KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.11/MEN/2007 TENTANG UNIT AKUNTANSI DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Departemen Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) perlu adanya Unit Akuntansi Departemen Kelautan dan Perikanan;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2004 tentang Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006 ; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ; Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN UNIT AKUNTANSI DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
PERTAMA
:
Menetapkan Unit Akuntansi Departemen Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UAPA DKP dan Unit Akuntansi Pengguna Barang Departemen Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UAPB DKP.
KEDUA
:
UAPA DKP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri dari Penanggung Jawab dan Petugas dengan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA
:
UAPA DKP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA melakukan penyusunan laporan keuangan tingkat departemen berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta laporan anggaran pembiayaan dan perhitungan.
KEEMPAT
:
UAPB DKP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri dari Penanggung Jawab dan Petugas dengan sturuktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
KELIMA
:
UAPB DKP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA melakukan penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat departemen berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Milik Negara dari seluruh UAPB-E1 diwilayah kerjanya untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan melakukan pemutakhiran data Laporan Barang Milik Negara dengan Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan setiap tahun.
KEENAM
:
UAPA DKP dan UAPB DKP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA masing-masing yaitu Penanggung Jawab yang terdiri dari Pembina, Pengarah, Koordinator, Pelaksana dan Petugas mempunyai tugas: A. Penanggung jawab: 1. Pembina: a. membina dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan b. membina dan memantau pelaksanaan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan; c. membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/ barang di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan ; d. menyampaikan Laporan Keuangan/Barang ke Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester dan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/barang; e. menandatangani Laporan Keuangan/Barang Tahunan Departemen Kelautan dan Perikanan yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan. 2. Pengarah: a. Memberikan arahan kepada koordinator dalam: 1) pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan; 2) penyiapan sumber daya manusia, prasarana yang diperlukan ;
sarana
dan
3) pelaksanaan pemantauan dalam kegiatan akuntansi;
4) pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA-E1/UAPB-E1) dan Tim Pembina Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan. b. menyetujui Laporan Keuangan/Barang Departemen Kelautan dan Perikanan yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan sebelum ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan 3. Koordinator: a. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan ; b. melakukan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan ; c. memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan; d. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA-E1/UAPBE1) dan Tim Pembina Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan; e. menyusun Laporan Keuangan/Barang Departemen Kelautan dan Perikanan yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan sebelum ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan. 4. Pelaksana: a. melaksanakan sistem akuntansi keuangan/barang di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan; b. menyiapkan usulan organisasi dan uraian tugas bagi seluruh unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah; c. menyiapkan sumber daya prasarana yang diperlukan;
manusia,
sarana,
dan
d. memantau pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/ barang pada unit-unit akuntansi di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan; e. memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal adminstratif lainnya;
f. melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi keuangan/barang pada unit-unit akuntansi di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan; g. meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan/Barang Departemen Kelautan dan Perikanan yang akan didistribusikan; h. mengkoordinasikan pendistribusiannya;
pembuatan
laporan
kegiatan
i. mengevaluasi hasil kerja petugas UAPA/UAPB; j. mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dan Laporan Keuangan; k. melaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester; l. menyampaikan Laporan Keuangan/Barang UAPA/UAPB dan ADK ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 5. Pembantu Pelaksana: Membantu Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengkoordinasikan Petugas serta tugas lain yang terkait dengan administrasi keuangan/barang. B. Petugas: Petugas UAPA/UAPB (Petugas Akutansi/Verifikasi dan Petugas Komputer): 1. memelihara Laporan Keuangan/Barang dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA-E1/ UAPPB-E1); 2. menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-E1/UAPPB-E1; 3. melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan ; 4. melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan ; 5. menyusun laporan keuangan/barang tingkat UAPA/UAPB setiap triwulan, semester dan tahunan berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK UAPPA-E1/ UAPPB-E1;
6. meneliti dan menganalisa laporan keuangan tingkat UAPA setiap triwulan, semester, tahunan dan untuk laporan barang tingkat UAPB setiap semester dan tahunan yang masing-masing guna membuat catatan atas laporan keuangan; 7. menyiapkan pendistribusian tingkat UAPA/UAPB;
laporan
keuangan/barang
8. menyimpan arsip data keuangan/barang dan melakukan proses tutup buku setiap akhir Tahun Anggaran. KETUJUH
:
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas UAPA DKP dan UAPB DKP sebagaimana dimaksud diktum KEENAM, masing-masing Koordinator menunjuk Petugas UAPA DKP dan Petugas UAPB DKP.
KEDELAPAN
:
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan.
KESEMBILAN :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2007 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I. ttd. FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
NARMOKO PRASMADJI
LAMPIRAN I :
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2007 Tentang Unit Akuntansi Departemen Kelautan dan Perikanan
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMBINA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENGARAH SEKRETARIS JENDERAL KOORDINATOR KEPALA BIRO KEUANGAN
PELAKSANA KEPALA BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI PEMBANTU PELAKSANA KEPALA SUBBAGIAN PEMBUKUAN DAN NERACA
PETUGAS KOMPUTER
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
KETERANGAN:
Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I. ttd. FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
NARMOKO PRASMADJI
LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2007 Tentang Unit Akuntansi Departemen Kelautan dan Perikanan
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMBINA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PENGARAH
SEKRETARIS JENDERAL KOORDINATOR
KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN PELAKSANA
KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN PEMBANTU PELAKSANA KEPALA SUBBAGIAN INVENTARIS DAN PENGHAPUSAN
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS KOMPUTER
KETERANGAN: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Barang Milik Negara
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I. ttd. FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
NARMOKO PRASMADJI
