2011 TENTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.285/DJ-PSDKP/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN AWAK KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan yang lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu adanya petunjuk teknis penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan;

b.

bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

: 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut);

2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4.

Peraturan Menteri Kelautan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Perikanan Republik Indonesia;

5.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

dan Wilayah

Perikanan Pengelolaan

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN AWAK KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN.

PERTAMA

: Menetapkan Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dipergunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal 4 Oktober 2011 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SYAHRIN ABDURRAHMAN

Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.285/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN AWAK KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM 1.1. Latar Belakang Awak kapal pelaku tindak pidana perikanan merupakan bagian penting dalam proses penyidikan, sehingga perlu dilakukan penanganan-penanganan dalam rangka pengamanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia selama dalam proses penyidikan; Penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan meliputi tata cara penyerahan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan, penyerahan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan kepada Petugas Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan, penampungan; perawatan; pengamanan; dan pengeluaran awak kapal tindak pidana perikanan untuk keperluan penyidikan, untuk penyerahan tahap kedua, atau untuk diserahkan kepada pihak imigrasi/perwakilan negara asal awak kapal asing/untuk dipulangkan ke daerah asal (bagi awak kapal Indonesia), dan pelaporan; Dalam rangka penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan yang efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan adalah sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam menangani awak kapal pelaku tindak pidana perikanan di tingkat penyidikan, sedangkan tujuannya adalah dalam rangka penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan yang lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan, meliputi: 1. Penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan dimulai dari sejak diterimanya awak kapal pelaku tindak pidana perikanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan hingga penyerahan tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum, atau diserahkan kepada pihak imigrasi, atau perwakilan negara asal awak kapal asing, atau untuk dipulangkan ke daerah asal (bagi awak kapal Indonesia);

2. Proses penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan meliputi: a. penyerahan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan; - penyerahan dari Kapal Pengawas Perikanan dan/atau pihak lain yang melakukan penangkapan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan; - penyerahan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan kepada Petugas Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan; b. penampungan; c. perawatan; d. pengamanan; e. pengeluaran awak kapal pelaku tindak pidana perikanan : - untuk keperluan penyidikan; - untuk penyerahan tahap kedua; - untuk diserahkan kepada pihak imigrasi/perwakilan negara asal awak kapal asing atau untuk dipulangkan ke daerah asal (bagi awak kapal Indonesia); f. pelaporan. 1.4. Prinsip-Prinsip Prinsip-prinsip penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini meliputi: 1. Legalitas, yaitu setiap penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Transparan, yaitu penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan dilaksanakan secara terbuka; 3. Proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan harus diarahkan guna menjamin keamanannya; 4. Akuntabel, yaitu penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; 5. Perlindungan HAM, yaitu suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan; 6. Efektif dan efisien, yaitu setiap penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan. 1.5. Pengertian-Pengertian 1. Tindak Pidana Perikanan, yang selanjutnya disebut TPP adalah tindakan/perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perikanan.

2. Petugas Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPAK TPP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menangani awak kapal pelaku tindak pidana perikanan. 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan. 4. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam Buku Sijil. 5. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. 6. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Anak Buah Kapal, yang selanjutnya disebut ABK adalah awak kapal selain nakhoda. 8. Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan adalah awak kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang terdiri dari awak kapal tersangka dan awak kapal non justisia. 9. Awak Kapal Tersangka adalah awak kapal berkewarganegaraan Indonesia/Asing yang dijadikan tersangka yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana perikanan, dalam hal ini, awak kapal pelaku TPP yang dapat dijadikan tersangka dalam proses Penyidikan adalah awak kapal yang berkedudukan sebagai nakhoda kapal. 10. Awak Kapal Non Justitia adalah awak kapal berkewarganegaraan Indonesia/Asing yang tidak dijadikan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan, namun apabila diperlukan dapat dijadikan sebagai saksi dalam proses penyidikan. Dalam hal ini awak kapal non justisia yang dijadikan sebagai saksi tindak pidana perikanan dapat dipulangkan atau diserahkan kepada pihak imigrasi setelah proses Penyidikan selesai. Sedangkan, awak kapal non justisia yang tidak dijadikan sebagai saksi dapat dipulangkan sesegera mungkin. 11. Detention Centre adalah tempat tinggal sementara yang disediakan oleh pemerintah untuk penampungan sementara bagi: awak kapal non justitia sebelum dipulangkan ke daerah asal maupun dideportasikan ke negara asalnya; awak kapal tersangka yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); dan awak kapal tersangka tindak pidana perikanan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau pidana denda. 12. Rumah Detensi Imigrasi, yang selanjutnya disingkat Rudenim adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

13. Ruang Tahanan adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat menahan tersangka tindak pidana perikanan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 14. Daerah asal adalah domisili dimana awak kapal berkebangsaan Indonesia tersebut bertempat tinggal di Indonesia. 15. Negara asal adalah Negara dari mana awak kapal berkewarganegaraan asing berasal. 16. Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki. 17. Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 18. Penyerahan Tahap Kedua adalah penyerahan tersangka dan barang bukti TPP, setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21).

BAB II PETUGAS PENANGANAN AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN 2.1. Penetapan PPAK TPP PPAK TPP merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. PPAK TPP paling sedikit 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari: 1. Ketua; dan 2. Anggota. 2.2. Syarat-syarat PPAK TPP Syarat-syarat PPAK TPP di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah: a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat minimal II/B; b. memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan; dan c. ditetapkan sebagai PPAK TPP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2.3. Tugas dan Wewenang PPAK TPP PPAK TPP mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menerima penyerahan awak kapal pelaku TPP dari PPNS Perikanan; b. mencatat ke dalam buku register awak kapal pelaku TPP (Form AK 12); c. menampung awak kapal pelaku TPP berdasarkan status hukum awak kapal pelaku TPP (awak kapal tersangka dan awak kapal non justisia); d. melakukan perawatan terhadap awak kapal pelaku TPP, antara lain: pemberian makan, pakaian, kesehatan; e. mengamankan awak kapal pelaku TPP agar tetap terjaga dan tidak melarikan diri; f. memantau keberadaan awak kapal pelaku TPP secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol awak kapal pelaku TPP (Form AK 11); dan g. mengeluarkan awak kapal pelaku TPP atas perintah atasan PPNS Perikanan /Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP untuk keperluan Penyidikan atau penyerahan tahap kedua kepada JPU, atau untuk diserahkan kepada pihak imigrasi, atau perwakilan negara asal awak kapal.

BAB III PROSEDUR PENANGANAN AWAK KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN 3.1. Penyerahan Awak Kapal Pelaku TPP 3.1.1. Penyerahan dari Kapal Pengawas Perikanan dan/atau Pihak Lain Yang Melakukan Penangkapan Kepada PPNS Perikanan Setelah melakukan penangkapan terhadap awak kapal pelaku TPP, kapal pengawas perikanan dan/atau pihak lain yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan awak kapal pelaku TPP tersebut kepada PPNS Perikanan untuk dilakukan verifikasi. Penyerahan awak kapal pelaku TPP dari kapal pengawas perikanan dan/atau pihak lain yang melakukan penangkapan ini wajib dituangkan dalam berita acara serah terima awak kapal pelaku TPP (Form AK 1). Dalam penerimaan awak kapal pelaku TPP dari kapal pengawas perikanan dan/atau pihak lain yang melakukan penangkapan, PPNS Perikanan wajib melakukan tindakan sebagai berikut: a. mengecek dan mencocokan identitas awak kapal pelaku TPP yang diterima sesuai dengan berita acara serah terima awak kapal pelaku TPP (Form AK 1); b. segera melakukan verifikasi terhadap awak kapal pelaku TPP, agar diketahui apakah awak kapal pelaku TPP yang ditangkap telah melakukan TPP atau tidak; c. kemudian, dilakukan identifikasi kepada setiap awak kapal pelaku TPP dengan membuat foto dan sidik jari awak kapal pelaku TPP, pencatatan nama, tempat dan tanggal lahir, umur, status, kewarganegaraan, suku, agama, tempat tinggal, pendidikan terakhir, dan riwayat bekerja pada kapal yang tertangkap selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan untuk menghindari adanya penyakit menular (Form AK 5); d. setelah dilakukan verifikasi dan identifikasi, kemudian PPNS Perikanan menentukan awak kapal yang akan dijadikan sebagai tersangka, saksi dan awak kapal non justitia (Form AK 5); e. PPNS Perikanan melalui Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP memberitahukan kepada perwakilan negara masing-masing awak kapal pelaku TPP (Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal) melalui Kementerian Luar Negeri RI tentang keberadaan awak kapal dan ke perwakilan negara dari bendera kapal bahwa kapal tersebut dalam proses tindak pidana perikanan; dan f. kemudian, awak kapal pelaku TPP tersebut diserahkan kepada PPAK TPP untuk dilakukan penampungan. 3.1.2. Penyerahan dari PPNS Perikanan Kepada PPAK TPP Setelah dilakukan verifikasi dan identifikasi terhadap awak kapal pelaku TPP, PPNS Perikanan menyerahkan awak kapal pelaku TPP kepada PPAK TPP dengan sepengetahuan Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP untuk ditempatkan di tempat penampungan awak kapal pelaku TPP (Form AK 5).

Penyerahan awak kapal pelaku TPP ini wajib dituangkan dalam berita acara serah terima awak kapal pelaku TPP (Form AK 1). Dalam penerimaan awak kapal pelaku TPP dari PPNS Perikanan, PPAK TPP wajib melakukan tindakan sebagai berikut: a. meneliti berita acara penyerahan awak kapal pelaku TPP yang dibuat oleh PPNS Perikanan untuk dijadikan dasar penerimaan awak kapal pelaku TPP; b. mengecek dan mencocokan identitas awak kapal pelaku TPP yang diterima sesuai dengan hasil identifikasi dari PPNS Perikanan (Form AK 5); c. memisahkan awak kapal pelaku TPP sesuai dengan status hukum awak kapal pelaku TPP, kemudian ditempatkan di tempat yang sesuai dengan status hukum awak kapal pelaku TPP tersebut; d. mencatat awak kapal pelaku TPP yang diterima ke dalam buku register awak kapal pelaku TPP dan dilakukan pemotretan terhadap setiap awak kapal pelaku TPP dan diambil sidik jarinya (Form AK 12); e. khusus untuk awak kapal non justisia berkewarganegaraan asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian agar dilaporkan dan diserahkan ke kantor imigrasi setempat untuk penanganan tindak pidana keimigrasian; dan f. melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada PPNS Perikanan dan Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP. 3.2. Penampungan Setelah menerima awak kapal pelaku TPP dari PPNS Perikanan, PPAK TPP harus segera melakukan penampungan terhadap awak kapal pelaku TPP tersebut. Penampungan awak kapal pelaku TPP dilakukan dengan cara sebaik-baiknya untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan hak asasi manusia awak kapal pelaku TPP. Mengenai tempat penampungan awak kapal pelaku TPP dilakukan dengan memperhatikan status hukum awak kapal pelaku TPP. Tempat penampungan awak kapal pelaku TPP harus memenuhi syarat: a. Keamanan; b. Keselamatan atau kesehatan; c. Aksebilitas; d. Kapasitas tempat; dan e. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Tata cara penampungan awak kapal pelaku TPP adalah sebagai berikut: a. setiap kegiatan penampungan awak kapal pelaku TPP wajib dibuatkan berita acara penampungan awak kapal pelaku TPP (Form AK 2); b. awak kapal pelaku TPP yang ditampung wajib dicatat dalam buku register awak kapal pelaku TPP (Form AK 12); c. mengenai tempat penampungan awak kapal pelaku TPP, harus dibedakan sesuai dengan status hukum awak kapal pelaku TPP, antara lain: 1) Detention Centre bagi awak kapal non justisia dan tersangka (untuk kapal asing) yang:  diancam pidana denda; atau  melakukan TPP di ZEEI.

2) Ruang tahanan bagi tersangka tindak pidana perikanan yang:  diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  melakukan TPP di perairan Indonesia (bagi kapal asing). Apabila UPT/Satker/Pos PSDKP tidak mempunyai ruang tahanan, maka dapat meminta bantuan penitipan tahanan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan tertentu atau rumah tahanan Polri setempat dengan membuat surat permohonan bantuan penitipan awak kapal tersangka (Form AK 6). Khusus untuk awak kapal non justisia maupun awak kapal tersangka yang menderita suatu penyakit menular, agar dipisahkan tempat penampungannya dari awak kapal non justisia dan awak kapal tersangka yang lainnya. 3.3. Perawatan Perawatan awak kapal pelaku TPP dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan awak kapal pelaku TPP. Hal ini dilakukan untuk menghormati Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap awak kapal pelaku TPP tersebut. Bentuk perawatan terhadap awak kapal pelaku TPP, antara lain: 1. Kepala Kantor UPT/Satker/Pos PSDKP bertanggung jawab terhadap perawatan awak kapal pelaku TPP, yaitu pelayanan awak kapal pelaku TPP mulai dari penyerahan sampai dengan pengeluaran awak kapal pelaku TPP. 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala 1 (satu) minggu sekali terhadap awak kapal pelaku TPP yang ditampung di Detention Centre dan ruang tahanan, kemudian dituangkan dalam buku kontrol awak kapal (Form AK 11); 3. Tata cara perawatan awak kapal pelaku TPP adalah sebagai berikut: a. selama dalam proses penampungan di Detention Centre dan ruang tahanan, awak kapal non justisia dan awak kapal tersangka diberi makan dan pelayanan kesehatan yang layak; b. apabila ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka wajib dipisahkan dari awak kapal pelaku TPP lainnya dan dirawat secara khusus; c. apabila awak kapal meninggal dunia karena sakit, PPAK TPP segera memberitahukan kepada PPNS Perikanan, kemudian PPNS Perikanan memberitahukan kepada pihak keluarganya melalui perwakilan negaranya, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dan/atau visum dari Rumah Sakit serta dibuatkan berita acara kematian awak kapal pelaku TPP (Form AK 3); d. apabila awak kapal meninggal dunia dengan cara tidak wajar, memberitahukan kepada PPNS Perikanan, kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian setempat guna penyelesaian visum et-repertum dari dokter yang memberitahukan keluarganya melalui perwakilan negaranya;

PPAK TPP segera PPNS Perikanan penyelidikan dan berwenang dan

e. apabila yang meninggal dunia adalah tersangka atau saksi, PPAK TPP segera memberitahukan kepada PPNS Perikanan, kemudian PPNS Perikanan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf d serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya. 3.4. Pengamanan Pengamanan awak kapal pelaku TPP dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan awak kapal pelaku TPP. Ketua PPAK TPP bertanggung jawab penuh

terhadap keamanan awak kapal pelaku TPP. Tanggung jawab dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. melakukan pengawasan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari terhadap awak kapal pelaku TPP yang ditampung di Detention Center dan ruang penahanan; b. menjaga dan mencegah agar awak kapal pelaku TPP yang ditampung tidak melarikan diri dan terjaga keselamatannya, khususnya awak kapal tersangka yang ditampung di Detention Centre maupun ruang tahanan; c. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, dan mengamankan awak kapal pelaku TPP yang ditampung; d. menindak PPAK TPP yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. apabila awak kapal pelaku TPP yang ditampung melarikan diri, Kepala PPAK TPP segera melaporkan kepada Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP, kemudian kepala kantor tersebut berkoordinasi dengan PPNS Perikanan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib/Kepolisian setempat untuk dilakukan pengusutan terhadap peristiwa larinya tersangka tersebut, dan agar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kepolisian dan dituangkan dalam buku kontrol awak kapal pelaku TPP (Form AK 11); f. Kepala Kantor segera memberitahukan dan meminta bantuan Kedutaan Besar Negara tersangka untuk dapat menghadirkan tersangka kepada PPNS Perikanan; dan g. PPNS Perikanan segera berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses hukum. 3.5. Pengeluaran Awak kapal pelaku TPP 3.5.1. Untuk Keperluan Penyidikan Tata cara pengeluaran awak kapal pelaku TPP untuk keperluan penyidikan: 1. PPNS Perikanan membuat surat perintah pengeluaran penahanan yang ditandatangani Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP disertai surat panggilan awak kapal tersangka kepada PPAK TPP dari ruang penahanan dengan alasan untuk keperluan penyidikan (Form AK 8); 2. Untuk awak kapal tersangka dan awak kapal non justisia saksi yang ditampung di Detention Centre, PPNS Perikanan membuat surat panggilan saksi/tersangka kepada PPAK TPP dengan alasan untuk keperluan penyidikan(Form AK 9); 3. PPAK TPP menyerahkan awak kapal pelaku TPP yang akan disidik kepada PPNS Perikanan dan disertai dengan berita acara ; 4. Jika telah selesai disidik, PPNS Perikanan menyerahkan kembali awak kapal pelaku TPP kepada PPAK TPP untuk ditampung kembali di Detention Centre atau ditahan di ruang tahanan; 5. PPNS Perikanan kemudian melapor kepada Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP bahwa awak kapal pelaku TPP telah dikembalikan oleh PPNS Perikanan dan ditempatkan kembali di Detention Centre atau ruang tahanan dan dituangkan dalam buku kontrol awak kapal pelaku TPP (Form AK 11);

3.5.2. Untuk Penyerahan Tahap ke-II Tata cara pengeluaran awak kapal pelaku TPP untuk penyerahan tahap ke-II: 1. Awak kapal pelaku TPP yang dilakukan proses penyerahan tahap ke-II adalah awak kapal tersangka; 2. PPNS Perikanan membuat surat perintah pengeluaran penahanan awak kapal tersangka yang ditandatangani Kepala UPT/Saker/Pos PSDKP kepada PPAK TPP dari ruang penahanan dengan alasan untuk diserahkan tahap ke-II kepada Jaksa Penuntut Umum (Form AK 8); 3. PPAK TPP menyerahkan awak kapal tersangka yang akan diserahkan tahapII kepada PPNS Perikanan; 4. PPAK TPP kemudian melapor kepada Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP bahwa awak kapal tersangka telah dikeluarkan dari ruang tahanan oleh PPNS Perikanan dan dituangkan dalam buku kontrol awak kapal pelaku TPP (Form AK 11); 3.5.3. Untuk Diserahkan ke Pihak Imigrasi/Perwakilan Negara Asal Awak Kapal Asing atau Dipulangkan Ke Daerah Asal (Awak Kapal Indonesia) Tata cara pengeluaran awak kapal pelaku TPP untuk diserahkan ke pihak imigrasi/perwakilan negara asal/dipulangkan ke daerah asal: 1. Diserahkan ke Pihak Imigrasi/Perwakilan Negara Asal Awak Kapal Asing a. Awak kapal pelaku TPP yang diserahkan ke pihak imigrasi/perwakilan negara asal adalah awak kapal non justisia warga negara asing; b. Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak imigrasi/perwakilan negara asal untuk proses pemulangan awak kapal non justisia warga negara asing; c. Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP memerintahkan kepada Ketua PPAK TPP, dengan surat perintah pengeluaran awak kapal pelaku TPP, untuk mengeluarkan awak kapal pelaku TPP yang akan diserahkan ke pihak Imigrasi setempat/perwakilan negara asal; d. Kemudian awak kapal non justisia warga negara asing tersebut diserahkan ke Rudenim dan wajib membuat berita acara pengeluaran awak kapal pelaku TPP dan dituangkan dalam buku kontrol (Form AK 4 dan Form AK 11); e. Jika Rudenim tidak bisa menampung lagi awak kapal non justisia warga negara asing, padahal awak kapal non justisia warga negara asing tersebut harus segera dipulangkan ke negara asal maka ditempuh cara lain, yaitu: -

Awak kapal non justisia warga negara asing mengisi formulir biodata disertai foto yang diberikan oleh kedutaan besar negara asal awak kapal non justisia tersebut;

-

Kemudian formulir disertai foto tersebut dikirim kembali ke kantor kedutaan besar negara asal awak kapal non justisia di Jakarta;

-

Kedutaan besar negara asal awak kapal non justisia tersebut akan melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi tempat penampungan awak kapal non justisia warga negara asing;

-

Kemudian, segala urusan mengenai pemulangan awak kapal non justisia warga negara asing menjadi tanggung jawab pihak imigrasi;

-

Mengenai awak kapal non justisia warga negara asing yang dijadikan saksi dalam Penyidikan, maka harus dikoordinasikan lebih dahulu dengan PPNS Perikanan.

2. Dipulangkan ke Daerah Asal (Awak Kapal Indonesia) a. Awak kapal pelaku TPP yang dipulangkan ke daerah asal adalah awak kapal non justisia warga Negara Indonesia; b. Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP memerintahkan kepada Ketua PPAK TPP, dengan surat perintah pengeluaran awak kapal pelaku TPP, untuk mengeluarkan awak kapal pelaku TPP yang akan dipulangkan ke daerah asal disertai dengan berita acara pengeluaran awak kapal pelaku TPP dan dituangkan dalam buku kontrol (Form AK 4 dan Form AK 11); c. Proses pemulangan awak kapal non justisia warga Negara Indonesia merupakan tanggung jawab dari PPAK TPP. d. Mengenai awak kapal non justisia warga Negara Indonesia yang dijadikan saksi dalam Penyidikan, maka harus dikoordinasikan lebih dahulu dengan PPNS Perikanan. 3.6. Pelaporan Dalam hal pelaporan, PPAK TPP melalui Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP wajib melaporkan secara insidential dan secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP tentang keadaan awak kapal pelaku TPP yang ditampung di Detention Centre maupun ruang tahanan ((Form AK 10)). a. Laporan tersebut berisi: 1) Nomor/Tanggal Laporan Kejadian; 2) Nomor/Tanggal SPDP; 3) Nomor/Tanggal SP3 dan alasan; 4) Identitas Awak Kapal; 5) Keadaan Awak Kapal; 6) Proses Hukum/Melarikan Diri; dan 7) Keterangan. b. Tata cara pelaporan meliputi: 1) Laporan Insidential Setiap ada update terbaru tentang awak kapal pelaku TTP yang ditampung di Detention Centre maupun ruang tahanan, PPAK TPP wajib membuat laporan yang bersifat insidential. 2) Laporan Rutin (Bulanan dan Tahunan) Setiap bulan dan setiap tahun PPAK TPP wajib melaporkan keadaan awak kapal pelaku TPP yang ditampung di Detention Centre maupun ruang tahanan. Laporan tersebut bersifat rekapitulasi dari setiap kejadian mengenai penanganan awak kapal pelaku TPP.

BAB IV PENUTUP Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan penanganan awak kapal pelaku TPP di lapangan.


SYAHRIN ABDURRAHMAN

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Smber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.285/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan

DAFTAR FORM ISIAN PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN AWAK KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN Nomor 1 2 3 4 5 6

Form Isian Berita Acara Serah Terima Awak kapal pelaku TPP (Form AK 1) Berita Acara Penampungan Awak kapal pelaku TPP (Form AK 2) Berita Acara Kematian Awak kapal pelaku TPP (Form AK 3) Berita Acara Pengeluaran Awak kapal pelaku TPP (Form AK 4) Berita Acara Identifikasi (Form AK 5) Surat Permohonan Bantuan Penahanan (Form AK 6)

7 8

Surat Perintah Penahanan (Form AK 7) Surat Perintah Pengeluaran Penahanan (Form AK 8)

9 10 11

Surat Panggilan Saksi/Ahli/Tersangka (Form AK 9) Laporan Penanganan Awak Kapal Pelaku TPP (Form AK 10) Buku Kontrol Awak kapal pelaku TPP (Form AK 11)

12

Buku Register Awak kapal pelaku TPP (Form AK 12)


SYAHRIN ABDURRAHMAN

Form AK 1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS PSDKP ............... Jln. ………………………………………………………………………………… Telp. .............................................. PRO JUSTISIA BERITA ACARA SERAH TERIMA AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN Nomor: ……………………………………………………

Pada hari ini, ……….. tanggal ……………. bulan ……………tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini: ----------------------------------------------------------I.

Nama : ……………………………………………………………………………. NIP : ……………………………………………………………………………. Jabatan : ……………………………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………………………. Selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA --------------------------------------------

II. Nama : …………………………………………………………………………….. NIP : …………………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………………….. Alamat : …………………………………………………………………………….. Selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA -----------------------------------------------Dalam kedudukannya masing-masing, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------------(1)

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA awak kapal tindak pidana sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------1. Nama : ………………………………………………………… Tempat/Tgl Lahir : ………………………………………………………… Jenis Kelamin : ………………………………………………………… Kewarganegaraan : ………………………………………………………… Agama : ………………………………………………………… Nama Kapal : ………………………………………………………… Kebangsaan Kapal : ………………………………………………………… .........

(2)

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima awak kapal tindak pidana perikanan sebagaimana yang dimaksud pada butir (1) dalam keadaan lengkap;

(3)

Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. ---------------------------------------------------------------------------

Berita acara serah terima ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaiman mestinya. --------------------------------------------------------------------------------PIHAK PERTAMA Yang Menyerahkan,

PIHAK KEDUA Yang Menerima,

…………………………………..

……………………………………

Form AK 2 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS PSDKP ............... Jln. ………………………………………………………………………………… Telp. .............................................. PRO JUSTISIA BERITA ACARA PENAMPUNGAN AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN Nomor: ……………………………………………………


Nama : …………………………………………………………………………….. NIP : …………………………………………………………………………….. Jabatan : …………………………………………………………………………….. Instansi : …………………………………………………………………………….. Alamat : …………………………………………………………………………….. Selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA --------------------------------------------

Dalam kedudukannya, PIHAK PERTAMA telah melakukan penampungan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------------------1. Waktu 2. Klasifikasi awak kapal pelaku TPP a)Nama Jabatan di atas kapal Tempat penampungan b)Nama Jabatan di atas kapal Tempat penampungan

: ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : Detention Centre/Ruang Tahanan : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : Detention Centre/Ruang Tahanan…..

Berita Acara Penampungan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaiman mestinya. --------------------------------

PIHAK PERTAMA

…………………………………..

Form AK 3 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS PSDKP ............... Jln. ………………………………………………………………………………… Telp. .............................................. PRO JUSTISIA BERITA ACARA KEMATIAN AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN Nomor: ……………………………………………



Dalam kedudukannya, PIHAK PERTAMA menyatakan kematian Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut: ---------------------------------------1) 2)

Waktu Klasifikasi awak kapal pelaku TPP Nama Jabatan di atas kapal Tempat penampungan Sebab-sebab kematian

: ………………………………………………………. : ………………………………………………………. : ………………………………………………………. : Detention Centre/Ruang Tahanan : a. …………………………………………………… b. …………………………………………………… c. ……………………………………………………

Berita Acara Kematian Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaiman mestinya. -------------------------------PIHAK PERTAMA

…………………………………..

Form AK 4 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS PSDKP ............... Jln. ………………………………………………………………………………… Telp. .............................................. PRO JUSTISIA BERITA ACARA PENGELUARAN AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN Nomor: ………………………………………………… Pada hari ini, ……….. tanggal ……………. bulan ……………tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini: ----------------------------------------------------------I.


Dalam kedudukannya, PIHAK PERTAMA telah melakukan pengeluaran Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut: -----------------------------1) 2)

Waktu Klasifikasi awak kapal pelaku TPP a. Nama Jabatan di atas kapal Tempat penampungan Keperluan pengeluaran

: ………………………………………………………

b. Nama Jabatan di atas kapal Tempat penampungan Keperluan pengeluaran

: ………………………………………………………. : ………………………………………………………. : Detention Centre/Ruang Tahanan : ………………………………………………………

: ……………………………………………………… : ……………………………………………………… : Detention Centre/Ruang Tahanan : ………………………………………………………

Berita Acara Pengeluaran Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaiman mestinya. --------------------------------

PIHAK PERTAMA

…………………………………..

Form AK 5 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS PSDKP ............... Jln. ………………………………………………………………………………… Telp. .............................................. PRO JUSTISIA BERITA ACARA IDENTIFIKASI AWAK KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN Nomor: ………………………………………………………….



Dalam kedudukannya, PIHAK PERTAMA telah melakukan identifikasi Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan dengan ketentuan berikut: ------------------------------------------1. Waktu 2. Klasifikasi awak kapal pelaku TPP a) Nama Jabatan di atas kapal Sidik Jari

: ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… :

Rumus : ……………………………………………… 3. Rujukan 4. Hasil identifikasi

: Laporan Kejadian Nomor : LK…..tanggal………... : ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Berita Acara Identifikasi Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaiman mestinya. --------------------------------

PIHAK PERTAMA

…………………………………..

Form AK 6 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS PSDKP ............... Jln. ………………………………………………………………………………… Telp. .............................................. ..................., ………… 20….. Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: …………………………… : …………………………… : …………………………... : Permintaan Bantuan Penahanan

Kepada Yth. ……………. di – ……………………….. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Perikanan sedang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam pasal …………. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atas Tersangka: Nama Tempat/Tgl Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Keadaan saat ini

: ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : ………………………………………………………… : …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

Karena tidak adanya/kurangnya kapasitas tempat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut di UPT/Satker/Pos PSDKP ……………….., untuk itu dimohon kesediaan dan bantuannya untuk melakukan penahanan tersangka tersebut di ruang penahanan …………………….. (instansi yang diminta bantuan). Segala biaya yang timbul dalam proses penahanan akan menjadi tanggungan kami sebagai pihak pemohon bantuan. Demikian atas kerjasama dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih dan mengharap kabar hasilnya. Mengetahui KEPALA UPT/SATKER/POS PSDKP …………

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

…………..…………….……………………… NIP. ……………………………………………..

………………………….. NIP. …………………….

Tembusan : 1. ……………………… 2. ………………………

Form AK 7 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS PSDKP ............... Jln. ………………………………………………………………………………… Telp. .............................................. PRO JUSTISIA SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor :………………………………. Pertimbangan

Dasar

:

Bahwa untuk kepentingan bantuan Penyidikan PPNS Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup; tersangka diduga keras melakukan tindak pidana perikanan yang dapat dikenakan penahanan; tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri; merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini. : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20 ayat (1), pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat (1), pasal 107 KUHAP; 2. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan DIPERINTAHKAN

Kepada:

Untuk :

1. 2. 3. 1.

Nama : ............ Pangkat..................NIP:....................Jabatan............... Nama ….......... Pangkat..................NIP:....................Jabatan............... Nama................Pangkat..................NIP:....................Jabatan...............

Melakukan penahanan terhadap Tersangka: Nama : Tempat/Tgl Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat Tinggal : Yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal................ Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

2

Menempatkan tersangka di..................... di Jalan................................. untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal:........................ s.d tanggal.................................... Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan. Dikeluarkan di Pada tanggal

: .................................. : KEPALA PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS Selaku Penyidik

....................................................... NIP. ………………………………...

Form AK 8 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS PSDKP ............... Jln. ………………………………………………………………………………… Telp. .............................................. PRO JUSTISIA SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN Nomor : ………………………………………….. Pertimbangan

:

Dasar

:

Kepada:

Untuk :

1.

1. 2. 3.

Bahwa untuk kepentingan bantuan Penyidikan PPNS Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan terhadap tersangka jangka waktu penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan, atau bahwa kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi (P-21) dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri; merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini. 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20 ayat (1), pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat (1), pasal 107 KUHAP; 2. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan DIPERINTAHKAN Nama: .................Pangkat..................NIP:..........Jabatan........ Nama : ................Pangkat..................NIP:..........Jabatan……. Nama : ................Pangkat..................NIP:...........Jabatan.........

Melakukan pengeluaran penahanan terhadap Tersangka: Nama Tempat/Tgl Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat Tinggal

: : : : : : :

Yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal................ Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan 2.

Tersangka telah ditahan selama ....(....) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal ... di......................... di Jalan................................. untik selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal :........................ s.d tanggal......................... Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Pengeluaran Penahanan. Dikeluarkan di Pada tanggal

: :

..................................

KEPALA PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS

........................................................ NIP. ................................................

Form AK 9 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS PSDKP ............... Jln. ………………………………………………………………………………… Telp. .............................................. PRO JUSTISIA SURAT PANGGILAN SAKSI / AHLI/TERSANGKA *) Nomor :

Pertimbangan

:

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar

:

1. Pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHAP; 2. Pasal 73 Undang-undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 3. Laporan Kejadian Nomor : ………………………, tanggal ………………………………………….; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ……………………….., tanggal …………………………….

MEMANGGIL

Nama

: ………………………………………………………………..

Tempat/Tgl. Lahir

: ………………………………………………………………..

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………….. Kewarganegaraan Agama

: ………………………………………………………………..

: ………………………………………………………………..

Pekerjaan

: ………………………………………………………………..

Alamat Tinggal : ……………………………………………………………….. Untuk

Mengetahui, Atasan Penyidik

…………………………… NIP. ……………………..

:

Menghadap kepada …………………………….. di kantor ……………………….…… kamar nomor ………………………….Jln. …………………………….., Hari ………………………, tanggal …………………. Pukul ……………….. WIB/WITA/WIT* untuk didengar keterangannya sebagai (Saksi/Tersangka)* dalam perkara tindak pidana ………………………….. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……………… Undang-undang Nomor : …………..…………tentang Perikanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

……………………………………… NIP. …………………………………

Form AK 10

LAPORAN PENANGANAN AWAK KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN

NO

NOMOR/TANG GAL LAPORAN KEJADIAN

NOMOR/ TANGGAL SPDP

NOMOR/TANG GAL SP3 SERTA ALASAN

AWAK KAPAL NAMA

JENIS KELAMIN

UMUR

WARGA NEGARA

JABATAN DI ATAS KAPAL

STATUS HUKUM

PASAL YANG DILANGGAR

KEADAAN AWAK KAPAL

Dikeluarkan di Pada tanggal

: :

PROSES HUKUM/ME LARIKAN DIRI

KETERANGAN

.................................. ..................................

KEPALA PANGKALAN/STASIUN/SATKER/POS ........................................................ NIP. ................................................

Form AK 11 BUKU KONTROL AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN

AWAK KAPAL NO

NAMA KAPAL

KEBANGSAAN KAPAL

NAMA

JENIS KELAMIN

STATUS HUKUM

TEMPAT PENAMPU NGAN

TANGGAL MASUK

TANGGAL PEMERIKSAA N KESEHATAN

PENGELUARAN KEPER LUAN

TANG GAL

TANGGAL MASUK KEMBALI

LAIN-LAIN MELARIKAN DIRI/MENING GAL DUNIA

TANG GAL

KETE RANG AN

Form AK 12

BUKU REGISTER AWAK KAPAL TINDAK PIDANA PERIKANAN

NO

NOMOR/TANGGAL LAPORAN KEJADIAN

AWAK KAPAL NAMA KAPAL

KEBANGSAAN KAPAL

NAMA

JENIS KELAMIN

UMUR

WARGA NEGARA

JABATAN DI ATAS KAPAL

STATUS HUKUM

PASAL YANG DILANGGAR

FOTO

SIDIK JARI

KETERANGAN

2011 TENTANG

Recommend Documents