KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA
KEPUTUSANKETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 085/KMA/SK/V/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNANPERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYEI,ESAIAN GUGATAN ATAS PUTUSANKOMISI INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN/ATAU PENGADILAN NEGERI
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkanbahwa gugatan ke pengadilan terhadap putusan ajudikasi Komisi Informasi dapat dilakukan hanya apabila paru pihak secara tertulis menyatakantidak menerimaputusanajudikasidari komisi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelahditerimanya putusantersebut; b . Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik menyebutkanbahwa pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara dan PengadilanNegeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selainBadanPublik Negara; c . Bahwa implementasi penanganan gugatan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik memerlukan pengaturanlebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dengan baik di pengadilan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum acara yang ada, hukum acara ajudikasi non litigasi pada Komisi Informasi serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk memastikankonsistensidan kepastianhukum; d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung ini dipandangcakap dan mampu untuk melaksanakantugas menyusun Peraturan Mahkamah Agung tersebut.
,l
Mengingat: a. Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun2009 tentansPerubahanKeduaUU Nomor 14 Tahun1985; b. Undang-undang Nomor2 Tahun1986tentangPeradilanUmum sebagaimana diubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas Undang-undang Nomor2 Tahun1986; c. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilanTata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 5l Tahun 2009 tentang Perubahankedua Undang-undang Nomor5 Tahun1986; d. Undang-undangRepublik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman; e. Undang-undang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan InformasiPublik f. SK KMA Nomor l-144 KMA/SK/I|2}|L tentang Pedoman PelayananKeterbukaan Informasidi Pengadilan g. SK KMA Nomor 033 KMA/SK/IIV20l1 tentangPembentukan Tim Pembaruan Peradilan.
MEMUTUSKAN Menetapkan: PERTAMA:
Membentuk Kelompok Kerja PenyusunanPeraturan Mahkamah Agung RI Tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Atas Putusan Komisi Informasi Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau PengadilanNegeri
KEDUA :
Membentuk Tim Pengarahdengansusunansebagaiberikut: l. Ketua Mahkamah Agung RI 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial
KETIGA :
Membentuk Kelompok Kerja dengansusunansebagaiberikut: Koordinator
Djoko Sarwoko, SH., MH (Ketua Muda PidanaKhusus Mahkamah Agung -RI)
Wakil Koordinator
Prof. DR Takdir Ramadi.SH.. LLM
Sekretaris
Nurhadi, SH., MH (Kepala Biro Hukum Humas,BUA MahkamahAgung-RI)
Anggota:
1. Prof DR Paulus E Lotulung, SH (Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung -RI) 2. DR Artidjo Alkostar, SH., LLM (Ketua Muda PidanaMARI) 3. DR Muhammad Saleh, SH., MH (Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung _RI) 4. DR Syamsul Maarif, SH., LLM (Hakim Agung Mahkamah Agung -RI) 5. Sulthony Mohdally, SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung -RI) 6. DR Supandi, SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung -RI) 7. Prof DR Basuki ReksowibowoSH.. MS Kepala Puslitbang pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung - RI 8. Setiawan,SH., MH (Hakim Yustisial pada Badan PengawasanMahkamah Agung -
RD 9. DR Kadar Slamet, SH., MH (Hakim pada Badan Pengawasan Yustisial Mahkamah Agung -RI) 10.Aria Suvudi. SH.. LLM (Tim Asistensi PembaruanPeradilan) 11.Rifqi Sjarief Assegaf,SH., LLM (peneliti Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan) (peneliti (peneliti 12.Nursyarifah, SH Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan) 13.Desita Sari, SH., MKn ((Tim Asistensi PembaruanPeradilan) KEEMPAT:
Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Negeri (Perma) untuk diajukan ke Ketua Mahkamah Agung dengan cara: 1. Menyusun kertas posisi/naskah akademik yang diperlukan untuk mendukungpenyusunanPerma ini; 2. Mengadakan diskusi intensif dengan melibatkan seluas mungkin pemangkukepentingan 3. Mengkompilasi seluruh bahan-bahan yang dihasilkan dari proses penyusunan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk diarsipkanoleh PusatPenelitiandan Pengembangan. 4. Mengkordinasikan hal-hal lain terkait dengan upaya penyusunanPeraturanMahkamah Agung ini.
KELIMA:
Dalam melaksanakan tugasnya, berkordinasi dengan Kelompok Kerja Akses TerhadapKeadilan Tim PembaruanPeradilan MARI dan bertanggungjawab kepadaKetua Mahkamah Agung RI;
KEENAM:
Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaantugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI dan anggarandonor;
KETUJUH:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperba'iki sebagaimanamestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. IAI.INAN Keputusanini disampaikankepada: ParaPimpinan Mahkamah Agung RI I 2. Para Hakim Agung RI 3. ParaPejabatEselon I dan II pada Mahkamah Agung RI
Ditetapkan di Jakarta Padatanggal25 Mei 20ll KETUA MAHKAMAH
//-
HARIFIN A. TUMPA
AGTING RI
Beberapalsu HukumPokok ProsesPenyelesaian SengketaInformasipusat dalamUU No. 14 Tahun2008tentangKeterbukaantnformasi Publik Hinggasaatini sudahcukupbanyaksengketainformasi yangmasukke Komisi Informasi. Sebagianbesarselesaimelaluimediasidan sebagiankeci{l laginnyamelaluiprosesajudikasi(prosesmediasiwajibdilakukansebelumrirenempuh prosesajudikasidi KomisiInformasi. MenilikbeberapaklausuldalamUU No. 14 Tahun2OOB tentangKeterbukaan InformasiPublik,khususnya yangterkaitmasalahprosespenyeleiaiansengketa di pengadilan, ada beberapapermasalahan hukumyang mungkin(dan telah timbul)dan perlu diresponoleh MahkamahAgung (MA), misalnyadengan membuatpengaturanyang lebihjelas dalambentukPeraturanMA (PERMA). Berikutini paparandaribeberapa masalah dalamUUtersebut. 1. siapa Pihakyang Dapat"Menggugat"ke pengadilandan ke pengadilan Mana(KompetensiAbsolutdan Retatif)? a. TerhadapputusanKomisiInformasi, Pasal47 dan 48 YY No. 1412008 menyatakan : Pasal4T (1) Pengajuan gugatandilakukan melaluipengadilan tatausahanegara apabilayangdigugatadalahBadanpubliknegara. (2) Pengajuan gugatandilakukanmelaluipengadilan negeri apabila yang digugatadalahBadanPublikselainBadanpublik Negara sebagaimana padaayat(1) dimaksud Pasal48 (1) Pengajuangugatansebagaimana dimaksuddalampasar47 ayat (1) dan ayat(2) hanyadapatditempuh apabilasalahsatuataupara pihakyangbersengketa secaratertulismenyatakan tidakmenerima putusanAjudikasidari Komisilnformasipalingrambat14 (empat belas)harikerjasetelahditerimanya putusantersebut. b. uu KIP tidakjelas mengatursiapayang dapatmenjadi"penggugat" di pengadilan.Sebagianpihak menafsirkanPasal 47 mengindikasikan bahwa yang menjadi PenggugatSELALUPemohonlnformasi(meski dalamhal yang dikalahkan oleh omisiInformasiadalahBadanPublik). BadanPublikberpandangan bahwa,sesuaiPasal48, jika merekakalah, merekacukupsecaratertulismenyatakan tidakmenerimaputusanKomisi Informasi(dan memberikannya kepadaKomisilnformasi). Pemohonlah pengadilan. yangkemudian harusmenggugatnya ke Namunsebagianpihak menafsirkan Pasal48 ayat (1) secaraimplisit menyatakan bahwayang dapat menggugatadalahkeduabelahpihak
-hal mana sesuaidenganprinsipumum hak untuk yang bersengketa banding (right to appeat).Jadi jika Badan Publik dikalahkandalam putusanKomisiInformasi, yangmenggugat merekalah ke Kepangadilan. c. Permasalahannya, Pasal47 menyatakan secarategas bahwagugatan diajukanke Peradilan TUNjikayangdigugatadalahBadanPublikNegara (misaldepartemen x) dan ke peradilanumumjika yang digugatadalah BadanPubliknon Negara(misalyayasany). lmplisit, pasaltersebuthanya pemohon mengaturhukum acara bagi informasiyang tidak puas atas putusanKomisi Informasi.Pertanyaannya, jika yang akan mengajukan gugatanadalahBadanPublikNegara,kemanagugatanharusdiajukan? d . DalampraktekterjadikasusdimanaPemohonInformasi(individu)yang
memintainformasipada BadanPublikNegaradan merasatidak puas denganputusanKomisiInformasi kemudian menggugat KomisiInformasi ke PTUN.YangdigugatadalahputusanKomisilnformasi. Pertanyaannya, apakahputusanKomisiInformasi(yangnotabenemenurutUU adalah lembagapenyelesaian sengketadan prosesnyadisebutprosesajudikasi putusanTUN? nonlitigasi) merupakan e . Berhubungan denganbutir d, jika putusan(bukankeputusan)Komisi
lnformasidianggapsebagaikeputusanTUN dan itulahyang menjadi obyekgugatan,mengapadikenalgugatanke Peradilan Umum(Pasal47 ayatl2l)? f. MasalahlebihseriusterjadidalamkasusdimanaBadanPublikNegara
(TermohonInformasi) tidakpuasdenganputusanKomisiInformasi dan mengajukangugatan atas putusan Komisi Informasi ke PTUN. Pertanyaannya apakahBadanPublikNegaradapatmenjadiPenggugat dalam PTUN (dalam konteks adanya kepentinganhak-hak non keperdataan)?1 g . Pertanyaandi atas berhubungan erat denganapa sebenarnyaobyek
"gugatan"? Masalahdi atasmenjadi"mudah" dijawabjikakitamengartikan -sesuai bahwa obyek gugatan Pasal 47- adalahsikap atau putusan BadanPublik(Termohon Informasi). Jadijika ada proseske PTUN,yang putusan pejabat menjadiobyekadalah TUN badanpubtiksendiri(bukan putusanKomisiInformasi). penafsirannya, itu Jika maka pertanyaannya untukapa ada lembagapenyelesaian sengketayakniKomisiInformasi? proses"gugatan" Bukankah Pasal49 ayat(1) UU KIPmengindikasikan ke pengadilan adalahsemacamproses"banding" dimanadinyatakan bahwa
'
Pasal53 (dan pasal-pasal dalam dalam UU PeradilanTUN) secarategas menyatakanbahwa yang dapat mengajukangugatan ke PTUN adalah seseorang(individu)atau Badan Hukum Perdata.Badan Hukum Perdataselamaini umumnya ditafsirkanuntuk badan hukum sepertiYayasan,PT atau sejenisnya.Badan Hukum Negara(misal departemen)dapat dimenjadi penggugatHANYAjika putusan TUN yang dibuat pejabat TUN merugikan hak-hak keperdataannya(misalnyasertifikat tanah negara atas nama Badan Hukum Negaratersebut). Dalam kasusini, yang dirugikanoleh putusan Komisi Informasibukalah hak k e p e r d a t a a nn a m u n h a k - h a k p u b l i k n y a( k e p u t u s a nm e r e k a u n t u k m e n o l a k / m e n e r i m ap e r m o h o n a n informasidari Pemohon)
putusanpengadilan ataumenguatkan antaralain,membatalkan berisikan, putusanKomisilnformasi?2 relatif.UU KIP h. Permasalah lainyangmunculadalahmasalahkompetensi -yang menyatakanbahwa Komisi InformasiPusat berkedudukandi pula Jakarta benruenangan mengadilisengketainformasidi tingkat provinsiatau kabupaten/kota, selamabelumterbentuk KomisiInformasi Provinsiatau Kabupaten/Kota. dalamhal Komisi Namuntidakdijelaskan lnformasiPusat menanganisengketadi suatu kabupatendan salah pihaktidakpuasdenganputusantersebut, satu/para ke pengadilan mana 'gugatan' pengadilan upaya harusdiajukan? Apalahke tempatkedudukan KomisiInformasiPusatatau ke pengadilan tempatkedudukansengketa (wilayah tempatseharusnya sengketa diadilijika telahada KomisiProvinsi atau Kabupaten/Kota )? Hal ini berhubunganerat dengan isu akses geografispengadilan) terhadapkeadilan(kedekatan bagiparapihak. 2. Jangka Waktu untuk "Menggugat" (Kapan Putusan Kl Dianggap lnkrachl? Berhubungan erat denganisu no 1 di atas adalahisu kapanputusanKomisii lnformasidapat dianggapinkrach.Pasal49 UU No 1412008hanyamengatur bahwa pihak bersengketayang tidak puas denganputusanKomisilnformasi harus menyatakansecara tertulis bahwa mereka tidak menerimaputusan tersebutdalamwaktu14 harisetelahputusanditerima(bukanuntukmengajukan gugatanatau "banding").Pertanyaannya, kapanputusantersebutdapatdinilai inkrach?Apakahwaktu 14 hari di atas akan ditafsirkansebagaiwaktu untuk gugatan/'banding' mengajukan dan jika tidak ada upayatersebutatau akan jangka gugatan yang lain (misaljangkawaktu 90 hari dipergunakan waktu setelah putusa Komisi lnformasidibuat -seperti selayaknyajangka waktu gugatanatasputusanTUN)?. 3. HukumAcaraApa yang DigunakanPengadilan? Dalamhal putusanKomisiInformasi'digugat"ke pengadilan, UU KIP tidak mengaturhukum acara yang harus diterapkanpengadilan.Hal ini berbeda dengansaat prosespenyelesaian sengketadi Komisilnformasiyang secara jangkawaktudan tegasmengaturdua aspekpentingdalamsengketainformasi: beban pembuktian.Karena nilai informasi berhubungandengan waktu perolehannya, UU KIP secarategasmembatasi waktupenyelesaian sengketadi Komisilnformasimaksimum100 hari. Selainitu, karenanaturesengketanya, (BadanPublik). bebanpembuktian diberikan kepadaTermohon 4. EksekusiPutusanKomisi lnformasi ' Pasal 49 UU KIP:Putusanpengadilan negeridalampenyelesaian tata usahanegaraatau pengadilan Informasi Publiktentangpemberian Sengketa ataupenolakan aksesterhadapseluruhatau yangdimintaberisisalahsatuperintah sebagian informasi berikut: putusan membatalkan a. KomisiInformasi dan/atau memerintahkan BadanPublik... putusanKomisiInformasi b. menguatkan dan/atau memerintahkan BadanPublik:..."
UU KIP tidak mengatursecarategas mekanismeeksekusiputusanKomisi lnformasiyangtidak'digugat'ke pengadilan atauputusanKomisiInformasiatas kesepakatanmediasi.Apakah dimungkinkandukunganpengadilanuntuk membantuproseseksekusiputusanKomisilnformasi tersebut?
Jakarta,Mei2011
