KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL NOMOR : 04/SKB/M/2011 NOMOR : 39/KABAKO/RT/05/2011 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : I.
Nama Jabatan
: SUHARSO MONOARFA : Menteri Negara Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.
Nama Jabatan
: ASEP KARSIDI : Kepala Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam rangka kerjasama pemanfaatan dan pengembangan informasi geospasial untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1
a.
bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian Perumahan Rakyat bertugas mendorong terwujudnya hunian yang layak bagi setiap keluarga Indonesia sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi setiap keluarga Indonesia, PIHAK PERTAMA bersama dengan para pemangku kepentingan di bidang perumahan akan mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
c.
bahwa dalam rangka pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan dukungan informasi geospasial yang memadai;
d.
bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan survei dan pemetaan nasional.
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam dasar Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama pemanfaatan dan pengembangan informasi geospasial untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan : 1.
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
2.
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
3.
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
4.
Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu
5.
Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
6.
Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 (1)
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan informasi geospasial untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
(2)
Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan informasi geospasial demi peningkatan efektifitas dan efisiensi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
BAB III RUANG LINGKUP
Pasal 3 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a.
Pemanfaatan bersama dan pengembangan informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
b.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan informasi geospasial untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4 (1)
PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Mendukung penyediaan sumber daya dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini; b.
(2)
Mengelola, memanfaatkan, dan menyimpan geospasial terkait Kesepakatan Bersama ini.
data
dan
informasi
PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Menyelenggarakan data dan informasi geospasial dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini; b.
Bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penyimpanan data dan informasi geospasial terkait Kesepakatan Bersama ini;
c.
Mendukung dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan data dan informasi geospasial bersama dan pengembangan informasi geospasial tertentu untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
BABV PEMBIAYAAN Pasal 5 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 6 (1)
Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama antara Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat dan Sekretaris Utama Bakosurtanal yang memuat Susunan Tim Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat;
(2)
Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. BAB VII PENGAWASAN
Pasal 7 PARA PIHAK sepakat baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. BAB VIM JANGKA WAKTU
Pasal 8 (1)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2)
Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang kesepakatan PARA PIHAK.
(3)
Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diubah, diperpanjang, atau akan diakhiri.
(4)
Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
dan diakhiri
atas dasar
BAB IX ADDENDUM
Pasal 9 Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
BABX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10 Apabila terjadi perbedaan pemahaman/penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. BAB XI PENUTUP
Pasal 11
(1)
Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK menjamin bahwa kelancaran operasionalisasi tugas dan fungsi dari masing-masing pihak tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
PIHAK KEDUA KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
PIHAK PERTAMA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
Q^JW^zk^ ASEP KARSIDI
x
JSOHABSO MONOARFA
