GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 55 /KPTS/013/2011 TENTANG TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Dinas/Instansi terkait dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur perlu membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur ;
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ; 7. Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Nomor Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Nomor Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) ; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Nomor Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076) ; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Nomor Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D) ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4, Seri E) ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Seri A) ; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ; 19. Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 ; 20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/691/KPTS/013/2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA
:
Membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
:
Menugaskan Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. melaksanakan penegakan hukum lingkungan secara optimal melalui koordinasi dan kesamaan persepsi dengan pihak terkait dalam penegakan hukum lingkungan ; b. meningkatkan kompetensi personil dalam penegakan hukum lingkungan hidup ; c. melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis penegakan hukum lingkungan terpadu kepada Kabupaten dan Kota se Jawa Timur ; d. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu di Provinsi Jawa Timur ; e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Program (26) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kegiatan (008) Penegakan Hukum Terpadu dan Penyelesaian Hukum atas Kasus Perusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kode Rekening 5.2.1.01.001.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal
Surabaya 4 Pebruari 2011
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO LAMPIRAN Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/55/KPTS/013/2011 TANGGAL : 4 PEBRUARI 2011 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011 NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN
1
2
3
1.
a. Ketua
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
2.
Sekretaris
Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Laut, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
3.
Anggota-anggota :
a. Penyidik Operasional Unit III Lingkungan Hidup Satuan IV / Pidana Tertentu, Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur b. Koordinator Pengawas PPNS, Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur c. Wakil dari Fakultas Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya d. Wakil dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Surabaya e. Wakil dari Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya f. Wakil dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur g. Wakil dari UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur h. Wakil dari UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
SALINAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Tim Penegakan Hukum dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
