BUPATI DEMAK KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 488 / 279 / 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI, PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BUPATI DEMAK, Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
2.
3.
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu dibentuk struktur organisasi pelayanan informasi, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pelayanan Informasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
4.
5.
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 No. 6); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik.
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Struktur Organisasi Pelayanan Informasi, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Demak serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Menunjuk Asisten Pemerintahan, Asisten Pembangunan dan Kesejahtreraan Rakyat serta Asisten Administrasi sebagai Tim Pertimbangan informasi dengan tugas sebagai berikut:
1. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati; 2. Membahas, menyelesaikan, dan memmutuskan sengketa informasi; 3. Menyelesaikan hal – hal yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini. KETIGA
:
PPID sebagaimana mempunyai tugas, wewenang dan fungsi sebagai berikut: A. Tugas PPID: 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik; 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. B. Wewenang PPID: 1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan 5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi C. Fungsi PPID: 1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 2. Dokumentasi dan Arsip 3. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
KEEMPAT
:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas : 1) membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku; 2) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan atau sesuai kebutuhan; 3) melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID.
Ditetapkan di DEMAK pada tanggal BUPATI DEMAK
TAFTA ZANI
