakan aktivitas yang mendorong terwujudnya kesekretariatan sebagai pusat dokumentasi dan informasi organisasi. d. Melengkapi sarana dan prasarana, dalam rangka moderenisasi organisasi.

3.

Bidang Keuangan. a. Menyusun mekanisme rekrutmen, pengelolaan dan kontrol sistem pendanaan organisasi. b. Mengaktifkan pengelolaan iuran anggota. c. Mengusahakan terwujudnya kegiatan-kegiatan usaha sebagi sumber dana untuk membiayai kegiatan organisasi. d. Menegakkan tertib administrasi keuangan. e. Menyusun anggaran rutin, kegiatan dan kunjungan daerah.

4. Program Kerja Bidang Eksteren 1) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan manajemen organisasi pemuda. 2) Pembuatan konsep Program Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP). 3) Lokakarya Teknologi Tepat Guna. 4) Seminar workshop usaha kecil dan menengah. 5) Pameran dan workshop sumber daya alam unggulan lokal. 6) Expo seni dan budaya pemuda Indonesia.

MAE

16

BAB IV REALISASI PROGRAM KERJA DPP PPMI periode 2009 – 2013 dalam hal ini menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai pembagian Program Kerja Nasional, yaitu Program Kerja Bidang Interen dan Program Kerja Bidang Eksteren, dimana ada 21 kegiatan Kerja Bidang Interen dan ada 6 kegiatan Kerja Bidang Ekstern yang ditetapkan Rapat Kerja Nasional DPP PPMI. Sekian banyak program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada saat Rapat Kerja Nasional DPP PPMI Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya program dan kegiatan banyak yang tidak terealisasi, namun demikian kami tetap memaksimalkan peran organisasi dalam rangka pencapain tujuan, berikut kami sampaikan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan DPP PPMI periode 2009 – 2013 sebagai berikut: A. Program Kerja Bidang Internal 1. Penguatan internal organisasi yakni peremajaan DPD-DPD PPMI diseluruh Indonesia, melaui MUSDA maupun MUSDALUB. 2. Menyelenggarakan Rakernas I DPP PPMI Th 2010 bekerjasama dengan DPD PPMI Provinsi DKI Jakarta pada bulan November tahun 2010 di Jakarta. 3. Mengikuti kegiatan Lokakarya Kebangsaan Nasional yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri pada bulan April 2006. Kegiatan tersebut dilaksanakan di atas kapal perang KRI Tanjung Nusa Nive 937 yang bertujuan dari Jakarta ke Pulau Nipah Batam yang berbatasan dengan negara tetangga Singapur, kegiatan ini bertujuan peningkatan wawasan kebangsan dan nasionalisme. 4. Mengikuti kegiatan Pendidikan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda Tingkat Nasional yang diselenggarakan yang diselenggarakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga pada tahun 2010. 5. Mengikuti kegiatan Pendidikan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda Tingkat Nasional yang diselenggarakan yang diselenggarakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga pada tahun 2011. 6. Mengikuti kegiatan pembahasan realisasi Undang–undang kepemudaan yg di selenggarakan oleh KEMENPORA th 2011 7. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional II DPP PPMI bekerjasama dengan DPD PPMI Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2013 di Jakarta. 8. Mengikuti Peringatan Upacara 17 Agustus tahun 2012 di Istana Negara yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri. 9. Penyelenggara Kegiatan seminar tentang Bio Teknologi Pertanian Indonesia bekerjasama dengan Departemen Pertanian serta Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional tahun 2013. 10. Menyelenggarakan Program Kewirausahaan Pemuda Melalui Lembaga Kepemudaan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dalam bentuk Pelatihan Penanganan Limbah Sampah Kota/Desa Dengan Teknologi Effective Microorganisme-4 (EM-4). 11. Perintisan dan pelaksanaan kemitraan strategis, dalam periode ini DPP PPMI berusaha untuk melakukan perintisan dalam rangka menjalin kemitraan strategi dengan pemerintah. 12. Audiensi ke beberapa instansi pemerintahan dalam rangka sosialisasi dan pengenalan organisasi seperti audiensi dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

MAE

17

13. Menyempurnakan pedoman administrasi kesekretariatan yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan internal dan eksternal organisasi. 14. Melaksanakan aktivitas yang mendorong terwujudnya kesekretariatan sebagai pusat dokumentasi dan informasi organisasi. 15. Melengkapi sarana dan prasarana, dalam rangka moderenisasi organisasi. 16. Menyusun mekanisme rekrutmen, pengelolaan dan kontrol sistem pendanaan organisasi. 17. Mengusahakan terwujudnya kegiatan-kegiatan usaha sebagi sumber dana untuk membiayai kegiatan organisasi. B. Program Kerja Bidang Eksteren 1. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan Jambore Pemuda Indonesia tahun 2010 di Landak, Kalimantan Barat yang diselenggarakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. 2. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan Jambore Pemuda Indonesia tahun 2011 di Malang, Jawa Timur yang diselenggarakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. 3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2012 di Palu, Sulawesi Tengah yang diselenggarakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. 4. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2013 di Samarinda, Kalimantan Timur yang diselenggarakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Provinsi Bengkulu.

MAE

18

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Laporan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa selama satu periode kinerja kepengurusan DPP PPMI dapat terealisasi dengan baik, walaupun pada perjalannya mengalami banyak sekali rintangan dan hambatan, akan tetapi hal itu bukanlah suatu yang membuat roda organisasi ini mengalami stagnasi, tetapi bisa menjadi mengalaman terbaik untuk dapat diambil hikmahnya dikemudian hari. Rintangan dan hambatan yang dialami pada masa satu periode tersebut antara lain adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar pengurus. Kurangnya rasa memilki terhadap organisasi. Kurangnya kapabilitas, loyalitas dan tanggungjawab pengurus. Minimnya pola dan paradigma berpikir intelektualitas pengurus. Pengurus masih kurang profesional dalam membagi waktunya.

B. Saran Melihat rintangan dan hambatan yang dialami pada masa kepengurusan DPP PPMI periode 2009 - 2013, DPP PPMI memberikan saran serta masukan yang Insya Allah dapat berguna dikepengurusan yang akan datang antara lain: 1. Agar bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, dengan cara pendekatan persuasif antar pengurus. 2. Lebih menumbuh tanamkan rasa cinta memiliki terhadap organisasi. 3. Menumbuh tanamkan sifat optimisme dan rasa tanggungjawab terhadap organisasi. 4. Lebih berusaha lagi, khususnya bagi pengurus untuk dapat menggali dan mencari serta mengaplikasikan ilmu-ilmu pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, berguna untuk menambah wacana berpikir kita dikemudian hari. 5. Bisa membagi, memilah dan mengatur waktu untuk beraktivitas yang mana lebih prioritas dan mana yang kurang. 6. Solidaritas dan soliditas antar anggota dan pengurus harus tetap dipelihara dan lebih ditingkatkan lagi.

MAE

19

BAB VII PENUTUP Demikianlah laporan pertanggungjawaban DPP PPMI periode 2009 – 2013 dibuat, besar harapan kami atas dukungan moral maupun material dari semua pihak. Kami yakin keberhasilan dan suksesnya sebuah cita-cita organisasi ini dapat dicapai dengan adanya persatuan dan kesatuan yang baik serta terjalinnya hubungan yang erat diantara anggota, pengurus PPMI dan pihak terkait. Akhir kata kami seluruh jajaran DPP PPMI periode 2009-2013 mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan ide, saran, krtitikan kepada kami dalam mensukseskan program dan kegiatan baik moril maupun materil. Harapkan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan kepengurusan yang akan datang, sehingga apa-apa yang kita cita-citakan dapat kita raih sesuai yang kita harapkan.Serta tidak lupa kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya bila masih banyak kekurangan serta kekhilafan yg selama ini kami perbuat baik sengaja maupun tidak kami sengajai, semoga kekurangan bisa kita emban bersama dan kesempurnaan hanyalah milik ALLAH S.W.T.

Samarinda, 24 Oktober 2013 Hormat Kami, Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2009 – 2013

WIWEKO YOTAMA KETUA UMUM

MAE

20

Lampiran 1 ARSIP SURAT DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE TAHUN 2009-2013 KETERANGAN Map/Arsip Surat Masuk Masuk Interen MA I : DPP PPMI MA II : DPD PPMI MA III : DPC PPMI MA IV : Anggota Perseorangan PPMI

JUMLAH

0 30 0 2

Masuk Eksteren MB I : Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, BUMN MB II : Organisasi Sosial Politik MB III : Kedutaan Besar, Badan Asing, Luar Negeri MB IV : Lembaga/Badan Swasta MB V : Perseorangan Lepas

23 3 0 0 0

Map/Arsip Surat Keluar Arsip Surat Keluar Interen KA I : DPP PPMI KA II : DPD PPMI KA III : DPC PPMI KA IV : Fungsionaris Dewan Pengurus PPMI KA V : Anggota Perseorangan PPMI KA VI : Surat Mandat, Surat Keterangan, Surat Tugas KA VII : Surat Keputusan Dewan Pengurus PPMI

0 374 0 2 0 12 42

Arsip Surat Keluar Eksteren KB I : Lembaga negara, Instansi Pemerintah, BUMN KB II : Organisasi Sosial Politik KB III : Kedutaan Besar, Badan Asing, Luar Negeri KB IV : Lembaga/Badan Swasta KB V : Perseorangan Lepas

176 3 0 2 10

Map/Arsip Dokumentasi : Kebijaksanaan DPP PPMI (Laporan, Ketetapan Musyawarah DA 1 Nasional, statement, dll) : Kebijaksanaan DPD PPMI (Laporan, Ketetapan Musyawarah DA 2 Daerah, statement, dll) : Kebijaksanaan DPC PPMI (Laporan, Ketetapan Musyawarah DA 3 Cabang, statement, dll) DB 1 : Nasional, Daerah, Lokal DB 2 : Internasional DB 3 : Kepemudaan DB 4 : Guntingan Surat Kabar/Kliping

MAE

21

3 2

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 05/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan konstitusional, maka dipandang perlu untuk membentuk Komisi-komisi di dalam Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:

hasil pembahasan Sidang Paripurna I Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;



:

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA.

Pasal 1 Membentuk Komisi-komisi Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia yang terdiri dari: 1. Komisi I membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Komisi II membahas tentang Garis-Garis Besar Haluan Organisasi, Pedoman-Pedoman Pokok dan Ketentuan Atribut-atribut Organisasi; 3. Komisi III membahas tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia. Pasal 2 Nama-nama anggota Komisi dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. Pasal 3 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal



MAE


22


NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI I (Membahas Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)

NO

MAE

NAMA

ASAL PROVINSI

KOMISI

1

ISKANDAR USMAN

SUMATERA UTARA

KETUA

2

AGUNG WICAKSONO

SULAWESI TENGAH

SEKRETARIS

3

MURDANI TIJUE

ACEH

ANGGOTA

4

DICKY KURNIA PUTRA

KEPULAUAN RIAU

ANGGOTA

5

ZALMADI

SUMATERA BARAT

ANGGOTA

6

RIKI PURNAMA SAPUTRA

BENGKULU

ANGGOTA

7

REMEDY

JAMBI

ANGGOTA

8

AFRISAL SYANI HM

LAMPUNG

ANGGOTA

9

AHMAD SATIRI

BANTEN

ANGGOTA

10

SYAHRUDDIN

DKI JAKARTA

ANGGOTA

11

ALVI HARDANI

JAWA BARAT

ANGGOTA

12

IMAM SANTOSO

JAWA TENGAH

ANGGOTA

13

AGUNG

JAWA TIMUR

ANGGOTA

14

KUNCORO

D.I.YOGYAKARTA

ANGGOTA

15

IBNU SINA

MALUKU UTARA

ANGGOTA

16

SYARIF USMAN AL QADRIE

KALIMANTAN BARAT

ANGGOTA

17

RASYID NASIR

KALIMANTAN SELATAN

ANGGOTA

18

VARIADE SAPUTRA

KALIMANTAN TENGAH

ANGGOTA

19

SUNDARI

KALIMANTAN SELATAN

ANGGOTA

20

BASWEDANG

SULAWESI SELATAN

ANGGOTA

21

SUDIRMAN AZ

SULAWESI BARAT

ANGGOTA

22

BENNY FONETABE

PAPUA

ANGGOTA

23

AYANK

NUSA TENGGARA TIMUR

ANGGOTA

24

BOBY HASAN

GORONTALO

ANGGOTA

23

NAMA-NAMA ANGGOTA SIDANG KOMISI II (Garis-Garis Besar Haluan Organisasi, Pedoman-Pedoman Pokok dan Ketentuan Atribut-atribut Organisasi)

NO

MAE

NAMA

ASAL PROVINSI

KOMISI

1

HERI SULISTIO

D.I. YOGYAKARTA

KETUA

2

YAYU ASMARANI

JAWA BARAT

SEKRETARIS

3

EKA PUTRA SIREGAR

SUMATERA UTARA

ANGGOTA

4

ANDREAS PEBRICO

KEPULAUAN RIAU

ANGGOTA

5

ILHAM TANJUNG

SUMATERA BARAT

ANGGOTA

6

RIFNI YUDESRINA

BENGKULU

ANGGOTA

7

PUTRIANDA

JAMBI

ANGGOTA

8

AGUS BUDI AJI

BANTEN

ANGGOTA

9

YUDI NUR

DKI JAKARTA

ANGGOTA

10

MUJI LESTARI

JAWA TENGAH

ANGGOTA

11

ANGGI

JAWA TIMUR

ANGGOTA

12

MUAS

MALUKU UTARA

ANGGOTA

13

ANDRI S. ANITIRA

KALIMANTAN SELATAN

ANGGOTA

14

IBNU Q. B

KALIMANTAN TIMUR

ANGGOTA

15

ERICK KIRWEL

PAPUA

ANGGOTA

16

M. ANNAS SUDIRMAN

SULAWESI SELATAN

ANGGOTA

17

SAPTARITA EDDY PASHA

LAMPUNG

ANGGOTA

24

NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI III (Rekomendasi Musyawarah Nasional II Purna Prakarya Muda Indonesia)

NO

MAE

NAMA

ASAL PROVINSI

KOMISI

1

IMRON MAULANA

BANTEN

KETUA

2

RIZKIAWAN

JAWA BARAT

SEKRETARIS

3

DINI UTAMI

DKI JAKARTA

ANGGOTA

4

SOLIKHIN

JAWA TENGAH

ANGGOTA

5

ANDY AZIS

JAWA TIMUR

ANGGOTA

6

FAISAL HADI

MALUKU UTARA

ANGGOTA

7

WINARTO BUNI

KALIMANTAN BARAT

ANGGOTA

8

ABD. RAHIM L

GORONTALO

ANGGOTA

25

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 06/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

a. bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai konstitusi organisasi; b. bahwa terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Ketetapan Musyawarah Nasional II Purna Pakarya Muda Indonesia di Manado dianggap perlu melakukan perubahan di dalam beberapa pasal sesuai dengan dinamika dan perkembangan organisasi;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:

a. Hasil pembahasan Sidang Komisi I; b. Hasil pembahasan Sidang Paripurna II Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;



:

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA.

Pasal 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Purna Prakarya Muda Indonesia dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. Pasal 2 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal



MAE


26


ANGGARAN DASAR PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PENDAHULUAN Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong oleh kebulatan tekad dan semangat yang ikhlas serta keinginan yang luhur agar tercipta suasana persamaan dan persatuan, serta rasa persaudaraan antara sesama pemuda yang tergabung dalam satu kesatuan yang kokoh, dinamis, harmonis, sentosa, dan sejahtera yang dilandasi dengan jiwa Bhineka Tunggal Ika, maka setiap pemuda yang pernah mengemban suatu tugas Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuangkan kesadaran dan keinginan luhur itu pada Anggaran Dasar Organisasi sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan dharma baktinya kepada tanah tumpah darah Indonesia dengan azas Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan generasi muda dalam pembangunan bangsa Indonesia adalah menyiapkan kader-kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila, menyatu dalam Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia merupakan salah satu bagian dari generasi muda Indonesia yang beriman dan bertaqwa agar terus diberdayakan guna memiliki kesadaran berbangsa, idealisme, patriotisme, kemandirian dan keragaman berbudaya serta memiliki wawasan yang luas, kokoh kepribadian, kesegaran jasmani dan rohani serta mempunyai daya kreasi yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemimpinan, ketrampilan, semangat kerja keras dan kepeloporan. Upaya dalam mewujudkan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan tersebut, maka dibentuk suatu wadah yang disebut Purna Prakarya Muda Indonesia yang digerakan dengan pedoman berbentuk Anggaran Dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Purna Prakarya Muda Indonesia, disingkat PPMI. Pasal 2 Munas Pertama PPMI dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 September 2005 untuk waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Pusat organisasi PPMI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 4 PPMI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

MAE

27

Pasal 5 PPMI bertujuan untuk mewujudkan pembinaan pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan guna meningkatkan iman, ilmu dan amal yang terpadu bagi diri, demi terwujudnya pembangunan pemuda Indonesia yang adil, makmur dan berkelanjutan. BAB III USAHA DAN SIFAT Pasal 6 PPMI melaksanakan usaha untuk: a. Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan; b. Mengembangkan potensi kreatif keilmuan, sosial dan budaya; c. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan bangsa; d. Berperan aktif dalam masyarakat untuk menopang pembangunan nasional; e. Berperan aktif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pasal 7 PPMI bersifat Independen. BAB IV STATUS DAN FUNGSI Pasal 8 Status PPMI adalah organisasi kepemudaan. Pasal 9 PPMI berfungsi sebagai wadah: a. Perekat kemajemukan pemuda dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pelestarian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan; c. Pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan dan pariwisata; d. Pelestarian dan pengembangan di bidang olahraga dan seni. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10 (1) Yang dapat menjadi anggota PPMI adalah pemuda Indonesia yang telah mengikuti Program Kemah Kesatuan Pemuda (KKP)/Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan/atau Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)/Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP). (2) Anggota PPMI terdiri dari: a. Anggota Biasa. b. Anggota Luar Biasa. c. Anggota Kehormatan. (3) Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.

MAE

28

BAB VI PEMUSYAWARATAN Pasal 11 (1) Jenis-jenis Permusyawaratan: a. Musyawarah Nasional (MUNAS); b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB); c. Musyawarah Daerah (MUSDA); d. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB); e. Musyawarah Cabang (MUSCAB); f. Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB). (2) Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengurus sesuai tingkatan, dapat mengadakan Rapat-Rapat yakni: a. Rapat Kerja (RAKER) Dewan Pengurus; b. Rapat Koordinasi (RAKOR) Dewan Pengurus; c. Rapat Pleno Dewan Pengurus; d. Rapat Harian Dewan Pengurus. BAB VII KEPENGURUSAN Pasal 12 Kepengurusan organisasi PPMI dipegang oleh: a. Tingkat nasional dipegang oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). b. Tingkat provinsi dipegang oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD). c. Tingkat kabupaten/kota dipegang oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC). BAB VIII MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI Pasal 13 Disetiap tingkatan Dewan Pengurus dibentuk Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO). BAB IX PELINDUNG, PENASEHAT DAN PEMBINA Pasal 14 Pelindung PPMI adalah Menteri/Kepala Instansi yang menangani kepemudaan. Pasal 15 Penasehat PPMI adalah Deputi/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang. Pasal 16 Pembina PPMI adalah Asisten Deputi/Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi.

MAE

29

BAB X KEUANGAN DAN HARTA BENDA Pasal 17 (1) Keuangan dan harta benda PPMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efesien dan berkelanjutan. (2) Keuangan dan harta benda PPMI diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan anggota, dan usaha-usaha lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 18 Lambang dan atribut organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh MUNAS. Pasal 20 Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan oleh MUNASLUB. BAB XIII PENJELASAN ANGGARAN DASAR, ATURAN TAMBAHAN, DAN PENGESAHAN Pasal 21 Penjelasan Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan penjelasan Anggaran Dasar dimuat dalam pedoman, peraturan, dan ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan penjelasan Anggaran Dasar.

MAE

30

Pasal 23 (1) Rancangan dan pembahasan Anggaran Dasar PPMI untuk pertama kalinya ditetapkan pada Rapat Kelompok Kerja (POKJA) I Kemah Kesatuan Pemuda Tingkat Nasional yang berbentuk Forum Komunikasi di Bumi Perkemahan dan Wisata Cibubur Jakarta tanggal 2531 Oktober 1999. (2) Pengesahan Anggaran Dasar ditetapkan pada MUNAS I PPMI di Jakarta tanggal 4 September 2005. (3) Pengesahan Anggaran Dasar ditetapkan pada MUNAS II PPMI di Manado, Sulawesi Utara tanggal 7 November 2009. (4) Pengesahan Anggaran Dasar ditetapkan pada MUNAS III PPMI di Samarinda, Kalimantan Timur tanggal 25 Oktober 2013. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

MAE

31

ANGGARAN RUMAH TANGGA PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota Biasa adalah pemuda Indonesia yang telah mengikuti Program Kemah Kesatuan Pemuda (KKP)/Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan/atau Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)/Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP). Pasal 2 Anggota Luar Biasa adalah pemuda Indonesia yang telah berpartisipasi aktif secara konsisten dalam mengikuti program dan kegiatan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus. Dalam hal keterlibatan di kepengurusan hanya dibatasi untuk menjadi anggota pengurus DPC PPMI. Pasal 3 Anggota Kehormatan adalah individu yang telah berjasa kepada PPMI dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 (1) Anggota Biasa memiliki hak suara, hak bicara, hak berpartisipasi, hak memilih, dan dipilih. (2) Anggota Luar biasa memiliki hak bicara dan hak berpartisipasi. (3) Anggota Kehormatan memiliki hak bicara dan hak berpartisipasi. Pasal 5 Kewajiban anggota adalah: a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi; b. Menjaga dan menjunjung tinggi etika, sopan, santun, dan moralitas dalam berprilaku dan menjalankan aktivitas organisasi; c. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; d. Membayar iuran anggota bagi anggota PPMI.

MAE

32

BAB III PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA Pasal 6 (1) Perpindahan status keanggotaan dari satu daerah (provinsi/kota/kabupaten) ke daerah (provinsi/kota/kabupaten) lain. (2) Dalam keadaan tertentu, anggota dapat memindahkan status keanggotaannya dari satu daerah (provinsi/kota/kabupaten) ke daerah (provinsi/kota/kabupaten) lain atas persetujuan daerah (provinsi/kota/kabupaten) asalnya. (3) Untuk memperoleh persetujuan dari daerah (provinsi/kota/kabupaten) asal, maka anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk selanjutnya diberikan surat keterangan. Pasal 7 Anggota dapat diberhentikan karena: a. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi. b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan organisasi. c. Dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap. d. Permintaan sendiri secara tertulis dan diajukan kepada pengurus. e. Meninggal dunia. BAB IV SANKSI ANGGOTA Pasal 8 (1) Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses penyadaran yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya. (2) Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan dan atau bentuk lain yang ditentukan oleh Dewan Pengurus. (3) Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu. BAB V RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 9 (1) Anggota PPMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas sepengetahuan Dewan Pengurus. (2) Anggota PPMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar organisasi PPMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman, Peraturan dan Ketentuan Organisasi lainnya. (3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pengurus tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada jenjang Dewan Pengurus yang berbeda, baik yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi tingkatannya (DPP, DPD). (4) Personalia Dewan Pengurus dapat menjabat menjadi pengurus pada organisasi lain di luar organisasi PPMI atas persetujuan Dewan Pengurus dan harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman, Peraturan dan Ketentuan Organisasi lainnya.

MAE

33

BAB VI PERMUSYAWARATAN Bagian Kesatu Musyawarah Nasional Pasal 10 (1) Musyawarah Nasional memegang kekuasan tertinggi organisasi. (2) Musyawarah Nasional diadakan 3 (tiga) tahun sekali. (3) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional dapat diselenggarakan atas inisiatif satu Dewan Pengurus Daerah secara tertulis dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah Dewan Pengurus Daerah. Pasal 11 Musyawarah Nasional mempunyai kekuasaan/wewenang: a. Mendengarkan Pandangan Umum Majelis Pertimbangan Organisasi. b. Meminta laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat. c. Mendengarkan Pandangan Umum Peserta Utusan Musyawarah Nasional terkait laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat. d. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Pedoman Organisasi lainnya. e. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat dengan jalan memilih Ketua Umum. f. Membentuk, memilih dan menetapkan Tim Formatur. g. Memilih dan menetapkan Majelis Pertimbangan Organisasi. h. Membahas dan menetapkan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 12 Tata tertib Musyawarah Nasional: a. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Utusan Dewan Pengurus Daerah, Peninjau Dewan Pengurus Cabang dan Undangan Dewan Pengurus Pusat. b. Peserta Utusan adalah Dewan Pengurus Daerah yang mempunyai hak suara dan hak bicara. c. Peserta Peninjau adalah Dewan Pengurus Cabang yang direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Daerah yang hanya mempunyai hak bicara. d. Jumlah Peserta Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. e. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional dipilih dari peserta utusan. f. Musyawarah Nasional baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan. g. Apabila butir (f) tidak terpenuhi maka Musyawarah Nasional di undur selama 1 x 2 jam dan setelah itu dinyatakan sah. h. Setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan mendengarkan pandangan umum peserta utusan Musyawarah Nasional, maka Dewan Pengurus Pusat dinyatakan domisioner. Bagian Kedua Musyawarah Nasional Luar Biasa Pasal 13 Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Dewan Pengurus Pusat.

MAE

34

Pasal 14 Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif satu Dewan Pengurus Daerah secara tertulis dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah Dewan Pengurus Daerah. Pasal 15 Segala ketentuan tentang Musyawarah Nasional berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa. Bagian Ketiga Musyawarah Daerah Pasal 16 (1) Musyawarah Daerah memegang kekuasan tertinggi di tingkat daerah. (2) Musyawarah Daerah diadakan 3 (tiga) tahun sekali. (3) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan atas inisiatif satu Dewan Pengurus Cabang secara tertulis dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah Dewan Pengurus Cabang. Pasal 17 Musyawarah Daerah mempunyai kekuasaan/wewenang; a. Mendengarkan Pandangan Umum Majelis Pertimbangan Organisasi. b. Meminta laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah. c. Mendengarkan Pandangan Umum Peserta Utusan Musyawarah Daerah terkait laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah. b. Menetapkan pokok-pokok program daerah dalam rangka penjabaran pelaksanaan Garisgaris Besar Haluan Organisasi dan rekomendasi internal dan eksternal organisasi. c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Daerah dengan jalan memilih Ketua. d. Membentuk, memilih dan menetapkan Tim Formatur. e. Memilih dan menetapkan Majelis Pertimbangan Organisasi. f. Membahas dan menetapkan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 18 Tata tertib Musyawarah Daerah: a. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari Dewan Pengurus Daerah, Utusan Dewan Pengurus Cabang, Peninjau Dewan Pengurus Cabang dan Undangan Dewan Pengurus Daerah. b. Peserta Utusan adalah Dewan Pengurus Cabang yang mempunyai hak suara dan hak bicara. c. Peserta Peninjau adalah Dewan Pengurus Cabang yang direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Cabang yang hanya mempunyai hak bicara. d. Jumlah Peserta Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah. e. Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah dipilih dari peserta utusan. f. Musyawarah Daerah baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan. g. Apabila butir (f) tidak terpenuhi maka Musyawarah Daerah di undur selama 1 x 2 jam dan setelah itu dinyatakan sah. h. Setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan mendengarkan pandangan umum peserta utusan Musyawarah Daerah, maka Dewan Pengurus Daerah dinyatakan domisioner.

MAE

35

Bagian Keempat Musyawarah Daerah Luar Biasa Pasal 19 Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Dewan Pengurus Daerah. Pasal 20 Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif satu Dewan Pengurus Cabang secara tertulis dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah Dewan Pengurus Cabang. Pasal 21 Segala ketentuan tentang Musyawarah Daerah berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa. Bagian Kelima Musyawarah Cabang Pasal 22 (1) Musyawarah Cabang memegang kekuasan tertinggi di tingkat cabang. (2) Musyawarah Cabang diadakan 3 (tiga) tahun sekali. (3) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Cabang dapat diselenggarakan atas inisiatif satu orang Anggota Biasa secara tertulis dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah Anggota Biasa. Pasal 23 Musyawarah Cabang mempunyai kekuasaan/wewenang: a. Mendengarkan Pandangan Umum Majelis Pertimbangan Organisasi b. Meminta laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang. c. Mendengarkan Pandangan Umum Peserta Utusan Musyawarah Cabang terkait laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang. d. Menetapkan pokok-pokok program cabang dalam rangka penjabaran pelaksanaan Garisgaris Besar Haluan Organisasi dan rekomendasi internal dan eksternal organisasi. e. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Cabang dengan jalan memilih Ketua. f. Membentuk, memilih dan menetapkan Tim Formatur. g. Memilih dan menetapkan Majelis Pertimbangan Organisasi. h. Membahas dan menetapkan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 24 Tata tertib Musyawarah Cabang: a. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari Dewan Pengurus Cabang, Anggota dan Undangan Dewan Pengurus Cabang. b. Peserta Utusan adalah Anggota Biasa, mempunyai hak suara dan hak bicara, c. Peserta Peninjau adalah Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang hanya mempunyai hak bicara. d. Jumlah Peserta Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang. e. Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang dipilih dari Peserta Utusan. f. Musyawarah Cabang baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan.

MAE

36

g. Apabila butir (f) tidak terpenuhi maka Musyawarah Cabang di undur selama 1 x 2 jam dan setelah itu dinyatakan sah. h. Setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan dibahas oleh Musyawarah Cabang, maka Dewan Pengurus Cabang dinyatakan demisioner. Bagian Keenam Musyawarah Cabang Luar Biasa Pasal 25 Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Dewan Pengurus Cabang. Pasal 26 Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif satu orang Anggota Biasa secara tertulis dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah Anggota Biasa. Pasal 27 Segala ketentuan tentang Musyawarah Cabang berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa. Bagian Ketujuh Rapat Kerja Nasional Pasal 28 (1) Rapat Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan rencana strategis pencapaian tujuan organisasi dan Program Kerja Nasional. (2) Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. Pasal 29 Rapat Kerja Nasional mempunyai wewenang merencanakan dan menetapkan: a. Program Kerja Nasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. b. Kegiatan nasional secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan sesuai dengan Program Kerja Nasional. c. Anggaran penerimaan dan pengeluaran kegiatan nasional. d. Masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 30 Tata tertib Rapat Kerja Nasional: a. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Utusan Dewan Pengurus Daerah, Peninjau Dewan Pengurus Cabang dan Undangan Dewan Pengurus Pusat. b. Peserta Utusan adalah Dewan Pengurus Daerah yang mempunyai hak suara dan hak bicara. c. Peserta Peninjau adalah Dewan Pengurus Cabang yang direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Daerah yang hanya mempunyai hak bicara. d. Jumlah Peserta Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. e. Pimpinan Sidang Rapat Kerja Nasional dipilih dari peserta utusan.

MAE

37

f.

Rapat Kerja Nasional baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan. g. Apabila butir (f) tidak terpenuhi maka Rapat Kerja Nasional di undur selama 1 x 15 menit dan setelah itu dinyatakan sah. Bagian Kedelapan Rapat Kerja Daerah Pasal 31 (1) Rapat Kerja Daerah diadakan untuk memusyawarahkan rencana strategis pencapaian tujuan organisasi dan Program Kerja Daerah. (2) Rapat Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. Pasal 32 Rapat Kerja Daerah mempunyai wewenang merencanakan dan menetapkan: a. Program Kerja Daerah dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan program kerja nasional b. Kegiatan daerah secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan sesuai dengan Program Kerja Daerah. c. Anggaran penerimaan dan pengeluaran kegiatan daerah. d. Masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 33 Tata tertib Rapat Kerja Daerah: a. Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri dari Dewan Pengurus Daerah, Utusan Dewan Pengurus Cabang, Peninjau Dewan Pengurus Cabang dan Undangan Dewan Pengurus Daerah. b. Peserta Utusan adalah Dewan Pengurus Cabang yang mempunyai hak suara dan hak bicara. c. Peserta Peninjau adalah Dewan Pengurus Cabang yang direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Cabang yang hanya mempunyai hak bicara. d. Jumlah Peserta Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah. e. Pimpinan Sidang Rapat Kerja Daerah dipilih dari peserta utusan. f. Rapat Kerja Daerah baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan. g. Apabila butir (f) tidak terpenuhi maka Rapat Kerja Daerah di undur selama 1 x 2 jam dan setelah itu dinyatakan sah. Bagian Kesembilan Rapat Kerja Cabang Pasal 34 (1) Rapat Kerja Cabang diadakan untuk memusyawarahkan rencana strategis pencapaian tujuan organisasi dan Program Kerja Cabang. (2) Rapat Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

MAE

38

Pasal 35 Rapat Kerja Cabang mempunyai wewenang merencanakan dan menetapkan: a. Program Kerja Cabang dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan program kerja daerah. b. Kegiatan cabang secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan sesuai dengan Program Kerja Cabang. c. Anggaran penerimaan dan pengeluaran kegiatan cabang. d. Masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 36 Tata tertib Rapat Kerja Cabang: a. Peserta Rapat Cabang terdiri dari Dewan Pengurus Cabang, Anggota dan Undangan Dewan Pengurus Cabang. b. Peserta Utusan adalah Anggota Biasa, mempunyai hak suara dan hak bicara, c. Peserta Peninjau adalah Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang hanya mempunyai hak bicara. d. Jumlah Peserta Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang. e. Pimpinan Sidang Rapat Kerja Cabang dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh Peserta Utusan. f. Rapat Kerja Cabang baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan. g. Apabila butir (f) tidak terpenuhi maka Rapat Kerja Cabang di undur selama 1 x 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah. Bagian Kesepuluh Rapat Koordinasi Nasional Pasal 37 (1) Rapat Koordinasi Nasional diadakan untuk membahas koordinasi pencapaian tujuan Program Kerja Nasional. (2) Rapat Koordinasi Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 38 Rapat Koordinasi Nasional mempunyai wewenang merencanakan dan menetapkan: a. Laporan Program Kerja Nasional dalam 1 (satu) tahun untuk rangka pencapaian tujuan organisasi. b. Kegiatan nasional secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan sesuai dengan Program Kerja Nasional. c. Hal- hal teknis terkait suatu program dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 39 Tata tertib Rapat Koordinasi Nasional: a. Peserta Rapat Koordinasi Nasional terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Utusan Dewan Pengurus Daerah. b. Rapat Koordinasi Nasional akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dan baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan. c. Apabila butir (b) tidak terpenuhi maka Rapat Koordinasi Nasional di undur selama 1 x 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah.

MAE

39

Bagian Kesebelas Rapat Koordinasi Daerah Pasal 40 (1) Rapat Koordinasi Daerah diadakan untuk koordinasi strategis pencapaian tujuan Program Kerja Daerah. (2) Rapat Koordinasi Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 41 Rapat Koordinasi Daerah mempunyai wewenang merencanakan dan menetapkan: a. Laporan Program Kerja Daerah dalam 1 (satu) tahun untuk rangka pencapaian tujuan organisasi. b. Kegiatan Daerah secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan sesuai dengan Program Kerja Daerah. c. Hal- hal teknis terkait suatu program dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 42 Tata tertib Rapat Koordinasi Daerah: a. Peserta Rapat Koordinasi Daerah terdiri dari Dewan Pengurus Daerah, Utusan Dewan Pengurus Cabang. b. Rapat Koordinasi Daerah akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisas dan baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan. c. Apabila butir (b) tidak terpenuhi maka Rapat Koordinasi Daerah di undur selama 1 x 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah. Bagian Keduabelas Rapat Koordinasi Cabang Pasal 43 (1) Rapat Koordinasi Cabang diadakan untuk koordinasi strategis pencapaian tujuan Program Kerja Cabang. (2) Rapat Koordinasi Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 44 Rapat Koordinasi Cabang mempunyai wewenang merencanakan dan menetapkan: a. Laporan Program Kerja Cabang dalam 1 (satu) tahun untuk rangka pencapaian tujuan organisasi. b. Kegiatan Cabang secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan sesuai dengan Program Kerja Cabang. c. Hal- hal teknis terkait suatu program dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 45

Tata tertib Rapat Koordinasi Cabang: a. Peserta Rapat Koordinasi Cabang terdiri dari Dewan Pengurus Cabang, Anggota PPMI. b. Rapat Koordinasi Cabang akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisas dan baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Peserta Utusan. c. Apabila butir (b) tidak terpenuhi maka Rapat Koordinasi Cabang di undur selama 1 x 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah.

MAE

40

BAB VII RAPAT-RAPAT Pasal 46 (1) Rapat Pleno Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Rapat Pleno Dewan Pengurus dihadiri oleh seluruh Personalia Dewan Pengurus dan Majelis Pertimbangan Organisasi. (3) Fungsi dan wewenang Rapat Pleno Dewan Pengurus: a. Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus. b. Membahas, mengevaluasi, dan mengkoordinir pelaksanaan hasil Musyawarah serta mengevaluasi perkembangan daerah dan dampaknya bagi perkembangan organisasi. c. Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi. d. Membahas masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. Pasal 47 (1) Rapat harian Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Rapat harian Dewan Pengurus dihadiri oleh Pengurus Harian Dewan Pengurus. (3) Fungsi dan wewenang Rapat Harian Dewan Pengurus: a. Membahas dan menjabarkan kebijakan yang ditetapkan Rapat Pleno Dewan Pengurus. b. Mengambil keputusan-keputusan mendesak tentang perkembangan organisasi seharihari yang berkaitan dengan kebijakan organisasi baik interen maupun eksteren. c. Membahas masalah-masalah lainnya yang dianggap penting. BAB VIII KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Dewan Pengurus Pusat Pasal 48 Status Dewan Pengurus Pusat: a. Kepemimpinan tertinggi organisasi. b. Masa jabatan selama 3 (tiga) tahun sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Dewan Pengurus Pusat demisioner. Pasal 49 Personalia Dewan Pengurus Pusat: (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri Pengurus Harian dan Komisi-komisi. (2) Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, 5 (lima) orang Ketua Bidang, seorang Sekretaris Jenderal, 5 (lima) orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, 2 (dua) orang Wakil Bendahara Umum. (3) Kriteria menjadi personalia: a. Bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. c. Pernah menjadi Dewan Pengurus atau Anggota Purna Prakarya Muda Indonesia yang berperan aktif minimal 2 (dua) Tahun. d. Sehat secara jasmani maupun rohani. e. Tidak menjadi personalia Dewan Pengurus Pusat untuk dua kali periode.

MAE

41

(4)

(5) (6)

(7) (8)

Kriteria menjadi Ketua Umum: a. Bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. c. Pernah menjadi Dewan Pengurus atau Anggota Purna Prakarya Muda Indonesia yang berperan aktif minimal 2 (dua) Tahun. d. Tidak pernah bermasalah dengan hukum yang berkekuatan hukum tetap. e. Sehat secara jasmani maupun rohani dan bebas dari NARKOBA. f. Mendapatkan minimal 5 (lima) dukungan secara tertulis dari peserta utusan atau rekomendasi secara tertulis dari Dewan Pengurus Daerah asal ketika mencalonkan diri. g. Usia Ketua Umum maksimal 30 tahun ditentukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia. b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun. c. Tidak hadir dalam Rapat-rapat Dewan Pengurus Pusat selama 3 (tiga) kali berturutturut. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis dari 1 (satu) DPD disetujui oleh 50 persen plus 1 (satu) DPD se-Indonesia kepada Majelis Pertimbangan Organisasi disertai alasan, bukti, saksi, dan tanda tangan pengusul. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Ketua Bidang yang membidangi organisasi Dewan Pengurus Pusat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat yang terdekat. Pasal 50

Tugas dan Wewenang: a. Menggerakan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman, Peraturan dan Ketentuan Organisasi lainnya. b. Ketua Umum terpilih dibantu oleh 6 (enam) orang formatur dalam menyusun Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat. c. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Nasional, Personalia Dewan Pengurus Pusat harus sudah dibentuk dan Dewan Pengurus Pusat demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Dewan Pengurus Pusat yang baru. d. Dewan Pengurus Pusat baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan Dewan Pengurus Pusat demisioner. e. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional. f. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan PPMI kepada aparatur/anggota PPMI. g. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional pada akhir periode. h. Menyiapkan draft materi Musyawarah Nasional. i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban di dalam Musyawarah Nasional. j. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Daerah dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Daerah. k. Melakukan reshuffle atau penggantian Personalia Dewan Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan keaktifan dalam rapat-rapat, realisasi dan partisipasi dalam program kerja. l. Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap Personalia Dewan Pengurus Pusat/anggota.

MAE

42

Bagian Kedua Dewan Pengurus Daerah Pasal 51 Status Dewan Pengurus Daerah: a. Dewan Pengurus Daerah merupakan suatu kesatuan organisasi yang terbentuk di provinsi se-Indonesia. b. Masa jabatan selama 3 (tahun) tahun sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Dewan Pengurus Daerah demisioner. Pasal 52 Personalia Dewan Pengurus Daerah: (1) Dewan Pengurus Daerah terdiri Pengurus Harian dan Komisi-komisi. (2) Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara. (3) Kriteria menjadi personalia: a. Bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. c. Pernah menjadi Dewan Pengurus dan atau aktif sebagai anggota PPMI selama 2 (dua) tahun. d. Sehat secara jasmani maupun rohani. e. Tidak menjadi personalia Dewan Pengurus Daerah untuk dua kali periode. (4) Kriteria menjadi Ketua: a. Bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. c. Pernah menjadi Dewan Pengurus dan atau Anggota Purna Prakarya Muda Indonesia yang berperan aktif minimal 2 (dua) Tahun. d. Tidak pernah bermasalah dengan hukum yang berkekuatan hukum tetap. e. Sehat secara jasmani maupun rohani dan bebas dari NARKOBA. f. Mendapatkan minimal 5 (lima) dukungan secara tertulis dari peserta utusan atau rekomendasi secara tertulis dari Dewan Pengurus Cabang asal ketika mencalonkan diri. g. Usia Ketua maksimal 30 tahun ditentukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. (5) Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua. (6) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia. b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 5 (lima) bulan berturutturut. c. Tidak hadir dalam Rapat-rapat Dewan Pengurus Daerah selama 3 (tiga) bulan berturutturut. (7) Usulan pemberhentian Ketua harus disampaikan secara tertulis dari 1 (satu) DPC disetujui oleh 50 persen plus 1 (satu) DPC se-Kabupaten/Kota kepada Majelis Pertimbangan Organisasi disertai alasan, bukti, saksi, dan tanda tangan pengusul. (8) Dalam hal Ketua mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Daerah yang terdekat.

MAE

43

Pasal 53 Tugas dan Wewenang: a. Menggerakan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman, Peraturan dan Ketentuan Organisasi lainnya. b. Ketua terpilih dibantu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota formatur dalam menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Daerah. c. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Daerah, Personalia Dewan Pengurus Daerah harus sudah dibentuk dan Dewan Pengurus Daerah demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Dewan Pengurus Daerah yang baru. d. Dewan Pengurus Daerah baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan Dewan Pengurus Daerah demisioner. e. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Daerah. f. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan PPMI kepada aparatur/anggota PPMI. g. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah pada akhir periode. h. Menyiapkan draft materi Musyawarah Daerah. i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban di dalam Musyawarah Daerah. j. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Cabang dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Cabang. k. Melakukan reshuffle atau penggantian Personalia Dewan Pengurus Daerah dengan mempertimbangkan keaktifan dalam rapat-rapat, realisasi dan partisipasi dalam program kerja. l. Mengukuhkan Anggota Biasa. m. Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap Personalia Dewan Pengurus Daerah/anggota. Bagian Ketiga Dewan Pengurus Cabang Pasal 54 Status Dewan Pengurus Cabang: a. Dewan Pengurus Cabang merupakan suatu kesatuan organisasi yang terbentuk di kabupaten/kota. b. Masa jabatan selama 3 (tiga) tahun sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Dewan Pengurus Cabang demisioner. Pasal 55 Personalia Dewan Pengurus Cabang: (1) Dewan Pengurus Cabang terdiri Pengurus Harian dan Komisi-komisi. (2) Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, 1 (satu) orang Wakil Bendahara (berdasarkan jumlah anggota di kabupaten/ kota bersangkutan). (3) Kriteria menjadi personalia: a. Bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. c. Anggota biasa. d. Sehat secara jasmani maupun rohani. e. Tidak menjadi personalia Dewan Pengurus Cabang untuk dua kali periode.

MAE

44

(4) Kriteria menjadi Ketua: a. Bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. c. Anggota Purna Prakarya Muda Indonesia yang berperan aktif minimal 2 (dua) Tahun. d. Tidak pernah bermasalah dengan hukum yang berkekuatan hukum tetap. e. Sehat secara jasmani maupun rohani dan bebas dari NARKOBA. f. Mendapatkan minimal 5 (lima) dukungan secara tertulis dari peserta utusan ketika mencalonkan diri. g. Usia Ketua maksimal 30 tahun ditentukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. (5) Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua. (6) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia. b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun. c. Tidak hadir dalam Rapat-rapat Dewan Pengurus Cabang selama 3 (tiga) kali berturutturut. (7) Usulan pemberhentian Ketua harus disampaikan secara tertulis dari 1 (satu) orang anggota disetujui oleh 50 persen plus 1 (satu) anggota DPC kepada Majelis Pertimbangan Organisasi disertai alasan, bukti, saksi, dan tanda tangan pengusul. (8) Dalam hal Ketua mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Dewan Pengurus Cabang secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang yang terdekat. Pasal 56 Tugas dan Wewenang: a. Menggerakan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman, Peraturan dan Ketentuan Organisasi lainnya. b. Ketua terpilih dibantu 2 (dua) orang anggota formatur dalam menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Cabang. c. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Cabang, Personalia Dewan Pengurus Cabang harus sudah dibentuk dan Dewan Pengurus Cabang demisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan Dewan Pengurus Cabang yang baru. d. Dewan Pengurus Cabang baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan Dewan Pengurus Cabang demisioner. e. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang. f. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan PPMI kepada aparatur/anggota PPMI. g. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang pada akhir periode. h. Menyiapkan draft materi Musyawarah Cabang. i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban di dalam Musyawarah Cabang. j. Melakukan reshuffle atau penggantian Personalia Dewan Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan keaktifan dalam rapat-rapat, realisasi dan partisipasi dalam program kerja. k. Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap Personalia Dewan Pengurus Cabang/anggota.

MAE

45

BAB IX MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI Pasal 57 Status Majelis Pertimbangan Organisasi: a. Majelis Pertimbangan Organisasi adalah badan otonom dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Purna Prakarya Muda Indonesia. b. Masa jabatan selama 3 (tiga) tahun sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Dewan Pengurus Pusat demisioner. Pasal 58 Personalia Majelis Pertimbangan Organisasi: (1) Memiliki formasi yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota. (2) Berjumlah 9 (sembilan) orang untuk tingkatan DPP, 7 (tujuh) orang untuk tingkatan DPD, 3 (tiga) orang untuk tingkatan DPC. (3) Kriteria menjadi personalia: a. Bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Anggota Biasa. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Pernah menjadi Dewan Pengurus. e. Sehat secara jasmani maupun rohani. f. Tidak menjadi personalia Majelis Pertimbangan Organisasi untuk periode ketiga kalinya. g. Mendapatkan rekomendasi dan/atau dukungan dari Peserta Utusan dalam Musyawarah Nasional untuk tingkatan DPP, Musyawarah Daerah untuk tingkatan DPD dan Musyawarah Cabang untuk tingkatan DPC. (4) Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pertimbangan Organisasi. (5) Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua. (6) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia. b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (l tahun) tahun. c. Tidak hadir dalam Rapat-rapat Majelis Pertimbangan Organisasi selama 3 (tiga) kali berturut-turut. (7) Usulan pemberhentian Ketua harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan Organisasi disertai alasan, bukti, saksi, dan tanda tangan penyusul. (8) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Majelis Pertimbangan Organisasi secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno Majelis Pertimbangan Organisasi yang terdekat.

MAE

46

Pasal 59 Tugas dan Wewenang: a. Melakukan pertimbangan, pengawasan dan penilaian secara kolektif dan korektif secara lisan maupun tertulis terhadap kinerja Dewan Pengurus dalam melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman, Peraturan dan Ketentuan Organisasi lainnya serta Program Kerja Organisasi. b. Dalam hal Dewan Pengurus tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang selama 6 (enam) bulan setelah habis masa jabatannya, maka Majelis Pertimbangan Organisasi dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang setelah mendapat persetujuan dari separuh Dewan Pengurus dan Anggota Biasa ditingkat Dewan Pengurus Cabang. c. Bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode. d. Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi dianggap sah bila dihadiri oleh minimal separuh anggota Majelis Pertimbangan Organisasi dan dipimpin oleh Ketua. e. Putusan Majelis Pertimbangan Organisasi diambil secara musyawarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak. f. Melaksanakan Musyawarah Luar Biasa berdasarkan usulan Dewan Pengurus. BAB X PELINDUNG, PENASEHAT DAN PEMBINA Pasal 60 (1) Pelindung Dewan Pengurus Pusat adalah Menteri yang menangani bidang kepemudaan. (2) Pelindung Dewan Pengurus Daerah adalah Kepala Dinas/Instansi yang menangani bidang kepemudaan. (3) Pelindung Dewan Pengurus Cabang adalah Kepala Dinas/Instansi yang menangani bidang kepemudaan. Pasal 61 (1) Penasehat Dewan Pengurus Pusat adalah Deputi/Direktur Jenderal yang menangani bidang kepemudaan. (2) Penasehat Dewan Pengurus Daerah adalah Kepala Bidang yang menangani bidang Kepemudaan. (3) Penasehat Dewan Pengurus Cabang adalah Kepala Bidang yang menangani bidang Kepemudaan. Pasal 62 (1) Pembina Dewan Pengurus Pusat adalah Asisten Deputi/Direktur yang menangani bidang Kepemudaan. (2) Pembina Dewan Pengurus Daerah adalah Kepala Seksi yang menangani bidang Kepemudaan. (3) Pembina Dewan Pengurus Cabang adalah Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang yang menangani bidang Kepemudaan.

MAE

47

BAB XI KEUANGAN DAN HARTA BENDA Pasal 63 (1) Besarnya uang pangkal ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah/Cabang. (2) Besarnya iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. (3) 25 (dua puluh lima) persen jumlah penerimaan iuran anggota diserahkan kepada Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang. BAB XII LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 64 Lambang dan atribut organisasi PPMI diatur pada ketentuan atribut organisasi. BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 65 (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dilakukan oleh Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Bisa. (2) Rencana perubahan Anggaran Rumah Tangga disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat kepada Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya sebulan sebelum Musyawarah Nasional. BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 66 (1) Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa. (2) Keputusan pembubaran organisasi sekurang-kurangnya harus disetujui oleh separuh Peserta Utusan Musyawarah Nasional Luar Biasa. (3) Harta benda organisasi sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Amal (yang layak menerima) yang disetujui oleh Peserta Utusan Musyawarah Nasional Luar Biasa. BAB XV ATURAN TAMBAHAN Pasal 67 (1) Struktur kepemimpinan PPMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh anggota. (2) Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini setelah ditetapkan. (3) Setiap anggota harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan sanksi-sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersendiri. (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dimuat dalam pedomanpedoman/peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan organisasi tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

MAE

48

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 07/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

bahwa untuk pencapaian tujuan dan arah penyelenggaraan organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:

a. Hasil pembahasan Sidang Komisi II; b. Hasil pembahasan Sidang Paripurna II Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;



:

GARIS-GARIS INDONESIA.

BESAR

HALUAN

ORGANISASI

PURNA

PRAKARYA

MUDA

Pasal 1 Garis-garis Besar Haluan Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. Pasal 2 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal


PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

Baswedang Ketua

Ahmad Satiri Anggota

MAE

F. Andika Sekretaris

Alvi Hardani Anggota

49


GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA BAB I PENDAHULUAN Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh kebulatan tekad dan semangat yang ikhlas serta keinginan yang luhur agar tercipta suasana persamaan dan persatuan, serta rasa persaudaraan antara sesama pemuda yang tergabung dalam satu kesatuan yang kokoh, dinamis, harmonis, sentosa, dan sejahtera yang dilandasi dengan jiwa Bhineka Tunggal Ika, maka setiap pemuda yang pernah mengemban suatu tugas Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuangkan kesadaran dan keinginan luhur itu pada Anggaran Dasar Organisasi sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan dharma baktinya kepada tanah tumpah darah Indonesia dengan azas Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Hakikat

penyadaran,

pemberdayaan,

dan

pengembangan

Generasi

Muda

dalam

pembangunan Bangsa Indonesia adalah menyiapkan kader-kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. menyatu dalam organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) merupakan salah satu bagian dari generasi muda Indonesia yang beriman dan bertaqwa agar terus diberdayakan guna memiliki kesadaran berbangsa, idealisme, patriotisme, kemandirian dan keragaman berbudaya serta memiliki wawasan yang luas, kokoh kepribadian, kesegaran jasmani dan rohani serta mempunyai daya kreasi yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemimpinan, ketrampilan, semangat kerja keras dan kepeloporan. Pengembangan pemuda harus tetap disesuaikan kondisi kepemudaan dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga wawasan keilmuan yang menjadi basis kehidupan pemuda haruslah mampu diterjemahkan dalam aplikasi di masyarakat serta dapat mensejahterakan bangsa Indonesia. Peran pemuda dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat dalam pengabdiannya harus diselaraskan dengan realitas kehidupan bangsa dan negara saat ini. Fungsi kontrol pemuda terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi ciri khas, harus diperankan oleh PPMI dengan obyektif dan bijaksana demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

MAE

50

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaannya tidak bisa terlepas dari keterkaitan beberapa komponen yang terdiri atas sumber daya manusia, metode, fasilitas, sasaran program, kelembagaan serta pelaksanaannya diarahkan pada pola pengembangan kepemudaan yang terpadu, yaitu memadukan seluruh aspek pemuda secara umum (ilmu pengetahuan, ekonomi, kewirausahaan, sosial dan budaya). Untuk mewujudkan hal diatas, maka perlu suatu penjabaran lebih lanjut dalam suatu Garis-Garis Besar Haluan Organisasi. A. PENGERTIAN Garis-garis

Besar

Haluan

Organisasi

adalah

suatu

haluan

organisasi

tentang

penyelenggaraan organisasi dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak anggota secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk 3 (tiga) tahun guna mewujudkan terbinanya komunikasi sambung nalar lintas daerah se-Indonesia guna meningkatkan iman, ilmu dan amal yang terpadu bagi diri, demi terwujudnya pembangunan Indonesia yang adil, makmur dan berkelanjutan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Garis-garis Besar Haluan Organisasi ditetapkan dengan maksud memberikan arahan penyelenggaraan organisasi dengan tujuan mewujudkan terbinanya komunikasi sambung nalar lintas daerah se-Indonesia guna meningkatkan iman, ilmu dan amal yang terpadu bagi diri, demi terwujudnya pembangunan Indonesia yang adil, makmur dan berkelanjutan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. C. LANDASAN GBHO Garis-garis Besar Haluan Organisasi disusun atas dasar landasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Purna Prakarya Muda Indonesia. D. SISTEMATIKA Garis-garis Besar Haluan Organisasi ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

MAE

BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: POLA DASAR PROGRAM ORGANISASI

BAB III

: POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG DAN JANGKA PENDEK

BAB IV

: PENUTUP

51

BAB II POLA DASAR PROGRAM ORGANISASI A. TUJUAN PROGRAM ORGANISASI Program organisasi bertujuan untuk mewujudkan suatu organisasi yang sehat dan dinamis sebagai wadah pengembangan potensi Kepemudaan. B. LANDASAN PROGRAM ORGANISASI Landasan pelaksanaan program organisasi adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta GBHO Purna Prakarya Muda Indonesia. C. POTENSI DASAR Potensi dasar program organisasi yang dimiliki Purna Prakarya Muda Indonesia adalah: 1. Kualitas pemuda Indonesia dengan budaya intelektualitas sebagai suatu warisan pengkaderan yang mendukung dinamika organisasi dengan landasan iman, ilmu dan amal. 2. Jumlah anggota yang tersebar di Indonesia dengan berbagai latar belakang budaya. 3. Dukungan infrastruktur dan suprastruktur dalam pengembangan organisasi. D. KUALITAS PEMUDA INDONESIA 1. Kualitas Iman a. Pola perilaku pemuda Indonesia yang dilandasi oleh semangat ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Nilai-nilai moral yang melandasi kontrol pemuda terhadap diri sendiri dan masyarakat. 2. Kualitas Ilmu a. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemapanan berpikir sebagai bagian dari masyarakat ilmiah. b. Memiliki kemampuan konseptual untuk merumuskan konsep pengembangan lembaga dan pengembangan diri guna mendukung pembangunan bangsa dan Negara. 3. Kualitas Amal a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dirumuskan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur. b. Rela berkorban sebagai wujud rasa kepedulian sosial dengan mendahulukan kepentingan masyarakat.

MAE

52

c. Kemampuan akademis yang siap melaksanakan tugas dan solidaritas kemanusiaan sebagai perwujudan kesetiakawanan. 4. Kualitas Insan Yang Padu Mengabdi a. Ikhlas mengamalkan potensi yang dimilikinya dan siap bekerja sama demi pengabdian yang luhur terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang dilandasi imaniah, ilmiah dan amaliah. b. Wujud pengabdian masyarakat merupakan perpaduan dari iman, ilmu dan amal.

BAB III POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG DAN JANGKA PENDEK Garis-garis Besar Haluan organisasi, maka disusunlah Program Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai arahan dan landasan bagi penyusun program Purna Prakarya Muda Indonesia secara keseluruhan. A. PENGERTIAN 1. Program Jangka Panjang pada dasarnya adalah program umum PPMI yang disusun untuk satu kali periode kepengurusan. 2. Program Jangka Pendek merupakan rangkaian program PPMI yang disusun untuk jangka waktu per tahun dalam satu periode pengurusan. B. ARAH DAN SASARAN Untuk memberikan arah program yang berkesinambungan, maka perlu disusun suatu pola umum sebagai upaya mencapai tujuan Purna Prakarya Muda Indonesia. Berdasarkan Pola Dasar Program Organisasi maka disusunlah Pola Umum Program Jangka Panjang yang meliputi jangka panjang waktu 3 (tiga) tahun atau setiap satu periode kepengurusan.

MAE

53

BAB IV ARAH PROGRAM JANGKA PANJANG A. POLA UMUM PROGRAM JANGKA PANJANG Program organisasi dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan PPMI yang termaktub dalam Anggaran Dasar PPMI. Untuk melaksanakannya maka program jangka panjang dilaksanakan secara bertahap. Maksud pelaksanaan bertahap ini untuk meletakkan landasan yang kuat bagi program jangka panjang tahap selanjutnya. Sasaran utama program jangka panjang tahap ketiga adalah pemberdayaan dan pengembangan organisasi secara intern dan ekstern dengan orientasi pada pemantapan komunikasi, koordinasi, pemahaman konstitusi, penguatan kelembagaan dan strategi pencapaian tujuan di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sejalan dengan itu perlu pula dilaksanakan sosialisasi dan realisasi program. Pelaksanaan program harus sejalan dengan keadaan organisasi yang stabil dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan program harus menjamin pemerataan untuk setiap anggota secara proporsional serta bermanfaat bagi seluruh anggota PPMI pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan program ini harus memanfaatkan secara optimal segenap potensi organisasi. Dalam pelaksanaan program PPMI yang berkesinambungan, yang harus dimiliki oleh anggota PPMI adalah sebagai berikut: 1. Sikap loyalitas terhadap organisasi. 2. Sikap dedikasi terhadap organisasi 3. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama anggota PPMI dan 4. Kapasitas dan Kapabilitas. Sedangkan yang harus dihindari ciri-ciri negatif sebagai berikut: 1. Ketidakpahaman pihak intern maupun ekstern terhadap keberadaan dan tujuan PPMI. 2. Usaha-usaha merongrong ketetapan MUNAS oleh oknum anggota PPMI dan pihak yang tidak betanggungjawab dengan maksud tertentu serta tanpa alasan yang rasional dan bermoral. 3. Ketidakmampuan dan ketidakmauan pengurus untuk mengelola organisasi. 4. Perpecahan dalam tubuh organisasi yang disebabkan masalah prinsip yang masih dapat dimusyawarahkan.

MAE

54

B. POLA UMUM PROGRAM JANGKA PENDEK Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai aspek dengan Program Jangka Pendek adalah sebagai berikut: 1.

Bidang Pengembangan Organisasi Sasaran pengembangan organisasi dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek sebagai berikut: a.

Program Jangka Pendek tahap Pertama: Pemantapan potensi sumber daya manusia, sumber daya organisasi, serta sistem informasi dan komunikasi.

b.

Program jangka pendek tahap kedua: Pengembangan sumber daya manusia, sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi.

c.

Program jangka pendek tahap ketiga: Peningkatan sumber daya manusia, sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi.

2.

Bidang Pembentukan Karakter dan Wawasan Kebangsaan Sasaran pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek sebagai berikut: a.

Program Jangka Pendek tahap Pertama: Pemantapan karakter dan wawasan kebangsaan dalam rangka menjadi perekat kemajemukan pemuda dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b.

Program jangka pendek tahap kedua: Pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan dalam rangka menjadi perekat kemajemukan pemuda dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c.

Program jangka pendek tahap ketiga: Peningkatan karakter dan wawasan kebangsaan dalam rangka menjadi perekat kemajemukan pemuda dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MAE

55

3.

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran pengembangan pendidikan dan kebudayaan dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek sebagai berikut: a.

Program Jangka Pendek tahap Pertama: Pemantapan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan.

b.

Program jangka pendek tahap kedua: Pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan.

c.

Program jangka pendek tahap ketiga: Peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan.

4.

Bidang Kewirausahaan dan Pariwisata Sasaran bidang kewirausahaan dan pariwisata dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek sebagai berikut: a.

Program Jangka Pendek tahap Pertama: Pemantapan potensi sumber daya manusia dan sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang kewirausahaan dan pariwisata.

b.

Program jangka pendek tahap kedua: Pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang kewirausahaan dan pariwisata.

c.

Program jangka pendek tahap ketiga: Peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang kewirausahaan dan pariwisata.

5.

Bidang Olahraga dan Seni Sasaran bidang olahraga dan seni dicapai melalui pelaksanaan secara bertahap dengan serangkaian program jangka pendek sebagai berikut: a.

Program Jangka Pendek tahap Pertama: Pemantapan potensi sumber daya manusia dan sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang olahraga dan seni.

MAE

56

b.

Program jangka pendek tahap kedua: Pemantapan potensi sumber daya manusia dan sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang olahraga dan seni.

c.

Program jangka pendek tahap ketiga: Peningkatan potensi sumber daya manusia dan sumber daya organisasi serta sistem informasi dan komunikasi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang olahraga dan seni. BAB V PENUTUP

Garis-garis Besar Haluan Organisasi disusun dan dirumuskan sebagai landasan operasional organisasi untuk mencapai cita-cita luhur yang tercantum dalam tujuan PPMI. Berhasil tidaknya pelaksanaan program sebagai wujud Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPMI sangat bergantung pada partisipasi aktif segenap kepengurusan ditingkat pusat, daerah dan cabang serta anggota PPMI. Untuk itu, setiap elemen dalam organisasi PPMI dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing menurut Garis-garis Besar Haluan Organisasi serta dengan koordinasi yang mantap. Hasil-hasil pelaksanaan program harus dapat dirasakan oleh setiap anggota maupun masyarakat sebagai perwujudan tujuan PPMI.

MAE

57

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR:08/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG PEDOMAN-PEDOMAN POKOK ORGANISASI PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

bahwa dalam rangka penyeragaman pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Pedomanpedoman Pokok Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:




:

PEDOMAN-PEDOMAN INDONESIA.

POKOK

ORGANISASI

PURNA

PRAKARYA

MUDA

Pasal 1 Pedoman-pedoman Pokok Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia terdiri dari: a. Pedoman Kepengurusan; b. Pedoman Administrasi Kesekretariatan; c. Pedoman Keuangan dan Harta Benda; d. Ikrar Pelantikan Pengurus; e. Ikrar Pelantikan Anggota. Pasal 2 Pedoman-pedoman Pokok Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia Purna Prakarya Muda Indonesia dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini; Pasal 3 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal



MAE


58


PEDOMAN KEPENGURUSAN PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

A. PENDAHULUAN Pencapaian tujuan dan cita-cita organisasi dapat diwujudkan dengan usaha-usaha yang teratur, berencana dan berkelanjutan. Upaya pencapaian tersebut harus ditempuh dengan membentuk kepengurusan yang good governance dalam nuansa yang harmonis dan dinamis. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menciptakan kepengurusan yang good governance adalah pedoman kerja kepengurusan yang mendukung ke arah tujuan dan citacita tersebut. B. PEDOMAN KERJA 1. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang di dalamnya terdapat pimpinan, wewenang dan tanggung jawab serta pada masing-masing personil dalam totalitas organisasi. Lazimnya sturktur organisasi akan kelihatan semakin jelas dan tegas, apabila di gambarkan dalam bagan struktur organisasi. Ditinjau dari struktur organisasi maka bentuk organisasi yang dipergunakan dalam Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) adalah bentuk organisasi fungsional. Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang kerja/komisi itu mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggungjawab itu dipertanggungjawabkan oleh masingmasing bidang kepada Ketua Umum. Struktur organisasi PPMI di bagi menjadi sebanyak-banyaknya 5 (lima) bidang yakni: 1) Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan; 2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia. 3) Bidang Informasi dan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga; 4) Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif; 5) Bidang Seni dan Budaya; 2. KOMPOSISI PERSONALIA Komposisi personalia kepengurusan PPMI di seluruh tingkatan diisi oleh anggota yang memenuhi persyarat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Purna Prakarya Muda Indonesia. 1) Dewan Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi-komisi. 2) Komposisi Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari seorang Ketua Umum, 5 (lima) orang Ketua Bidang, seorang Sekretaris Jenderal, 5 (lima) orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, 2 (dua) orang Wakil Bendahara Umum.

MAE

59

3) Komposisi Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah (DPD) terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara. 4) Komposisi Pengurus Harian Dewan Pengurus Cabang (DPC) terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, 1 (satu) orang Wakil Bendahara. 3. FUNGSI PERSONALIA DPP PPMI 1) Ketua Umum adalah penanggungjawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas interen dan eksteren organisasi yang bersifat umum pada tingkat regional, nasional maupun internasional. 2) Ketua Bidang Pengembangan Organisasi, SDM, dan Litbang adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM, dan Litbang dalam lingkup interen dan eksteren. 3) Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Hubungan Antar Lembaga adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan Informasi dan Komunikasi, Hubungan Antar Lembaga dalam lingkup interen dan eksteren. 4) Ketua Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif dalam lingkup interen dan eksteren. 5) Ketua Bidang pendidikan, kebudayaan dan Pariwisata adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan pendidikan, kebudayaan dan Pariwisata dalam lingkup interen dan eksteren. 6) Ketua Bidang Olahraga dan Seni adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan Olahraga dan Seni dalam lingkup interen dan eksteren. 7) Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab dan koordinator dalam bidang data pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi pihak interen dan eksteren pada tingkat regional, nasional maupun internasional. 8) Wakil Sekretaris Jenderal bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk membantu Sekretaris Jenderal dan membantu kegiatan seluruh bidang-bidang dalam kepengurusan. 9) Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dibidang keuangan serta perlengkapan organisasi pada tingkat regional maupun nasional. 10) Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengelolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi membantu Bendahara Umum.

MAE

60

4. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DPP PPMI 1) KETUA UMUM a. Mewakili dan bertindak atas nama organisasi baik interen maupun eksteren selama masih relevan dalam tugas dan kewajibannya. b. Pengambil keputusan pertama. c. Bertanggungjawab atas nama baik organisasi. d. Berhak mengambil kebijakan tanpa musyawarah dalam keadaan darurat. e. Bertanggungjawab atas masukan-masukan, ide dan aspirasi yang bersifat objektif dan konstruktif dari anggotanya. f. Apabila Ketua Umum berhalangan, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada para Ketua Bidang, dan jika para Ketua Bidang juga berhalangan, maka akan didelegasikan kepada pengurus sesuai dengan pembagian tugas yang ada. g. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional (MUNAS). 2) KETUA-KETUA BIDANG a. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kerjanya. b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel pendukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP PPMI. c. Merencanakan serta melaksanakan hal-hal positif dan konstruktif guna kemajuan dan pengembangan organisasi. d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan kegiatan. e. Melaksanakan tugas Ketua Umum dalam mengorganisir dan melaksanakan kegiatan operasional komisi atas dasar dan petunjuk secara tertulis apabila Ketua Umum berhalangan hadir. f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 3) BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN (SEKRETARIS JENDERAL) a. Melakukan pengaturan tata cara pengolahan surat menyurat yang meliputi: - Menyelenggaraan pemerosesan surat masuk. - Menyelenggarakan pemerosesan surat keluar. - Menyelengarakan penyusunan konsep surat keluar. - Menyelengkarakan pengetikan dan pengadaan surat. - Menyelenggarakan pengaturan administrasi pengarsipan. b. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan data interen dan eksteren organisasi. c. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan data interen dan eksteren organisasi. d. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada DPP PPMI. e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi kesekretariatan kepada DPP PPMI. f. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada para Wakil Sekretaris Jenderal, dan jika para Wakil Sekretaris Jenderal juga berhalangan, maka akan didelegasikan kepada pengurus sesuai dengan pembagian tugas yang ada. g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

MAE

61

4) BIDANG KEUANGAN (BENDAHARA UMUM) a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja DPP PPMI untuk satu periode dan untuk setiap semester. b. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. c. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran DPP PPMI. d. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia untuk meningkatkan sumber dana interen, khususnya iuran anggota. e. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan kegiatan. f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 5) WAKIL SEKRETARIS JENDERAL a. Membantu kinerja Sekretaris Jenderal dalam kegiatan atau program dan kegiatan yang telah dibentuk sampai dengan pertanggungjawaban. b. Membuat, menginventarisir dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jenderal. c. Menerima dan melaksanakan pendelagasian tugas dari Sekretaris Jenderal. d. Menandatangani surat-surat organisasi yang bersifat internal dan eksternal jika Sekretaris Jenderal berhalangan. e. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum. 6) WAKIL BENDAHARA UMUM a. Membantu kinerja Bendahara Umum dalam kegiatan atau program dan kegiatan yang telah dibentuk sampai dengan pertanggungjawaban. b. Membuat, menginventarisir dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Umum. c. Menerima dan melaksanakan pendelagasian tugas dari Bendahara Umum. d. Bertanggungjawab terhadap Ketua Umum. 7) KOMISI-KOMISI a. Melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya. b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel pendukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP PPMI. c. Melaksanakan kegiatan secara konstruktif guna peningkatkan program dan kegiatan komisi, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas). d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan kegiatan menurut komisinya. e. Bertanggungjawab kepada Ketua yang membidangi komisi, dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Umum. f. Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar komisi. 5. FUNGSI PERSONALIA DPD/DPC PPMI 1) Ketua adalah penanggungjawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugastugas interen dan eksteren organisasi yang bersifat umum pada tingkat daerah/cabang. 2) Wakil-wakil Ketua Bidang berfungsi untuk menangani bidangnya masing-masing dan sebagai penanggung jawab sekaligus koordinator kegiatan setiap bidang kerjanya dalam lingkup interen dan eksteren. 3) Sekretaris adalah penanggung jawab dan koordinator dalam bidang data pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi pihak interen dan eksteren pada tingkat daerah/cabang.

MAE

62

4) Wakil Sekretaris bertugas atas nama Sekretaris untuk membantu Sekretaris dan membantu kegiatan seluruh bidang-bidang dalam kepengurusan. 5) Bendahara adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dibidang keuangan serta perlengkapan organisasi pada tingkat daerah/cabang. 6) Wakil Bendahara bertugas atas nama Bendahara dalam pengelolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi membantu Bendahara. 6. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DPD/DPC 1) KETUA a. Mewakili dan bertindak atas nama organisasi baik interen maupun eksteren selama masih relevan dalam tugas dan kewajibannya. b. Pengambil keputusan pertama. c. Bertanggungjawab atas nama baik organisasi. d. Berhak mengambil kebijakan tanpa musyawarah dalam keadaan darurat. e. Bertanggungjawab atas masukan-masukan, ide dan aspirasi yang bersifat objektif dan konstruktif dari anggotanya. f. Apabila Ketua berhalangan, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada para Wakil Ketua, dan jika para Wakil Ketua juga berhalangan, maka akan didelegasikan kepada pengurus sesuai dengan pembagian tugas yang ada. g. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah/Cabang (MUSDA/ MUSCAB). 2) WAKIL-WAKIL KETUA a. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kerjanya. b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel pendukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD/DPC PPMI. c. Merencanakan serta melaksanakan hal-hal positif dan konstruktif guna kemajuan dan pengembangan organisasi. d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan kegiatan. e. Melaksanakan tugas Ketua dalam mengorganisir dan melaksanakan kegiatan operasional komisi atas dasar dan petunjuk secara tertulis apabila Ketua Umum berhalangan hadir. f. Bertanggungjawab kepada Ketua. 3) BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN (SEKRETARIS) a. Melakukan pengaturan tata cara pengolahan surat menyurat yang meliputi: - Menyelenggaraan pemerosesan surat masuk. - Menyelenggarakan pemerosesan surat keluar. - Menyelengarakan penyusunan konsep surat keluar. - Menyelengkarakan pengetikan dan pengadaan surat. - Menyelenggarakan pengaturan administrasi pengarsipan. b. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan data interen dan eksteren organisasi. c. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada DPD/DPC PPMI. d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi kesekretariatan kepada DPD/DPC PPMI. e. Apabila Sekretaris berhalangan, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada para Wakil Sekretaris, dan jika para Wakil Sekretaris juga berhalangan, maka akan didelegasikan kepada pengurus sesuai dengan pembagian tugas yang ada. f. Bertanggungjawab kepada Ketua.

MAE

63

4) BIDANG KEUANGAN (BENDAHARA) a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja DPD/DPC PPMI untuk satu periode dan untuk setiap semester. b. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. c. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran DPD/DPC PPMI. d. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh DPD/DPC PPMI untuk meningkatkan sumber dana interen, khususnya iuran anggota. e. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan kegiatan. f. Bertanggungjawab kepada Ketua. 5) WAKIL SEKRETARIS a. Membantu kinerja Sekretaris dalam kegiatan atau program dan kegiatan yang telah dibentuk sampai dengan pertanggungjawaban. b. Membuat, menginventarisir dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris. c. Menerima dan melaksanakan pendelagasian tugas dari Sekretaris. d. Menandatangani surat-surat organisasi yang bersifat internal dan eksternal jika Sekretaris berhalangan. e. Bertanggungjawab terhadap Ketua. 6) WAKIL BENDAHARA a. Membantu kinerja Bendahara dalam kegiatan atau program dan kegiatan yang telah dibentuk sampai dengan pertanggungjawaban. b. Membuat, menginventarisir dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara. c. Menerima dan melaksanakan pendelagasian tugas dari Bendahara. d. Bertanggungjawab terhadap Ketua. 7) KOMISI-KOMISI a. Melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya. b. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan pada setiap variabel pendukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD/DPC PPMI. c. Melaksanakan kegiatan secara konstruktif guna peningkatkan program dan kegiatan komisi, berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah/Cabang mengacu kepada hasil Rapat Kerja Nasional. d. Menginventarisir, membuat, dan memberikan laporan-laporan kegiatan menurut komisinya. e. Bertanggungjawab kepada Ketua yang membidangi komisi, dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua. f. Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar komisi.

MAE

64

PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA 1

PENDAHULUAN 1.1

Administrasi merupakan segenap penyelenggaraan setiap usaha kerja sama manusia mencapai tujuan tertentu. Untuk terselenggaranya administrasi dengan baik dan mencapai tujuan, diperlukan suatu proses yang tertib dan sistematis. Administrasi dalam pengertian luas dan selanjutnya diwujudkan dalam fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip manajemen.

2

1.2

Administrasi kesekretariatan Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) adalah segenap proses penyelenggaraan aktivitas kesekretariatan PPMI yang benar-benar berfungsi sebagai tempat dan pusat aktifitas kesekretariatan PPMI benar-benar dapat tercapai secara efektif.

1.3

Dengan bertitik tolak dan berpegangan pada asas efektivitas, pedoman administrasi kesekretariatan PPMI, mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Pendahuluan. 2. Kesekretariatan PPMI. 3. Administrasi Surat Menyurat (Ketatausahaan). 4. Tata Kearsipan. 5. Inventarisasi dan Dokumentasi Organisasi. 6. Perpustakaan Organisasi. 7. Keprotokoleran. 8. Penutup. 9. Lampiran.

KESEKRETARIATAN PPMI 2.1

Untuk penyelenggaraan administrasi organisasi dengan efektif, diperlukan suatu tempat tertentu sebagai pusat pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi. Tempat penyelenggaraan administrasi organisasi dinamakan “Sekretariat Organisasi“ atau dengan kata lain “Kantor Organisasi“. Usaha penyelenggaraan administrasi kesekretariatan bertujuan agar sekretaris organisasi PPMI benar-benar dapat berfungsi sebagai sekretaris organisasi yaitu: - Tempat kerja yang efesien bagi pengurus dalam pengendalian organisasi. - Pusat komunikasi organisasi. - Pusat kegiatan administrasi.

2.2

MAE

Perencanaan dan pengaturan sekretariat meliputi: 2.2.1 Letak Sekretariat Letak sekretariat diusahakan dapat dijangkau oleh semua pengurus serta anggota PPMI (posisi/lokasi strategis). 2.2.2 Bangunan Sekretariat Bangunan sekretariat hendaknya diusahakan dapat menampung seluruh kegiatan mengenai administrasi. Bangunan tersebut diusahakan meliputi: Ruangan tata usaha. Ruangan tamu. Ruangan perpustakaan. Ruangan persidangan.

65

2.2.3 Ruangan Sekretariat Untuk menimbulkan keindahan dan keharmonisan ruangan diusahkan perlu adanya hiasan-hiasan ruangan agar berfungsi: Membangkitkan semangat kegairahan dan kemauan. Menimbulkan rasa senang dan tentram dalam hati. Membuat enak, nyaman, kerasan tinggal dalam ruangan. 3

MAE

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT (KETATAUSAHAAN) 3.1

Urusan surat menyurat (ketatausahaan) adalah satu bidang yang penting dari lapangan pekerjaan administrasi kesekretariatan. Bentuk pernyataan kehendak seseorang kepada orang lain melalui tulisan. Bentuk suatu media pencurahan perasaan, kehendak, pemikiran dan tujuan seseorang dapat diketahui oleh orang lain. Merupakan bentuk gambaran tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

3.2

Mengingat pengertian dan sifat suatu surat seperti disebut diatas, maka bagi suatu organisasi turut menjadi sangat penting yaitu: Sebagai alat komunikasi. Sebagai dokumentasi organisasi. Sebagai tanda bukti.

3.3

Proses penyelenggaraan ketatausahaan atau dengan istilah lain “administrasi” surat menyurat adalah satu proses yang berencana dan teratur mulai dengan ide pemugarannya sampai penyelesaian dan penyimpanan sebagaimana mestinya. Bentuk dan isi surat PPMI. Sirkulasi surat (surat keluar masuk). Penyimpanan (pengarsipan).

3.4

Bentuk dan isi surat Surat-surat PPMI termasuk surat resmi/dinas, sehingga bentuk dan isinya harus menuruti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat organisasi. Pemakaian kertas dalam pembuatan surat menyurat PPMI ditulis dalam kertas berkop organisasi.

3.5

Alamat surat yaitu kepada siapa itu ditujukan, terletak pada kanan atas surat, sejajar dengan perihal. Alamat surat tidak selamanya ditujukan kepada seseorang, tetapi sering pula kepada suatu badan atau lembaga. Bila ditujukan kepada suatu lembaga atau instansi, maka penyebutannya bukan kepada nama lembaganya, melainkan kepada pengurus atau pemimpin lembaga itu.

3.6

Kata Permulaan Surat Setiap permulaan surat digunakan kalimat: Salam Pemuda Indonesia! Kemudian pada alenia berikutnya dimulai dengan kalimat: Dengan Hormat,. Kata permulaan Salam Pemuda Indonesia! ini berfungsi sebagai pembukaan surat, dan ditulis dengan jarak 1 spasi dari kalimat Dengan Hormat, berjarak 1 spasi di atas pokok surat.

66

3.7 Isi surat Isi surat PPMI memakai sistematika sebagai berikut: 3.7.1 Pendahuluan Pendahuluan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca/penerima surat tentang hal atau masalah yang dipersoalkan dalam surat itu. Kalau hanya sekadar menyampaikan berita singkat, kata atau kalimat pendahuluan ini tidaklah menjadi keharusan pertimbangannya adalah efesiensi, tapi bila menyangkut persoalan penting, maka surat ini mestinya memakai kata pendahuluan, gunanya tidak sekedar menarik perhatian, melainkan sekaligus memotivasi. Kalimat pendahuluan ini sebaiknya tidak lebih dari satu alenia. 3.7.2 Uraian Persoalan (isi/pokok surat) - Jangan memakai kalimat yang panjang dan berbelit-belit, singkat lagi perputus-putus juga tidak baik, hal-hal seperti ini biasanya akan memuat salah pengertian bagi penerima surat. Untuk mudah dipahami maka pada surat-surat yang panjang sebaiknya diberi alenia, banyak sedikitnya alenia tergantung dari banyaknya pokok-pokok pikiran yang ada dalam surat tersebut, tetapi perlu pula diperhitungkan untuk mencapai susunan yang baik dan harmonis, pembagian dalam alenia sangat memudahkan pengertian, jarak antara alenia dan spasi dalam satu alenia 1 ½ spasi. - Dalam satu surat, sebaiknya hanya dipersoalkan satu jenis perkara atau permasalahan. Sebab pencampuran soal dalam satu surat akan menimbulkan kesukaran, baik dalam penyusunannya dan mencari kembali surat itu bila diperlukan lagi. - Dalam penyusunan isi surat selanjutnya harus dijaga tentang kata-kata dan kalimat yang digunakan, hendaknya sopan dan wajar, tidak berlebihlebihan kecuali yang sudah lazim digunakan. Pengaruh bahasa sangat besar sekali, sebab disitu tergambar tentang sikap orang yang membuat surat itu. Oleh sebab itu menyusun surat diserahkan kepada orang yang berkemampuan bahasa cukup. - Untuk kesopanan dalam melaksanakan suatu korespondensi, perlu adanya kalimat-kalimat penutup minimal seperti : “Demikian harap maklum” atau “ Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih“. Fungsi kalimat penutup adalah sebagai pemanis surat yang kita buat, karena itu bukanlah suatu keharusan mutlak dalam pembuatan surat-surat resmi, namun demikian untuk kesopanan dan pemanis surat sebaiknya dalam membuat surat-surat resmi organisasi tetap masih digunakan kalimat penutup yang sesuai dengan isi surat. 3.7.3 Penutup Surat Surat-surat resmi (seperti surat keputusan, surat keterangan edaran, instruksi, tugas/mandat dsb) PPMI ditutup dengan “Hormat Kami", kemudian dibubuhi nama dan tanda tangan kepengurusan dilengkapi dengan stempel organisasi. 3.8

MAE

Penomoran Surat Dewan Pengurus Pusat: (nomor surat)/(A atau B)/DPP/PPMI/(bulan dalam angka Romawi)/(tahun).

67

Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang: (nomor surat)/(A atau B)/DPD-PPMI/(nama daerah)/(bulan dalam angka Romawi)/(tahun). Contoh: (01/A/DPP/PPMI/III/2006) (17/A/DPD-PPMI/DKI Jakarta/III/2006) (17/A/DPC-PPMI/JAKPUS/III/2006) Keterangan: Kode "A" untuk surat-surat internal. Kode "B" untuk surat-surat eksternal. 3.9

Tembusan Surat Tembusan surat jika memang diperlukan ditempatkan di bawah tanda tangan sebelah kiri. Urutan tembusan dimulai dari tujuan tembusan dengan jabatan/kedudukan yang lebih tinggi.

3.10 Buku Agenda Untuk memudahkan pengelolaan sistem administrasi dan kesekretariatan dalam hal ini pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun surat keluar, pengarsipan dan dokumentasi agar teratur dan sistematis maka sistem pengagendaan surat menyurat perlu tersendiri. Adapun unsur-unsur yang penting untuk dicatat adalah : - Nomor urut surat. - Nomor kode arsip. - Nomor surat. - Tanggal terima. - Nomor dan tanggal surat. - Isi surat. - Asal surat. - Keterangan (tambahan untuk keterangan surat). 3.11 Surat Keluar Surat keluar adalah surat yang kita keluarkan untuk mengemukakan kehendak pikiran dan maksud kita kepada pihak lain. Surat keluar harus melalui sirkulasi sebagai berikut: - Konsep surat harus terlebih dahulu dimintakan clearence kepada pengurus yang berkepentingan agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan antara muatan, isi dan redaksi surat tersebut. - Konsep surat yang telah mendapat clearence, kemudian diberi nomor verbal. Buku verbal untuk dan kode arsip surat  Nomor urut dan kode arsip surat.  Nomor surat.  Tanggal surat (penanggalan nasional).  Perihal isi surat.  Kepada siapa (keputusan, lampiran, penyimpanan). Konsep surat yang telah clearence dan nomor surat diketik sesuai jumlah yang dikehendaki. Legalitas organisasi (tanda tangan ketua, sekretaris dan stempel) setelah dibukukab barulah surat tersebut siap untuk dikirim kepada tujuan.

MAE

68

4

ADMINISTRASI KEARSIPAN Arsip adalah warkat/surat-surat yang disimpan secara sistematis, karena mempunyai suatu kemanfaatan apabila dibutuhkan dapat secara tepat ditemukan kembali. Jadi intinya arsip berarti pengumpulan dan penyimpanan warkat/surat-surat. Tata kearsipan yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen lainya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan tertata rapi, dan apabila diperlukan kembali mudah ditemui, walupun surat-surat tersebut telah tersimpan lama. Pengarsipan yang baik sangat berguna, terutama membantu kelancaran dan kerapian organisasi pada khususnya, serta membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Surat-surat organisasi pada prinsipnya harus disimpan disekretariat/kantor. Adalah sangat tidak benar dan dilarang apabila menyimpan surat-surat organisasi diluar arsip organisasi ataupun oleh person-person pengurus. Tepat apabila kita mengenal beberapa sistem penyimpanan surat antara lain: a. Sistem abjad (alphabetic filing). b. Sistem perihal (subject filing). c. Sistem nomer (numerical filing). d. Sistem daerah (geografhical filing). Bagi kita (PPMI) surat-surat organisasi pada map-map atau tempat-tempat tertentu dengan membedakan kode KA untuk surat keluar interen dan kode KB untuk surat keluar eksteren. Sedangkan surat masuk interen berkode MA dan surat masuk eksteren dengan kode MB. Untuk memperoleh kepraktisan lebih lanjut dari kode-kode dasar tersebut diatas (suratsurat masuk interen maupun eksteren) dibagi sesuai dengan kebutuhan/wilayah/bidang, misalnya: Kode Map/Arsip PPMI Periode tahun 2005-2009 4.1 Arsip Surat Masuk 4.1.1 Masuk Interen MA I : DPP PPMI MA II : DPD PPMI MA III : DPC PPMI MA IV : Anggota Perseorangan PPMI 4.1.2 Masuk Eksteren MB I : Lembaga negara, Instansi Pemerintah, BUMN MB II : Organisasi Sosial Politik MB III : Kedutaan Besar, Badan Asing, Luar Negeri MB IV : Lembaga/Badan Swasta MB V : Perseorangan Lepas 4.2 Map Surat Keluar 4.2.1 Arsip Surat Keluar Interen KA I : DPP PPMI KA II : DPD PPMI KA III : DPC PPMI KA IV : Fungsionaris Dewan Pengurus PPMI KA V : Anggota Perseorangan PPMI KA VI : Surat Mandat, Surat Keterangan, Surat Tugas KA VII : Surat Keputusan Dewan Pengurus PPMI

MAE

69

4.2.2 Arsip Surat Keluar Eksteren KB I : Lembaga negara, Instansi Pemerintah, BUMN KB II : Organisasi Sosial Politik KB III : Kedutaan Besar, Badan Asing, Luar Negeri KB IV : Lembaga/Badan Swasta KB V : Perseorangan Lepas 4.3 Map Dokumentasi DA 1 :Kebijaksanaan DPP PPMI (Laporan, Ketetapan Musyawarah Nasional, statement, dll) DA 2 :Kebijaksanaan DPD PPMI (Laporan, Ketetapan Musyawarah Daerah, statement, dll) DA 3 :Kebijaksanaan DPC PPMI (Laporan, Ketetapan Musyawarah Cabang, statement, dll) DB 1 : Nasional, Daerah, Lokal DB 2 : Internasional DB 3 : Kepemudaan DB 4 : Guntingan Surat Kabar/Kliping Ada satu faktor lagi yang harus diperhatian sehubungan dengan pengarsipan yakni pengawetan arsip. Pengawetan ini dapat ditempuh dengan beberapa jalan antara lain : - Tempat penyimpanan yang tahan rusak. - Tempat penyimpan dijauhkan dari api atau jauh dari benda-benda yang bisa membakar atau merusak arsip. 5

ADMINISTRASI KEANGGOTAAN 5.1 Anggota PPMI merupakan sasaran kerja, pembinaan dan pengkaderan organisasi sehingga perlu ada administrasi yang rapi tentang keanggotaan PPMI dalam rangka terciptanya sasaran kerja/aktifitas PPMI yang konkrit dan terarah. 5.2 PPMI adalah organisasi kepemudaan, sehingga PPMI selalu menerima anggota baru, selanjutnya melalui kegiatan Kemah Kesatuan Pemuda/Jambore Pemuda Indonesia/Pertukaran/Bakti Pemuda Antar Provinsi dan akhirnya melepaskan diri sebagai alumni kegiatan tersebut. Menjadi anggota PPMI pada dasarnya adalah sementara, untuk selanjutnya terjun ke dalam masyarakat yang sesungguhnya. Proses pengadministrasian anggota dimulai dari aktivitas penerimaan anggota PPMI yaitu pralatihan kader organisasi dengan melalui prosedur sebagai berikut: Mengisi formulir menjadi anggota PPMI - Pencatatan calon anggota dalam buku pendaftaran oleh DPD/DPC PPMI. - Kepada calon anggota yang sudah terdaftar diberikan kartu anggota. - Anggota didaftarkan dalam buku anggota PPMI dan kepada anggota diberikan tanda anggota PPMI (semacam kartu) berlaku selama 3 tahun. 5.3 Anggota PPMI mempunyai hak dan kewajiban penuh dicatat dalam buku daftar anggota permanen. Hal ini dilakukan oleh tingkat DPD/DPC PPMI. Buku daftar anggota itu secara garis besar memuat: Nama : TTL : PPAP/BPAP tahun : Keterangan :

MAE

70

5.4 Setiap 3 tahun sekali diadakan pendaftaran ulang (heregistrasi) anggota PPMI yaitu dengan pergantian kartu anggota lama. Sedangkan nomor anggota tetap sebagai nomor induk yang lama cukup diberi heregistrasi dilaksanakan dengan mengisi permohonan kembali kepada DPD/DPC PPMI. 6

INVENTARISASI ORGANISASI DAN DOKUMENTASI ORGANISASI 6.1 Inventaris Organisasi 6.1.1 Inventaris organisasi adalah segala sesuatu yang dimiliki organisasi berupa kekayaan organisasi. 6.1.2 Inventaris organisasi pada pokoknya dapat kita bagi 2 yaitu: - Inventaris yang permanent. - Inventaris organisasi yang tidak permanen. Yang digolongkan inventaris permanen adalah milik organisasi yang jangka relatif lama tidak mengalami perubahan misalnya: - Gedung sekretariat/kantor. - Alat-alat tulis kantor dll. Untuk mengkontrol inventaris organisasi ini perlu dibuat daftar inventaris. Sesuai dengan penggolongan diatas, maka kita dapat membuat daftar inventaris 2 macam : - Daftar inventaris organisasi yang permanen - Daftar inventaris organisasi yang tidak permanen (habis pakai) dalam waktu relatif pendek yang disebut buku stok. 6.1.3 Tujuan dibuat daftar inventaris organisasi ialah : - Menunjukan kekayaan organisasi. - Untuk menghindari adanya pemborosan. - Sebagai alat kontrol dari inventaris (mengetahui kerusakan perubahan, penggantian serta untuk menambah bila terjadi kekurangan). 6.1.4 Menyimpan inventaris organisasi harus dilakuakn dengan baik oleh orangorang yang bertanggungjawab sesuai dengan job discription kesekretariatan. Penyimpan harus dilaksanakan serta ditempatkan di sekretariat, tidak diperkenankan dibawa atau disimpan dirumah fungsionaris. 6.2 Dokumentasi Organisasi 6.2.1 Dokumentasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, pengumpulan, penyimpanan serta pengawetan dokumen-dokumen organisasi. Dokumen adalah suatu tanda bukti yang sah menurut hukum dari dokumen. 6.2.2 Bentuk-bentuk dokumen antara lain: - Gambar-gambar dan foto-foto. - Tulisan-tulisan dan surat-surat penting. - Benda-benda berharga dan bernilai. - Foto copy dan salinan surat. - Surat kabar, majalah dll. 6.2.3 Dokumentasi itu selain dipergunakan untuk kepentingan tertentu juga dipakai untuk menyusun laporan tahunan organisasi serta tanda bukti yang sah.

MAE

71

6.2.4 Pemeliharaan dan penyimpanan dokumentasi seperti halnya barang-barang inventaris dan arsip hendaknya disusun dengan rapih dan teratur dalam mapmap dan tempat-tempat tertentu dengan mengelompokkan menurut kebutuhan. 6.2.5 Aktivitas dokumentasi juga sangat penting dalam menyusun sejarah perjuangan organisasi. 7

ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN 7.1 Dengan status PPMI sebagai organisasi kepemudaan yang berkecimpung dalam bidang kewirausahaan, sosial, seni, budaya dan ilmu pengetahuan seperti dimuat pasal 4 Anggaran Dasar PPMI, maka perpustakaan PPMI adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. 7.2 Perpustakaan yang ideal bagi PPMI adalah yang meliputi buku-buku yang diperlukan oleh anggota. Oleh karena itu perpustakaan yang minimal dimiliki mencakup buku-buku yang diperlukan dalam kelengkapan PPMI yang meliputi tentang kewirausahaan, sosial, seni, budaya dan buku-buku yang terkait untuk mengembangan anggota. 7.3 Penyelenggaraan administrasi perpustakaan ini sebaiknya diserahkan kepada seorang anggota pengurus yang khusus mengatur untuk itu dan bertanggungjawab serta memahami seluk-beluk perpustakaan.

8

KEPROTOKOLERAN PPMI 8.1 Tugas suatu kesekretariatan tidak saja terbatas pada pengelolaan atau pengaturan surat menyurat organisasi, kearsipan mengadministrasi dan penyelenggaraan dokumentasi serta perpustakaan organisasi, tetapi ia meliputi juga penataan suatu acar dan pelaksanaan. Tugas yang disebut terakhir dalam pedoman ini disebut sebagai keprotokoleran. 8.2 Keprotokoleran PPMI merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu prosedur kelancaran (upacara) didalam PPMI. Oleh karena itu keprotokoleran memegang peranan penting bagi berlangsungnya suatu upacara dan ini juga merupakan sebagai bagian integral dari tugas bidang kesekretariatan. 8.3 Agar sasaran suatu aktivitas dapat dicapai secara optimal, diperlukan pertanggungjawaban dan pembagian tugas didalam penyelenggaraannya. Apabila penyelenggaraan suatu aktivitas tanpa adanya panitia penyelenggara/project officer, maka pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung dibawah koordinasi staff sekretaris/sekretariat. Namun semua itu, masih dibutuhkan pelengkap penyelenggara seperti pengantar acara, penerima tamu, pengatur kelengkapan, konsumsi, kesenian dan segala hal yang berhubungan dengan kelancaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu upacara antara lain: - Tempat/gedung (layout, pengaturan kursi, dekorasi dll). - Jenis acara. - Pengantar acara. - Susunan acara.

MAE

72

Hal yang disebut terakhir (susunan acara), merupakan hal yang sering terdapat kesalahan, terutama mengenai urutan pemberian sambutan. Urutan pemberi sambutan berbeda dengan urutan kepada siapa kita harus menyapa dalam acara tersebut. Kalau dalam menyapa, urutannya adalah secara struktural pejabat/penggurus tertinggi mendahului pejabat/penggurus tertinggi mendahului pejabat dibawahnya dan seterusnya. Sedangkan urutan pemberian sambutan mulai dari penggurus terbawah sampai seterusnya keatas. 9

PENUTUP Pedoman administrasi kesekretariatan ini adalah sangat penting dan diperlukan guna keseragaman untuk menuju suatu bentuk organisasi modern dan efekti kerjanya. Administrasi kesekretariatan PPMI yang ideal ialah usaha bagaimana memanfaatkan sekretariat PPMI untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu: - Tempat kerja yang efesien bagi pengurus. - Pusat kegiatan organisasi. Untuk itu perlu persyaratan-persyaratan yang menyangkut: - Gedung/sekretariat. - Ketatausahaan. - Keuangan/fasilitas yang cukup. Untuk melaksanakan administrasi kesekretariatan yang baik sangat tergantung pada pelaksana-pelaksananya, yaitu terutama staff sekretariat dengan bantuan dan pengertian anggota pengurus lainnya, bahkan seluruh anggota PPMI. Akhirnya dengan adanya pedoman administrasi kesekretariatan yang disempurnakan ini, mudah-mudahan organisasi PPMI akan lebih mampu bekerja dengan efektifitas maksimal dan mengeliminasi kekurangan sebelumnya, berkat adanya administrasi yang teratur dan rapih.

MAE

73

Contoh Surat Internal PPMI Nomor : 47/A/DPP/PPMI/X/2012 Lampiran : 1 (satu) lembar. Perihal : Undangan Rapat Kerja Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia

Kepada Yth, Ketua Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia di Seluruh Indonesia Salam Pemuda Indonesia ! Dengan Hormat, Teriring salam dan do’a kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Kami sampaikan bahwa Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia bekerjasama Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Utara akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia dan Dialog Nasional Pemuda, yang dilaksanakan pada: Hari, tanggal : Kamis s.d. Minggu, 23 s.d. 25 November 2012 Tempat : Pusat Pemberdayaan pemuda dan Olah Raga Nasional jl. Jambore Cibubur, Jakarta Timur Sehubungan hal tersebut, mohon Saudara dan atau yang mewakili berkenan hadir dalam kegiatan dimaksud. Demikian, atas perhatian dan kehadiran Saudara, diucapkan terima kasih. Jakarta, 12 Oktober 2012 Hormat Kami, DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

Ttd WIWEKO YOTAMA KETUA UMUM

Ttd ZULHARMAN DJUSMAN,SE SEKRETARIS JENDERAL

Tembusan yth: 1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI selaku Pelindung Organisasi; 2. Menteri Dalam Negeri RI selaku Pelindung Organisasi; 3. Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI; 4. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Penasehat Organisasi; 5. Deputi Bidang Pengembanga Pemuda selaku Penasehat Organisasi; 6. Asisten Deuti Bidang Pengembangan Wawasan Pemuda selaku Pembina Organisasi; 7. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP PPMI; 8. Staf Khusus Menpora RI Bidang Kepemudaan; 9. Gubernur seluruh Indonesia; 10. Kepala Dinas Provinsi yang menangani kepemudaan seluruh Indonesia; 11. Arsip.

MAE

74

Contoh Surat Eksternal PPMI Nomor : 72/B/DPP/PPMI/III/2013 Lampiran : 1 (satu) Berkas. Perihal : Permohonan Dukungan Dana

Kepada yth. Bapak Menkokesra RI di Jakarta Salam Pemuda Indonesia ! Dengan Hormat. Teriring salam dan do’a kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Kami beritahukan bahwa Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia (DPP PPMI) akan menyelenggarakan kegiatan Dialog Nasional Peningkatan Kapasitas dan Wawasan Pemuda ”Memperkuat Nasionalisme dan Kemandirian Bangsa” serta Rapat Kerja Nasional II DPP PPMI, diikuti 33 Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia (DPD PPMI) seluruh Indonesia, dilaksanakan dari tanggal 11 s.d. 12 April 2013, bertempat di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON) Cibubur, Jakarta Timur. Sehubungan dengan hal itu, mohon kiranya Bapak berkenan memberikan bantuan dukungan dana demi kelancaran kegiatan dimaksud. Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Maret 2013 Hormat Kami, DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA


MAE


75

Contoh Surat Tugas PPMI

SURAT TUGAS Nomor: 02/ST/DPP/PPMI/III/2013

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal nomor: 132/E5/TU/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Undangan Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi. Dengan ini Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia menugaskan kepada: NAMA JABATAN

: BAMBANG ADI PRAYITNO : WAKIL SEKRETARIS JENDERAL DPP PPMI

Untuk mengikuti kegiatan kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Pemuda Tahun 2009 yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal dari tanggal 23 s.d. 25 Maret 2013 bertempat di Hotel Jayakarta D.I. Yogyakarta. Demikian surat tugas ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepada yang bersangkutan diharap melapor setelah selesainya tugas tersebut.

Jakarta, 19 Maret 2013 Hormat Kami, DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA


MAE


76

Contoh Surat Mandat PPMI

SURAT MANDAT Nomor: 01/SM/DPP/PPMI/X/2013 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia memberikan mandat kepada: Nama Jabatan

: Rudi Bhima : Koordinator Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia

Untuk mengurus permohonan bantuan dana kepada para donatur/instansi terkait yang menyatakan kesanggupannya menjadi penyandang dana Rapat Kerja Nasional I Purna Prakarya Muda Indonesia dan untuk mengambil dana bantuan tersebut. Demikian surat mandat ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Oktober 2013 Hormat Kami, DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

MAE

Ttd

Ttd


ZULHARMAN DJUSMAN,SE SEKRETARIS JENDERAL

77

Contoh Surat Keputusan PPMI

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 01/TUS/DPP/PPMI/I/2010 TENTANG STRUKTUR DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

Bahwa untuk keberlangsungan jalannya kerja organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Struktur Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia periode 2009 - 2013.

Mengingat

:

1. Anggaran Dasar Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 42 Purna Prakarya Muda Indonesia. 2. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional II Purna Prakarya Muda Indonesia Nomor : 05/TAP/MUNAS II/PPMI/IX/2009 Surat Ketetapan Musyawarah Nasional II Purna Prakarya Muda Indonesia Nomor : 05/TAP/MUNAS II/PPMI/IX/2009 Tentang ketua Umum Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2009-2013.

Memperhatikan

:

Hasil Rapat Terbatas Tim Formatur Musyawarah Nasional II Purna Prakarya Muda Indonesia pada tanggal 19 Februari 2010.


:

PENGESAHAN DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2009 - 2013.

Pasal 1 Struktur Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2009 - 2013 dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal 2 Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 19 Februari 2010

DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

ttd

ttd


MAE

ZULHARMAN DJUSMAN,SE SEKRETARIS JENDERAL

78

Contoh : Lampiran Keputusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia nomor: 01/TUS/DPP/PPMI/II/IX/2010 tentang Struktur Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia periode 2009 - 2013.

STRUKTUR DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2009 – 2013.

PELINDUNG

:

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT

:

DEPUTI PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENPORA

PEMBINA

:

ASISTEN DEPUTI BIDANG ORGANISASI KEPEMUDAAN KEMENPORA

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI : Ketua Sekretaris Anggota

: ABDUL AZIS MUSLIM : HENDRIK MANOSOH : ISHAK SAMAD ANDY AZIS YUSEFIZAL SUBHAN RUSEN NUGROHO EDLI ROFIQOH YUSRIYADI

(DKI) (SULUT) (SULSEL) (JATIM) (JAMBI) (SULTRA) (DIY) (KALSEL) (ACEH)

DEWAN PENGURUS HARIAN KETUA UMUM KETUA BIDANG PO DAN SDM KETUA BIDANG EKO DAN KEWIRAUSAHAAN KETUA BIDANG LITBANG KETUA BIDANG SENI DAN BUDAYA KETUA BIDANG HUB ANTAR LEMBAGA KETUA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI KETUA BIDANG PENGEMB.POTENSI DAERAH

: : : : : : : :

WIWEKO YOTAMA MOCHAMAD YUNUS,SE SELAMAT TRI AMANTO ARSALAN TARNIZAL BAYAR YUDI HERMAWAN ROY FERNANDEZ BAKTI ISWAHYUDI IRVAN NAWIR

(JATENG) (JATIM) (JATENG) (ACEH) (NTB) (NTT) (DIY) (SULSEL)

SEKRETARIS JENDERAL WAKIL SEKRETARIS JENDERAL WAKIL SEKRETARIS JENDERAL WAKIL SEKRETARIS JENDERAL WAKIL SEKRETARIS JENDERAL WAKIL SEKRETARIS JENDERAL WAKIL SEKRETARIS JENDERAL WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

: : : : : : : :

ZULHARMAN DJUSMAN BAMBANG ADI P. HERY YANSYAH HERMAN DIAN NURLAILY AMARULLAH UMAR FARAUQ HENNY ANGGRAENI AL-MUNZIR AS-SALAMI

(DKI) (DKI) (DKI) (DKI) (DKI) (KALBAR (KEPRI) (ACEH)

BENDAHARA UMUM WAKIL BENDAHARA UMUM WAKIL BENDAHARA UMUM

: ANITA ZAKARIA : VERAWATI : LEIDY REGAH

(DKI) (DKI) (SULUT)

KOMISI-KOMISI KOMISI PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA KETUA : HELMI JULIAN ANGGOTA : DEDY IRAWAN ANGGOTA : ERWIN SIDDIQ ANGGOTA : ARITA JULIANI ANGGOTA : ADAM KEY

MAE

79

(JABAR) (LAMPUNG) (ACEH) (SUMUT) (MALUKU)

KOMISI EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

: : : : :

RUDI BHIMA TALIEB TIKA AZHAR KASEM DEDET AHMAD JUNAIDI ADI SUWANDI

(JATIM) (SULTENG) (SUMUT) (KALSEL) (SULTRA)

KOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

: : : : :

IRWAN YULIADI SAPTARITA EDDY PASHA YUNIKA FITRI YANTI NENTO ANDI RINA

(RIAU) (LAMPUNG) (JATENG) (GORONTALO) (KALTIM)

KOMISI SENI DAN BUDAYA KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

: : : : :

KGS AMIN LATIEF SURNIA ANDI IDIL ANDIKA JULIA PRIHANTINI TOTA ARI NUR GRAHANA

(SUMSEL) (MALUKU) (SULSEL) (NTB) (JATENG)

KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

: : : : :

ZULHENDRI ATRI FADLI B SAMSUDDIN ANNA MUSDALIFAH SYAHBUDIN DJOISANGADJI

(SUMBAR) (SULBAR) (NTB) (JABAR) (MALUT)

KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

: : : : :

YUDI WAHYUDI TEUKU ZULYADI VERONIKA YULI FITRIANI KARWAN MARWANTO

(JABAR) (ACEH) (BANTEN) (KALBAR) (JABAR)

KOMISI PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

: : : : :

VIVIN SUSANTI ZIMON MUDA SOLIHIN M. RIZAL HANAFI YUMAN RAYANOHO

(BENGKULU) (NTT) (KALTENG) (MALUT) (GORONTALO)

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 19 Februari 2010 DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA ttd WIWEKO YOTAMA KETUA UMUM

MAE

80

Contoh Buku Daftar Anggota PPMI BIODATA ANGGOTA PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

NOMOR ANGGOTA NAMA LENGKAP NAMA PANGGILAN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR BULAN LAHIR TAHUN LAHIR JENIS KELAMIN AGAMA STATUS PERKAWINAN ASAL PROVINSI ASAL KOTA/KABUPATEN IKUT PPAP/BPAP/JPI TAHUN PROVINSI TUJUAN PPAP ALAMAT LENGKAP Nama Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Nomor Rumah Kode Pos Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi PENDIDIKAN FORMAL TERAKHIR PEKERJAAN TINGGI BADAN BERAT BADAN WARNA KULIT GOLONGAN DARAH KEAHLIAN YANG DIMILIKI NAMA AYAH NAMA IBU ANAK KE NOMOR TELEPON NOMOR FAXIMILI NOMOR PONSEL EMAIL

Dengan ini menyatakan kesediaannya menjadi Anggota Biasa Purna Prakarya Muda Indonesia

Jakarta, 09 Mei 2009 Hormat Saya.

FOTO 3x4

( …………………………………….) Nama Lengkap dan Tanda Tangan

MAE

81

Kop Surat

DEWAN PENGURUS PUSAT

PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA Sekretariat: Jl. Kemang Raya No. 47 F Jakarta Selatan 12730 Telepon/Faximili: (021) 7194035, Email: [email protected]

DEWAN PENGURUS DAERAH

PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA Sekretariat: Jl. Kemang Raya No. 47 F Jakarta Selatan Telepon/Faximili: (021) 70234949, Email: [email protected]

DEWAN PENGURUS CABANG

PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA KOTAMADYA JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI JAKARTA Sekretariat: Jl. Kemang Raya No. 47 F Jakarta Selatan Telepon: (021) 70234949, Faximili: (021) 70234949, Email: [email protected]

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI DEWAN PENGURUS PUSAT

PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA Sekretariat: Jl. Kemang Raya No. 47 F Jakarta Selatan 12730 Telepon/Faximili: (021) 7194035, Email: [email protected]

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI DEWAN PENGURUS DAERAH

PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA Sekretariat: Jl. Kemang Raya No. 47 F Jakarta Selatan 12730 Telepon/Faximili: (021) 7194035, Email: [email protected]

MAE

82

NASKAH IKRAR PELANTIKAN

Prolog yang melantik: Sebelum saya membacakan ikrar pelantikan ini, mohon saudara jawab dengan tegas dan lantang pertanyaan saya. Apakah saudara-saudara siap dilantik dan akan menjalankan amanah organisasi ? sekali lagi, Apakah saudara-saudara siap dilantik dan akan menjalankan amanah organisasi ? Baik saya akan membacakan ikrar pelantikan ini. Contoh: Ucapan Yang Melantik: Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Minggu 18 Maret 2012, Dewan Pengurus Pusat, Purna Prakarya Muda Indonesia, melantik Saudara-saudara, sebagai Dewan Pengurus Daerah, Purna Prakarya Muda Indonesia, Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2016.

Harap Saudara-saudara mengikuti ucapan Saya: Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, dengan sadar dan tanggungjawab, kami, Dewan Pengurus Daerah, Purna Prakarya Muda Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, periode 20122016, berikrar dan berjanji, dengan sungguh-sungguh, akan memenuhi kewajiban, sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman-pedoman Organisasi, dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada organisasi.

MAE

83

SKENARIO PROSESI PELANTIKAN DEWAN DEWAN PENGURUS DAERAH PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PROVINSI …………………………. PERIODE ….. - ….. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dipandu oleh Saudara …….. 3. Laporan Ketua Pelaksana Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia Provinsi ..…Periode ... - ... oleh Saudara ....... 4. Prosesi Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia Provinsi …………….. Periode ..... - ...... Pada saat memasuki acara/prosesi pelantikan, Sekretaris Jenderal DPP PPMI atau anggota PPMI yang ditugaskan oleh DPP PPMI (jika SEKJEND tidak hadir) membacakan Surat Keputusan tentang Pengesahan Dewan Pengurus Daerah Provinsi ………… Periode … - …, sampai dengan pada kalimat “ditetapkan di Jakarta pada tanggal … bulan … tahun 2012 Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia, Wiweko Yotama Ketua Umum, Zulharman Djusman,SE Sekretaris Jenderal”, Setelah itu Sekjen DPP PPMI atau yang ditugaskan langsung memangil nama-nama pengurus satu persatu untuk maju kedepan (sesuai dengan lampiran Surat Keputusan). Setelah seluruh pengurus maju kedepan, Ketua Umum DPP PPMI Pelantikan, yang diikuti oleh seluruh pengurus yang dilantik.

membacakan Ikrar

5. Penyerahan Pataka (bendera PPMI + tiang). Setelah pembacaan SK dan Ikrar Pelantikan, petugas pembawa Pataka menyerahkan Pataka kepada Ketua Umum DPP PPMI, lalu Ketua Umum DPP PPMI menyerahkan Pataka kepada Ketua DPD PPMI Provinsi ............ terpilih. Pada saat Pataka diserahkan kepada Ketua DPD PPMI Provinsi ............, Ketua Umum DPP PPMI mengucapakan kalimat “Saya serahkan Pataka ini kepada Saudara sebagai bentuk tanggungjawab Saudara memimpin dan menjalankan amanah organisasi”. Setelah Pataka diterima oleh Ketua DPD PPMI Provinsi ............, Ketua DPD PPMI ............ menjawab “Saya terima Pataka ini dan Saya siap tanggungjawab memimpin dan menjalankan amanah organisasi”, setelah itu Pataka dikibar-kibarkan (kekiri dan kekanan) dengan durasi waktu kurang lebih 30 detik, dan setelah itu Pataka diserahkan kepada petugas pembawa Pataka untuk dibawa kembali ketempat semula. Setelah prosesi tersebut selesai (pembacaan SK, Ikrar Pelantikan dan Penyerahan Pataka), Ketua Umum DPP PPMI beserta pihak-pihak terkait (tamu undangan) memberikan ucapan selamat kepada personalia DPD PPMI Provinsi............. (dimulai dari Ketua DPD PPMI terpilih), setalah itu para pengurus kembali ketempatnya, untuk mengikuti acara selanjutnya. 6. Setelah itu, Sambutan Ketua DPD PPMI Provinsi ………… periode ... - .... 7. Setelah itu, Sambutan dan Arahan Ketua Umum DPP PPMI. 8. Setelah itu, Sambutan dan Arahan Pejabat Dinas/Badan/Biro yang menangani kepemudaa Provinsi ..................... . 9. Setelah itu, Pembacaan do’a 10. Penutup

MAE

84

SUSUNAN ACARA PROSESI PELANTIKAN DEWAN DEWAN PENGURUS DAERAH PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PROVINSI ……………………………… PERIODE ……… - ……… ………….., …. …………… 2013 1.

Pembukaan.

2.

Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

3.

Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan (apabila ada).

4.

Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Provinsi …. Periode … -…

5.

Penyerahan Pataka (bendera PPMI + tiang)

6.

Sambutan Ketua Dewan Pengurus Daerah Provinsi … Periode …-…

7.

Sambutan dan Arahan Ketua Umum DPP PPMI (yang mewakili/ pelantik)

8.

Sambutan dan Arahan Pejabat Dinas Provinsi (apabila hadir/ada)

9.

Pembacaan do’a.

10.

Penutup.

11.

Ramah tamah.

MAE

85

IKRAR PELANTIKAN ANGGOTA PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA IKRAR PELANTIKAN ANGGOTA Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, dengan sadar dan tanggungjawab, kami anggota Purna Prakarya Muda Indonesia, berjanji dan berikrar dengan sungguh-sungguh, akan memenuhi kewajiban sebagai anggota dengan sebaik-baiknya, memegang teguh dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman-pedoman Organisasi dengan selurus-lurusnya, berbakti kepada organisasi, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan ikut serta dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UCAPAN YANG MELANTIK Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini (hari, tanggal, dan tahun), Dewan Pengurus (DPP/DPD/DPC) melantik Saudara-saudara sebagai anggota (Biasa/Luar Biasa/ Kehormatan) Purna Prakarya Muda Indonesia. Harap Saudara-saudara mengikuti ucapan saya: (kalimat ikrar) Contoh: Untuk Anggota Biasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 27 Maret 2013, Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta melantik Saudara-saudara sebagai anggota Biasa Purna Prakarya Muda Indonesia.

MAE

86

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 09/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG KETENTUAN ATRIBUT-ATRIBUT ORGANISASI PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

bahwa untuk menjaga keseragaman Atribut-atribut Organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Atribut-atribut Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:




:

KETENTUAN ATRIBUT-ATRIBUT ORGANISASI PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA.

Pasal 1 Ketentuan Atribut-atribut Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia terdiri dari: a. Lambang; b. Bendera; c. Stempel; d. Pakaian; e. Kartu Tanda Anggota; f. Papan Nama Organisasi; g. Hal-hal yang masih dianggap perlu disempurnakan dan ditugaskan kepada Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia. Pasal 2 Ketentuan Atribut-atribut Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini; Pasal 3 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal



MAE


87


LAGU HYMNE Rekomendasi Internal MUNAS II PPMI Membuat lagu Hymne dan Mars PPMI

MAE

88

LAGU MARS Rekomendasi Internal MUNAS II PPMI Membuat lagu Hymne dan Mars PPMI

MAE

89

ARTI LAMBANG

Keterangan: a. Bentuk Persegi Lima: Lima sudut melambangkan dasar negara Pancasila. b. Gambar Peta Indonesia: Melambangkan kebhinekaan pemuda Indonesia berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Gambar Matahari Dengan Delapan Arah Sinar: Melambangkan setiap anggota Purna Prakarya Muda Indonesia memiliki potensi yang mampu memberikan pencerahan dan menyinari seluruh wilayah Indonesia. d. Gambar 4 Buah Bendera Merah Putih Berbentuk Gelombang Kobaran Api: Melambangkan semangat patriotisme pemuda dan pemudi Indonesia dengan nilai juang 45 untuk menopang, mengusung, memperkuat dan menjunjung, tinggi nilai-nilai kesatuan dan persatuan Indonesia. e. Gambar Panah. Melambangkan Kekuatan juang merah putih yang tertancap di dalam jiwa Purna Prakarya Muda Indonesia. f.

Gambar Pita Bertuliskan PPMI: Kepanjangan dari Purna Prakarya Muda Indonesia.

g. Gambar Tulisan Purna Parkarya Muda Indonesia Melingkar: Memberikan makna bahwa pemuda Indonesia behimpunan, bersatu dan bersaudara dalam wadah Purna Prakarya Muda Indonesia. h. Warna Merah: Melambangkan Keberanian. i.

Warna Dasar Putih: Melambangkan Kesucian.

j.

Warna Biru: Melambangkan Kesetian Pemuda Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MAE

90

BENDERA RESMI

Keterangan: a. b. c. d. e.

MAE

Bentuk : Panjang x Lebar, 2 x 1 ½ meter Warna Dasar : Putih Isi : Lambang PPMI sepenuhnya (Ukuran Proporsional) Warna Rombe : Merah Dianjurkan Lambang Dibordir

91

STEMPEL

DPP PPMI

MPO DPP PPMI

DPD PPMI DKI JAKARTA

MPO DPD PPMI DKI JAKARTA

DPD PPMI DKI JAKARTA

Keterangan: Stempel Untuk Dewan Pengurus dan MPO Dewan Pengurus (DPP/DPD/DPC) Bentuk

: Lambang PPMI ditambah tulisan kepengurusan (DPP/DPD/DPC) di bawahnya.

Ukuran

: Lebar x Tinggi (lambang) 3 x 3 cm : Tulisan kepengurusan 1 cm

Warna Tinta : Biru Stempel Untuk Kartu Tanda Anggota (KTA) Bentuk

: Lambang PPMI ditambah tulisan kepengurusan (DPD) di bawahnya.

Ukuran

: Lebar x Tinggi (lambang) 1 ½ x 1 ½ cm : Tulisan kepengurusan menyesuaikan

Warna Tinta : Biru

MAE

92

PAKAIAN Pakaian Resmi (Jas/Blazer) a. Bahan

: American Drill nomor 5

b. Warna

: Biru Dongker

c. Tata Letak Lambang

: Lambang PPMI di dada kiri dengan tulisan DPP/DPD/DPC di atasnya.

d. Ukuran Lambang

: Disesuaikan (Proporsional).

e. Atribut lainnya

: Disesuaikan (medali/tanda jasa, Pin, dll).

Pakaian Dinas Harian (PDH) a. Bahan:

: American Drill nomor 5

b. Warna

: Atas (baju) Biru Dongker : Bawah (Bawah (celana/rok) Biru Dongker)

c. Kancing baju

: Berwarna polos disesuaikan dengan warna baju

d. Lidah bahu

: Menggunakan 1 lidah tiap bahu

e. Tata Letak Lambang

: Lengan Baju Sebelah Kanan: Lambang PPMI Lengan Baju Sebelah Kiri: Untuk DPP, lambang Burung Garuda Untuk DPD, lambang Provinsi Untuk DPC, lambang Kabupaten/Kota Dada Sebelah Kanan: Nama Pengurus/anggota Dada Sebelah Kiri (di atas kantong): Untuk DPP, tulisan DPP PPMI Untuk DPD, tulisan DPD Provinsi Untuk DPC, tulisan DPC Kabupaten/Kota

NB : Accecoris tambahan yang tidak dicantumkan dalam aturan ini tidak diperkenankan untuk digunakan dipakaian PDH atau pun pakaian resmi dan jas atau blazer.

MAE

93

Pakaian Resmi/Pelantikan/PDU Putra

DEWAN PENGURUS DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA

MAE

94

Pakaian Resmi/Pelantikan/PDU Putri

MAE

95

Pakaian Dinas Harian/PDH Putra

MAE

96

Pakaian Dinas Harian/PDH Putri

MAE

97

Pakaian Dinas Harian/PDH Putri Berjilbab

MAE

98

LAMBANG DAN ATRIBUT-ATRIBUT PADA PAKAIAN

LETAK LAMBANG DI BAHU KIRI , INI UNTUK DPP (DPD/DPC LAMBANG PROVINSI/KAB/ KOTA ASAL)

LETAK LAMBANG DI BAHU KANAN

TULISAN KUNING DASAR PUTIH

WARNA MERAH

WARNA HITAM

PANJANG = SELEBAR SAKU BAJU (BORDIRAN)

LEBAR 5 Cm

DEWAN PENGURUS DAERAH PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

MUH. ANNAS SUDIRMAN

DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

UKURAN : (NAME TAG)

KET: 1. 2.

MAE

Tanda Pengenal pengurus dipasang diatas saku kiri dengan jarak 1 cm Papan nama dipasang diatas saku kanan dengan jarak 1 cm

99

KARTU TANDA ANGGOTA Tampak Depan

KARTU ANGGOTA PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

2x3

Nomor : 01.01.0001.2013 Berlaku Sampai : 2016

Tampak Belakang Nama Lengkap Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Jabatan Angkatan PPAP /JPI Alamat

:…………………………………… :…………………………………… :…………………………………… :…………………………………… :…………………………………… :…………………………………… …………………………………… Jakarta, 04 September 2013 Dewan Pengurus Daerah Purna Purna Prakarya Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta Yudi Ketua

Keterangan: a. b. c. d.

Bentuk Ukuran Bahan Baku Warna Bahan Baku

e. Huruf f. Ukuran Huruf g. Isi

MAE

: Empat Persegi Panjang. : Panjang = 9,5 cm dan Lebar = 6,5 cm. : Mika (PVC). : Biru untuk anggota biasa Merah untuk anggota luar biasa Kuning untuk anggota Kehormatan : Arial : Proporsional : Halaman Muka/Depan a. Lambang PPMI di sebelah kiri atas. b. Tulisan Kartu Anggota dan nama DPD sebelah tengah atas. c. Nomor Anggota. d. Masa berlaku. e. Pas Photo, sebelah kanan bawah (ukuran 2 x 3).

100

h. Isi

: Halaman Belakang a. Background Kepulauan Indonesia. b. Nama Lengkap. c. Tempat Tanggal Lahir. d. Jenis Kelamin. e. Jabatan. f. Angkatan PPAP/JPI. g. Alamat Lengkap. h. Tanggal Pembuatan. i. Pengurus DPD PPMI yang membuat langsung oleh Ketua DPD dan distempel).

(ditandatangani

Keterangan: Pengisian nomor anggota: (2 digit nomor Kode Provinsi), (2 digit nomor Kode Kabupaten/Kota), (4 digit nomor anggota), (4 digit tahun mengikui Program PPAP/BPAP/KKP/JPI). Kode Provinsi Untuk Penomoran Kartu Tanda Anggota No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi Aceh Sumatera Utara Riau Kepulauan Riau Sumatera Barat Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Lampung Banten Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Selawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Gorontolo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Kode Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPD masing-masing.

MAE

101

Kode 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PAPAN NAMA ORGANISASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA Sekretariat: Jl. Kemang Raya No. 47 F Jakarta Selatan 12730 Telepon: (021) 719-4035 Faximili: (021) 719-4035 Email: [email protected]

DEWAN PENGURUS DAERAH PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Sekretariat: Jl. Kemang Raya No. 47 F Jakarta Selatan 12730 Telepon: (021) 719-4035 Faximili: (021) 719-4035 Email: [email protected]

Keterangan: 1. Papan nama untuk Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia, berwarna putih berukuran panjang 200 cm dan lebar 150 cm. 2. Sedangkan papan nama untuk institusi yang lebih rendah (DPD dan DPC) ukurannya disesuaikan: misalnya untuk Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia panjangnya berubah menjadi 180 cm dan lebar 135 cm dan untuk Dewan Pengurus Cabang Purna Prakarya Muda Indonesia panjangnya menjadi 160 cm dan lebar 120 cm.

MAE

102

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 10/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

bahwa dalam rangka memberikan sikap dan pandangan tentang beberapa masalah nasional dan internasional di bidang IPOLEKSOSBUD dan Kepemudaan serta masalah lainnya, maka dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:


a. Hasil pembahasan Sidang Komisi III; b. Hasil pembahasan Sidang Paripurna II Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia; MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA.

Pasal 1 Rekomendasi Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. Pasal 2 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal



MAE


103


REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA Sebagai wujud dan tanggung jawab Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) sebagai organisasi kepemudaan terhadap persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi dewasa ini, maka disusunlah Rekomendasi ini dalam Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia. Rekomendasi ini disamping inventarisasi masalah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi fokus PPMI juga dicoba untuk diketengahkan sebagai solusi atau penyelesaian atas masalah yang sedang melanda bangsa ini. Dengan demikian diharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita kedepan akan semakin baik, berkualitas dan demokratis. Fokus persoalan dalam rekomendasi ini semoga manjadi perhatian pihakpihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Adapun rincian problematika bangsa yang terangkum dalam rekomendasi Musyawarah Nasional IiI Purna Prakarya Muda Indonesia meliputi hal-hal sebagi berikut : Rekomendasi Purna Prakarya Muda Indonesia dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni: 1. Bidang Eksternal. 2. Bidang Internal. 1. BIDANG EKSTERNAL A. Bidang Ekonomi 1) Seoptimal mungkin pemerintah harus membangun serta mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara pemuda dengan pemerintah dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. 2) Menghimbau pemerintah untuk mendorong dan mendukung sepenuhnya peningkatan ekonomi yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal pada sektor riil diseluruh Tanah Air Indonesia khususnya dalam percepatan kemajuan sektor pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan pertambangan. 3) Melepaskan ketergantungan terhadap hutang luar negeri mutlak harus dilakukan, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada penguatan dan pemberdayaan sektor riil serta adanya political will untuk melakukan penguatan secara maksimal terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan menjadikan UKM sebagai tumpuan penggerak pertumbuhan perekonomian nasional di masa depan. 4) Menghimbau pemerintah untuk mengefesiensikan pengunaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 5) Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat. 6) Menghimbau Pemerintah untuk menumbuhkembangkan pasar tradisional dan menggunakan produk dalam negeri serta membatasi pertumbuhan pasar swalayan.

MAE

104

B. Bidang Pendidikan 1) Pemerintah harus selalu melihat perubahan-perubahan yang terjadi secara jeli dalam hal pendidikan khususnya dalam menetapan/merubah kurikulum, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik serta peningkatan/mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang layak. 2) Mendesak pemerintah agar secepatnya mengupayakan pemberantasan buta aksara bagi penduduk Indonesia. 3) Mengupayakan dan mendorong kepada pemerintah untuk segera membebaskan biaya pendidikan rakyat miskin di Indonesia yang tidak mampu bersekolah karena tidak meratanya pembagian program beasiswa. 4) Mendesak Pemerintah agar meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan budi pekerti. C. Bidang Kepemudaan 1) Pemerintah harus selalu memfasilitasi penumbuhkembangan semangat kewirausahaan generasi muda yang berbasis IPTEK dan IMTAQ menuju bangsa yang mandiri dan berdaya saing tinggi. 2) Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman, bertaqwa, berahlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. 3) Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. 4) Menyelenggarakan kembali Program Bakti Pemuda Antar Provinsi/Pertukaran Pemuda Antar Provinsi karena manfaatnya yang sangat besar dalam menumbuhkan wadah persatuan dan kesatuan bangsa khususnya kalangan pemuda yang di dalamnya menciptakan solidaritas, kreatifitas, tanggung jawab, serta wawasan kebangsaan dan budaya bagi para pemuda yang sangat memerlukan jati diri. D. Bidang Kesehatan 1) Mensukseskan program Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015. 2) Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. 3) Mendesak Pemerintah agar mengoptimalkan mutu kesehatan yang disertai dengan peningkatan mutu tenaga medis serta dapat memberikan pelayanan kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil. E. Bidang Politik 1) Membangun bangsa dan watak bangsa (national and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur. 2) Selalu seoptimal mungkin menjaga stabilitas perpolitikan nasional. 3) Mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menolak pendekatan atau penyelesaian kasus-kasus di Indonesia secara militeristik. 4) Menghimbau pemerintah untuk memproporsionalkan dana atau subsidi negara terhadap partai politik.

MAE

105

F. Bidang Hukum 1) Pemerintah harus tegas dan tidak boleh pandang bulu dalam penegakan supremasi hukum dalam segala bidang, khususnya dalam praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun swasta. 2) Mendesak pemerintah untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya dalam kasus traffiking, ilegal logging, ilegal fhsing, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan pornoaksi yang dapat merusak moral bangsa khususnya generasi muda. G. Bidang Sosial Budaya 1) Pemerintah harus terus secara berkesinambungan melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional dan budaya daerah yang selama ini tidak menjadi prioritas pembangunan nasional. 2) Menolak pornografi, pornoaksi dan pornowicara yang merusak nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. 3) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional, yang mengandung nilai-nilai universal termaksuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. 4) Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan pusat-pusat kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang luhur kreatif dan inovatif, sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan nasional. 5) Mendesak Pemerintah untuk segera mengiventalisir dan mempatenkan seni budaya Indonesia. 6) Mendesak Pemerintah untuk menetapkan HARI SENI DAN BUDAYA INDONESIA, dalam rangka pelestarian nilai-nilai seni dan budaya Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. H. Bidang Lingkungan Hidup 1) Mendesak pemerintah untuk mengalokasikan dana reboisasi dalam rangka penghijauan secara nasional. 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapakan teknologi akrab lingkungan. 3) Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan AMDAL. 4) Menjaga dan menyelamatkan hutan-hutan di Indonesia dari bahaya pencurian kayu yang dapat merugikan negara. 5) Mendesak pemerintah untuk mencanangkan gerakan lingkungan hidup nasional demi terjaganya kelestarian lingkungan.

MAE

106

2. BIDANG INTERNAL 1) Menyusun database/daftar lengkap anggota Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) dan dilegalkan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA). 2) PPMI harus terlibat dan berperan serta aktif sebagai mitra startegis dalam menyukseskan program dan kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI). 3) Melakukan terobosan-terobosan dalam bentuk kontribusi Pemikiran dan kerja riil yang produktif, membangun, inovatif dan berkelanjutan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya kepada pihak-pihak di luar PPMI (stakeholders/instansi/badan/lembaga) yang sejalan dengan tujuan, usaha dan sifat organisasi. 4) Membangun kerja sama kemitraan yang sinergi dan berdampak positif kepada semua unsur (instansi/badan/lembaga) yang ada, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan atau stakeholders/ instansi/badan/lembaga lain yang menangani bidang kepemudaan. 5) Membuat profil PPMI dan biografi PPMI serta AD, ART, GBHO, PO dalam bentuk Buku. 6) Mendesak kepada Ketua Umum terpilih dan pengurus baru untuk mengadakan kantor sekretariat Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia (DPP PPMI). 7) Kepada seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPMI diharapkan dapat bekerjasama dengan Dinas terkait dalam menyelenggarakan Jambore Pemuda Daerah (JPD). 8) Merekomendasikan DPD PPMI Provinsi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah Rapat Kerja Nasional I DPP PPMI. 9) Membuat lagu Hymne dan Mars PPMI (Syair dan Note Baloknya) dengan merekomendasikan kepada seluruh DPD PPMI se – Indonesia dan dipatenkan pada saat Rapat Kerja Nasional. 10) Membuat aturan/mekanisme persidangan PPMI. 11) Membuat Pedoman, aturan/reshuffle, dan mutasi kepengurusan PPMI. 12) Merekomendasikan Provinsi Banten sebagai Tuan Rumah Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2014. 13) Membuat Website PPMI dan e-mail masing–masing DPD untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi serta pendataan anggota dan hal–hal lain yang sifatnya internal organisasi. 14) DPP PPMI melakukan kunjungan kerja ke DPD dan DPC. 15) Mendesak Ketua Umum terpilih untuk segera melakukan audit dan meminta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Administrasi Kesekretariatan, Inventaris Organisasi kepada DPP PPMI Periode 2009-2013. 16) Menginstruksikan kepada DPP PPMI Periode 2013–2016 untuk membuat kegiatan yang mandiri dan inovatif serta berwirausaha.

MAE

107

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 11/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG KRITERIA DAN TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2013-2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

a. bahwa dengan berakhirnya masa Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2009-2013, maka perlu membentuk dan menyusun Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016; b. bahwa untuk membentuk dan menyusun Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016 perlu dipilih Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016; c. bahwa untuk pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016, maka dipandang perlu menetapkan Kriteria dan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:

Hasil pembahasan Sidang Paripurna III Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;



:

KRITERIA DAN TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 20132016.

Pasal 1 Kriteria dan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016 dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini. Pasal 2 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal



MAE


108


KRITERIA DAN TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2013 – 2016 KRITERIA DAN SYARAT 1. Bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat secara jasmani maupun rohani. 3. Pernah menjadi Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah atau Anggota Purna Prakarya Muda Indonesia aktif minimal 2 (dua) tahun. 4. Berprestasi, berdedikasi, memiliki waktu yang lebih, dan loyal terhadap organisasi. 5. Memahami Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi lainnya. 6. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. 7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 8. Mendapatkan rekomendasi minimal 5 (lima) dari Peserta Utusan atau dukungan secara tertulis dari Dewan Pengurus Daerah asal ketika mencalonkan diri. 9. Umur Ketua Umum maksimal 30 Tahun ditentukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. TATA TERTIB PEMILIHAN 1. Pemilihan dilakukan secara bertahap dan beraturan. 2. Pemilihan Ketua Umum dilakukan 2 (dua) putaran secara tertutup. 3. Tahapan Pemilihan Ketua Umum DPP PPMI Periode 2013 – 2016 dilakukan dengan cara Langsung, umum, bebas dan rahasia dengan sistem satu DPD hanya memiliki satu suara. 4. Putaran Pertama, Calon Ketua Umum yang telah memenuhi kriteria, syarat dan mendapatkan dukungan minimal 5 (lima) suara berhak maju pada putaran kedua setelah menyatakan kesediaan, menyampaikan visi dan misinya di depan forum. 5. Pada putaran kedua, pemilihan dilakukan dengan sistem one delegation one vote (satu Dewan Pengurus Daerah hanya memiliki 1 (satu) suara) dan setiap Dewan Pengurus Daerah hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon dengan cara menuliskan nama calon di kertas suara. 6. Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara terbanyak pada putaran kedua langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia (DPP PPMI) periode 2013 - 2016. TAHAPAN PEMILIHAN 1. Pendaftaran Bakal Calon. 2. Verifikasi dan Penetapan Bakal calon Menjadi Calon Ketua Umum DPP PPMI Periode 2013 – 2016. 3. Penyampaian Visi – Misi. 4. Pemilihan dan Perhitungan Suara. 5. Penetapan Calon Ketua menjadi Ketua Umum DPP PPMI Periode 2013 – 2016.

MAE

109

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 12/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2013-2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

a. Bahwa dengan berakhirnya masa Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2009-2013, maka dipandang perlu membentuk dan menyusun Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016; b. bahwa untuk membentuk dan menyusun Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016, maka dipandang perlu memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016;

Mengingat

:

a. b. c. d. e.

Memperhatikan

:

a. Hasil pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016; b. Hasil pembahasan Sidang Paripurna III Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Anggaran Dasar Purna Prakarya Muda Indonesia; Anggaran Rumah Tangga Purna Prakarya Muda Indonesia; Ketetapan Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia Nomor: 11/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 tentang Kriteria dan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016;


:

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2013-2016.

Pasal 1 Menetapkan Saudara AKHMAD PAUJI sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016. Pasal 2 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal : 26 Oktober 2013 PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA Baswedang Ketua Ahmad Satiri Anggota

MAE


110


KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 13/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG TIM FORMATUR DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2013-2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

a. bahwa demi pemantapan dan kesinambungan organisasi dalam penyusunan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016, maka dipandang perlu membentuk dan menyusun Tim Formatur Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016; b. bahwa untuk membentuk dan menyusun Tim Formatur Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016, maka dipandang perlu memilih dan menetapkan Tim Formatur Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:

a. Hasil pemilihan Tim Formatur Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016; b. Hasil pembahasan Sidang Paripurna III Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;



:

TIM FORMATUR DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2013-2016. Pasal 1

Menetapkan Tim Formatur Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016 dengan formasi personalia sebagai berikut: No

MAE

Nama

DPD PPMI Provinsi/unsur

Jabatan Formatur

1

AKHMAD PAUJI (DKI JAKARTA)

KETUA UMUM DPP PPMI TERPILIH

Ketua

2

WIWEKO YOTAMA (JATENG)

DPP PPMI DEMISIONER

Anggota

3

AFRIZAL SYANI HM (LAMPUNG)

PULAU SUMATERA

Anggota

4

AHMAD SATIRI (BANTEN)

PULAU JAWA

Anggota

5

VERIADE GAPUTRA (KALTENG)

PULAU KALIMANTAN

Anggota

6

SUDIRMAN AZ (SULBAR)

PULAU SULAWESI

Anggota

7

ADAM KEY (MALUKU)

PULAU TIMUR DAN TENGGARA

Anggota

111

Pasal 2 Tim Formatur Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 203-2016 ditugaskan untuk menyusun dan melengkapi struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016. Pasal 3 Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016 ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia. Pasal 4 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal



MAE


112


KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA NOMOR: 14/TAP/MUNAS III/PPMI/X/2013 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2013-2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA: Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pertimbangan, pengawasan dan penilaian Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016, maka dipandang perlu membentuk dan menyusun Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016; b. bahwa untuk membentuk dan menyusun Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016, maka dipandang perlu memilih dan menetapkan Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016;

Mengingat

:

a. b. c. d.

Memperhatikan

:

a. Hasil pemilihan Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016; b. Hasil pembahasan Sidang Paripurna III Musyawarah Nasional III Purna Prakarya Muda Indonesia;



:

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI DEWAN PENGURUS PUSAT PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA PERIODE 2013-2016.

Pasal 1 Menetapkan Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia Periode 2013-2016 dengan formasi personalia sebagai berikut: No

MAE

Nama

Provinsi

Jabatan Majelis Pertimbangan Organisasi

1

M. Arief Erdavit

DKI Jakarta

Ketua

2

Zulharman Djusman

DKI Jakarta

Sekretaris

3

Wiweko Yotama

Jawa Tengah

Anggota

4

Andy Azis

Jawa Timur

Anggota

5

Saptarita Eddy Pasha

Lampung

Anggota

6

Anita Zakaria

DKI Jakarta

Anggota

7

Susanto H. Liputo

Gorontalo

Anggota

8

Gazali Rahman

Kalimantan Selatan

Anggota

9

Arsalan TB

Aceh

Anggota

113

Pasal 2 Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pada tanggal



MAE


114


2013 TENTANG AGENDA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL III PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA

Recommend Documents