2011 TENTANG

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 140 /PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN, Menimbang

bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastrukur Daerah Tahun Anggaran 2011; .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; yI,,/

MENTEAIKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

-2MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. BABI RUANG LINGKUP Pasall (1) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut DPPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan bagian dari Dana Penyesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang~Undang Nomor 11 Tahun 2011. (2) DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. (3) DPPID dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupatenjkota yang digunakan untuk mendanai kegiatan infrastruktur bidang pendidikan, infrastruktur bidang transmigrasi, dan infrastruktrur bidang lainnya. BAB II ALOKASI Pasal 2 (1) Alokasi DPPID ditetapkan sebesar Rp6.313.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah). (2) Alokasi DPPID sebagaimana dialokasikan untuk:

dimaksud

pada

ayat

(1)

a. Infrastruktur bidang pendidikan untuk kabupatenjkota sebesar Rp613.000.000.000,OO(enam ratus tiga belas miliar rupiah); b. Infrastruktur bidang transmigrasi untuk kabupatenjkota sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan c. Infrastruktur bidang lainnya untuk provinsijkabupatenjkota sebesar Rp5.200.000.000.000,OO (lima triliun dua ratus miliar rupiah). ,Iw


-3BABIII PENETAPAN ALOKASI Pasal 3 (1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPPID dan besaran alokasinya ditetapkan dalam rap at kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPPID adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Alokasi DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan. Pasal 4 (1) Daerah penerima DPPID wajib menggunakan DPPID seSUaI dengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Daerah penerima DPPID pergeseran antar bidang.

tidak

diperbolehkan

melakukan

BABIV ARAH KEGIATAN Pasal 5 (1) Infrastruktur bidang pendidikan ditujukan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa' dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka, serta digunakan untuk: a. Pembangunan/ rehabilitasi meubeulairnya; b. Pembangunan/ rehabilitasi meubeulairnya; dan

ruang

kelas

baru,

perpustakaan,

beserta beserta

c. Pembangunan/ rehabilitasi ruang belajar lainnya termasuk laboratorium sekolah, beserta meubeulairnya. (2) Infrastruktur bidang transmigrasi digunakan untuk: a. Pemenuhan infrastruktur intra dan antar kawasan transmigrasi; dan b. Pemenuhan paket fasilitas umum permukiman transmigrasi. "s.......

dan

fasilitas

sosial

MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-4(3) Infrastruktur bidang lainnya digunakan kegiatan-kegiatan di bidang: a. Kesehatan; b. Jalan/jembatan; c. Irigasi; d. Air minum; e. Sanitasi; f. Kelautan dan perikanan; g. Pertanian; h. Lingkungan hidup; 1. Sarana perdagangan; J. Waduk danl atau embung; dan k. Prasarana Pemerintahan Daerah.

untuk

mendanai

(4) Petunjuk pelaksanaan DPPID untuk Infrastruktur Bidang Transmigrasi ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan. (5) Kegiatan yang akan didanai perlu memperhatikan keterbatasan waktu dalam Tahun Anggaran 2011. BABV PENGANGGARAN Pasal 6 . (1) DPPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah. (2) Alokasi DPPID digunakan untuk belanja modal dan belanja barang sebagai penunjang pelaksanaan belanja modal yang bersangkutan. Pasal 7 (1) Pemerintah daerah penerima DPPID dapat melaksanakan program dan kegiatannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.-.....


-5(2) .Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APED maupun Peraturan Daerah tentang Perubahan APED atau karena tidak melakukan perubahan APED, maka tetap dapat melaksanakan programjkegiatan dengan melakukan prosedur seperti tersebut di atas dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI

PENYALURAN Pasal 8 (1) Penyaluran DPPID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyaluran DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari total alokasi DPPID; dan b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari total alokasi DPPID. (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus. (4) Penyaluran Tahap I dapat dilaksanak;:m setelah Kepala Daerah penerima DPPID menyampaikan sur at pernyataan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang menyatakan akan mencantumkan penerimaan DPPID dalam APED Perubahan atau akan menyampaikan dalam LRA dan akan mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Kas Negara jika tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011. (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai· dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (6) Surat pernyataan disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal30 September 2011. (7) Surat pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. ~


- 6(8) .Penyaluran Tahap II dapat dilaksanakan setelah laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I yang dilampiri daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk programjkegiatan yang didanai DPPID disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (9) Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I dan daftar SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 9 (1) Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari DPPID Tahap I yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Tahun Anggaran 2011berakhir. Pasal10 .Dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara. BABVII PELAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal11 (1) Daerah penerima DPPID wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DPPID paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran 2011berakhir. (2) Laporan realisasi penyerapan DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Pengawasan fungsionalj pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPPID dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;W

MENTERlI<EUANGAN REPU8LII< INDONESIA

-7BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal12 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai diundangkan.

berlaku

pad a tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlcan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23. AgU~t:U3 2011 MENTERI KEUANGAN,

ttd. AGUS D.W. MARTOW ARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal·:.23 AlSustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA,

ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR';

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b. '~~~~ '/ -;..::.< KEPALA

'/

~

~\''Ps.~'~i;~VIENTERIAN

0"'"

~

. ::!c{

..

i~,@·r. ,..---,...\)\,j'\\J~"\ \ -,? , /!, "-'\

~

::2' •

v'

n\p.u

GIART \.;,\-------/ NIP.195~?~~~~~~~ .-,,:::.:..:=;::;::.~;;.::/"

'~"

\

\

/\~ I~t \«,

,

·':;.'/f

524

LAMPIRAN [ PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.07/2011 TENT ANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

140


ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 INFRASTRUKTUR BIDANG PENDIDIKAN "ALOKASI , Bireuen Provinsi Simeulue Bener Medan Sumatera Timur Meriah Utara DAERAH Kab. Aceh Asahan Karo Labuhanbatu Toba Dairi Nias Banda Lhokseumawe Subulussalam Aceh Selatan Barat Besar Utara Samosir Aceh Kab. Langkat Kota Aceh Pidie Mandailing Pematang-siantar Sibolg-a Jaya Tamiang Deli AcehJaya Tapanuli SabangLang-sa Binjai SerdangTeng-ah Barat Selatan Teng-ah Utara Daya Simalung-un Nag-an Gayo Teng-g-ara Sing-kil Lues Raya '.'Natal NAMA ,NO.Provinsi ..

24 1

Halaman 1 dari 12

(dalam juta rupiah)

1.043,534 865,068 1.528,080 1.111,890 2.155,440 1.114,794 1.970,337 1.513,291 2.370,431 1.118,309 1.986,002 1.430,669 1.127,007 1.985,043 1.106,034 1.142,335 650,554 1.242,077 1.225,030 1.380,212 1.085,375 1.515,435 840,343 796,118 813,704 894,457 726,810 686,551 698,758 753,650 983,988 761,710 733,798 902,617 ' 903,887 1.034,036 1.007,744 645,461 628,040 843,145


76 57

Kota Kab. Pasaman Sol Pariaman okRiau Selatan Barat Selatan Provinsi Sumatera Barat Sawahlunto Nias Barat Utara Labuhanbatu Samosir Batubara Selatan Utara Tanah Datar Solok Siak Hulu Pesisir Rokan Hilir Selatan Pelalawan NAMA Dharmasraya Gunungsitoli Serdang Lawas Bedagai Utara DAERAH Pakpak Humbang Bharat Hasundutan Indragiri Hulu Hilir Bengkalis Payakumbuh Kota Bukittinggi KotaLima Padangsidempuan Tebing Tinggi Padang Kepulauan Agam Pariaman Mentawai Taniungbalai Kuantan puluh Singingi Kota Padangpanjang Sijuniung Kampar NO. Kab.

ALOKASI.

Halaman 2 dari 12

(dalam juta rupiah)

688,547 864,092 655,189 815,797 775,290 1.076,059 1.521,793 547,292 668,166 1.021,145 872,875 1.309,905 706,746 1.018,653 1.343,301 851,524 1.636,822 1.133,935 945,222 934,444 1.445,632 738,891 1.226,392 1.082,375 913,114 1.337,693 869,778 1.878,053 1.229,502 964,956 831,991 795,567 699,112 942,891 1.055,614 727,912 1.220,509· 1.311,147 1.237,115 ·635,909 714,623 1.199,235 1.047,194 954,532

---------

---

--

-

..


121 88 106 95

Provinsi Selatan Kota Pekanbaru Dumai Batam Kerinci NAMA Lahat Karimun Natuna Kab. Musi Muara Rawas Enim Tebo Kota Prabumulih Bangka Barat Kab. Batanghari Bungo Ogan Komering IIir DAERAH JabungBarat Bang-ka Selatan BelitungProvinsi JSumatera ambi Banyuasin TanjungTimur Kab.Bintan Kepulauan Meranti Kota Kepulauan TanjungPinangAnambas Merang-in Muaro Sarolang-un Sung-ai Jambi Jambi. Penuh Pang-kal PinangProvinsi Kepulauan Kepulauan Riau Bang-ka Belitun~ ALOKASI. Kota PalembangLing-g-a Pag-ar Lubukling-g-au Alam Kab. Og-an Banyuasin KomeringIIir Uiu Selatan Empat LawangTimur Teng-ah NO. Provinsi

(dala11l juta rupiah)

770,179 696,779 784,234 692,395 717,719 855 A66 . 1.709,719 1.421,464 997;873 1.113,971 645,315 671,077 833,672 598,818 1.570,793 1.664,104 1.100,789 1.074,684 1.106,710 742,882 1.061,127 1.286,342 1.583,858 756,456 701,945 685,161 647,580 1.099,819 1.175,830 985,883 1.050,294 607,358 878,752 1.111,631 884,556 896,660 980,259 1.509,143 1.750,729 1.165,10~ 737,636 1.259,176

.~.

Halaman 3 dari 12


(dalam juta rupiah)

158 152 138 128

Metro Seluma Kaur NAMA Pesawaran Bekasi Ciamis Cirebon Garut Mukomuko Provinsi Kota Kab. Karawang Reiang Bengkulu Lebong Kab. Kab.Bandung Kab.Administrasi LampungTengah Lampung Mesuii Pringsewu lndramayu Belitung Kepahiang Cianiur Kuningan Bandar Bengkulu Lampung Timur Selatan Timur Barat Selatan Kepulauan Seribu Kota Provinsi Kab.Lebong Bengkulu Bogor Maialengka Jawa Barat Utara Jakarta . BaratDAERAH Timur Utara Barat Tanggamus Tulang Way Ttilang Lampung DKI Kanan Bawang Jakarta Tengah Pusat Selatan NO.Provinsi

ALOKASI

Halaman 4 dari 12

841,900 3.635,866 2.885,472 2.545,053 1.114,750 1.434,791 1.146,682 1.208,266 1.780,245 3.633,765 2.196,677 3.172,874 3.235,707 2.698,474 2.113,180 1.268,636 737,587 867,334 819,214 4.526,127 1.006,708 1.254,999 1.660,950 2.840,935 1.746,717 2.255,856 1.812,788 1.014,665 2.027,025 2.560,934 820,899 905,035 876,308 821,106 673,107 843~996 830,903 737,222 ' 1.097,966 1.138,634 931,711 520,915


Kab. Kab.Lebak Provinsi Kebumen Klaten Purwakarta BIora Brebes Demak Kendal Kudus Sukabumi Cimahi Bekasi Hanten NAMA DAERAH Kab.Pati Kab. Cirebon Sukabumi Purworejo Sumedang Tasikmalaya Tangerang Pekalongan Pemalang Batang Karanganyar Selatan Pandeglang Magelang Serang Banyumas Baniarnegara Bogar Bandung Baniar Cilegon Barat Provinsi ALOKASI Boyolali Grobogan Subang Cilacap Depok Jawa Tengah Kab. JPurbalingga epara NO. Kota ...

184 192

Halaman 5 dari 12

(dalam juta rupiah)

1.932,469 2.326,386 1.619,695 2.201,806 3.044,438 1.909,725 2.823,738 980,425 3.184,960 2.503,193 2.067,087 2.745,092 1.829,714 2.251,943 1.667,456 1.955,793 1.845,083 1.389,383 1.909,385 1.709,739 1.218,529 1.636,264 2.955,838 2.004,414 2.264,914 1.274,062 1.698,754 1.996,712 1.996,739 2.620,850 1.077,273 1.179,063 1.878,224 782,429 973,845 649,501 785,658 1.950,985 1.447,095 1.967,064 1.394,482 2.072,487 839,458 606,420

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

232 227

Pasuruan Sleman Gresik Madiun Pamekasan Situbondo Blitar Kediri Pacitan Kota Wonosobo Bondowoso Surakarta Bantul Kab.Sukohario Rembang Semarang Temanggung Lumaiang Probolinggo Sidoario Lamongan Moiokerto Gunung Bangkalan N Panaro Magelang Salatiga gawi goKidul NAMA DAERAH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ALOKASI Wonogiri Jombang Sragen Tegal Banyuwangi Magetan Nganjuk Malang Pekalongan Provinsi Jeinber Sampang Boionegoro Yogyakarta J awa Timur Kab. Kulon Progo NO. Kab.

Halaman 6 dari 12

(dalam juta rupiah)

1.186,918 1.031,413 2.080,138 1.700,087 1.836,190 1.998,274 3.493,466 1.518,246 1.769,925 1.606,628 1.922,982 2.700,727 2.314,266 1.395,963 1.990,572 2.019,811 2.511,803 2.121,274 1.569,287 1.766,250 1.865,073 1.479,511 1.753,445 2.522,694 1.308,856 1.434,689 769,696 762~505 968,657 675,036 1.792,357 1.606,061 2.036,705 1.440,911 1.903,123 2.320,919 1.485,361 2.244,310 2.132,088 2.422,641 1.765,397 2.083,238 1.911,476 3.016,287


Kota Kab. Bat'ita Pasuruan Kuala Pontianak Sukamara Lamandau Kediri Madiun Batu Selatan Utara NAMA DAERAR Kab.Landak Provinsi Kab. Provinsi Sambas Sekadau Barito Melawi BIitar Tuban Kalimantan Kalimantan Timur Selatan Barat Provinsi Sintang Probolinggo Kalimantan Teng-ah Kota Kab. Kapuas Kotawaringin Tulung-ag-ungSeruyan KetapangKating-an Banjar Surabaya Mojokerto Rulu Barat Timur Kab.Murung-Raya Sumenep KayongPulangTreng-g-alek Sang-g-au Sing-kawangBeng-kayangGunungMalang Kilbu Palang-ka Raya Pisau Utara Mas Raya

ALOKASI,

284 270 298

Halaman 7 dari 12

(dalam juta rupiah)

1.178,827 1.047,595 1.672,556 1.860,500 1.698,463 1.694,123 2.526,938 1.342,725 595,294 605,653 723,869 649,135 744,030 740,719 815,649 1.249,360 1.517,852 1.373,756 1.712,322 1.630,354 1.044,061 1.204,788 1.086,740 1.327,450 1.387,891 888,387 742,999 894,226 938,257 805,959 735,635 845,872 868,194 650,174 555,586 691,278 725,019 784,434 830,106 944,559 926,137 1.689,136 863,889 --


(dalam juta rupiah)

325 340 311

Provinsi Provinsi Berau Kutai Boalemo Tarakan Sulawesi Gorontalo Barat Timur Utara Kab. Kota Kab.Kepulauan Kotabaru Tanah Nunukan Paser Minahasa Tomohon Gorontalo Samarinda Manado Tanah Kalimantan Laut Bumbu Selatan Utara Timur Malinau NAMA DAERAR ALOKASI . Penajam Bontang Kartanegara Mongondow Paser Siau Talaud Utara Tagulandang Timur Selatan Kab. Bolaang Tabalong Tapin Tana Rulu Balangan Bolaang Banjarbaru Banjarmasin Bitung Rulu Tidung Sungai Sungai Teng-g-ara Selatan Tengah Utara Utara Biaro Bulung-an Kepulauan Balikpapan Kotamobag-u Sang-ihe NO. Provinsi

Ralaman 8 dari 12

2.110,220 1.069,174 1.023,455 1.087,392 842,557 580,288 733,735 958,724 941,669 ' 981,769 1.534,992 1.019,545 1.442,324 1.025~832 1.278,800 1.018,244 1.205,511 1.045,496 1.187,776 1.257,672 955,179 889,575 829,277 780,942 993,989 789,446 906,470 827,510 652,156 743,892 740,303 830,208 983,542 816,591 1.043,818 1.012,267 976,680 715,128 707,718 928,398 831,638 751,790 1.115,088

-------

MENTERI KEUANGAN REPUBlIK INDONESIA

Kab.Bone Provinsi Bulukumba Polewali Sulawesi Mandar Selatan Kota Provinsi Kab. Takalar Luwu Pohuwato Toli-Toli Poso Maros Buol Morowali Barru Gowa Palu Makassar Gorontalo Sulawesi Timur Utara Utara Barat NAMA DAERAH Parepare Sidenreng Maiene Mamuiu Rappang Soppeng JMamasa Enrekang Kepulauan Tana Wajo Don9;9;ala Bantaeng eneponto Toraja Utara Selayar Provinsi Pari9;i Pinran9; Sinjai Ban9;9;aiKepulauan Tojo Si9;i Pan9;kajene Toraja Bone Palopo Una-Una Sulawesi Bolan9;o Mouton9; Utara dan Tengah Kepulauan Kab. Ban9;9;ai NO. Kab.

ALOKASI.

346 357 381

Halaman 9 dari 12

(dalanz juta rupiah)

1.386,951 1.344,138 1.227,621 1.045,849 1.006,811 1.193,214 1.824,698 1.327,138 814,446 677,915 779,529 858,390 1.055,583 1.391,180 1.119,501 2.031,776 1.011,432 1.400,018 1.216,140 1.057,245 1.086,440 1.085,374 1.163,368 1.051,408 1.112,346 1.311,401 1.250,576 1.564,870 1.158,388 1.038,490 840,164 873~898 830,340 833,294 794,685 842,316 983,583 912,815 1.089,370 1.157,504 1.182,271 781,102 1.501,052


407 386 417 398

Mataram Bima Kab.Ende Lombok Sumbawa Barat Timur Tabanan Kota Wakatobi Bombana Buton Bau-bau Utara Utara Utara Barat Provinsi Bali Kab. Kolaka Muna Kendari Konawe Sumba Sikka Lembata Flores Belu Alar Timur Timur Barat Konawe Selatan NAMA DAERAH Provinsi Nusa Ten~?;ara Timur Ngada Manggarai Teng-ah Kab.BadungKlung-kungBang-Ii Provinsi Dompu Nusa Ten~~ara Barat KupangKab. Jembrana BulelengKarang-asem Kota Denpasar Sulawesi Tenggara Gianyar NO. Kab.

ALOKASI

Halaman 10 dari 12

(dalam juta rupiah)

851/705 970/201 977/970 1.120/259 1.102/024 1.740/904 1.192/847 798/295 1.579/077 860/509 970/135 1.029/040 1.035/531 1.189/030 1.083/942 1.383/017 1.206/845 821,844 998/025 781/156 785/148 1.508/029 1.264/959 892/776 933/113 1.803/563 944,139 967/813 720/635 973/013 1.948/315 1.030/573 1.338,626 1.425/861 1.348/356 1.568/595 1.036/661 1.082/111 1.017/378 1.256,398 884/964 1.239/911


438 449 458

Kota Tual Nabire Paniai Sarmi Yahukimo Merauke Mimika Keerom Provinsi Buru Halmahera Pulau Rote Ternate Ambon Maluku Ndao Selatan Morotai Timur Barat Selatan Utara Utara Biak Numfor NAMA DAERAH Provinsi Maluku Jayapura Jayawijaya Nagekeo Sabu Raijua Aru Kab.ManggaraiBarat Kota Timor Manggarai Seram Kepulauan Kupang Tengah Bagian Tengah Barat Timur Sula Barat Timur Daya Utara Selatan Barat Kota Provinsi Sumba Maluku Puncak Tidore Papua Kepulauan Barat Jaya Tenggara Tengah Daya Kab. Halmahera Yapen Tengah NO. Kab.

ALOKASI

Halaman 11 dari 12

(dalam juta rupiah)

688,908 1.058,260 1.089,144 1.108,767 1.271,274 1.470,328 1.398,679 1.645,276 853,963 698,535 623,805 704,509 834,388 773,058 768,395 717,984 803,688 684,814 769,102 799,178 660,462 870,501 1.281,780 1.130,301 1.498,877 1.204,428 1.340,468 951,598 862,000 554,307 723,777 624,154 643,874 677,438 794,085 617,479 641,441 867,848 932,151 601,371 608,798 649,521 753,479

.~~' MENTERI KEUANGAN REPUBtiK INDONESIA

NAMADAERAH Teluk Bintuni Kaimana Wondama Fakfak Kab. Puncak Asmat Tambrauw Tolikara Manokwari Yalimo Deiyai Waropen Raja Ampat SelatanB~rat Pegunungan Bintang Kota Kab. Dogiyai Intan Mappi Boven Jaya Digoel Nduga Tengah Maybrat Provinsi Papua Supiori Mamberamo Lanny Jaya Raya Sarong . NO>,Kab. .,

487

(dalam juta rupiah)

..

ALOKASI.

.'

807,895 642,226 1.142,820 1.358,165 1.248,566 642,809 728,735 1.102,036 1.089,275 1.092,446 1.138,593 816,111 1.242,889 695,410 1.063,014 749,283 1.750,366 881,066 713,760 767,476 1.418~511 709,916 780,641 764,930 1.361,031 823,060 2.363,533

497

JDMLAH DAERAH JDMLAH TOTAL

613.000,000

MENTERI KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEP ALA BAGI

GIARTO

ENTERIAN

,p,tf'

~

~'~ ..

G \'\,

.~~

.

,~~.." ~ ... . ~~

..• lil(,'~ ~~~, \j\l!\\.1~ .~

\~~

,~~~

\1 ~

e\?O,

'/f.'I(R£iAR\~\ ~v NIP.195904i~-1: ';::P.A~f!liffI:;f~i .

AGUS D.W. MART OW ARDO}O

f~

~~

.

I)

/J

Halaman 12 dari 12

I~

LAMPIRAN II

140

PERATUR~1'j MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.07/2011 TENT ANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

ALOKASI DANA PERCEP A TAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 INFRASTRUKTUR BIDANG TRANSMIGRASI (dalam juta rupiah) '..

..,Kab. 'i: Kab. J< . Kab.

I.:

-.·I\Tgy;,;

, .. .... -.' ...Una-Una Teluk Keerom Wondama Buol Paser Mimika Manokwari Muna Bima ..,:NAMADAERAH Takalar Sarolangun Toio Maluku Tengah Wajo Ogan Pulang Bengkulu IIir Pisau Utara Pinrang Kapuas Mesuji ALOKASI .

<:. •........

•.

"

' ........

'

30.086,666 22.168,156 16.000,000 15.000,000 30.000,000 20.000,000 30.387,965 33.076,950 18.041,320 41.680,000 10.000,000 24.685,690 7.000,000 57.898,545 17.200,000 76.774,708

."

.

19

JUMLAH DAERAH JUMLAH TOTAL Salinan sesuai dengan aslinya KEP ALA BIRO UMUM

n.b.

500.000,000 MENTERI IC"GUANGAN,

ttd,

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO

1,(./

LAMPIRAN III MENTERI KEUANGAN PERATUR .L N i+ 0 /PMK.07/2011 TENTANG NOMOR ••.•. ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ALOKASI

DANA PERCEPATAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

--4.500,000 --WADUK --- -------.. ----- DAN HIDUP 18.000,000 6.559,858 13.500,000 4.500,000 5.218,349 6.559,858 13.500,000 13.500,000 10.800,000 11.700,000 4.820,409 18.000,000 9.000,000 3.103,572 5.218,349 3.080,959 5.078,571 4.820,409 3.103,572 9.000,000 8.919,000 13.500,000 5.078,571 11.700,000 17.919,000 10.800,000 9.000,000 3.080,959 4.500,000 Kab. Labuhanbatu Bener Asahan Meriah DAN IRIGASI Provinsi Kota Bireuen Nias Karo Subulussalam Sumatera Utara Kab. Kab.Simeulue Aceh Pidie Banda Lhokseumawe Timur Utara Besar SeIatan Barat Aceh Dairi Provinsi PERTANIAN PERDAGANGAN AIR Aceh PEMERlNT SANIT MINUM PRASARANA DAERAH ASI AHAN KESEHATAN 2.700,000 SARANA 9.000,000 NAMA DAERAH 11.700,000 JUMLAH Kab. Pidie Jaya Tengah Jaya Kab. Aceh Singkil Deli Serdang Kota Mandailing Gayo Sabang Tenggara Lues Natal Nagan Langkat Aceh Langsa Tamiang Barat Raya Daya LINGKUNGAN EMBUNG

KELAUTAN --4.500,000 9.000,000 18.000,000 /ATAU PERIKANAN

INFRASTRUKTUR

DAERAH TAHUN

ANGGARAN

2011

BIDANG LAINNY A (dalamjuta rupiah)

JALAN/

~ Halaman 1 dari 16

-- - WADUK --- ------.-- -- DAN HIDUP 9.792,000 18.000,000 15.300,000 10.800,000 5.218,349 13.500,000 10.800,000 15.750,000 8.299,308 3.080,959 4.820,409 9.792,000 1.800,000 4.820,409 4.500,000 8.299,308 9.819,000 8.919,000 6.559,858 450,000 18.000,000 6.957,798 13.500,000 6.957,798 3.080,959 5.218,349 8.299,282 6.559,858 9.819,000 17.838,000 8.299,282 Kota Medan Barat Kab. Provinsi Solak Labuhanbatu Tanah Nias Batubara Pesisir Sumatera Utara Datar Selatan Utara Barat Toba Samosir Selatan Samosir Selatan SARANA Pasaman PERDAGANGAN AIR MINUM DAN NAMA DAERAH 10.800,000 DAERAH PRASARANA PERTANIAN PEMERINT SANITASI AHAN IRIGASI KESEHATAN 8.919,000 900,000 Sibolga Tapanuli Selatan Utara Pakpak Binjai Tanjungbalai Bharat Kota Tebing Pematangsiantar Tinggi JUMLAH Serdang Padang Pariaman Bedagai Lima Kepulauan Gunungsitoli puluh Mentawai Kota Kab. Kab.17.100,000 Sijunjung Agam Humbang Lawas Tengah Hasundutan Utara Padangsidempuan Simalungun LINGKUNGAN EMBUNG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KELAUTAN -18.000,000 10.800,000 4.500,000 8.919,000 / ATAU PERlKANAN

(dalamjuta rupiah) JALAN/

~.

Halaman 2 dari 16

.",-

--- ------- --- DAN - ---- WADUK HIDUP 9.000,000 10.800,000 15.750,000 13.500,000 13.377,600 6.957,798 5.218,349 8.299,308 3.103,572 1.739,450 4.820,409 7.200,000 3.080,959 9.000,000 5.400,000 13.500,000 13.377,600 10.800,000 15.750,000 18.000,000 5.400,000 6.957,798 5.218,349 8.299,308 3.103,572 8.919,000 1.739,450 4.820,409 7.200,000 3.080,959 9.000,000 Kota Dumai Batam Kab. Pasaman Solak Siak Natuna Karimun Pelalawan Rokan Bintan Kerind Pekanbaru Pariaman Selatan Hilir Hulu Barat Provinsi Riau PERTANIAN PERDAGANGAN AIR PEMERINTAHAN SANITASI MINUM DAN DAERAH PRASARANA SARAN NAMA DAERAH !RIGASI Sawahlunto 9.000,000 KESEHATAN Provinsi Jambi JUMLAH :!Cab. Kota Kab. Dharmasraya Indragiri Kepulauan B Bengkalis Kampar Kuantan Tanjung Lingga Bungo Padang Payakumbuh Li., atanghari Singingi Pinang Hilir Hulu Meranti Anambas Provinsi Kepulauan RiauA Bukittinggi Padangpanjang EMBUNG LINGKUNGAN

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KELAUTAN PERIKANAN

(dalam juta rupiah)

-18.000,000 13.500,000 10.800,000 4.500,000 8.919,000 9.000,000 /ATAU

JALAN/

Halaman 3 dari 16

-----WADUK -- --------- I. 9.028,571 13.500,000 10.800,000 18.000,000 3.478,899 3.080,959 9.000,000 9.028,571 8.865,000 10.350,000 3.478,899 2.700,000 ---- DAN 4.820,409 18.000,000 10.800,000 13.500,000 10.800,000. 9.000,000 8.865,000 6.559,858 6.559,858 4.820,409 3.080,959 18.000,000

HIDUP DAERAH Kab. Tebo Musi Rawas Kota Lahat Prabumulih Provinsi PERTANIAN AIR Sumatera SANIT MIN1JM DAN SARANA ASI Selatan Muara Enim PERDAGANGAN PEMERINT AHAN 13.500,000 PRASARANA NAMA DAERAH !RIGASI KESEHA Jambi 1.800,000 JUMLAH Provinsi Kab. Bengkulu Jambi Kab. Kab. Ogan Tanjung Banyuasin Bangka Empat Bengkulu Palembang Lubuklinggau Komering Lawang Selatan Jabung Selatan Utara Barat Ilir Ulu Belitung Sarolangun Pagar Ilir Alam Barat Timur Timur Provinsi Kepulauan Bangka BeIitung TAN Kota Pangkal Pinang Musi Sungai Banyuasin Penuh Kab.Muaro Merangin Tengah Selatan Timur EMBUNG LINGKUNGAN .

...,

KELAUTAN -13.500,000 2.700,000 18.000,000 10.350,000 10.800,000 4.500,000 9.000,000 /ATAU PERIKANAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JALAN/

Halaman 4 dari 16

(dalam juta rupiah)

-- --WADUKDAN -- -------c- ~ HIDUP 6.957,798 10.800,000 13.500,000 18.000,000 13.500,000 4.820,409 8.299,308 7.200,000 3.080,959 1.739,450 4.820,409 13.500,000 13.500,000 10.800,000 18.000,000 8.299,308 6.957,798 3.103,572 3.080,959 1.739,450 17.820,000 3.103,572 17.820,000 18.000,000 7.200,000 Kota Metro Kaur Mukomuko Kab. Ciamis Pesawaran Bekasi Seluma DAN !RIGASI PRASARANA SARANA NAMA DAERAH 18.000,000 PERTANIAN PERDAGANGAN AIR PEMERINTAHAN SANITASI MINUM DAERAH 6.300,000 4.500,000 KESEHATAN DKI Jakarta Provinsi Lampung Kota Administrasi Jakarta Pus at Selatan Utara Mesuji Provinsi Jawa Barat JUMLAH Barat Timur Kab. Pringsewu Kab.Lebong Tanggamus Bengkulu Bawang Timur Utara Kab.Bandung Tulang Way Kepahiang Bogor Kanan Selatan Barat Kota Bandar Lampung Kab. Administrasi Rejang Lebong Kepulauan Seribu Bengkulu Tengah Barat Lampung LINGKUNGAN EMBUNG

~

..

----KELAUTAN 4.500,000 9.000,000 jATAU PERIKANAN

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JALANj

HaIaman 5 dari 16

(dalam juta mpiah)

..•.

-4.500,000 ---Banten WADUK ---SANITASI -------- --- DAN HIDUP 18.000,000 1.800,000 10.800,000 9.000,000 3.478,899 7.200,000 9.000,000 4.820,409 18.000,000 2.700,000 9.000,000 4.500,000 3.478,899 5.218,349 3.080,959 3.103,572 4.820,409 7.200,000 3.080,959 4.500,000 2.700,000 1.739,450 10.800,000 3.103,572 1.739,4501.739,450 5.218,349 PERTANIAN Bekasi DAERAH Kab. Purwakarta Kota Garut Lebak Sukabumi Cimahi Cirebon DAN Provinsi PERDAGANGAN PEMERINTAHAN AIR 4.500,000 MINUM PRASARANA SARANA NAMA DAERAH IRIGASI KESEHATAN JUMLAH Kota Provinsi Serang Jawa Tengah Banjarnegara Majalengka Bogor Banjar Banyumas Batang Sumedang Tangerang Pandeglang Indramayu Kuningan Tasikmalaya Bandung Derok Cilegon Karawang Bandung Barat Selatan Kab. Subang Cianjur LINGKUNGAN EMBUNG

Ui

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KELAUTAN -9.000,000 4.500,000 jATAU PERIKANAN

JALANj

Halaman 6 dari 16

(dalam juta rupiah)


1'"'

- -9.000,000 ----WADUK ---- -- - DAN HIDUP -- ----DAERAH 13.376,700 13.500,000 3.080,959 6.750,000 7.053,571 10.800,000 18.000,000 13.376,700 4.820,409 6.559,858 3.478,899 3.080,959 9.000,000 5.218,349 7.053,571 5.218,349 10.800,000 9.000,000 13.500,000 9.000,000 10.800,000 10.800,000 4.820,409 3.478,899 9.000,000 7.200,000 -PRASARANA 6.559,858 Kota Kendal Surakarta Kab.Bantul Wonosobo Kab. Elora PERTANIAN PERDAGANGAN PEMERINTAHAN SANITASI DAN SARANA NAMA DAERAH IRIGASI Brebes Demak Kebumen Kab.Pati Klaten Kudus 9.000,000 6.750,000 9.000,000 AIR MINUM KESEHATAN 3.600,000 Kota Tegal Kab.Sukoharjo Salatiga JUMLAH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kab.Purbalingga Wonogiri Kab. Kab. Jepara Semarang Gunung Pemalang Karanganyar Temanggung Kidul Pekalongan Grobogan Boyolali Purworejo Cilacap Magelang Sragen Rembang EMBUNG LINGKUNGAN

U

--KELAUTAN 9.000,000 jATAU PERIKANAN

JALANj

Halaman 7 dari 16

(dalam juta rupiah)

-----WADUK -8.919,000 -- -------I--- DAN HIDUP 10.800,000 10.350,000 13.500,000 7.200,000 10.800,000 6.300,000 3.080,959 6.559,858 6.750,000 9.000,000 1.739,450 14.400,000 18.000,000 9.000,000 1.739,450 4.500,000 3.080,959 900,000 9.000,000 6.559,858 6.750,000 10.800,000 1.800,000 2.700,000 9.900,000 Kota Kab. Kab.Situbondo Sleman Blitar Bondowoso Gresik Kediri Madiun Pacitan Pamekasan Pasuruan Tuban Kediri PERTANIAN DAN DAERAH 9.000,000 PERDAGANGAN AIR PEMERINTAHAN SANIT MINUM PRASARANA SARANA NAMA ASI- DAERAH 4.500,000 2.700,000 1.800,000 9.000,000 900,000 1.800,000 8.919,000 Jember 6.300,000 IRIGASI KESEHATAN Provinsi Jawa Timur Kota Kab.Sampang Kab. Jombang BangkaIan Banyuwangi Bojonegoro Lamongan Lumajang Magetan Malang Mojokerto Nganjuk Ngawi Ponorogo Probolinggo Sumenep Tulungagung Sidoarjo TrenggaIek Yogyakarta JUMLAH Kulon Progo EMBUNG LINGKUNGAN

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KELAUTAN PERIKANAN

(dalamjuta mpiah)

10.350,000 4.500,000 jATAU

JALANj

~ Halaman 8 dari 16

------WADUKDAN --- ------- - -15.750,000 10.800,000 13.500,000 3.080,959 13.500,000 10.800,000 10.696,500 4.820,409 3.080,959 18.000,000 13.500,000 10.696,500 1.739,450 7.053,571 11.250,000 18.000,000 1.800,000 5.218,349 4.500,000 6.559,858 6.300,000 1.739,450 3.478,899 4.820,409 5.218,349 3.478,899 4.455,000 9.000,000 10.800,000 7.053,571 9.000,000 6.559,858 4.455,000 4.500,000

HIDUP SARANA Kota Batu Barito Timur Selatan AIR SANIT MINUM DAN PRASARANA ASI !RIGASI Melawi Sambas PERDAGANGAN DAERAH Kab.Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Kab. Kab.Landak Kab.Sekadau Sukamara Lamandau Pontianak Pasuruan Utara PERTANIAN PEMERINTAHAN NAMA DAERAH KESEHATAN Madiun JUMLAH .A....~ Kapuas Gunung Palangka Hulu Mas Raya Kab.Sanggau Murung Pulang Pisau Raya Kubu Raya Barat Provinsi Singkawang Kalimantan Tengah Kota Kab. Kab. Sintang Kotawaringin Bengkayang Ketapang Kayong Malang Surabaya Probolinggo Utara Tirnur Mojokerto EMBUNG LINGKUNGAN

-KELAUTAN !ATAU 4.500,000 6.300,000 11.250,000 15.750,000 PERIKANAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JALAN!

Halaman 9 dari 16

(dalam juta rupiah)

--9.000,000 --WADUKDAN --- ---------- --HIDUP 1.739,450 7.200,000 13.500,000 10.800,000 8.100,000 6.750,000 8.919,000 8.919,000 9.000,000 18.000,000 3.478,899 18.000,000 13.500,000 10.800,000 3.103,572 7.650,000 6.750,000 8.100,000 3.080,959 1.739,450 4.500,000 5.218,349 9.000,000 3.478,899 4.500,000 7.200,000 5.218,349 3.103,572 3.080,959 Kota Tarakan Paser Tanah Nunukan Malinau Barito Samarinda Barat Kuala Bumbu Provinsi Provinsi Minahasa Kalimantan Sulawesi Utara Timur Kab. Kutai Kotabaru Berau Timur Laut Kalimantan SeIatan PERTANIAN AIR SANITASI MINUM DAN PRASARANA SARANA NAMA DAERAH !RIGASI PERDAGANGAN DAERAH PEMERINTAHAN 3.600,000 7.200,000 KESEHATAN Kota Banjarmasin 9.000,000 JUMLAH Kab. Penajam Hulu Balangan Tapin Bulungan Banjarbaru Bontang Ba1ikpapan Sungai Paser Tengah Utara Utara Tana Seruyan Tidung Bolaang Kepulauan Tabalong Banjar Kutai Kartanegara Mongondow Sangihe Selatan Katingan --iI., EMBUNG LINGKUNGAN .".,

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KELAUTAN -4.500,000 7.200,000 9.000,000 13.500,000 7.650,000 2.700,000 / ATAU PERIKANAN

(dalamjuta rupiah) JALAN/

Halaman 10 dari 16

. - -W -------- -- DAN -5.400,000 -9.000,000 HIDUP --- -ADUK -3.600,000 7.200,000 17.100,000 9.000,000 10.755,000 18.000,000 22.500,000 13.500,000 10.800,000 13.455,000 8.299,308 4.820,409 9.000,000 10.800,000 18.000,000 10.755,000 13.500,000 10.696,500 13.455,000 2.700,000 6.300,000 6.750,000 6.559,858 13.365,000 1.800,000 6.559,858 9.000,000 4.500,000 14.400,000 4.820,409 8.299,308 10.696,500 -JUMLAH PERTANIAN PERDAGANGAN SANITASI DAN DAERAH !RIGASI Kab. Minahasa Utara Palu Manado Selatan PRASARANA SARANA -Provinsi Kota Kab.Bone Provinsi Gorontalo Poso Barru Buol Tomohon Sulawesi Utara Selatan .Kab. Provinsi Toli-Toli Morowali Boalemo Gorontalo 10.800,000 AIR PEMERINTAHAN MINUM NAMA DAERAH KESEHATAN 900,000 11.700,000 Pohuwato 4.500,000 15.300,000 13.500,000 18.000,000 2.205,000 11.250,000 9.000,000 6.705,000 2.250,000 Kota Bitung Donggala ~ Tojo Bolaang Sigi Kotamobagu Una-Una Sulawesi Mongondow Tengah Selatan Utara Kab. Kepulauan Minahasa Bone Banggai Bantaeng Parigi Bolango Moutong Kepulauan Tenggara Siau Talaud Tagulandang Tim ur Biaro EMBUNG LINGKUNGAN 4


-KELAUTAN 22.500,000 2.700,000 4.500,000 4.050,000 4.455,000 jATAU 10.800,000 9.000,000 PERIKANAN

JALANj

Halaman 11 dari 16

(dalam juta rupiah)

"rv

--8.550,000 ----WADUKDAN -- --------------HIDUP 22.500,000 6.300,000 9.028,571 900,000 13.500,000 18.000,000 7.200,000 13.500,000 17.820,000 18.000,000 13.455,000 13.376,700 10.800,000 4.500,000 6.750,000 18.000,000 15.750,000 13.419,000 18.000,000 6.255,000 4.500,000 9.000,000 13.419,000 17.820,000 6.300,000 22.500,000 10.719,000 8.919,000 11.250,000 18.000,000 4.500,000 9.000,000 9.028,571 4.500,000 4.050,000 3.080,959 3.080,959 10.719,000 13.500,000 2.700,000 Bau-bau Maros Gowa Polewali PERTANIAN AIR SANITASI MINUM Timur DAN PRASARANA Mandar SARANA IRIGASI Provinsi Mamasa Sulawesi Barat I
MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KELAUTAN --8.055,000 18.000,000 4.500,000 5.400,000 /ATAU 6.750,000 13.376,700 PERIKANAN

JALAN/

Halaman 12 dari 16

(dalam juta rupiah)

-18.000,000 ----WADUKDAN --Bali -- JALAN/ ---Timur HIDUP 1.800,000 13.500,000 7.200,000 18.000,000 2.700,000 11.700,000 13.500,000 10.800,000 18.000,000 17.955,000 9.000,000 5.078,5714.820,409 3.080,9594.500,000 11.700,000 9.000,0004.500,00018.000,000 6.559,858 10.800,000 6.559,85817.955,000 1.800,000 9.000,000 5.078,571 4.820,409 3.080,959 6.559,858 9.000,000 4.500,000 -----SARANA -Barat --JUMLAH -AS! 10.755,000 Kota Provinsi Lembata Flores Mataram Timur Kab. Kab.Alor .Kota Tabanan Lombok Bima PERTANIAN AIR PEMERmTAHAN SANTI MmUM DAN Barat PRASARANA NAMA DAERAH KESEHAT AN Wakatobi Kolaka Konawe Buton Bima Sumbawa Ende Belu Utara Utara Utara Bombana PERDAGANGAN DAERAH 9.000,000 4.500,000 2.700,000 1.800,000 6.300,000 Kab. Jembrana 5.355,000 22.500,000 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang Ngada Badung Manggarai Denpasar Gianyar Buleleng Bangli Lombok Tengah Dompu Karangasem Klungkung Provinsi Nusa Tenggara Barat !RIGAS! Lil'JGKUNGAN EMBUNG


-13.500,000 9.000,000 10.800,000 4.500,000 5.400,000 7.200,000 15.300,000 /ATAU PERIKANAN

(dalam juta rupiah)

KELAUT AN

I

:-,..,,; Halaman 13 dari 16

MENTER I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

~

HIDUP ----- -JALANj ------ -- - --4.500,000 LINGKUNGAN 13.500,000 6.559,858 6.300,000 9.028,571 18.000,000 22.500,000 10.800,000 13.500,000 18.000,000 22.500,000 13.500,000 8.100,000 900,000 5.400,000 6.559,858 9.000,000 9.028,571 4.500,000 7.200,000 6.300,000 9.000,000 4.500,000 13.500,000 Provinsi Maluku Kab. Kota Sumba Ambon Barat Sikka PERTANIAN PERDAGANGAN SANITASI DAN DAERAH PRASARANA SARANA NAMA DAERAH Rate Buru Tual Ndao Barat Timur Provinsi Pulau Ternate Maluku Morotai Utara Utara lCab. Ha1mahera Selatan Timur Selatan PEMERINTAHAN 6.300,000 AIR MINUM KESEHAT AN 1.800,000 4.500,000 18.000,000 10.800,000 9.000,000 13.500,000 JUMLAH Nagekeo Kepulauan Barat Sula Daya WADUK DAN Manggarai Sumba Tengah Barat Seram Bagian Timur Timor Kupang Tengah Selatan Maluku Ha1mahera Tenggara Timur Am Tengah Barat Utara . Kab. Kota Tidore Kepulauan Barat Tengah Daya Barat Sabu Raijua IRIGASI EMBUNG jATAU

~

.

--9.000,000 5.400,000 6.300,000 PERIKANAN

(dalam juta mpialt) KELAUTAN

Halaman 14 dari 16

i'J1

.

-.--9.000,000 --WADUKDAN --- ------- --- - mDUP 12.600,000 4.500,000 4.820,409 4.500,000 4.820,409 10.800,000 9.000,000 12.600,000 13.500,000 18.000,000 4.500,000 4.500,000 2.250,000 3.080,959 6.559,858 6.750,000 8.299,308 9.000,000 13.500,000 18.000,000 10.800,000 9.000,000 3.080,959 13.500,000 6.559,858 8.299,308 9.000,000 10.800,000 6.750,000 !RIGASI Fakfak Kab.Yahukimo Tolikara Keerom Sarmi Merauke . Kab. Kab. Kab.Puncak Yalimo Manokwari Biak Mimika Nabire Numfor PERT PERDAGANGAN AIR SANITASI MINUM ANIAN DAN DAERAH PRASARANA KESEHATAN Asmat Paniai SARANA 18.000,000 9.000,000 10.800,000 PEMERINTAHAN NAMA Provinsi Papua Barat Dogiyai Nduga Sorong Deiyai Inlan Jaya JUMLAH Jayawijaya Pegunungan Puncak Kepulauan Jaya Yapen Binlang Tengah Provinsi Papua Jayapura Mamberamo Raya DAERAH Kola Supiori Waropen Lanny Boven Mappi Sorong Jaya Digoel LINGKUNGAN EMBUNG

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA --KELAUTAN 4.500,000 9.000,000 /ATAU PERIKANAN

(dalam juta mpiaIz) JALAN/

I I

I

Halarnan 15 dari 16

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN - .----WADUK --IRIGASI ----- - /ATAU 3.080,959 18.000,000 3.080,959 18.000,000 10.800,000 8.299,308 9.000,000 8.299,308 9.000,000 9.000,000 Kaimana Wondama PERTANIAN PERDAGANGAN AIR SANff MINUM DAN PRASARANA ASI DAERAH KESEHATAN Tambrauw DAERAH Kab. Bintuni 4.500,000 PEMERINTAHAN SARANA JUMLAH NAMA Kab. Teluk Raja Ampat Maybrat Sorong Selatan LINGKUNGAN HIDUP JEMBATAN

KELAUTAN EMBUNG 6.300,000 JALAN/

(dalam juta mpiah)

PERIKANAN

2

JUMLAH DAERAH

3.150,000

JUMLAH TOTAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEP ALA BIRO UMUM

4 29.250,000

MENTERI KEUANGAN, ttd~

u.b. KEP ALA BAG IAN T.U. KEMENTERIAN

AGUS D.W. MART OW ARDOJO

~

'I'K.. .itC"'Y' .'~1a . '\}~ \1<, P {Q;:.

cP

•. Y';Gfl.-H REPUBii.~

.4.-M_ GIARTO;~

NIP.1959~~..; 19~iIJ'01

. -

~

~

'Ie

•

A~ ---

~RiTAffif{l ~

f9 /

••

Halaman 16 dari 16

2 15.300,000

21 170.469,000

524 5.200.000,000

~

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTE~ KEUANGAN NOMOI' 140 jPMK ..07j2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUN AN .INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 MENTERII<EUANGAN REPUBLlI< INDONESIA

KOP KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN Nomor: . Yang bertanda tangan di bawah ini GubernurjBupatijWalikota') . menyatakan bahwa Pemerintah Daerah ProvinsijKabupatenjKota') . bersedia melaksanakan kegiatan yang didanai clari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 clengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Akan mencantumkan DPPID Tahun Anggaran 2011 dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 atau menyampaikan clalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal clana yang suclah disalurkan Lidak clilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka kami akan mengem balikan clana yang sudah clisalurkan tersebut ke Kas Negara. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahun Anggaran 2011. Tempat, tanggal .... GubernurjBupatijWalikota*)

Tahap I DPPID

....

(tanda tangan ash dan stempel basah)

Nama .... ') Caret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO

rah) Rp

LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR IL(O /PMK ..07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011


KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISAS1 PENYERAP AN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN 1NFRASTRUKTUR DAERAH (DPP1D) TAHUN ANGGARAN 2011 Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernurj Bupatij Walikota*) saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2011 Tahap I sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara: Tahap I : Rp

menyatakan Penyerapan

.

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Daerah: Tahap 1ni : Rp . Sisa DPP1D di Rekening Kas Umum Daerah Persentase Sisa DPP1D f. h. i. 3. b. d. k. c. a. 2.j. Jg.umlah

i

Pagu Pertanian Kesehatan Sanitasi Kelautan diu1.Perikanan Prasarana Pemerintahan Daerah Air Minum Lainnya Irigas Infrastruktur Bidang Pendidikan Bidang Transmigrasi Sarana Perdagangan Jalan/Jembatan Waduk dan/ atau Embung (5)RpRp =(3) - (4) Daerah dari Rekening Kas Umum Lingkungan Hidup Bidang Sisa Pagu (2) (4) (3)

: Rp :

. % .

Realisasi Pembayaran

Tempat, tanggal .... Gubernur j BupatijW alikota*) .... (tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .... *)

Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN, ttd~ AGUS D.W. MARTOW ARDOJO

GIARTO NIP. 1959042

bahwa DPP1D

batan

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 14D /PMK..07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMANUMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011


KOP KEPALA DAERAH

DAFTAR SUR AT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID) T AHUN ANGGARAN 2011 SP2D II Kesehatan dan seterusnya. Ket. Lainnya Infrastruktur Infrash"uktur Transmigrasi Pendidikan Tan~~al I Bidang No. Nilai (Rp) a. Jumlah Jumlah-TOTAL

.

Tempat, tanggal ... Kepala Biro/DinasjBagian1) (tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama ... NIP 1) Diisi sesuai nomenklatur

instansi pengelola keuangan

MENTERI K.ijUANGAN, ttd, AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR \40 /PMK ..07/2011 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERA~ TAHUN ANGGARAN 2011 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN DANA PERCEPATAN

PENYERAP AN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR T AHUN ANGGARAN 2011

DAERAH

(DPPID)

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernurj Bupatij Walikota*) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DPPID Tahun Anggaran 2011sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara: Tahap I Tahap II Total d. e. f. i. c. h. b. 1. 3. 2.j.k. a. Jumlah g.

: Rp Rp :: Rp

::::: .:::::::::::::::::::: .

.Kesehatan Pertanian Sanitasi Air Minum Desember Daerah Realisasi Pelaksanaan Prasarana Pemerintahan Daerah Pendidikan Rp Transmigrasi Jalan/Jembatan Irigasi R p 2011 Sarana Infrastruktur Perdagangan Bidang Lainnya Kelautan Lingkungan dan Fisik Hidup Perikanan Kegiatan Waduk dan/atau s.d. tanggal31 Bidang (4) (6) (Embung 5) (3) I diKas (melalui Umum Daerah Sisa DPPID Surat Perintah Realisasi Pembayaran %

Tempat, tanggal .... GubernurjBupatijWalikota*) .... (tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .... *)

Caret yang tidak perlu

Salinansesuai dengan aslinya KEP ALA BIRO UMUM ~

u.b.

MENTERI KEUANGAN, ttdr

KEF ALA BA

AGUSD.W. MARTOWARDOJO

2011 TENTANG

Recommend Documents