2011. Tentang

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI Nomor : 446 /Kpts/Dir/2011 Tentang PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERHUTANI _____________________________________________________________ DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI, Menimbang : a. bahwa Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana, guna menjamin kesinambungan penghasilan Pegawai dan keluarganya di masa pensiun; b. bahwa dengan adanya Dana Pensiun dapat memberikan motivasi dan ketenangan kerja serta meningkatkan produktivitas Pegawai; c. bahwa dalam rangka penyesuaian bentuk Perusahaan yang semula Perusahaan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 14/2001 menjadi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2003, yang telah dirubah dan diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani Nomor : 856/Kpts/Dir/2001 tanggal 11 Desember 2001 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor : KEP285/KM.6/2002 tanggal 18 Nopember 2002 perlu dilakukan perubahan; d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut maka dipandang perlu untuk merubah dan menetapkan kembali Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani. __________________________________________________________________________________________________________________________________________ PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERHUTANI

1

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara; 5. Keputusan Menteri BUMN No.: KEP-75/MBU/2008 jo KEP177/MBU/2009 jo KEP-222/MBU/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Perhutani serta Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Anggotaanggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN PERATURAN PERHUTANI

DIREKSI PERUM PERHUTANI DANA PENSIUN DARI DANA

TENTANG PENSIUN

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani ini yang dimaksud dengan : Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Perhutani; Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun; Pendiri adalah Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2010; 4. Pemberi Kerja adalah Pendiri atau Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani yang mempekerjakan karyawan Perum Perhutani; 5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia; 6. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti; 7. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun Perhutani yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan pensiun untuk Dana Pensiun . 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun; 9. Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan; 10. Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus dalam melaksanakan investasi; 1. 2. 3.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERHUTANI

2

11. Pegawai adalah Tenaga Kerja yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap sesuai Peraturan Pemberi Kerja, terdiri dari : a. Pegawai Perusahaan (PPHT) adalah pegawai yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). b. Pegawai Negeri Sipil (PNS). 12. Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun (RKA-DP) adalah Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun selama 1 (satu) periode yang diusulkan oleh Pengurus kepada Pendiri untuk disetujui / disahkan; 13. Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar sebagai peserta pada Dana Pensiun; 14. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun bulanan sesuai Peraturan Dana Pensiun; 15. Pihak Yang Berhak adalah Janda / Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak; 16. Akuntan Publik adalah Pemeriksa Independen yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan dan Laporan Investasi Dana Pensiun; 17. Rencana Investasi Tahunan adalah penjabaran Arahan Investasi Pendiri yang diterjemahkan sebagai upaya untuk pencapaian target investasi yang telah ditetapkan; 18. Pegawai Dana Pensiun adalah tenaga kerja yang bekerja pada Dana Pensiun dengan menerima gaji yang dibayarkan secara bulanan termasuk Calon Karyawan yang masih menjalani masa percobaan; 19. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 20. Kekayaan Dana Pensiun adalah himpunan dari Iuran Pemberi Kerja, Iuran Peserta, Iuran Tambahan, Hasil Investasi dan Pengalihan dari dana pensiun lain; 21. Aktuaris adalah aktuaris yang bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang usaha perasuransian; 22. Penghasilan Dasar Pensiun adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran dan Manfaat Pensiun; 23. Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya; 24. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal; 25. Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya; 26. Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang dibayarkan bila Peserta menjadi cacat; 27. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun; 28. Manfaat Pensiun Janda / Duda adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada isteri / suami yang sah pada saat Peserta meninggal dunia; 29. Manfaat Pensiun Anak adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak yang sah pada saat Peserta meninggal dunia tidak ada Janda / Duda atau Janda / Duda meninggal dunia atau menikah lagi; __________________________________________________________________________________________________________________________________________ PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERHUTANI

3

30. Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun; 31. Nilai Sekarang adalah nilai, pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut; 32. Isteri / Suami adalah isteri / suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun; 33. Janda / Duda adalah isteri / suami yang sah dari Peserta / Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau Pensiun atau meninggal dunia; 34. Anak adalah semua Anak yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia; 35. Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) (2)

Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Perhutani, selanjutnya disebut DPPHT, dan berkedudukan di Jakarta. Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan ditempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 3 (1)

(2)

Dana Pensiun Perhutani dibentuk dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 663/Kpts/Dir/1997 tanggal 9 Mei 1997 yang telah mendapat pengesahan Menteri dengan Keputusan Nomor : KEP-446/KM.17/1997 tanggal 25 Juli 1997 dan selanjutnya dilakukan perubahan melalui Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani Nomor : 856/Kpts/Dir/2001 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Perhutani tanggal 11 Desember 2001 yang telah disahkan Menteri dengan Keputusan Nomor : KEP285/KM.6/2002 tanggal 18 Nopember 2002. Dana Pensiun dibentuk dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.


4

ASAS Pasal 4 Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dengan tujuan untuk memberikan jaminan kesinambungan penghasilan bagi Peserta.

KEKAYAAN DANA PENSIUN Pasal 6 (1)

(2) (3) (4) (5)

Kekayaan Dana Pensiun berasal dari : a. Iuran Pemberi Kerja; b. Iuran Peserta; c. Hasil Investasi; d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai Arahan Investasi yang digariskan Pendiri. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat dipinjamkan atau diagunkan sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Kekayaan yang diinvestasikan di pasar modal dititipkan di Penerima Titipan.

PENERIMA TITIPAN Pasal 7 (1) (2)

(3)

Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Penunjukan. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan. Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat : a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan. b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun.


5

(4)

c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas. Setiap perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

USAHA DAN KEGIATAN Pasal 8 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dana Pensiun bertugas menyelenggarakan Usaha dan Kegiatan antara lain : a. b. c.

Mengelola kekayaan Dana Pensiun yang dihimpun dari iuran peserta, iuran pemberi kerja, hasil investasi, penerimaan lain yang sah. Melakukan pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta dan pihak yang Berhak dan pembayaran biaya sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun. Melakukan tatalaksana administrasi usaha dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun (Good Pension Fund Governance).

ORGANISASI Pasal 9 Organisasi Dana Pensiun terdiri dari Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

PENDIRI Kewajiban Pasal 10 (1) (2) (3) (4) (5)

Membayar, memungut dan menyetorkan seluruh iuran kepada Dana Pensiun. Membayar bunga atas keterlambatan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo. Melaporkan secara tertulis setiap perubahan Pengurus dan Dewan Pengawas kepada Menteri. Memberikan data Peserta, yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen kepada Menteri dalam rangka pemeriksaan Dana Pensiun.


6

Hak dan Wewenang Pasal 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun, beserta perubahannya. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas. Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun (RKA-DP). Mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas. Menetapkan honorarium, penghasilan lain, dan fasilitas bagi Pengurus dan Dewan Pengawas. Tanggung Jawab Pasal 12

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

PENGURUS Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pasal 13 (1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus. Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan. Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang dengan susunan seorang Direktur Utama dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir anggota Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pengurus, Pendiri harus segera menunjuk Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut. Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang kosong untuk sementara dapat dirangkap oleh salah satu Pengurus lainnya. Masa jabatan dari Pengurus pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan atau sesuai dengan masa jabatan yang dimaksud dalam ayat (4)


7

(9)

Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan, dan harus memperhatikan tata kelola dana pensiun yang baik (10) Jabatan Pengurus berakhir apabila : a. masa jabatan berakhir; atau b. meninggal dunia; atau c. mengundurkan diri; atau d. diberhentikan oleh Pendiri; atau e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. Dana Pensiun bubar. (11) Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. (12) Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Direksi Pemberi Kerja atau Direksi / Jabatan eksekutif pada Perusahaan lain.

Kewajiban Pasal 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)

(8)

Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta / Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun. Menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Pensiun. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta. Menyampaikan kepada Pendiri : a. Laporan Keuangan dan Laporan Investasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku. b. Laporan Keuangan semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir semester. c. Laporan Teknis sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri. d. Laporan Tahunan yang mencakup kegiatan dan kinerja Dana Pensiun selama tahun yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku. Menyampaikan kepada Menteri menurut jenis, bentuk, susunan, dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri, yaitu : a. Laporan Keuangan; b. Laporan Investasi Tahunan dan Daftar Investasi Bulanan; c. Laporan Aktuaris; dan d. Laporan Teknis. Menyampaikan kepada Peserta : a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri.


8

(9) (10) (11)

(12)

(13)

(14)

(15)

b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri. c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun. Memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun (RKA-DP) selambatlambatnya setiap akhir bulan Desember sebelum tahun anggaran untuk mendapatkan persetujuan Pendiri. Menyampaikan kepada Dewan Pengawas : a. Rencana Investasi Tahunan untuk memperoleh persetujuan, selambatlambatnya akhir bulan Desember; b. Laporan Investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Dana Pensiun; Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. Bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya. Mengumumkan kepada Peserta ringkasan dari Laporan Investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi tahunan selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku serta ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

Hak dan Wewenang Pasal 15 (1)

(2) (3) (4)

(5) (6) (7)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi serta untuk menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Pengurus berhak membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan. Pengurus berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. Pengurus berwenang untuk menyusun organisasi Dana Pensiun serta mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun, menetapkan gaji dan tunjangan penghasilan lainnya. Pengurus berhak memperoleh honorarium, penghasilan lain, dan fasilitas berdasarkan penetapan Pendiri. Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta. Pengurus berhak mengusulkan diadakannya tambahan atau perubahan Peraturan Dana Pensiun.


9

Tanggung Jawab Pasal 16 (1)

(2) (3)

Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan / atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun, Keputusan Menteri dan Peraturan Pelaksanaan lainnya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. Rapat Pasal 17

(1) (2) (3) (4)

Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Rapat Pengurus sah apabila mencapai kuorum, adalah apabila dihadiri minimal lebih dari setengah jumlah Pengurus. Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. DEWAN PENGAWAS Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pasal 18

(1) (2) (3) (4)

(5)

Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas. Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan. Jumlah Dewan Pengawas 4 (empat) orang, dengan susunan seorang Ketua merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang Anggota. Dewan Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang wakil Pemberi Kerja yang berasal dari Pegawai dan atau bukan Pegawai, serta 1 (satu) orang wakil Peserta dan 1 (satu) orang wakil Pensiunan. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.


10

(6)

Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. (7) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya. (8) Apabila terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan tersebut selambatlambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan dimaksud, sampai dengan masa kepengurusan periode tersebut berakhir. (9) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila : a. masa jabatan berakhir; atau b. meninggal dunia; atau c. mengundurkan diri; atau d. diberhentikan oleh Pendiri; atau e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. wakil peserta berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau g. Status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir. (10) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Kewajiban Pasal 19 (1) (2)

(3) (4)

Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus. Menyampaikan laporan tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta. Bersama Pengurus membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya. Mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada : a. laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan. b. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.

Hak dan Wewenang Pasal 20 (1) (2)

Menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik. Dapat menunjuk Komite Dewan Pengawas.


11

(3)

(4) (5) (6) (7)

Masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantorkantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun. Memberikan pendapat atas Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun (RKA-DP) yang diajukan oleh Pengurus kepada Pendiri. Berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun. Memberikan persetujuan atas Rencana Investasi Tahunan yang disampaikan oleh Pengurus. Menerima honorarium, penghasilan lain, dan fasilitas berdasarkan penetapan Pendiri. Tanggung Jawab Pasal 21

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri. Rapat Pasal 22 (1) (2)

(3) (4)

Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas. Rapat Dewan Pengawas hanya sah apabila mencapai kuorum, adalah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

KEPESERTAAN Pasal 23 (1) (2)

Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi Peserta. Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.


12

(3) (4) (5)

(6)

(7) (8) (9)

Bagi Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mulai diperbantukan pada Pemberi Kerja sejak tanggal 18 Nopember 2002 tidak berhak menjadi Peserta. Anggota Direksi Pemberi Kerja tidak diperkenankan menjadi Peserta Dana Pensiun. Dalam hal Pegawai yang menjadi Peserta diangkat sebagai Direksi pada Pemberi Kerja atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, maka terhitung sejak tanggal pengangkatan tersebut kepesertaan aktifnya pada Dana Pensiun berakhir dengan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau pensiun atau diangkat menjadi anggota Direksi atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan. Setiap Peserta diberikan buku tentang Peraturan Dana Pensiun.

MASA KERJA Pasal 24 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja diluar Pemberi Kerja. Masa Kerja pada Pemberi Kerja dihitung sejak tanggal mulai bekerja pada Pemberi Kerja dengan ketentuan dihitung paling lama mulai tanggal 1 Januari 1972 kecuali Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dihitung paling lama tanggal 1 Januari 1978. Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka masa kerja diluar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari masa kerja yang sebenarnya. Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi masa kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja. Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan masa kerja diluar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan Keputusan Pemberi Kerja. Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan masa kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.


13

PENGHASILAN DASAR PENSIUN Pasal 25 (1)

a. Gaji Bruto Pegawai dengan Gaji Paket adalah Gaji Paket yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja. b. Gaji Bruto Pegawai dengan Gaji non Paket adalah gaji pokok ditambah tunjangan isteri/suami dan anak ditambah dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang ditetapkan secara berkala oleh Pemberi Kerja.

(2). Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang dipergunakan untuk menghitung Iuran dan Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berstatus Pegawai Perusahaan (PPHT) ditetapkan sebagai berikut : a. bagi Peserta dengan Gaji Paket adalah Gaji Bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. b. bagi Peserta dengan Gaji non Paket adalah Gaji Bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. (3)

Khusus bagi Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digunakan untuk menghitung Iuran dan Manfaat Pensiun adalah : a. Bagi Peserta dengan Gaji Paket adalah selisih tertinggi antara Gaji Bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatas dikurangi Gaji Bruto PNS, yang pernah dicapai oleh Peserta yang bersangkutan. b. Bagi Peserta dengan Gaji non Paket adalah selisih tertinggi antara Gaji Bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatas dikurangi Gaji Bruto PNS, yang pernah dicapai oleh Peserta yang bersangkutan. c. Besarnya Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud huruf a dan b, sekurang-kurangnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(4)

Bagi Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi BUMN lain, besarnya Penghasilan Dasar Pensiun sama dengan Penghasilan Dasar Pensiun dengan pangkat dan jenjang jabatan tertinggi pada Pemberi Kerja.

IURAN Pasal 26 (1) (2)

(3)

Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5 % (lima per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun. Iuran Peserta dimulai pada bulan Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun atau apabila diangkat menjadi Direksi Pemberi Kerja atau Direksi BUMN lain. Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.


14

(4) (5) (6)

Iuran Pemberi Kerja terdiri dari Iuran Normal dan Iuran Tambahan apabila terjadi defisit. Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan. Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan : a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang segera ditagih dan dikenakan bunga yang layak adalah bunga deposito pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5); b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

USIA PENSIUN Pasal 27 (1) (2)

Usia Pensiun Normal adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun.

HAK PESERTA Pasal 28 (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal atau setelahnya, berhak atas Manfaat Pensiun Normal. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas akumulasi iuran Peserta serta hasil pengembangannya. Peserta berhak menyampaikan saran dan pendapat atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.


15

MANFAAT PENSIUN Manfaat Pensiun Normal Pasal 29 Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan rumus : MPN = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.

Manfaat Pensiun Dipercepat Pasal 30 Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung berdasarkan rumus : MPD = Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun). Pensiun Ditunda Pasal 31 (1)

(2)

(3)

(4)

Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PT) sebulan dihitung dengan rumus : PT = Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun). Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat : a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan. dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja. Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan. Manfaat Pensiun Cacat Pasal 32

(1)

(2)

Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : MPC = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun. Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui / dihitung sampai Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.


16

Manfaat Pensiun Janda / Duda dan Anak Pasal 33 (1)

Dalam hal Peserta / Pensiunan meninggal dunia, maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda / Duda. (2) Dalam hal Janda / Duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, atau Janda / Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak. (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan : a. masih sekolah, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan b. belum menikah; dan c. tidak mempunyai penghasilan sendiri. (5) Dalam hal Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tidak kawin, pembayaran Manfaat Pensiun Anak diteruskan sampai Anak meninggal dunia. (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia. (7) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia dan berdasarkan pilihan Janda / Duda, dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus. (8) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7), Masa Kerja yang dihitung adalah Masa Kerja sampai Peserta mencapai Usia Pensiun Normal. (9) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, selama 3 (tiga) bulan setelah meninggalnya Pensiunan, kepada Janda / Duda dibayarkan Manfaat Pensiun sebesar 100% (seratus per seratus) dan selanjutnya sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan. (10) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda / Duda, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) sampai dengan ayat (9). Maksimum dan Minimum Manfaat Pensiun Pasal 34 (1)

Besarnya Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.


17

(2) Bagi Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan minimum Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). (3) Dalam hal Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) ditetapkan minimum Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan. (4) Dalam hal Peserta yang berstatus Pegawai Perusahaan meninggal dunia, besarnya Manfaat Pensiun Janda / Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), ayat (7) dan ayat (10), ditetapkan minimum Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. (5) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bagi Peserta yang berstatus Pegawai Perusahaan maupun Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan minimum Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. (6) Ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini tidak berlaku bagi Peserta yang telah berhenti bekerja dengan hak atas Pensiun Ditunda.

Kenaikan Manfaat Pensiun Pasal 35 (1)

Bagi Pensiunan yang berstatus asal Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah pensiun sebelum tanggal 01 Mei 1999, Manfaat Pensiun bulanannya dinaikkan sebesar 15 % (lima belas per seratus) terhitung mulai bulan Mei 1999.

(2)

Bagi Pensiunan yang berstatus asal Pegawai Perusahaan (PPHT) yang telah pensiun sebelum tanggal 01 Mei 1999, Manfaat Pensiun bulanannya dinaikkan sebesar 15 % (lima belas per seratus) dan ditambah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Mei 1999.

(3)

Bagi Pensiunan baik yang berstatus asal Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang berstatus asal Pegawai Perusahaan (PPHT) yang telah pensiun sejak tanggal 01 Mei 1999 dan sesudahnya, Manfat pensiun bulanannya dinaikkan sehingga besarnya menjadi sama dengan rumus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 terhitung tanggal 01 Mei 1999.

(4)

Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah dilaksanakan dengan Peraturan Dana Pensiun Nomor : 856/Kpts/Dir/2001 tanggal 11 Desember 2001 dan telah disahkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri Nomor : KEP285/KM.6/2002 tanggal 18 Nopember 2002.


18

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus Pasal 36 (1)

Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan lebih kecil dari Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda / Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.

(2)

Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda / Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun.

(3)

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.

(4)

Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta / Pensiunan, Janda / Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

(5)

Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah bunga Deposito Bank Umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang berlaku pada masa kepesertaan yang bersangkutan.

NILAI SEKARANG Pasal 37 Nilai Sekarang untuk pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan maupun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.


19

MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat dan Pensiun Ditunda Pasal 38 (1) (2) (3)

Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun. Hak atas Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta. Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia. Manfaat Pensiun Janda / Duda Pasal 39

(1) (2)

Manfaat Pensiun Janda / Duda mulai dibayarkan sejak Peserta / Pensiunan meninggal dunia. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda / Duda berakhir pada akhir bulan Janda / Duda meninggal dunia atau kawin lagi. Manfaat Pensiun Anak Pasal 40

(1)

(2)

Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta / Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda / Duda atau Janda / Duda meninggal dunia, atau Janda / Duda kawin lagi. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Pasal 41

(1) (2)

(3)

Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Manfaat P ensiun yang jat uh t empo harus dibayarkan kepada Peserta / Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan dengan cara memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.


20

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR Pasal 42 (1)

(2)

Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah. Tanggal kelahiran atau usia Janda / Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 43 (1) (2)

Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan UndangUndang Dana Pensiun.

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 44 (1)

(2)

(3)

(4)

Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarga seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan. Peserta yang tidak mempunyai Isteri / Suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan. Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan. Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan penunjukan.


21

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 45 (1) (2)

Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun. Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. PENGELUARAN DANA PENSIUN Pasal 46

(1)

Pengeluaran yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah : a. Beban Investasi. Beban Investasi merupakan beban yang terjadi sehubungan dengan kegiatan investasi, terdiri dari : - Beban Transaksi. - Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan. - Beban Penyusutan Bangunan. - Beban Manajer Investasi. b. Beban Operasional. Beban Operasional adalah beban yang timbul dalam rangka operasional kegiatan Dana Pensiun, selain kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun. - Honor, penghasilan lain dan fasilitas bagi Pengurus dan Dewan Pengawas. - Gaji dan penghasilan bagi karyawan Dana Pensiun - Beban Kantor dan Umum. - Beban Pemeliharaan. - Beban Penyusutan. - Beban Jasa Pihak Ketiga. c. Beban Non Operasional. Beban Non Operasional adalah beban yang dikeluarkan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama Dana Pensiun : - Denda Keterlambatan Pembayaran. - Beban Penjualan Aktiva Operasional. - Beban Penjualan Aktiva lain. d. Pengadaan Aktiva Operasional. e. Beban Pembubaran dan Likuidasi (apabila terjadi pembubaran Dana Pensiun).

(2). Pengeluaran maksimum yang diperbolehkan, diatur tersendiri dengan surat Keputusan Pendiri. __________________________________________________________________________________________________________________________________________ PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERHUTANI

22

TAHUN BUKU DANA PENSIUN Pasal 47 Tahun Buku Dana Pensiun menganut tahun takwim adalah dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun. PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN Pasal 48 (1)

Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Menteri.

(2)

Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri. PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 49

(1)

Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri.

(2)

Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta / Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau terhentinya Iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.

(3)

Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.

(4)

Penyelesaian pembubaran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5)

Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).


23

KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 (1)

(2)

(3)

Sejak berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) Nomor : 856/Kpts/Dir/2001 tanggal 11 Desember 2001 dan yang telah disahkan oleh Menteri Nomor : KEP-285/KM.6/2002 tanggal 18 Nopember 2002 dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Dana Pensiun dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : __________________________ Plt. Direktur Utama Perum Perhutani Selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani,

HARYONO KUSUMO PP0.010.231


24

Tambahan Berita – Negara R. I. Tanggal 18 / 10 – 2011 No. 83. ____________________________________________________________ Pengumuman dalam Berita – Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-771/KM.10/2011 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERHUTANI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa dengan surat Nomor 390/017.3/SDM/Dir tangga 15 Juli 2011 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir Nomor 450/017.3/SDM/Dir tanggal 25 Agustus 2011 mengenai kelengkapan dokumen, Plt. Direktur Utama Perum Perhutani selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani telah mengajukan permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani. b. bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.


25

Mengingat

:

1. Undang-undang Republik Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1988; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010; 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-146/BL/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Biro Dana Pensiun Untuk Dan Atas Nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERHUTANI.


26

PERTAMA

:

Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 446/Kpts/Dir/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani.

KEDUA

:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-285/KM.6/2002 tanggal 18 Nopember 2002 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

:

Keputusan ini muali berlaku sejak tanggal ditetapkan SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan; 2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; 3. Kepala Biro Dana Pensiun; 4. Direksi Perum Perhutani, selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 September 2011 a.n. Menteri Keuangan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.b. Kepala Biro Dana Pensiun Ttd. MULABASA HUTABARAT NIP 195401061983031001


27

2011. Tentang

Recommend Documents