MATRIK DRAFT PERUBAHAN PERDIRJEN BUK NO. P.8/VI-BPPHH/2012 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK No. 1
Pasal (Ayat)/ Lampiran Menimbang
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
Penetapan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2013
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 telah ditetapkan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MenhutII/2013 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2
Mengingat
Penetapan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2013
Belum masuk
Ada penambahan
3
Pasal 1 (2)
Penambahan Standar VLK ETPIK Non Produsen (Lampiran 2.7)
Standar VLK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8 Peraturan ini
Standar VLK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 dan 2.9 Peraturan ini
4
Pasal 1 (3)
Penambahan Pedoman VLK ETPIK Non Produsen (Lampiran 3.6)
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 dan 3.10 Peraturan ini
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 dan 3.11 Peraturan ini
5
Pasal 3
Penambahan Pedagang eskpor/ETPIK Non-Produsen
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL), Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), Pemantau Independen, Pemegang Izin/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemilik Hutan Hak, serta Industri rumah tangga/pengrajin dalam pelaksanaan penilaian kinerja PHPL atau VLK
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL), Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), Pemantau Independen, Pemegang Izin/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemilik Hutan Hak, Industri rumah tangga/pengrajin serta pedagang eskpor/ETPIK Non-Produsen dalam pelaksanaan penilaian kinerja PHPL atau VLK
6
Pasal 5
Pencabutan P.8/VI-BPPHH/2012
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-
No.
7
Pasal (Ayat)/ Lampiran
Lampiran 1
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Penambahan Hak Pengelolaan
Belum diatur
Penambahan pada Alat Penilaian (Verifier) dan Norma/Nilai Kematangan Verifier pada Lampiran 1
Standar Penilaian Kinerja PHPL bagi IUPHHK-RE
Belum diatur
Akan diatur pada Lampiran sendiri, usulan dari Pak Akhmad Ayamaru, Lampiran bhn prsentasi tim pokja_C&I PHPL RE.pptx
8
Lampiran 2.1
Penambahan Hak Pengelolaan
Belum diatur
Penambahan indikator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaian terkait Hak Pengelolaan pada Lampiran 2.1
9
Lampiran 2.2
HTR, HKm, HD tidak memerlukan AMDAL
Masih masuk dalam Standar Verifikasi dan Pedoman Verifikasi No. 3
Penghapusan Standar Verifikasi dan Pedoman Verifikasi No. 3 pada Lampuran 2.2
10
Lampiran 2.3
Penambahan Verifier pada Hutan Hak : Pencatatan kelompok di Notaris
Belum diatur
Penambahan indikator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaian terkait Pemilik Hutan Hak pada Lampiran 2.3
11
Lampiran 2.4
VLK pada IPK
Tetap
Tetap pada Lampiran 2.4
12
Lampiran 2.5
Pemisahan Standar VLK ETPIK Non Produsen
Masih diatur
Penghapusan indikator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaian terkait dengan ETPIK Non Produsen pada Lampiran 2.5
13
Lampiran 2.6
NPWP Kelompok Koperasi/ CV/Usaha Lainnya sulit dipenuhi (Prinsip 1)
Masih diatur
Penghapusan verifier, metode verifikasi dan norma penilaian untuk NPWP Kelompok pada Lampiran 2.6
Pengaturan pembelian produk kayu olahan oleh ETPIK Produsen (Prinsip 2)
Belum diatur
Ada dua alternatif pengaturan pembelian produk kayu olahan oleh ETPIK Produsen pada Lampiran 2.6
No.
Pasal (Ayat)/ Lampiran
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
Segregasi/pemisahan pada Indikator 2.1.2
Belum diatur
Penambahan verifier, metode verifikasi dan norma penilaian untuk segregasi/pemisahan pada Lampiran 2.6
14
Lampiran 2.7
Penambahan Standar VLK pada Pedagang Ekspor/ETPIK Non Produsen
Belum diatur
Penambahan Standar VLK pada Pedagang Ekspor/ETPIK Non Produsen pada Lampiran 2.7
15
Lampiran 2.8
Perubahan nomor lampiran
Lampiran 2.7
Dirubah menjadi Lampiran 2.8
NPWP Kelompok Industri Rumah Tangga/Pengrajin sulit dipenuhi
Masih Diatur
Penghapusan verifier, metode verifikasi dan norma penilaian untuk NPWP Kelompok pada Lampiran 2.8
Segregasi/pemisahan pada Indikator 2.1.3
Belum diatur
Penambahan verifier, metode verifikasi dan norma penilaian untuk segregasi/pemisahan pada Lampiran 2.8
16
Lampiran 2.9
Perubahan nomor lampiran
Lampiran 2.8
Dirubah menjadi Lampiran 2.9
17
Lampiran 3.1
Penetapan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2013
Belum dimasukkan
Ditambahkan pada Acuan
Tembusan permohonan (pada butir D. Kegiatan Penilaian)
Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPPHPL
Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPPHPL dengan tembusan kepada Direktur yang menangani penilaian kinerja PHPL, instansi kehutanan tingkat provinsi, UPT Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan instansi kehutanan di tingkat Kabupaten
Rencana Audit (point 2.b)
LPPHPL menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan ISO/IEC 19011 : 2011
1. idem.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan pada Audit Tahap II (point 3.b.1)
Tim audit berkoordinasi dengan instansi kehutanan di tingkat Provinsi dan UPT Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebelum dan sesudah penilaian lapangan.
Penambahan point 2 s/d 6 pada Rencana Audit (Lampiran 3.1) a) idem. Penambahan point b) s/d d) pada Koordinasi dengan Instansi Kehutanan pada Audit Tahan II (Lampiran 3.1)
No.
Pasal (Ayat)/ Lampiran
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi auditee yang akan dinilai. Setelah selesai melaksanaan penilaian lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang lengkap.
18
Lampiran 3.2
Konsultasi Publik (point 3.b.2)
Pengumuman rencana PHPL pada alamat website : www.dephut.go.id
Pengumuman rencana PHPL pada alamat website : www.dephut.go.id dan http://silk.dephut.go.id
Penyaksian Lapangan dan Presentasi Penilaian
Belum diatur
Penambahan point 3.b.6 dan 3.b.7 pada Lampiran 3.1
Penerbitan S-PHPL (Point G)
Pengumuman penerbitan S-PHPL pada website Kemenhut : www.dephut.go.id
1. Pengumuman penerbitan S-PHPL pada website Kemenhut : www.dephut.go.id dan http://silk.dephut.go.id 2. Penambahan point G.8 pada Lampiran 3.1
Penilikan (Point H)
Terdiri dari point 1 s/d 3
Ditambahkan point 4 s/d 6 pada Penilikan Lampiran 3.1
Pembekuan dan Pencabutan SPHPL (Point K)
Terdiri dari point 1 dan 2
Ditambahkan point 3 pada Pembekuan dan Pencabutan S-PHPL Lampiran 3.1
Penetapan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2013
Belum dimasukkan
Ditambahkan pada Acuan
Perencanaan Verifikasi (Point 2.a)
Terdiri dari point 1 s/d 3
Ditambahkan point 4 Perencanaan Verifikasi pada Lampiran 3.2
Perencanaan Verifikasi (Point 2.b)
Terdiri dari 1 point
Ditambahkan point 2 Perencanaan Verifikasi pada Lampiran 3.2
Pelaporan (Point E)
Terdiri dari point 1 s/d 3
Ditambahkan point 4 Pelaporan pada Lampiran 3.2
Penilikan (Point H)
Terdiri dari point 1 s/d 5
Ditambahkan point 6 Penilikan pada Lampiran 3.2
No.
Pasal (Ayat)/ Lampiran
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
1. Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan harus melaporkan kepada LVLK apabila terjadi : a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya; b. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; c. Perubahan struktur atau manajemen Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan. d. Penambahan atau perubahan keanggotaan kelompok Pemilik Hutan, Hak IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm atau IUPHHK-Hutan Desa.
2. Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan harus melaporkan kepada LVLK apabila terjadi : a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya; b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan.
Penetapan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2013
Belum dimasukkan
Ditambahkan pada Acuan
Perencanaan Verifikasi (Point D.2)
Pengumuman rencana VLK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id
1. Pengumuman rencana VLK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id dan http://silk.dephut.go.id 2. Penambahan point D.2.a.4 pada Lampiran 3.3
Perencanaan Verifikasi (Point D.2)
Terdiri dari 1 point
Ditambahkan point 2 Perencanaan Verifikasi pada Lampiran 3.3
Pelaporan (Point E)
Terdiri dari point 1 s/d 3
Ditambahkan point 4 Pelaporan pada Lampiran 3.3
Penerbitan Sertifikasi LKi (Point G)
Publikasi penerbitan S-LK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id
Publikasi penrbitan S-LK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id dan http://silk.dephut.go.id
Penilikan (Point H)
Terdiri dari point 1 s/d 6
Ditambahkan point 7 Penilikan pada Lampiran 3.3
Ruang Lingkup
1. Pedoman verifikasi LK ini mencakup verifikasi pada pemegang IUIPHHK dan IUI dan pedagang ekspor
1. Pedoman verifikasi LK ini mencakup verifikasi pada pemegang IUIPHHK dan IUI. Dalam hal IUIPHHK dan IUI terintegrasi, maka pelaksanaan verifikasi LK harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan
Lain-lain (Point K)
19
20
Lampiran 3.3
Lampiran 3.4
d. Penambahan atau perubahan keanggotaan kelompok Pemilik Hutan Hak, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm atau IUPHHK-Hutan Desa.
No.
Pasal (Ayat)/ Lampiran
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
Ditetapkan Permenhut No. P.9/menhut-II/2012 dan P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 9 dan 18 pada Lampiran 3.4
Industri terintegrasi
Belum dimasukkan
Dimasukkan pada pengertian point C.3 pada Lampiran 3.4
Pemisahan Pedoman VLK untuk pedagang ekspor atau ETPIK Non Produsen (Point C.4)
Pedagang ekspor adalah perusahaan non produsen yang memiliki izin usaha perdagangan ekspor untuk produk industri kehutanan
Dihapus
Penyampaian informasi sebelum pelaksanaan VLK kepada instansi di daerah
Belum diatur
Dimasukkan pada point D.II pada Lampiran 3.4
Penelusuran bahan baku (Point D.IV)
Untuk memastikan ketelusuran asal/sumber bahan baku, dilakukan penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang, dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki S-PHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (voluntary)
Untuk memastikan ketelusuran bahan baku, dilakukan penelusuran satu rantai ke belakang sampai dengan keabsahan bahan baku yang digunakan dengan cara melakukan analisis dan verifikasi dokumen skshh bahan baku, dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki SPHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (voluntary), pada Lampiran 3.4
Pemisahan Pedoman VLK untuk pedagang ekspor atau ETPIK Non Produsen (Point D.IV.f)
Pedagang ekspor wajib memiliki kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK yang dikukuhkan dengan Akte Notaris Terdiri dari point 1 s/d 2
Dihapus
Pelaporan (Point E)
Penerbitan Sertifikasi dan ReSertifikasi industri terintegrasi (Point G)
Belum diatur
Ditambahkan point 3 dan 4 Pelaporan pada Lampiran 3.4 Penambahan point G.1.d dan G.2.d pada Lampiran 3.4
No.
21
Pasal (Ayat)/ Lampiran
Lampiran 3.5
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
Penerbitan publikasi Sertifikat LK (Point G)
Publikasi penerbitan S-LK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id
Publikasi penrbitan S-LK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id dan http://silk.dephut.go.id
Penilikan (Point H)
Terdiri dari point 1 s/d 6
Ditambahkan point 7 dan 8 Penilikan pada Lampiran 3.4
Lain-lain (Point K)
1. Pemegang Izin atau Pemegang Hak 1. Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan Pengelolaan harus melaporkan kepada harus melaporkan kepada LVLK apabila terjadi : LVLK apabila terjadi : a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau legalitas kayunya, termasuk status S-LK pemasok; perubahan pemasok dan/atau status b. Perubahan nama perusahaan dengan S-LK pemasok; melampirkan persetujuan dari pemberi izin; b. Perubahan nama perusahaan c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau dan/atau kepemilikan; kepemilikan IUIPHHK dan IUI. c. Perubahan struktur atau manajemen IUIPHHK dan IUI, termasuk pedagang ekspor.
Ditetapkan Permenhut No. P.9/menhut-II/2012 dan P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 10 dan 18 pada Lampiran 3.5
Perencanaan Verifikasi (Point D.II)
Pengumuman rencana VLK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id
1. Pengumuman rencana VLK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id dan http://silk.dephut.go.id 2. Penambahan point D.II.a.4 dan D.II.b.2 pada ada Lampiran 3.5
Penelusuran bahan baku (Point D.IV)
Untuk memastikan ketelusuran asal/sumber bahan baku, dilakukan penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang, dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki S-PHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (voluntary)
Untuk memastikan ketelusuran bahan baku, dilakukan penelusuran satu rantai ke belakang sampai dengan keabsahan bahan baku yang digunakan dengan cara melakukan analisis dan verifikasi dokumen skshh bahan baku, dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki SPHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (voluntary), pada Lampiran 3.5
No.
Pasal (Ayat)/ Lampiran
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
Penerbitan publikasi Sertifikat LK (Point G)
Publikasi penerbitan S-LK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id
Publikasi penrbitan S-LK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id dan http://silk.dephut.go.id
Penilikan (Point H)
Terdiri dari point 1 s/d 6
Ditambahkan point 7 Penilikan pada Lampiran 3.5
Lain-lain (Point K)
1. Pemegang Izin TDI atau kelompok harus melaporkan kepada LVLK apabila terjadi : a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok; b. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; c. Perubahan struktur atau manajemen TDI atau kepengurusan kelompok. d. Penambahan atau perubahan keanggotaan kelompok TDI Belum diatur
1. Pemegang Izin TDI atau kelompok harus melaporkan kepada LVLK apabila terjadi: a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok; b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; c. Perubahan struktur atau manajemen atau kepemilikan TDI atau kepengurusan kelompok. d. Penambahan atau perubahan keanggotaan kelompok TDI
22
Lampiran 3.6
Pengaturan Pedoman VLK pada Pedagang Ekspor/ ETPIK Non Produsen
23
Lampiran 3.7
Perubahan nomor lampiran
Lampiran 3.6
Dirubah menjadi Lampiran 3.7
Ditetapkan Permenhut No. P.9/menhut-II/2012 dan P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 10 dan 18 pada Lampiran 3.7
Penelusuran bahan baku (Point D.IV)
Untuk memastikan ketelusuran asal/sumber bahan baku, dilakukan penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang, dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki S-PHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (voluntary)
Penerbitan publikasi Sertifikat LK
Publikasi penerbitan S-LK pada website
Untuk memastikan ketelusuran bahan baku, dilakukan penelusuran satu rantai ke belakang sampai dengan keabsahan bahan baku yang digunakan dengan cara melakukan analisis dan verifikasi dokumen skshh bahan baku, dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki SPHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (voluntary), pada Lampiran 3.7 Publikasi penrbitan S-LK pada website Kemenhut :
Penambahan pengaturan Pedoman VLK pada Pedagang Ekspor/ETPIK Non Produsen pada Lampiran 3.6
No.
24
Pasal (Ayat)/ Lampiran
Lampiran 3.8
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
(Point G) Penilikan (Point H)
Kemenhut : www.dephut.go.id Terdiri dari point 1 s/d 6
www.dephut.go.id dan http://silk.dephut.go.id Ditambahkan point 7 Penilikan pada Lampiran 3.7
Perubahan nomor lampiran
Lampiran 3.7
Dirubah menjadi Lampiran 3.8
Ditetapkan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 13 pada Lampiran 3.8
Penelusuran bahan baku (Point D.IV)
Untuk memastikan ketelusuran asal/sumber bahan baku, dilakukan penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang, dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki S-PHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (voluntary)
Untuk memastikan ketelusuran bahan baku, dilakukan penelusuran satu rantai ke belakang sampai dengan keabsahan bahan baku yang digunakan dengan cara melakukan analisis dan verifikasi dokumen skshh bahan baku, dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki SPHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (voluntary), pada Lampiran 3.8
Pelaporan (Point E)
Terdiri dari point 1 s/d 2
Ditambahkan point 3 Pelaporan pada Lampiran 3.8
Penerbitan publikasi Sertifikat LK (Point G)
Publikasi penerbitan S-LK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id
Publikasi penrbitan S-LK pada website Kemenhut : www.dephut.go.id dan http://silk.dephut.go.id
Penilikan (Point H)
Terdiri dari point 1 s/d 5
Ditambahkan point 6 Penilikan pada Lampiran 3.8
Lain-lain (Point K)
1. Pemilik TPT harus melaporkan kepada 1. Pemilik TPT harus melaporkan kepada LVLK apabila LVLK apabila terjadi : terjadi: a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas legalitas kayunya, termasuk kayunya, termasuk perubahan pemasok perubahan pemasok dan/atau status dan/atau status S-LK pemasok; S-LK pemasok; b. Perubahan nama perusahaan dengan b. Perubahan nama perusahaan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau kepemilikan; c. Perubahan struktur atau manajemen atau c. Perubahan struktur atau manajemen kepemilikan TPT TPT
No. 25
26
27
28
Pasal (Ayat)/ Lampiran Lampiran 3.9
Lampiran 3.10
Lampiran 3.11
Lampiran 4
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012
Perubahan nomor lampiran
Lampiran 3.8
Dirubah menjadi Lampiran 3.9
Ditetapkan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 1 pada Lampiran 3.9
Pedagang Ekspor/ ETPIK Non Produsen (Point C.11)
Pedagang ekspor adalah perusahaan non produsen yang memiliki izin usaha perdagangan ekspor untuk produk industri kehutanan
Pedagang Ekspor atau Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen yang selanjutnya disingkat ETPIK Non-Produsen adalah perusahaan perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan
Persyaratan Auditor (Point E)
Sudah diatur
Perubahan persyaratan Auditor pada Lampiran 3.9
Perubahan nomor lampiran
Lampiran 3.9
Dirubah menjadi Lampiran 3.10
Ditetapkan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 1 pada Lampiran 3.10
Perubahan nomor lampiran
Lampiran 3.10
Dirubah menjadi Lampiran 3.11
Ditetapkan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 3 pada Lampiran 3.11
Ditetapkan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 1 pada Lampiran 4
Individu sebagai Pemantau Independen (PI)
Belum diatur
Perorangan yang menjadi PI adalah perorangan yang telah mendapatkan pelatihan pemantauan dan sudah diakreditasi dalam jaringan pemantau independen (Point C.1.f)
Sanksi Lembaga Penilai atau Verifikasi, serta Auditor
Belum diatur
c.
Dalam hal laporan sebagaimana butir d di atas terbukti benar, maka : 1) Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut penetapan LPPHPL dan/atau LVLK dimaksud apabila pelanggaran
No.
Pasal (Ayat)/ Lampiran
Topik
Perdirjen No. P.8/2012
Revisi Perdirjen No. P.8/2012 dimaksud merupakan kebijakan lembaga; 2) Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Sekjen cq. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan untuk mencabut sertifikat auditor apabila pelanggaran dimaksud merupakan kesalahan individu auditor.
29
Lampiran 5
Ditetapkan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 3 pada Lampiran 5
30
Lampiran 6
Ditetapkan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 1 pada Lampiran 6
Penggunaan tanda V-Legal
Belum diatur
Penggunaan Tanda V-Legal hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemilik Hutan Hak yang telah mendapatkan hak/sub-lisensi dari LVLK (Point D.d)
Ditetapkan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2012
Belum dimasukkan
Dimasukkan dalam Acuan point 6 pada Lampiran 7
Penerbitan Dokumen V-Legal secara manual
Belum diatur
Penambahan mekanisme penerbitan dokumen V-Legal pada point D.1.d pada Lampiran 7
Persiapan Inspeksi (Point D.2.a)
Sudah diatur point 2 dan 4-7
Ditambahkan point 1, 3, dan 8-11 pada Lampiran 7
31
Lampiran 7
Jakarta, 28 Agustus 2013
Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
