2007 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SALINAN : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 123/KA/VIII/2007 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 077/KA/II/2003 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 4. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007; 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

1


BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 1 (1) Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) BATAN dipimpin oleh seorang Kepala dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pasal 2 BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BATAN menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN; c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir; d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 4 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BATAN mempunyai kewenangan : a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang ketenaganukliran; b. perumusan kebijakan di bidang ketenaganukliran untuk mendukung pembangunan secara makro; c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam program penelitian dasar dan terapan, pengembangan teknologi dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; 2) penetapan pedoman penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan penggunaan tenaga nuklir. 2


Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan organisasi BATAN terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan; d. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir; e. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa; f. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir; g. Inspektorat; h. Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir; i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II KEPALA Pasal 6 Kepala mempunyai tugas : a. memimpin BATAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BATAN; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BATAN yang menjadi tanggung jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB III SEKETARIAT UTAMA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 7 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasal 8 Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BATAN. 3


Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BATAN; b. koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BATAN; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BATAN; d. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BATAN; e. koordinasi penyusunan laporan BATAN.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 Sekretariat Utama terdiri dari : a. Biro Perencanaan; b. Biro Sumber Daya Manusia; c. Biro Umum; d. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan Pasal 11 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi serta manajemen kelembagaan. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan program; b. pelaksanaan penyusunan anggaran; c. evaluasi pelaksanaan program.

4


Pasal 13 Biro Perencanaan terdiri dari : a. Bagian Perencanaan Program; b. Bagian Penyusunan Anggaran; c. Bagian Evaluasi Program. Pasal 14 Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi, dan manajemen kelembagaan serta urusan tata usaha Biro. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan; b. penyiapan bahan perencanaan program diseminasi; c. penyiapan bahan perencanaan program manajemen kelembagaan; d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 16 Bagian Perencanaan Program terdiri dari : a. Subbagian Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan; b. Subbagian Program Diseminasi; c. Subbagian Program Manajemen Kelembagaan; d. Subbagian Tata Usaha. Pasal 17 (1) Subbagian Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penelaahan lingkungan strategis, penyiapan bahan dan pengumpulan informasi dalam rangka penyusunan rencana strategis; b. melakukan penyiapan bahan dan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam bentuk Kerangka Kerja Logis (KKL); c. melakukan penjabaran kebijakan-kebijakan pimpinan (Kepala BATAN dan Eselon I) dalam bentuk program dan kegiatan BATAN untuk 2 tahun ke depan; d. melakukan sinkronisasi Usulan Program, Kegiatan BATAN dengan Program dan Kegiatan RPJM. e. menyiapkan dan mengumpulkan bahan program dan kegiatan melalui proses seleksi usulan kegiatan oleh peer group/kelompok pakar ; f. sebagai pengarah menyiapkan bahan untuk Rapat Kerja; 5


g. melakukan penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan yang akan dibiayai hasil pembahasan Rapat Kerja dan menyerahkan ke Bagian Penyusunan Anggaran; h. melakukan kegiatan butir a sampai dengan g untuk program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan iptek nuklir. (2) Subbagian Program Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program diseminasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penelaahan lingkungan strategis, penyiapan bahan dan pengumpulan informasi dalam rangka penyusunan rencana strategis; b. melakukan penyiapan bahan dan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam bentuk Kerangka Kerja Logis (KKL); c. melakukan penjabaran kebijakan-kebijakan pimpinan (Kepala BATAN dan Eselon I) dalam bentuk program dan kegiatan BATAN untuk 2 tahun ke depan; d. melakukan sinkronisasi Usulan Program, Kegiatan BATAN dengan Program dan Kegiatan RPJM. e. menyiapkan dan mengumpulkan bahan program dan kegiatan melalui proses seleksi usulan kegiatan oleh peer group/kelompok pakar ; f. sebagai pengarah menyiapkan bahan untuk Rapat Kerja; g. melakukan penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan yang akan dibiayai hasil pembahasan Rapat Kerja dan menyerahkan ke Bagian Penyusunan Anggaran; h. melakukan kegiatan butir a sampai dengan g untuk program diseminasi iptek nuklir. (3) Subbagian Program Manajemen Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program manajemen kelembagaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penelaahan lingkungan strategis, penyiapan bahan dan pengumpulan informasi dalam rangka penyusunan rencana strategis; b. melakukan penyiapan bahan dan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam bentuk Kerangka Kerja Logis (KKL); c. melakukan penjabaran kebijakan-kebijakan pimpinan (Kepala BATAN dan Eselon I) dalam bentuk program dan kegiatan BATAN untuk 2 tahun ke depan; d. melakukan sinkronisasi Usulan Program, Kegiatan BATAN dengan Program dan Kegiatan RPJM. e. menyiapkan dan mengumpulkan bahan program dan kegiatan melalui proses seleksi usulan kegiatan oleh peer group/kelompok pakar ; f. sebagai pengarah menyiapkan bahan untuk Rapat Kerja; g. melakukan penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan yang akan dibiayai hasil pembahasan Rapat Kerja dan menyerahkan ke Bagian Penyusunan Anggaran; h. melakukan kegiatan butir a sampai dengan g untuk program manajemen kelembagaan iptek nuklir.

6


(4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan urusan tata persuratan; b. melakukan urusan tata kearsipan; c. melakukan urusan administrasi kepegawaian; d. melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan; e. melakukan urusan pengelolaan administrasi perlengkapan; f. melakukan koordinasi penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan. Pasal 18 Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, diseminasi serta manajemen kelembagaan. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan anggaran program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan; b. penyiapan bahan penyusunan anggaran program diseminasi; c. penyiapan bahan penyusunan anggaran program manajemen kelembagaan. Pasal 20 Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari : a. Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan; b. Subbagian Anggaran Diseminasi; c. Subbagian Anggaran Manajemen Kelembagaan. Pasal 21 (1) Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan Harga Satuan Biaya Kegiatan (HSBK) tahunan; b. melakukan penyiapan bahan dan penelaahan pagu program dalam rangka penyusunan anggaran tahunan dengan didasarkan dari bahan Rapat Kerja; c. melakukan sinkronisasi anggaran antara usulan anggaran unit kerja dengan kebijakan program BATAN dan melakukan penyusunan RKA-KL berdasarkan pagu indikatif, pagu sementara, dan pagu definitif; d. melakukan penyiapan dan penyusunan pagu program dan kegiatan yang akan dibiayai; e. melakukan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) dan BAPPENAS, dan finalisasi DIPA bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb);

7


f. melakukan perubahan atau revisi RKA-KL dan DIPA berdasarkan permintaan unit kerja ke DJAPK dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Menyerahkan Dokumen Final Kegiatan dan pembiayaan ke Bagian Evaluasi; g. melakukan kegiatan butir a sampai dengan f untuk program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan iptek nuklir. (2) Subbagian Anggaran Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran program diseminasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan Harga Satuan Biaya Kegiatan (HSBK) tahunan; b. melakukan penyiapan bahan dan penelaahan pagu program dalam rangka penyusunan anggaran tahunan dengan didasarkan dari bahan Rapat Kerja; c. melakukan sinkronisasi anggaran antara usulan anggaran unit kerja dengan kebijakan program BATAN dan melakukan penyusunan RKA-KL berdasarkan pagu indikatif, pagu sementara, dan pagu definitif; d. melakukan penyiapan dan penyusunan pagu program dan kegiatan yang akan dibiayai; e. melakukan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) dan BAPPENAS, dan finalisasi DIPA bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb); f. melakukan perubahan atau revisi RKA-KL dan DIPA berdasarkan permintaan unit kerja ke DJAPK dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Menyerahkan Dokumen Final Kegiatan dan pembiayaan ke Bagian Evaluasi; g. melakukan kegiatan butir a sampai dengan f untuk program diseminasi iptek nuklir. (3) Subbagian Anggaran Manajemen Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran program manajemen kelembagaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan Harga Satuan Biaya Kegiatan (HSBK) tahunan; b. melakukan penyiapan bahan dan penelaahan pagu program dalam rangka penyusunan anggaran tahunan dengan didasarkan dari bahan Rapat Kerja; c. melakukan sinkronisasi anggaran antara usulan anggaran unit kerja dengan kebijakan program BATAN dan melakukan penyusunan RKA-KL berdasarkan pagu indikatif, pagu sementara, dan pagu definitif; d. melakukan penyiapan dan penyusunan pagu program dan kegiatan yang akan dibiayai; e. melakukan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) dan BAPPENAS, dan finalisasi DIPA bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb); f. melakukan perubahan atau revisi RKA-KL dan DIPA berdasarkan permintaan unit kerja ke DJAPK dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Menyerahkan Dokumen Final Kegiatan dan pembiayaan ke Bagian Evaluasi; g. melakukan kegiatan butir a sampai dengan f untuk program manajemen kelembagaan iptek nuklir.

8


Pasal 22 Bagian Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi, manajemen kelembagaan, serta urusan dokumentasi. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Evaluasi Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan; b. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program diseminasi; c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program manajemen kelembagaan; d. pelaksanaan urusan dokumentasi. Pasal 24 Bagian Evaluasi Program terdiri dari : a. Subbagian Evaluasi Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan; b. Subbagian Evaluasi Program Diseminasi; c. Subbagian Evaluasi Program Manajemen Kelembagaan; d. Subbagian Dokumentasi. Pasal 25 (1) Subbagian Evaluasi Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan analisis pencapaian sasaran program kegiatan dan anggaran BATAN berdasarkan RPJP, RPJM dan Rencana Strategis; b. melakukan penyusunan rencana kegiatan pemantauan program kegiatan dan anggaran BATAN; c. melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan program kegiatan dan anggaran BATAN dengan objek program dan kegiatan; d. melakukan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BATAN dalam bentuk laporan Triwulanan, Tahunan dan laporan Eksekutif; e. melakukan koordinasi dan pembinaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BATAN; f. melakukan penyiapan bahan Rapat Dengar Pendapat DPR-RI, Nota Keuangan dan bahan Lampiran Pidato Presiden yang berkaitan dengan program dan anggaran; g. Memberi masukan ke Bagian Perencanaan Program sebagai bahan penyusunan program h. melakukan kegiatan butir a sampai dengan g untuk program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan iptek nuklir. 9


(2) Subbagian Evaluasi Program Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program diseminasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan analisis pencapaian sasaran program kegiatan dan anggaran BATAN berdasarkan RPJP, RPJM dan Rencana Strategis; b. melakukan penyusunan rencana kegiatan pemantauan program kegiatan dan anggaran BATAN; c. melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan program kegiatan dan anggaran BATAN dengan objek program dan kegiatan; d. melakukan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BATAN dalam bentuk laporan Triwulanan, Tahunan dan laporan Eksekutif; e. melakukan koordinasi dan pembinaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BATAN; f. melakukan penyiapan bahan Rapat Dengar Pendapat DPR-RI, Nota Keuangan dan bahan Lampiran Pidato Presiden yang berkaitan dengan program dan anggaran; g. Memberi masukan ke Bagian Perencanaan Program sebagai bahan penyusunan program h. melakukan kegiatan butir a sampai dengan g untuk program diseminasi iptek nuklir. (3) Subbagian Evaluasi Program Manajemen Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program manajemen kelembagaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan analisis pencapaian sasaran program kegiatan dan anggaran BATAN berdasarkan RPJP, RPJM dan Rencana Strategis; b. melakukan penyusunan rencana kegiatan pemantauan program kegiatan dan anggaran BATAN; c. melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan program kegiatan dan anggaran BATAN dengan objek program dan kegiatan; d. melakukan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BATAN dalam bentuk laporan Triwulanan, Tahunan dan laporan Eksekutif; e. melakukan koordinasi dan pembinaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BATAN; f. melakukan penyiapan bahan Rapat Dengar Pendapat DPR-RI, Nota Keuangan dan bahan Lampiran Pidato Presiden yang berkaitan dengan program dan anggaran; g. Memberi masukan ke Bagian Perencanaan Program sebagai bahan penyusunan program h. melakukan kegiatan butir a sampai dengan g untuk program manajemen kelembagaan iptek nuklir. (4) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi serta penyelenggaraan pertemuan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan dokumentasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan litbangyasa, diseminasi dan manajemen kelembagaan iptek nuklir; 10


b. melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pertemuan Komisi Ahli Tenaga Nuklir, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan dan Rapat Koordinasi yang berkaitan dengan program dan anggaran; a. Penysunan hasil-hasil Rapat Pimpinan; b. Penyusunan draf Buku Perencanaan BATAN tahun anggaran yang akan berjalan dengan berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran dan penerbitan.

Bagian Keempat Biro Sumber Daya Manusia Pasal 26 Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, mutasi kepegawaian, kegiatan umum kepegawaian dan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan. Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia; b. pelaksanaan mutasi kepegawaian; c. pelaksanaan kegiatan umum kepegawaian; d. pelaksanaan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan. Pasal 28 Biro Sumber Daya Manusia terdiri dari : a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Bagian Mutasi Kepegawaian; c. Bagian Umum Kepegawaian ; d. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan. Pasal 29 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan pengolahan data sumber daya manusia. Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia; b. penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia; c. penyiapan bahan pengolahan data sumber daya manusia.

11


Pasal 31 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia; b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Subbagian Data Sumber Daya Manusia. Pasal 32 (1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan analisis jabatan; b. melakukan penyusunan pola pembinaan karier; c. melakukan penyusunan pola kebutuhan sumber daya manusia; d. melakukan penyusunan formasi pegawai. (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan kegiatan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan analisis jabatan dalam rangka penataan sumber daya manusia; b. melakukan kegiatan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan karier; c. melakukan kegiatan pengembangan, pemantauan dan evaluasi potensi serta pengadaan sumber daya manusia; d. melaksanakan ujian dinas/penyesuaian ijazah, seleksi tugas belajar dan perencanaan diklat jabatan structural/fungsional. (3) Subbagian Data Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data sumber daya manusia, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen SDM; b. melakukan pengelolaan pangkalan data SDM; c. memelihara dan menjaga validitas data kepegawaian; d. melakukan penyajian besetting/keadaan pegawai; e. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) golongan III a ke atas di lingkungan BATAN berdasarkan masukan dari unit kerja.

Pasal 33 Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan mutasi kepegawaian.

12


Pasal 34 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan mutasi jabatan struktural, mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan layanan administrasi Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta urusan tata usaha kepegawaian; b. penyiapan bahan mutasi pegawai di lingkungan kedeputian, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, gaji, dan pangkat serta peraturan kepegawaian; c. penyiapan bahan mutasi jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan serta jabatan fungsional lain yang akan ditentukan; d. penyiapan bahan mutasi jabatan fungsional Pranata Nuklir, Pengawas Radiasi, Pranata Komputer, Pustakawan, Arsiparis, Widyaiswara, Dokter, Perawat, Analis Kepegawaian, Perencana, Pengendali Dampak Lingkungan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pranata Humas dan jabatan fungsional lain yang akan ditentukan. . Pasal 35 Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri dari : a. Subbagian Mutasi Pegawai I; b. Subbagian Mutasi Pegawai II; c. Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I; d. Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II. Pasal 36 (1) Subbagian Mutasi Pegawai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi jabatan struktural, mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan layanan administrasi Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta urusan tata usaha kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pelaksanaan mutasi jabatan struktural yaitu pengangkatan, alih tugas dan pemberhentian; b. melakukan penyiapan pelaksanaan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; c. melakukan pembuatan surat keputusan tentang mutasi jabatan struktural dan surat atau surat keputusan lain yang berhubungan dengan kepegawaian; d. melakukan pengelolaan administrasi pejabat struktural; e. melakukan penyiapan pelaksanaan mutasi pegawai yaitu pengangkatan, alih tugas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, dan pensiun di lingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; f. melakukan pembuatan surat atau surat keputusan tentang mutasi pegawai yaitu pengangkatan, alih tugas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, dan pensiun di lingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 13


g. melakukan penyiapan formasi kepangkatan dan kenaikan gaji berkala (rencana KP/rencana KGB) di lingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; h. melakukan pengelolaan administrasi mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. (2) Subbagian Mutasi Pegawai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pegawai di lingkungan kedeputian, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, gaji, dan pangkat serta peraturan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pelaksanaan dan pemantauan proses usul mutasi pegawai yaitu pengangkatan, alih tugas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, dan pensiun di lingkungan Kedeputian, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; b. melakukan pembuatan surat atau surat keputusan tentang mutasi pegawai yaitu pengangkatan, alih tugas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pemberhentian di lingkungan Kedeputian, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; c. melakukan penyiapan formasi kepangkatan dan kenaikan gaji berkala (rencana KP/rencana KGB) di lingkungan Kedeputian, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; d. melakukan penelaahan dan penyiapan bahan penerapan peraturan kepegawaian; e. melakukan pengelolaan administrasi mutasi pegawai di lingkungan Kedeputian, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. (3) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan serta jabatan fungsional lain yang akan ditentukan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemeriksaan dan evaluasi berkas usulan penilaian jabatan fungsional; b. melakukan penyiapan bahan rapat penilaian jabatan fungsional; c. melakukan Usulan Penetapan Angka Kredit ke instansi terkait; d. melakukan pembuatan Penetapan Angka Kredit; e. melakukan usulan pengangkatan jabatan fungsional utama ke Presiden; f. melakukan pembuatan surat keputusan mutasi jabatan fungsional yaitu pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara dan pemberhentian; g. melakukan penyiapan bahan dan penyelenggaraan presentasi ilmiah dan pengukuhan Profesor Riset bersama instansi terkait; h. melakukan penelaahan dan penyiapan bahan untuk penerapan peraturan jabatan fungsional; i. melakukan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional.

14


(4) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi jabatan fungsional Pranata Nuklir, Pengawas Radiasi, Pranata Komputer, Pustakawan, Arsiparis, Widyaiswara, Dokter, Perawat, Analis Kepegawaian, Perencana, Pengendali Dampak Lingkungan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pranata Humas dan jabatan fungsional lain yang akan ditentukan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemeriksaan berkas usulan penilaian jabatan fungsional; b. melakukan penyiapan bahan rapat penilaian jabatan fungsional; c. melakukan Usulan Penetapan Angka Kredit ke instansi terkait; d. melakukan pembuatan Penetapan Angka Kredit; e. melakukan usulan pengangkatan jabatan fungsional utama ke Presiden; f. melakukan pembuatan surat keputusan mutasi jabatan fungsional yaitu pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara dan pemberhentian; g. melakukan penelaahan dan penyiapan bahan untuk penerapan peraturan jabatan fungsional; h. melakukan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 37 Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, arsip dan dokumentasi, kesejahteraan pegawai, dan urusan tata usaha Biro. Pasal 38 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan tata persuratan; b. pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi; c. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 39 Bagian Umum Kepegawaian terdiri dari : a. Subbagian Tata Persuratan; b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi; c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai; d. Subbagian Tata Usaha. Pasal 40 (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan urusan tata persuratan; b. melakukan pengembangan pelayanan tata persuratan.

15


(2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan arsip, tata naskah dan dokumentasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi; b. melakukan akuisisi arsip; c. melakukan pengembangan pelayanan kearsipan dan dokumentasi; d. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan pengelolaan berkas di unit kerja; e. pemantauan dan evaluasi penerapan sistem kearsipan; f. pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif; g. pelaksanaan penyusunan arsip. (3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemrosesan usulan Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN); b. melakukan pemrosesan usulan Tunjangan Jabatan Fungsional; c. melakukan pemrosesan usulan Tunjangan Jabatan Fungsional Umum; d. melakukan penyiapan pemrosesan pegawai yang akan memperoleh tanda penghargaan/kehormatan; e. melakukan pemrosesan dan pembinaan mengenai disiplin pegawai; f. melakukan administrasi Bapertarum dan sejenisnya; g. melakukan pemrosesan izin perkawinan dan izin untuk melakukan perceraian; h. melakukan penyiapan kelengkapan dokumentasi untuk proses TGR Karya Siswa wanprestasi; i. melakukan pemrosesan cuti di luar tanggungan Negara. (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan urusan tata persuratan Biro; b. melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan BSDM; c. melakukan urusan K3; d. menyiapkan bahan laporan BSDM; e. melaksanakan evaluasi kehadiran pegawai BSDM dan BATAN; f. melakukan urusan tata kearsipan dan dokumentasi BSDM; g. melakukan kesekretariatan BSDM; h. melakukan pemrosesan usul kartu askes dan taspen pegawai BATAN; i. melakukan administrasi cuti dan lembur pegawai di lingkungan Sekretariat Utama; j. melakukan pemrosesan DP-3, Karpeg, Karis/Karsu, laporan keluarga BATAN, dan lain-lain.

Pasal 41 Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan serta kegiatan pelayanan kesehatan.

16


Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan, perumusan, dan evaluasi organisasi; b. penyiapan bahan penyusunan, perumusan, dan evaluasi ketatalaksanaan; c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan. Pasal 43 Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri dari : a. Subbagian Organisasi; b. Subbagian Ketatalaksanaan; c. Subbagian Pelayanan Kesehatan. Pasal 44 (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan, dan evaluasi organisasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perumusan tugas, fungsi dan struktur organisasi serta rincian tugas; b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; c. melakukan perumusan dan penyusunan Surat Keputusan BATAN yang berkaitan dengan organisasi. (2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan, dan evaluasi ketatalaksanaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan perumusan standardisasi formulir, sistem dan prosedur, petunjuk kerja, perangkat kerja dan tata ruang kantor ; b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas seperti pada huruf a; c. melakukan perumusan dan penyusunan Surat Keputusan BATAN yang berkaitan dengan tata laksana. (3) Subbagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan Kantor Pusat BATAN, dengan rincian sebagai berikut : a. melakukan penyediaan obat-obatan; b. melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan; c. memberikan pelayanan surat rujukan; d. melakukan administrasi pemeriksaan kesehatan pegawai; e. melaksanakan administrasi Check Up pejabat teras BATAN.

17


Bagian Kelima Biro Umum Pasal 45 Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta melaksanakan pengamanan. Pasal 46 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan; b. pelaksanaan kegiatan rumah tangga; c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan; d. pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan; e. pelaksanaan kegiatan pengamanan. Pasal 47 Biro Umum terdiri dari : a. Bagian Perlengkapan; b. Bagian Rumah Tangga; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; e. Bagian Pengamanan. Pasal 48 Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan urusan tata usaha Biro dan Pemimpin.

pengadaan

sarana,

Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengadaan sarana dalam negeri dan luar negeri; b. pelaksanaan inventarisasi sarana; c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro dan Pemimpin. Pasal 50 Bagian Perlengkapan terdiri dari : a. Subbagian Pengadaan Sarana; b. Subbagian Inventarisasi; c. Subbagian Tata Usaha.

18


Pasal 51 (1) Subbagian Pengadaan Sarana mempunyai tugas melakukan pengadaan sarana dalam negeri dan luar negeri, dengan rincian tugas sebagai : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Utama; b. melakukan pengadaan barang dan jasa dalam negeri di lingkungan Sekretariat Utama; c. melakukan penyimpanan dan penyaluran barang pakai habis di lingkungan Sekretariat Utama; d. melakukan pemrosesan pengadaan barang dan jasa luar negeri dengan Letter of Credit (L/C), transfer, dan bantuan luar negeri; e. melakukan pemeriksaan dan penganalisisan kelengkapan dokumen pengurusan barang; f. melakukan pemrosesan perizinan impor dan ekspor; g. melakukan pemrosesan pembebasan bea masuk dan pajak–pajak impor serta pengurusan kepabeanan; h. melakukan penyusunan laporan barang persediaan di lingkungan Sekretariat Utama; (2) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyimpanan, distribusi, inventarisasi, dan penghapusan sarana, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) selaku UAKPB; b. melakukan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) selaku UAPPB-W, UAPPBE1 dan UAPB; c. melakukan penginventarisasian BMN; d. melakukan penyimpanan dan pendistribusian BMN di lingkungan Sekretariat Utama; e. melakukan pemeriksaan dan penganalisisan laporan BMN; f. melakukan penatausahaan dokumen dan pemantauan pelaksanaan SABMN; g. melakukan penyusunan laporan BMN secara berkala; h. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) BMN; i. melakukan pemrosesan penghapusan BMN; (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro dan Pemimpin, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan urusan tata persuratan; b. melakukan urusan tata kearsipan dan dokumentasi; c. melakukan urusan tata usaha kepegawaian; d. melakukan kegiatan kesekretariatan Kepala, para Deputi, dan Sekretaris Utama. Pasal 52 Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas, bangunan dan urusan dalam, peralatan kantor, dan percetakan.

19


Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan kendaraan dinas; b. pengelolaan bangunan dan urusan dalam; c. pengelolaan peralatan kantor dan percetakan. Pasal 54 Bagian Rumah Tangga terdiri dari : a. Subbagian Kendaraan; b. Subbagian Bangunan dan Urusan Dalam; c. Subbagian Peralatan. Pasal 55 (1) Subbagian Kendaraan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kendaraan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengaturan penggunaan kendaraan dinas; b. melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas; c. melakukan pengurusan surat-surat kendaraan dinas; d. melakukan penatausahaan dokumen kendaraan dinas; e. menyusun laporan pengelolaan kendaraan secara berkala. (2) Subbagian Bangunan dan Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan bangunan dan urusan dalam, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana; b. melakukan pemrosesan dan pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana; c. melakukan pemantauan kebersihan ruangan dan halaman lingkungan kantor; d. melakukan pelaksanaan penyediaan makan siang; e. melakukan penyiapan ruang rapat dan konsumsi; f. melakukan pengelolaan kebutuhan air bersih; g. melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fisik gedung dan laboratorium BATAN Jakarta; h. melakukan penyusunan laporan pemeliharaan bangunan, penyediaan makan siang, dan penyelenggaraan rapat. (3) Subbagian Peralatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan peralatan kantor dan percetakan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan rencana pemeliharaan dan perawatan serta pengoperasian peralatan; b. melakukan pelaksanaan pengoperasian peralatan; c. melakukan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan; d. melakukan pemenuhan kebutuhan instalasi mekanikel dan elektrikel (M/E) gedung dan laboratorium BATAN Jakarta; e. melakukan penatausahaan dokumen peralatan; f. melakukan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan; g. melakukan penyusunan laporan pengelolaan peralatan secara berkala. 20


Pasal 56 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan. Pasal 57 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan; b. pelaksanaan kegiatan penerimaan negara bukan pajak. Pasal 58 Bagian Keuangan terdiri dari : a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 59 (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan; b. Melakukan pengujian dokumen permintaan pembayaran, penerbitan surat perintah membayar, dan penetapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); c. melakukan penilaian dan pengesahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan; d. melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan; e. melakukan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan; f. melakukan akuntansi pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan serta penyusunan laporan keuangan Kantor Pusat BATAN. (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan negara bukan pajak, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rumusan rencana, penghitungan, pelaksanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); b. melakukan pemantauan pelaksanaan pungutan PNBP; c. melakukan tindak lanjut pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi (TGR); d. melakukan pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan (TP); e. melakukan pengkoordinasian dengan instansi yang terkait dengan PNBP dan masalah kerugian negara.

21


Pasal 60 Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi anggaran dan menyusun laporan keuangan serta verifikasi penerimaan negara bukan pajak. Pasal 61 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan akuntansi anggaran; b. pelaksanaan pelaporan keuangan; c. pelaksanaan verifikasi penerimaan negara bukan pajak. Pasal 62 Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari : a. Subbagian Akuntansi; b. Subbagian Pelaporan; c. Subbagian Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 63 (1) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan akuntansi anggaran, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penatausahaan bahan akuntansi; b. melakukan pemeriksaan kebenaran laporan realisasi anggaran dan neraca masing-masing satuan kerja; c. melakukan pemeriksaan atas dokumen (kelengkapan dokumen) pertanggungjawaban masing-masing satuan kerja; d. melakukan pembukuan/pencatatan realisasi belanja masing-masing Satuan Kerja; e. melakukan pemantauan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan di masingmasing Satuan Kerja. (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaporan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penggabungan laporan keuangan dari UAKPA (Satker) yang telah direkonsiliasi dengan KPPN setiap bulan dan dari UAPPA-W yang telah direkonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan; b. melakukan verifikasi data antara UAPPA-W dengan UAPPB-W Jakarta dan antara UAPPA-E1 dengan UAPPB-E1, antara UAPA dengan UAPB; c. melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta XI, dan dengan Ditjen Perbendaharaan Cq. Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA); d. melakukan penganalisisan Laporan Keuangan masing-masing UAKPA (Satker); e. melakukan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara berkala.

22


(3) Subbagian Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan verifikasi penerimaan negara bukan pajak, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemeriksaan bukti pertanggungjawaban pengelolaan PNBP; b. melakukan pembukuan/pencatatan realisasi PNBP; c. melakukan penganalisisan PNBP sebagai masukan untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan; d. melakukan penyusunan laporan realisasi PNBP. Pasal 64 Bagian Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan instalasi dan bahan nuklir, perlengkapan, peralatan, dan personel. Pasal 65 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Pengamanan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan instalasi dan bahan nuklir; b. pengamanan personel dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat BATAN. Pasal 66 Bagian Pengamanan terdiri dari : a. Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir; b. Subbagian Pengamanan Dalam. Pasal 67 (1) Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan instalasi dan bahan nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perencanaan sistem pengamanan proteksi fisik; b. melakukan pembinaan, pengaturan, dan peningkatan kemampuan SDM Guskamtib; c. melakukan penganalisisan potensi ancaman; d. melakukan pengelolaan peralatan pengamanan; e. melakukan pembinaan pengamanan proteksi fisik instalasi nuklir, bahan nuklir, zat radioaktif, dan transportasi bahan nuklir; f. melakukan pengelolaan dan evaluasi sistem pengamanan proteksi fisik; g. melakukan koordinasi pengamanan dengan aparat/instansi terkait; h. melakukan pengamanan pengawalan bahan nuklir dan zat radioaktif; i. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan sumber daya pengamanan.

23


(2) Subbagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas melakukan pengamanan personel dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat BATAN, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perencanaan sistem pengamanan termasuk Bahan Keterangan (BAKET); b. melakukan penertiban dan pengamanan dalam; c. melakukan pengelolaan kedaruratan; d. melakukan pelaksanaan kesamaptaan personel Guskamtib; e. melakukan investigasi peristiwa, pengambilan dan pemrosesan sidik jari pegawai BATAN dan personel yang terkait; f. melakukan pengawalan dan pengamanan VIP serta pengambilan/pengiriman uang dan barang; g. melakukan koordinasi pengamanan dengan aparat/instansi terkait; h. melakukan penyusunan laporan hasil pengamanan kawasan kerja secara berkala.

Bagian Keenam Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Pasal 68 Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perjanjian, pengelolaan bantuan teknis, hukum, dan hubungan masyarakat. Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan perjanjian; b. pengelolaan bantuan teknis; c. pelaksanaan kegiatan di bidang hukum; d. pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat. Pasal 70 Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari : a. Bagian Perjanjian; b. Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis; c. Bagian Hukum; d. Bagian Hubungan Masyarakat. Pasal 71 Bagian Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian dalam negeri dan luar negeri serta urusan tata usaha Biro.

24


Pasal 72 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Perjanjian menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian dalam negeri; b. penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian luar negeri; c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Pasal 73 Bagian Perjanjian terdiri dari : a. Subbagian Perjanjian Dalam Negeri; b. Subbagian Perjanjian Luar Negeri; c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 74 (1) Subbagian Perjanjian Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian dalam negeri, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan, pembahasan, dan perumusan naskah perjanjian kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga lain di dalam negeri di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; b. melakukan pemantauan perjanjian kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga lain di dalam negeri. (2) Subbagian Perjanjian Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian luar negeri, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan, pembahasan, dan perumusan naskah perjanjian kerja sama dengan lembaga di luar negeri di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; b. melakukan pemantauan perjanjian kerja sama luar negeri; c. melakukan penelaahan aspek hukum konvensi internasional di bidang nuklir; d. melakukan pemberian pertimbangan dalam aspek hukum penyusunan kerja sama/kontrak dalam dan luar negeri. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan urusan tata persuratan; b. melakukan urusan tata kearsipan dan dokumentasi; c. melakukan urusan administrasi kepegawaian; d. melakukan urusan K3; e. melakukan kegiatan anggaran Biro. Pasal 75 Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bantuan teknis bilateral dan regional serta multilateral. 25


Pasal 76 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan bantuan teknis bilateral dan regional; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan bantuan teknis multilateral. Pasal 77 Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis terdiri dari : a. Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Bilateral dan Regional; b. Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Multilateral. Pasal 78 (1) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Bilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan bantuan teknis bilateral dan regional, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan rencana dan evaluasi program pelaksanaan proyek bantuan teknis bilateral dan regional; b. melakukan penyiapan rencana permintaan dan penerimaan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan tenaga ahli, fellowship dan peralatan dalam rangka bantuan teknis bilateral dan regional; c. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi training, workshop, seminar dan pertemuan ilmiah lain yang terselenggara atas bantuan teknis bilateral dan regional; d. melakukan penyiapan bahan untuk pertemuan bantuan teknis bilateral dan regional. (2) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan bantuan teknis multilateral, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan rencana dan evaluasi program pelaksanaan proyek bantuan teknis dari badan internasional; b. melakukan penyiapan rencana permintaan dan penerimaan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan tenaga ahli, fellowship, dan peralatan dari badan internasional; c. melakukan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi training, workshop, seminar dan pertemuan ilmiah lain yang terselenggara atas kerja sama antara BATAN dengan negara anggota badan internasional; d. melakukan penyiapan bahan untuk pertemuan badan internasional.

26


Pasal 79 Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan peraturan dan dokumentasi hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pengurusan Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 80 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan peraturan dan dokumentasi hukum; b. penyiapan bahan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pengurusan Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 81 Bagian Hukum terdiri dari : a. Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum; b. Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum. Pasal 82 (1) Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan peraturan dan dokumentasi hukum, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengumpulan dan menelaah bahan serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan pengolahan, serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum; c. melakukan kerja sama dengan Pusat Jaringan dan Anggota Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka pertukaran informasi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum. (2) Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pengurusan Hak Kekayaan Intelektual, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyuluhan dan bantuan hukum kepada pegawai BATAN; b. melakukan pemberian pertimbangan dalam aspek hukum peraturan perundang-undangan; c. melakukan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pasal 83 Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, pers dan media serta keprotokolan.

27


Pasal 84 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan antarlembaga pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pers dan media serta mengevaluasi pemberitaan; c. pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan perjalanan dinas. Pasal 85 Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari : a. Subbagian Hubungan Antarlembaga; b. Subbagian Pers dan Media; c. Subbagian Protokol. Pasal 86 (1) Subbagian Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan hubungan antarlembaga pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan hubungan antarlembaga eksekutif, legislatif, swasta, dan LSM yang berkaitan dengan penyebaran hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; b. melakukan hubungan antarlembaga eksekutif, legislatif, swasta, dan LSM yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. (2) Subbagian Pers dan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pers dan media serta mengevaluasi pemberitaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan pemberitaan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir melalui media masa (cetak dan elektronik) dan media internet; b. melakukan wawancara, jumpa pers, peliputan dan pemberian tanggapan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; c. melakukan evaluasi pemberitaan di media masa. (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan kegiatan keprotokolan dan perjalanan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan urusan keprotokolan di lingkungan BATAN; b. melakukan urusan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Sekretariat Utama; c. melakukan urusan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan BATAN;

28


BAB IV DEPUTI BIDANG PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 87 (1) Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan dipimpin oleh Deputi. Pasal 88 Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dasar dan terapan. Pasal 89 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian dasar dan terapan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dasar dan terapan; c. pelaksanaan penelitian dasar dan terapan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 90 Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan terdiri dari : a. Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir; b. Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan; c. Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri; d. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi. Bagian Ketiga Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir Pasal 91 Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri nuklir.

29


Pasal 92 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri nuklir; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelayanan di bidang spektrometri neutron; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang karakterisasi dan analisis nuklir; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja, serta pelayanan dan perawatan instrumentasi; e. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 93 Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Bahan Industri Nuklir; c. Bidang Spektrometri Neutron; d. Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir; e. Bidang Keselamatan dan Instrumentasi. Pasal 94 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir. Pasal 95 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 96 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan.

30


Pasal 97 (1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; g. melakukan pengelolaan Quality Life Document; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan pelayanan protokoler. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala.

31


Pasal 98 (1) Bidang Bahan Industri Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan litbangtek bahan reaktor nuklir meliputi bahan struktur, pendukung, pendingin dan moderator; b. melaksanakan litbangtek bahan baterai nuklir dan aplikasinya; c. melaksanakan litbangtek korosi bahan yang meliputi karakterisasi, perlakuan bahan, analisis tegangan sisa, cacat bahan serta analisis kegagalan dengan teknik hamburan neutron dan teknik lainnya; d. melaksanakan litbangtek bahan polimer dan biomaterial untuk pendukung industri: kesehatan, pertanian, dan untuk lingkungan dengan teknik hamburan neutron dan teknik lainnya. (2) Bidang Bahan Industri Nuklir terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 99 (1) Bidang Spektrometri Neutron mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pelayanan di bidang spektrometri neutron, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pelayanan di bidang spektrometri neutron sudut kecil dan inelastis; b. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pelayanan di bidang difraktometri neutron; c. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pelayanan di bidang preparasi sampel dan radiografi neutron; d. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pelayanan di bidang pengolahan data hamburan neutron. (2) Bidang Spektrometri Neutron terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 100 (1) Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang karakterisasi dan analisis nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan kegiatan litbangtek nanomaterial untuk aplikasi kesehatan dan lingkungan dengan memanfaatkan karakterisasi dan analisis nuklir; b. melakukan kegiatan litbangtek nanokomposit untuk aplikasi sensor dengan memanfaatkan karakterisasi dan analisis nuklir; c. melakukan kegiatan litbangtek material konduktor untuk aplikasi energi dengan memanfaatkan karakterisasi dan analisis nuklir; d. melakukan kegiatan litbangtek aktivasi nuklir untuk aplikasi kesehatan dan obat-obatan, produk pangan, lingkungan, dan industri.

32


(2) Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain.

Pasal 101 (1) Bidang Bahan Industri Nuklir, Bidang Spektrometri Neutron, dan Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 102 Bidang Keselamatan dan Instrumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja, serta pelayanan dan perawatan instrumentasi. Pasal 103 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bidang Keselamatan dan Instrumentasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja; b. pelaksanaan pelayanan dan perawatan instrumentasi. Pasal 104 Bidang Keselamatan dan Instrumentasi terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Instrumentasi. Pasal 105 (1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pencatatan dan pengendalian dosis radiasi para pekerja radiasi; b. melakukan pengendalian daerah kerja; c. melakukan pemantauan keselamatan kerja terhadap pemakaian B-3 dan kegiatan laboratorium; d. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan akhir di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif; e. melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas; 33


f. melakukan pengurusan perizinan pemanfaatan dan penyimpanan sumber radiasi; g. melakukan perencanaan program dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir berkoordinasi dengan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir; h. melakukan pengembangan dan sosialisasi budaya keselamatan kerja serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait; (2) Subbidang Instrumentasi mempunyai tugas melakukan pelayanan dan perawatan instrumentasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perawatan, identifikasi kerusakan dan perbaikan instrumentasi; b. melakukan pemantauan pemakaian instrumentasi; c. melakukan pelayanan nitrogen cair; d. melakukan pengembangan instrumentasi.

Bagian Keempat Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan Pasal 106 Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator dan fisika nuklir, kimia dan teknologi proses bahan industri nuklir, pelayanan pendayagunaan reaktor riset serta melaksanakan pelayanan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan. Pasal 107 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator dan fisika nuklir; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kimia dan teknologi proses bahan industri nuklir; c. pelaksanaan pelayanan pendayagunaan reaktor riset; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan pengamanan nuklir. Pasal 108 Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha. b. Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir; c. Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan; d. Bidang Reaktor; e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan; f. Unit Pengamanan Nuklir. 34


Pasal 109 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan. Pasal 110 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; d. pelaksanaan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pengelolaan perpustakaan. Pasal 111 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan; d. Subbagian Dokumentasi Ilmiah. Pasal 112 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai.

35


(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala. (4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta melakukan pengelolaan perpustakaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; b. melakukan pengelolaan Quality Life Document; c. melakukan pengelolaan perpustakaan; d. melakukan pelayanan protokoler. Pasal 113 (1) Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator dan fisika nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan kajian teknologi di bidang akselerator zarah energi rendah menengah dan tinggi untuk industri, lingkungan, bioteknologi dan kedokteran; b. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi akselerator; c. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasi fisika nuklir; d. melaksanakan pengembangan rancang bangun komponen, sub sistem atau sistem akselerator zarah energi rendah dan menengah; e. melaksanakan pengembangan sistem pengendalian akselerator dan reaktor nuklir; f. melaksanakan pengembangan pemusnahan (transmutasi) material radioaktif (ADS). (2) Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain.

36


Pasal 114 (1) Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kimia dan teknologi proses bahan industri nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi maju di bidang proses kimia; b. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi maju di bidang analisis kimia; c. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang proses suhu tinggi; d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang daur bahan bakar reaktor; e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemurnian bahan reaktor. (2) Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 115 (1) Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir, dan Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 masingmasing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 116 Bidang Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendayagunaan reaktor riset. Pasal 117 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bidang Reaktor menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan operasi, pengelolaan elemen bakar reactor, dan akuntansi bahan nuklir; b. pengoperasian, perawatan, dan pendayagunaan reaktor. Pasal 118 Bidang Reaktor terdiri dari : a. Subbidang Perencanaan Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar; b. Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor. 37


Pasal 119 (1) Subbidang Perencanaan Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar mempunyai tugas melakukan perencanaan operasi serta pengelolaan elemen bakar reaktor dan akuntansi bahan nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan izin reaktor; b. melakukan pelayanan inspeksi keselamatan oleh pihak yang berwenang. c. melakukan pengelolaan elemen bakar reaktor dan akuntansi bahan nuklir serta pelayanan inspeksi oleh pihak yang berwenang; d. melakukan pengukuran dan evaluasi data: neutronik, termohidraulik, kimia air, dan komponen reaktor serta parameter keselamatan reaktor lainnya. (2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan pendayagunaan reaktor, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisika dan teknologi reaktor; b. melakukan peningkatan keselamatan operasi dan pendayagunaan fasilitas reaktor. c. melakukan operasi, perawatan dan penggunaan reaktor; d. melakukan pelayanan iradiasi. Pasal 120 Bidang Keselamatan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan. Pasal 121 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bidang Keselamatan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja; b. pelaksanaan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan; c. pelaksanaan pelayanan dan dokumentasi kesehatan. Pasal 122 Bidang Keselamatan dan Kesehatan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan; c. Subbidang Pelayanan Kesehatan. Pasal 123 (1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian dosis radiasi personel; 38


b. melakukan pemantauan dan pengendalian daerah kerja; c. melakukan penanggulangan kecelakaan kerja radiasi dan non radiasi; d. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir; e. melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas; f. melakukan pengurusan perizinan pemanfaatan, penyimpanan, dan pengoperasian bahan nuklir. (2) Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan akhir di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif; b. melakukan pengendalian keselamatan lingkungan. (3) Subbidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan dokumentasi kesehatan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan kegiatan bantuan teknik pemeliharaan kesehatan di lingkungan Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan; b. melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengelola catatan medik pekerja radiasi di lingkungan Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan; c. melakukan evaluasi, supervisi, dan penanggulangan medik kedaruratan nuklir dan non nuklir. Pasal 124 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kawasan kerja, instalasi, sarana penelitian, bahan nuklir dan non nuklir, bahan keterangan, kegiatan dan personel secara fisik dan atau melalui Sistem Pengamanan BATAN; b. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pengangkutan peralatan dan bahan nuklir serta bahan lain yang dianggap penting; c. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pegawai/pejabat atau tamu bila dipandang perlu; d. melakukan tindakan atas reaksi sistem pengamanan yang diperlukan dalam penanggulangan kedaruratan; e. melakukan koordinasi dengan Unit Pengamanan Nuklir BATAN yang lain dan aparat keamanan; f. melakukan peningkatan kinerja melalui pelatihan K3, kedaruratan, keterampilan dan kesehatan fisik secara berkala; g. melakukan perawatan dan pengujian peralatan sistem pengamanan; h. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban pegawai.

39


Bagian Kelima Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri Pasal 125 Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan termohidrolik reaktor, fisika radiasi dan lingkungan serta instrumentasi nuklir, senyawa bertanda dan radiometri, pendayagunaan reaktor serta melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan. Pasal 126 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan termohidrolik reaktor, fisika radiasi dan lingkungan serta instrumentasi nuklir; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang senyawa bertanda dan radiometri; c. pelaksanaan pendayagunaan reaktor riset; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan pengamanan nuklir. Pasal 127 Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Fisika; c. Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri; d. Bidang Reaktor; e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan; f. Unit Pengamanan Nuklir. Pasal 128 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri. Pasal 129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; d. pelaksanaan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi. 40


Pasal 130 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan; d. Subbagian Dokumentasi Ilmiah. Pasal 131 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala.

41


(4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta melakukan pengelolaan perpustakaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; b. melakukan pengelolaan Quality Life Document; c. melakukan pengelolaan perpustakaan; d. melakukan pelayanan protokoler. Pasal 132 (1) Bidang Fisika mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan termohidrolik reaktor, fisika radiasi dan lingkungan serta instrumentasi nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan; b. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika, termohidrolik dan keselamatan reaktor; c. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika radiasi dan lingkungan; d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang instrumentasi nuklir. (2) Bidang Fisika terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 133 (1) Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang senyawa bertanda dan radiometri, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pembuatan radioisotop untuk aplikasi berbagai bidang; b. melaksanakan penelitian dan pengembangan sintesis senyawa bertanda untuk aplikasi di berbagai bidang; c. melaksanakan penelitian dan pengembangan biodinamika dan sintesis; d. melaksanakan penelitian, pengembangan dan aplikasi teknik analisis radiometri. (2) Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 134 (1) Bidang Fisika, dan Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 42


(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 135 Bidang Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendayagunaan reaktor riset. Pasal 136 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bidang Reaktor menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan operasi, pengelolaan elemen bakar reactor, dan akuntansi bahan nuklir; b. pengoperasian, perawatan, dan pendayagunaan reaktor. Pasal 137 Bidang Reaktor terdiri dari : a. Subbidang Perencanaan Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar; b. Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor. Pasal 138 (1) Subbidang Perencanaan Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar mempunyai tugas melakukan perencanaan operasi serta pengelolaan elemen bakar reaktor dan akuntansi bahan nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perencanaan operasi reaktor; b. melakukan penyiapan izin reaktor; c. melakukan pelayanan inspeksi keselamatan oleh pihak yang berwenang. d. melakukan pengelolaan elemen bakar reaktor dan akuntansi bahan nuklir serta pelayanan inspeksi oleh pihak yang berwenang; (2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan pendayagunaan reaktor, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan operasi dan perawatan reaktor; b. melakukan pelayanan iradiasi bahan dan penggunaan fasilitas iradiasi lainnya. Pasal 139 Bidang Keselamatan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan.

43


Pasal 140 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bidang Keselamatan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi, pengendalian keselamatan kerja dan penanggulangan kedaruratan nuklir; b. pelaksanaan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan; c. pelaksanaan pelayanan dan dokumentasi kesehatan. Pasal 141 Bidang Keselamatan dan Kesehatan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan; c. Subbidang Pelayanan Kesehatan. Pasal 142 (1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan proteksi radiasi, pengendalian keselamatan kerja dan penanggulangan kedaruratan nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian dosis radiasi personel; b. melakukan pengendalian daerah kerja; c. melakukan penanggulangan kecelakaan kerja radiasi dan non radiasi; d. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir; e. melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas; f. melakukan pengajuan perizinan fasilitas radiasi, pemakaian zat radioaktif dan impor zat radioaktif. (2) Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan akhir di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif; b. melakukan pengendalian keselamatan lingkungan. (3) Subbidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan dokumentasi kesehatan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan kegiatan bantuan teknik pemeliharaan kesehatan di lingkungan Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri; b. melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengelola catatan medik pekerja radiasi di lingkungan Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri; c. melakukan evaluasi, supervisi, dan penanggulangan medik kedaruratan nuklir dan non nuklir.

44


Pasal 143 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kawasan kerja, instalasi, sarana penelitian, bahan nuklir dan non nuklir, bahan keterangan, kegiatan dan personel secara fisik dan atau melalui Sistem Pengamanan BATAN; b. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pengangkutan peralatan dan bahan nuklir serta bahan lain yang dianggap penting; c. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pegawai/pejabat atau tamu bila dipandang perlu; d. melakukan tindakan atas reaksi sistem pengamanan yang diperlukan dalam penanggulangan kedaruratan; e. melakukan koordinasi dengan Unit Pengamanan Nuklir BATAN yang lain dan aparat keamanan; f. melakukan peningkatan kinerja melalui pelatihan K3, kedaruratan, keterampilan dan kesehatan fisik secara berkala; g. melakukan pengoperasian, perawatan dan pengujian peralatan sistem pengamanan dan proteksi fisik; h. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban pegawai.

Bagian Keenam Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi Pasal 144 Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri, biomedika, teknik nuklir kedokteran, dan pelaksanaan pelayanan metrologi radiasi serta pelayanan pengendalian keselamatan kerja dan kesehatan. Pasal 145 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang biomedika nuklir; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknik nuklir kedokteran; d. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang metrologi radiasi; e. pelaksanaan pelayanan pengendalian keselamatan kerja dan kesehatan; f. pelaksanaan urusan tata usaha.

45


Pasal 146 Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Dosimetri; c. Bidang Biomedika; d. Bidang Teknik Nuklir Kedokteran; e. Bidang Metrologi Radiasi; f. Bidang Keselamatan dan Kesehatan. Pasal 147 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi. Pasal 148 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 149 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 150 (1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; g. melakukan pengelolaan Quality Life Document; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan pelayanan protokoler.

46


(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala. Pasal 151 (1) Bidang Dosimetri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penelitian dan pengembangan dosimetri interna dan eksterna untuk proteksi radiasi, medik dan industri; b. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi proteksi radiasi, standardisasi radionuklida, metode analisis radioaktivitas lingkungan, dan analisis dampak lingkungan instalasi nuklir. (2) Bidang Dosimetri terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 152 (1) Bidang Biomedika mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang biomedika nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penelitian efek radiasi pada manusia dan pengembangan aplikasi biomedika nuklir; b. melaksanakan evaluasi dampak radiasi terhadap kesehatan dan epidemiologi berbagai penyakit yang berkaitan dengan radiasi.

47


(2) Bidang Biomedika terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 153 (1) Bidang Teknik Nuklir Kedokteran mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknik nuklir di bidang kedokteran, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanaan penelitian dan pengembangan pemanfaatan teknik nuklir dalam kedokteran diagnostik secara in vitro, in vivo dan terapi; b. melaksanakan bantuan teknis dalam promosi dan diseminasi teknik nuklir dalam bidang kedokteran. (2) Bidang Teknik Nuklir Kedokteran terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 154 (1) Bidang Dosimetri, Bidang Biomedika, dan Bidang Teknik Nuklir Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 153 masingmasing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 155 Bidang Metrologi Radiasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang metrologi radiasi. Pasal 156 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bidang Metrologi Radiasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pelayanan standardisasi dan pengukuran aktivitas radionuklida; b. pelaksanaan pelayanan kalibrasi alat ukur radiasi dan luaran sumber radiasi; c. pelaksanaan pelayanan perawatan dan perbaikan instrumentasi dan peralatan elektromekanik. Pasal 157 Bidang Metrologi Radiasi terdiri dari : a. Subbidang Standardisasi; b. Subbidang Kalibrasi; c. Subbidang Instrumentasi. 48


Pasal 158 (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan pelayanan standardisasi dan pengukuran aktivitas radionuklida, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pelayanan pembuatan dan penentuan radioaktivitas dan data nuklir sumber standar; b. melakukan fungsi fasilitas standardisasi radionuklida tingkat nasional. (2) Subbidang Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan kalibrasi alat ukur radiasi dan luaran sumber radiasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan fasilitas kalibrasi alat ukur radiasi; b. melakukan fungsi Fasilitas Kalibrasi Tingkat Nasional dan Lokal. (3) Subbidang Instrumentasi mempunyai tugas melakukan pelayanan perawatan dan perbaikan instrumentasi dan peralatan elektromekanik, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pelayanan perawatan dan perbaikan peralatan instrumentasi, peralatan penelitian dan pengembangan, perawatan elektronik dan elektromekanik; b. melakukan pelayanan perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dan elektromekanik. Pasal 159 Bidang Keselamatan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan. Pasal 160 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Bidang Keselamatan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja; b. pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pegawai, pekerja radiasi, dan penanggulangan medik kedaruratan nuklir di Kawasan Nuklir Pasar Jumat; c. pelaksanaan pengawasan keselamatan lingkungan di tingkat nasional dan pemantauan tingkat kontaminasi radionuklida. Pasal 161 Bidang Keselamatan dan Kesehatan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pelayanan Kesehatan; c. Subbidang Keselamatan Lingkungan.

49


Pasal 162 (1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian dosis radiasi personel eksterna; b. melakukan pengendalian daerah kerja; c. melakukan penanggulangan kecelakaan kerja radiasi dan non radiasi; d. melakukan pelayanan pengujian sarana dan teknologi proteksi radiasi lingkup nasional; e. melakukan pembinaan teknis Petugas Proteksi Radiasi di lingkungan BATAN; f. melakukan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir; g. melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas; dan h. melakukan pengurusan perizinan pemanfaatan, penyimpanan dan pengoperasian bahan nuklir. (2) Subbidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pegawai, pekerja radiasi dan melakukan penanggulangan medik kedaruratan nuklir di Kawasan Nuklir Pasar Jumat, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan kegiatan bantuan teknik pemeliharaan kesehatan di lingkungan BATAN; b. melakukan pemeriksaan serta pelayanan kesehatan pegawai dan pekerja radiasi di lingkungan PPTN, Pasar Jumat; c. melakukan pengendalian dosis radiasi personil interna di lingkungan BATAN; dan d. melakukan dan mengkoordinasikan evaluasi, supervisi, dan penanggulangan medik kedaruratan nuklir dan non nuklir lingkup nasional. (3) Subbidang Keselamatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengawasan keselamatan lingkungan di tingkat nasional dan pemantauan tingkat kontaminasi radionuklida, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan interpretasi data radiasi dan radioaktivitas lingkungan lingkup nasional; b. melakukan pelayanan analisis kontaminasi radionuklida; dan c. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan akhir di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.

50


BAB V DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN ENERGI NUKLIR Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 163 (1) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir dipimpin oleh Deputi. Pasal 164 Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir. Pasal 165 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir; c. pelaksanaan pengembangan teknologi dan energi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 166 Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir terdiri dari : a. Pusat Pengembangan Energi Nuklir; b. Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir; c. Pusat Reaktor Serba Guna; d. Pusat Pengembangan Informatika Nuklir.

Bagian Ketiga Pusat Pengembangan Energi Nuklir Pasal 167 Pusat Pengembangan Energi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang energi nuklir. 51


Pasal 168 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pusat Pengembangan Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan perencanaan sistem energi nasional opsi nuklir; b. pelaksanaan pengembangan sistem dan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN); c. pelaksanaan pengkajian kelayakan dan penyiapan tapak PLTN; d. pelaksanaan pengembangan manajemen persiapan pembangunan PLTN dan alih teknologi; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan pemantauan data tapak dan lingkungan. Pasal 169 Pusat Pengembangan Energi Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Perencanaan Sistem Energi; c. Bidang Pengembangan Sistem dan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; d. Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; e. Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; f. Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan. Pasal 170 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Pengembangan Energi Nuklir. Pasal 171 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; d. pelaksanaan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi. Pasal 172 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan; d. Subbagian Dokumentasi Ilmiah.

52


Pasal 173 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala; i. melakukan urusan keselamatan dan kesehatan kerja. (4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta melakukan pengelolaan perpustakaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; b. melakukan pengelolaan Quality Life Document; c. melakukan pengelolaan perpustakaan; d. melakukan pelayanan protokoler.

53


Pasal 174 (1) Bidang Perencanaan Sistem Energi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perencanaan sistem energi nasional opsi nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan dan analisis perencanaan kebutuhan dan penyediaan energi nasional dan/atau daerah dengan opsi nukklir; b. melaksanakan pengembangan dan analisis sistem kelistrikan opsi nuklir dengan memperhatikan faktor lingkungan/eksternalitas; c. melaksanakan perencanaan dan penyusunan statistik energi nuklir; d. melaksanakan pengkajian ekonomi dan pendanaan pembangunan PLTN. (2) Bidang Perencanaan Sistem Energi terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 175 (1) Bidang Pengembangan Sistem dan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi PLTN, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengkajian dan pengembangan pemanfaatan sistem energi nuklir; b. melaksanakan pengkajian dan pemanfaatan teknologi PLTN; c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan dokumen teknis pendukung pembangunan PLTN. (2) Bidang Pengembangan Sistem dan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 176 (1) Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kelayakan dan penyiapan tapak PLTN, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengkajian kelayakan dan penyiapan tapak PLTN; b. melaksanakan evaluasi parameter teknis tapak PLTN; c. melaksanakan analisis dampak lingkungan baik faktor internal maupun faktor eksternal; d. melaksanakan pengembangan manajemen dan peralatan survey lapangan. (2) Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain.

54


Pasal 177 (1) Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan manajemen persiapan pembangunan PLTN dan transfer teknologi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengkajian potensi kemampuan industri nasional dan alih teknologi PLTN; b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan manajemen pembangunan PLTN dan kesiapan SDM; c. melaksanakan kerja sama pengembangan energi nuklir dengan institusi nasional dan internasional; d. melaksanakan pengkajian sosial budaya dalam rangka sosialisasi penerimaan PLTN dan ”Community Development” (2) Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 178 (1) Bidang Perencanaan Sistem Energi, Bidang Pengembangan Sistem dan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, dan Pasal 177 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 179 (1) Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan data tapak dan lingkungan PLTN, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pemantauan seismologi dan geofisika; b. melaskanakan pemantauan meteorology dan lingkungan; c. melaksanakan program “Community Development” dan kegiatan koordinasi persiapan pembangunan PLTN dengan pemangku kepentingan di daerah sekitar tapak. (2) Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan terdiri dari tenaga administrasi, operator dan pejabat fungsional terkait.

55


Bagian Keempat Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir Pasal 180 Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang teknologi reaktor dan keselamatan nuklir. Pasal 181 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan fisika dan teknologi reaktor; b. pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan reaktor; c. pelaksanaan pengembangan penggunaan reaktor; d. pelaksanaan pengembangan teknologi keselamatan nuklir; e. pelaksanaan operasi fasilitas; f. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 182 Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor; c. Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor; d. Bidang Pengembangan Reaktor; e. Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir; f. Bidang Operasi Fasilitas. Pasal 183 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir. Pasal 184 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; d. pelaksanaan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi. Pasal 185 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; 56


c. Subbagian Perlengkapan; d. Subbagian Dokumentasi Ilmiah. Pasal 186 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan. (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala. (4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta melakukan pengelolaan perpustakaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; b. melakukan pengelolaan Quality Life Document; c. melakukan pengelolaan perpustakaan; d. melakukan pelayanan protokoler.

57


Pasal 187 (1) Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang fisika dan teknologi reaktor, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan fisika teras reaktor; b. melaksanakan pengembangan termohidrolika dan sistem reaktor; c. melaksanakan pengembangan teknologi perisai radiasi dan dosimetri reaktor. (2) Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 188 (1) Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis keselamatan reaktor, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengkajian manajemen kecelakaan reaktor; b. melaksanakan analisis keselamatan reaktor; c. melaksanakan analisis dan simulasi eksperimental kecelakaan reaktor. (2) Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 189 (1) Bidang Pengembangan Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem reaktor serta penggunaannya, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengkajian dan pengembangan desain teras reaktor generasi lanjut; b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan desain sistem reaktor generasi lanjut; c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pemanfaatan reaktor generasi lanjut; d. melaksanakan pengembangan data nuklir. (2) Bidang Pengembangan Reaktor terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 190 (1) Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi keselamatan nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan sistem keselamatan instalasi nuklir; b. melaksanakan pengembangan budaya keselamatan nuklir dan ergonomika; c. melaksanakan pengembangan teknik keandalan instalasi nuklir.

58


(2) Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 191 (1) Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor, Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor, Bidang Pengembangan Reaktor, dan Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 190 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 192 Bidang Operasi Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan operasi dan perawatan fasilitas. Pasal 193 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Operasi Fasilitas menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasi dan perawatan sistem untai termohidrolika dan kimia air ; b. pelaksanaan perawatan dan perbaikan instrumentasi; c. pelaksanaan operasi, perawatan dan perbaikan peralatan elektromekanik. Pasal 194 Bidang Operasi Fasilitas terdiri dari : a. Subbidang Termohidrolika; b. Subbidang Instrumentasi; c. Subbidang Elektromekanik. Pasal 195 (1) Subbidang Termohidrolika mempunyai tugas melakukan operasi dan perawatan sistem untai termohidrolika dan kimia air, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan operasi sistem untai termohidrolika, kimia air dan; b. melakukan perawatan, perbaikan dan pengembangan sistem untai termohidrolika, kimia air dan fasilitas eksperimen lainnya. (2) Subbidang Instrumentasi mempunyai tugas melakukan perawatan dan perbaikan instrumentasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perawatan, perbaikan sistem instrumentasi;

59


b. melakukan pengoperasian, perawatan, perbaikan dan pengembangan alat kalibrasi. (3) Subbidang Elektromekanik mempunyai tugas melakukan operasi, perawatan dan perbaikan peralatan elektromekanik, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan operasi peralatan elektromekanik; b. melakukan perawatan, perbaikan dan pengembangan peralatan elektromekanik.

Bagian Kelima Pusat Reaktor Serba Guna Pasal 196 Pusat Reaktor Serba Guna mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan reaktor riset. Pasal 197 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pusat Reaktor Serba Guna menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasi reaktor riset; b. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem reaktor riset; c. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan keselamatan operasi reaktor; d. pelaksanaan urusan tata usaha; e. pelaksanaan program jaminan mutu; f. pelaksanaan pengamanan nuklir. Pasal 198 Pusat Reaktor Serba Guna terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Operasi Reaktor; c. Bidang Sistem Reaktor; d. Bidang Keselamatan; e. Unit Jaminan Mutu; f. Unit Pengamanan Nuklir. Pasal 199 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Reaktor Serba Guna.

60


Pasal 200 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 201 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 202 (1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan pelayanan protokoler; i. melakukan pengelolaan Quality Life time Document yang bersifat non teknis. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung;

61


c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala. Pasal 203 Bidang Operasi Reaktor mempunyai tugas melaksanakan operasi reaktor riset. Pasal 204 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Bidang Operasi Reaktor menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana operasi reaktor riset; b. pelaksanaan operasi reaktor riset dan pengelolaan limbah; c. pelaksanaan pelayanan iradiasi; d. pelaksanaan akuntansi bahan nuklir, pengelolaan elemen bakar nuklir, dan penyiapan dokumen perizinan reaktor riset. Pasal 205 Bidang Operasi Reaktor terdiri dari : a. Subbidang Perencanaan Operasi; b. Subbidang Pelaksanaan Operasi; c. Subbidang Pelayanan Iradiasi; d. Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir. Pasal 206 (1) Subbidang Perencanaan Operasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana operasi reaktor riset, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana operasi reaktor; b. melakukan koordinasi kegiatan harian operasi, perawatan dan utilisasi reaktor c. melakukan penyiapan Laporan Analisis Keselamatan (LAK) untuk memenuhi persyaratan perizinan bagi fasilitas iradiasi dan penggunaannya. d. membuat laporan operasi dan utilisasi reaktor (2) Subbidang Pelaksanaan Operasi mempunyai tugas melakukan operasi reaktor riset dan pengelolaan limbah, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan operasi reaktor, fasilitas iradiasi dan eksperimen, dan penyimpanan sementara bahan bakar bekas; b. melakukan pengisian ulang bahan bakar untuk teras baru, penanganan limbah, serta kegiatan rutin operasi; c. melakukan pengaturan kegiatan shift operator dan supervisor. 62


(3) Subbidang Pelayanan Iradiasi mempunyai tugas melakukan pelayanan iradiasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pelayanan iradiasi; b. melakukan pengembangan fasilitas iradiasi. c. melakukan pengelolaan fasilitas iradiasi. d. melakukan pelayanan analisis unsur bahan. (4) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir mempunyai tugas melakukan akuntansi bahan nuklir, pengelolaan elemen bakar nuklir dan penyiapan dokumen perizinan reaktor riset, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan permohonan izin penggunaan bahan nuklir,operasi reaktor, iradiasi target, fasilitas yang lain, dan reeksport bahan bakar bekas; b. melakukan akuntansi bahan nuklir di Material Balance Area dan manajemen bahan nuklir fasilitas. c. melakukan pelayanan inspeksi BAPETEN dan IAEA serta pihak terkait yang lain. Pasal 207 Bidang Sistem Reaktor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang sistem reaktor riset. Pasal 208 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Bidang Sistem Reaktor menyelenggarakan fungsi : a. perawatan sistem mekanik dan proses reaktor riset, operasi bengkel mekanik dan laboratorium pendukung serta pelaksana kegiatan in service inspection; b. perawatan sistem elektrik dan operasi bengkel elektrik; c. perawatan sistem instrumentasi dan kendali reaktor riset serta operasi bengkel instrumentasi. Pasal 209 Bidang Sistem Reaktor terdiri dari : a. Subbidang Sistem Mekanik; b. Subbidang Sistem Elektrik; c. Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali. Pasal 210 (1) Subbidang Sistem Mekanik mempunyai tugas melakukan perawatan sistem mekanik dan proses reaktor riset, operasi bengkel mekanik dan laboratorium pendukung serta melaksanakan kegiatan in service inspection, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perawatan sistem mekanik dan proses reaktor riset dan fasilitas pendukungnya; b. melakukan perencanaan jadwal perawatan sistem mekanik dan proses; 63


c. melakukan operasi, pemeliharaan dan optimalisasi penggunaan bengkel sistem mekanik dan proses. (2) Subbidang Sistem Elektrik mempunyai tugas melakukan perawatan sistem elektrik dan operasi bengkel elektrik, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perawatan sistem elektrik; b. melakukan perencanaan jadwal perawatan sistem elektrik; c. melakukan operasi, pemeliharaan dan optimalisasi penggunaan bengkel sistem elektrik. (3) Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali mempunyai tugas melakukan perawatan sistem instrumentasi dan kendali reaktor riset serta operasi bengkel instrumentasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perawatan sistem instrumentasi dan kendali reaktor; b. melakukan perencanaan jadwal perawatan sistem instrumentasi dan kendali; c. melakukan operasi, pemeliharaan dan optimalisasi penggunaan bengkel instrumentasi dan kendali. Pasal 211 Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan keselamatan operasi reaktor riset. Pasal 212 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi; b. pelaksanaan pengendalian paparan radiasi personel dan koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas; c. pelaksanaan analisis dan pengkajian keselamatan operasi reaktor riset serta penyiapan dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK). Pasal 213 Bidang Keselamatan terdiri dari : a. Subbidang Pengendalian Daerah Kerja; b. Subbidang Pengendalian Personel; c. Subbidang Keselamatan Operasi. Pasal 214 (1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja mempunyai tugas melakukan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian daerah kerja; b. melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas; c. melakukan pemetaan radiasi daerah kerja;

64


d. melakukan perencanaan program dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir berkoordinasi dengan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir; e. melakukan pengelolaan laboratorium proteksi radiasi. (2) Subbidang Pengendalian Personel mempunyai tugas melakukan pengendalian paparan radiasi personel dan koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian paparan radiasi yang diterima personel; b. melakukan penanggulangan kecelakaan kerja radiasi dan non radiasi; c. melakukan koordinasi pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi; dan d. melakukan pengaturan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan umum; e. melakukan perencanaan dan kesiapsiagaan nuklir dan non nuklir berkoordinasi dengan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir. (3) Subbidang Keselamatan Operasi mempunyai tugas melakukan analisis dan pengkajian keselamatan operasi reaktor riset serta penyiapan dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK), dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan analisis dan pengkajian keselamatan operasi reaktor; b. melakukan pengendalian parameter keselamatan reaktor dan keselamatan penggunaan reaktor; c. melakukan koordinasi teknis dalam penyusunan dan pemutakhiran dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK); d. melakukan pengendalian persiapan sarana operasi reaktor dan material target iradiasi. Pasal 215 Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Reaktor Serba Guna, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu; b. melakukan pengembangan program jaminan mutu; c. melakukan audit internal; d. melakukan pengelolaan Quality Life Time Document Reaktor yang bersifat teknis

Pasal 216 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Reaktor Serba Guna, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kawasan kerja, instalasi, sarana penelitian, bahan nuklir dan non nuklir, bahan keterangan, kegiatan dan personel secara fisik dan atau melalui Sistem Pengamanan BATAN; b. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pengangkutan peralatan dan bahan nuklir serta bahan lain yang dianggap penting;

65


c. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pegawai/pejabat atau tamu bila dipandang perlu; d. melakukan tindakan atas reaksi sistem pengamanan yang diperlukan dalam penanggulangan kedaruratan; e. melakukan koordinasi dengan Unit Pengamanan Nuklir BATAN yang lain dan aparat keamanan; f. melakukan peningkatan kinerja melalui pelatihan K3, kedaruratan, keterampilan dan kesehatan fisik secara berkala; g. melakukan perawatan dan pengujian peralatan sistem pengamanan; h. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban pegawai.

Bagian Keenam Pusat Pengembangan Informatika Nuklir Pasal 217 Pusat Pengembangan Informatika pengembangan informatika nuklir.

Nuklir

mempunyai

tugas

melaksanakan

Pasal 218 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Pusat Pengembangan Informatika Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan sistem informasi; b. pelaksanaan pengembangan komputasi di bidang nuklir; c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi ilmiah; d. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan jaringan komputer; e. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 219 Pusat Pengembangan Informatika Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Sistem Informasi; c. Bidang Komputasi; d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah; e. Bidang Sistem dan Jaringan Komputer. Pasal 220 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Pengembangan Informatika Nuklir. Pasal 221 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; 66


c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 222 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 223 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat Keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan pelayanan protokoler.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala; i. melakukan urusan K3.

67


Pasal 224 (1) Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan perencanaan, analisis, dan perancangan Sistem Infomasi; b. melaksanakan pembuatan dan pengembangan piranti lunak aplikasi Sistem Informasi; c. melaksanakan perawatan dan dukungan operasi Sistem Informasi. (2) Bidang Sistem Informasi terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 225 (1) Bidang Komputasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan komputasi di bidang nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan analisis numerik, matematik, dan statistik; b. melaksanakan pengembangan perancangan sistem pakar dan pengolahan citra digital; c. melaksanakan pengembangan perancangan jaringan saraf dan realitas virtual. (2) Bidang Komputasi terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 226 (1) Bidang Sistem Informasi, dan Bidang Komputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal 225 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 227 Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, publikasi ilmiah, perpustakaan, dan pengembangan layanan informasi dan pengetahuan nuklir. Pasal 228 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi ilmiah; b. pelaksanaan layanan informasi dan pengetahuan nuklir. 68


Pasal 229 Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah terdiri dari : a. Subbidang Perpustakaan; b. Subbidang Informasi dan Pengetahuan Nuklir. Pasal 230 (1) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi ilmiah, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan; b. melaksanakan dokumentasi dan publikasi ilmiah; c. melaksanakan pengembangan layanan dokumentasi dan perpustakaan. (2) Subbidang Informasi dan Pengetahuan Nuklir mempunyai tugas melakukan layanan informasi dan pengetahuan nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan/pendayagunaan layanan informasi ilmiah; b. melaksanakan publikasi/penerbitan ilmiah; c. melaksanakan preservasi pengetahuan nuklir. Pasal 231 Bidang Sistem dan Jaringan Komputer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan jaringan komputer. Pasal 232 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bidang Sistem dan Jaringan Komputer menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan sistem komputer; b. pengelolaan jaringan komunikasi data komputer; c. pengelolaan website dan multimedia. Pasal 233 Bidang Sistem dan Jaringan Komputer terdiri dari : a. Subbidang Sistem Komputer; b. Subbidang Komunikasi Data; c. Subbidang Pengelolaan Website dan Multimedia. Pasal 234 (1) Subbidang Sistem Komputer mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem komputer, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan komputer server di BATAN; b. melakukan pengelolaan Internet Gateway di BATAN;

69


c. melakukan pengkajian dan penerapan Sistem Operasi berbasis Open Source Software di BATAN; d. melakukan pengembangan perangkat lunak sistem berbasis Open Source Software di BATAN. (2) Subbidang Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan jaringan komunikasi data komputer, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengembangan teknologi jaringan komunikasi data komputer di BATAN b. melakukan pengelolaan perangkat jaringan komunikasi data komputer di BATAN c. memberikan layanan akses Intranet dan Internet di BATAN (3) Subbidang Pengelolaan Website dan Multimedia mempunyai tugas melakukan pengelolaan website dan multimedia, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengembangan dan pengelolaan Website BATAN; b. membantu pengembangan Website unit kerja di lingkungan BATAN; c. melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pembuatan Website; d. melakukan pengembangan aplikasi berbasis multimedia.

BAB VI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAUR BAHAN NUKLIR DAN REKAYASA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 235 (1) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa dipimpin oleh Deputi. Pasal 236 Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa. Pasal 237 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa; 70


b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa; c. pelaksanaan pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 238 Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa terdiri dari : a. Pusat Pengembangan Geologi Nuklir; b. Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir; c. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif; d. Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir. Bagian Ketiga Pusat Pengembangan Geologi Nuklir Pasal 239 Pusat Pengembangan Geologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan di bidang geologi dan pertambangan yang berhubungan dengan pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir. Pasal 240 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Pusat Pengembangan Geologi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan geologi dan teknologi pertambangan bahan galian nuklir; b. pelaksanaan eksplorasi bahan galian nuklir dan penyelidikan geologi nuklir; c. pelaksanaan evaluasi cadangan dan pengujian penerapan teknik penambangan; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan lingkungan; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan pengamanan nuklir. Pasal 241 Pusat Pengembangan Geologi Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir; c. Bidang Eksplorasi; d. Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan; e. Bidang Keselamatan dan Lingkungan; f. Unit Pengamanan Nuklir.

71


Pasal 242 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Pengembangan Geologi Nuklir. Pasal 243 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi ; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 244 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 245 (1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi, dan publikasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; g. melakukan pengelolaan Quality Life Document; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan pelayanan protokoler. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; 72


b. melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor meliputi meubelair, instalasi air, instalasi telepon dan instalasi listrik/AC; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan pengaturan penggunaan kendaraan operasional kantor. i. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala; Pasal 246 (1) Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengkajian geologi dan teknologi pertambangan bahan galian nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengkajian dan pengembangan penyelidikan geologi nuklir meliputi geologi bahan galian, geologi teknik, geologi bencana, dan hidrogeologi; b. melaksanakan pengembangan teknik evaluasi cadangan; c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi penambangan bahan galian nuklir; d. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pengolahan bahan galian nuklir; e. melaksanakan penyiapan data studi kelayakan pertambangan bahan galian nuklir; f. melaksanakan pengelolaan bank data geologi nuklir. g. melaksanakan pembuatan sintesis hasil penyelidikan geologi nuklir.

(2) Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 247 (1) Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

73


Pasal 248 Bidang Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan eksplorasi bahan galian nuklir, dan penyelidikan geologi teknik, geologi bencana, dan hidrogeologi. Pasal 249 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Bidang Eksplorasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pemetaan; b. pelaksanaan eksplorasi dan analisis geokimia; c. pelaksanaan eksplorasi geofisika; d. pelaksanaan penelitian mineralogi dan petrologi. Pasal 250 Bidang Eksplorasi terdiri dari : a. Subbidang Pemetaan; b. Subbidang Eksplorasi Geokimia; c. Subbidang Eksplorasi Geofisika; d. Subbidang Mineralogi. Pasal 251 (1) Subbidang Pemetaan mempunyai tugas melakukan pemetaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemetaan topografi; b. melakukan pemetaan geologi bahan galian; c. melakukan pemetaan geologi teknik; d. melakukan pemetaan geologi bencana; e. melakukan pemetaan hidrogeologi. (2) Subbidang Eksplorasi Geokimia mempunyai tugas melakukan eksplorasi dan analisis geokimia, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan eksplorasi menggunakan metode geokimia; b. melakukan analisis sampel geokimia; c. melakukan deliniasi zone anomali geokimia. (3) Subbidang Eksplorasi Geofisika mempunyai tugas melakukan eksplorasi geofisika, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyelidikan geologi nuklir dengan metode geofisika; b. melakukan analisis dan simulasi data geofisika; c. melakukan pembuatan model geologi bawah permukaan berdasarkan data geofisika. (4) Subbidang Mineralogi mempunyai tugas melakukan penelitian mineralogi dan petrologi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan analisis mineralogi dan petrologi mega/mikroskopik secara optik, grafik serta spektrometri; b. melakukan identifikasi dan interpretasi proses mineralisasi. 74


Pasal 252 Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi cadangan dan pengujian penerapan teknik penambangan. Pasal 253 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan evaluasi cadangan dan pembuktian cebakan hipotetik; b. pelaksanaan pengujian penerapan teknik penambangan; c. pelaksanaan pemboran dan pendataan diagrafi nuklir; d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan peralatan elektromekanik. Pasal 254 Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan terdiri dari : a. Subbidang Evaluasi Cadangan; b. Subbidang Teknik Penambangan; c. Subbidang Pemboran dan Diagrafi Nuklir; d. Subbidang Peralatan Elektromekanik. Pasal 255 (1) Subbidang Evaluasi Cadangan mempunyai tugas melakukan evaluasi cadangan dan pembuktian cebakan hipotetik, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan data geologi pemboran eksplorasi dan evaluasi; b. melakukan pembuktian cebakan hipotetik hasil sintesis geologi; c. melakukan estimasi cadangan berdasarkan data geologi permukaan dan geologi pemboran. (2) Subbidang Teknik Penambangan mempunyai tugas melakukan pengujian penerapan teknik penambangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengujian teknik penambangan; b. melakukan pengelolaan instalasi penambangan; c. melakukan pengelolaan bahan dan peralatan penambangan. (3) Subbidang Pemboran dan Diagrafi Nuklir mempunyai tugas melakukan pemboran dan pendataan diagrafi nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemboran dan pengelolaan data teknis pelaksanaan pemboran; b. melakukan pengukuran dan komputerisasi data diagrafi nuklir; c. melakukan perawatan peralatan pemboran dan diagrafi.

75


(4) Subbidang Peralatan Elektromekanik mempunyai tugas melakukan operasi dan pemeliharaan peralatan elektromekanik, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan peralatan survei, dan laboratorium meliputi alat berat, transportasi, radio komunikasi, analisis, instrumen nuklir dan instalasi listrik di lapangan; b. melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan operasional kantor; c. melakukan perekayasaan peralatan penambangan dan pengolahan bahan galian. Pasal 256 Bidang Keselamatan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan lingkungan. Pasal 257 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Bidang Keselamatan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan keselamatan kerja; b. pelaksanaan pengelolaan limbah dan keselamatan lingkungan. Pasal 258 Bidang Keselamatan dan Lingkungan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan. Pasal 259 (1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian dosis radiasi personel; b. melakukan pengendalian keselamatan kerja di daerah kerja dan tambang bahan galian nuklir; c. melakukan penanggulangan kecelakaan kerja non radiasi meliputi eksplorasi, penambangan dan olah bijih, dan kecelakaan kerja radiasi; d. melakukan koordinasi pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi; dan e. melakukan perencanaan program dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir berkoordinasi dengan unit kerja terkait. (2) Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3; b. melakukan pengendalian keselamatan lingkungan di sekitar daerah kerja dan tambang; c. Melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas; 76


d. melakukan pengurusan perizinan pengoperasian bahan nuklir.

pemanfaatan,

penyimpanan,

dan

Pasal 260 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Pengembangan Geologi Nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kawasan kerja, instalasi, sarana penelitian, bahan nuklir dan non nuklir, bahan keterangan, kegiatan dan personel secara fisik dan atau melalui Sistem Pengamanan BATAN; b. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pengangkutan peralatan dan bahan nuklir serta bahan lain yang dianggap penting; c. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pegawai/pejabat atau tamu bila dipandang perlu; d. melakukan tindakan atas reaksi sistem pengamanan yang diperlukan dalam penanggulangan kedaruratan; e. melakukan koordinasi dengan Unit Pengamanan Nuklir BATAN yang lain dan aparat keamanan; f. melakukan peningkatan kinerja melalui pelatihan K3, kedaruratan, keterampilan dan kesehatan fisik secara berkala; g. melakukan perawatan dan pengujian peralatan sistem pengamanan; h. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban pegawai.

Bagian Keempat Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir Pasal 261 Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi bahan bakar nuklir. Pasal 262 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan teknologi produksi bahan bakar nuklir dan daur ulang; b. pelaksanaan pengembangan radiometalurgi, analisis fisiko kimia dan teknik uji pasca iradiasi; c. pelaksanaan operasi sarana penunjang; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan program jaminan mutu; g. pelaksanaan pengamanan nuklir.

77


Pasal 263

Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Bahan Bakar Nuklir; c. Bidang Pengembangan Radiometalurgi; d. Bidang Operasi Sarana Penunjang; e. Bidang Keselamatan; f. Unit Jaminan Mutu; g. Unit Pengamanan Nuklir. Pasal 264 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir. Pasal 265 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 266 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 267 (1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi, dan publikasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; g. melakukan pengelolaan Quality Life Document; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan pelayanan protokoler.

78


(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja anggaran; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas; g. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala. Pasal 268 (1) Bidang Bahan Bakar Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi produksi bahan bakar nuklir dan daur ulang, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan teknologi produksi bahan bakar reaktor daya; b. melaksanakan pengembangan teknologi bahan bakar reaktor riset; c. melaksanakan pengembangan teknologi bahan struktur dan dukung elemen bakar nuklir; d. melaksanakan pengembangan teknologi daur ulang bahan bakar nuklir dan pemungutan gagalan. e. Melaksanakan pengembangan kendali kualitas bahan bakar nuklir; (2) Bidang Teknologi Bahan Bakar Reaktor Riset terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 269 (1) Bidang Pengembangan Radiometalurgi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan radiometalurgi, analisis fisiko kimia dan teknik uji pasca iradiasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengoperasian hot cell dan alat/fasilitas pendukungnya; b. melaksanakan pengembangan uji tak merusak; c. melaksanakan pengembangan teknik metalografi; 79


d. e. f. g.

melaksanakan pengembangan uji mekanik; melaksanakan pengembangan analisis kimia dan fisikokimia; melaksanakan pengembangan modeling elemen bakar nuklir; melakukan pengujian pra dan pasca iradiasi.

(2) Bidang Teknologi Bahan Bakar Reaktor Riset terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 270 (1) Bidang Bahan Bakar Nuklir, dan Bidang Pengembangan Radiometalurgi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dan Pasal 269 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 271 Bidang Operasi Sarana Penunjang mempunyai tugas melaksanakan operasi sarana penunjang. Pasal 272 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Bidang Operasi Sarana Penunjang menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasi sarana dukung fasilitas elemen bakar eksperimental; b. pelaksanaan operasi sarana dukung fasilitas radiometalurgi; c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan. Pasal 273 Bidang Operasi Sarana Penunjang terdiri dari : a. Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Elemen Bakar; b. Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Radiometalurgi; c. Subbidang Pemeliharaan dan Perawatan. Pasal 274 (1) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Elemen Bakar mempunyai tugas melakukan operasi sarana dukung fasilitas elemen bakar eksperimental, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengoperasian sistem sarana dukung; b. melakukan perawatan preventif sarana dukung.

80


(2) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Radiometalurgi mempunyai tugas melakukan operasi sarana dukung fasilitas radiometalurgi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengoperasian sistem sarana dukung; b. melakukan perawatan preventif sarana dukung. (3) Subbidang Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan sarana dukung; b. melakukan koordinasi pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan fasilitas; c. melakukan penjadwalan pelaksanaan perawatan; d. melakukan koordinasi pengelolaan persediaan perkakas, suku cadang, dan bahan konsumsi peralatan; e. melakukan pengelolaan sistem instalasi listrik, telepon, dan air.

Pasal 275 Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja. Pasal 276 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi; b. pelaksanaan pengendalian paparan radiasi personel serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas; c. pelaksanaan pengelolaan dan akuntansi bahan nuklir serta pengelolaan limbah. Pasal 277 Bidang Keselamatan terdiri dari : a. Subbidang Pengendalian Daerah Kerja; b. Subbidang Pengendalian Personel; c. Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Pengelolaan Limbah. Pasal 278 (1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja mempunyai tugas melakukan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian daerah kerja dari bahaya radiasi; b. melakukan pengendalian daerah kerja dari bahaya non radiasi; c. melakukan pemetaan daerah radiasi dan kontaminasi fasilitas; d. melakukan kooordinasi pelaksanaan dekontaminasi daerah kerja.

81


(2) Subbidang Pengendalian Personel mempunyai tugas melakukan pengendalian paparan radiasi yang diterima personel serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian dosis radiasi dan kontaminasi personel; b. melakukan koordinasi pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi; c. melakukan perencanaan program dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir berkoordinasi dengan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir; d. Melakukan pengendalian alat ukur radiasi. (3) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melakukan pengelolaan bahan nuklir dan akuntansi bahan nuklir serta pengelolaan limbah di fasilitas, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan bahan nuklir dan akuntansi bahan nuklir; b. melakukan penyiapan permohonan perizinan penggunaan bahan nuklir dan izin operasi instalasi nuklir; c. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan akhir di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Pasal 279 Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pembuatan dan pengembangan program jaminan mutu; b. melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu; c. melakukan tindakan preventif dan korektif yang berhubungan dengan kinerja program jaminan mutu; d. melakukan audit internal yang berhubungan dengan kebijakan program jaminan mutu; e. penyiapan standarisasi. Pasal 280 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kawasan kerja, instalasi, sarana penelitian, bahan nuklir dan non nuklir, bahan keterangan, kegiatan dan personel secara fisik dan atau melalui Sistem Pengamanan BATAN; b. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pengangkutan peralatan dan bahan nuklir serta bahan lain yang dianggap penting; c. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pegawai/pejabat atau tamu bila dipandang perlu; d. melakukan tindakan atas reaksi sistem pengamanan yang diperlukan dalam penanggulangan kedaruratan; e. melakukan koordinasi dengan Unit Pengamanan Nuklir BATAN yang lain dan aparat keamanan; f. melakukan peningkatan kinerja melalui pelatihan K3, kedaruratan, keterampilan dan kesehatan fisik secara berkala; 82


g. melakukan perawatan dan pengujian peralatan sistem pengamanan; h. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban pegawai.

Bagian Kelima Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Pasal 281 Pusat Teknologi Limbah Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif. Pasal 282 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan teknologi penyimpanan lestari dan imobilisasi limbah radioaktif; b. pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan limbah, dekontaminasi dan dekomisioning fasilitas nuklir; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang radioekologi kelautan; d. pelaksanaan operasi sarana penunjang; e. pelaksanaan pengolahan limbah; f. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan; g. pelaksanaan urusan tata usaha; h. pelaksanaan program jaminan mutu; i. pelaksanaan pengamanan nuklir. Pasal 283 Pusat Teknologi Limbah Radioaktif terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari; c. Bidang Teknologi Pengolahan Limbah, Dekontaminasi, dan Dekomisioning; d. Bidang Radioekologi Kelautan; e. Bidang Operasi Sarana Penunjang; f. Bidang Pengolahan Limbah; g. Bidang Keselamatan dan Lingkungan; h. Unit Jaminan Mutu; i. Unit Pengamanan Nuklir. Pasal 284 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.

83


Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 286 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 287 (1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi, dan publikasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; g. melakukan pengelolaan Quality Life Document; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan pelayanan protokoler. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; 84


d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala. Pasal 288 (1) Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi penyimpanan lestari dan imobilisasi limbah radioaktif, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan teknologi desain penyimpanan lestari termasuk imobilisasi dan wadah limbah; b. melaksanakan pengembangan teknologi penyimpanan limbah dan penetapan lokasi; c. melaksanakan pengembangan teknologi keselamatan penyimpanan limbah; d. melaksanakan pengembangan teknologi keselamatan dan lingkungan. (2) Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 289 (1) Bidang Teknologi Pengolahan Limbah, Dekontaminasi, dan Dekomisioning mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi pengolahan limbah, dekontaminasi, dan dekomisioning fasilitas nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan teknologi proses pengolahan limbah radioaktif aktivitas rendah dan sedang, serta limbah B3; b. melaksanakan pengembangan teknologi proses pengolahan limbah radioaktif aktivitas tinggi; c. melaksanakan pengembangan peralatan untuk proses pengolahan limbah radioaktif, dan limbah B3; d. melaksanakan pengembangan teknologi dekontaminasi dan dekomisioning fasilitas nuklir. (2) Bidang Teknologi Pengolahan Limbah, Dekontaminasi, dan Dekomisioning terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 290 (1) Bidang Radioekologi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang radioekologi kelautan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penerapan analisis teknik nuklir dalam studi pencemaran lingkungan; 85


b. melakukan pengumpulan data radioekologi dan lingkungan kelautan; c. melakukan pengelolaan sistem informasi radioekologi dan lingkungan kelautan. (2) Bidang Radioekologi Kelautan terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 291 (1) Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari, Bidang Teknologi Pengolahan Limbah, Dekontaminasi, dan Dekomisioning, dan Bidang Radioekologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Pasal 289, dan Pasal 290 masingmasing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 292 Bidang Operasi Sarana Penunjang mempunyai tugas melaksanakan operasi sarana penunjang. Pasal 293 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Bidang Operasi Sarana Penunjang menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasi sistem penyedia media dan energi; b. pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan. Pasal 294 Bidang Operasi Sarana Penunjang terdiri dari : a. Subbidang Operasi Sistem Penyedia Media dan Energi; b. Subbidang Perawatan dan Perbaikan Peralatan. Pasal 295 (1) Subbidang Operasi Sistem Penyedia Media dan Energi mempunyai tugas melakukan operasi sistem penyediaan media dan energi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan operasi sistem penyedia media dan energi; b. melaksanakan operasi sistem ventilasi dan tata udara.

86


(2) Subbidang Perawatan dan Perbaikan Peralatan mempunyai tugas melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan proses dan instrumentasi kontrol; b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana penunjang. Pasal 296 Bidang Pengolahan Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengolahan limbah. Pasal 297 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Bidang Pengolahan Limbah menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan preparasi dan analisis limbah; b. pelaksanaan pengolahan limbah cair; c. pelaksanaan pengolahan limbah padat; d. pelaksanaan pengangkutan dan penyimpanan sementara limbah radioaktif. Pasal 298 Bidang Pengolahan Limbah terdiri dari : a. Subbidang Preparasi dan Analisis; b. Subbidang Pengolahan Limbah Cair; c. Subbidang Pengolahan Limbah Padat; d. Subbidang Pengangkutan dan Penyimpanan Sementara. Pasal 299 (1) Subbidang Preparasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan preparasi dan analisis limbah radioaktif, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan preparasi dan analisis limbah radioaktif dan limbah B-3 cair, resin bekas, dan limbah olahan; b. melakukan preparasi dan analisis limbah radioaktif dan limbah B-3 padat, hewan percobaan, cairan organik dan limbah olahan; c. melakukan pengelolaan data limbah radioaktif dan limbah B-3. (2) Subbidang Pengolahan Limbah Cair mempunyai tugas melakukan pengolahan limbah radioaktif cair, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan evaporasi limbah radioaktif dan limbah B-3 cair; b. melakukan sementasi, pengepakan konsentrat dan resin bekas; c. melakukan pengelolaan data limbah radioaktif dan limbah B-3 cair; d. melakukan dekontaminasi dan dekomisioning peralatan dan perlengkapan serta dekontaminasi pakaian kerja.

87


(3) Subbidang Pengolahan Limbah Padat mempunyai tugas melakukan pengolahan limbah radioaktif padat, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan insinerasi limbah radioaktif dan limbah B-3 padat, hewan percobaan, dan limbah organik lain; b. melakukan pemampatan dan imobilisasi limbah radioaktif dan limbah B-3 padat dan abu insinerasi; c. melakukan pengelolaan data limbah radioaktif dan limbah B-3 padat. (4) Subbidang Pengangkutan dan Penyimpanan Sementara mempunyai tugas melakukan pengangkutan dan penyimpanan sementara limbah radioaktif, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengangkutan limbah radioaktif dan limbah B-3 ke instalasi pengolahan; b. melakukan pengangkutan limbah radioaktif dan limbah B-3 olahan ke tempat penyimpanan sementara; c. melakukan pengelolaan instalasi penyimpanan sementara limbah radioaktif dan limbah B-3; d. melakukan pengelolaan data limbah radioaktif dan limbah B-3 di penyimpanan sementara. Pasal 300 Bidang Keselamatan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan lingkungan serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas. Pasal 301 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Bidang Keselamatan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas; b. pelaksanaan pengendalian paparan radiasi personel; c. pelaksanaan pemantauan dan analisis dampak lingkungan. Pasal 302 Bidang Keselamatan dan Lingkungan terdiri dari : a. Subbidang Pengendalian Daerah Kerja; b. Subbidang Pengendalian Personel; c. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan. Pasal 303 (1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja mempunyai tugas melakukan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi, serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian daerah kerja; b. melakukan pemantauan radioaktivitas di kawasan PPTN Serpong; 88


c. melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di dalam dan di luar lingkungan fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Subbidang Pengendalian Personel mempunyai tugas melakukan pengendalian paparan radiasi yang diterima personel, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian dosis radiasi personel; b. melakukan penanggulangan kecelakaan kerja radiasi dan non radiasi; c. melakukan koordinasi dengan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir dalam pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi. (3) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis dampak lingkungan di kawasan Puspiptek Serpong, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemantauan radioaktivitas lingkungan kawasan PPTN Serpong; b. melakukan analisis dampak lingkungan kawasan PPTN Serpong; c. melakukan pengkajian bahaya radiasi pada kondisi kedaruratan nuklir; d. melakukan perencanaan program dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir berkoordinasi dengan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir. Pasal 304 Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu; b. melakukan pengembangan program jaminan mutu; c. melakukan audit internal. Pasal 305 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kawasan kerja, instalasi, sarana penelitian, bahan nuklir dan non nuklir, bahan keterangan, kegiatan dan personel secara fisik dan atau melalui Sistem Pengamanan BATAN; b. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pengangkutan peralatan dan bahan nuklir serta bahan lain yang dianggap penting; c. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pegawai/pejabat atau tamu bila dipandang perlu; d. melakukan tindakan atas reaksi sistem pengamanan yang diperlukan dalam penanggulangan kedaruratan; e. melakukan koordinasi dengan Unit Pengamanan Nuklir BATAN yang lain dan aparat keamanan; f. melakukan peningkatan kinerja melalui pelatihan K3, kedaruratan, keterampilan dan kesehatan fisik secara berkala; g. melakukan perawatan dan pengujian peralatan sistem pengamanan; h. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban pegawai. 89


Bagian Keenam Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir Pasal 306 Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan di bidang perangkat nuklir. Pasal 307 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perekayasaan elektromekanik nuklir dan struktur serta kegiatan rancang bangun sipil; b. pelaksanaan perekayasaan instrumentasi reaktor dan industri; c. pelaksanaan perekayasaan instrumentasi kesehatan, keselamatan nuklir dan lingkungan; d. pelaksanaan perawatan elektronik, operasi sarana penunjang serta pabrikasi dan perbengkelan; e. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 308 Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur; c. Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri; d. Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan; e. Bidang Perawatan dan Perbengkelan. Pasal 309 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir. Pasal 310 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

90


Pasal 311 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 312 (1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi, dan publikasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; g. melakukan pengelolaan Quality Life Document; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan pelayanan protokoler. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kelembagaan; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran DIPA serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan DIPA secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas; g. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala; h. melakukan urusan K3. 91


Pasal 313 (1) Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan elektromekanik nuklir dan struktur serta kegiatan rancang bangun sipil, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan penguasaan teknologi dan perekayasaan elektrikal; b. melaksanakan pengembangan penguasaan teknologi dan perekayasaan mekanik; c. melaksanakan pengembangan penguasaan teknologi dan perekayasaan sipil dan struktur; d. melaksanakan kegiatan analisa proses dan pemodelan. (2) Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 314 (1) Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan instrumentasi reaktor dan industri, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan metoda kendali (algoritma kendali) untuk pengendalian proses industri yang menuntut tingkat keselamatan yang tinggi (reaktor nuklir) serta pengembangan algoritma kendali nukleonik; b. melaksanakan pengembangan pemodelan, identifikasi dan simulasi proses industri; c. melaksanakan pengembangan teknologi dan perekayasaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk automatisasi instalasi industri. (2) Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 315 (1) Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan instrumentasi kesehatan, keselamatan nuklir dan lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan teknologi perekayasaan instrumentasi medik diagnostik; b. melaksanakan pengembangan teknologi perekayasaan instrumentasi medik untuk terapi; c. melaksanakan pengembangan teknologi perekayasaan instrumentasi keselamatan nuklir dan lingkungan; d. melaksanakan pengembangan teknologi perekayasaan instrumentasi sistem dosimetri dan monitor personal. (2) Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain.

92


Pasal 316 (1) Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur, Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri, dan Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Pasal 314, dan Pasal 315 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 317 Bidang Perawatan dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan perawatan elektronik, operasi sarana penunjang serta konstruksi dan perbengkelan. Pasal 318 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Bidang Perawatan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perawatan elektronik; b. pelaksanaan operasi sarana penunjang; c. pelaksanaan konstruksi dan perbengkelan. Pasal 319 Bidang Perawatan dan Perbengkelan terdiri dari : a. Subbidang Perawatan Elektronik; b. Subbidang Sarana Penunjang c. Subbidang Konstruksi dan Perbengkelan. Pasal 320 (1) Subbidang Perawatan Elektronik mempunyai tugas melakukan perawatan elektronik, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengembangan teknik perawatan dan pelayanan perbaikan peralatan elektronik; b. melakukan revitalisasi instrumentasi elektronika nuklir; c. melakukan pelayanan perbaikan peralatan elektronik. (2) Subbidang Sarana Penunjang mempunyai tugas melakukan operasi sarana penunjang, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengoperasian sarana penunjang gedung terdiri dari listrik, telepon, lift, AC central, genset dan utilitas lain yang melekat pada gedung;

93


b. melakukan pemeliharaan sarana penunjang instalasi gedung teridiri dari instalasi listrik, telepon, lift, AC central, genset dan utilitas lain yang melekat pada gedung; c. melakukan pelayanan bantuan teknik elektrik dan elektromekanik. (3) Subbidang Konstruksi dan Perbengkelan mempunyai tugas melakukan konstruksi dan perbengkelan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan kegiatan konstruksi komponen mekanik; b. melakukan kegiatan konstruksi komponen elektromekanik; c. melakukan kegiatan pelayanan perbengkelan komponen mekanik dan elektromekanik.

BAB VII DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMASYARAKATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 321 (1) Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir dipimpin oleh Deputi. Pasal 322 Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pasal 323 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

94


c. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 324 Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir terdiri dari : a. Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka; b. Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi; c. Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir; d. Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir.

dan

Bagian Ketiga Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka Pasal 325 Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka. Pasal 326 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop; b. pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radiofarmaka; c. pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan, pemanfaatan, dan operasi siklotron; d. pelaksanaan pengelolaan sarana penunjang, pelayanan pendayagunaan radioisotop dan radiofarmaka, serta kendali kualitas; e. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja; f. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 327 Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Radioisotop; c. Bidang Radiofarmaka; d. Bidang Siklotron; e. Bidang Sarana Penunjang dan Proses; f. Bidang Keselamatan.

95


Pasal 328 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka. Pasal 329 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 330 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 331 (1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi, dan publikasi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; g. melakukan pengelolaan Quality Life Document; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan pelayanan protokoler. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai.

96


(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala; i. melakukan urusan K3. Pasal 332 (1) Bidang Radioisotop mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan proses radioisotop berbasis siklotron; b. melaksanakan pengembangan proses radioisotop berbasis reaktor; c. melaksanakan pengembangan teknologi pungut ulang radioisotop hasil belah; d. melaksanakan pengembangan proses sumber tertutup; e. melaksanakan pengembangan metode QA/QC radioisotop; f. melaksanakan pengoperasian hot cell dan fasilitas laboratorium radioisotop. (2) Bidang Radioisotop terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 333 (1) Bidang Radiofarmaka mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radiofarmaka, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengembangan teknologi produksi radiofarmaka berbasis ligand sederhana untuk diagnosa dan terapi; b. melaksanakan pengembangan teknologi produksi radiofarmaka biomolekul untuk diagnosa dan terapi; c. melaksanakan pengembangan teknologi produksi kit Radioimmunoassay (RIA), Immunoradioactive Assay (IRMA) dan radiolegand binding assay/radioreceptor assay; d. melaksanakan pengembangan uji farmakologi dan metabolisme radiofarmaka secara in vivo; e. melaksanakan pengembangan metode QA/QC radiofarmaka; f. melaksanakan pengoperasian fasilitas dan peralatan untuk pengembangan teknologi produksi radiofarmaka. 97


(2) Bidang Radiofarmaka terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 334 (1) Bidang Siklotron mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan, pemanfaatan dan operasi siklotron, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan operasi dan perawatan siklotron; b. melaksanakan pengembangan teknologi siklotron; c. melaksanakan pengembangan aplikasi siklotron. (2) Bidang Siklotron terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 335 (1) Bidang Radioisotop, Bidang Radiofarmaka, dan Bidang Siklotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Pasal 333, dan Pasal 334 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 336 Bidang Sarana Penunjang dan Proses mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana penunjang, pelayanan pendayagunaan radioisotop dan radiofarmaka, serta kendali kualitas. Pasal 337 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Bidang Sarana Penunjang dan Proses menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penunjang; b. pelaksanaan pelayanan pendayagunaan radioisotop dan radiofarmaka, serta kendali kualitas. Pasal 338 Bidang Sarana Penunjang dan Proses terdiri dari : a. Subbidang Pengelolaan Sarana; b. Subbidang Proses.

98


Pasal 339 (1) Subbidang Pengelolaan Sarana mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penunjang, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan peralatan penunjang dan proses produksi radioisotop dan radiofarmaka; b. melakukan perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium dan proses; c. melakukan perekayasaan sarana penunjang dan sarana proses berbasis GMP. (2) Subbidang Proses mempunyai tugas melakukan pelayanan pendayagunaan radioisotop dan radiofarmaka, serta kendali kualitas, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyediaan dan pelayanan produk radioisotop dan radiofarmaka; b. melakukan pemeriksaan dan pengendalian produk radioisotop dan radiofarmaka. Pasal 340 Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja. Pasal 341 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi, serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas; b. pelaksanaan pengendalian paparan radiasi personel; c. pelaksanaan pengelolaan limbah di fasilitas. Pasal 342 Bidang Keselamatan terdiri dari : a. Subbidang Pengendalian Daerah Kerja; b. Subbidang Pengendalian Personel; c. Subbidang Pengelolaan Limbah. Pasal 343 (1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja mempunyai tugas melakukan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi, serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian daerah kerja; b. melakukan pemetaan radiasi daerah kerja; c. melakukan perencanaan program dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir; d. melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas.

99


(2) Subbidang Pengendalian Personel mempunyai tugas melakukan pengendalian paparan radiasi personel, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian dosis radiasi personel; b. melakukan koordinasi pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi;dan c. melakukan penanggulangan kecelakaan kerja radiasi dan non radiasi. (3) Subbidang Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah di fasilitas, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan limbah akhir; b. melakukan penyiapan perizinan fasilitas, pemakaian zat radioaktif dan impor zat radioaktif.

Bagian Keempat Pusat Aplikasi Teknologi Isotop Dan Radiasi Pasal 344 Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi. Pasal 345 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang kebumian dan lingkungan; b. pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang proses radiasi; c. pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan pengelolaan limbah; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan pengamanan nuklir kawasan. Pasal 346 Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Kebumian dan Lingkungan; c. Bidang Proses Radiasi; d. Bidang Pertanian; e. Bidang Keselamatan; f. Unit Pengamanan Nuklir Kawasan.

100


Pasal 347 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi. Pasal 348 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; d. pelaksanaan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi. Pasal 349 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan; d. Subbagian Dokumentasi Ilmiah. Pasal 350 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan pengelolaan kearsipan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran DIPA; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran DIPA; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai; f. melakukan pengelolaan penerimaan (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; 101


c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala. (4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta melakukan pengelolaan perpustakaan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; b. melakukan pengelolaan Quality Life Document; c. melakukan pengelolaan perpustakaan; d. melakukan pelayanan protokoler; e. melakukan penyelenggaraan seminar.

Pasal 351 (1) Bidang Kebumian dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang kebumian dan pelestarian lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penelitian dan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi di bidang hidrologi, sedimentologi, kelautan, dan panas bumi; b. melaksanakan penelitian dan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi di bidang industri; c. melaksanakan penelitian dan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi di bidang pelestarian lingkungan. (2) Bidang Kebumian dan Lingkungan terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 352 (1) Bidang Proses Radiasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang proses radiasi dan industri, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi untuk pembuatan produk kesehatan dari jaringan biologi, bahan alam dan sintetik; b. melaksanakan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi untuk pembuatan polimer dan sintetik sebagai bahan fungsional; c. melaksanakan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi untuk produk pasca panen bahan pangan dan olahan/siap saji.

102


(2) Bidang Proses Radiasi terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 353 (1) Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penelitian dan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi di bidang pemuliaan dan bioteknologi tanaman; b. melaksanakan penelitian dan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi di bidang tanah dan nutrisi tanaman; c. melaksanakan penelitian dan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi di bidang pengendalian hama dan penyakit serta agrokimia; d. melaksanakan penelitian dan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi di bidang nutrisi ternak dan ikan; e. melaksanakan penelitian dan pengembangan aplikasi teknik isotop dan radiasi di bidang kesehatan dan reproduksi ternak. (2) Bidang Pertanian terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 354 (1) Bidang Kebumian dan Lingkungan, Bidang Proses Radiasi, dan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Pasal 352, dan Pasal 353 masingmasing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 355 Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pengelolaan limbah. Pasal 356 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja; b. pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengawasan keselamatan lingkungan.

103


Pasal 357 Bidang Keselamatan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pengelolaan Limbah. Pasal 358 (1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengendalian dosis radiasi personel; b. melakukan pemantauan dan pengendalian daerah kerja; c. melakukan penanggulangan kecelakaan kerja radiasi dan non radiasi; d. melakukan koordinasi pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi; e. melakukan pengendalian pemanfaatan sumber radiasi terbuka maupun tertutup; f. melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas; dan g. melakukan pengurusan perizinan pemanfaatan, penyimpanan dan pengoperasian sumber radiasi. (2) Subbidang Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah radioaktif, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengawasan keselamatan lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B-3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan akhir di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif; b. melakukan pengendalian keselamatan daerah kerja dan lingkungan. Pasal 359 Unit Pengamanan Nuklir Kawasan mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi dan Kawasan Nuklir Pasar Jumat, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kawasan kerja, instalasi, sarana penelitian, bahan nuklir dan non nuklir, bahan keterangan, kegiatan dan personel secara fisik dan atau melalui Sistem Pengamanan BATAN; b. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pengangkutan peralatan dan bahan nuklir serta bahan lain yang dianggap penting; c. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pegawai/pejabat atau tamu bila dipandang perlu; d. melakukan tindakan atas reaksi sistem pengamanan yang diperlukan dalam penanggulangan kedaruratan; e. melakukan koordinasi dengan Unit Pengamanan Nuklir BATAN yang lain dan aparat keamanan; f. melakukan peningkatan kinerja melalui pelatihan K3, kedaruratan, keterampilan dan kesehatan fisik secara berkala; g. melakukan perawatan dan pengujian peralatan sistem pengamanan; h. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban pegawai. 104


Bagian Kelima Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Pasal 360 Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta hasil penelitian dan pengembangan. Pasal 361 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; b. pelaksanaan promosi hasil penelitian dan pengembangan; c. pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi; d. pelaksanaan urusan tata usaha; e. pelaksanaan program jaminan mutu. Pasal 362 Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Diseminasi; c. Bidang Promosi; d. Bidang Evaluasi dan Dokumentasi; e. Unit Jaminan Mutu. Pasal 363 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir. Pasal 364 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 365 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. 105


Pasal 366 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); b. melakukan verifikasi dan pembukuan DIPA; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung/bangunan dan prasarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kantor, instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala. Pasal 367 Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pasal 368 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bidang Diseminasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang energi; b. pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang non energi. 106


Pasal 369 Bidang Diseminasi terdiri dari : a. Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Energi; b. Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Non Energi. Pasal 370 (1) Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Energi mempunyai tugas melakukan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang energi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan penyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang energi; b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan edukasi masyarakat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang energi. (2) Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Non Energi mempunyai tugas melakukan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang non energi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang non energi; b. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta perekayasaan iptek nuklir di daerah (iptekda). Pasal 371 Bidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan promosi hasil penelitian dan pengembangan. Pasal 372 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Bidang Promosi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan perencanaan promosi hasil penelitian dan pengembangan; b. pelaksanaan kegiatan promosi hasil penelitian dan pengembangan. Pasal 373 Bidang Promosi terdiri dari : a. Subbidang Perencanaan Promosi; b. Subbidang Pelaksanaan Promosi.

107


Pasal 374 (1) Subbidang Perencanaan Promosi mempunyai tugas melakukan perencanaan promosi hasil penelitian dan pengembangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengumpulan dan seleksi hasil penelitian dan pengembangan serta perekayasaan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk promosi; b. melakukan penyusunan strategi promosi. (2) Subbidang Pelaksanaan Promosi mempunyai tugas melakukan promosi hasil penelitian dan pengembangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan persiapan bahan promosi sesuai dengan strategi promosi yang telah disusun; b. melakukan kegiatan promosi. Pasal 375 Bidang Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta promosi hasil penelitian dan pengembangan. Pasal 376 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bidang Evaluasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan evaluasi diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta promosi hasil penelitian dan pengembangan; b. pelaksanaan kegiatan dokumentasi diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta promosi hasil penelitian dan pengembangan. Pasal 377 Bidang Evaluasi dan Dokumentasi terdiri dari : a. Subbidang Evaluasi; b. Subbidang Dokumentasi. Pasal 378 (1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi kegiatan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta promosi hasil penelitian dan pengembangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil diseminasi dan promosi hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang energi; b. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil diseminasi dan promosi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang non energi dan iptekda.

108


(2) Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi kegiatan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta promosi hasil penelitian dan pengembangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan kegiatan dokumentasi diseminasi dan promosi hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang energi dan non energi; b. melakukan penyusunan bahan publikasi untuk diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pasal 379 Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan program jaminan mutu; b. melakukan penerapan program jaminan mutu; c. melakukan audit jaminan mutu internal.

Bagian Keenam Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir Pasal 380 Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kemitraan teknologi nuklir. Pasal 381 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan inovasi teknologi, serta alih teknologi; b. pelaksanaan kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; c. pelaksanaan pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong; d. pelaksanaan urusan tata usaha; e. pelaksanaan program jaminan mutu; f. pelaksanaan pengamanan nuklir. Pasal 382 Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan; c. Bidang Kemitraan; d. Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong; e. Unit Jaminan Mutu; f. Unit Pengamanan Nuklir. 109


Pasal 383 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir. Pasal 384 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 385 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 386 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran DIPA; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran DIPA; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa dari seluruh Bagian, Bidang, dan Unit; b. melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang milik negara; d. melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan pembangunan gedung dan prasarana fisik; 110


e. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala; f. melakukan perawatan, perbaikan perlengkapan kantor. Pasal 387 (1) Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan inovasi teknologi, serta alih teknologi, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengayagunaan hasil penelitian dan pengembangan inovasi serta alih teknologi bidang agroindustri; b. melaksanakan pengayagunaan hasil penelitian dan pengembangan inovasi serta alih teknologi bidang perangkat medik; c. melaksanakan pengayagunaan hasil penelitian dan pengembangan inovasi serta alih teknologi bidang industri; (2) Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait yang lain. Pasal 388 (1) Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 389 Bidang Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pasal 390 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Bidang Kemitraan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan kemitraan di bidang agroindustri; b. pelaksanaan kegiatan kemitraan di bidang perangkat medik; c. pelaksanaan kegiatan kemitraan di bidang industri.

111


Pasal 391 Bidang Kemitraan terdiri dari : a. Subbidang Agroindustri; b. Subbidang Perangkat Medik; c. Subbidang Industri. Pasal 392 (1) Subbidang Agroindustri mempunyai tugas melakukan kegiatan kemitraan di bidang agroindustri, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemasaran hasil penelitian dan pengembangan di bidang agroindustri; b. melakukan inventarisasi kebutuhan pasar di bidang agroindustri. (2) Subbidang Perangkat Medik mempunyai tugas melakukan kegiatan kemitraan di bidang perangkat medik, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemasaran hasil penelitian dan pengembangan di bidang perangkat medik; b. melakukan inventarisasi kebutuhan pasar di bidang perangkat medik. (3) Subbidang Industri mempunyai tugas melakukan kegiatan kemitraan di bidang industri, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemasaran hasil penelitian dan pengembangan di bidang industri; b. melakukan inventarisasi kebutuhan pasar di bidang industri.

Pasal 393 Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong. Pasal 394 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perawatan prasarana dan sarana kawasan; b. pelaksanaan kegiatan dokumentasi, publikasi dan pelayanan tamu kawasan; c. pelaksanaan pelayanan medik, kesehatan radiasi, dan koordinasi kedaruratan nuklir kawasan. Pasal 395 Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong terdiri dari : a. Subbidang Perawatan Prasarana dan Sarana; b. Subbidang Dokumentasi; c. Subbidang Pelayanan Kesehatan.

112


Pasal 396 (1) Subbidang Perawatan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan kegiatan rumah tangga, perawatan bangunan dan sarana angkutan serta fasilitas keselamatan kawasan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengelolaan rumah tangga dan kebersihan di kawasan PPTN Serpong; b. melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana di kawasan PPTN Serpong; c. melakukan pengelolaan sarana angkutan serta fasilitas keselamatan di kawasan PPTN Serpong; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung, bangunan prawarana fisik; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan instalasi listrik, telepon, air, dan instalasi lain serta kendaraan dinas. (2) Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan kegiatan dokumentasi, publikasi dan pelayanan tamu kawasan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan dokumentasi kegiatan di kawasan PPTN Serpong; b. melakukan penyelenggaraan pertemuan ilmiah; c. melakukan pelayanan kunjungan tamu di kawasan PPTN Serpong; d. melakukan pengelolaan perpustakaan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir; e. melakukan pengelolaan Quality Life Document Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir. (3) Subbidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pelayanan medik, kesehatan radiasi, dan koordinasi kedaruratan nuklir kawasan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pemeriksaaan kesehatan berkala pegawai PPTN Serpong, dengan pengelolaan data medik; b. melakukan penanggulangan kecelakaan radiasi dan non radiasi; c. melakukan perawatan kesehatan umum dan kesehatan gigi; d. melakukan urusan K3 Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir; e. melakukan koordinasi kedaruratan nuklir kawasan PPTN Serpong. Pasal 397 Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. membuat pedoman prosedur dan instruksi kerja program jaminan mutu Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir; b. melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu; c. melakukan pengembangan program jaminan mutu; d. melakukan audit internal.

113


Pasal 398 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel, serta pengoperasian fasilitas keselamatan kawasan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap kawasan kerja, instalasi, sarana penelitian, bahan nuklir dan non nuklir, bahan keterangan, kegiatan dan personel secara fisik dan atau melalui Sistem Pengamanan BATAN di kawasan PPTN Serpong; b. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pengangkutan peralatan dan bahan nuklir serta bahan lain yang dianggap penting; c. melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap pegawai/pejabat atau tamu bila dipandang perlu; d. melakukan tindakan atas reaksi sistem pengamanan yang diperlukan dalam penanggulangan kedaruratan; e. melakukan koordinasi dengan Unit Pengamanan Nuklir BATAN yang lain, Puspiptek dan aparat keamanan di lingkungan Serpong; f. melakukan peningkatan kinerja melalui pelatihan K3, kedaruratan, keterampilan dan kesehatan fisik secara berkala; g. melakukan perawatan dan pengujian peralatan sistem pengamanan termasuk BSS; h. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban pegawai; i. menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran pada instalasi nuklir; j. melakukan koordinasi kedaruratan nuklir di kawasan PPTN Serpong.

BAB VIII INSPEKTORAT Pasal 399 (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. (3) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Pasal 400 Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN. Pasal 401 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN; b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat (P3 Waskat) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 114


c. pelaksanaan administrasi inspektorat. Pasal 402 Inspektorat terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Pasal 403 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Inspektorat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; g. melakukan pengelolaan Quality Life Document; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan administrasi keuangan; j. melakukan administrasi perlengkapan; k. melakukan urusan K-3. Pasal 404 (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Auditor. (2) Jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IX PUSAT STANDARDISASI DAN JAMINAN MUTU NUKLIR Pasal 405 (1) Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

115


Pasal 406 Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir mempunyai tugas melaksanakan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu nuklir. Pasal 407 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan standardisasi radiasi dan nuklir; b. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi; c. pelaksanaan dan pembinaan program jaminan mutu; d. pelaksanaan kegiatan tata usaha. Pasal 408 Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir ; c. Bidang Akreditasi dan Sertifikasi; d. Bidang Jaminan Mutu. Pasal 409 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi di lingkungan Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan; g. melakukan pengelolaan Quality Life Document; h. melakukan pengelolaan perpustakaan; i. melakukan pelayanan protokoler; j. melakukan administrasi keuangan; k. melakukan administrasi perlengkapan; l. melakukan urusan K-3. Pasal 410 Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir mempunyai perumusan, penetapan dan revisi standar radiasi dan nuklir.

tugas

melaksanakan

116


Pasal 411 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan, penetapan dan revisi standar keselamatan radiasi dan nuklir serta lingkungan; b. penyiapan rumusan, penetapan dan revisi standar mutu bahan dan peralatan nuklir. Pasal 412 Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir terdiri dari: a. Subbidang Standar Keselamatan; b. Subbidang Standar Mutu Bahan dan Peralatan Nuklir. Pasal 413 (1) Subbidang Standar Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penetapan dan revisi standar keselamatan radiasi dan nuklir serta lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pedoman, prosedur dan bahan dalam rangka perumusan rancangan dan revisi standar keselamatan radiasi, keselamatan nuklir, dan keselamatan lingkungan berdasarkan hasil kajian, penelitian dan pengembangan; b. melakukan penyelenggaraan layanan perumusan dan revisi rancangan standar keselamatan radiasi, keselamatan nuklir, dan keselamatan lingkungan bedasarkan, hasil kajian, penelitan dan pengembangan, dengan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan; c. melakukan pemrosesan penetapan standar keselamatan radiasi, keselamatan nuklir, dan keselamatan lingkungan; d. melakukan kegiatan administrasi, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan kegiatan perumusan dan revisi standar keselamatan radiasi, keselamatan nuklir, dan keselamatan lingkungan. (2) Subbidang Standar Mutu Bahan dan Peralatan Nuklir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penetapan dan revisi standar mutu bahan dan peralatan nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pedoman, prosedur dan bahan dalam rangka perumusan rancangan dan revisi standar mutu bahan dan peralatan nuklir berdasarkan hasil kajian, penelitian dan pengembangan; b. melakukan penyelenggaraan layanan perumusan dan revisi rancangan standar mutu bahan dan peralatan nuklir bedasarkan, hasil kajian, penelitan dan pengembangan, dengan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan; c. melakukan pemrosesan penetapan standar mutu bahan dan peralatan nuklir; d. melakukan kegiatan administrasi, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan kegiatan perumusan dan revisi standar mutu bahan dan peralatan nuklir.

117


Pasal 414 Bidang Akreditasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan akreditasi dan sertifikasi fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya. Pasal 415 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Bidang Akreditasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan akreditasi fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya; b. pelaksanaan sertifikasi fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya. Pasal 416 Bidang Akreditasi dan Serifikasi terdiri dari : a. Subbidang Akreditasi; b. Subbidang Sertifikasi. Pasal 417 (1) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan akreditasi fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pedoman, prosedur dan bahan dalam rangka penyelenggaraan layanan akreditasi BATAN; b. melakukan penyelenggaraan layanan akreditasi Batan terhadap unit laboratorium dilingkungan BATAN dengan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan; c. melakukan penyelenggaraan layanan akreditasi Batan terhadap unit sertifikasi tertentu dilingkungan BATAN dengan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan; d. melakukan kegiatan administrasi, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan kegiatan akreditasi BATAN. (2) Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi personel, fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pedoman, prosedur dan bahan dalam rangka penyelenggaraan layanan sertifikasi BATAN; b. melakukan penyelenggaraan layanan sertifikasi Batan terhadap unit kerja atau organ tertentu dilingkungan BATAN dengan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan; c. melakukan penyelenggaraan layanan sertifikasi Batan untuk personil dan produk iptek tertentu dilingkungan BATAN dengan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan; d. melakukan kegiatan administrasi, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan kegiatan sertifikasi BATAN.

118


Pasal 418 Bidang Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan program jaminan mutu nuklir. Pasal 419 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Bidang Jaminan Mutu menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan, pengembangan dan pembinaan program jaminan mutu nuklir; b. pelaksanaan audit, pemantauan dan inspeksi sistem mutu nuklir. Pasal 420 Bidang Jaminan Mutu terdiri dari : a. Subbidang Program; b. Subbidang Audit dan Pemantauan. Pasal 421 (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan dan pembinaan program jaminan mutu nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pedoman, prosedur dan bahan untuk penyelenggaraan layanan asistensi dalam rangka pembuatan dan penerapan program jaminan mutu dan sistem manajemen mutu BATAN; b. melakukan penyelenggaraan layanan asistensi yang meliputi sosialisasi, bimbingan dan konsultansi dalam rangka pembuatan dan penerapan program jaminan mutu dan sistem manajemen mutu unit kerja dilingkungan BATAN; c. melakukan pembinaan dan pengembangan mutu produk dan proses dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan dilingkungan BATAN; d. melakukan kegiatan administrasi, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan kegiatan asistensi sistem mutu dilingkungan BATAN. (2) Subbidang Audit dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan audit, pemantauan dan inspeksi sistem mutu nuklir, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan pedoman, prosedur dan bahan audit, pemantauan dan inspeksi dalam rangka penerapan program jaminan mutu dan sistem manajemen mutu BATAN; b. Melakukan penyelenggaraan audit, pemantauan dan inspeksi dalam rangka penerapan program jaminan mutu dan sistem manajemen mutu unit kerja dilingkungan BATAN; c. melakukan pembinaan dan pengembangan personil pelaksana dalam penerapan program jaminan mutu dan sistem manajemen mutu dilingkungan BATAN; d. melakukan kegiatan administrasi, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan kegiatan audit, pemantauan dan inspeksi sistem mutu dilingkungan BATAN. 119


BAB X PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 422 (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Pasal 423 Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Pasal 424 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; d. pelaksanaan urusan tata usaha. Pasal 425 Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Perencanaan; c. Bidang Penyelenggaraan; d. Bidang Evaluasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara. Pasal 426 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 427 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 428 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. 120


Pasal 429 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan administrasi persuratan; b. melakukan administrasi kepegawaian; c. melakukan penyusunan analisis jabatan; d. melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Pusat; e. melakukan dan mengkoordinasikan ketatausahaan; f. melakukan pengelolaan administrasi pejabat fungsional; g. melakukan urusan kearsipan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran; b. melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran; c. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta penyelesaian pertanggungjawabannya; d. melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala; e. melakukan administrasi gaji pegawai. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. melakukan pengadaan barang dan jasa; c. melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan barang dan jasa; d. melakukan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman kantor; e. melakukan pengaturan, perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan gedung, instalasi listrik, telepon, air dan prasarana fisik lainnya; f. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan penyiapan perlengkapan kantor, sarana diklat, serta kendaraan dinas; g. melakukan pengawasan pembangunan gedung dan prasarana fisik; h. melakukan urusan rumah tangga; i. melakukan penyusunan laporan perlengkapan dan rumah tangga secara berkala; j. melakukan urusan K-3. Pasal 430 Bidang Perencanaan mempunyai pendidikan dan pelatihan.

tugas

melaksanakan

penyusunan

rencana

Pasal 431 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan. 121


Pasal 432 Bidang Perencanaan terdiri dari : a. Subbidang Program; b. Subbidang Kurikulum dan Modul. Pasal 433 (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan; b. melakukan penyusunan program pendidikan dan pelatihan; c. melakukan pengembangan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan masukan dari hasil evaluasi; d. melakukan penawaran, penyiapan bahan seleksi dan proses pemberangkatan peserta pendidikan di dalam dan di luar negeri; e. melakukan perencanaan, penyiapan dan pemantauan pelaksanaan usulan kegiatan tahunan; f. melakukan penyusunan strategi promosi pelatihan. (2) Subbidang Kurikulum dan Modul mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabus, dan jadwal pelatihan; b. melakukan penyiapan bahan ajar pelatihan; c. melakukan penentuan pengajar pelatihan berdasarkan kualifikasi dan hasil evaluasi pelatihan; d. melakukan inventarisasi kurikulum, silabus dan bahan ajar pelatihan; e. melakukan perencanaan, penyiapan, dan pengembangan modul pelajaran dan alat bantu pengajaran untuk program pelatihan klasikal dan pelatihan jarak jauh. Pasal 434 Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan sarana laboratorium.

penyelenggaraan

Pasal 435 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis; b. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional; c. pengelolaan sarana laboratorium.

122


Pasal 436 Bidang Penyelenggaraan terdiri dari : a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; c. Subbidang Sarana Laboratorium. Pasal 437 (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penawaran pelatihan teknis di dalam dan di luar negeri; b. melakukan penyiapan peserta pelatihan teknis di dalam dan di luar negeri; c. melakukan penyiapan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan teknis; d. melakukan penyiapan kegiatan harian pelatihan teknis; e. melakukan pelaksanaan ujian, pengolahan nilai hasil ujian, dan pembuatan sertifikat pelatihan teknis; f. melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan teknis; g. melakukan kegiatan pemantauan pelatihan teknis kerjasama di dalam dan di luar negeri. (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penawaran pelatihan struktural dan fungsional; b. melakukan penyiapan peserta pelatihan struktural dan fungsional; c. melakukan penyiapan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan struktural dan fungsional; d. melakukan penyiapan kegiatan harian pelatihan struktural dan fungsional; e. melakukan pelaksanaan ujian, pengolahan nilai hasil ujian, dan pembuatan sertifikat pelatihan struktural dan fungsional; f. melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan struktural dan fungsional; g. melakukan kegiatan pemantauan pelatihan struktural dan fungsional kerjasama serta pendidikan di dalam dan di luar negeri; h. melakukan urusan administrasi peserta praktek kerja lapangan. (3) Subbidang Sarana Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana laboratorium, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan perencanaan kebutuhan peralatan, bahan, dan suku cadang laboratorium untuk kegiatan pelatihan dan litbang diklat; b. melakukan penyiapan peralatan, bahan, dan suku cadang laboratorium untuk kegiatan pelatihan dan litbang diklat; c. melakukan pengujian kelayakan sarana laboratorium secara berkala; d. melakukan inventarisasi bahan laboratorium.

123


Pasal 438 Bidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pasal 439 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Bidang Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan kegiatan di bidang informasi dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan. Pasal 440 Bidang Evaluasi terdiri dari : a. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan; b. Subbidang Informasi dan Dokumentasi. Pasal 441 (1) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan teknis, struktural dan fungsional; b. melakukan pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan teknis, struktural dan fungsional; c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan program jaminan mutu pendidikan dan pelatihan; d. melakukan penyiapan evaluasi pemanfaatan hasil pendidikan di dalam dan di luar negeri, pelatihan teknis di dalam dan di luar negeri, serta pelatihan struktural dan fungsional; e. melakukan pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi pemanfaatan pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional di dalam dan di luar negeri; f. melakukan pengelolaan administrasi peserta pasca pelatihan serta pasca pendidikan di dalam dan di luar negeri. (2) Subbidang Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang informasi dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. melakukan penyusunan laporan kegiatan Pusdiklat secara berkala; b. melakukan kegiatan dokumentasi pendidikan dan pelatihan; c. melakukan pengelolaan Perpustakaan; d. melakukan administrasi kegiatan ilmiah; e. melakukan pengelolaan pangkalan data, sistem jaringan, dan sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan; f. melakukan pengelolaan Quality Life Document pendidikan dan pelatihan.

124


Pasal 442 (1) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaiswara. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jumlah dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 443 Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BATAN, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan oleh Kepala secara tersendiri setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. BAB XII TATA KERJA Pasal 444 Setiap satuan kerja membantu Kepala dalam melaksanakan tugas di masing-masing wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Pasal 445 Dalam melaksanakan tugas Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam BATAN, serta dengan instansi di luar BATAN sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pasal 446 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

125


Pasal 447 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan BATAN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 448 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 449 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 450 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 451 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 452 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri. Pasal 453 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 077/KA/II/2003 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

126


Pasal 454 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

J a k a r t a

pada tanggal 21 Agsutus 2007

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL - ttd HUDI HASTOWO

Disalin sesuai dengan aslinya : Kepala Biro Sumebr Daya Manusia

TYN ISPRIANTO, SH

127

2007 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Recommend Documents