PERMOHONAN PERKARA Nomor 122 /PUU-VII/2009 Tentang UU PTUN “Memberlakukan kembali pasal yang berkaitan dengan derden verzet” I.
PEMOHON Aries Ananto, selanjutnya disebut Pemohon 1; Budijanto Sutikno, selanjutnya disebut Pemohon 2; Elfin Ananto, selanjutnya disebut Pemohon 3;
KUASA HUKUM H. Azis Ganda Sucipta, SH., Wahyudin Achmad Ali, SH. dan Sanusi A. Djajawigoena, SH. kesemuanya Advokat dan Pengacara di Jalan Masjid Baitussalam No. 8, Cipinang Timur, Jakarta Timur - 13240.
II.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI : Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa
ketentuan yang
mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : ⌧ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
⌧ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ”menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah; a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan
1
warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut : Pemohon adalah perseorangan yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI. A. NORMA MATERIIL - Tidak ada* B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI - Sebanyak 4 (empat) norma, yaitu : 1. Pasal 28D ayat (1) berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihahapan hukum”.
2. Pasal 28H ayat (2) berbunyi : “Setiap orang berhak menda pat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persa maan dan keadilan”.
3. Pasal 28I ayat (2) berbunyi : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan tehadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
4. Pasal 28I ayat (5) berbunyi : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelakasanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
2
V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :
1. Pemohon mendalilkan ketentuan butir 37 UU No 9 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 karena hak-hak konstitusional yang ada pada Para Pemohon tersebut telah dilanggar, tidak diindahkan dan tidak diberikan perlindungan hukum, oleh sebab Para Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum sebagai pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan-putusan PTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum serta rasa keadilan.
2. Bahwa Para Pemohon sebenarnya berkehendak untuk melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawananan pihak ketiga (derden verzet) atas PTUN, sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986 yang bunyinya adalah sebagai berikut: Ayat (1) “Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 (ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pemah ikut serta atau diikut sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersang kutan menurut ketentuan Pasal 83, dan is khawatir kepenting annya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadil an tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama".
Ayat (2) “Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63".
Ayat (3) “Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak sesuai dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut”.
3
3. Bahwa upaya hukum yang dimaksud untuk dilakukan oleh Para Pemohon dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tersebut, telah tidak dapat dilakukan / dilaksanakan oleh Para Pemohon, hanya oleh sebab ketentuan yang diatur pada Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986 telah dihapus dengan adanya ketentuan pada butir 37 (yang letaknya berada di bawah Pasal 116) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi : " 37. Ketentuan Pasal 118 dihapus ".
4. Bahwa "azas upaya hukum dengan cara mengajukan perlawanan oleh pihak ketiga yang disebut derden verzet atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah azas baku yang sudah diatur dan diberlakukan di dalam peraturan perundangundangan dan hukum, antara lain di dalam "Hukum Acara Perdata" (HIR, RIYB, RV, RBG, dan lain sebagainya).
5. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas butir perubahan 37 (yang letaknya berada di bawah Pasal 116) UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN, yang menghapus Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986, dengan permohonan supaya ketentuan yang tersebut pada butir perubahan 37 UU No. 9 Tahun 2004 dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan selanjutnya supaya ketentuan yang diatur didalam Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut berlaku / diberlakukan kembali.
VI. PETITUM I.
Menerima dan mengabulkan permohonan uji materil atas butir perubahan 37 (letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara yang menghapus Pasal 118 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
II.
Menyatakan bahwa materi muatan yang tersebut di dalam butir perubahan 37 (letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menghapus Pasal 118 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
III. Menyatakan bahwa materi muatan yang tersebut di dalam butir perubahan 37 (letaknya berada di bawah Pasal 116) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menghapus Pasal 118 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4
IV. Menyatakan bahwa materi muatan yang tersebut di dalam Pasal 118 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku / diberlakukan kembali ;
Atau setidak-tidaknva
Memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya didalam peradilan yang Iebih baik menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.
*Catatan Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Pasal 118 UU aquo yang telah dihapus untuk diberlakukan kembali.
5
