L1
13 Juli 2009 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 68/PJ/2009 TENTANG TARGET RASIO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa salah satu komponen dari Key Performance Indicator (KPI) Direktorat Jenderal Pajak adalah rasio penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap jumlah Wajib Pajak Terdaftar. Data selama ini menunjukkan bahwa tingkat penyampaian SPT Tahunan PPh masih rendah. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunnan PPh dan Pengamanan penerimaan pajak serta tindak lanjut dari Rencana Strategis 2008-2012 dan Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2009, telah ditetapkan target secara nasional penyampaian SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak Terdaftar untuk Tahun 2009 sebesar 45% Sehubungan dengan itu, disampakan kebijakan peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dibawah ini. I.
PENGERTIAN Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan : 1. SPT Tahunan PPh mencakup SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunnan PPh Badan; 2. Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember; 3. Wajib Pajak Orang Pribadi Baru adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009; 4. Wajib Pajak Orang Pribadi Lama adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebelum 1 Januari 2008; 5. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh adalah perbandingan antara jumlah SPT PPh Tahunnan yang disampaikan Wajib Pajak dalam tahun yang bersangutan terhadap jumlah Wajib Pajak Terdaftar per 31 Desember tahun sebelumnya dikali 100%.
II.
TARGET RASIO KEPATUHAN Untuk mencapai target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tahunn 2009, ditetapkan target minimal untuk : 1. Kantor Wilayah sebagai berikut : a. Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, minimal 95% (sembilan puluh lima persen); b. Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, minimal 85% (delapan puluh lima persen); c. Kantor Wilayah lainnya tidak termasuk KPP Madya, minimal 50% (lima puluh persen); 2. Kantor Pelayanan Pajak : a. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, minimal 95% (sembilan puluh lima persen); b. Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Khusus, minimal 85% (delapan puluh lima persen); c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, minimal 50% (lima puluh persen).
III. UPAYA YANG DILAKUKAN Untuk mencapai target tersebut, Kepala Kanwil DJP bersama para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya masing-masing membuat target bulanan pemasukan SPT disertai dengan upaya-upaya
L2
atau langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan antara lain : 1. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum menyampaikan SPT Tahunan PPh tahunn pajak 2008; 2. 3.
4.
Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dilakukan pemisahan antara Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Lama; a.
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, segera dikirimkan himbauan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disertai dengan informasi penghapusan sanksi administrasi berupa denda tidak atau belum menyampaikan SPT Tahunan PPh sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sesuai surat Direktur Jenderal Pajak nomor : S-128/PJ/2009 tanggal 27 April 2009; b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi lama dan Wajib Pajak Badan, segera menerbitkan Surat Tegoran dan dilanjutkan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memberikan edukasi perpajakan (tax education) kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak baru.
IV. PELAPORAN 1. Untuk memantau perkembangan pelaksanaan surat edaran ini, para Kepala Kantor Wilayah DJP dan para Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat laporan bulanan sesuai dengan format pada lampiran 1 dan 2 pada surat edaran ini. 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan laporan kegiatan dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan format laporan sebagaimana lampiran 1 surat edaran ini. 3. Kepala Kantor Wilayah DJP mengompilasi laporan dari Kantor Pelayanan Pajak di lingkungannya dan mengirimkan laporan dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak Up. Direktur POtensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lambat tanggal 20 dengan format laporan sebagaimana lampiran 2 surat edaran ini. Selain laporan dengan hardcopy, juga dikirimkan dalam bentuk softcopy melalui email ke :
[email protected] 4. Laporan pertama dimulai untuk laporan bulan Juli 2009 yang dilaporkan paling lambat tanggal 10 Agustus 2009. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2009 Direktur Jenderal, ttd. Darmin Nasution NIP 130605098
L3
20 September 2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 96/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2010 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM SE-10/PJ/2010 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan dilakukannya perubahan besaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) pada tahun 2010 dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2010 Tanggal 1 Februari 2010 tentang Target Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada Tahun 2010. Terkait dengan perubahan tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan perubahan terhadap besaran IKU atas rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh pada tahun 2010 menjadi 57,50%. 2. Untuk mencapai target IKU yang baru tersebut, dilakukan perubahan (revisi) target minimal untuk masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2010 menjadi sebagai berikut : Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2010 No
Unit Kerja dan Pengelompokan Sebelumnya (SE-10/PJ/2010)
Revisi
Keterangan
A. Kanwil DJP 1
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
97.50%
97.50%
Tetap
2
Kanwil DJP Jakarta Khusus
95.00%
95.00%
Tetap
3
Kanwil DJP Lainnya yang berada di: 65.00%
67,50%
Berubah
- DKI Jakarta
L4
- Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali
60.00%
62,50%
Berubah
- Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi (dan sekitarnya)
57.50%
60,00%
Berubah
- Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Papua (dan sekitarnya)
55.00%
57,50%
Berubah
97.50%
97.50%
Tetap
- DKI Jakarta
95.00%
95.00%
Tetap
- Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali
92.50%
92.50%
Tetap
- Luar Pulau Jawa dan Bali
90.00%
90.00%
Tetap
- DKI Jakarta
65.00%
67,50%
Berubah
- Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali
60.00%
62,50%
Berubah
- Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi (dan sekitarnya)
57.50%
60,00%
Berubah
- Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Papua (dan sekitarnya)
55.00%
57,50%
Berubah
B. Kantor Pelayanan Pajak 1
KPP Wajib Pajak Besar
2
KPP Madya yang berada di:
3
KPP Pratama yang berada di:
Daftar Kanwil DJP berdasarkan kelompok di atas sebagaimana lampiran surat edaran ini. 3. Wajib Pajak (WP) Terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh meliputi WP Orang Pribadi dan WP Badan yang terdaftar dalam administrasi DJP per tanggal 31 Desember 2009 dengan status domisili/pusat (kode NPWP 000). Dalam hal ini tidak termasuk bendahara pemerintah, joint operation, maupun cabang/lokasi. Jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah mempertimbangkan data yang disampaikan masing-masing Kanwil DJP sebagaimana daftar terlampir;
L5
4. SPT Tahunan PPh yang diterima mencakup seluruh SPT Tahunan PPh (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan) yang diterima DJP selama tahun 2010 tanpa membedakan tahun pajaknya, namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh; 5. Dalam rangka untuk mencapai target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2010, Kepala Kanwil DJP bersama para Kepala KPP di lingkungannnya agar menetapkan upaya-upaya atau langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan antara lain memanfaatkan data Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tetapi melakukan kegiatan usaha, diantaranya ekspor/impor berdasarkan data PEB dan PIB maupun data lainnya yang bersumber dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP); 6. Surat Edaran ini merupakan perubahan pertama terhadap Surat Edaran Nomor SE-10/PJ/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Target Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada Tahun 2010. Oleh sebab itu dalam administrasi dan pelaksanaannya agar tidak memisahkan muatan substansinya dari surat edaran tersebut.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2010 Direktur Jenderal, ttd. Mochamad Tjiptardjo NIP 195104281975121002
L6
18 Pebruari 2011 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 18/PJ/2011 TENTANG TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA TAHUN 2011 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2010-2014, perlu mengoptimalkan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan WP. Salah satu di antaranya adalah menetapkan besarnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) pada tahun 2011 minimal 62,50%. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut. I.
PENGERTIAN Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan: 1. Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN; 2.
SPT Tahunan PPh meliputi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan;
3.
WP Terdaftar adalah seluruh WP yang terdaftar dalam administrasi DJP per tanggal 31 Desember 2010;
4.
WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari WP Orang Pribadi dan WP Badan dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, yang terdaftar dalam administrasi DJP per 31 Desember 2010. Dalam hal ini tidak termasuk bendahara pemerintah, joint operation, maupun cabang/lokasi dan sejenis lainnya yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh;
5.
WP Orang Pribadi meliputi: a. WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang hanya menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas; b. WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Termasuk dalam pengertian WP Orang Pribadi Non Karyawan ini adalah WP Orang Pribadi Karyawan yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas;
6.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar meliputi PKP Orang Pribadi dan PKP Badan yang terdaftar dalam administrasi DJP pada akhir bulan kegiatan sebelumnya;
7.
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada Tahun 2011 adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh dari WP terdaftar yang diterima selama tahun 2011 (tanpa memerhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2010;
8.
Rasio Kepatuhan SPT Masa PPN adalah perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN
L7
yang diterima DJP dalam suatu bulan kegiatan (tanpa memerhatikan masa pajaknya, namun tidak termasuk pembetulan SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN Pemungut eks. Pasal 16A UU PPN 1984) dengan jumlah PKP Terdaftar pada akhir bulan kegiatan sebelumnya. II.
TARGET RASIO KEPATUHAN Dalam tahun 2011 ditetapkan target minimal untuk masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan 3 (tiga) pendekatan sebagai pertimbangan yaitu kondisi geografi, demografi, dan data historis. Adapun besarnya target minimal tersebut sebagai berikut: TARGET RASIO TAHUN 2011 NO
UNIT KERJA DAN PENGELOMPOKAN SPT Tahunan PPh
SPT Masa PPN
A. Kanwil DJP 1
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
97,50%
90,00%
2
Kanwil DJP Jakarta Khusus
95,00%
87,50%
3
Kanwil DJP Lainnya yang berada di: - DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I, dan Jawa Tengah II
70,00%
60,00%
- Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I, dan Jawa Tengah II)
67,50%
57,50%
- Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali
62,50%
50,00%
- Pulau Kalimantan
62,50%
47,50%
- Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua
60,00%
45,00%
B. Kantor Pelayanan Pajak 1
KPP Wajib Pajak Besar
97,50%
90,00%
2
KPP Jakarta Khusus
95,00%
87,50%
3
KPP Madya yang berada di: - DKI Jakarta
95,00%
87,50%
- Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Pulau Bali
95,00%
85,00%
- Luar Pulau Jawa dan Pulau Bali
92,50%
82,50%
- DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I, dan Jawa Tengah II
70,00%
62,50%
- Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I, dan Jawa Tengah II)
67,50%
60,00%
4
KPP Pratama yang berada di:
L8
- Pulau Sumatera (dan sekitarnya), Pulau Sulawesi (dan sekitarnya), dan Pulau Bali
62,50%
52,50%
- Pulau Kalimantan
62,50%
47,50%
- Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua (dan sekitarnya)
60,00%
45,00%
Daftar target minimal untuk masing-masing Kanwil DJP dan KPP berdasarkan kelompok di atas, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat edaran ini. III. KRITERIA PENILAIAN TARGET RASIO KEPATUHAN Kriteria penilaian atas pencapaian target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN sebagai berikut: 1. Kanwil DJP dinyatakan tercapai apabila Kanwil DJP tersebut telah mencapai minimal target rasio sesuai kualifikasinya pada angka romawi II huruf A; 2. KPP dinyatakan tercapai apabila KPP tersebut telah mencapai minimal target rasio sesuai kualifikasinya pada angka romawi II huruf B. IV. UPAYA PENINGKATAN RASIO KEPATUHAN Kepala Kanwil DJP bersama dengan para Kepala KPP di lingkungannya membuat target bulanan jumlah SPT yang akan diterima selama tahun 2011. Selanjutnya KPP melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Melakukan inventarisasi terhadap: a. WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2009 dan tahuntahun pajak sebelumnya. Kegiatan yang sama dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010 setelah batas waktu penyampaiannya berakhir; b. PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa-masa pajak sebelumnya;
V.
2.
Menerbitkan dan mengirimkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap WP/PKP yang tidak menyampaikan SPT;
3.
Memberikan sosialisasi perpajakan (di antaranya menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan) kepada WP/PKP terutama bagi WP/PKP baru;
4.
Memanfaatkan data WP yang tidak menyampaikan SPT, namun melakukan kegiatan usaha di antaranya ekspor/impor (berdasarkan data PEB dan PIB), penyerahan, pembayaran pajak atau data lainnya, baik sumbernya dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) DJP maupun dari sumber lainnya untuk melakukan himbauan penyampaian SPT;
5.
Terhadap WP/PKP yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP, diminta agar WP/PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atas tahun-tahun pajak/masa-masa pajak sebelumnya yang belum/tidak disampaikan;
6.
Mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih kepada 1000 WP Orang Pribadi potensial yang SPT Tahunan PPh-nya diterima tepat waktu dengan contoh surat sebagaimana lampiran 2 surat edaran ini.
PELAPORAN 1. Kepala KPP membuat dan mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan kegiatan dengan format laporan sebagaimana pada lampiran 3.a dan 4.a surat edaran ini. 2. Kepala Kanwil DJP melakukan kompilasi laporan bulanan dari seluruh KPP di lingkungannya dan mengirimkan laporan dimaksud dengan format sebagaimana pada lampiran 3.b dan 4.b surat edaran ini kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan kegiatan. Selain laporan dengan hardcopy, juga agar dikirimkan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Excel melalui email ke:
[email protected] .
L9
3.
Akurasi data, ketepatan waktu pengiriman, dan kelengkapan data laporan (per item dan per KPP) merupakan bagian penilaian dari kinerja kantor masing-masing.
VI. LAIN-LAIN 1. Kanwil DJP mencari dan menyiapkan data transaksi yang terkait dengan WP di wilayahnya untuk diberikan ke KPP sebagai bahan untuk melakukan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN. 2. Kanwil DJP memberikan bimbingan dan asistensi kepada KPP di lingkungannya dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan. 3.
Pada saat jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh (untuk WP Orang Pribadi tanggal 31 Maret 2011 dan WP Badan tanggal 30 April 2011), masing-masing KPP/Kanwil DJP diharapkan telah mencapai minimal 90% (sembilan puluh persen) dari target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sesuai kualifikasinya. 4. Untuk kepastian dan keseragaman jumlah WP dan PKP Terdaftar yang digunakan dalam laporan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh KPP maupun Kanwil DJP, akan disampaikan jumlah WP dan PKP terdaftar masing-masing KPP/Kanwil DJP per tanggal 31 Desember 2010 melalui surat Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan. 5. Surat edaran ini berlaku untuk kegiatan mulai bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011. 6.
Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-10/PJ/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada Tahun 2010 jo. SE-96/PJ/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Perubahan Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 2011 Direktur Jenderal, ttd. A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121
L10
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
: PER-19/PJ/2009
TANGGAL
: 25 Februari 2009
TATA CARA PENERIMAAN SPT TAHUNAN/e-SPT TAHUNAN
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
9.
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, dan Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), serta Nomor telepon yang dapat dihubungi dan menyerahkannya kepada Petugas TPT atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box. Petugas TPT/ Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP dimana TPT/ Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT, untuk selanjutnya diserahkan kepada Wajib Pajak. KPP yang menerima SPT Wajib Pajak selain yang terdaftar di KPP tersebut, mengirimkan SPT Wajib Pajak ke KPP ditempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima dengan melampirkan Daftar Nominatif dan membuat Surat Pengiriman SPT per KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), kecuali untuk SPT Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan. Atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/eSPT Tahunan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Petugas TPT. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta, selanjutnya mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. Apabila sampai batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman Tanda Terima SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap.
L11
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN/e-SPT TAHUNAN 1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, dan Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), serta Nomor Telepon yang dapat dihubungi dan menyerahkannya kepada Petugas Penerima SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box. 2. Petugas Penerima SPT menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP di mana TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT. 3. KPP yang menerima SPT Wajib Pajak selain yang terdaftar di KPP tersebut, mengirimkan SPT Wajib Pajak ke KPP di tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pengiriman SPT per KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan melampirkan Daftar Nominatif Pengiriman SPT paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima. 4. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), kecuali untuk SPT Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan. 5. Atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Petugas TPT. 6. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta, selanjutnya mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. 7. Apabila sampai batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan. 8. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman SPT Lengkap pada menu penerimaan SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. 9. Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap. LAM PIRAN IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak
L12
Nomor : PER-48/PJ/2011 Tanggal: 30 Desember 2011
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN/ e-SPT TAHUNAN 1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara memasukkan SPT ke dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke...), Perubahan Data (Ada/Tidak Ada), Nomor Telepon, Pernyataan dan TandaTangan Wajib Pajak kemudian menyerahkannya kepada Petugas Penerima SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box. 2. Petugas Penerima SPT menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e- SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP di mana TPT/Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT, kecuali atas SPT Tahunan lebih bayar, SPT Tahunan pembetulan dan/atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT. 3. Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Tahunan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima. 4. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka KP2KP harus mengirimkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak atasannya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima. 5. Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak atasan KP2KP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari KP2KP. 6. Terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar, Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) hari sejak SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1). 7. Terhadap SPT Tahunan selain pada angka 6, Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1). 8. Apabila berdasarkan hasil penelitian, SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan beserta Formulir Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. 9. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi amplop SPT bukan merupakan SPT Tahunan maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. - 12 10. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Wajib Pajak salah mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada lembar informasi amplop SPT Tahunan maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pembetulan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. 11. Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permintaan
L13
Kelengkapan SPT Tahunan/ e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Petugas TPT. 12. Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan telah dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak namun tidak sampai kepada Wajib Pajak maka jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh Kantor Pelayanan Pajak. 13. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT Tahunan dari Wajib Pajak kemudian mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. 14. Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak: a. tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan oleh Wajib Pajak; atau b. tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh Kantor Pelayanan Pajak (dalam hal surat Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan tidak sampai kepada Wajib Pajak) telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan. 15. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman SPT Lengkap pada menu penerimaan SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. 16. Apabila berdasarkan perekaman SPT Lengkap sebagaimana dimaksud pada angka (15) diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. 17. Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/ Nihil (N) diterima lengkap.
L14
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/ 2012 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN 1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan ke KPP dengan menyerahkannya kepada Petugas Penerima SPT di TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Drop Box . 2. Petugas Penerima SPT menerima SPT tanpa melihat tempat terdaftarnya Wajib Pajak kecuali atas SPT Tahunan lebih bayar, SPT Tahunan pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT dan/atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT. 3. Dalam hal SPT Tahunan yang disampaikan adalah SPT Tahunan lebih bayar, SPT Tahunan pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT dan/atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT, SPT tersebut harus disampaikan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 4. Petugas Penerima SPT menerima SPT tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Dalam hal SPT disampaikan dalam amplop atau kemasan lainnya, Petugas Penerima SPT membuka amplop atau kemasan lainnya tersebut. 5. Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT tersebut dan disampaikan secara langsung, Petugas Penerima SPT melakukan penelitian kelengkapan SPT. 6. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut: a. apabila SPT dinyatakan lengkap maka SPT diterima dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT; b. apabila SPT dinyatakan tidak lengkap maka SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan. 7. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan SPT Tahunan Pembetulan, maka: a. penelitian kelengkapan SPT dilakukan oleh Account Representative; b. selain penelitian kelengkapan SPT tersebut, dilakukan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (la) dan ayat (6) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 8. Apabila SPT Tahunan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Pembetulan,maka SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan. 9. Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT tersebut dan disampaikan secara langsung, Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima SPT tanpa melakukan penelitian kelengkapan SPT. -210. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPT Tahunan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap. 11. Penelitian kelengkapan SPT Tahunan yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 9, penelitian kelengkapan SPT Tahunan dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
L15
12. Dalam hal KPP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut, KPP wajib mengirimkan SPT Tahunan tersebut kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SIC diterima. 13. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka KP2KP hams mengirimkan SPT Tahunan ke KPP atasannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima. 14. Dalam hal KPP atasan KP2KP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut, KPP wajib mengirimkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari KP2KP. 15. Apabila berdasarkan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan Pembetulan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (la) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka KPP mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. 16. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan SPT, SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, KPP mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan beserta Formulir Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. 17. Apabila diketahui bahwa isi amplop SPT Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini bukan merupakan SPT Tahunan maka KPP mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. 18. Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 16, Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Petugas TPT. 19. Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan telah dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak namun surat tersebut tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima kembali oleh KPP maka jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh KPP. -320. Atas kelengkapan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Petugas TPT, Petugas TPT kemudian melakukan penelitian kelengkapan SPT Tahunan dari Wajib Pajak dan apabila dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan pencetakan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. 21. Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak: a. tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak; atau b. tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh KPP (dalam hal surat Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima kembali oleh KPP), telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan. 22. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian kelengkapan SPT Tahunan dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman dalam rangka penerimaan SPT. 23. Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 22 diketahui bahwa: a. SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau b. SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan
L16
24.
25.
26.
27.
pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, maka SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan. Dalam hal SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan 23, KPP harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan. Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 22 diketahui bahwa Wajib Pajak salah mengisi NPWP maka KPP mengirimkan Surat Pembetulan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. Apabila berdasarkan perekaman penerimaan SPT sebagaimana dimaksud pada angka 22 diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali maka KPP mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. Terhadap SPT yang telah dilakukan perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 22, dilakukan perekaman isi SPT Tahunan.
L17
WAWANCARA KEPADA PETUGAS PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN
TEMPAT
: KPP Pratama Jakarta Kembangan
WAKTU
: Mei 2013
1. Apa yang menjadi perbedaan utama pada proses penerimaan SPT Tahunan sebelum adanya drop box dengan setelah adanya drop box ?
Yang menjadi perbedaan adalah sebelum ada drop box tidak ada surat permintaan kelengkapan SPT karena SPT yang diterima sudah lengkap. Adanya surat permintaan kelengkapan karena SPT Tahunan yang disampaikan melalui layanan drop box tidak langsung diteliti. Hal tersebut yang membuat SPT belum diketahui sudah lengkap atau tidak. Jika tidak lengkap makan wajib pajak akan dikirimkan surat permintaan kelengkapan.
2. Apakah dalam pelaksanaannya surat permintaan kelengkapan SPT benar-benar dapat diterima wajib pajak?
Idealnya dapat diterima wajib pajak, namun terdapat beberapa kendala. Salah satunya alamat wajib pajak yang sudah berubah, sehingga surat permintaan kelengkapan tidak sampai ke wajib pajak.
3. Adakah suatu kegiatan dalam menyukseskan program drop box ?
Ada. Kami melakukan sosialisasi setiap tahun tentang pengisian SPT secara benar, lengkap dan jelas. Sosialisasi di tahun 2009 sekaligus memperkenalkan sekaligus memperkenalkan pelayanan drop box. Ada juga pojok pajak sebagai sarana informasi yang ditempatkan bersamaan dengan ditempatkannya drop box. Kemudian terdapat spanduk berisikan informasi penting bagi wajib pajak.
4. Dimanakah KPP Pratama Jakarta Kembangan menempatkan drop box ?
Drop box ditempatkan di KPP Pratama Jakarta Kembangan, Mall Puri Indah dan Gedung Walikota Jakarta Barat
5. Apakah ada suatu media seperti jaringan komunikasi di KPP untuk mengkomunikasikan kendala-kendala?
L18
Jaringan komunikasi berupa evaluasi periodik. Pada saat evaluasi dapat disampaikan tingkat pencapaian serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan drop box. Kemudian ditentukan suatu solusi sebagai umpan balik untuk menghadapi kendala yang terjadi.
6. Kendala apa saja yang sering muncul setiap tahunnya dalam pelaksanaan drop box ?
Ada 3 kendala yang sering muncul. Pertama, surat permintaan kelengkapan yang tidak sampai ke wajib pajak, salah satu penyebabnya karena alamat wajib pajak yang sudah berubah. Kedua, sistem yang masih sering mengalami gangguan sehingga mengganggu pemrosesan. Ketiga, petugas merasa terbebani dengan adanya layanan drop box karena menambah beban pekerjaan mereka dari biasanya.
7. Adakah solusi untuk kendala-kendala tersebut?
Ada. Untuk masalah surat permintaan kelengkapan solusinya terdapat pada perubahan prosedur di tahun 2012. Di prosedur tahun 2012 SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP sendiri akan langsung diteliti, hal ini akan mengurangi surat permintaan kelengkapan atas SPT Tahunan yang tidak lengkap. Untuk aplikasi yang mengalami gangguan, KPP akan langsung menghubungi kantor pusat agar dilakukan pemeriksaan terhadap gangguan aplikasi tersebut. Untuk masalah petugas yang terbebani dengan bertambahnya beban pekerjaan, solusinya dengan menambah petugas dalam pelaksanaan drop box agar beban petugas sebelumnya berkurang.
8. Apakah dengan adanya drop box dapat menghemat sumber daya organisasi?
Tidak, hal ini disebabkan prosedur penerimaan dan pengolahan SPT melalui drop box lebih rumit dan berbelit-belit.
L19
WAWANCARA KEPADA WAJIB PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN
TEMPAT
: KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN
WAKTU
: MARET 2013
1. Sejak tahun berapa Anda menggunakan Drop Box?
Tahun 2009, sejak drop box pertama kali digunakan untuk sarana penyampaian SPT Tahunan
2. Di lokasi manakah biasanya Anda menggunakan Drop Box?
Di KPP Pratama Jakarta Kembangan
3. Bagaimana ketersediaan fasilitas fisik di lokasi pelayanan drop box ? Apakah sudah memadai untuk melaporkan SPT Tahunan?
Pelayanan drop box sudah memadai dengan adanya kotak drop box yang dibagi dua, yaitu kotak untuk SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP lain. Fasilitas lain yang membantu yaitu disediakannya formulir SPT Tahunan yang bisa diambil oleh Wajib Pajak sesuai kebutuhan.
4. Apakah dengan adanya petugas pelayanan drop box memudahkan Anda dalam menyampaikan SPT Tahunan?
Adanya petugas cukup memudahkan wajib pajak, wajib pajak bisa bertanya kepada petugas jika membutuhkan informasi atau wajib pajak bisa bertanya jika tidak dapat mengisi SPT.
5. Apakah pelayanan drop box dapat menghemat waktu Anda dalam menyampaikan SPT Tahunan? Apa alasannya?
L20
Ya, waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan SPT lebih singkat karena lokasi drop box tersebar dibeberapa lokasi dan pada saat SPT disampaikan langsung diterima tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu.
6. Apakah pelayanan drop box dapat menghemat biaya Anda dalam menyampaikan SPT Tahunan?
Bisa iya bisa tidak, akan menghemat biaya jika SPT Tahunan yang disampaikan sudah lengkap. Namun, akan menambah biaya wajib pajak jika SPT Tahunan ternyata tidak lengkap dan wajib pajak menerima surat permintaan kelengkapan. Hal tersebut yang menambah biaya bagi wajib pajak.
7. Apakah pelayanan drop box dapat menghemat waktu Anda dalam menyampaikan SPT Tahunan?Apa alasannya?
Ya, karena drop box tersebar di beberapa lokasi dan SPT yang disampaikan tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu. Namun, itu tidak berlaku bagi wajib pajak yang mendapat surat permintaan kelengkapan. Hal tersebut yang menjadikan waktu yang dibutuhkan jadi lama.
8. Secara keseluruhan, apakah Anda merasa puas dengan pelayanan drop box untuk menyampaikan SPT Tahunan?
Kurang puas, karena prosedur ribet dan berbelit walaupun dari segi cara menyampaikan dapat dikatakan mudah. Namun, tidak dilakukannya penelitian ketika SPT Tahunan disampaikan membuat wajib pajak tidak mendapat kepastian mengenai kelengkapan SPT. Penyampaian SPT melalui drop box tidak menjadi mudah ketika wajib pajak menerima surat permintaan kelengkapan dari KPP. Hal tersebut akan menambah biaya dari pihak wajib pajak.
9. Saran apa yang bisa Anda berikan untuk perbaikan pelayanan drop box selanjutnya?
SPT Tahunan yang disampaikan sebaiknya langsung dilakukan penelitian agar wajib pajak mendapat kepastian, jumlah petugas ditambah dan sosialisasi ditambah agar wajib pajak lebih paham dalam mengisi SPT dan mengetahui informasi-informasi penting.
