2011 TENTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP.56/DJ-PSDKP/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pengawasan pengelolaan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya petunjuk teknis pengawasan pengelolaan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.

Mengingat

:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

tentang

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam; 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Nomor: PER.15/MEN/2010 Organisasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perikanan Tata Kerja

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

PERTAMA

: Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan oleh Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Februari 2011 Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Syahrin Abdurahman

Lampiran I

: Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.56/DJ-PSDKP/2011 Tentang

Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang a. BMKT sebagai salah satu kekayaan sumberdaya kelautan merupakan aset milik negara yang harus dikelola dengan baik dan benar mulai dari survei, pengangkatan hingga pemanfaatannya. BMKT memiliki prospek dimasa mendatang untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. Agar

pengelolaan

BMKT

mulai

dari

survei,

pengangkatan

hingga

pemanfaatannya dapat dilakukan secara baik dan benar, serta menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat,

maka

perlu

dilakukan

pengawasan

terhadap

kegiatan

pengelolaan BMKT; c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka keseragaman pola pikir dan pola tindak bagi Pengawas dalam pengawasan pengelolaan BMKT, perlu petunjuk teknis pengawasan pengelolaan BMKT. 1.2. Maksud dan Tujuan a. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas BMKT dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan BMKT. b. Tujuaan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah agar pelaksanaan pengawasan pengelolaan BMKT dapat terlaksana secara tertib dan bertanggungjawab. 1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan BMKT meliputi : 1. Pengawasan administrasi merupakan pengawasan yang terkait dengan kelengkapan dokumen serta sarana dan prasarana;

2. Pengawasan teknis merupakan pengawasan

yang terkait dengan

pelaksanaan kegiatan survei, pengangkatan, atau pemanfaatan BMKT; 3. Pengawasan melalui gelar operasi di laut. 1.4. Pengertian 1. Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun. 2. Pengelolaan

BMKT

adalah

kegiatan

survei,

pengangkatan,

dan

pemanfaatan. 3. Survei adalah kegiatan mencari dan mengidentifikasi keberadaan dan potensi BMKT. 4. Pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi, dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya. 5. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk Pemerintah. 6. Penyimpanan

adalah

kegiatan

pengamanan

yang

bertujuan

untuk

mempertahankan kondisi fisik BMKT hasil pengangkatan; 7. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan BMKT hasil pengangkatan dari lokasi pengangkatan ke tempat penyimpanan sementara hingga ke tempat penyimpanan akhir; 8. Pengawasan survei BMKT adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengawas untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaksanaan survei BMKT terhadap peraturan perundang-undangan di bidang BMKT; 9. Pengawasan pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaksanaan pengangkatan BMKT terhadap peraturan perundang-undangan di bidang BMKT; 10. Pengawasan paska survei adalah pengawasan yang dilakukan paska survei hingga menjelang pengangkatan BMKT; 11. Scuba adalah alat bantu pernafasan yang diperlukan penyelam untuk bernafas selama penyelaman;

12. Chamber

adalah

ruang

bertekanan

tinggi

yang

digunakan

dalam

pengobatan dimana pasien bernafas dengan oksigen 100 % dibawah tekanan permukaan laut ( > 1 ata, atmosfir absolute); 13. Kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida mampu mampat yaitu gas atau udara untuk diisikan ke dalam tabung. 14. Air lift adalah alat mekanik dengan fungsi untuk membersihkan lumpur atau pasir yang menutupi BMKT. BAB II LOKASI DAN OBJEK PENGAWASAN 2.1. Lokasi Pengawasan Kegiatan pengawasan pengelolaan BMKT dilaksanakan pada lokas-lokasi sebagai berikut : a. Kapal survei BMKT; b. Lokasi BMKT yang telah disurvei; c. Kapal pengangkat BMKT; d. Kapal pengangkut BMKT; e. Tempat penyimpanan BMKT; f.

Tempat konservasi BMKT;

g. Tempat pemanfaatan BMKT; h. Lokasi lain yang memiliki potensi BMKT. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d g, pelaksanaanya berada dan di bawah koordinasi Pannas BMKT, sedangkan pengawasan sebagaimana dimaskud pada huruf h dilakukan oleh Ditjen PSDKP yang dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara mandiri maupun secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait. 2.2. Obyek Pengawasan Obyek pengawasan BMKT meliputi : a. Kegiatan survei BMKT; b. Kegiatan pengangkatan BMKT; c.

Kegaitan pengangkutan BMKT;

d. Kegiatan di tempat penyimpanan BMKT;

e. Kegiatan konservasi BMKT; f.

Kegiatan pemanfaatan BMKT;

g. Kegiatan pemanfaatan BMKT lainnya yang tidak berijin (illegal).

BAB III PETUGAS PENGAWAS 3.1. Pengawasan a. Survei Apabila lokasi survei berada di wilayah laut kewenangan daerah, pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi : 1). Pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah; 2). Seorang ahli arkeologi bawah air atau memiliki keahlian relevan; 3). Aparat TNI AL dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. Apabila lokasi survei berada di wilayah laut di luar kewenangan daerah, pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi : 1). Pengawas dari Ditjen. PSDKP; 2). Seorang ahli arkeologi bawah air atau memiliki keahlian relevan; 3). Aparat TNI AL dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal Pemerintah Daerah belum ada tenaga pengawas dan/atau belum dapat melaksanakan pengawasan suvei, pengawasannya dapat dilakukan oleh Pengawas dari Ditjen PSDKP. b. Pengangkatan Apabila lokasi pengangkatan berada di wilayah laut kewenangan daerah, pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi : 1). Pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah; 2). Seorang ahli arkeologi bawah air atau memiliki keahlian relevan; 3). Aparat TNI AL dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. Apabila lokasi pengangkatan berada di wilayah laut di luar kewenangan daerah, pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi: 1). Pengawas dari Ditjen PSDKP; 2). Seorang ahli arkeologi bawah air atau memiliki keahlian relevan; 3). Aparat TNI AL dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum ada tenaga pengawas dan/atau belum dapat melaksanakan pengawasan pengangkatan, pengawasannya dapat dilakukan oleh Pengawas dari Ditjen PSDKP. 3.2. Tugas dan Wewenang a. Melakukan koordinasi dengan perusahaan pemegang izin survei atau pengangkatan dan instansi terkait; b. Melakukan pemeriksaan atas kelaikan sarana survei atau pengangkatan; c.

Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen survei atau pengangkatan;

d. Memberi peringatan kepada pelaksana survei atau pengangkatan di lapangan apabila terjadi penyimpangan selama pelaksanaan survei atau pengangkatan; e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan survei atau pengangkatan kepada Sekretaris I Pannas BMKT C.q. Ketua Tim Sekretariat Pannas BMKT dan kepada atasan masing-masing.

3.3. Identitas Pengawas a. Pengawas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, b. Pengawas dilengkapi dengan surat keterangan identitas, tugas, asuransi, sertifikat selam bagi pengawas yang akan melakukan kegiatan penyelaman dan keterangan sehat dari dokter yang berwenang, c.

Pengawas wajib dilengkapi dengan uniform meliputi pakaian seragam lengkap, briefet, dan kelengkapan lainnya,

sesuai ketentuan asal

instansinya. BAB IV MEKANISME PENGAWASAN 4.1. Rencana Kerja Pengawasan a.

Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu: 1) Surat Penugasan; 2) Tanda Pengenal; 3) Dokumen Perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);

4) Formulir isian yang diperlukan; 5) Formulir Berita Acara yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan. b.

Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait Sebelum melakukan pengawasan ke lokasi kegiatan, salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pengawas adalah mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan yang akan diawasi. Dokumen-dokumen ini antara lain adalah: 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan; 2) Izin-izin yang terkait; 3) Peraturan/Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan; 4) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan.

c.

Menyiapkan Perlengkapan antara lain: 1) Alat pencatat (buku catatan/note book); 2) Kamera atau handycam; 3) Perlengkapan keselamatan kerja seperti baju pelampung 4) Alat sampling yang diperlukan; 5) Sarana transportasi; 6) Format laporan pengawasan; 7) Alat perekam suara; 8) Perlengkapan lain yang dianggap perlu.

4.2. Pelaksanaan Pengawasan a. Pengawasan Kegiatan Survei; Melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dalam Form FM/SDK-05 (Form Kelengkapan Dokumen, Sarana, dan Prasarana Pengawasan Survei Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam) pada saat kapal akan bertolak ke lokasi survei. Pemeriksaan tersebut, meliputi : 1) Dokumen Perijinan Survei a) Fotokopi Surat Izin Survei dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk wilayah

yang

menjadi

Gubernur/Bupati/Walikota Gubernur/Bupati/Walikota;

di

kewenangannya

atau

dalam

kewenangan

wilayah

dari

b) Fotokopi Surat Keterangan Tenaga Arkeologi; c) Fotokopi Surat Kualifikasi Tenaga Penyelam; d) Asli Surat keterangaan sehat menyelam dari dokter penyelaman (dokter hiperbarik) yang masih berlaku; e) Asli Paspor yang masih berlaku; f) Asli Dahsuskim atau visa; g) Fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenag Asing; h) Fotokopi Security Clearance yang dilegalisir; i) Asli Surat Izin Berlayar; j) Fotokopi Surat Izin Usaha Pengangkatan dari Departemen Kelautan dan Perikanan; k) Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal; l) Asli Surat Izin Radio Komunikasi; m) Asli Surat Ukur Kapal (certificate of class); n) Asli Sertifikat Pencegahan Pencemaran Minyak; o) Asli Daftar Anak Buah Kapal/Crew List; p) Asli Buku Pelaut. 2) Sarana dan Prasarana Survei, meliputi: a) b) c) d) e) f) g)

Scuba; Chamber; Dokumentasi bawah air (underwater); Compressor; Kantong jaring/basket; Air lift; Sarana komunikasi.

3) Pengawasan Survei, meliputi : a) Mengamati pergerakan kapal agar tetap berada pada area survei (radius 3 mil dari titik koordinat) sebagaimana ditentukan dalam izin survei; b) Memeriksa penyelam sebelum dan sesudah melakukan penyelaman; c) Mengawasi aktifitas penyelaman; d) Menghitung jumlah sampel BMKT sesuai dengan ketentuan izin survei yang berlaku, yaitu tidak lebih dari 10 buah;

e) Memastikan pengembalian sampel ke dasar laut apabila jumlah sampel yang diambil oleh penyelam melebihi dari jumlah yang ditentukan; f) Mengamati rencana kegiatan per hari; g) Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan bagi kelancaran kegiatan; h) Apabila pada keadaan force majeure yang mengharuskan kapal meninggalkan lokasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pengawas. i)

Melakukan pengisian Form FM/SDK-06 dan Berita Acara Keadaan Force Majeure (apabila diperlukan).

b. Pengawasan Paska Survei Pengawasan paska survei merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mengamati

area perairan yang telah selesai dilakukan survei hingga

menjelang dilakukannya pengangkatan. Pengawasan paska survei dilakukan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara mandiri oleh masingmasing instansi yang merupakan unsur pengawas BMKT (Ditjen PSDKP, TNI AL, POLRI, Depbudpar) maupun secara terpadu melibatkan semua unsur pengawas yang dikoordinasikan oleh Pannas BMKT; 2) Operasi pengawasan dapat dilakukan dengan Kapal Pengawas Perikanan atau kapal lainnya; 3) Dalam operasi pengawasan ditemukan adanya indikasi aktivitas BMKT ilegal, pengawas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, sarana yang digunakan, dan muatan kapal; 4) Apabila terbukti adanya indikasi tindak ilegal BMKT, kapal di ad-hock ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut; 5) Koordinasi

dengan

PPNS

Benda

Cagar

Budaya

(Departemen

Kebudayaan dan Pariwisata) atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk dilakukan penyidikan.

c. Pengawasan Kegiatan Pengangkatan Melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dalam Form FM/SDK-07 (Form Kelengkapan Dokumen, Sarana, dan Prasarana Pengawasan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam) pada saat kapal akan bertolak ke lokasi pengangatan. Pemeriksaan tersebut, meliputi : 1) Dokumen Perijinan Pengangkatan a) Fotocopy Surat Izin Pengangkatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk wilayah yang menjadi kewenangannya atau dari Gubernur/Bupati/Walikota

di

dalam

wilayah

kewenangan

Gubernur/Bupati/Walikota; b) Fotokopi Surat Keterangan Tenaga Arkeologi; c) Fotokopi Surat Kualifikasi Tenaga Penyelam; d) Asli Surat keterangaan sehat menyelam dari dokter penyelaman (dokter hiperbarik) yang masih berlaku; e) Asli Paspor yang masih berlaku; f)

Asli Dahsuskim atau visa;

g) Fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenag Asing; h) Fotokopi Security Clearance yang dilegalisir; i)

Asli Surat Izin Berlayar;

j)

Fotokopi Surat Izin Usaha Pengangkatan dari Departemen Kelautan dan Perikanan;

k) Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal; l)

Asli Surat Izin Radio Komunikasi;

m) Asli Surat Ukur Kapal (certificate of class); n) Asli Sertifikat Pencegahan Pencemaran Minyak; o) Asli Daftar Anak Buah Kapal/Crew List; p) Asli Buku Pelaut. 2) Sarana pengangkatan, meliputi : a) Scuba; b) Chamber; c) Crane; d) Bak perendaman/desalinasi;

e) Perangkat Komputer; f)

Peralatan dokumentasi di atas kapal dan di bawah air;

g) Perlengkapan pengepakan; h) Tempat penyimpanan sementara di atas kapal; i)

Peralatan labeling;

j)

Kompresor;

k) Kantong jaring; l)

Air lift;

m) Basket; n) Sarana komunikasi di kapal pengangkat, pengangkut dan logistik. 3) Pengawasan selama pengangkatan Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengangkatan BMKT sebagaimana Form FM/SDK-08, sebagai berikut : a) Mengawasi pergerakan kapal agar tetap berada pada area pengangkatan (radius 1 mil dari lokasi titik koordinat) sebagaimana ditentukan dalam izin pengangkatan; b) Memeriksa ruang-ruang kapal pengangkat, pengangkut dan logistik; c) Memeriksa awak kapal dan pergantiannya; d) Memeriksa

penyelam

sebelum

dan

sesudah

melakukan

penyelaman; e) Mengawasi aktifitas penyelaman; f)

Mengawasi kegiatan pengangkatan per hari, antara lain : i.

pengangkatan BMKT dari dasar laut ke atas kapal;

ii.

perendaman BMKT di bak perendaman (desalinisasi);

iii. pembersihan benda (konservasi); iv. pemilahan benda (klasifikasi jenis, jumlah, dan kondisi temuan); v.

labeling;

vi. pemotretan; vii. pemasukan data ke komputer; viii. pemasukan

BMKT

hasil

pengangkatan

ke

dalam

keranjang/basket; ix. pemasukan BMKT hasil pengangkatan ke dalam kontainer;

x.

penyegelan kontainer/safety box yang sudah terisi penuh BMKT dengan segel sticker yang disiapkan oleh PANNAS BMKT;

xi. penomoran kontainer/safety box; xii. daftar BMKT yang diangkat secara berkala (data harian, mingguan, sampai saat pergantian pengawas yang dituangkan di dalam Berita Acara). g) Apabila

pada

keadaan

force

majeure

mengharuskan

kapal

meninggalkan lokasi telebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pengawas; h) Melakukan

penghitungan

bersama-sama

dengan

perusahan

pengangkat terhadap setiap benda hasil pengangkatan; i)

Melakukan dokumentasi terhadap setiap kegiatan selam proses pengangkatan;

j)

Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan bagi kelancaran kegiatan;

k) Memberikan

teguran lisan

dan/atau

tertulis,

memberhentikan

pelaksanaan kegiatan apabila terdapat penyimpangan selama proses kegiatan; l)

Menyampaikan

laporan

insidentil

sesuai

kebutuhan

kepada

Pimpinan (Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan); m) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kegiatan pengangkatan secara berkala kepada Pimpinan (Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan). d. Pengawasan selama pengangkutan 1. Mengawasi pemindahan BMKT dari kapal pengangkat ke kapal pengangkut; 2. Memeriksa ruang-ruang kapal pengangkut guna memastikan tidak terdapat BMKT yang tertinggal; 3. Mendata jumlah kontainer BMKT yang dikirim ke darat; 4. Menyertakan pengawas menuju gudang tempat penyimpanan/safety box;

5. Membuat Berita Acara Serah Terima dari petugas pengawas selama pengangkutan

ke

petugas

pengawas

di

gudang

tempat

penyimpanan/safety box; 6. Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan bagi kelancaran kegiatan; 7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kegiatan pengangkutan kepada Pimpinan (Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan). e. Pengawasan di tempat penyimpanan Pengawasan BMKT di tempat penyimpanan/gudang dilaksanakan sesuai dengan Form FM/SDK-09 (Form Pengawasan Gudang), dengan melakukan pemeriksaan hal-hal sebagai berikut : 1) Melakukan penghitungan ulang bersama perusahaan mengenai jumlah dan jenis BMKT yang tiba di tempat penyimpanan; 2) Mengawasi

proses

pembukaan

segel,

penyimpanan

dan/atau

pengelolaan BMKT di tempat penyimpanan/gudang/safety box; 3) Membuat Berita Acara penyimpanan BMKT; 4) Melakukan pengawasan selama proses konservasi, antara lain : a) pemindahan BMKT dari kontainer ke bak perendaman (desalinisasi); b) pembersihan benda (konservasi); c) pemilahan benda (klasifikasi jenis, jumlah, dan kondisi temuan); d) labeling; e) pemotretan; f) pemasukan data ke komputer; g) pemasukan

BMKT

hasil

pengangkatan

ke

dalam

rak-rak

penyimpanan dan/atau safety box; h) penomoran rak-rak penyimpanan dan/atau safety box; 5) Melakukan

pengawasan

BMKT

secara

periodik

di

tempat

penyimpanan/gudang; 6) Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan bagi kelancaran kegiatan;

7) Menyampaikan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada Pimpinan (Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan); 8) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kegiatan penyimpanan kepada Pimpinan (Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan). f. Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan BMKT Pengawasan kegiatan pemanfaatan BMKT dilakukan terhadap bendabenda yang bukan merupakan koleksi negara . g. Pengawasan Pengelolaan BMKT Melalui Gelar Operasi di Laut Pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan Kapal Pengawas Perikanan atau kapal negara lainnya, dengan sasaran perairan yang diperkirakan memiliki potensi BMKT. Pengawasan melalui gelar operasi laut dilakukan secara rutin (berkala) sesuai program tahunan maupun berdasarkan informasi dari berbagai sumber seperti, masyarakat/nelayan tentang

adanya indikasi kegiatan BMKT ilegal. Tahap pelaksanaan

pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Persiapan a) Menyusun rencana operasi pengawasan untuk diajukan ke pimpinan guna mendapat persetujuan; b) Operasi pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kelautan dan Perikanan dengan atau tanpa bekerjasama dengan instansi terkait; c) Operasi pengawasan dilakukan dengan Kapal Pengawas Perikanan atau kapal negara lainnya; d) Permintaan personil pengawas pada instansi terkait/unit kerja lainnya apabila melibatkan instansi/unit terkait; e) Penyiapan sarana dan prasarana yang dipelukanan dalam operasi pengawasan; f) Menyiapkan Form FM/SDK-10 (Form Pemeriksaan Gelar Operasi BMKT). 2) Operasi pengawasan a) Menetapkan lokasi pengawasan; b) Melakukan pemantauan di lokasi perairan potensial BMKT;

c) Apabila di lokasi pemantauan ditemukan kecurigaan adanya aktivitas BMKT ilegal, maka pengawas : i.

Menghentikan kapal sesuai prosedur yang berlaku;

ii.

Melakukan pemeriksaan dokumen kapal;

iii. Melakukan pemeriksaan sarana yang digunakan untuk aktivitas BMKT ilegal; iv. Mengecek dan memeriksa posisi/lokasi kapal; v.

Memeriksa muatan kapal;

vi. Memeriksa awak kapal dan kelengkapan dokumennya. d) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai melakukan aktifitas BMKT ilegal, terdapat indikasi tindak pidana dilakukan tindakan : i.

ad-hock ke pelabuhan terdekat;

ii. digandeng, ditarik atau ditunda bila kapal dalam keadaan rusak atau terbatas olah geraknya, dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan navigasi. e) Dalam hal kapal yang diperiksa melakukan perlawanan dan/atau melarikan diri, dilakukan tindakan: i.

melumpuhkan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ii. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit); iii. melakukan pembelaan diri sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

5.1 Pelaporan Setelah melakukan pengawasan, Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas. Laporan pengawasan memuat informasi/data sesuai form isian yang telah disediakan, dan apabila terdapat infromasi tambahan dapat dibuat lembar tambahan tersendiri. Informasi yang disajikan dalam laporan pengawasan harus memperhatikan beberapa hal berikut : a. Disajikan secara jelas dan sistematis;

b. Harus akurat, aktual, faktual dan didasarkan pada hasil pengawasan serta merupakan hasil yang dapat diverifikasi oleh pihak yang ahli; c. Harus didukung dengan data dan atau bukti akurat dan faktual; d. Didukung oleh foto, berita acara, sampel, dan dokumen lainnya untuk menyertai laporan pengawasan BMKT harus disebutkan dengan jelas.

5.2 Verifikasi Hasil Pengawasan Hasil-hasil Pengawasan yang berupa data, informasi, dan fakta-fakta di lapangan diverifikasi oleh Tim untuk mengetahui adakah terdapat dugaan awal adanya pelanggaran dibidang pemanfaatan BMKT atau tidak. 5.3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan a. Jenis Pelanggaran Pelanggaran pengelolaan BMKT dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran yang terkait dengan kelengkapan

dokumen

yang

dipersyaratkan

dalam

survei

atau

pengangkatan BMKT. 2) Pelanggaran teknis, yaitu pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT. 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. b. Koordinasi Penanganan Pelanggaran: Dalam hal terjadi pelanggaran, langkah yang dilakukan adalah koordinasi dengan pihak terkait : 1) Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan

C.q

Ditjen

KP3K,

Gubernur/Walikota/Bupati, PANNAS BMKT, terkait dengan Izin Survei, Izin Pengangkatan, dan Pemanfaatan; 2) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, terkait dengan ketentuan benda cagar budaya (BMKT); 3) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terkait dengan IMTA; 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Pasport, Dahsuskim, dan visa; 5) Kementerian Pertahanan, terkait dengan Security Clearance (SC);

6) Kementerian Perhubungan, terkait degan Surat Izin Berlayar (SIB), Surat persetujuan kelonggaran syarat bendera (dispensasi) penggunaan kapal asing angkutan laut dalam negeri, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal, Surat izin radio komunikasi, Surat Ukur Kapal (certificate of class), Sertifikat

pencegahan

pencemaran

minyak,

Daftar

Anak

Buah

Kapal/Crew List, Buku Pelaut ; 7) Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait dengan Surat Izin Usaha Pengangkatan BMKT; 8) PANNAS BMKT, terkait sarana dan prasarana yang digunakan; 9) Kepolisian Negara RI, terkait dengan pencurian BMKT .

BAB VI PENUTUP Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Syahrin Abdurahman

BERITA ACARA PENGAWASAN SURVEI/PENGANGKATAN/PENGANGKUTAN/PEMANFAATAN BMKT*) DI .................................... OLEH : ..............................................

---------------Pada hari ini.............. tanggal ................tahun............., kami : --------1.

2.

3.

4.

Nama NIP/NRP Instansi

: : :


: : :

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata


: : :

TNI Angkatan Laut

Nama Instansi

: :

Perusahaan Pengangkat

Departemen Kelautan dan Perikanan/Dinas Kelautan dan Perikanan

-----Yang bertugas pada TANGGAL ………………. s/d. TANGGAL ......................., bertempat di ................... (di lokasi pengangkatan BMKT) melaporkan kegiatan dengan jumlah hasil pengangkatan BMKT sebagaimana dalam lampiran berikut**).----------Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas sebagaimana tercantum dibawah ini, di...................................., pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.----------------------------------------------------------------------------------------------Yang bertugas:----------------------------------------1. ............................ : .................... (Departemen Kelautan dan Perikanan/Dinas Kelautan dan Perikanan) 2. ........................... : .................... (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) 3. .................................. (TNI Angkatan Laut)

: ...................

4. .................................. (Perusahaan Pengangkat)

: ...................

*) Diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan **) Lampiran hasil pengangkatan atau lampiran lain yang diperlukan

BERITA ACARA SERAH TERIMA TUGAS PENGAWASAN DI ........................................................................

-------- Pada hari ini ........... tanggal .................... tahun ............. jam......... WIB, saya : ---

----------------------------------------------…………………………………--------------------------------Pangkat/Gol

………………………………...,

jabatan..................................,

MENYERAHKAN Tugas Pengawasan KEPADA : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………….---------------------------------Pangkat/Gol

……………………………….......................

,

jabatan .......................................: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas yang melakukan serah terima tugas sebagaimana tercantum dibawah ini, di ………………….., pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.---------------------------------------------------

-----------------------------Yang Melaksanakan Serah Terima Tugas:---------------------

1. ........................................ (Yang Menyerahkan Tugas)

: ....................

2. ........................................ (Yang Menerima Tugas)

: ...................

KEADAAN FORCE MAJOURE SURVEI/PENGANGKATAN BMKT*) OLEH : PT. .................................. DI .........................................................

-------- Pada hari ini ........... tanggal .................... tahun .....jam......... WIB, kami yang bertugas di KM. ..........................., dikarenakan : -----------------------------------------------1. ............................................................................................................................ ..........................................................................................................................., 2. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................, menyatakan : ----------------------------------------KEADAAN FORCE MAJEURE-------------------------------Dan untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan kegiatan pengangkatan BMKT dan pelayaran, menyepakati kapal untuk meninggalkan lokasi menuju dermaga...............................--------------------------------------------------------------------------Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing pihak sebagaimana tercantum dibawah ini, di ................................................., pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------Yang Melaksanakan Tugas:-----------------------------------

1. ............................ : .................... (Departemen Kelautan dan Perikanan/Dinas Kelautan dan Perikanan) 2. ........................... : .................... (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) 3. .................................. (TNI Angkatan Laut)

: ...................

4. .................................. (Perusahaan Pengangkat)

: ...................

*) Diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan

FORMAT LAPORAN

I.

PENDAHULUAN - Latar Belakang - Tujuan Sasaran - Waktu Pelaksanaan - Petugas Pengawas

II.

PELAKSANA KEGIATAN (PERUSAHAAN) - Identitas Perusahaan - Nomor surat izin - Sarana dan prasarana kegiatan - Daftar pekerja (Penyelam dan ABK)

III.

HASIL-HASIL PENGAWASAN

IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

V.

PENUTUP

VI.

LAMPIRAN - Berita Acara Kegiatan - Data jumlah dan jenis benda hasil survei atau pengangkatan - Dokumentasi kegiatan

Lampiran II

: Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.56/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam

FORMAT ISIAN PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM Form Isian Nomor

Form

1

Form Kelengkapan Dokumen, Sarana, dan Prasarana Pengawasan Survei Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (FM/SDK – 05)

2

Form Pengawasan Survei Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (FM/SDK – 06)

3

Form Kelengkapan Dokumen, Sarana, dan Prasarana Pengawasan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (FM/SDK – 07)

4

Form Pengawasan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (FM/SDK – 08)

5

Form Pengawasan Gudang Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (FM/SDK – 09)

6

Form Pemeriksaan Gelar Operasi Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (FM/SDK – 10)

7

Form Pengumpulan Bahan dan Keterangan Dalam Rangka Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (FM/SDK – 11)

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Syahrin Abdurahman

FM/SDK-05

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Pelaksana Pengawasan :

FORM KELENGKAPAN DOKUMEN, SARANA, DAN PRASARANA PENGAWASAN SURVEI BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM (BMKT) Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Perijinan Survei dan Perijinan Pengangkatan BMKT 4. Surat Perintah Tugas Nomor .................................................................................... Tanggal.................... Pengawasan di lakukan pada : 1.

Nama Perusahaan

2.

Nama Pemilik Perusahaan

3.

Lokasi / Koordinat

4.

Wilayah Kewenangan Pusat/Daerah

5. 6

Nomor dan masa berlaku Surat Ijin Survei BMKT Dokumen Perijinan Survei (periksa saat kapal akan tolak ke lokasi)

No

Dokumen

Ada

Tidak

Catatan

Ada

Tidak

Catatan

1 Fotopi Surat Ijin Usaha Pengangkatan 2 Fotocopy Surat Izin Survei 3 Fotokopi Surat Keterangan Tenaga Arkeologi 4 Fotokopi Surat Kualifikasi Tenaga Penyelam 5 Asli Surat Keterangan Sehat Menyelam 6 Asli Paspor yang masih berlaku 7 Ahli Dahsuskim atau Visa 8 Fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 9 Fotokopi Security Clearance (dilegalisir) 10 Asli Surat Ijin Berlayar 12 Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal 13 Asli Surat Izin Radio Komunikasi 14 Asli Surat Ukur Kapal 15 Asli Sertifikat Pencegahan Pencemaran Minyak 16 Asli Daftar Anak Buah Kapal (crew list) 17 Asli Buku Pelaut

7

Sarana dan Prarana Sarana Survei (periksa saat kapal akan tolak ke lokasi)

No

Sarana dan Prasarana

1 Scuba 2 Chamber 3 Kompresor 4 GPS 5 Kantong jaring 6 Air Lift 7 Peralatan Dokumentasi di atas kapal dan bawah air 8 Sarana Komunikasi di kapal pengangkat, pengangkut, logistik halaman 1

8

Rekomendasi/Tindakan :

Diterbitkan Tempat Tanggal

: : :

Pengawas Pelaksana,

(...................................................) NIP. Tembusan : 1. Direktur Jenderal PSDKP 2. Direktur Pengawasan SDK 3. Kasubdit Wasdal Jasa Kelautan dan SDNH 4. Arsip

halaman 2

FM/SDK-06 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN


FORM PENGAWASAN SURVEI BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM (BMKT) Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Perijinan Survei dan Pengangkatan BMKT 4. Surat Perintah Tugas Nomor ........................................................... Tanggal.................... Pengawasan Survei BMKT : Hari ……………… Tanggal ………….

1

2

Pemeriksaan Gerakan Kapal

Pemeriksaan Pra Selam 1. Alat Selam a. Peralatan selam scuba b. Diving Compresor c. Alat selam umbilical d. Chamber 2. 1. 2. 3. 4.

Jumlah Penyelam Penyelam 1 Penyelam 2 Penyelam 3 Penyelam 4

Sesuai Koordinat ……..

Tidak Sesuai Koordinat ……..

Catatan

Lengkap

Tidak Lengkap

Catatan

…….. …….. …….. ……..

…….. …….. …….. ……..

Jumlah : …………………. Nama Nama Nama Nama

: : : :

…………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….

Pemeriksaan Paska Selam 1. Pemeriksaan Fisik Penyelam 1. 2. 3. 4.

3

Penyelam Penyelam Penyelam Penyelam

1 2 3 4

2. Pemeriksaan Jumlah Temuan 1. Temuan 1 2. Temuan 2 3. Temuan 3 4. Temuan 4 5. Temuan 5 6. Temuan 6 7. Temuan 7 8. Temuan 8 9. Temuan 9 10. Temuan 10

Tidak Membawa Temuan Membawa Temuan …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. Jumlah : …………………. Jenis …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Catatan

Catatan

Halaman 1

Pengawasan Survei BMKT : Hari ……………… Tanggal …………. Pemeriksaan Penanganan Temuan

4

1. Temuan 1 2. Temuan 2 3. Temuan 3 4. Temuan 4 5. Temuan 5 6. Temuan 6 7. Temuan 7 8. Temuan 8 9. Temuan 9 10. Temuan 10

Sesuai Prosedur

Tidak Sesuai Prosedur

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Catatan


5


: : :

Pengawas

(...................................................) NIP. Tembusan : 1. Direktur Jenderal PSDKP 2. Direktur Pengawasan SDK 3. Kasubdit Pengawasan Jasa Kelautan 4. Arsip

halaman 2

FM/SDK-07



FORM KELENGKAPAN DOKUMEN, SARANA, DAN PRASARANA PENGAWASAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM (BMKT) Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Perijinan Survei dan Perijinan Pengangkatan BMKT 4. Surat Perintah Tugas Nomor ............................................................................... Tanggal.......................................................... Pengawasan di lakukan pada : 1.

Nama Perusahaan

2.

Nama Pemilik Perusahaan

3.

Lokasi / Koordinat

4.

Wilayah Kewenangan Pusat/Daerah

5. 6

Nomor dan masa berlaku Surat Ijin Pengangkatan BMKT Dokumen Perijinan Pengangkatan (periksa saat kapal akan tolak ke lokasi)

Dokumen

No

Ada

Tidak

Catatan

Ada

Tidak

Catatan

1 Fotokopi Surat Ijin Usaha Pengangkatan dari KKP 2 Fotocopy Surat Izin Pengangkatan 3 Fotokopi Surat Keterangan Tenaga Arkeologi 4 Fotokopi Surat Kualifikasi Tenaga Penyelam 5 Asli Surat Keterangan Sehat Menyelam 6 Asli Paspor yang masih berlaku 7 Asli Dahsuskim atau Visa 8 Fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 9 Fotokopi Security Clearance (dilegalisir) 10 Asli Surat Ijin Berlayar 11 Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal 12 Asli Surat Izin Radio Komunikasi 13 Asli Surat Ukur Kapal 14 Asli Sertifikat Pencegahan Pencemaran Minyak 15 Asli Daftar Anak Buah Kapal (crew list) 16 Asli Buku Pelaut

7

Sarana dan Prarana Sarana Pengangkatan (periksa saat akan tolak ke lokasi)

No


1 Scuba 2 Chamber 3 Crane 4 GPS 5 Bak Perendaman/Desalinasi 6 Perangkat Komputer 7 Peralatan Dokumentasi di atas kapal dan bawah air 8 Perlengkapan pengepakan

Halaman 1


No

Ada

Tidak

Catatan

9 Tempat penyimpanan sementara di atas kapal 10 Peralatan labeling 11 Kompresor 12 Kantong jaring 13 Air Lift 14 Basket 15 8

Sarana Komunikasi di kapal pengangkat, pengangkut, logistik



: : :

Pengawas Pelaksana,


halaman 2


FM/SDK-08


FORM PENGAWASAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM (BMKT) Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Perijinan Survei dan Perijinan Pengangkatan 4. Surat Perintah Tugas Nomor ............................. Tanggal.................... Pengawasan Pengangkatan BMKT : Hari ……………… Tanggal ………….

1

2

Pemeriksaan Gerakan Kapal

Pemeriksaan Pra Selam 1. Alat Selam a. Peralatan selam scuba b. Diving Compresor c. Alat selam umbilical d. Chamber 2. 1. 2. 3. 4.

Jumlah Penyelam Penyelam 1 Penyelam 2 Penyelam 3 Penyelam 4

Sesuai Koordinat ……..

Tidak Sesuai Koordinat ……..

Catatan

Lengkap

Tidak Lengkap

Catatan

…….. …….. …….. ……..

…….. …….. …….. ……..

Jumlah : …………………. Nama Nama Nama Nama

: : : :

…………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….

Pemeriksaan Paska Selam 1. Pemeriksaan Fisik Penyelam 1. 2. 3. 4.

3

Penyelam Penyelam Penyelam Penyelam

1 2 3 4

2. Pemeriksaan Jumlah Temuan 1. Tipe ………... 2. Tipe ………... 3. Tipe ………... 4. Tipe ………... 5. Tipe ………... 6. Tipe ………... 7. Tipe ………... 8. Tipe ………... 9. Tipe ………... 10. Tipe ………...

Tidak Membawa Temuan Membawa Temuan …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. Jumlah : …………………. Jumlah …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Catatan

Catatan

Pengawasan Pengangkatan BMKT : Hari ……………… Tanggal …………. Pemeriksaan Penanganan Temuan

4

1. Tipe ………. 2. Tipe ………. 3. Tipe ………. 4. Tipe ………. 5. Tipe ………. 6. Tipe ………. 7. Tipe ………. 8. Tipe ………. 9. Tipe ………. 10. Tipe ……….

Sesuai Prosedur


…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Catatan


5


: : :

Pengawas


FM/SDK-09



FORM PENGAWASAN GUDANG BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM (BMKT) Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Perijinan Survei dan Perijinan Pengangkatan BMKT 4. Surat Perintah Tugas Nomor ........................................................ Tanggal................................... Pemeriksaan Gudang BMKT : Hari ……………… Tanggal …………. Pemeriksaan Jumlah Temuan 1

1. 2. 3. 4. 5.

No No No No No

Barcode Barcode Barcode Barcode Barcode

1. 2. 3. 4. 5.

Tipe Tipe Tipe Tipe Tipe

………. ………. ………. ………. ……….

Pemeriksaan Penyimpanan Temuan 3

4

1. 2. 3. 4. 5.

Tipe Tipe Tipe Tipe Tipe

Catatan

…………. …………. …………. …………. ………….

Pemeriksaan Penanganan Temuan 2

Jumlah : …………………. ada tidak ada

………. ………. ………. ………. ……….

Sesuai Prosedur


…….. …….. …….. …….. ……..

…….. …….. …….. …….. ……..

Catatan

Tempat Penyimpanan

Catatan

…….. …….. …….. …….. ……..



: : :

Pengawas


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL SURVEILLANCE OF MARINE RESOURCES AND FISHERIES)

Nama Unit Pengawasan/ UPT :

FORM PENGAWASAN SURVEI BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM (BMKT) Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 2. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Perijinan Survei dan Pengangkatan 3. SK Dirjen P2SDKP Nomor 036/DJ-P2SDKP/2008 Tentang Standar Operasi dan Prosedur Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam 4. Surat Perintah Tugas Nomor ............................. Tanggal.................... Pengawasan Pengangkatan BMKT : Hari ……………… Tanggal …………. Pemeriksaan Penanganan Temuan

4

1. Tipe ………. 2. Tipe ………. 3. Tipe ………. 4. Tipe ………. 5. Tipe ………. 6. Tipe ………. 7. Tipe ………. 8. Tipe ………. 9. Tipe ………. 10. Tipe ……….

Sesuai Prosedur


…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……..

Catatan


5


: : :

Pengawas


FM/SDK-10


Unit Pelaksana Pengawasan : FORM PEMERIKSAAN GELAR OPERASI PENGAWASAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM (BMKT) Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Perijinan Survei dan Perijinan Pengangkatan BMKT 4. Surat Perintah Tugas Nomor ........................................................................... Tanggal............................................................ Pemeriksaan di lakukan pada : 1.

Nama Kapal

2.

Nama Pemilik Kapal

3.

Jenis Kapal

4.

Tonase Kapal

Kapal Ikan

Kapal Survei

Tongkang

(…………………………..)

Pemeriksaan : 5

Dokumen Perijinan

Ada

Tidak

Catatan

Ada

Tidak

Catatan

a. Surat Ijin Usaha Pengangkatan b. Surat Ijin Survei/Pengangkatan c. Security Clearance d. Surat Ijin Berlayar e. Daftar Anak Buah Kapal f. Buku Pelaut 6

Sarana dan Prasarana a. Peralatan Selam - Scuba - Snorkel - Masker - Fin - Booties (sepatu selam) - Selang Selam (umbillical) - Wet Suite (baju selam) - BCD (rompi selam) - Kompresor b. Peralatan Survei/Pengangkatan - Side Scan Sonar - Magnetometer - Metal Detector - Echo Sounder - GPS - Peralatan komputer - Kamera Bawah Air - Crane - Keranjang Plastik

Halaman 1

7

BMKT

Ditemukan

Tidak Ditemukan

Jika Ditemukan, sebutkan : Jenis/Bentuk

Jumlah (pcs)

Catatan

Mangkok Keramik Piring Keramik Guci Keramik Guci Tanah Liat Teko Keramik Botol Koin Buli - Buli …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Jumlah BMKT ………………………… 8

Rekomendasi/Tindakan


: : :

Pengawas Pelaksana,


Halaman 2

FM/SDK-11 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN


FORM PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN (PULBAKET) DALAM RANGKA PENGAWASAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Panitia Nasional BMKT Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perijiinan Survei dan Perijinan Pengangkatan BMKT 5. Surat Perintah Tugas Nomor ........................................................... Tanggal............................................... Tahap Persiapan : 1. Indikasi Masalah

2.

Bahan Keterangan yang diperlukan

3.

Sumber Bahan Keterangan

Pengangkatan BMKT Secara Ilegal

a. Lokasi b. Pelaku c. …………………………………………………

a. Nelayan b. Aparat c. ……………………………….

Jual Beli BMKT



Jual Beli Lokasi BMKT



…………………………….



Tahap Pelaksanaan : 4. Teknik Pulbaket

a. Terbuka 1). Wawancara 2). Penelitian 3). …………………………………………… b. Tertutup 1). Penyamaran 2). Pengamatan 3). ……………………………………………

5. Fakta-Fakta Hasil Pulbaket : a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… d. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kesimpulan/Rekomendasi :

Diterbitkan

:

Tempat

:

Tanggal

:

Pengawas

(...................................................) NIP. Tembusan : 1. Direktur Jenderal PSDKP 2. Direktur Pengawasan SDK 3. Kasubdit Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumberdaya Non Hayati 4. Arsip

LAMPIRAN DOKUMEN SURVEI/PENGANGKATAN BMKT: a. Surat Ijin Survei/Pengangkatan BMKT dari Menteri Kelautan dan Perikanan/Bupati/Walikota (halaman 1)

Surat Ijin Survei/Pengangkatan BMKT dari Menteri Kelautan dan Perikanan/Bupati/Walikota (halaman 2)

b. Surat Ijin Usaha Pengangkatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

c. Surat Keterangan Tenaga Arkeologi

d. Paspor

e. Kittas (Kartu Izin Tinggal Terbatas)

f.

Visa

g. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Diperhatikan

h. Security Clearance

Security Clearance

i.

Surat Keterangan Sehat Menyelam

j.

Surat Ijin Berlayar

k. Surat Ijin Radio Komunikasi

l.

Surat Ukur Kapal (internasional)

Surat Ukur Kapal (Dalam Negeri)

m. Sertifikat Pencegahan Pencemaran Minyak

n. Daftar Anak Buah Kapal (Crew List)

o. Buku Pelaut

2. Sarana dan Prasarana Survei/Pengangkatan BMKT

2

1

7

6 3

5 4 8

9

11 10

Keterangan 1. BCD (rompi selam) 2. Wet Suit 3. Octopus 4. Botties 5. Fin 6. Masker 7. GPS 8. Scuba Tank 9. Selang Selam 10. Kompresor 11. Crane

Keterangan 12. Chamber 13. Air Lift 14. Kantong Jaring 15. Alat Komunikasi 16. Kamera Bawah Air 17. Peralatan Labeling

12

13

15

14

17

16

2011 TENTANG

Recommend Documents