BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 249 /KUM/2011 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEDERHANA SEHAT KEPADA PT. ALAN BAKTI MANDIRI BUPATI BARITO KUALA, Menimbang :
a. bahwa Permohonan Nomor 10/KS-PT. ABM/11/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 Dari Sdr MARDIANSYAH NOR Selaku Direktur PT. ALAN BAKTI MANDIRI NPWP : 03.094.280.9.732.000 Dan Akta dari Notaris JUWITA INTAN SARI,SH.,M.Kn No: 54 tanggal 18 Mei 2011 dan SK Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33276.AH.O1.O1.Tahun 2011 Tanggal 4 Juli 2011 yang beralamat Jalan Jalan Handil Jawa RT. 7 Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diterima secara lengkap pada tanggal 12 September 2011; b. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan berdasarkan Uraian Rencana Proyek (PROYEK PROPOSAL) dari PT. ALAN BAKTI MANDIRI menurut Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2003 termasuk dalam Kawasan Daerah Zona Pertumbuhan Permukiman Ibu Kota Kabupaten dengan demikian areal tersebut dapat dijadikan sebagai Kawasan Permukiman Perumahan dengan tanpa merubah fungsi peruntukan yang telah ada; c. bahwa mengingat fungsi lahan merupakan penghasilan devisa negara serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Kuala maka dipandang perlu untuk diberikan Izin Lokasi; d. bahwa telah diadakan Rapat Koordinasi Izin Lokasi oleh Tim Izin Lokasi Badan Koordinasi Pemanfaatan penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Barito Kuala Tanggal 14 Juli 2011. e. bahwa mengingat persetujuan/rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku Ketua Harian Badan Koordinasi Pemanfaatan penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Barito Kuala Nomor 050 / /Bappeda Tanggal September 2011; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan BupatiBarito Kuala;
Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koodinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal; 13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 60); 14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Negara Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 14); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2003 Nomor 9 Seri D Nomor Seri 2);
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: :
Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan KPR–BTN Kepada PT. ALAN BAKTI MANDIRI yang beralamat Jalan Handil Jawa RT.7 Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan yang lokasi tanah diJalan Tarutan tembus jalan Sudirman dekat Perkantoran Pemkab Barito Kuala di Marabahan seluas 48.164,00 m2 (4,8) Hektar atau sebanyak 80 unit rumah yang terletak didesa Marabahan Kecamatan Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : 1. Keputusan Izin Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi, dan apabila ternyata ada dalam areal tersebut terdapat hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain menjadi kewajiban bagi PT. ALAN BAKTI MANDIRI untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasikan melalui Pemerintah Kabupaten Barito Kuala serta dihindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan. 2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam peta lokasi tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan yang dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah hasil pengukuran kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi, sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. ALAN BAKTI MANDIRI wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya. 3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan adalah 48.164,00 m2 ( 4,8 ) Hektar yang dibatasi titik sudut dan terletak pada posisi geografi : Lokasi No 1 2 3 4 5 6
:
: 248 856 249 093 249 099 249 176 249 963 249 890
I X
Y 9 669 226 9 669 474 9 669 423 9 669 351 9 669 116 9 669 180
4. Dimana penyebaran titik terlihat pada peta lampiran, yakni dengan tanda-tanda batas dari kayu yang telah terpasang sesuai dengan PMNA/ Ka BPN No.3 Tahun 1997 sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas Tanah yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan ini.
5. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau secara pelepasan hak yang dilaksanakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau PPAT Sementara (Camat) setempat dengan memberikan ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. 6. Pembayaran ganti kerugiaan tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak. 7. Untuk mendapatkan data luas dan status atau pemilikan tanah secara pasti, PT. ALAN BAKTI MANDIRI dapat mengadakan pengukuran dan pemetaan serta pendataan (KADASTERAL) melalui Instansi Teknis; 8. Terhadap tanah yang telah diperoleh kepada PT. ALAN BAKTI MANDIRI diwajibkan untuk mendaftarkan dan memperoleh hak atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala 9. Kepada PT. ALAN BAKTI MANDIRI dilarang untuk memindahtangankan seluruhnya ataupun sebagian perizinan ini kepada pihak lain tanpa mendapat Izin tertulis dari Bupati Barito Kuala; 10. Izin lokasi ini hanya diberikan untuk kegiatan perolehan tanah dalam rangka Pembangunan Perumahan Rakyat yang dalam pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya yaitu pembuatan jalan poros minimal lebar 8 meter dan jalan lingkungan 6 meter yang berkualitas sesuai dengan speksifikasi teknis dan dilengkapi dengan sarana PDAM dan PLN serta penanaman pohon yang bermanfaat bagi penghijauan. 11. Sebelum melakukan kegiatan operasional lapangan, PT. ALAN BAKTI MANDIRI diwajibkan untuk segera memenuhi atau mematuhi semua kekentuan dan persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas / Instansi tekhnis yang terkait berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain : a.
Izin Mendirikan Bangunan,
b.
Spesifikasi teknis mengenai konstruksi bangunan, sistem drainase, sanitasi, sarana kebersihan yang sehat dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan membuat dokumen UKL/UPL, SPPL ,
c.
Fasilitas umum (FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS) dengan perhitungan prosentase kebutuhan yang diperlukan antara ± 30 % sampai 40 % dari luas areal tanah lokasi yang direncanakan,yang ditempatkan ditengah kawasan permukiman yang setrategis tidak boleh dibangun namun untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ,Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang publik yang diserahkan kepada Pemda Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana gambar Site Plan Perumahan pemohon yang telah disetujui dan divalidasi oleh Dinas / Instansi terkait.
d.
Fasilitas umum (FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS) bidang tanah yang dialokasikan untuk FASUM dibuatkan sertifikat hak atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan biaya dibebankan kepada pemohon, setelah FASUM berfungsi dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
e.
Izin lainnya yang disampaikan melalui Dinas teknis terkait kepada Bupati Barito Kuala;
12 Didalam melakukan kegiatannya, Kepada PT. ALAN BAKTI MANDIRI diwajibkan untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki 13 Segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kelalian dan ketidak cermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, apabila ada tuntutan ganti kerugian baik dari pemerintah ataupun masyarakat, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak penerima izin lakosi ini, terutama yang menyangkut pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 14 Segala akibat yang timbul dari diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. ALAN BAKTI MANDIRI 15 Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan tersebut diatas akan membawa akibat dicabutnya Keputusan ini. KEDUA
:
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Barito Kuala yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Selatan.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku selama 12 (Dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. Atas permohonan bersangkutan yang disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 8 September 2011 BUPATI BARITO KUALA, ttd
H. HASANUDDIN MURAD
