KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON344-9230(20 SALURAN) PSW. 5203, 5204, (021) 3440107, FAKSIMILE (021)3846402 SITUS www.perbendaharaan.go.ld
Nomor
S- t£7£ /PB.1/2012
Lampiran
1 (satu) berkas Segera
Sifat Hal
SlZ Pebruari2012
Pendataan User SPkH pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN
Yth. 1. Para Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia
Dalam rangka mendukung kesuksesan implementasi SPAN di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam rangka implementasi Aplikasi SPAN EBS (Enterprise Business Switch), telah disiapkan 2.200 lisensi Oracle yang akan mempunyai akses langsung ke dalam sistem SPAN. Lisensi ini akan dialokasikan bagi seluruh unit di Ditjen Perbendaharaan yang meliputi Kantor Pusat, Kanwil dan KPPN sesuai kebutuhan.
2. Untuk persiapan penggunaan lisensi tersebut, perlu dilakukan pendataan awal user SPAN dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap pejabat Eselon II dan Eselon III di Kanwil (kecuali Kepala Bagian Umum) dan setiap pejabat Eselon III dan Eselon IV di KPPN (kecuali Kepala Subbagian Umum) merupakan pengguna lisensi;
b. Bagi pelaksana pada Kanwil dan KPPN perlu dilakukan penunjukan user SPAN sebagai pengguna lisensi;
c. Setiap user akan mempunyai akses untuk menggunakan Aplikasi SPAN EBS sesuai dengan tingkat kewenangannya.
3. Persyaratan bagi pelaksana yang ditunjuk sebagai pengguna lisensi sebagaimana tersebut pada point 2 huruf b, adalah sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai pegawai pada Kanwil atau KPPN, dan bukan sebagai pegawai honorer atau pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada kantor tersebut;
b. Mampu mengoperasikan keterampilan dasar komputer(Ms. Office dan internet); c. Menguasai alur proses pekerjaan pada bidang/seksi di kantornya masing-masing; d. Supervisor aplikasi existing dan trainer SPAN yang telah diusulkan agar diprioritaskan sebagai pengguna lisensi SPAN.
4. Selanjutnya, diminta agar Para Kepala Kantor dan Para Kepala KPPN memberikan data seluruh pegawai di masing-masing kantor dengan format sebagaimana lampiran I dan
memberi tanda (V) bagi pegawai yang mendapatkan lisensi sesuai dengan alokasi yang
telah ditetapkan pada lampiran II dan III. Alokasi pengguna lisensi di setiap kantor hanya menunjuk kepada jumlah pegawai yang mempunyai akses langsung terhadap sistem SPAN dan bukan merupakan jumlah pegawai yang dibutuhkan setelah/pasca implementasi SPAN.
5. Data pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai user SPAN agar disampaikan ke Direktorat Transformasi Perbendaharaan melalui surat dan email
[email protected] paling lambat tanggal 24 Pebruari 2012.
6. Khusus pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai user SPAN namun belum mempunyai akun email depkeu, agar segera mengisi formulir sebagaimana lampiran IV. Data tersebut agar dikirimkan ke Service Desk Pusintek untuk selanjutnya dilakukan pengiriman perbaikan data setelah mendapatkan akun tersebut.
-
Apabila di kemudian hari terjadi perubahan data pegawai yang telah ditunjuk sebagai user SPAN akibat mutasi dan kegiatan kepegawaian lainnya, maka perbaikan data agar dikirim melalui surat dan email sebagaimana pada point 5 di atas. Khusus untuk Kanwil dan KPPN di lingkup Kanwil Ditjen PBN Provinsi DKI Jakarta, tidak perlu melakukan pendataan userkarena pendataan telah dilakukan pada tahun 2011. Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.
is Direktorat Jenderal
51975121001
Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Lampiran I Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
No. S-1475/PB.1/2012 Tanggal 2ZFebruari 2012 PENDATAAN USER SPAN (seluruh pegawai) UNIT:
PEMEGANG LISENSI NO
NAMA LENGKAP 2
1
NIP
JABATAN
EMAIL DEPKEU
POSISI
3
4
5
6
(BERI TANDA V) 7
Kepala Kantor,
Nama NIP
Keterangan :
1
Diisi dengan no urut untuk menandakan jumlah seluruh pegawai
2 3 4
Diisi dengan nama lengkap pegawai (tanpa gelar) Diisi dengan NIP baru (18 digit). Apabila belum mempunyai NIP baru, dapat diisi dengan menggunakan NIP lama (9 digit) Diisi dengan nama jabatan struktural pegawai
5
Diisi hanya dengan akun email depkeu. Apabila belum memiliki, agar segera mendaftarkan ke Service Desk Pusintek dengan mengisi formulir pada lampiran 4
6
Diisi dengan posisi yang dijalankan di unitnya sesuai dengan lampiran 2 dan 3
7
Agar Kepala Kanwil dan Kepala KPPN memberi tanda V pada pegawai yang akan diberi kewenangan lisensi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada lampiran 2 dan 3
Lampiran II Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
No. S-1G75/PB.1/2012 Tanggal 22Februari 2012
JUMLAH PEMEGANG LISENSI PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Unit
No.
Kepala Kanwil
Kabid PA
Kabid PP 1
Kabid PP II
Kabid Aklap
FO KANWIL
Total
1
Kanwil Prov. NAD
1
1
1
1
1
2
7
2
Kanwil Prov. Sumatera Utara
1
1
1
1
1
3
8
3
Kanwil Prov. Sumatera Barat
1
1
1
1
1
2
7
4
Kanwil Prov. Riau
1
1
1
1
1
1
6
5
Kanwil Prov. Jambi
1
1
1
1
1
2
7
6
Kanwil Prov. Sumatera Selatan
1
1
1
1
1
2
7
7
Kanwil Prov. Lampung
1
1
1
1
1
1
6
8
Kanwil Prov. Bengkulu
1
1
1
1
1
2
7
9
Kanwil Prov. Bangka Belitung
1
1
1
1
1
1
6
10
Kanwil Prov. Banten
1
1
1
1
1
1
6
11
Kanwil Prov. Jawa Barat
1
1
1
1
1
2
7
12
kanwil Prov. Jawa Tengah
1
1
1
1
1
3
8
13
Kanwil Prov. Jogjakarta
1
1
1
1
1
1
6
14
kanwil Prov. Jawa Timur
1
1
1
1
1
3
8
15
Kanwil Prov. Kalimantan Barat
1
1
1
1
1
2
7
16
Kanwil Prov. Kalimantan Tengah
1
1
1
1
1
2
7
17
Kanwil Prov. Kalimantan Selatan
1
1
1
1
1
2
7
18
Kanwil Prov. Kalimantan Timur
1
1
1
1
1
2
7
19
Kanwil Prov. Bali
1
1
1
1
1
2
7
20
Kanwil Prov. Nusa Tenggara Barat
1
1
1
1
1
1
6
21
Kanwil Prov. Nusa Tenggara Timur
1
1
1
1
1
1
6
22
Kanwil Prov. Sulawesi Selatan
1
1
1
1
1
2
7
23
Kanwil Prov. Sulawesi Tengah
1
1
1
1
1
2
7
24
Kanwil Sulawesi Tenggara
1
1
1
1
1
2
7
Unit
No.
Kepala Kanwil
Kabid PA
Kabid PP 1
Kabid PP II
Kabid Aklap
FO KANWIL
Total
25
Kanwil Prov. Gorontalo
1
1
1
1
1
1
6
26
Kanwil Prov. Sulawesi Utara
1
1
1
1
1
1
6
27
Kanwil Prov. Maluku Utara
1
1
1
1
1
1
6
28
Kanwil Prov. Maluku
1
1
1
1
1
2
7
29
Kanwil Papua
1
1
1
1
1
2
7
Lampiran III Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
No. S-fc?5/PB.1/2012 Tanggal22Februari 2012 JUMLAH PEMEGANG LISENSI PADA KPPN
Unit
No.
Kepala KPPN
Kasi PD 1
Kasi PD II
Kasi Bendum Kasi Verak
FOPD
MOPD1
MOPD2
BO BENDUM
BO VERA
Total
1
KPPN Banda Aceh
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
2
KPPN Padang
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
3
KPPN Palembang
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
4
KPPN Bandar Lampung
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
5
KPPN Bandung 1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
6
KPPN Yogyakarta
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
7
KPPN Pontianak
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
8
KPPN Banjarmasin
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
9
KPPN Denpasar
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
10
KPPN Mataram
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
11
KPPN Kupang
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
12
KPPNPalu
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
13
KPPN Manado
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
14
KPPN Ambon
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
15
15
KPPN Lhokseumawe
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
16
KPPN Meulaboh
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
17
KPPN Medan 1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
18
KPPNMedanll
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
19
KPPN TebingTinggi
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
20
KPPN Pematang Siantar
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
21
KPPN Padang Sidempuan
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
22
KPPN Tanjung Balai Asahan
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
23
KPPN BukitTinggi
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
24
KPPN Pekanbaru
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
Unit
No.
Kepala KPPN
Kasi PD 1
Kasi PD II
Kasi Bendum Kasi Verak
FOPD
MOPD1
MOPD2
BO BENDUM
BO VERA
Total
25
KPPN Tanjung Pinang
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
26
KPPNJambi
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
27
KPPN Metro
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
28
KPPN Bengkulu
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
29
KPPN Pangkal Pinang
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
30
KPPN Serang
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
31
KPPN Tangerang
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
32
KPPN Bandung II
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
33
KPPN Bogor
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
34
KPPN Cirebon
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
35
KPPN Bekasi
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
36
KPPNSukabumi
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
37
KPPNTasikmalaya
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
38
KPPN Semarang 1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
39
KPPNSemarangll
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
40
KPPN Kudus
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
41
KPPNTegal
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
42
KPPN Magelang
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
43
KPPN Pati
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
44
KPPN Pekalongan
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
45
KPPN Surakarta
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
46
KPPN Purwokerto
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
47
KPPN Surabaya 1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
48
KPPN Surabaya II
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
49
KPPNMalang
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
50
KPPN Kediri
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
51
KPPNMadiun
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
52
KPPN Sidoarjo
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
53
KPPN Bondowoso
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
Kepala KPPN
Kasi PD 1
Kasi PD II
KPPN Pamekasan
1
1
1
1
55
KPPN Palangkaraya
1
1
1
56
KPPN Buntok
1
1
57
KPPN Samarinda
1
58
KPPN Balikpapan
59
Kasi Bendum Kasi Verak
FOPD
MOPD1
MOPD2
BO BENDUM
BO VERA
Total
1
3
1
1
1
1
12
1
1
3
1
1
1
1
12
1
1
1
3
1
1
1
1
12
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
KPPN Makassar 1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
60
KPPN Makassar II
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
61
KPPN Pare-Pare
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
62
KPPN Mamuju
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
63
KPPN Kendari
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
64
KPPN Gorontalo
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
65
KPPN Ternate
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
66
KPPN Jayapura
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
67
KPPN Manokwari
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
68
KPPN Sorong
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
12
No.
Unit
54
Bagi seluruh KPPN Tipe A2, jumlah user adalah sebagai berikut Masing-masing 1 pegawai untuk posisi:
Kepala Kantor, Kasi PD, Kasi Bendum, Kasi Verak FO, MO PD, BO Bendum, BO Verak
dengan total lisensi untuk masing-masing KPPN Tipe A2
= 8 lisensi
Lampiran IV Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan No. S-
/PB.1/2012 Tanggal
Februari2012
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN Gedung Syafrudin Prawiranegara I Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 21
Telepon
+62.21.3449230 ekstemal 4100
Faksimili
atau+62.21.3451165 +62.21.3519655
[email protected] http://pusintek.depkeu.go.id
Email Website
Formulir Permintaan Akun Individu
Nama
Tanggal lahir tanggal
bulan
Jenis kelamin
Laki-laki
Status kepegawaian
Pegawai Lainnya :
tahun
^] Perempuan Berlaku s.d. :
/
/20
NIP
Pangkat/golongan Jabatan
Unit kerja
Alamat kantor
Nomor telepon Nomor HP
Keterangan
Usulan nama akun
| | Surat elektronik
Jenis layanan
] Pelaksana
Kelas layanan
•
Internet
Teknis
Z\ Eksekutif
Dengan menandatangani formulir isian ini, berarti Saya telah memahami dan akan mematuhi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KMK.01/2009 tentang Kebijakan dan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di Lingkungan Departemen Keuangan. Mengetahui, /20.
(minimal eselon
NIP
*Diisi oleh petugas TiketID
Tanggal Petugas
:
Pemohon,
