GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 5 /KPTS/013/2011 TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat yang diberi pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Gubernur Jawa Timur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur ;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
-2-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ; 7.
MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA
:
Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Gubernur Jawa Timur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada : a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah ; b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bidang keuangan dan aset ; c. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai PPKD bidang pendapatan ; d. Kepala Dinas/Badan/Biro/Bidang sebagai Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (KPPKD) Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak Terduga ; e. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB).
KEDUA
:
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memiliki tugas dan fungsi : 1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah : a. Melakukan koordinasi dibidang : - penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ; - penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah ; - penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ; - penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; - tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah ; - penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. b. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ; c. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ; d. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;
e. Memberikan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
-3-
e. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPASKPD ; f. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur ; dan g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. 2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bidang keuangan dan aset : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ; b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ; c. Melaksanakan fungsi BUD ; d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; f. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ; g. Mengesahkan DPA/DPPA-SKPD ; h. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ; i. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ; j. Menetapkan SPD ; k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ; l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; m. Menyajikan informasi keuangan daerah ; n. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah ; dan o. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 3. PPKD bidang pendapatan : a. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 4. Kuasa PPKD Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan/ Belanja Tidak Terduga : a. Menandatangani SPM-LS ; b. Menyampaikan laporan keuangan KPPKD sesuai dengan bidang dan fungsi kewenangannya kepada PPKD ; dan c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui PPKD. 5. Pejabat Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
-4-
5. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : a. Menyusun RKA-SKPD ; b. Menyusun DPA-SKPD ; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ; e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; h. Menandatangani SPM ; i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ; j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ; k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ; l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ; m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur ; dan n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. KETIGA
:
Dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), PPKD dibantu Kuasa BUD pada BPKAD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD, terdiri dari: 1. 2. 3. 4.
KEEMPAT
:
Kepala bidang Anggaran ; Kepala bidang Pengelolaan Aset Daerah ; Kepala bidang Perbendaharaan ; Kepala bidang Akuntansi.
Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan fungsi : 1. Kepala bidang Anggaran a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ; b. Menyiapkan anggaran kas ; c. Menyiapkan SPD. 2. Kepala bidang Pengelolaan Aset Daerah a. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ; b. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
3. Kepala Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
-5-
3. Kepala bidang Perbendaharaan a. Menerbitkan SP2D ; b. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ; c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ; d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ; e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ; f. Menyimpan uang daerah ; g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah ; h. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; i. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ; k. Melakukan penagihan piutang daerah 4. Kepala bidang Akuntansi a. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ; b. Menyajikan informasi keuangan daerah. KELIMA
:
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/52/KPTS/013/2009 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2011. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 10 Januari 2011 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd H. SOEKARWO
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
-6-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 5. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 7. Sdr. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 8. Sdr. Direktur Utama Pt. Bank Jatim di Surabaya. 9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Surabaya, Kediri, Malang, Bondowoso, Pamekasan, Madiun, Bojonegoro, Pacitan, Mojokerto, Banyuwangi, Jember dan Blitar. 10. Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
