DOKUMEN PEMILIHAN NOMOR : 01/DP/PPBJ-KPPU/III/2007 TANGGAL
MARET 2007
UNTUK PAKET PEKERJAAN : PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN
SATUAN KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DEPARTEMEN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2007 JL. IR. H. JUANDA NO. 36 JAKARTA
RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DEFINISI Dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ini, yang dimaksud dengan : a. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan untuk Anggota Komisi dan Staf Sekretariat KPPU yang dilakukan oleh penyedia jasa sesuai dengan spesifikasi dan prosedur yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu; b. Pengguna Jasa adalah Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Administrasi Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Departemen Perdagangan RI; c. Penyedia jasa adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan jasa asuransi kesehatan; d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Panitia yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkungan Satker KPPU; e. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia jasa serta evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan; f.
Pelelangan Umum yang selanjutnya disebut pelelangan adalah metode pemilihan penyedia jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;
g. Peserta Lelang adalah penyedia jasa sesuai dengan bidang pekerjaan dan berminat untuk mengikuti pelelangan; h. Dokumen Kualifikasi adalah formulir-formulir yang yang harus diisi oleh peserta lelang mengenai data-data yang diperlukan sebagai bahan penilaian kualifikasi peserta lelang. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan yang dilakukan oleh penyedia jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja terlampir. Pasal 3 SUMBER PEMBIAYAAN Sumber pembiayaan Pekerjaan Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas dibiayai oleh APBN yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Departemen Perdagangan Tahun Anggaran 2007. BAB II TATA CARA PENGADAAN Pasal 4 METODE PENGADAAN Metode pengadaan adalah Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan Sistem Satu Sampul sehingga dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.
Pasal 5 PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PESERTA LELANG (1) Pelelangan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan. (2) Persyaratan umum peserta lelang dalam pelaksanaan pengadaan adalah sbb : a. Memiliki Surat Izin Usaha untuk bidang penyelenggaraan asuransi kesehatan yang masih berlaku; b. Memiliki program reasuransi untuk perusahaan asuransi; c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; e. Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; f. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT/PPh serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; g. Memiliki pengalaman menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah atau swata termasuk pengalaman subkontrak selama 4 (empat) tahun terakhir, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; i. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam (blacklist) di suatu instansi/BHMN/BUMN/BUMD; h. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan; j. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos. k. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaja yang dimilikinya. (3) Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran. Pasal 6 JADWAL PELELANGAN Pelelangan akan dilaksanakan di Kantor KPPU, Jl Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat dengan jadwal sebagai berikut : NO
ACARA
HARI/TANGGAL
WAKTU
1.
Pengumuman
29 Maret 2007
2.
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
30 Maret s/d 10 April 2007
10.00 – 15.00
3.
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Rabu, 4 April 2007
10.30 - selesai
4.
Pemasukan Dokumen Penawaran
2 Maret s/d 11 April 2007
6.
Batas Akhir Penyampaian Penawaran
Kamis, 11 April 2007
12.30 WIB
7.
Pembukaan Dokumen Penawaran
11 April 2007
13.00 WIB
8.
Evaluasi Dokumen Penawaran
11 s/d 13 April 2007
9.
Usulan Calon Pemenang Lelang
16 April 2007
10.
Penetapan Pemenang Lelang
17 April 2007
11.
Pengumuman Pemenang Lelang
17 April 2007
12.
Masa Sanggah
18 – 24 April 2007
13.
Penunjukan Pemenang Lelang
24 April 2007
14.
Penandatanganan Kontrak
27 April 2007
Pasal 7 PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZIING) (1) Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai: a. Metoda penyelenggaraan pelelangan; b. Cara penyampaian penawaran; c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; d. Acara pembukaan dokumen penawaran; e. Metoda evaluasi; f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; g. Ketentuan dan cara evaluasi; h. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran
(2) Peserta acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) ini adalah seluruh pimpinan/direksi perusahaan peserta lelang. Apabila pimpinan/direksi perusahaan berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh staf yang ditunjuk dengan menyertakan surat kuasa.
(3) Peserta lelang harus mempelajari Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini dan dapat menanyakan hal-hal yang kurang jelas pada acara pemberian penjelasan (aanwijzing).
(4) Hasil acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) ini akan dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan yang ditandatangani oleh anggota panitia yang hadir dan wakil peserta lelang sebagai saksi. Berita acara penjelasan pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini.
(5) Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarannya. Pasal 8 PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (1) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia di hadapan peserta lelang dalam suatu rapat pada waktu dan tempat seperti tersebut pada Pasal 6. (2) Dalam rapat Pembukaan Dokumen Penawaran, dua orang dari wakil peserta lelang akan turut menyaksikan dan meneliti semua berkas penawaran bersama-sama dengan Panitia. (3) Keputusan tentang sah atau tidaknya surat penawaran sepenuhnya menjadi hak Panitia yang didasarkan pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya, Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. BAB III PENYIAPAN PENAWARAN Pasal 9 PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN (1) Bahasa yang dipergunakan dalam dokumen penawaran adalah Bahasa Indonesia. (2) Mata uang yang digunakan dalam surat penawaran harga dan pembayaran pekerjaan adalah mata uang Rupiah. (3) Dokumen Penawaran terdiri dari : a. Dokumen Administrasi beserta lampiran-lampirannya; b. Surat Penawaran Harga dan Proposal Teknis masing-masing dijilid rapi. (4) Dokumen Administrasi terdiri dari : a. Dokumen Isian Formulir Kualifikasi Perusahaan; b. Fotokopi Surat Izin Usaha; c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili; d. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (cukup hanya pada halaman yang memuat nomor akte, nortaris pembuat akte, bidang usaha, dan nama-nama direksi yang masih aktif);
e. Fotokopi NPWP dan PKP; f. Fotokopi Sertifikat FSAI yang dikeluarkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia; g. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian kerja (kontrak)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan nilai kontrak tertinggi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali bagi peserta lelang yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; h. Jaminan Penawaran dengan ketentuan sebagaimana Pasal 12 i. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh penawar. (5) Surat Penawaran Harga disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Surat Penawaran Harga dibuat sesuai dengan Contoh Surat Penawaran Harga pada Lampiran 1; b. Surat Penawaran Harga dibuat menggunakan kertas dengan kop perusahaan yang ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan; c. Apabila Surat Penawaran Harga ditandatangani oleh penerima kuasa dari pimpinan/direktur utama perusahaan, atau anggota board of directors perusahaan yang berkompeten menandatangani kontrak, atau kepala cabang/manajer perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama (joint operation agreement) adalah yang berhak mewakili joint operation, maka wajib menyertakan surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama di atas materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) yang diberi tanggal dan stempel/cap perusahaan; d. Surat Penawaran Harga yang asli diberi meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); e. Angka harga penawaran yang tertera dalam Surat Penawaran harga harus jelas serta tertulis sama dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara tulisan angka dengan huruf maka yang akan digunakan untuk menentukan total penawaran harga adalah total penawaran harga yang ditulis dengan huruf; f. Surat penawaran harga harus dilampiri dengan perincian penawaran harga yang ditandatangani oleh pimpinan/direksi dan diberi stempel/cap perusahaan; g. Jangka waktu berlakunya surat penawaran minimal adalah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penawaran harga. (6) Proposal Teknis berisi : a. Latar belakang, pemahaman dan tanggapan atas pekerjaan; b. Riwayat pengalaman perusahaan menangani pekerjaan sejenis, daftar klien dan daftar Provider; c. Bukti-bukti yang dapat menunjukkan kredibilitas dan bonafiditas perusahaan seperti sertifikat pengakuan kepuasan pelanggan dari lembaga tertentu, surat pernyataan kepuasan dari klien, laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, berita di media cetak tentang aktivitas perusahaan, dsb. d. Curriculum Vitae dari Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani pekerjaan ini yang dilengkapi fotokopi ijazah dan fotokopi sertifikat keahlian yang relevan; e. Perhitungan Premi dan besaran Claim; f. Prosedur pengajuan Claim, yang antara lain menjelaskan dokumen/syarat yang harus dilengkapi, tata cara/urutan pengurusan, lama waktu, tempat pengurusan Claim, dsb; g. Prosedur penambahan dan pengurangan anggota; h. Prosedur pemberian kartu dan sosialisasi kepada peserta; Pasal 10 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN (1) Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem satu sampul. (2) Dokumen penawaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy. (3) Dokumen penawaran, baik asli maupun copy-nya, seluruhnya dimasukkan ke dalam sampul/amplop berwarna coklat yang tidak tembus pandang serta disegel/dilak di bagian belakang pada 5 (lima) tempat, yaitu 4 (empat) pada masing-masing sudut dan 1 (satu) pada titik perpotongan diagonal.
(4) Pada sampul/amplop dokumen penawaran, sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas dialamatkan pada: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker KPPU Pekerjaan Penyelenggaraan Jasa Asuransi Kesehatan Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pasal 11 HARGA PENAWARAN (1) Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. (2) Harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa sudah mencakup biaya umum dan keuntungan. (3) Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran. Pasal 12 JAMINAN PENAWARAN (1) Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi dari Bank Umum atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan sebesar 2% dari harga penawaran. (2) Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Administrasi Satuan Kerja KPPU. (3) Surat Jaminan Penawaran tersebut segera dikembalikan apabila yang bersangkutan tidak menjadi pemenang dalam pelelangan. (4) Surat Jaminan Penawaran menjadi milik Negara apabila : a. Peserta lelang mengundurkan diri setelah memasukan surat penawaran. b. Peserta lelang menarik diri setelah ditunjuk sebagai pemenang. BAB IV METODE EVALUASI DAN PENETAPAN PEMENANG LELANG Pasal 13 METODE EVALUASI (1) Metode Evaluasi yang digunakan adalah Sistem Nilai (Merit Point System), dengan urutan Evaluasi Administrasi yang kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis dan Harga. (2) Evalusi administrasi, merupakan penilaian kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang meliputi : • Surat penawaran; • Surat jaminan penawaran; • Surat kuasa (bila ada); dan • Dokumen-dokumen lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang. (3) Evaluasi Teknis dan Harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsurunsur teknis dan harga penawaran. (4) Faktor-faktor berikut bobotnya yang menjadi pertimbangan dalam Penilaian Teknis dan Harga meliputi : No. 1. 2. 3. 4..
Unsur Penilaian Kondite dan Kompetensi Perusahaan Fasilitas Asuransi Harga Penawaran Kemudahan Prosedur Claim Total Peringkat
Nilai Bobot 35 35 20 10 100
Perusahaan A
B
C
dst
(5) Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen. (6) Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, bila perlu dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam Formulir Isian Kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah, bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait. Pasal 14 PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMENANG LELANG (1) Panitia menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti : a. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang; b. Penawaran tersebut mendapat nilai/skor tertinggi dalam evaluasi teknis dan harga, sesuai dengan matriks yang ditetapkan Panitia. (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang yang mendapatkan nilai/skor yang sama, maka Panitia meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan dan memilih peserta yang menurut pertimbangan mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. (2) Panitia pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. (3) Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan Panitia. Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Jasa, serta menyampaikannya kepada Panitia selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja. (4) Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia kepada peserta lelang selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Surat Penetapan Pemenang Lelang. Pasal 15 HAK SANGGAH (7) Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan penetapan pemenang lelang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja setelah hari pengumuman. (8) Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap pelaksanaan prosedur pelelangan dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahanperubahannya. BAB V KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 16 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 8 (delapan) bulan kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Pasal 17 CARA PEMBAYARAN Pembayaran harga dilakukan sekaligus setelah mendatangani Kontrak ditandatangani dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja dan dinyatakan dalam Berita Acara.
Pasal 18 DENDA ATAS KETERLAMBATAN Keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan seperti dalam Pasal 16 di atas, akan dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5 % (lima persen) dari jumlah harga borongan. Pasal 19 JAMINAN PELAKSANAAN (1) Penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak. (2) Jaminan Pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum atau dari perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Pada saat Jaminan Pelaksanaan diterima, maka jaminan penawaran akan dikembalikan. (4) Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara apabila : a. Dalam hal pemenang lelang dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan/penyerahan jasa. b. Dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak. Pasal 20 KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE (1) Semua kenaikan harga jasa dan lain-lainnya dalam batas berlakunya kontrak, menjadi tanggung jawab penyedia jasa. (2) Hal-hal yang termasuk dalam Force Majeure dalam kontrak ini adalah : a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus), kebakaran huru hara, peperangan dan lain sebagainya. b. Kebijaksanaan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. (3) Apabila terjadi Force Majeure, penyedia jasa harus memberitahukan kepada Pengguna Jasa secara tertulis dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) kali 24 jam sejak terjadinya keadaan tersebut. (4) Lebih dari waktu yang ditetapkan dalam ayat 3 Pasal ini, maka penyedia jasa kehilangan hak untuk menuntut kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa itu. Pasal 21 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Semua perselisihan yang timbul dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian terakhir diserahkan kepada keputusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini kedua belah pihak memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. BAB VI PENUTUP Pasal 22
(1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, baik yang menyangkut persyaratan administrasi maupun teknis akan disampaikan pada waktu acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing).
(2) Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ini yang belum dicantumkan, baik dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini maupun dalam berita acara penjelasan pekerjaan akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan tetap berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya.
Mengetahui dan Mengesahkan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Administrasi Satker KPPU,
Jakarta, Maret 2007 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja KPPU Ketua,
Martoyo Miran Soemarto NIP. 070003963
Utami Pudjiastuti NIP. 060096840
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN ANGGARAN 2007
I.
LATAR BELAKANG
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU dibentuk sebagai lembaga pengawas pelaksanaan persaingan usaha di Indonesia dalam fungsi penegakan hukum dan pemberi saran pertimbangan kepada pemerintah. Dibutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat, bahkan pada beberapa jabatan memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas-tugas sehingga dipandang perlu untuk memberikan fasilitas jaminan pelayanan kesehatan yang layak dalam bentuk Asuransi Kesehatan bagi jajaran Anggota Komisi maupun Staf Sekretariat. Dengan adanya penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Anggota Komisi dan Staf Sekretariat akan memberikan kepedulian/jaminan atas kondisi kesehatan sehingga diharapkan lebih memberikan ketenangan dalam bekerja dan mendorong pencapaian tujuan-tujuan pekerjaan secara lebih optimal. Diperkirakan sampai akhir tahun 2007 KPPU akan memperkerjakan sekitar 225 (dua ratus dua puluh lima) orang pegawai, sehingga dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 41.000.000,00 per bulan diharapkan penyelenggara/provider dapat mengelolanya dengan output seoptimal mungkin. II.
MAKSUD DAN TUJUAN
Penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan bagi seluruh Anggota Komisi dan Staf Sekretariat KPPU bertujuan untuk memberikan jaminan/fasilitas perawatan kesehatan
yang andal dan
memuaskan sehingga mendukung kinerja yang optimal individu dan organisasi. III.
RUANG LINGKUP
Pengertian Asuransi Kesehatan adalah jasa yang memberikan perlindungan keuangan terhadap resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia/tewas terhadap Anggota Komisi dan Staf Sekretariat KPPU (tanpa diserta anggota keluarga) dalam suatu organisasi (bukan perorangan). Persyaratan bagi perusahaan asuransi yang akan mengikuti pelelangan ini adalah : 1.
Berorientasi pada kepuasan pelanggan dan pelayanan prima, yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga tertentu atau surat pernyataan kepuasan dari klien;
2.
Memiliki laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah;
3.
Memiliki keahlian, pengalaman, kompetensi dan profesionalitas yang memadai dalam bidang pengelolaan asuransi kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian bidang asuransi dan keanggotaan dari asosiasi perusahaan asuransi;
4.
Memiliki jalinan kerjasama dengan Rumah Sakit yang mencakup hampIr seluruh wilayah Indonesia serta memiliki fasilitas evakuasi bila dalam keadaan darurat yang dibuktikan dengan data/daftar Rumah Sakit Provider yang telah menjalin kerja sama;
5.
Memiliki jumlah Provider rawat jalan sekurang-kurangnya 25 buah tersebar merata di wilayah Jabodetabek.
Ruang lingkup Program Asuransi Kesehatan meliputi Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan 3 (tiga) tingkatan/grade fasilitas sesuai dengan golongan jabatan yang ada di KPPU. Adapun perincian mengenai tingkatan/grade fasilitas asuransi dan jumlah SDM adalah sbb : GRADE
GOLONGAN/JABATAN
I
ANGGOTA KOMISI
II
DIREKSI
III
KASUBDIT DAN STAF CADANGAN JUMLAH
IV.
JUMLAH PEGAWAI
FASILITAS (MINIMAL)
LK
PRP
RAWAT JALAN
RAWAT INAP
11
2
Santunan biaya dokter, obatobatan dan laboratorium Rp450.000,00/bulan
Santunan atas akomodasi dan perawatan di rumah sakit Rp120.000.000
3
2
Santunan biaya dokter, obatobatan dan laboratorium Rp350.000,00/bulan
Santunan atas akomodasi dan perawatan di rumah sakit Rp90.000.000
112
74
11
11
Santunan biaya dokter, obatobatan dan laboratorium Rp250.000,00/bulan
Santunan atas akomodasi dan perawatan di rumah sakit Rp70.000.000
136
89
OUTPUT
Output yang diharapkan adalah setiap Anggota Komisi dan Staf Sekretariat KPPU mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai dan mudah dalam pengurusannya sehingga apabila jatuh sakit dapat berobat bukan atas tanggungan pribadi. V.
TENAGA AHLI
KPPU mensyaratkan adanya Tenaga Ahli dari kalangan pegawai perusahaan sebagai Person in Charge yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan ini dengan syarat-syarat sbb (1) Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dengan keahlian bidang asuransi yang memiliki sertifikat dari asosiasi profesi terkait yang masih berlaku; (2) Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan asuransi kesehatan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun; (3) Telah mendapatkan pelatihan dan memiliki ketrampilan yang memadai, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. VI.
KERANGKA WAKTU
Diharapkan proses lelang selesai pada akhir April sehingga kontrak berlangsung mulai bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 tanpa menutup kemungkinan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya (multi years). Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Administrasi Satker KPPU
Martoyo Miran Soemarto
