2011 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 518 /KPTS/013/2011 TENTANG PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2014 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang selanjutnya disebut RANHAM Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, perlu membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 4026) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA

: Membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Jawa Timur 2011-2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Jawa Timur 2011-2014 meliputi 6 (enam) program utama, sebagai berikut : a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM di Provinsi Jawa Timur ; b. Persiapan Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ; c. Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Timur ; d. Penerapan Norma dan Standar Hak Asasi Manusia ; e. Pelayanan Komunikasi Masyarakat ; dan f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan Panitia RANHAM sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, untuk : a. mengusulkan program prioritas Hak Asasi Manusia Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur sesuai nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. melakukan inventarisasi dan pengkajian peraturan perundangundangan baik pusat maupun daerah dan produk-produk hukum daerah lainnya termasuk aturan hukum adat setempat yang berkaitan dengan HAM ; c. menindaklanjuti dan meningkatkan peran program legislasi nasional di tingkat pusat dan program legislasi daerah di tingkat daerah dalam mempersiapkan produk-produk hukum ; d. melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah dan penegak hukum dengan memberdayakan forum-forum koordinasi yang ada ; e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan termasuk media massa ; f. mendorong kerjasama dengan berbagai institusi terkait dalam dan luar negeri dalam rangka diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia ;


2

g. menyusun serta melaksanakan program penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia maupun pemantauan dan evaluasi meliputi : 1) Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan RANHAM ; 2) Inventarisasi dan identifikasi permasalahan hak asasi manusia ; 3) Penyusunan kegiatan prioritas RANHAM ; 4) Pelaksanaan kegiatan prioritas RANHAM ; h. membentuk Kelompok Kerja (POKJA) sesuai dengan program utama apabila diperlukan ; i. membentuk sekretariat panitia sesuai kebutuhan ; j. melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali ; k. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Jawa Timur serta mempublikasikannya sebagai wujud asas akuntabillitas publik. KEEMPAT

:

Membebankan biaya pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur serta sumber-sumber dana lain yang sah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 September 2011 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


3

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 518 /KPTS/013/2011 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2014 NO. 1

JABATAN DALAM PANITIA 2

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 3

1.

Penasehat

Gubernur Jawa Timur

2.

a. Ketua b. Wakil Ketua

Wakil Gubernur Jawa Timur Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur

3.

a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Divisi Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur

4.

Anggota-anggota :

a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d. Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e. Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f. Kepala Bidang Hukum, Kepolisian Daerah Jawa Timur g. Satuan Khusus TPPK Kejaksaan Tinggi Jawa Timur h. Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor, Pengadilan Tinggi Jawa Timur i. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur j. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur k. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur l. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur m. Sekretaris Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur n. Kepala Bidang Pemerintahan, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur


1

1

2

3 o.

p.

q. r. s.

t. u. v. w. x.

y. z. aa. bb. cc. dd. ee.

ff.

gg. hh. ii.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Budaya Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Jawa Timur Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Menengah Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Kepala UPT Industri Logam dan Perekayasaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Produksi Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Jaringan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Sekretaris Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang PNFI dan Nilai Budaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pengembangan Aktifitas Pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Operasional LINMAS, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur


2

1

2

3 jj.

kk. ll. mm. nn. oo. pp. qq.

Kepala seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bagian Hukmas dan KUB pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Pembantu Rektor III Universitas Surabaya Ketua Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Ketua PUSHAM Universitas Surabaya Ketua PUSHAM Universitas Airlangga Wakil dari Komisi Pelayanan Publik Wakil dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Anggota Panitia RANHAM dimaksud. _____________________________________________


3

2011 TENTANG

Recommend Documents