RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 14 /PUU-VII/2009 tentang UU BHP (Pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat) I.
PEMOHON Aminuddin Ma’ruf, selanjutnya disebut Pemohon. KUASA HUKUM Saleh, SH dan Sholihudin, Shi adalah advokat/pengacara pada Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) beralamat di Jl. Salemba Tengah Nomor 57A – Jakarta Pusat..
II.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI : Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undangng-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan adalah : ⌧ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. ⌧ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ”menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah; a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut : Para Pemohon merupakan perseorangan yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
1
IV.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI. NORMA MATERIIL Norma yang diuji sebanyak 6 (enam) norma. 1. Pasal 41 Ayat (5) “Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.” Ayat (7) “Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.” Ayat (9) “Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tuinggi berstandar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada BHPP paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional.” 2. Pasal 46 Ayat (1) “Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.” 3. Pasal 57 huruf b dan c Badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: a. -----------------------------------------------------------------------------------------; b. dinyatakan pailit; dan/atau c. asetnya tidak cukup untuk melunsi utang setelah pernyataan palitit dicabut. B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI Sebanyak 3 (tiga) norma, yaitu : 1. Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Ayat (4) “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
2
V.
Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD 1945 karena: 1. bahwa setelah dicermati Pasal 41 ayat (5) UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan semangatnya telah keluar dari pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yaitu "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" dimana pemerintah hanya menanggung biaya pendidikan dengan standar pelayanan minimal. Ini akan menyebabkan biaya pendidikan menjadi mahal, padahal menurut Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. 2. bahwa dengan pemerintah yang hanya menanggung biaya pendidikan dengan standar pelayanan minimal akan menyebabkan pendidikan mahal, sangat jelas akan merugikan Pemohon karena apabila pendidikan mahal, maka Pemohon akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kuliah. 3. bahwa pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk menangggung biaya pendidikan, karena pendidikan adalah kebutuhan manusia dan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1).
4. bahwa apabila dicermati Pasal 41 ayat (7) dan ayat (9) UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan akan sangat memberatkan pemohon, karena adanya keharusan/ kewajiban bagi peserta didik untuk menanggung biaya penyelenggaran pendidikan sebesar 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional dan hal ini sudah menutup adanya pendidikan gratis yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945. 5. bahwa dengan adanya keharusan dan beban sebesar 1/3 (sepertiga) bagi peserta didik, maka hal ini akan melepaskan tanggung jawab pemerintah dan akan menjadikan biaya pendidikan sangat mahal, padahal UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD seperti yang tercanyum dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. 6. bahwa kata-kata sekurang-kurangnya 20% di UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk menyediakan pendidikan yang murah, karena kalau pemerintah ada niatan untuk menjadikan pendidikan yang murah pemerintah bisa saja menaikkan anggaran pendidikan bisa di atas 20% dari APBN/APBD karena Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan sekurang-kurangnya artinya pemerintah bisa mengusahakan biaya pendidikan lebih dari 20% di APBN/ APBD. 7. bahwa dengan adanya keharusan dan beban sebesar 1/3 (sepertiga) bagi peserta didik, maka akan menyebabkan pendidikan mahal, dan hal ini sangat jelas akan merugikan pemohon karena apabila pendidikan mahal maka pemohon akan kemungkinan untuk berhenti sangat besar dan tidak dapat rnelanjutkan kuliah. 8. bahwa apabila dicermati Pasal 46 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pasal ini sangat mengabaikan hak anak-anak miskin dan bodoh yang notabene populasinya di masyarakat mencapai 40 persen, karena yang diatur hanya beasiswa untuk yang miskin tapi pintar dan bersekolah di sekolah-sekolah negeri. 9. bahwa dengan adanya Pasal 46 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tersebut mengebiri hak warga negara yang miskin dan sekaligus bodoh untuk mendapatkan pendidikan yang sangat dibatasi oleh UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
3
10. bahwa pasal tersebut menegaskan bahwa yang boleh mengenyam pendidikan adalah rakyat yang miskin tetapi mempunyai potensi akademik tinggi, lantas bagaimana dengan yang rakyat miskin tapi bodoh. Pasal ini hanya menegaskan bahwa rakyat yang bodoh tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi sehingga yang bodoh biar semakin bodoh dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 11. bahwa apabila dicermati Pasal 57 huruf (b dan c) UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang "KOMERSIL" dan menyamakan pendidikan dengan sebuah perusahaan yang sewaktu-waktu dapat dipailitkan. 12. bahwa menyamakan pendidikan dengan sebuah perusahaan adalah hal yang sangat salah kaprah dan akan membahayakan masa depan pendidikan dan masa depan generasi bangsa. 13. bahwa apabila pendidikan sudah disamakan dengan perusahaan maka yang terjadi adanya perlombaan di masing-masing Perguruan Tinggi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan hal ini akan memicu biaya pendidikan yang sangat mahal. 14. bahwa seharusnya tugas pemerintah untuk memperbanyak jumlah Perguruan Tinggi dan menghidupkan dunia pendidikan (Perguruan tinggi), sehinggga tidak membiarkan perguruan tinggi bubar karena dengan jumlah perguruan tinggi yang ada saat ini saja masih banyak rakyat indonesia yang belum mengenyam pendidikan, apalagi nantinya banyak perguruan tinggi yang pailit atau bubar, maka akan semakin banyak rakyat Indonesia yang tidak akan dapat mengenyam pendidikan. 15. bahwa akan ada kecendrungan dan akan mengahalalkan semua cara bagi perguruan tinggi yang ada untuk mempertahankan dan menghindari untuk dipaitlitkan. Dan hal ini akan memeicu perguruan tinggi akan menarik biaya pendidikan dari peserta didik dengan biaya yang sangat tinggi dan ini pulalah yang akan menjadikan biaya pendidikan akan menjadi mahal. 16. bahwa apabila pendidikan mahal, maka hal ini sungguh sangat merugikan pemohon karena tidak menutup kemungkinan pemohon akan berhenti kuliah karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan.
V.
PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), Pasal 41 ayat (7 dan 9) dan Pasal 57 huruf (b dan c) Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1, 3 dan 4) UUD 1945. 3. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), Pasal 41 ayat (7 dan 9) dan Pasal 57 huruf (b dan c) Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (5), Pasal 41 ayat (7 dan 9) dan Pasal
4
57 huruf (b dan c) Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
5
