PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP. 125/DJ-PSDKP/2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan secara tertib dan berkelanjutan diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, dan menjunjung tinggi budaya kerja, yang diwujudkan dalam satu wadah kode etik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 3
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 6. Keputusan Menteri Kelautan dan 15/MEN/2010 tentang Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Perikanan Nomor dan Tata Kerja
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KODE ETIK DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.
PENGERTIAN Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk tenaga harian. 2. Kode Etik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. Tim Kode Etik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik. 5. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan diduga atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. 6. Gratifikasi adalah sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya. 7. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau pejabat lain yang ditunjuk.
8. Pengaduan secara elektronik adalah pengaduan atas pelanggaran kode etik yang disampaikan melalui surat elektronik (electronics mail/email) dan short message service (sms), dan wajib dilengkapi dengan identitas diri, alamat, atau identitas lainnya agar dapat diproses lebih lanjut. 9. Pemangku Kepentingan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah pihak-pihak lain yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
TUJUAN KODE ETIK Pasal 2 Kode Etik bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK Pasal 3 Nilai-nilai dasar Kode Etik meliputi: a. transparansi adalah keterbukaan dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan penanganan tindak pidana di bidang perikanan; b. akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. kemandirian adalah keadaan dimana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan secara profesional tanpa pengaruh pihak luar; d. integritas adalah tindakan, sikap, serta perilaku yang jujur dan baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya sehingga bisa lebih
objektif dalam menghadapi suatu permasalahan serta memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; e. profesionalisme adalah suatu bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban yang didasarkan atas pengetahuan yang luas, ketrampilan, kedisiplinan, kemandirian, dan ketaatan terhadap peraturan sehingga dapat memenuhi kompetensi yang disyaratkan; dan f. religiusitas adalah kesadaran bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu memiliki konsekuensi untuk diberikan penghargaan atau hukuman oleh Tuhan sehingga ketekunan dan ketaatan menjalankan ajaran agama dapat menjamin setiap tindakan yang dilakukan menjadi lebih baik.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 4 Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur kode etik yang terdiri dari kewajiban dan larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini.
Pasal 5 Pegawai wajib : a. menaati peraturan yang berlaku; b. memegang sumpah dan janji jabatan; c. menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu bersifat netral, tidak berpihak dan menghindari konflik kepentingan; d. melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan atau yang memberikan penugasan apabila terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas; e. menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu bersikap jujur dalam perbuatan maupun tingkah laku; dan f. bekerja secara profesional dengan memberikan pelayanan pengurusan dokumen pengawasan dan penanganan tindak pidana di bidang perikanan sesuai Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan. g. menaati dan mematuhi tata tertib disiplin kerja berupa ketentuan jam kerja serta memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan kedinasan dan atau organisasi.
h. menjaga kesopanan baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. i.
menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
j.
melaporkan kepada Komisi penerimaan gratifikasi.
Pemberantasan
Korupsi
atas
setiap
Pasal 6 Pegawai dilarang : a. berpartisipasi sebagai kader partai politik dan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; b. menyalahgunakan wewenang; c. berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin menggangu penilaian yang tidak memihak atau mungkin menyebabkan terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya yaitu: 1. memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, ke samping, atau semenda; dan atau 2. pernah bekerja atau memberikan jasa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir; dan atau 3. mempunyai hubungan kerja sama (afiliasi); dan atau 4. pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan pelayanan pengurusan dokumen pengawasan dan penanganan tindak pidana di bidang perikanan bagi pengguna jasa. d. memanfaatkan, membocorkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; e. bertemu di luar penugasan dan jam kerja dengan seseorang yang sedang berperkara; f. membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya; g. melakukan perbuatan asusila dan berjudi; dan h. menerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12B Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001.
PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK Pasal 7 (1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari : a. pengaduan tertulis; atau b. pengaduan secara elektronik; atau c. temuan dari Atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. (2) Setiap orang atau pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan menjamin rahasia identitas pelapor. (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor. (4) Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. (5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik, atasan dari pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Tim Kode Etik. (6) Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral.
TIM KODE ETIK Pasal 8 (1) Dalam rangka penegakkan kode etik dibentuk Tim Kode Etik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2) Keanggotaan Tim Kode Etik terdiri dari Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian.
(3) Susunan organisasi terdiri dari: a. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebagai Anggota; d. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan sebagai Anggota; e. Direktur Kapal Pengawas sebagai Anggota; f. Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan & Pengembangan Infrastruktur Pengawasan sebagai Anggota; g. Direktur Penanganan Pelanggaran sebagai Anggota; h. Kepala Bagian Kepegawaian sebagai Anggota; dan i. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas sebagai sebagai Anggota. (4) Anggota Tim Kode Etik berjumlah ganjil, minimal 7 orang. (5) Apabila salah seorang dari Tim Kode Etik tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka dinonaktifkan dalam pemeriksaan pelanggaran tersebut. (6) Jabatan dan pangkat Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pejabat/pegawai yang diperiksa. (7) Tim Kode Etik berwenang untuk memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik.
TATA CARA PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN TIM KODE ETIK Pasal 9 (1) Sebelum pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral, Tim Kode Etik wajib memeriksa lebih dahulu pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Kode Etik dengan cara sebagai berikut : a. secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi sanksi moral; b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. pemeriksaan pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup; dan d. rapat minimal dihadiri oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) anggota Tim Kode Etik.
SANKSI Pasal 10 (1)
Pegawai yang melanggar kode etik dikenakan sanksi.
(2)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sanksi moral: 1. permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara lisan dan/atau tertulis; atau 2. pemberhentian sementera dari tugas yang diberikan oleh atasan; b. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(3)
Bentuk sanksi moral dan keputusan penyampaian sanksi moral secara tertutup.
(4)
Sanksi moral ditetapkan dengan berita acara pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
(5)
Penyampaian sanksi moral secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
(6)
Dalam hal pegawai negeri sipil yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(7)
Dalam hal pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh Tim Kode Etik tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap pasal 5 dan pasal 6 yang dilakukan oleh seorang pegawai terhadap peraturan kode etik ini, maka kepada pegawai yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi.
PENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 26 April 2011 DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SYAHRIN ABDURRAHMAN
