Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi, dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belintung dan Sulawesi Barat, yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi; d. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, perlu menetapkan persyaratan asosiasi profesi selain asosiasi profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi, dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belintung dan Sulawesi Barat, yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi; e. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, perlu menetapkan persyaratan institusi pendidikan dan pelatihan yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi; f. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan e tersebut di atas perlu menetapkan Persyaratan Asosiasi Profesi Serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan Yang Berwenang Melakukan Verifikasi dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Terakhir Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092); 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015; 2
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; 5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi; Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2010 tentang Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian Kerja/Sertifikat Keterampilan Kerja; 2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2010 tentang Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja; 3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor IK 02.02-Kk/112 tanggal 24 Februari 2011 tentang Penjelasan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 05/SE/M/2010 dan No. 16/SE/M/201; 4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok unsur Lembaga Tingkat Nasional. 5. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/LPJK/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi; dan 6. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 388/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belintung dan Sulawesi Barat. MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERSYARATAN ASOSIASI PROFESI SERTA INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DAPAT MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI UNTUK REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTA PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut LPJK adalah suatu lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, terdiri atas: a. LPJK Nasional yang berkedudukan di ibukota negara; dan b. LPJK Daerah yang berkedudukan di ibukota daerah provinsi; 2. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi jasa konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi dan/atau himpunan orang perseorangan yang terampil dan/atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan/atau profesi di bidang konstruksi dan/atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi; 3. Institusi Diklat Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Institusi Diklat adalah institusi diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dan telah ditetapkan oleh LPJK Nasional. 4. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing; 5. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian; 6. Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu; 7. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu. 8. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN Pasal 2 (1) Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi, sebelum dibentuknya unit sertifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan 4
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi , (2) Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPJK. Pasal 3 Lingkup pengaturan persyaratan Asosiasi Profesi untuk Asosiasi Profesi selain Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional, asosiasi perusahaan yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi, dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 388/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belintung dan Sulawesi Barat, dan Institusi Diklat yang dapat melakukan verifikasi dan validasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat tenaga kerja konstruksi BAB III PERSYARATAN ASOSIASI PROFESI DAN INTITUSI DIKLAT YANG BERWENANG MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI UNTUK REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI Bagian Pertama Persyaratan Asosiasi Profesi Yang Berwenang Melakukan Verifikasi dan Validasi Serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi Pasal 4 (1) Persyaratan Asosiasi Profesi Umum tingkat Nasional yang memiliki cabang yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKA dan/atau SKTK adalah: a. Memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri; b. Memiliki anggota yang mempunyai SKA dan/atau SKTK; c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan telah melaksanakan
musyawarah nasional atau sejenisnya; d. Memiliki sebaran cabang asosiasi sekurang-kurangnya di 5 (lima) provinsi dengan
memiliki anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang setiap cabang asosiasi; 5
e. Bersedia menandatangani pakta integritas yang ditetapkan lembaga; f.
Sampai dengan tanggal 30 September 2011 telah secara aktif melakukan sertifikasi keahlian dan/atau keterampilan anggotanya yang telah diregistrasi oleh LPJK; dan
g. Melakukan pendaftaran pada LPJK Nasional.
(2) Persyaratan Asosiasi Profesi Umum tingkat Nasional yang tidak memiliki cabang yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKA dan/atau SKTK adalah: a. Memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri; b. Memiliki anggota yang mempunyai SKA dan/atau SKTK; c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan telah melaksanakan
musyawarah nasional atau sejenisnya; d. Bersedia menandatangani pakta integritas yang ditetapkan lembaga; e. Sampai dengan tanggal 30 September 2011 telah secara aktif melakukan sertifikasi
keahlian dan/atau keterampilan anggotanya yang telah diregistrasi oleh LPJK; f.
Telah melakukan pembinaan anggotanya dalam bentuk pelatihan, seminar, loka karya, da/atau sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
g. Melakukan pendaftaran pada LPJK Nasional.
(3) Persyaratan Asosiasi Profesi Khusus/Spesialis tingkat Nasional yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKA dan /atau SKTK adalah: a. Memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri; b. Memiliki anggota yang mempunyai SKA dan/atau SKTK; c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan telah melaksanakan
musyawarah nasional atau sejenisnya; d. Memiliki sebaran cabang asosiasi sekurang-kurangnya di 3 (tiga) provinsi dengan
memiliki anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang setiap cabang asosiasi; e. Bersedia menandatangani pakta integritas yang ditetapkan lembaga; f.
Sampai dengan tanggal 30 September 2011 telah secara aktif melakukan sertifikasi keahlian dan/atau keterampilan anggotanya yang telah diregistrasi oleh LPJK dan/atau yang bersifat internasional; dan
g. Melakukan pendaftaran pada LPJK Nasional.
6
Bagian Kedua Persyaratan Institusi Diklat Yang Berwenang Melakukan Verifikasi dan Validasi Serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi Pasal 5 (4) Persyaratan Institusi Diklat yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKTK adalah: a. Memiliki Akte Notaris Pendirian Institusi Diklat bagi Institusi Diklat Swasta atau surat
keputusan kepemilikan Institusi Diklat bagi institusi Pemerintah; b. Memiliki izin dari yang berwenang untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
keterampilan tenaga kerja bagi Institusi Diklat Swasta atau surat keputusan dari pimpinan institusi/lembaga/kementerian tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. Memiliki Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan meliputi sekurang-
kurangnya: 1. Denah lokasi tempat pendidikan dan pelatihan; 2. Alamat kantor; 3. Struktur organisasi Institusi Diklat; 4. Struktur organisasi Badan Sertifikasi disertai surat keputusannya; 5. Personil pengelola dan pelaksana sertifikasi; 6. Tenaga asesor dan instruktur sesuai bidangnya disertai dengan curriculum vitae; 7. Surat pernyataan patuh pada kode etik asesor bagi asesor; dan 8. Jumlah ruang kelas berikut fasilitasnya. e. Memiliki program sertifikasi, meliputi:
1. Stanndar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki; 2. Kurikulum, silabi dan modul materi pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki; 3. Uraian metode sertifikasi, mencakup: a) standar pendidikan; b) materi yang harus dikuasai; c) peralatan yang harus dikuasai; dan d) tata cara pengukuran dan penilaian untuk setiap klasifikasi dan kualifikasi; 4. Uraian biaya sertifikasi f.
Memiliki pedoman penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja konstruksi di luar fasilitas Institusi Diklat;
g. Bersedia menandatangani pakta integritas yang ditetapkan lembaga; 7
