2011 TENTANG

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

1971/2011 TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai Informasi yang Dikecualikan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4.

Undang-Undang Infonnasi Publik;

5.

Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan;

Nomor 14 Tahun

2008

tentang

Keteibukaan

tentang Pembentukan

r

2

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Ookumentasi di Lingkungan Kementerian Oalam Negeri dan Pemerintahan Oaerah; 9.

Peraturan Oaerah Perangkat Oaerah;

Nomor 10 Tahun

2008 tentang Organisasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG INFORMASI YANG OIKECUALIKAN 01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU

Menetapkan Informasi yang Oikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEOUA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011 GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS TA JAKARTA, IBU

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. 3. ,4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Para Oeputi Gubernur Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta Inspektur Provinsi OKI Jakarta Para Kepala Badan Provinsi OKI Jakarta Para Walikota Provinsi OKI Jakarta Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi OKI Jakarta Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI Jakarta Para Asisten Oeputi Gubernur Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Para Oirektur BUMO Provinsi OKI Jakarta Para Camat Provinsi OKI Jakarta Para Lurah Provinsi OKI Jakarta

Lampiran:

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tan99al

1971/2011 29 Desember 2011

1. Inspektorat Provinsi OKI Jakarta Tugas

Fungsi

1. Inspektorat 1. Pelaporan hasil pengawasan Provinsi DKI kepada Gubernur; Jakarta 2. Pelaporan dan mempunyai tugas pertanggungjawaban pelaksanaan melaksanakan tugas dan fungsi; pengawasan 3. Pengelolaan kepegawaian, fungsional keuangan, barang, dan terhadap ketatausahaan inspektorat. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

Jenis Permintaan Informasi Publik

Jenis Informasi yang Dikecualikan

1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);

1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;

2. Rencana Umum Pengadaan Barangl Jasa.

2. Laporan keuangan sebelum di audit; 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Laporan Hasil Pengawasan, Evaluasi, Review, dan monitoring baik untuk Kegiatan Reguler, Kasus dan Khusus beserta Kertas Kerja Pengawasan (KKP), Berita Acara Pemeriksaan dan seluruh dokumen pendukung laporan hasil pengawasan tersebut; 2. Informasi yang terkait dengan pribadi: 1) SK Hukuman Disiplin (termasuk SK Pemberhentian

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun Tentang 2008 Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun Tentang 2008 Keterbukaan Publik, Informasi Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun Tentang 2008 Keterbukaan Publik, Informasi Pasal 17 huruf i.

2

Tugas

Fungsi


Jenis Informasi yang Dikecualikan Sementara dari PNS); 2) SK Izin Perkawinan dan Perceraian; 3) Laporan assesment center; 4) Laporan psikotes; 5) Laporan mapping kompetensi pegawai; 6) Riwayat kesehatan pegawai; 7) SK kenaikan pangkat; 8) SK kenaikan gaji berkala;

9) SK mutasi/ kenaikan jabatan fungsional; 10) SK Pengangkatan CPNS; 11) SK pengangkatan PNS; 12) SK penyesuaian gaji pokok; 13) SK pemindahan/ mutasi pegawai 14) SK pemberhentian pegawail pemberhentian dari jabatan; 15) Berkas Kepegawaian; 16) Daftar Rekening Bank Pegawai; 17) Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan atas penanganan kasus.

Dasar Hukum

3

2. Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian daerah

Fungsi 1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKO; 2. Perumusan Kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai; 3. Penyusunan Formasi Pegawai; 4. Penyelenggaraan Pengadaan dan seleksi calon pegawai; 5. Penyelenggaraan penempatan dan mutasi pegawai; 6. Penyusunan kebijakan pengembangan pegawai, termasuk dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai; 7. Penyelenggaraan penilaian/ pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi



1. RKA & Ookumen Pelaksana Anggaran (OPA);

1. Ookumen pertanggungjawaban keuangan daerah;

2. Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa;

2. Laporan keuangan sebelum di audit;

3. Laporan penyelenggaraan manajemen kepegawaian (mulai dari penerimaan CPNS s.d. pensiun);

3. Lembar Oisposisi Surat Masuk dan Keluar;

4. Informasi yang berkaitan dengan data pegawai dan keluarga; 5. Anggaran dan belanja kepegawaian.

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasH rapat; 8. Biodata Pegawai beserta Keluarga Pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam bentuk Ookumen/ Berkas/ Arsip (hardcopy) maupun softcopy; 9. Listing Gaji Pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta; 10. Biodata Pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal30; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf c;

11. Ookumen Surat Panggilan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a;

12. Ookumen Berita Acara Pemeriksaan Peqawai yang

5. Undang-Undang Republik Indonesia

4

Tugas

Fungsi pegawai;


Jenis Informasi yang Dikecualikan mendapat hukuman disiplin;

8. Penyelenggaraan konseling pegawai;

13. Ookumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin;

9. Pembinaan kinerja, disiplin dan mental spiritual pegawai;

14. Surat Keputusan Hukuman Oisiplin;

10. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;

15. Biodata Pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan lebih dari satu;

11. Penyusunan petunjuk teknis administrasi kepegawaian; 12. Penyusunan dan evaluasi peraturan perundangundangan daerah di bidang kepegawaian; 13. Penyelenggaraan administrasi pemberhentian dan pensiunan pegawai; 14. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 15. Penyediaan penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 16. Pengelolaan dokumen dan

16. Ookumen Surat Panggilan Pegawai yang mendapatkan izinl penolakan perceraian atau perkawinan lebih dari satu; 17. Ookumen Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang mendapatkan izinl penolakan perceraian atau perkawinan lebih dari satu; 18. Ookumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapatkan izinl penolakan perceraian atau perkawinan lebih dari satu; 19. Perkara yang sedang ditangani oleh PPPNSLH (Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup); 20. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan

Dasar Hukum Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin

5

Tugas

Fungsi sistem informasi manajemen kepegawaian kepada perangkat daerah; 17. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepegawaian kepada perangkat daerah; 18. Pengelolaan kepegawaian keuangan, barang dan ketatausahaan BKD; 19. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.


Jenis Informasi yang Dikecualikan psikis Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 21. Identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 22. Dokumen Rencana Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; 23. Daftar nilai DP-3 PNS; 24. Perencanaan dan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab); 25. Daftar nama usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural; 26. IP (Internet Protocol) Address; 27. Hasil dari: a. b. c. d. e. f.

g. h. i. j.

Pemeriksaan Reguler Pemeriksaan Kasus Pemeriksaan Khusus Review Laporan Keuangan Evaluasi / Pemantauan Hasil/ Nilai uji Kompetensi Pegawai (Assessment Psikologi, TPA) Hasil Konseling Pegawai; Hasil Penilaian Kinerja Pejabat Nilai hasil tes subtantif Nilai hasil koreksi seleksi

Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Menpan Nomor PERl04/M. PAN/03/2 008 tentang Kode Etik Pengawasan; 11. Peraturan Menpan Nomor PERl05/M. PAN/03/2 008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah; 12. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2009 tentang Pembentukan

6

Tugas

Fungsi


Jenis Informasi yang Dikecualikan CPNS dari Perguruan Tinggi k. Nilai rekomendasi calon peserta tugas belajar I. Nilai rekomendasi calon praja IPDN m. Nilai Hasil Seleksi Pegawai berprestasi

Dasar Hukum Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai.

28. Posisi PejabaU Pegawai dalam Matriks Kompetensi.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi OKI Jakarta Tugas Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Kesbangpol

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol; 2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangs, politik, demokrasi dan hak asasi manusia; 3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaran





2. Rencana Umum Pengadaan Barangl Jasa;


3. Data pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan LSM (UU. NO.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan);

3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar;

4. Data rekomendasi perijinan Riset atau Penelitian (Pergub 98 Tahun 2009 tentang OTK Bangkesbangpol); 5. Data perpanjangan Rekomendasi

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Data tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia sebaQai

Dasar Hukum 1. Ketetapan MPR Nomor I/MPRl2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 s.d. Tahun 2002, Pasal2 menyatakan bahwa tetap diberlakukannya ketetapan MPRS Nomor

7

Tugas

Fungsi pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, polotik, demokrasi, dan hak asasi manusia; 4. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia; 5. Fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;

6. Fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat, dan antar organisasi tersebut;

Jenis Permintaan Informasi Publik perijinan Riset atau Penelitian (Pergub 98 Tahun 2009 tentang aTK Bangkesbangpol);

6. Data rekomendasi Pertunjukan Artis Asing (Permendagri 49 dan 50 Tahun 2011); 7. Data rekomendasi Keramaian.

Jenis Informasi yang Dikecualikan organisasi terlarang seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisl MarxismeLeninisme; 9. Data tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI; 10. Data-data Eks Tahanan Politik G.30.S1 PKI serta Ekstrim Kanan Ekstreim Kiri; 11. Data-data Komunitas Intelijen Daerah.

Dasar Hukum XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisl MarxismeLeninisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c;

7. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

8. Pengoordinasian dan

4. Undang-UndanQ

8

Tugas

Fungsi fasilitasi pengembangan hak asasi manusia; 9. Pemantauan, pengkajian, dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa, politik, dan hak asasi manusia; 10. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 11. Penyediaan dan penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasana dan sarana kerja; 12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang,dan ketatausahaan Badan Kesbangpol DKI Jakarta; 13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.



Dasar Hukum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah; 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/ PKI; 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 713 Tahun

9

Tugas

Fungsi



Dasar Hukum 1989 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Bekas Tahanan/ Napi Ekstrim Kiri, Ekstrim Kanan dan Residivis di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Melaksanakan advokasi dan edukasi, pendampingan keluarga serta peningkatan kesejahteraan akseptor; 3. Melaksanakan peningkatan jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi

Fungsi 1. Melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, Supervisi, fasilitasi, kordinasi dan evaluasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak; 2. Melaksanakan Sosialisasi Kota Layak Anak kepada Para SKPD terkait, Masyarakat dan Dunia Usaha; 3. Penyusunan Profil Statistik dan Indikator Gender;







3. Materi informasi tentang pencegahan dan penanganan KDRT dan Perdagangan Orang (Traficking);


4. Lokasi dan Lembaga Pengaduan KDRT(LSM,RS,UPPA P2TP2A, PPT);

5. Materi informasi tentang

4. Perbal Surat Keputusan;

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39/ 1999 tentang HAM pasal 2, bahwa Negara RI mengakui & menjunjung tinggi HAM & kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang

10

Tugas pria dan perlindungan hak-hak reproduksi serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; 4. Melaksanakan Pengolahan, bimbingan, evaluasi di bidang pencatatan dan pelaporan Program Keluarga Berencana;

Fungsi 4.

Program penurunan angka kematian Ibu dan Bayi;

5.

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

6.

Melaksanakan advokasi dan edukasi program KB;

7.

Melaksanakan publikasi kegiatan BPMP dan KB;

8. Melaksanakan

pendampingan 5. Melaksanakan pelaksanaan program KB; pemberdayaan sikap perilaku dan kelembagaan 9. Menghimpun, mengolah, masyarakat serta memelihara, menyajikan, peningkatan partisipasi dan memanfaatkan data masyarakat. dan informasi mengenai pelayanan pendampingan pelaksanaan program KB; 10. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan akseptor; 11. Menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, dan memanfaatkan data dan informasi mengenai pelayanan kegiatan pembinaan kesejahteraan akseptor. 12. Penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Bidang Kesehatan

Jenis Permintaan Informasi Publik Perlindungan Perempuan dan Tumbuh Kembang Anak Promosi Pengembangan Kota Layak Anak di Wilayah Kota, Kecamatan sampai Kelurahan; 6. Materi tentang upaya dan kondisi lingkungan pelaksanaan dan aktivasi GSI dalam menurunkan Angka Kematian Ibu karena hamil, bersalin dan nifas, maupun angka kematian bayi; 7. Materi tentang:

- Pencapaian kualitatif dan

-


8. Identitas Korban; 9. Tempat perlindungan Korban; 10. Alamat ibu korban; 11. Nama dan alamat yang di KIE; 12. Nama dan alamat ketua kelompok BKB; 13. Nama dan alamat peserta KB; 14. Nama-nama akseptor Keluarga Berencana; 15. Nama-nama akseptor KB yang mengalami komplikasi;

kuantitatif pencapaian P2WKSS;

16. Kartu status peserta BKB (KlIV/KB);

Nama dan Jumlah Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan P2WKSS.

17. Data yang sifatnya perseorangan dari peserta KB dan indikator Tahapan Keluarga tidak dipublikasikan dan dilindungi kerahasiaannya.

8. Jumlah Pelayanan KIE Program KB dan KS;

9. Jumlah dan Informasi mengenai kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL); 1O.Jumlah dan Informasi mengenai kelompok UPPKS; 11. Data dan Informasi mengenai akseptor KB (peserta aktif dan peserta baru); 12.lnformasi mengenai Institusi

Dasar Hukum dilindungi, dihormati, & ditegakkan dalam peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan & kecerdasan serta keadilan, bagi yang membutuhkan data sampai pada posisi nama dan alamat, dapat mengajukan surat permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumahtangga, Pasal 10 ayat (c) tentang Hak-hak korban

11

Tugas

Fungsi Reproduksi;

Jenis Permintaan Informasi Publik masyarakat;

13. Pelaksanaan DPA Bidang Kesehatan Reproduksi;

13.lnformasi mengenai kegiatan BPMP dan KB.

14. Penyusunan Bahan Kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi Pria dan perlindungan hak-hak reproduksi serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;

14.Jumlah akseptor Keluarga Berencana;

15. Penyusunan pedomanl petunjuk teknisl petunjuk pelaksanaan pembinaan kesehatan reproduksi; 16. Pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan konsultasi, koordinasi dan evaluasi peningkatan jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi Pria dan perlindungan hak-hak reproduksi; 17. Pelaksanaan kegiatan dan upaya pengembangan jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi Pria dan perlindungan hak-hak reproduksi serta

15. Jumlah dan jenis alat kontrasepsi yang dipergunakan oleh akseptor KB; 16.Jumlah akseptor KB yang mengalami komplikasi. 17.Tesedianya data Keluarga Berencana; 18.Tersedianya Data Tahapan Keluarga Sejahtera; 19.Tersedianya data kegiatan hasil pelayanan Keluarga Berencana; 20. Tersedianya data penggerakkan masyarakat di lapangan; 21. Tersedianya data hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan. 22. Permintaan informasi perkembangan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; 23. Permintaan informasi tentang besaran biaya dan jenis kegiatan fisikl infrastruktur dan kegiatan sosial PPMK yang dialokasikan


Dasar Hukum penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 6. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal2,

12

Tugas

Fungsi penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; 18. Penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Reproduksi; 19. Menyiapkan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang Kesehatan Reproduksi; 20. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kesehatan Reproduksi. 21. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan Informasi Program Keluarga Berencana; 22. Menganalisa pencapaian sasaran Program Keluarga Berencana; 23. Memanfaatkan data dan informasi Program

Jenis Permintaan Informasi Publik pada tiap kelurahan.


Dasar Hukum Pasal 57 (1), Pasal 78 (1); 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Pasal 5 (c) dan Pasal 6 (c) bahwa namanama peserta Keluarga Berencana harus dilindungi privasinya dan tidak dapat dipublikasikan secara terbuka; 8. Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;

13

Tugas

Fungsi Keluarga Berencana. 24. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Bina Kemasyarakatan; 25. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Bina Kemasyarakatan; 26.Penyusunanbahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan sikap perilaku dan kelembagaan serta pengembangan partisipasi masyarakat; 27. Pelaksanaan kegiatan dan upaya pemberdayaan sikap perilaku, kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 28. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan pemberdayaan sikap perilaku , kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 29. Pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan konsultasi,



Dasar Hukum 9. Keputusan Gubernur Nomor 1192 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi OKI Jakarta.

14

Tugas

Fungsi


Dasar Hukum



Dasar Hukum




koordinasi dan evaluasi pemberdayaan sikap perilaku, kelembagaan; 30. Penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Kemasyarakatan; 31. Menyiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Kemasyarakatan; 32. Pelaporan dan pertanggunruawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina Kemasyarakatan.

5. Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi OKI Jakarta Tugas

Fungsi

1. Badan Penanaman Modal dan Promosi mempunyai

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;

1. Undang-Undang Republik Indonesia

15

Tugas tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengkoordinasian pelayanan penanaman modal, serta kegiatan promosi.

Fungsi



2. Perumusan kebijakan teknis;



3. Perencanaan, monitoring dan evaluasi Penanaman Modal;

3. Tupoksi BPMP;


4. Mengevaluasi kebijakan penanaman modal;

5. Pembinaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

6. Pengordinasian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan promosi; 7. Pelayanan terpadu bidang penanaman modal; 8. Fasilitasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi dan/atau perizinan penanaman modal;

9. Pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama penanaman modal dengan pihak ketiga; 10. Pembinaan pengelolaan Sadan Usaha Milik Daerah; 11. Perumusan dan penyusunan bahan kebijakan umum penanaman modal dan

4. Renstra BPMP;

5. Data Kepegawaian (Jumlah dan komposisi pegawai di lingkungan BPMP);

6. Data PMA; 7. Data PMDN;


5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat;

8. Jenis dan syarat pelayanan;

8. Dokumen rahasia perusahaan BUMD;

9. Prosedur Pelayanan;

9. Dokumen rahasia perusahaan

10.Tata cara Pelayanan; 11. Biaya Pelayanan; 12. Daftar Negatif Investasi; 13.Pembinaan SUMD; 14. Pengembangan SUMD.

penanaman modal; 10. Dokumen pendukung realisasi penyerapan anggaran; 11. Dokumen kepengurusan SUMD yang sedang dalam proses.

Dasar Hukum Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

16

Tugas

Fungsi

promosi; 12. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 13. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggun~awaban

penerimaan retribusi penanaman modal; 14. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Penanaman Modal dan Promosi; dan 16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.



Dasar Hukum

17

6.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi OKI Jakarta

Tugas Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai daerah.

Fungsi 1. Penyusunan.dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pendidikan dan pelatihan; 2. Perencanaan calon peserta pendidikan dan pelatihan pegawai; 3. Penyusunan materi dan kurikulum program pendidikan dan pelatihan; 4. Pengkajian dan pengembangan materi dan kurikulum program, metode dan alat bantu pendidikan dan pelatihan; 5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 6. Pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar dan widyaiswara pendidikan dan pelatihan; 7. Penyusunan metode pendidikan dan pelatihan pegawai; 8. Penyediaan dan standarisasi alat bantu pendidikan dan pelatihan; 9. Pemberian sertifikasi

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);

Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;



3. Urusan Kediklatan:


- Jenis-jenis diklat; - Jadwal diklat; - Tata cara dan syarat mengikuti diklat; - Informasi sarana dan prasarana diklat.

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasH rapat; 8. Data-data peserta diklat; 9. HasH evaluasi kegiatan diklat.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

18

Tugas

Fungsi pendidikan dan pelatihan;

o.

Pemberian, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau izin pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh satuan kerja perangkat daerahl unit kerja perangkat daerah;

1. Pengembanganhubungan antar lembaga pendidikan danl atau pelatihan; 2. Pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh satuan kerja perangkat daerahl unit kerja perangkat daerah;

3. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja; ~4. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang,dan ketatausahaan badan pendidikan dan pelatihan; dan

~5. Pelaporan, dan pertanggunmawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.



Dasar Hukum

19

7. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tugas 1. Menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan statistik daerah.

Fungsi 1. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah; 2. Penyusunan pengoordinasian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah; 4. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah; 5. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja




2. Laporan keuangan sebelum di

3. Dokumen Perencanaan Jangka


Pendek (1 Tahun) : - Hasil Pra Musrenbang Kelurahan; - Hasil Musrenbang Kelurahan; - HasH Musrenbang Kecamatan; - RKPD Provinsi DKI Jakarta; - RAPBD Provinsi DKI Jakarta; - APBD Provinsi DKI Jakarta, dan - LKPJ Provinsi DKI Jakarta. 4. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (5 Tahun) :

audit;

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab;

6. Nota dinas;

7. Laporan hasil rapat ; 8. Data proses penyusunan APBD :

- Data Renja; - Data RKA; - Supervisi RKA SKPD; - Rakorbid; - Finalisasi Rakorbid;

- Hasil Musrenbang RPJMD;

-

- RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2007 - 2012, dan

- Finalisasi RAPBD; - Finalisasi Akhir RAPBD.

Pra RAPBD;

- Pengumpulan data dan informasi dalam ranqka

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

- Persiapan penyusunan RPJMD;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i;

- Penyusunan rancangan awal

5. Peraturan

- Renstra-SKPD. 5. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (20 Tahun) :

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Data proses penyusunan RPJMD :

20

Tugas

Fungsi RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), outputlhasil kegiatan di Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD); 6. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara. Iintas daerah, linta~ urusan pemerintah. antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya; 7. Pengoordinasian kebijakan perencanaan dibidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan;

Jenis Permintaan Informasi Publik penyusunan RTRW;

Jenis Informasi yang Dikecualikan RPJMD;

- RTRW Provinsi DKI Jakarta 2010 - 2030;

-

Penyusunan rancangan RPJMD, dan

- Hasil Musrenbang RPJPD, dan

-

Perumusan rancangan akhir RPJMD.

- RPJPD Provinsi DKI Jakarta. 6. Hasil penelitian/ kajian.

10. Data proses penyusunan RPJPD :

- Persiapan penyusunan RPJPD; - Penyusunan rancangan awal RPJPD, dan

- Penyusunan rancangan akhir RPJPD. 11. Tahapan Penyusunan RTRW Provinsi

- Persiapan penyusunan; - Peninjauan kembali RTRW Provinsi Sebelumnya;

- Analisis. dan - Konsepsi atau perumusan konsep rencana.

Dasar Hukum Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

21

Tugas

Fungsi 8. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah.


Dasar Hukum



Dasar Hukum





3. Hasil pemantauan kualitas lingkungan;


4. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



8. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Oaerah Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Pergub 165 Tahun 2009: BPLHD mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Lingkungan Hidup daerah; 2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah; 3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan serta fasilitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; 4. Penyelenggaraan system penanggulangan dan

5. Perijinan Lingkungan Hidup; 6. Status Lingkungan Hidup Daerah; 7. Hasil penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan hidup; 8. Informasi kualitas Air Bawah Tanah (ABT).

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Kegiatan-kegiatan yang dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan hidup; 9. Hasil analisa laboratorium lingkungan; 10. Kegiatan dalam proses

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

22

Tugas

Fungsi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; 5. Pengelolaan air limbah;

6. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan air permukaan;

7. Pengoordinasian perumusan kebijakan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi perkotaan;

8. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi perkotaan;

9. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan; 10. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; 11. Pembinaan dan penQendalian teknis



Dasar Hukum

pengawasan yang belum ditetapkan hasilnya (taat) atau tidak taat.

Pasal 17 huruf i.

23

Tugas

Fungsi

analisis mengenai dampak lingkungan; 12. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Unit Pengelola Limbah, Instalasi Pengelola Air Limbah dan UKL termasuk pada industri; 13. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan; 14. Pengoordinasian pembinaan teknis laboratorium Iingkungan hidup; 15. Pengujian/analisa secara laboratorium pengelolaan lingkungan hidup; 16. Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan air bawah tanah, limbah industri dan pemulihan sumber daya air permukaan; 17. Pelayanan dan pembinaan dan pengendalian rekomendasi standarisasi dan/atau oerizinan



Dasar Hukum

24

Tugas

Fungsi pemanfaatan air bawah tanah, limbah industri dan pemulihan sumber daya air permukaan, termasuk Iimbah bahan berbahaya dan beracun; 18. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian air bawah tanah; 19. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang lingkungan hidup dan pemanfaatan air bawah tanah; 20. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 21. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 22. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Pengelola Lingkungan



Dasar Hukum

25

Tugas

Fungsi



Dasar Hukum

Hidup Daerah; dan 23. Pelaporan dan pertanggun~awaban

pelaksanaan tugas dan fungsi.

9. Badan Perpustakaan dan Arsip Oaerah Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. BPAD menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan daerah.

Fungsi 1. Pembinaan perpustakaan dan arsip terhadap perangkat daerah; 2. Pelaksanaan retensi arsip dan! atau buku;



2.

Rencana Umum Pengadaan Barang! Jasa;


3.

Urusan Perpustakaan:


3. Pengelolaan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan;

a. Statistik perpustakaan Uumlah pengunjung, jumlah buku, jumlah anggota, jenis buku);

4. Penggalian dan penelusuran arsip dan bahan perpustakaan; 5. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah; 6. Pembinaan pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan.

b. Tata cara menjadi anggota; c. Tata cara pemanfaatan perpustakaan. 4.

Urusan kearsipan: a. Jenis dan jumlah arsip yang disimpan; b. Arsip milik pemohon.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;

7. Laporan hasil rapat;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c;

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pasal 6 dan UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan, khususnya pasal 44 bahwa Badan Publik dapat menolak memberikan informasi atas:


4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas;

26

Tugas

Fungsi Pasal 3 UU No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan Penyelenggaraan, kearsipan bertujuan untuk : 1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah,lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagaipenyenggara kearsipan nasional; 2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; 3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yanQ autentik dan


Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Menghambat proses penegakan hukum (tidak ada); 2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari pelindungan dan persaingan usaha tidak sehat (tidak ada); 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara (Arsip keterlibatan G 30 S PKI, arsip Litsus); 4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi (Tidak ada); 5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional (Tidak ada); 6. Merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri (Tidak ada); 7. Mengungkapkan isi fakta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun waksiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum (Arsip 1MB, Sertifikasi); 8. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi (personal file pegawai, kompetensi pegawai); 9. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya

Dasar Hukum 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

27

Tugas

Fungsi terpercaya; 5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasionalsebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; 6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan,serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.


Jenis Informasi yang Dikecualikan perlu dirahasiakan. Pasal 65 UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan: (1) Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum; (2) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.

Dasar Hukum

28

10. Badan Pusat Statistik Provinsi OKI Jakarta Tuaas 1. BPS Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar, neraca wilayah, analisis dan pengembangan, koordinasi dan kerjasama statistik, serta pembinaan statistik.

Funasi Dalam melaksanakan tugas di atas BPS Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi: 1. Pengumpulan pengolahan, serta evaluasi dan laporan statistik dasar yang meliputi statistik kependudukan statistik produksi, statistik distribusi, dan neraca wilayah; 2. Koordinasi dan kerjasama statistik dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga, organisasi, perseorangan atau unsur masyarakat lain; 3. Penghimpunan, pengolahan danpengembanganr~ukan

statistik, serta pemberian rekomendasi penyelenggaraan statistik kepada instansi pemerintah di tingkat provinsi; 4. Penyiapan bahan untuk pengembangan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung penyelenggaraan statistik;





3. Statistik Ekonomi, meliputi hargaharga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dll;


4. Statistik ketenagakerjaan, meliputi jumlah Angkatan Kerja, jumlah Angkatan Kerja menurut kelompok umur, dll; 5. Statistik Kependudukan, meliputi jumlah Penduduk menurut kelompok umur, menurut Jenis Kelamin, menurut wilayah administrasi, dll; 6. Statistik Kesejahteraan Rakyat, meliputi Angka Kemiskinan, garis kemiskinan, dll.

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Seluruh data individual record.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, Pasal 21. Penyelenggaraan kegiatan Statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

29

Tugas

Fungsi 5. Pelayanan informasi statistik dan penyebarluasan hasil statistik kepada pemerintah dan masyarakat serta upaya peningkatan sadar statistik bagi masyarakat;



Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 21 Ayat 2: Sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregasi dan bukan data individu.

6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik, responden dan pengguna statistik; 7. Penyusunan rencana dan program serta urusan administrasi dan kerumahtanggaan BPS Provinsi.

11. Badan Penanggulangan Bencana Oaerah Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganantanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; 2. Menetapkan standarisasi

Fungsi

1. Penyusunan rencana

ke~a

dan anggaran BPBD; 2. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. RKA & Dokumen Pelaksana keuangan daerah; Anggaran (DPA); 2.

Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa.

2.

3.

Peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana;

3. Lembar Disposisi Surat Masuk

4.

Peta Rawan Bencana;

4.

Perbal Surat Keputusan;

5.

Informasi Akibat Bencana;

5.

Usulan Baperjab;

3. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsidengan

Laporan keuangan sebelum di audit; dan Keluar;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

30

Tugas serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana termasuk dokumen yang terkait dengan area rawan bencana; 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat; 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

Fungsi bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; 4. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh; 5. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 6. Informasi Pengertian dan Jenis 6. Nota dinas; Bencana; 7. Laporan hasil rapat; 7. Rencana dan Sosialisasi 8. Hal-hal yang sifatnya belum pasti Pengurangan Resiko Bencana; tentang bencana; 8. Prosedur pemberian Bantuan; 9. Secure private Area (Iokasi 9. Prosedur tetap penanganan pengamanan tingkat tinggi); bencana; 10. Proses investigasi penyebab 10. Prosedur Rehabilitasi dan terjadinya bencana. Rekonstruksi Pasca Bencana; 11. Early Warning System (EWS); 12. Data penyalur dan penerima bantuan; 13. Hasil investigasi penyebab terjadinya bencana.

Dasar Hukum 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

31

12.0inas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta Tugas Melaksanakan urusan 1. komunikasi, informatika dan kehumasan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. 2.

Fungsi Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas komunikasi, informatika dan kehumasan; Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan komunikasi, informatika dan kehumasan;

3.

Pelaksanaan kehumasan;

4.

Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan teknologi informasi;

5.

Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan komunikasi;

6.

Pembinaan pos dan telekomunikasi;

7.

Pembinaan dan pengembangantenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata komputer;

8.

9.

Pengembangan jejaring kerja kehumasan; Publikasi, pelayanan informasi dan pendokumentasian

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. RKA & Ookumen Pelaksana Anggaran (OPA);

Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Ookumen pertanggungjawaban keuangan daerah;

2.

Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa;

2.

Laporan keuangan sebelum di audit;

3.

Prosedur pelayanan publik;

3.

4.

Fasilitas dan pelayanan publik di OKI Jakarta (pariwisata, kesehatan);

Lembar Oisposisi Surat Masuk dan Keluar;

4.


5.

Usulan Baperjab;

5.

Peraturan Gubernur/ Peraturan Oaerah terkait kebijakan Pemprov OKI Jakarta;

6. Nota Oinas; 7.

Laporan hasil rapat;

Informasi tentang kebijakan Pemprov OKI Jakarta (pendidikan, kesehatan);

8.

Bahan pidato/ sambutan/ wawancara yang belum dibaca atau disetujui pejabat;

Prosedur pemasangan media publikasi/ sosialisasi di wilayah OKI Jakarta;

9. Ookumentasi visual dan

8.

Data pemberitaan melalui media online www.beritajakarta.com;

10. Materi agenda rapim yang belum dibahas pimpinan;

9.

Data penyebarluasan informasi kebijakan Pemprov. OKI Jakarta melalui kegiatan tatap muka dan majelis taklim;

11. Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan;

6.

7.

audiovisual intelijen yang masih masuk ranah proses hukum;

12. Hasil keputusan rapim;

10. Data rekapitulasi permohonan informasi;

13. Materi sinopsis dan tanggapan berita yang belum disahkan pimpinan;

11. Update nama pejabat OKI Jakarta pada situs

14. Analisis hasil kliping media;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 5. Undang-Undang Republik Indonesia

32

Tugas

Fungsi kegiatan kebijakan pemerintah daerah; 10. Fasilitasi dan pengoordinasian akses publik terhadap pemerintah daerah; 11. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan klarifikasi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; 12. Pengelolaan media cetak dan elektronik; 13. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan/ atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika; 14. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang komunikasi dan informatika; 15. Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan usaha pos, telekomunikasi dan

Jenis Permintaan Informasi Publik www.jakarta.go.id; 12. Informasi alamat e-mail dan nomor telepon instansi pemerintahan; 13. Permintaan press release kegiatan yang ada Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta; 14. Permintaan data SKPD untuk pembuatan skripsi; 15. Informasi tentang Laporan Keuangan Daerah; 16. Informasi tentang retribusi daerah; 17. Bahan pidato, sambutan, wawancara, pointers pejabat; 18. Foto dan video dokumentasi pejabat; 19. Data-data dari SKPD yang bukan merupakan jenis informasi yang dikecualikan; 20. Perkembangan pemberitaan dan opini publik terkait kebijakan dan program Pemprov DKI Jakarta yang aktual; 21. Daftar informasi surat kabar; 22. SOP kerjasama dengan media cetak;

Jenis Informasi yang Dikecualikan 15. Strategi pemilihan media terkait program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta; 16. Strategi pemilihan narasumber dan content materi; 17. Hak akses masuk ke ruang data center; 18. Konfigurasi tata letak perangkat keras; 19. Hasil produk operator; (Menjaga kerahasiaan kedinasan, UU Kepegawaian)

Dasar Hukum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

22. User ID dan Password;

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal6;

23. Topologi Jaringan Komputer;

8. ISOIIEG

20. Data penggunaan content perangkat keras; 21. Konfigurasi Database;

24. Konfigurasi Jaringan Komputer; 25. IP Address dan Range IP Address yang digunakan; 26. User ID dan Password; 27. Konfigurasi perangkat lunak teknologi informasi; 28. Struktur Database Aplikasi; 29. Record/ lsi Database; (data bukan milik Diskominfomas, data adalah milik SKPD lain dan perlu

27002:2007 Information technology Security techniques - Gode of practice for information security management.

33

Tugas

Fungsi informatika; 16. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;

17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas komunikasi, informatika, dan kehumasan; dan 18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jenis Permintaan Informasi Publik 23. Data kliping audiovisual dan media cetak; 24. Data kerjasama media massa dan LSM; 25. Data perangkat keras (data fisik) termasuk informasi yang terbuka untuk publik; 26. Data inventaris merk/ produsen perangkat keras (mainframe, server, dll); 27. Pelayanan masyarakat yang bersifat fisik dan administratif; 28. Informasi kegiatan Walikota.

Jenis Informasi yang Dikecualikan izin yang bersangkutan) 30. Source Code Aplikasi; 31. Spesifikasi Program; 32. Detail Design Sistem; 33. Password-password (Database, Aplikasi, Server, Jaringan); 34. Semua hal terkait SPSE sesuai ketentuan LKPP; 35. Konfigurasi SPSE dan infrastruktur LPSE; 36. Biodata pengguna SPSE; 37. Data dan/ informasi transaksi di SPSE; 38. Dokumen yang belum dikuasai/ didokumentasikan; 39. Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Lelang; 40. Dokumen yang berkaitan dengan Perizinan; 41. Dokumen yang berkaitan dengan Aset Pemda; 42. Dokumen yang berkaitan dengan Pelepasan Hak; 43. Dokumen yang berkaitan dengan Masalah Tanah; 44. Telaahan Staf;

Dasar Hukum

34

Tugas

Fungsi


Jenis Informasi yang Dikecualikan 45. Notulen Rapat;

Dasar Hukum

46. Penanganan Keamanan Negara yang bersifat rahasia, Walikota selaku Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kota.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta Tugas Melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi 1. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk; 2. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan, kepindahan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk; 3. Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban Anggaran (DPA); keuangan daerah; 2. Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa;


3. Informasi tentang persyaratan, 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; mekanisme dan retribusi pelayanan pendaftaran penduduk 4. Perbal Surat Keputusan; dan pencatatan sipil; 5. Usulan Baperjab; 4. Informasi tentang data 6. Nota dinas; kependudukan (data agregat) hasil pelayanan/ registrasi) 7. Laporan hasil rapat; penduduk dan hasil pencatatan 8. Data pribadi penduduk yang sipil; meliputi: Nomor KK, BIK, tanggal/ 5. Informasi tentang peraturan yang bulan/ tahun lahir, cacat fisik, NIK berkaitan dengan pendaftaran ibu kandung, NIK ayah, dan penduduk dan pencatatan sipil; catatan peristiwa penting; 6. Informasi tentang keabsahan 9. Register Akta Catatan Sipil. dokumen kependudukan dan

Dasar Hukum 1. Undang Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 Ayat 1, Catatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara negara; 2.Sesuaidengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang

35

Tugas

Jenis Permintaan Informasi Publik Fungsi catatan sipil; Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), 7. Konsultasi kasus keperdataan Nomor Induk Penduduk yang berkaitan dengan Sementara (NIPS), Akta pendaftaran penduduk dan Kelahiran, Akta pencatatan sipil. Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Kematian dan Akta Pengangkatan Anak serta surat-surat keterangan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk lainnya; 4. Penyelenggaraan kegiatan perubahan dan perbaikan terhadap penerbitan hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk yang disebabkan mutasi/ Akta Pengangkatan Anak, mutasi/ perubahan biodata penduduk, serta surat-surat keterangan Pendaftaran Pencatatan Penduduk lainnya; 5. Penyuluhan peraturan dafdukcapil dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk;

6. Pengawasan, pengusutan dan pemeriksaan terhadap


Dasar Hukum Administrasi Kependudukan, Pasal 85 Ayat 1 Data pribadi, biodata penduduk harus dijaga dan dilindungi kerahasiannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

36

Tugas

Fungsi pelanggaran peraturan pendaftaran dan pencatatan penduduk;

7. Penyelesaian sengketa pendaftaran dan pencatatan penduduk; 8. Pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data informasi hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk keperluan instansi lain dan masyarakat.


Jenis Informasi yang Cikecualikan

Casar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 6. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur No. 108 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Khusus Daerah Ibukota Jakarta, Pasal 56 sid Pasal 67.

37

14. Oinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta Tugas Melaksanakan urusan perhubungan

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perhubungan;

3. Penyelenggaraan di bidang perhubungan darat, perairan dan laut; 4. Pembinaan dan pengembangan sistem perhubungan darat, perairan, laut dan udara;

5. Pengawasan dan pengendalian sistem usaha dan kegiatan perhubungan darat, perairan, laut dan udara;

6. Pengembangan sistem transportasi perkotaan; 7. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan, standarisasi/ sertifikasi dan/ atau rekomendasi di bidang perhubungan; 8. Penetapan lokasi, pengelolaan dan pembinaan usaha





3. Permintaan informasi publik


tentang persyaratan, biaya/ retribusi dan proses penyelesaian perizinan angkutan umum; 4. Permintaan informasi publik tentang persyaratan, biaya/ retribusi dan proses penyelesaian pengujian kendaraan bermotor untuk angkutan umum dan angkutan barang;

5. Data jumlah angkutan umum dan angkutan barang yang telah melakukan uji kelayakan jalan;

6. Permintaan informasi publik tentang persyaratan, biaya/ retribusi dan proses penyelesaian pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT); 7. Data nama perusahaan pemegang SIUPJPT; 8. Permintaan informasi publik

dan Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan;

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Data perusahaan pemegang SIUPJPT; 9. Data sarana dan prasarana teknologi informasi lalu lintas.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

38

Tugas

Fungsi perparkiran;

9. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Jenis Permintaan Informasi Publik tentang persyaratan, biaya/ retribusi dan proses penyelesaian pengurusan perijinan parkir;


Dasar Hukum

9. Data dan informasi saranaprasarana lalu lintas; 10. Data trayek angkutan umum; 11. Data informasi jadwal kapal penyebrangan ke Kepulauan Seribu; 12. Data informasi tentang layanan busway; 13. Data nama perusahaan yang memiliki izin perparkiran; 14. Data dan informasi perparkiran.

15. Oinas Pekerjaan Umum Provinsi OKI Jakarta Tugas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan

Fungsi 1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban Anggaran (DPA); keuangan daerah; 2.


3.

Data pelaksanaan kegiatan di lapangan yang sudah dipihak ketigakan;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2. Laporan keuangan sebelum di 2008 Tentang audit; Keterbukaan 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Informasi Publik, Keluar; Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang

39

Tugas sumber daya air, dan sarana jaringan utilitas.

Fungsi pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; 3. Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya manusia; 4. Penelitian dan pengembangan di bidang jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; 5. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, prasarana dan sarana sumber daya air;

6. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian jaringan utilitas;

Jenis Permintaan Informasi Publik 4. Rumusan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; 5.

Pedoman dan standar teknis pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya manusia;

6.

Hasil penelitian di bidang jalan, jembatan, pengeloaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas;

7.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

8.

Data tentang jalan,

9.

Data spesifikasi teknis jalan yang telah selesai dikerjakan;

10. Data-data tekait FO, UP, jembatan; 11. Data spesifikasi teknis jembatan, FO dan UP yang telah selesai dikerjakan;

7. Pengamanan jalan, jembatan, prasarana dan sarana sumber daya air dan sarana jaringan utilitas;

12. Data Hidrologi (curah hujan, debit, dan catchment area);

8. Penyediaan dan pelayanan alat-alat teknis dan alatalat berat;

13. Data konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai;

9. Pelayanan penelitian

Jenis Informasi yang Dikecualikan 4. Perbal Surat Keputusan;

Dasar Hukum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

5. Usulan Baperjab;

6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat;

8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan 3. Undang-Undang gambar-gambar teknis sebelum Republik Indonesia menjadi kontrak untuk pengadaan Nomor 14 Tahun barang/ jasa; 2008 Tentang 9. Informasi pribadi pegawai; Keterbukaan Informasi Publik, 10. Dokumen pelaksanaan pengadaan Pasal 17 huruf i; lahan; 11. Daftar Urut kepangkatan (DUK).

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

40

Tugas

Fungsi laboratorium; 10. Pengukuran dan pengujian; 11. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian rekomendasi dan/ atau perizinan di bidang pekerjaan umum; 12. Penyelenggaraan reklamasi pantai; 13. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas; 14. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis pekerjaan umum; 15. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pekerjaan umum; 16. Penegakan perundangundangan di bidang pekerjaan umum;

Jenis Permintaan Informasi Publik 14. Data-data terkait Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air (contoh : pompa, wad uk, saringan sampah, dimensi saluran dan kali); 15. Rencana pemeliharaan jalan provinsi; 16. Informasi umum mengenai proses pengadaan lahan.


Dasar Hukum

41

Tugas

Fungsi 17. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pekerjaan umum;



Dasar Hukum

18. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 19. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pekerjaan umum, dan 20. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

16.0inas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta Tugas Melaksanakan urusan Pendidikan

Fungsi 1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas pendidikan;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pendidikan;

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban Anggaran (DPA); keuangan daerah; 2. Rencana Umum Pengadaan Barangl Jasa;


3. Semua SK Kepala Dinas

3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan

Pendidikan terkait pembinaan pendidikan TK, SD/PLB, SMP,

Keluar;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c;

42

Tugas

Fungsi 3. Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 4. Pembinaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 5. Pelayanan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 6. Pengkajian dan pengembangan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 7. Pengawasan dan pengendalian pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal; 8. Pembinaan dan pengembangantenaga

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan SMA, SMK dan PNFI; 4. Perbal Surat Keputusan; 4. Kalender pendidikan;

5.

5. Hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada sekolah negeri;

6. Nota dinas;

6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di semua jenjang pendidikan; 7. Daftar sekolah, PKBM dan kursus yang berhak melaksanakan ujian mandiri/bergabung; 8. Data pendidikan yang berkaitan dengan jumlah sekolah tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik beserta lembagalsatuan pendidikan;

9. Daftar nama lembagalsekolah penerima BaS, BOP, Block grant, Bantuan lain/Hibah; 10.Mekanisme dan hasil akreditasi sekolah formal dan non formal; 11. Mekanisme seleksi kualifikasi dan sertifikasi tenaga pendidik; 12. Mekanisme seleksi calon kepala sekolah dan pengawas/pemilik;

Usulan Baperjab;

7. Laporan hasil rapat; 8. Dokumen yayasan (Akte Yayasan, 1MB, Surat Tanah, Surat Tanda Daftar Yayasan) dalam rangka pengajuan izin penyelenggaraan satuan pendidikan;

9. Nilai pribadi siswa hanya boleh diketahui siswa yang bersangkutan; 10. Perolehan nilai siswa sebelum penetapan kepada nilai raportlSTTB/ljazah; 11. Perolehan nilai akhir/kelulusan sebelum diumumkan resmi oleh pihak sekolah; 12. Hasil pembinaan guru bimbingan konseling terhadap siswa; 13. Data pribadi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan; 14. Nilai hasil seleksi calon kepala sekolah dan pengawas/pemilik; 15. Nilai seleksi guru, tutor, kepala sekolah, pengawas berprestasi, Pamong Belajar, dan Widyaiswara;

13. Mekanisme dan hasH seleksi guru/pamong belajar/tutor, kepala 16. DP3 dan hasil penilaian sekolah, pengawas berprestasi;

kine~a

Dasar Hukum 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

43

Tugas

Fungsi fungsional kependidikan dan tenaga teknis pendidikan; 9. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan; 10. Pemberian rekomendasi pendirian dan penutupan satuan pendidikan tinggi;

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan tenaga pendidik dan kependidikan; 14. Mekanisme mutasi peserta didik, tenaga pendidik dan 17. Data perusahaan pemegang SIUP; kependidikan; 18. Proses/hasil evaluasi pengadaan 15. Mekanisme pemberian bantuan barang dan jasa sebelum adanya bagi pamong belajar, BPKB pengumuman. (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) tutor dan instruktur; 16. Mekanisme dan daftar penerima beasiswa/bantuan pendidikan bagi PAUDffK, SD, SMP, SMAlSMK, PKBM, Lembaga Kursus, dan Perguruan Tinggi;

11. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan di bidang pendidikan;

17.lnformasi tentang harga tiket masuk dan jadwal pertunjukan di planetarium dan observatorium;

12. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;

18. Daftar pelaksana/perusahaan yang mengerjakan perencanaan atau pengawasan rehab;

13. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pendidikan; 14. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan;

19. Daftar pelaksana/perusahaan yang mengerjakan rehab; 20. Daftar gedung/sekolah yang sedang di rehab; 21. Daftar pelaksana/perusahaan yang melaksanakan pengadaan barang; 22. Hasil pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa; 23. Daftar sekolah penerima hasil pengadaan barang jasa.

Dasar Hukum

44

Tugas

Fungsi



Dasar Hukum

15. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 16. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang,dan 17. Ketatausahaan dinas pendidikan; dan pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

17.0inas Pelayanan Pajak Provinsi OKI Jakarta Tugas Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pajak daerah. (Pergub Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak).

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pelayanan Pajak; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pelayanan pajak daerah; 3. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah; 4. Pemeriksaan Pajak Daerah;

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban Anggaran (DPA); keuangan daerah; 2. Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa;


3. Persyaratan pendaftaran;


4. Persyaratan Perolehan NPWPD; 5. Tarif Pajak Daerah; 6. Dasar Pengenaan Pajak; 7. Cara Penghitungan Pajak; 8. Data Kelas Jalan Reklame;

4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota Dinas; 7. Laporan hasil rapat;

Dasar Hukum 1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dinyatakan bahwa " Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain

45

Tugas

Fungsi 5. Penetapan pajak daerah;

6. Penagihan pajak daerah; 7. Penyelesaian sengketa pajak daerah; 8. Penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah;

9. Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan pajak daerah; 1O. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pelayanan pajak daerah; 11. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah; 12. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja pelayanan pajak; 13. Pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat; 14. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan 9. Jenis Formulir Pemungutan 8. Identitas wajib pajak; Pajak Daerah; 9. Pendataan dan pendaftaran wajib 10. Peraturan Daerah tentang Pajak pajak daerah; Daerah; 10. Hasillaporan pemeriksaan pajak; 11. Data penerimaan Pajak Asli 11. Hasil penetapan pajak daerah; Daerah (PAD). 12. Data penagihan pajak daerah.

Dasar Hukum segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya olsh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah"; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

46

Tugas

Fungsi Pelayanan Pajak; dan



15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dasar Hukum Pasal 17 huruf h; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

18.0inas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi OKI Jakarta Tugas Fungsi BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN-DISPARBUD



1. Melaksanakan urusan kepariwisataan dan kebudayaan





3. Pelaksanaan program kegiatan


1. Penyusunan dan pelaksanaan Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 2. Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan urusan kepariwisataan dan kebudayaan;

3. Penyelenggaraan urusan kepariwisataan dan kebudayaan; 4. Pembinaan dan pengembangan industri

Bidang Pengkajian dan Pengembangan;

•


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a;

jumlah kedatangan wisman & wisnus

7. Laporan hasil rapat. 8. Hak cipta;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b;

jumlah PAD pariwisata

9. Dokumen kekayaan alam;

3. Undang-Undang

4. Data dan informasi kepariwisataan dan kebudayaan seperti:

•

dan Keluar;

Dasar Hukum

5. Usulan Baperjab;

6. Nota dinas;

47

Tugas

Fungsi pariwisata dan budaya; 5. Pemberdayaan masyarakat kepariwisataan dan kebudayaan;

Jenis Permintaan Informasi Publik • jumlah industri pariwisata

• •

jumlah obyek wisata hasil surveil analisa pasar.

6. Pengkajian dan pengembangan urusan kepariwisataan dan kebudayaan;

5. Permintaan informasi publik tentang persyaratan, biayal retribusi dan proses penyelesaian perizinan industri pariwisata;

7. Pengawasan, pengendalian dan penindakan di bidang urusan kepariwisataan dan kebudayaan;

6. Data informasi tentang kepariwisataan dan kebudayaan Jakarta seperti brosur, leaflet, city map, film, dan photo;

8. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi sertifikasi danl atau perizinan usaha di bidang kepariwisataan dan kebudayaan; 9. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan; 10. Pembinaan dan pengembangantenaga fungsional dan tenaga teknis di bidang kepariwisataan dan

7. Data dan informasi jadwal acara kegiatan museum; 8. Jadwal pelatihan kesenian; 9. Evaluasi pelatihan kesenian; 10. Informasi tentang pelatihan kesenian; 11. Data sarana dan prasarana kesenian; 12. Jadwal pelaksanaan promosi pariwisata dan kebudayaan dalam dan luar negeri; 13. Data pelaksanaan pelatihan SDM Kepariwisataan; 14. Data nama perusahaan yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP);

Jenis Informasi yang Dikecualikan 10. Rencana perubahan kebijakan pendapatan asli daerah dari urusan pariwisata dan budaya; 11. Perjanjian kerjasama/kesepakatan bersama; 12. User id & password Database/admin website; 13. Softcopy brosur/bahan informasi pariwisata; 14. Rencana anggaran yang masih diusulkan; 15. Kunjungan tamu Negara WIP; 16. Penggunaan ruang museum sebagai salah satu POS keamanan Negara; 17. Lokasi detil penyimpanan koleksi master piece; 18. Deskripsi rinci koleksi; 19. Hilangnya koleksi; 20. Data tentang sasaran, waktu, lokasi pemantauan monitoring/monitoring industri pariwisata.

Dasar Hukum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf d; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf e Angka 3; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf e; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

48

Tugas

Fungsi kebudayaan; 11. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan lingkungan dan benda eagar budaya. 12. Pemanfaatan, pelestarian, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan dan benda eagar budaya; 13. Pengembangan hubungan kepariwisataan dan kebudayaan dalam dan luar negeri; 14. Penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan; 15. Pengembangan kawasan destinasi pariwisata; 16. Promosi dan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan; 17. Pengelolaan prasarana & sarana kepariwisataan dan kebudayaan; 18. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan; 19. Penyediaan, penatausahaan,

Jenis Permintaan Informasi Publik 15. Informasi retribusi urusan pariwisata dan kebudayaan; 16. Data museum Uumlah pengunjung, koleksi, harga tiket); 17. Data balai konservasi; 18. Data taman arkeologi.


Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

49

Tugas

Fungsi penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana & sarana kepariwisataan dan kebudayaan;



Dasar Hukum



Dasar Hukum

20.Pemberiandukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 21. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang & ketatausahaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;dan 22. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Tugas

Fungsi

UPT. PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN INFORMASI PARIWISATA Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelayanan informasi kepariwisataan

1.

Penyusunan program dan rencana kegiatan operasional;

2.

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas, maupun bahan informasi kepariwisataan;

3.

4.

Pemberian dan peningkatan mutu pelayanan informasi kepariwisataan. Keriasama denQan

1. Pelaksanaan program kegiatan UPT. PPPIP; 2. Data informasi tentang kepariwisataan dan kebudayaan Jakarta seperti brosur, leaflet, city map, film, dan photo.

1. Arsip yang terkait dengan dokumen pegawai:

- Database pegawai -

Daftar Penilaian Pegawai (DP3) individu

-

Penilaian E-TKO

- Absensi secara elektronik 2. User id & password Database/admin website; 3. Softcopy bahan informasi

50

Tugas

Fungsi lembaga lain dalam rangka pengembangan dan pelayanan informasi;


Jenis Informasi yang Dikecualikan pariwisata.

Dasar Hukum



Dasar Hukum

5. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional; Pelaksanaan kegiatan . ketatausahaan. Tugas

Fungsi

UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK

3. Melaksanakan pengelolaan Museum Seni Rupa dan Keramik

1.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola;

2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola;

1. Administrasi terkait individu pegawai;

2. Rencana anggaran yang masih diusulkan;

3. Kunjungan tamu Negara WIP; 4. Penggunaan ruang museum sebagai salah satu POS keamanan negara;

3. Penyusunan rencana dan pengusulan pengadaan koleksi serta sarananya;

4. Penyelengga raan publikasi, pameran koleksi dan pemasaran;

5. Pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;

6. Penyimpanan, penataan dan perawatan koleksi;

5. Lokasi detil penyimpanan koleksi master piece;

6. Deskripsi rinci koleksi; 7.

Hilangnya koleksi.

51

Tugas

Fungsi 7. Penelitian koleksi;

8. Pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif cultural kepada masyarakat; 9. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan museum; 10. Pelayanan informasi tentang seni rupa dan keramik; 11. Pelaksanaan publikasi kegiatan Unit Pengelola; 12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan teknologi informasi; 13. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; 14. Pelaksanaan pengaturan acara Unit Pengelola; 15. Penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan 16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.



Dasar Hukum

52

Tugas

Fungsi



1. Pelaksanaan program kegiatan

1.

Dasar Hukum

UNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG

4. Melaksanakan pengelolaan Museum Wayang

Museum Wayang.

Administrasi terkait individu pegawai;

2. Rencana anggaran yang masih diusulkan; 3. Kunjungan tamu Negara (WIP);

4. Penggunaan ruang museum sebagai salah satu POS keamanan Negara;

5. Lokasi detil penyimpanan koleksi master piece;

6. Deskripsi rinci koleksi; 7. Hilangnya koleksi. Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan informasi Publik


UNIT PENGELOLA MUSEUM TEKSTIL

5. Melaksanakan pengelolaan Museum Tekstil

1. Pelayanan informasi tentang pertekstilan; dan

2. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.

1. Pelaksanaan program kegiatan Museum Tekstil

1. Informasi tentang tekstil (koleksi) secara khusus;

2. Data tentang kepegawaian (DP3).

Dasar Hukum

S3

Tugas

Fungsi



Dasar Hukum

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KESENIAN JAKARTA SELATAN

6. Melaksanakan pelatihan kesenian dan evaluasi pelatihan kesenian serta penyediaan fasilitas kesenian

1. Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan operasional;

2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan kesenian;

3. Pemberian pelayanan dan

1. Jadwal pelatihan kesenian;

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

2. Evaluasi pelatihan kesenian; 3. Pelayanan tentang pelatihan kesenian;

4. Informasi pelatihan kesenian; 5. Penggunaan peralatan kesenian.

informasi tentang pelatihan kesenian;

4. Pelayanan kegiatan pelatihan kesenian;

5. Penggunaan dan perawatan peralatan kesenian;

6. Pelaksanaan kegiatan. Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan informasi Publik


SUKU DINAS KEBUDAYMN JAKARTA SELATAN 7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pergelaran, pameran, pengelolaan prasarana dan sarana kebudayaan, pelayanan dan monitoring kebudayaan

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

3. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Program kegiatan Sudin Kebudayaan Jakarta Selatan.

1.

Mutasi dan promosi jabatan pegawai Sudin Pariwisata.

Dasar Hukum

54

Tugas

Fungsi pemberdayaan masyarakat kebudayaan;

4. Pelaksanaan pergelaran dan pameran;

5. Pengadaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kebudayaan;

6. Pelaksanaan dan pelayanan monitoring terhadap kegiatan kebudayaan;

7. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;

8. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas;

9. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas; 10. Penyiapan bahan laporan dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan 11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.



Dasar Hukum

55

Tugas SUDIN PARIWISATA JAKARTA UTARA

8. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan, pengelolaan atraksi dan pemberdayaan masyarakat serta monitoring kegiatan kepariwisataan di kota administrasi

Fungsi

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; 3. Pengelolaan atraksi dan pemberdayaan masyarakat;

4. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan terhadap industri pariwisata;

5. Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan kepariwisataan;

6. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas; 7. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas;

8. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas;

9. Penyiapan bahan laporan dinas vanq berkaitan


Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Data tentang sasaran, waktu, lokasi pemantauan monitoring/monitoring industri pariwisata;

2. Daftar kine~a DP3 para PNS.

Dasar Hukum

56

Tugas

Fungsi dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan



Dasar Hukum



2.


2.


3.

Data taman, jalur hijau, pemakaman yang sudah terbangun;

3.

Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4.


5.

Usulan Baperjab;

6.

Nota dinas;

7.


B.

RAB, spesifikasi teknis, gambargambar teknis, rincian HPS;

9.

Hasil kajian kebijakan teknis;

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

19.0inas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman.

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan pemakaman; 3. Pembangunan taman, jalur hijau, pemakaman dan keindahan kota;

4.

Data progress/ kemajuan pekerjaan;

5.

Data taman, jalur hijau, makam yang dipelihara;

4. Penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, jalur hijau, keindahan kota dan makam;

6.

Petunjuk informasi pembinaan;

7.

Jenis-jenis kegiatan pembinaan;

B.

Prosedur perizinan;

5. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

9.

Data badan hukum yang mendapat rekomendasi di

10. Rencana awal pembelian tanah; 11. Rencana awal pembangunan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 200B Tentang Keterbukaan

57

Tugas

Fungsi makam, taman jalur hijau dan keindahan kota; 6. Pelayanan pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi dan/atau sertifikasi di bidang pertamanan dan pemakaman; 7. Pengembangan peran serta masyarakat di bidang pertamanan, keindahan kota dan pemakaman; 8. Penyediaan tanah makam, pemetakan tanah makam dan tata keindahan taman pemakaman umum; 9. Pelayanan, perawatan/pengurusan, pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar; 10. Penyelenggaraan penggalian dan/atau pemindahan jenazah; 11. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi

Jenis Permintaan Informasi Publik bidang pertamanan dan pemakanan; 10. Data kegiatan pembinaan yang sedang dan akan dilaksanakan 11. Data luasan lahan yang diperlukan; 12. Data informasi bentuk dan jenis pelayanan pemakaman; 13. Prosedur dan persyaratan pelayanan, perawatan/pengurusan, pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar; 14. Data informasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk; 15. Tata cara pemungutan retribusi pemakaman/ pertamanan; 16. Data informasi tentang identitas orang yang sudah dimakamkan;

17. Hasil penerimaan retribusi daerah; 18. Laporan penerimaan retribusi; 19. Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pertamanan dan Pemakaman;

Jenis Informasi yang Dikecualikan taman; 12. Hasil inventarisasi pengadaan lahan; 13. Dokumen otentik kepemilikan lahan/ tanah; 14. Hasil pemeriksaan. 15. Hasil penyidikan; 16. Hasil barang sitaan; 17. Hasil bimbingan teknis pemohon.

Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;

20. Pengecekan surat masuk.

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;

21. Bimbingan teknis perencanaan

9. Peraturan Daerah

58

Tugas

Fungsi pertamanan dan pemakaman; 12. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan pemakaman; 13. Penyediaan penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman; 14. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Pertamanan dan Pemakaman; 16. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi.

Jenis Permintaan Informasi Publik taman; 22. Jumlah pegawai; 23. Komposisi pegawai; 24. Hasil pembangunan (taman, jalur hijau dan makam) secara umum.


Dasar Hukum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 39 tentang Inspektorat.

59

20. Oinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi OKI Jakarta Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan Informasi Publik Tidak ada

Jenis Informasi yang Dikecualikan Tidak ada

Dasar Hukum





3. Informasi mengenai prosedur pelayanan 1MB (Izin Mendirikan Bangunan), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), Izin Bongkar dan IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan);



4. Informasi mengenai persetujuan teknis (PT) rencana teknis bangunan meliputi nomor, tanggal PT, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis;

6. Nota dinas;

21. Oinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan; 3. Pemeriksaan, penelitian, penilaian dokumen rencana teknis perencanaan termasuk bangunan pelestarian; 4. Pemeriksaan, penelitian, penilaian teknis pelaksanaan bangunan termasuk bangunan

5. Informasi mengenai rekomendasi pengawasan bangunan meliputi nomor,


5. Usulan Baperjab; 7. Laporan hasil rapat; 8. Seluruh data pemeriksaan, penelitian, penilaian dokumen rencana teknis perencanaan bangunan (kecuali nomor, tanggal PT, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

60

Tugas

Fungsi pelestarian dan kesesuaian pelaksanaannya;

5. Pemeriksaan, penelitian dan penilaian dokumen pemeliharaan, pengkajian teknis, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk bangunan pelestarian;

6. Pemeriksaan dan penilaian kelaikan dan persyaratan teknis bangunan pada tahap pemanfaatan termasuk bangunan pelestarian; 7. Pemberian pertimbangan teknis dan persyaratan bangunan menjadi bangunan pelestarian;

8. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, pemeliharaan dan pembongkaran gedung;

9. Penegakan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan bangunan gedung; 10. Penyediaan penggunaan dan pemeliharaan peralatan bongkar bangunan gedung;

Jenis Permintaan Informasi Publik tanggal rekomendasi, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis;

6. Informasi mengenai persetujuan teknis (PT) kelaikan bangunan meliputi nomor dan tanggal PT, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis; 7. Informasi mengenai prosedur tindakan penertiban;

8. Informasi data mengenai 1MB, SLF, Izin Bongkar meliputi jumlah, nomor, tanggal, nama pemilik dan lokasi bangunan;

9. Informasi data mengenai IPTB meliputi jumlah IPTB, nomor IPTB, bidang keahlian, bidang pekerjaan, golongan, masa berlaku, tanggal terbit, dan tanggal kadaluarsa IPTB.

Jenis Informasi yang Oikecualikan 9. Seluruh data pemeriksaan, penelitian, penilaian teknis pelaksanaan bangunan gedung dan kesesuaian pelaksanaannya (kecuali nomor, tanggal rekomendasi, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis); 10. Data 1MB, SLF, Izin Bongkar selain data nomor dan tanggal, nama pemilik dan lokasi bangunan; 11. Seluruh data hasil pemeriksaan, penilaian kelaikan dan pengawasan teknis bangunan gedung pada tahap pemanfaatan (kecuali nomor dan tanggal PT kelaikan bangunan, lokasi bangunan dan kesimpulan hasil penilaian teknis); 12. Seluruh informasi data mengenai Jumlah 1MB, SLF, Izin Bongkar selain jumlah, nomor, tanggal, nama pemilik dan lokasi bangunan.

Oasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

61

Tugas

Fungsi 11. Pendataan, pengolahan dan penyajian data dan informasi bangunan; 12. Pembinaan dan pengembangan tenaga teknis di bidang bangunan gedung; 13. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian persetujuan teknis, standarisasi dan/ atau perizinan bangunan gedung; 14. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bangunan; 15. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan dan penertiban bangunan gedung; 16. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas



Dasar Hukum

62

Tugas

Fungsi Pengawasan dan Penertiban Bangunan; dan



Dasar Hukum





3. Data volume sampah Provinsi DKI Jakarta;



4. Data sarana dan prasarana kebersihan;


18. Pelaporan dan pertanggunruawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

22. Oinas Kebersihan Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan Pengelolaan Kebersihan.

Fungsi 1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebersihan; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan kebersihan; 3. Pengelolaan sampah padat dan air limbah septik tank; 4. Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebersihan;

5. Data jumlah personil petugas kebersihan;

6. Data tentang pengelolaan sampah padat dan air limbah septic tank;

5. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kebersihan lingkungan dan

7.

Informasi tentang prosedur pelayanan kebersihan;

8. Mekanisme pengendalian

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat 8. Dokumen Proses Lelang (Dokumen Kualifikasi, Berita Acara, dll); 9.

Informasi/ Dokumen Kepegawaian (Promosi, Mutasi, Disiplin);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

63

Tugas

Fungsi pemukiman;

6. Pembinaan pengelolaan sampah padat dan air limbah septik tank; 7. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standardisasi, danl atau perizinan di bidang jasa kebersihan;

8. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan; 9. Pemungutan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kebersihan; 10. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kebersihan; 11. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat Daerah; 12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas

Jenis Permintaan Informasi Publik kebersihan.

Jenis Informasi yang Dikecualikan 10. Informasil Dokumen Perencanaan (Analisa Harga Satuan yang belum di appraisal, Spesifikasi Teknik, Gambar Teknik, dll).

Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

64

Tugas

Fungsi Kebersihan;



Dasar Hukum





3. Data dan informasi jumlah Warga Binaan yang ada di Panti sosial;




23. Oinas Sosial Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Warga Binaan Sosial. 2. 3.

Proses Adopsi anak terlantar.

Fungsi 1. Untuk memenuhi hak-hak dasar Warga Binaan Sosial yang dibina di Panti Sosial. 2.

Untuk memenuhi kesejahteraan anak.

3. Jumlah anak yang akan Melaksanakan registrasi, diadopsi. 4. Data dan informasi tentang identifikasi, rujukan, 4. Menginventarisasi data dan kegiatan pembinaan yang ada di perlindungan, bantuan, panti sosial. identitas orang terlantar penampungan, dan korban tindak 5. Informasi jadwal sidang Tim pengawasan kekerasan. PIPA; pengendalian dan 5. Memberikan perlindungan 6. Data jumlah anak yang diadopsi; koordinasi terhadap orang terhadap orang terlantar terlantar dan korban 7. Data jumlah rata-rata umur anak dan korban tindak yang diadopsi; tindak kekerasan. kekerasan.

6.

Menghimpun masukan dari unsur terkait dalam upaya penanganan masalah

8. Data jumlah anak yang diadopsi menurut jenis kelamin.

9. Pelayanan terhadap orang

dan Keluar; 4.


5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7.


8. Data Warga Binaan Sosial yang bersifat pribadi.

9. Identitas para Calon Orang Tua Angkat (COTA); 10. Identitas para Calon Anak Angkat (CM);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

65

Tugas

Fungsi orang terlantar dan korban tindak kekerasan.

Jenis Permintaan Informasi Publik terlantar dan korban tindak kekerasan; 10. Data jumlah orang terlantar dan korban tindak kekerasan; 11. Data jumlah orang terlantar yang sudah dikembalikan ke daerah asal; 12. Data panti pemerintah, non pemerintah dan yayasan Provinsi DKI Jakarta;

Jenis Informasi yang Dikecualikan 11. Data materi sidang Tim PIPA;

Dasar Hukum Pasal 17 huruf i.

12. Identitas orang tua kandung dari anak yang diadopsi (kecuali diminta oleh anak yang bersangkutan). 13. Identitas korban tindak kekerasan; 14. Identitas orang terlantar (kecuali diminta oleh keluarga yang bersangkutan).

13. Data jumlah orang terlantar dan tindak kekerasan menurut umur dan jenis kelamin.

24. Oinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan urusan kesehatan.

1.

2.

3.

Fungsi Penyusunan,dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas kesehatan; Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kesehatan; Penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat,





3. Alokasi Anggaran secara Umum & per Program;


4. Syarat-syarat Perizinan;


5. Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

5. Usulan Baperjab;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

66

Tugas

Fungsi kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian; 4.

5.

Pembinaan dan Data Puskemas dan Rumah pengembangan kesehatan Sakit; lingkungan, kesehatan - Data ambulance dan Gawat masyarakat, kesehatan Darurat. perseorangan, rujukan, 6. Profil Kesehatan, Profil Promosi khusus, tradisional, dan Kesehatan; keahlian; 7. LAKIP; Penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan kejadian luar biasa berkoordinasi dengan pihak terkait;

6.

Pencegahan pemberantasan, dan/atau pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;

7.

Pembinaan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian;

8.

Pembinaan, pengembangan, dan pendayagunaantenaga fungsional kesehatan dan satuan pendidikan kesehatan;

9.

Jenis Permintaan Informasi Publik - Fasilitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);

Penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah;

8. Laporan Kinerja Tahunan; 9. Capaian SPM (Standard Pelayanan Minimal); 10. Bahan Pemberitaan (Informasi di atas diakses melalui Permohonan); 11. Informasi tentang Epidemi Penyakit (Informasi tersebut dapat diakses di berbagai media).

Jenis Informasi yang Dikecualikan 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Data Informasi Rekaman Medis Pasien; 9.

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG KEDOKTERAN;

10. Sero Survey HIVI AIDS yang bersifat Unlink Anonymus; 11. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; 12. Laporan keuangan sebelum di audit; 13. Data Kasus Demam Berdarah Dengue yang belum dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE); 14. Penderita HIV/AIDS; 15. Dokumen Klaim Rumah Sakit rujukan Jamkesda; 16. Hasil Verifikasi Rumah Sakit (UPT Jamkesda), dengan alasan sebagai berikut: 17. Ada diagnose penyakit peserta yang tidak boleh diketahui umum; 18. Ada tindakan yang tidak boleh diketahui umum; 19. Hasil Berita Acara Pemeriksaan

Dasar Hukum Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

67

Tugas

Fungsi 10. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan di bidang kesehatan; 11. Penyelenggaraan surveilans kesehatan; 12. Pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat; 13. Pengelolaan sistem informasi kesehatan; 14. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan; 15. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan; 16. Penyediaan, penatausaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kesehatan; 17. Pemberian dukungan teknis kepada masvarakat


Jenis Informasi yang Dikecualikan (SAP) Klaim Rumah Sakit rujukan Jamkesda; 20. Data Penderita yang menimbulkan stigma di masyarakat seperti TS, Kusta; 21. Data Individual orang miskin; 22. Data Deviasi kelamin.

Dasar Hukum

68

Tugas

Fungsi dan perangkat daerah;



Dasar Hukum




18. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas kesehatan; dan

19. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

25.0inas Kelautan dan Pertanian Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan rumpun urusan bidang pertanian dan ketahanan pangan

1.

2.

Fungsi Penyusunan dan pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran Dinas Kelautan dan Pertanian; Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rumpun urusan bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan dan pengelolaan taman margasatwa;

2.



3.

Peraturan-peraturan terkait dengan perurusan kebijakan teknis pelaksanaan rumpun dan bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan dan pengelolaan dan margasatwa;

3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan;

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Rincian Harga Perkiraan Sendiri


69

Tugas 3.

4.

5.

6.

7.

Fungsi Penyelenggaraan usaha peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan dan ketahanan pangan; Pembinaan, bimbingan, pengembangan usaha produksi dan pasca produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; Pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; Pengendalian kesehatan hewan dan perlindungan sumber daya kelautan, perikanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura; Pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan

Jenis Permintaan Informasi Publik 4. Data petani; 5.

Data produktifitas pangan dan pertanian tanaman pangan;

6.

Data dan informasi serangan hama penyakit tanaman;

7.

Data holtikutura;

8.

Data peternakan;

9.

Data perikanan;

Jenis Informasi yang Dikecualikan (HPS); 9. Rencana Mutasi Pegawai; 10. Identitas perusahaan pemegang izin usaha di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 11. Letak server;

10. Data kelautan;

12. Source code aplikasi sistem informasi;

11. Jenis-jenis pohon yang dikembangkan dan ditanam;

13. Proses penyidikan terhadap pelanggaran;

12. Data rehabilitasi, reboisasi dan penghijauan;

14. Data hasil pengujian laboratorium;

13. Data luas kawasan hutan dan hutan kota; 14. Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi DKI Jakarta; 15. Data Industri kehutanan dan jasa pemanfaatan hasil hutan; 16. Data hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu di Provinsi DKI Jakarta; 17. Informasi penatausahaan hasil hutan di DKI Jakarta; 18. Informasi proses perijinan usaha sarang burung wallet; 19. Data ketahanan pangan;

15. Evaluasi hasil pengujian laboratorium.

Dasar Hukum 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

70

Tugas

Fungsi dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;

8.

Perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan asal hewan, pangan dan ikan;

9.

Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi dan/ atau perizinan usaha di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;

10. Pengujian dan pengawasan mutu di bidang peternakan, peri kanan, pertanian, kehutanan dan kelautan; 11. Pengoordinasian, pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan kecukupan bahan pangan dalam rangka ketahanan pangan; 12. Pengelolaan sistem informasi bidang peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, kehutanan, dan ketahanan

Jenis Permintaan Informasi Publik 20. Data potensi kelautan; 21. Bentuk dan jenis fasilitasi pemasaran hasil pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 22. Bentuk dan jenis fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 23. Informasi retribusi; 24. Perjanjian dengan pihak ketiga; 25. Data nama perusahaan pemegang izin usaha di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 26. Hasil pengujian dan pengawasan mutu di bidang peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan dan kelautan; 27. Data pemasaran hasil pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan


Dasar Hukum

71

Tugas

Fungsi pangan; 13. Pengawasan dan pengendalian peredaran benih, bibit, komoditas dan olahan hasil pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 14. Fasilitasi pemasaran hasil pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 15. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 16. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 17. Pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan; 18. Penyelenggaraan standarisasi di bidang

Jenis Permintaan Informasi Publik kehutanan; 28. Penerimaan retribusi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan.


Dasar Hukum

72

Tugas

Fungsi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 19. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggun~awaban

penerimaan retribusi di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; 20. Perlindungan dan konservasi hutan kota, hutan lindung, ekosistem laut, pesisir dan pulaupulau kecil; 21. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, kelautan dan kehutanan; 22. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja pertanian, kelautan dan kehutanan; 23. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;



Dasar Hukum

73

Tugas

Fungsi 24. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Pertanian; dan



Dasar Hukum


26. Oinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan pembinaan, perlindungan, dan pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan.

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; 2.

3.

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perpasaran; Pembinaan dan pengawasan usaha





3. Data pertumbuhan ekonomi berdasarkan kontribusi Koperasi dan UMKM;


4. Data hasil pengawasan barang beredar;

5. Data nama perusahaan pemegang SIUP/ TDP dan SKA;

6. Prosedur dan persyaratan permohonan izin usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan


5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Permintaan salinan SIUP harus atas dasar permohonan pihak yang berwajib/ berwenang;

Dasar Hukum 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

74

Tugas

Fungsi perdagangan barang dan jasa, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perpasaran; 4. Pembinaan dan pengawasanterhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan barang dan jasa;

5. Pemantauan dan pengawasan ketersediaan, distribusi, harga, standar dan mutu barang dan jasa serta perlindungan konsumen;

6. Pembinaan kemetrologian, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta barang dalam keadaan terbungkus; 7. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang koperasi, usaha mikro,

Jenis Permintaan Informasi Publik menengah dan perdagangan barang dan jasa;

Jenis Informasi yang Dikecualikan 9. Identitas pemohon SIUP/ TOP dan SKA;

7. Data harga kebutuhan sembilan bahan pokok;

10. Data hasil pemantauan dan pengawasan standar dan mutu barang dan jasa;

8. Data ketersediaan sembilan bahan pokok;

9. Prosedur dan tata cara pengujian alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan oleh Balai Metrologi; 10. Data hasil bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan barang dan jasa; 11. Data hasil pembinaan dan pengembangan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan; 12. Data fasilitas yang diberikan kepada Koperasi, UMKM; 13. Prosedur dan tata cara Pelayanan rekomendasi, sertifikasi dan/ atau perizinan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan; 14. Data dan bentuk Pengembangan dan penyelenggaraan promosi

11. Data hasil pengawasan dan pemeriksaan kemetrologian; 12. Data hasil pemeriksaan terhadap koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang bermasalah.


75

Tugas

Fungsi keeil dan menengah dan perdagangan barang dan jasa;

8. Perlindungan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian, usaha. mikro, keeil dan menengah dan perdagangan; 9. Fasilitasi pengembangan kemitraan usaha mikro, keeil dan menengah dan koperasi dan/ atau dengan perusahaan besar; 10. Pelayanan pembinaan dan .pengendalian rekomendasi, sertifikasi dan/ atau perizinan koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan;

11. Pengembangan dan penyelenggaraan promosi perkoperasian, usaha mikro, keeil dan menengah, dan perdagangan; 12. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggunillawaban penerimaan retribusi di

Jenis Permintaan Informasi Publik perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan;

15. Data jumlah penerimaan retribusi.


Dasar Hukum

76

Tugas

Fungsi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan.



Dasar Hukum





3. Pelaksanaan kegiatan



27. Oinas Olahraga dan Pemuda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan

Fungsi 1. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan; 2. Pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;

keolahragaan dan kepemudaan baik tingkat Kecamatan, Kota Administrasi, Provinsi, Nasional dan International yang dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda;

3. Pemungutan, penatausahaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi keolahragaan dan kepemudaan.

4.

Data Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda di bawah pengelolaan Dinas Olahraga dan Pemuda;

5. Data organisasi keolahragaan dan kepemudaan di bawah koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda;

dan Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan;

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat.


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

77

Tugas

Fungsi


Dasar Hukum Pasal 17 huruf i.





3. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perizinan bidang Industri dan Energi;


Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Jenis Permintaan Informasi Publik 6. Informasi tarif retribusi keolahragaan dan kepemudaan pada sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Olahraga dan Pemuda.

28. Oinas Perindustrian dan Energi Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Penyelenggaraan Industri dan Energi.

Fungsi 1. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan usaha industri dan energi; 2.

Penelitian geologi perkotaan dan pengembangan rancang bangun, perekayasaan, alih teknologi dan penerapan teknologi tepat guna dibidang industri dan energi termasuk energi terbarukan;

6. Rencana Kerja Dinas;

3.

Penataan dan penyerasian pencahayaan kota;

7. Surat Keputusan, Instruksi, Surat Edaran;

4.

Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan

8. Standar Operasional Prosedur (SOP);

pertanggun~awaban

penerimaan retribusi di

4. Renstra Dinas, LAKIP, Laporan Tahunan; 5. Tupoksi dan Profil Dinas;

9. Jenis dan persyaratan perizinan; 10. Mekanisme perizinan usaha di


6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Dokumen Proses Pelelangan yang belum selesai.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

78

Tugas

Fungsi Bidang Industri dan Energi.

Jenis Permintaan Informasi Publik bidang Industri dan Energi; 11. Surat Perjanjian Kerjasamal Kontrak; 12. Laporan keuangan; 13. Data penurunan tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta; 14. Data pembangunan Sumur Resapan; 15. Data penggunaan energi terbarukan; 16. Data retribusi usaha Migas; 17. Data industril usaha Migas (SPBG/SPBU) ketenagalistrikan (Genset); 18. Data existing Bidang Industri dan Energi; 19. Data pertumbuhan usaha industri, termasuk industri kecil dan menengah; 20. Data retribusi usaha industri; 21. Data lampu PJU terpasang; 22. Data kWH Meter PJU terpasang; 23. Data tagihan rekening PJU; 24. Data retribusi pelayanan perbekalan dan peralatan PJU (Mobil Tangga).


Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

79

29. Oinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan Pengelolaan Rumah Susun (Sesuai Pergub Nomor 143 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pengelola Rumah Susun)

Fungsi 1. Penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Rumah Susun; 2. Pemantauan, monitoring, dan evaluasi kelayakan penghunianl penggunaan rumah susun; 3. Pengelolaan retribusi penghunianl penggunaan rumah susun; 4. Pelaksanaan pengembangan teknis pengelolaan rumah susun; 5. Pemeliharaan dan perawatan kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan rumah susun; 6. Pelaksanaan inventarisasi dan seleksi para calon penghuni rumah susun; 7. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan konsultasi teknis bagi calon atau penghuni rumah susun; 8. Pengawasan, pengendalian, dan penertiban penghunianl penggunaan satuan rumah susun baik dari seQi



2.

Rencana Umum Pengadaan Barangl Jasa;


3.

Data dan Informasi Ketersediaan Unit Rumah Susun Sederhana Sewa;




2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i;

5.

Untuk Point 9 dan 10 masuk ke Jenis

4.

Informasi Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa;

5.

Data dan Informasi Sarana dan Prasarana Rumah Susun yang difasilitasi;

6. 7.

Informasi persyaratan sewa unit hunian rumah susun; Informasi Tata Tertib Penghunian Rumah Susun;

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Informasi identitas penghuni rumah susun; 9. Informasi perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun;

8.

Informasi Lokasi Rumah Susun;

1O.lnformasi biaya Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun;

9.

Informasi Tipe Hunian;

11. Data Proses Perencanaan;

10. Informasi Prosedur Penertiban;

12. Dokumen Surat Izin Perumahan;

11. Peraturan Perundang-undangan tentang perumahan;

13. Dokumen Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP);

12. Data jumlah penghuni rumah susun;

14. Dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Rumah Susun);

13. Penerimaan Retribusi Sewa Rumah Susun;

15.Dokumen Penghunian Tanpa Hak;

14. Peraturan-peraturan tentang

16. Dokumen Pelaksanaan

80

Tugas

Fungsi peruntukan maupun dari segi status haknya; 9. Pengelolaan prasarana dan sarana rumah susun.

15. Tahapan Asistensi & Pengesahan Gambar;

(Sesuai Pergub Nomor 143 Tahun 2010)

16. Project-project inhouse:

2. Menyelenggarakan Perumahan, permukiman dan pembinaan teknis Gedung Pemerintah Daerah.

Pergub Nomor 139/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

3. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Teknis dalam hal Pengadaan lahan, Pembangunan Peru mahan dan Perawatan Rumah Susun:


a. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bangunan Perumahan sesuai dengan lingkup tugasnya; b.

Menyiapkan pelaksanaan

Jenis Permintaan Informasi Publik Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintahan;

a. Pembangunan Gedung DPRD; b. Pembangunan Islamic Center; c. Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan; d. Pembangunan Gedung Rancho Indah. 17. Project-project outhouse: a. Pembangunan Kantor Lurah dan Camat; b. Pembangunan Gedung Sekolah; c. Pembangunan Puskesmas; d. Pembangunan Balai Warga, dll. 18. Persyaratan perencanaan (untuk Konsultan): a. Surat Pengantar dari KPA, Kepala Dinas; b. Advice Planning;

Jenis Informasi yang Dikecualikan Pengosongan Tanpa Hak; 17. Rencana awal pembelian tanah; 18. Rencana awal pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan; 19.Penawaran tanah; 20. Musyawarah Harga; 21. Pelepasan Hak/ Pembayaran; 22. Sertifikat.

Dasar Hukum Informasi yang dikecualikan dikarenakan untuk peraturannya masih dalam proses pembahasan dengan dewan. Untuk saat ini masih menggunakan data yang lama.

81

Tugas koordinasi pengadaan lahan untuk perumahan;

c. Melakukan penelitian legal aspek pengadaanlahan untuk pembangunan perumahan; d. Melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan; e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengadaanlahan untuk pembangunan perumahan; f.

Menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembangunan perumahan;

g. Melaksanakan Pembangunan Perumahan; h. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan konstruksi

Fungsi

Jenis Permintaan Informasi Publik c. Peil Banjir;

d. Sondir.

19. Peraturan-peraturan tentang perumahan dan permukiman;

20. Peraturan-peraturan tentang rumah susun;

21. Program kegiatan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda;

22. Pelayanan penghunian perumahan;

23. Protap pelayanan penghunian perumahan dan rumah susun sederhana sewa yang dibangun Dinas Perumahan dan Gedung Pemda;

24. Persyaratan surat izin perumahan;

25. SKI Izin Prinsip Gubernur; 26. Program Pembangunan Rumah Susun;

27. Hasil Pembangunan Rumah Susun;

28. Lokasi Pembangunan Rumah Susun;

29. Lokasi Perbaikan Rumah Susun;


Dasar Hukum

82

Tugas pembangunan perumahan; i.

Menyiapkan pelaksanaan koordinasi perawatan dan perbaikan bangunan rumah susun;

j.

Melaksanakan perawatan dan perbaikan rumah susun.

4. Melaksanakan perencanaan penataan Iingkungan perumahan dan permukiman, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan pembangunan perumahan dan pelayanan atas penghunian peru mahan, melaksanakan perencanaan, pengawasan, bimbingan teknis pengawasan pembangunan perawatan bangunan gedung pemerintah daerah di wilayah Kota Administrasi.

Fungsi

Jenis Permintaan Informasi Publik 30. Data jumlah lokasi yang sudah dibebaskan untuk perumahan; 31. Data jumlah lahan yang sudah dibebaskan untuk perumahan.



Dasar Hukum

83

30. Oinas Tata Ruang Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta penyelenggaraan urusan pertanahan; 2. Mengkaji dan mengevaluasi serta merencanakan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal; 3. Mengkaji dan mengevaluasi serta merencanakan penyediaan ruang terbuka publik, ruang terbuka non hijau, ruang untuk mitigasi bencana dan ruang keselamatan serta sarana pelengkapnya;

4. Melakukan koordinasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sarana kota dengan unit terkait;

5. Menyusun standardisasi

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tata Ruang; 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan tugas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota serta penyelenggaraan urusan pertanahan; 3. Perencanaan tata ruang kota;

4. Pemanfaatan tata ruang kota;

5. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota;

6. Fasilitasi penyelesaian





3. Kontrakl perjanjian dengan pihak ketiga


4. RTRW (Rencana Tata Ruang


Wilayah);

5. UDGL (Panduan Rancang Kota); 6. Peraturan-peraturan ketataruangan. 7. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan)/ RRTRWC (Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan); 8. Master Plan; 9. Lembar Rencana Kota skala 1:1000;

sengketa tanah garapan;

10. Rencana Trace Infrastruktur;

7. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

11. Rencana Trace Utilitas Kota;

8. Pelayanan di bidang tata ruang kota dan pertanahan; 9. Penyelenggaraan sistem informasi tata ruang kota dan pertanahan;

12. Pola persebaran menara Telekomunikasi Makrocell; 13. Data menara telekomunikasi Makrocell. 14.Jenis dan penggunaan

5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Kepemilikan menara Telekomunikasi Makrocell. 9. Letak server; 10. IP Address; 11. Source code aplikasi sistem informasi. 12. Proses pengadaan barang dan jasa.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

84

Tugas sarana kota.

Fungsi 10. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggun~awaban

pelaksanaan tugas dan fungsi, penerimaan retribusi tata ruang kota dan pertanahan; 11. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis bidang tata ruang kota dan pertanahan; 12. Pengembangan kawasan sentra primer; 13. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana tata ruang dan pertanahan; 14. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan daerah; 15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Tata Ruang;dan 16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

Jenis Permintaan Informasi Publik bangunan; 15.lntensitas bangunan; 16. Status kepemilikan; 17. Data peruntukan pemanfaatan tata ruang; 18. Rencana peruntukan dan intensitas bangunan. 19. Data jumlah sengketa tanah yang telah terselesaikan; 20.Jenis dan prosedur pelayanan ketataruangan; 21.Status berkas permohonan; 22. Data lokasi dan luas RTH existing; 23. Peta Dasar; 24. Persyaratan Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); 25.Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); 26. Peta Lembar Rencana Kota (LRK); 27. Koordinat KP/ BM; 28.lnformasi retribusi tata ruang; 29. Penerimaan retribusi tata ruang; 30. Data dan informasi tentang Urban Design Guide Line


Dasar Hukum

85

Tugas

Fungsi fungsi.

Jenis Permintaan Informasi Publik (UDGL);

Dasar Hukum


31. MasterPlan sentra primer.

31.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta

Tugas 1. Memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Fungsi 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Usaha; 2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Usaha;

3. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur; 4. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;

Jenis Permintaan Informasi Publik 1. Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasil Kabupaten Administrasi;


4. Peraturan Perundang-undangan tentang Satpol PP;

5. Pedoman dan petunjuk teknis ketertiban masyarakat, prasarana dan sarana kota serta teknis penanganan pengaduan masyarakat, dan penyuluhan;

6. Data hasil kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sesuai



Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf c;


5. Usulan Baperjab;

6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat 8. Biodata Pegawai beserta Keluarga Pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam bentuk Dokumenl Berkasl Arsip (hardcopy) maupun softcopy;

9. Usting Gaji Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 10. Perbal Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin PeQawai Pemerintah

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h', 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i',

86

Tugas

Fungsi 5. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 6. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan aparat kepolisian negara , penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; 7. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan metaati peraturan daerah dan peraturan gubernur; 8. Pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat; 9. Pembinaan dan pengembangan PPNS Satpol PP; 10. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 11. Penyediaan,

Jenis Permintaan Informasi Publik dengan bidang tugasnya;

Jenis Informasi yang Dikecualikan Provinsi OKI Jakarta;

7. Data hasil pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Oaerah dan Peraturan Gubernur;

11. Biodata Pegawai Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin;

8. Laporan Hasil Penelitian dan pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Oaerah dan Peraturan Gubernur; 9. Data hasil pengawasan dan pengendalian terhadap ketertiban masyarakat, prasarana dan sarana perkotaan. serta menangani penyelesaian sengketa dan pengaduan masyarakat; 10. HasH penelitian dan pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Oaerah dan Peraturan Gubernur; 11. Pedoman juknis pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan peraturan protokoler dan objek vital serta kerja sama dengan aparat ketertiban dan instansi terkait;

12. Ookumen Surat Panggilan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin;

5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Oisiplin Pegawai Negeri Sipil.

13. Ookumen Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin; 14. Ookumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapat hukuman disiplin; 15. Surat Keputusan Hukuman Oisiplin; 16. Biodata Pegawai Satpol PP Provinsi OKI Jakarta yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan lebih dari satu; 17. Ookumen Surat Panggilan Pegawai yang mendapatkan izin/ penolakan perceraian lebih dari satu; 18. Oaftar nilai OP-3 PNS; 19. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang mendapatkan izin/ penolakan perceraian atau perkawinan lebih

Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i;

87

Tugas

Fungsi penatausahaaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja; 12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang,dan ketatausahaan satpol pp; 13. Pelaporan dan pertanggunruawaban pe~ksanaantugasdan

fungsi.

Jenis Permintaan Informasi Publik 12. Data operasi penegakan peraturan; 13. Pelaksanaan operasional penertiban serta kerjasama antar aparat penertiban; 14. Hasil penyelidikan, penyidikan dan pengajuan berkas perkara pelanggaran Perda untuk diadukan ke pengadilan;

Jenis Informasi yang Dikecualikan dari satu; 20. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai yang mendapatkan izinl penolakan perceraian atau perkawinan lebih dari satu; 21. Strategi teknis Ketertiban Masyarakat, Prasarana dan Sarana Kota;

15. Standar kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

22. Laporan berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Masyarakat dan Sarana Kota;

16. Data hasil diklat Pembentukan Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar;

23. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Masyarakat dan Sarana Kota;

17. Data hasil diklat pembentukan Polisi Pamong Praja Tingkat Lanjutan; 18. Data hasil kegiatan Mental, Fisik dan Disiplin (MFD); 19. Data hasil diklat Scuba Diving Dasar; 20. Data hasil diklat Scuba Diving Lanjutan; 21. Data hasil kegiatan sosial; 22. Data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan Pemolisian masyarakat bagi Aparat;

24. Proses penyelidikan dan penyidikan; 25. Hasil pelaksanaan koordinasi kerjasama aparat ketertiban dan instansi terkait lainnya; 26. Data Identitas nama perusahaan yang memiliki izin UndangUndang Gangguan.

Dasar Hukum

88

Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan Informasi Publik 23. Data hasil monitoring melalui CCTV seluruh kejadian baik banjir, tawuran maupun bencana sosial; 24. Pedoman, petunjuk teknis perlindungan masyarakat, kesiagaan, pengerahan, pengendalian dan penanggulangan bencana; 25. Data hasil pendayagunaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi masyarakat; 26. Data hasil pemetaan daerah rawan bencana dan gangguan sosial. 27. Pedoman petunjuk teknis dan pengadministrasi perizinan tempat usaha; 28. Pedoman petunjuk teknis penentraman, penertiban dan pengawasan tempat usaha, termasuk usaha hiburan dan rekreasi; 29. Pedoman petunjuk teknis penentraman, penertiban dan pengawasan tempat usaha, termasuk usaha hiburan dan rekreasi; 30. Tarif retribusi Undang-Undang


Dasar Hukum

89

Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan Informasi Publik Gangguan; 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah; 32. Surat Tugas; 33. Surat Teguran (Peringatan I, II dan III); 34. Data penutupan tempat usaha; 35. Data nama perusahaan yang memiliki izin Undang-Undang Gangguan; 36. Data pencabutan Izin usaha; 37. Persyaratan permohonan Izin Baru; 38. Persyaratan permohonan Daftar Ulang; 39. Persyaratan permohonan Balik Nama; 40. Data foto-foto tempat usaha yang melanggar; 41. Surat Penolakan terhadap pemohon Izin Usaha; 42. Surat Penyegelan I Penutupan Tempat Usaha; 43. Surat Pencabutan Izin Usaha; 44. Penerimaan Retribusi Daerah perkegiatan di Bidang penoendalian dan Pengawasan


Dasar Hukum

90

Tugas

Fungsi

Jenis Permintaan Informasi Publik Tempat Usaha.




Dasar Hukum

32. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Tupoksi Biro Tata Pemerintahan:

Fungsi Untuk menyelenggarakan tugasnya Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas 1. Penyusunan, dan melaksanakan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Tata perumusan kebijakan Pemerintahan; serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi 2. Perumusan kebijakan dan membina administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran pelaksanaan kebijakan dan bencana, kesatuan administrasi bangsa, politik, perlindungan kependudukan, masyarakat, ketentraman penanggulangan ketertiban, penegakan kebakaran dan bencana, peraturan perundangkesatuan bangsa, politik, undangan daerah, kerjasama dalam negeri, perlindungan dan kota administrasif masyarakat, kabupaten administrasi; ketentraman, ketertiban, 3. Pengoordinasian penegakan peraturan pelaksanaan kebijakan perundang-undangan

2. Rencana Umum Pengadaan

2.


3.


4.


5.

Usulan Baperjab;

6.

Nota dinas;

7.


8.

Hasil monitoring pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

9.

Perjanjian ke~asama yang belum ditetapkan.

Barangf Jasa;

3. Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain: a. Pergub tentang Tupoksi Walikotaf Bupati, Kecamatan dan Kelurahan; b. Pergub tentang RTf RW, LMK, dan Dewan Kota; c. Pergub tentang jumlah dan Luas wilayah; d. Data nama pejabat Kecamatan dan Kelurahan; e. Data jumlah RTf RW per kelurahan; f. Data anggota LMK;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

91

Tugas daerah, kerjasama dalam negeri, dan kota administrasi/ kabupaten administrasi.

Fungsi administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan perundangundangan daerah, kerjasama dalam negeri, dan kota administrasi/ kabupaten administrasi; 4. Pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan di kota administrasi/ kabupaten administrasi;

5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan perundangundangan daerah, kerjasama dalam negeri, dan kota administrasi/ kabupaten administrasi;

6. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dalam negeri; 7. Penelitian, pengkajian, dan penyaiian bahan

Jenis Permintaan Informasi Publik g. Data perjanjian kerjasama antar kota dan daerah; (Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 huruf e) h. Data nama provinsi atau kota yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan bidang yang dikerjasamakan; i. Persyaratan dan prosedur permohonan izin penelitian; j. Data pelaksana tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.


Dasar Hukum Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

92

Tugas

Fungsi pengembangan wilayah;







3. Peraturan perundang-undangan pusat;


4. Peraturan perundang-undangan daerah;


Dasar Hukum

8. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 9. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang,dan ketatausahaan Biro Tata Pemerintahan; dan 10. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

33.

Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi 1. Melaksanakan 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyusunan, penyerasian, dan anggaran Biro Hukum; penyelarasan, harmonisasi, 2. Penyiapan, perumusan, penyusunan, penyelarasan, pengundangan, publikasi harmonisasi dan dan dokumentasi pengundangan peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan daerah, serta daerah; pemberian pertimbangan, 3. Penelitian, pengembangan bantuan, perlindungan,

5. Data penyesuaian dan evaluasi

5. Usulan Baperjab;

6. Nota dinas;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentanq

93

Tugas penelitian dan pengembangan hukum.

Fungsi dan evaluasi hukum; 4. Penyusunan dan evaluasi naskah kerjasama;

5. Pendokumentasian peraturan perundangundangan daerah; 6. Publikasi peraturan perundang-undangan daerah; 7. Penyelenggaraan kepustakaan hukum; 8. Pemberian pertimbangan, bantuan dan perlindungan hukum kepada pimpinan, perangkat daerah dan pegawai daerah; 9. Pengoordinasian pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; 10. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Hukum; 11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan naskah kerjasama; 7. Laporan hasil rapat; 6. Pendapat hukum mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. Data jumlah sengketa tanah; 8. Data jumlah perkara umum dan TUN; 9. Pelaksanaan program Biro Hukum.

8. Perkara perdata dan TUN yang belum ada putusan; 9. Surat bersifat individual (personal); 10. Hasil penyidikan pegawai negeri sipil.

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

94

34. Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi OKI Jakarta Tugas Melaksanakan perumusan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah, serta pengoordinasian kebijakan pengelolaan kepegawaian dan sistem informasi daerah.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fungsi Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Organisasi dan Tatalaksana; Perumusan kebijakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan; Pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan; Pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan; Pemantauan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan; Evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan,





3. Peraturan perundang-undangan mengenai penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan;


4. Peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas, kode, stempel, kop naskah dinas dan papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerahl Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPDI UKPD); 5. Peraturan perundang-und~ngan mengenai pakaian dinas dan atributnya;

6. Peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi perlengkapanl peralatan kerja dan penataan ruang kantor; 7. Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah; 8. Laporan penyelenggaraan


6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 5. Undang-Undang Republik Indonesia

9S

Tugas

Fungsi pelayanan publik, analisis jabatan, analisis beban kerja dan pelaporan; 7. Penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi tata naskah dinas, kode, stempel, kop naskah dinas dan papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerahl Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPDI UKPD); 8. Penyusunan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pakaian dinas dan atributnya; 9. Pembakuanl standardisasi perlengkapanl peralatan kerja dan penataan ruang kantor; 10. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah; 11. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah; 12. Pengoordinasian kebijakan pengelolaan kepegawaian dan sistem informasi daerah; 13. Pengoordinasian, penghimpunan dan penyusunanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Penqelolaan kepeqawaian,

Jenis Permintaan Informasi Publik Pemerintah Daerah.


Dasar Hukum Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

96

Tugas

Fungsi keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Organisasi dan Tatalaksana; 15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.



Dasar Hukum


Dasar Hukum

35. Biro Kepala Oaerah dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan ketatausahaan;

Fungsi 1.

Terselenggaranya ketatausahaan, dan kebutuhan pimpinan;

2.

Terselenggaranya Korp Diplomatik, pengaturan dan pelayanan tamu resmi, penyiapan fasilitas pelayanan tamu resmi, serta pengurusan administrasi dan dokumen perjalanan dinas Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. Menyusun naskah sambutanl pidato, makalah dan kertas kerja; c. Menyiapkan kelengkapan dan fasilitas kerja serta pengelolaan keuangan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur.

3.

Terselenggaranya Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kotal





3. Data kegiatan pimpinan daerah;


4. Sambutan Pimpinan Daerah; 5. Data perjalanan dinas;

6. Data pelayanan tamu; 7. Data kerjasama dan MOU internasional;

8. Data sister city; 9. Data organisasi dan event internasional; 10. Data pelayanan keprotokolan;


6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat;

8. Kegiatan pimpinan yang sifatnya dirahasiakan;

9. Korespondensi diplomatik antar negara;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab

97

Tugas 2.

Bagian Pelayanan Korps Diplomatik dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas: a. Mengordinasikan pemberian pelayanan terhadap korps diplomatik sepanjang merupakan kewenangan Daerah; b. Mengatur dan memberikan pelayanan tamu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; c.

Menyiapkan fasilitas tamu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

d. Mengurus administrasi dan dokumen perjalanan dinas Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Event International mempunyai tugas: a. Menghimpun bahan kajian; b. Menyiapkan proses

Fungsi Daerah di Luar Negeri; 4.

Terselenggaranya penjadwalan dan penyiapan acara Pimpinan Daerah.

Jenis Permintaan Informasi Publik 11. Data diklat dan seminar ke luar negeri; 12. Data hibah internasional; 13. Data jamuan resmi.

Jenis Informasi yang Dikecualikan 10. Posisi daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil dalam hubungannya dalam negosiasi internasional; 11. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; 12. Data aset dan pelayanan Korps diplomatik.

Dasar Hukum Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

98

Tugas

pengesahan dan pedoman pelaksanaan; c.

Mengevaluasi dan melaporkan hubungan kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kota/ Daerah Luar Negeri, keikutsertaan pada organisasi dan Event International;

d. Merumuskan Perjanjian Internasional serta bidang kerjasama Teknik dan Jasa Ekonomi Luar Negeri.

4. Bagian Protokol mempunyai tugas: a. Menjadwalkan dan menyiapkan acara; b. Mencetak, menggandakan dan mendistribusikan undangan acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; c.

Menganalisa dan

Fungsi



Dasar Hukum

99

Tugas

mengevaluasi acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah atau Pejabat yang mewakili; d. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah atau Pejabat yang mewakili; e. Menyelenggarakan kegiatan jamuan resmi; f.

Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Fungsi



Dasar Hukum

100

36. Biro Perekonomian Setda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi.

Fungsi 1.

2.

3.

Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biro perekonomian; Perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan promosi; Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian,




1.

Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;

2. Rencana Umum Pengadaan Sarangl Jasa;

2.


3. Data penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta;

3.


4. Data potensi investasi;

4.


5. Data promosi investasi;

5.

Usulan Saperjab;

6. Data SUMD;

6.

Nota dinas;

7. Laporan keuangan SUMD;

7.


8. Laporan kinerja SUMD;

8.

Informasi mengenai Kebijakan Perusahaan Daerah;

9.

Identitas pengurus SUMD;

9. Data penanaman modal; 10. Data Dana Sergulir; 11. Data Perpasaran Swasta; 12. Data produk kreatif daerah; 13. Data produk unggulan daerah; 14. Data Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 15. Data tentang energi; 16. Data perdagangan; 17. Data Pekan Produk Kreatif Daerah. 18. Penanqanan dan penaendalian

10. Data potensi energi (SDA); 11. Data pasokan bahan bakar untuk kebutuhan angkutan umum terbatas.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

101

Tugas

Fungsi kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan promosi; 4.

5.

Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal, dan promosi; Pembinaan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan,pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan,

Jenis Permintaan Informasi Publik lalu lintas di DKI Jakarta; 19. Data pelayanan angkutan umum; 20. Data lalu lintas di DKI Jakarta; 21. Data jumlah kendaraan angkutan umum; 22. Data peremajaan angkutan umum; 23. Data moda transportasi publik; 24. Data pariwisata dan kebudayaan; 25. Data ketenagakerjaan; 26. Data Balai Latihan Kerja; 27. Data transmigrasi; 28. Data usaha perhubungan. 29. Data ekonomi makro dan mikro; 30. Data ketahanan pangan; 31. Data pertanian; 32. Data kelautan; 33. Data kehutanan.


Dasar Hukum

102

Tugas

Fungsi





2. Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa.


Dasar Hukum

penanaman modal, dan promosi;

37.Biro

6.

Perumusan, pemantauan, dan pengendalian kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi makro daerah;

7.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan biro perekonomian; dan

8.

Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Urn urn Setda Provinsi OKI Jakarta

Tugas 1. Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan,

Fungsi 1. Penyusunan, pe~ksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biro Umum; 2. Perumusan kebijakan ketatausahaan Pemerintah Daerah, pengelola keuangan, kerumahtanggaan dan aset


Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang

103

Tugas kerumahtanggaan dan aset Sekretariat Daerah serta pengamanan kompleks Balaikota (Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008).

Fungsi Setda serta pengamanan kompleks Balaikota; 3. Pelaksanaan kebijakan ketatausahaan Pemerintah Daerah, pengelola keuangan, kerumahtanggaan dan aset Setda serta pengamanan kompleks Balaikota; 4. Pembinaan ketatausahaan Perangkat Daerah;


Jenis Informasi yang Dikecualikan 4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat 8. Kode akses elektronik (password); 9. Daftar nilai DP3 PNS; 10. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin; 11. Biodata elektronik PNS (database);

5. Pengelolaan sandi dan telekomunikasi Balaikota dan Rumah Dinas;

12. Dokumen / Berkas / Arsip PNS;

6. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Umum;

13. Data dan identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan;

7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008).

14. Arsip dinamis yang sifatnya rahasia; 15. Berita rahasia melalui proses persandian; 16. Data konfigurasi jaringan telekomunikasi balaikota dan rumah dinas; 17. Database gedung komplek Balaikota.

Dasar Hukum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

104

38. Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina pembangunan prasarana kota, sarana perumahan, pemukiman, gedung pemerintah daerah, sarana dan prasarana transportasi, utilitas serta kelengkapan kota.

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Prasaran dan Sarana Kota; 2. Perumusan kebijakan pembangunan prasarana kota, sarana perumahan, pemukiman, gedung pemerintah daerah, prasarana dan sarana transportasi, utilitas dan kelengkapan kota; 3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana kota, sarana perumahan, pemukiman, gedung pemerintah daerah, prasarana dan sarana transportasi, utilitas dan kelengkapan kota; 4. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pembangunan prasarana kota, sarana perumahan, pemukiman, gedung pemerintah daerah, prasarana dan sarana transportasi, utilitas dan kelengkapan kota;

Jenis Permintaan Inforrnasi Publik 1. RKA & Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);

Jenis Inforrnasi yang Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah;



3. Data perumahan dan pemukiman;


4. Data gedung pemerintah daerah;

5. Data sarana transportasi; 6. Data utilitas dan kelengkapan kota; 7. Data pembangunan prasarana kota.


5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.

105

Tugas

Fungsi 5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana kota, sarana perumahan, pemukiman, gedung pemerintah daerah, prasarana dan sarana transportasi, utilitas dan kelengkapan kota;



Dasar Hukum





3. Dokumen program kegiatan.



6. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan prasarana dan sarana kota; 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

39. Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kebijakan, mengevaluasi dan membina pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

2. Mengoordinasikan kebijakan-kebijakan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup; 3. Pemantauan dan


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

106

Tugas

Fungsi


pengevaluasian pelaksanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hid up;

Jenis Informasi yang Dikecualikan 6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Surat menyurat internal.

4. Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangungan tata ruang dan lingkungan hidup;


5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan; 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

40. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina administrasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan,

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Kesejahteraan Sosial; 2.

Perumusan kebijakan;

3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan; 4.

Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan;




3. Kebijakan-kebijakan tentang . kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

Jenis Informasi yang Dikecualikan 1. Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; 2. Laporan keuangan sebelum di audit;

3. Lembar disposisi surat masuk dan keluar; 4. Perbal surat keputusan/ surat-surat dinas;

5. Usulan Baperjab;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

107

Tugas perlindungan anak dan keluarga berencana.

Fungsi

5. Pembinaan pelaksanaan kebijakan;

6. Penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan; 7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan;

Jenis Permintaan Informasi Publik 4. Data dan informasi tentang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.


6. Nota dinas; 7. Laporan hasil rapat; 8. Surat menyurat internal antar SKPD, antar pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

9. Data personal kepegawaian;

8. Pelaporan dan pertanggunruawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

10. Data dan informasi hasil evaluasi dan monitoring;


11. Kesimpulan-kesimpulan rapat internal dengan SKPD terkait.

41. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi OKI Jakarta Tugas 1. Melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina administrasi penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan,

Fungsi 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan



2.

Rencana Umum Pengadaan Barangl Jasa;


3.

Informasi persyaratan dan prosedur tentang Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Tempat Ibadat di Provinsi DKI Jakarta;

4.

Data dan infomasi tentang

3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar; 4. Perbal Surat Keputusan; 5. Usulan Baperjab; 6. Nota dinas;

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

108

Tugas perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual.

Fungsi mental spiritual; 3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual; 4. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual;

Jenis Permintaan Informasi Publik Pendidikan Dasar dan Menengah; 5.

Data dan informasi tentang bantuan sosial dan keagamaan;

6.

Data dan informasi tentang penyelenggaraan olahraga Nasional;

7.

Data dan informasi tentang lembaga keagamaan;

8.

Data dan informasi tentang pelayanan haji;

9.

Data beasiswa pendidikan;

10. Data rumah ibadat; 11. Data atlet berprestasi;

5. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah dan mental spiritual;

14. Data sarana dan prasarana olahraga;

6. Fasilitas kegiatan mental spiritual;

15. Data sekolah dan perguruan tinggi;

7. Penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan makro sistem pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan

16. Data siswa berprestasi;

12. Data perpustakaan daerah Provinsi DKI Jakarta; 13. Data dan informasi tentang lembaga kepemudaan;

17. Data arsip daerah.

Jenis Informasi yang Dikecualikan 7. Laporan hasil rapat.


109

Tugas

Fungsi mental spiritual;



Dasar Hukum

8. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IB

OTA JAKARTA,

o

2011 TENTANG

Recommend Documents