JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: SE- 014/A/J.A/12/2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ASESMEN KOMPETENSI PEJABAT KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA '
PENDAHULUAN Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi para pejabat serta untuk menciptakan suatu proses seleksi dan kompetisi yang sehat sehingga mampu mewujudkan kepastian dan keadilan dalam pembinaan karier bagi seluruh Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel, khususnya dalam proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam suatu jabatan maka diterapkanlah suatu instrumen yang dapat mengukur kompetensi pegawai tersebut berupa asesmen kompetensi. Bahwa sebagai pedoman dan tata cara untuk melaksanakan kegiatan asesmen kompetensi tersebut, dipandang perlu untuk membuat Petunjuk Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia. a. Tujuan Tujuan dibuatnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk menjadi suatu pedoman dan tata cara dalam penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga asesmen kompetensi tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai target, yaitu : 1. Memberikan suatu instrumen dan dokumen kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dalam merencanakan pengembangan pegawai yang relevan, transparan, dan akuntabel; 2. Mendapatkan hasil penilaian kompetensi yang obyektif dari para pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Mendapatkan informasi tentang suatu jabatan terkait dengan pejabat yang sedang atau yang akan mendudukinya; 4. Mendapatkan profil pegawai untuk kepentingan mutasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. b. Sasaran Sasaran dibuatnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk mendapatkan profil kompetensi dari seluruh pejabat untuk kepentingan mutasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
c.
Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup Jenis, Metode, Alat Ukur, Kompetensi, Persyaratan Peserta, Penyelenggaraan, Penilaian dan Anggaran Asesmen kompetensi, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor : PER- 049/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
JENIS ASESMEN KOMPETENSI Pelaksaan Asesmen Kompetensi di Kejaksaan Republik Indonesia, dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : 1. Jenis asesmen kompetensi bagi Pejabat Struktural Eselon IVa untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon III; 2. Jenis asesmen kompetensi bagi Pejabat Struktural Eselon III untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon II; dan 3. Jenis asesmen kompetensi bagi Pejabat Struktural Eselon II untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon I.
METODE, ALAT UKUR DAN KOMPETENSI 1. Metode Asesmen Kompetensi yang dipergunakan adalah Assessmen Center dan / atau Quasi Assessmen Center. 2. Alat ukur kompetensi yang dipergunkan terdiri dari : a. Alat ukur Kompetensi Utama, berupa: - · Psikotes; - Wawancara Kompetensi; dan - Kuesioner Kompetensi. b. Alat ukur Kompetensi Pilihan, berupa Simulasi yang terdiri dari: -
-
-
-
In Tray berupa simulasi dari situasi nyata yang dihadapi pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan memberikan para peserta (assessee) tugas untuk merespon masalah-masalah yang terkandung pada berkas-berkas soal yang diberikan; Proposal Writing berupa simulasi yang menugaskan peserta (assessee) untuk membuat proposal tertulis; Presentasi berupa simulasi yang menugaskan peserta (assessee) untuk menyampaikan suatu informasi atau permasalahan dan penyelesaian permasalahan di hadapan orang lain secara sistematis; • Analisis kasus berupa simulasi yang menugaskan peserta (assessee) untuk menyelesaikan kasus yang diberikan; Leaderless Group Discussion (LGD) berupa simulasi yang dilakukan dengan menggunakan satu atau beberapa persoalan yang harus diselesaikan secara bersama oleh para peserta (assessee); dan Role Play berupa simulasi yang menugaskan peserta (assessee) untuk berperan sesuai dengan perintah.
c. Alat ukur yang digunakan sesuai dengan jenis asesmen kompetensinya masing-masing, sebagai berikut: 1.
Jenis Asesmen Kompetensi bagi Pejabat Struktural Eselon IVa untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon III, menggunakan Alat Ukur Kompetensi Utama dan sekurang-
2.
3.
Jenis Asesmen Kompetensi bagi Pejabat Struktural Eselon III untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon II, menggunakan alat Ukur Kompetensi Utama dan 2 (dua) Alat Ukur Kompetensi Pilihan; Jenis Assesmen Kompetensi bagi Pejabat Struktural Eselon II I, untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon menggunakan Alat Ukur Kompetensi Utama dan sekurangkurangnya 2 (dua) Alat Ukur Kompetensi Pilihan.
3. Kompetensi yang dinilai, terdiri dari : a. Kompetensi Inti, yaitu : - Integritas; - Pelayanan kepada pemangku kepentingan; - Dorongan berprestasi; dan Kerjasama. b. Kompetensi Kepemimpinan, yaitu : - Kepemimpinan; - Pemahaman strategi; - Pemimpin perubahan dan - Pengembangan kelompok. c. Kompetensi Jabatan, yaitu: - Peduli terhadap keteraturan dan kualitas. -
Pemikiran analitis; Pemikiran konseptual; dan Inisiatif.
PERSYARATAN PESERTA Pegawai di lingkungan Kejaksaan RI yang dapat diusulkan sebagai calon peserta asesmen kompetensi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Syarat Umum a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; b. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk; c. Mempunyai prestasi kerja yang menonjol dalam melaksanakan tugas yang didukung dengan data pendukung yang sah atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara d. Telah mengisi dan mengirimkan Laporan Penyelenggara Negara (LHKPN);
Harta
Kekayaan
e. Memenuhi Standar Minimum Profesi Jaksa dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa bagi seorang Jaksa. f. Seluruh unsur penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut memperoleh kualifikasi baik dengan nilai setiap unsur minimal 80 (delapan puluh), dan khusus unsur kesetiaan minimal 91 (sembilan puluh satu); g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau ada catatan di dalam Surat Keterangan
Kepegawaian dari bidang pengawasan;
dan h. Jangka waktu memasuki masa pensiun dari jabatan struktural lebih dari 2 (dua) tahun.
2. Syarat Khusus a. Asesmen Kompetensi bagi Pejabat Struktural Eselon IVa untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon III, memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 1) Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana (Strata-l); 2) Pangkat serendah-rendahnya Jaksa Muda (III/d) atau Sena Wira Tata Usaha (III/d) dengan masa kerja pangkat minimal 4 (empat) tahun; 3) Telah lulus Pendidikann dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, serta salah satu pendidikan dan pelatihah Teknis atau Fungsional atau 1 (satu) Pendidikan dan Pelatihan di Luar Negeri; dan 4) - sedang menduduki jabatan struktural Eselon IVa yang berada di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri Tipe A dan sebelumnya telah menduduki jabatan struktural Eselon IVa yang berada di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri Tipe A sekurang-kurangnya pada 1 (satu) jabatan yang berbeda bidang tugasnya bagi seorang Jaksa; atau - tidak sedang menduduki jabatan struktural Eselon IVa tetapi pernah menduduki jabatan struktural Eselon IVa yang berada di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri Tipe A sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jabatan yang berbeda bidang tugasnya bagi seorang Jaksa; atau - sedang menduduki jabatan Eselon IVa : bagi seorang Pegawai Tata Usaha. b. Asesmen Kompetensi bagi Pejabat Str;uktural Eselon III untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon II, menenuhi syarat· · syarat sebagai berikut: 1) Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana (Strata-l); 2) Pangkat serendah-rendahnya Jaksa Utama atau Nindya Wira Tata Usaha (IV/b);
Pratama
(IV /b)
3) Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; dan 4) Sedang menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya Eselon IIIb. c. Asesmen kompetensi bagi Pejabat Struktural Eselon II untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon I, memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 1. Pendidikan serendah-rendahnya Magister bidang Hukum (Strata-2); 2. Pangkat serendah-rendahnya (IV /c); I rJaksa Utama Muda I 3. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan 4. Sedang menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya Eselon IIb.
PENYELENGGARAAN 1. Penyelenggara asesmen kompetensi adalah Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Kepala Biro Kepegawaian c.q. Bagian Pengembangan Pegawai; 2. Jadwal penyelenggaraan asesmen kompetensi dapat ditentukan sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan mutasi pegawai, setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. Penyelenggara mengajukan permintaan calon peserta asesmen kompetensi yang dikirimkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja masing-masing sesuai jenis Asesmen Kompetensi yang akan dilaksanakan; 4. Kepala Satuan Kerja mengajukan usulan nama-nama pegawai yang memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus untuk mengikuti asesmen kompetensi dimaksud; 5. Pemanggilan terhadap calon peserta asesmen kompetensi didasarkan pada usulan Kepala Satuan Kerja masing-masing atau atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia; 6. Peserta asesmen kompetensi yang dipanggil melaporkan diri kepada penyelenggara dalam waktu 1 (satu) hari sebelum jadwal asesmen kompetensi dilaksanakan, dengan membawa dokumen, dokumen administrasi yaitu : - Surat Perintah dari Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; - Surat Keterangan Kepegawaian dari bidang pengawasan;
-
Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk; DP3 untuk masa 2 (dua) tahun terakhir; Bukti kirim Laporan Harta Kekayaan (LHKPN);
Penyelenggara Negara
-
7.
8. I 9.
SK Pangkat terakhir; SK Jabatan yang dipersyaratkan; dan Sertifikat Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan yang dipersyaratkan; Peserta yang dipanggil tetapi tidak dapat mengikuti asesmen kompetensi dianggap telah mengundurkan diri dan hanya dapat mengikuti asesmen kompetensi susulan setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia; Jangka waktu berlakunya hasil suatu jenis asesmen kompetensi terhadap seorang peserta adalah 2 (dua) tahun; Penyelenggara dapat menyerahkan penyelenggaraan asesmen kompetensi kepada konsultan sumber daya manusia yang dipilih melalui sistem pengadaan barang dan/ atau jasa Pemerintah atau dilaksanakan secara swakelola oleh penyelenggara bekerjasama dengan pihak ketiga, setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia;
PENILAIAN 1. Penilaian asesmen kompetensi dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan sistem penilaian yang ditetapkan; 2. Sistem penilaian asesmen kompetensi didasarkan pada skala nilai kesesuaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rata-rata nilai kesesuaian minimal 3 (tiga), dengan ketentuan nilai kesesuaian dari Kompetensi Integritas, Kompetensi Dorongan
Pelayanan kepada Berprestasi, Kompetensi Kepentingan, Kompetensi Kerjasama dan Kepemimpinan minimal 2 (dua); 3.
4.
Pemangku Kompetensi
Hasil penilaian asesmen kompetensi dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : a. peserta yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang disyaratkan dalam suatu jabatan tertentu, berdasarkan standar nilai kesesuaian kompetensi yang diperolehnya; b. peserta yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang disyaratkan dalam lsuatu jabatan tertentu, berdasarkan standar nilai kesesuaian kompetensi yang diperolehnya; Hasil asesmen kompetensi dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan;
ANGGARAN Seluruh rangkaian kegiatan yang timbul akibat pelaksanaan Surat Edaran ini dibebankan ke DIPA Kejaksaan Republik Indonesia. PENUTUP 1. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur secara khusus oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan; 2. Petunjuk pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ' Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2011
