RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor /PUU-VII/2009 tentang UU SISDIKNAS ”Pendidikan usia dini” I.
II.
PARA PEMOHON 1.
Harry Syahrial;
2.
Heru Narsono;
3.
Tayasmen Kaka, selanjutnya disebut Pemohon VIII.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI : Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah : Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
III.
KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah; a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undangundang yang dimohonkan pengujian.
1
Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut : Para Pemohon merupakan perseorangan yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Sebanyak 16 (enam belas) norma, yaitu : 1. Pasal 9 “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.” 2. Pasal 28 ayat (2) “Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informa.”
3. Pasal 28 ayat (3) “Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.”
4. Pasal 28 ayat (6) “Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”.
5. Pasal 42 ayat (2) “Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi”.
6. Pasal 51 ayat (1) “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.
2
B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI Sebanyak 6 (enam) norma, yaitu : 1. Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hada pan hukum."
2. Pasal 28 H ayat (2) "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatandan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."
3. Pasal 28 H ayat (3) "Setiap orang berhak berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."
4. Pasal 31 ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
5. Pasal 34 ayat (1) "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara ."
6. Pasal 34 ayat (2) "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak main pa sesuai dengan martabat kemanusiaan."
V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD 1945. 1. Pemohon mendalilkan Pasal 9 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena tanpa memberi batasan-batasan tertentu
berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan
pendidikan.
2. Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1) Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena adanya pasal, ayat, dan/bagian dari UU Sisdiknas yang menyatakan pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pendidikan nonformal dan formal sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.
3
VI. PETITUM
4.1. Berdasarkan segala dalil, pertimbangan .dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian materiil Pemohon sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1) Undangu-ndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melanggar hak konstitusi pemohon yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melanggar Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
Pasal 28 H ayat (2) "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatandan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."
Pasal 28 H ayat (3) "Setiap orang berhak berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."
Pasal 31 ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
4
Pasal 34 ayat (1) "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara ."
Pasal 34 ayat (2) "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak main pa sesuai dengan martabat kemanusiaan."
4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pas& 28 ayat (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tersebut dalam angka 2 dan 3 di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4.2. Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat berkenan mencantumkan hasil keputusan atas permohonan Uji Materi muatan Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Berita Negara Republik Indonesia.
5
