BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 145 /KUM/2011 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk mencapai keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Gubernur/ Bupati/ Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b.
bahwa dikarenakan adanya mutasi dan pensiun pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu disesuaikan susunan keanggotaan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
c.
bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan masingmasing;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
: 1.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2008 Nomor 127);
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
11.
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 12 tanggal 5 Juli 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 12). MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang namanya tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
KEDUA
: Satuan Tugas Sebagaiamana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
KETIGA
: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/360/KUM/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Kegiatan Sosialisasi SPIP pada DPA Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2011.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 30 April 2011
BUPATI BARITO KUALA, ttd
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 145 /KUM/2011 Tanggal 30 April 2011 SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nama H. Hasanuddin Murad, SH Drs. H. Sukardhi Ir. Supriyono Drs. Johan Arifin Ruswandi, S.Sos Hidayat S.Pd.I Drs. Syahbana, M.Si Drs. Arifin Ismed Zulfikar, SH Suryani Ahmad, S.Sos Drs. Yamani Meisyuri, SE
13
Sholihin, SE
14 15 16
Mustaqiem, SH Drs. Samson Ibadurrahman, S.Sos
17
A. Gani Majedi, S.IP, MM
18
Syahnian, SH
19
Bilham, SH
20
Enny Mawarni, SE
21 22 23
Maryon Setiawan Ahmad Syarifudin Aspihanor
Jabatan kedinasan Bupati Wakil Bupati Sekretaris Daerah Inspektur Sekretaris Inspektorat Irban Wilayah III Kepala DPPKKD Kabag Organisasi Kabag Hukum Irban Wilayah II Auditor Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kab. Batola Kasubbag Program dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Batola Sekretaris DPPKKD Kabid Anggaran DPPKKD Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Kasubbag Analisis & Informasi Jabatan pada Bagian Organisasi Kasubbag Produk Hukum pada Bagian Hukum Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kab. Batola Staf Inspektorat Staf Bagian Organisasi Staf DPPKKD
Jabatan dalam Satgas Pengarah Penanggung jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Anggota Anggota Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis
Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat
BUPATI BARITO KUALA, ttd
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran II
: Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 145 /KUM/2011 Tanggal 30 April 2011
URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH No
Kedudukan dalam Tim
1.
Pengarah
Memberikan arahan secara umum kepada Satgas untuk pelaksanaan tugas.
2.
Penanggungjawab
a. b.
3.
Ketua
Memimpin kegiatan Satgas sehari-hari.
4.
Wakil Ketua
Membantu Ketua dalam bidang dan kegiatan yang ditetapkan ketua
5.
Sekretaris
a.
Tugas
Mengarahkan pelaksanaan sehari-hari Satgas. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas.
h.
Mengatur agenda kegiatan satgas, menyempurnakan dan menjabarkannya kedalam kegiatan detail. Mempersiapkan kegiatan Satgas, rapat dan pertemuan dengan SKPD dan BPKP. Menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat serta menyampaikan undangannya. Mengahdiri rapat dan pertemuan dengan SKPD dan BPKP. Melakukan Konsultasi dengan BPKP. Membagi tugas kepada seluruh anggota dan tim teknis. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal. Memberikan arahan kepada tim teknis.
b. c.
d. e. f. g.
6.
Anggota
a. b. c. d. e. f.
Membahas konsep yang disiapkan tim teknis. Mereviu pekerjaan tim teknis. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Melakukan supervise kepada SKPD. Menghadiri pertemuan dan rapat. Membuat notulen rapat, pertemuan dan pembahasan.
7.
Tim Teknis
a.
Melakukan koordinasi dengan tim Pembina Penyelenggaraan SPIP dalam rangka implementasi SPIP. Meningkatkan pemahaman tentang SPIP di lingkungan Kabupaten Barito Kuala. Melaksanakan pemetaan terkait dengan kondisi SPIP yang telah ada. Membangun Infrastruktur sebagai perangkat dari SPI yang perlu diciptakan dan pasti ada untuk dapat menyelenggarakan SPIP. Internalisasi setiap unsure SPIP sehingga dapat diselenggarakan secara baik dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan dalam point b sampai dengan point e maka Satgas Pelaksana Implementasi SPIP Kabupaten Barito Kuala dapat meminta kepada Tim Pembina Penyelenggaraan SPIP (Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan) untuk dilakukan pembimbingan dan konsultasi SPIP.
b. c. d. e. f.
8.
Sekretariat
a. b. c.
Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Satgas. Menyiapkan rapat dan notulen rapat. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/ petunjuk Sekretaris.
BUPATI BARITO KUALA, ttd
H. HASANUDDIN MURAD
