MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219 /M/Kp/V/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR BIDANG PENELITIAN BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN KEGIATAN LITBANGRAP IPTEK YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Penyusunan Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Penyusunan Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga terkait, dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Panitia Antar Kementerian dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Penyusunan Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR BIDANG PENELITIAN BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN KEGIATAN LITBANGRAP IPTEK YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA.
PERTAMA
:
Membentuk Panitia Antar Kementerian dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Penyusunan Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas: a. menyusun daftar bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan menetapkan Instansi Pemerintah yang Berwenang memberikan izin Kegiatan Litbangrap Iptek Berisiko Tinggi dan Berbahaya; b. membahas Rancangan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Penyusunan Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan c. merumuskan/menyusun konsep Rancangan Peraturan Menteri Negara tentang Penyusunan Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Memberikan Izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya berdasarkan hasil pembahasan. KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Panitia Antar Kementerian bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2011 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. SUHARNA SURAPRANATA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 219 /M/Kp/v/2011 Tanggal : 12 Mei 2011 SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR BIDANG PENELITIAN BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN KEGIATAN LITBANGRAP IPTEK YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA NO.
NAMA
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1
2
3
4
1.
Drs. Suharna Surapranata, M.T.
Menteri Negara Riset dan Teknologi
Pengarah
2.
Dr. Mulyanto, M.Eng.
Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi
Ketua
3.
Dadit Herdikiagung, SH, M.Soc.Sc.
Asisten Deputi Legislasi Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi
Wakil Ketua
4.
Dr. Ir. Anny Sulaswatty, M.Eng.
Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Riset dan Teknologi
Sekretaris
5.
Sutisna Prawira, S.H.
Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian ESDM
Anggota
6.
Ir. Adi Susmianto, M.Sc.
Kepala Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi, Kementerian Kehutanan
Anggota
7.
Dr. Ferhat Aziz
Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Humas, BATAN
Anggota
8.
Dr. Hary Budiarto, M.Kom
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Standardisasi BPPT
Anggota
9.
Drs. Taufik Maulana, M.BA.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, LAPAN
Anggota
10. Ir. Juliantino, M.M.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas, BSN
Anggota
11. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri
Anggota
12. Dr. Dewayany Sutrisno, M.App.Sc.
Kepala Balai Penelitian Geomatika, Bakosurtanal
Anggota
13. Dr. Drs. Suprapto, M.Sc.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumdahan, Balitbang Kementerian Pertahanan
Anggota
NO.
NAMA
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
14. Dr. Susilo Hartono
Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Anggota
15. Dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp. F(K), Sp.KP.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
Anggota
16. Dr. Ir. Astu Unadi, M.Eng.
Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian, Kementerian Pertanian
Anggota
17. Dr. Ir. Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono, Kepala Biro Kerjasama dan M.Sc. Pemasyarakatan Iptek, LIPI
Anggota
18. Prof. Dr. Hari Eko Irianto
Kepala Balai Besar Riset Anggota Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
19. Dra. Halimah Syafrul
Asisten Deputi Pengelolaan B3, Kementerian Lingkungan Hidup
Anggota
20. Nasrudin, S.H., M.M.
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
Anggota
21. Dra. Dahlia Cakrawati Sinaga, M.T.
Direktur Pengaturan Anggota Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, BAPETEN
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2011 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. SUHARNA SURAPRANATA
