S t . h l l l .l \ l l l i l h r l i l \ i I t I .I ' t l l l . l h l \ l X ) \ 1 . - s l \
Lampiran Surat i Tanggal :
& 1044/Setka Dep-Hkm/X/2007 3 O4ober2007
TIMKOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUSBARANG EKSPOR DANII\,{POR L l\,4enlen Koordinator BidangPefekonomian 2. Menteri Perhubungan 3. MenteriPerdagangan 4. l\y'enteri Keuangan 5. MenteriPerindust an 6. N4enteri NegaraBadanUsahal\4ilik Negara 7. Panglima TenlaraNasional Indonesia B. KepalaKepolisian NegaraRepublik lndonesia L JaksaAgung 10. Sekretaris Kabinet 11. Sekretaris MenteriKoordinator BidanqPerekonomian TIMPELAKSANA PENINGKATAN KELANCAMNARUSBAMNG EKSPOR DANII,4POR 12. WakilSekretaris Kabinet 13. DeputiBidangKoordinasi Infrastruktur danpengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator BidangPerckonomian 14. DeputiBidang Koordinasi IndustidanPerdagangan, Kemente.ian Koordinator Bidang Perekonomia, 15. Direktur Jenderal BeadanCukai,Departemen Keuangan '16. Direktur Jenderal Pajak,Departemen Keuangan perdagangan 17. Direktur Jenderal Perdagangan LuarNegeri, Departemen perhubungan 18. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,Departemen '19. Oirektur perhubungan Jenderal Perhubungan Udara,Depademen 20. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian 21. DeputiMenteriNegaraBUMNBidangUsahaLogistik danpariwisata 22. KeDala StafUmumTNI 23. KepalaEadanReserse danKriminal Kepolisian NegaraRepublik Indonesia 24. JaksaAgungMudaIntelijen Republik Indonesia 25. KetuaKamarDagangdanIndustri Indonesia 26. Sek.etaris Direktorat Jenderal BeadanCukai,Deoartemen Keuanoan
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDINREPUBLIK INDONESTA NOMOR22 TAHUN2OO7 TENTANG PERUBAHAN KIDUA ATASKXPUTUSAN PRESIDEN NOMOR54 TAHUN2OO2 TENTANGTIM KOORDINASIPENINGKATANKELANCARAN ARUSBARANGEKSPORDAN IMPOR
DINGAN MHMAT TUTIANYANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a.
bahwauntuk meningkatkan kelancaran arusbarangekspordan impor dalam rangka memperkuatdaya saing perekononlian Indonesia,perlu didukung oleh suatu sisfem kepelabuhanan yangtertatasecaraoptimalruangmaupunmanajemennya;
b.
bah\\tatat^ tuar|g dan nEnajemenkepelabuhanandi Indonesia, khususnyapelabuhan-pelabuhanyang melayani ams baranS ekspordan impor, dipandangmaiih perlu difata dan dibenahi ag r
dapat mendukung dan menunjang peningkatan kelancaranarusbarangelGpordan impo4 c.
bahwa dengan Kepuh$an PresidenNomor 54 Tahun 2OO2 tentang Tim KoordinasiPeningkatanKelancaranArus Barang Ekspordan lmpor sebagaitnanatelah diubah teraLhir dengan KeputuJanPlesidenNomor 24 Tahun 2005, lf,lah dibentukTim f\oordirusi Peningkatanlcl4ncaran Arus Barang Ekpo! dan Irnpor, yang bertugas dan berff.urgsi mengkoordinasikan perumujansbategidan kebijakankelanczranarusbarangekspor dan impor, baik perencanaan,pelakJatuan nurupun evalunsi kegiatanny4; d.bahwa...
F''iESITJfN REPUBLIK INDONESIA
-2d.
bahwa penataan dan pembenahan pelabuhan sebagaimana dimaksudpada huruf b tersebutdiatas,memerlukankoor.dinasi lintas instansiyang terintegrasi,efektifdan efisien;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b dan huruj c tllsebut di atas, dipandang perlu mell8ubah Keputuian P!€siden Nomor 54 Tahua 2OO2 tent^ g Tim Koordinasi PeningkatanKelancaran Arus Barang Ekspordan Impo! sebagaimana telah diubah !eraLhi! dengan Kepuhrsan hesiden Nomor 24 Tahun 2005;
Mengingat
I.
Pasal4 ayat (1) Undang-Undan8Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2.
Keputusan Presiden Nomor 54 T^h:on 2OOZ tentang Tim Koordinasi PeningkatanKelancaranArus Barang Dkspordan Impor s€bagaimanatelah diubah ierakhi! dengalr Keputusan PresidenNomor24 Tahun20O5i
MEMUTUSKAN: Menet^pk^n
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERTJBAIlAN KXDUA ATAS KXPUTUSANPRESIDENNOMOR 54 TAHUN 2OO2 TENTANG TIM KOORDINASI PEMNGKATANKELANCARANARUS BARANG EKJPOR DAN IMPOR Pasal t Beberapa ketenfuan dalam KeputuJan prcsiden Nomor 54 Tahun 2OOZ tent^ng Tim Koordinasi Peningkatan Kelatcatan Arus BaranS Ekspor dan Impor sebagaimana lelah diubah terakhir dengan Keputusanhesiden Nomor 24 Tahvn 2OOS,diubah sebagaiberikut:
I.Ketentuan...
""'r''i:^''' -ra, l
ti^)try i;:
=Dj;{,::r'
PRESiI'JCN REPU',LIK INDONESI
-3l. KetentuanPasal2 diubah,sehinggakeseluruhanPasal2 berbunyi sebaSai berikut: "Pas l 2
Tim Koordinasibertugal : a. mengkoordinasikan upaya peningkatan kelancaran penegakan hukum t€rhadap pelanggaran ketentuan perafuran perundang-undanganatas bawg
ekspor dan
impor besertaalat angkubxya; b. menSkoordinasikanpengintensifan lf,aya-vqya
pembe-
rantasanseSalabentukpenyelundupan; pemb€raniasan c , mengkoordinasikan se8alabentukpungutanpungutantidak resmidalamkegiatanekspordan impor; d. mengkoordinasikan perumusan
shategi
peningkatan
kelancaran arus bamng ekspor dan impor, termasuk melakukanpengkajianEthadap W guta\-pungutan dalam rangkakegiatanelspor &n impor; perencanaan,pelaksanaanseriaevaluasi menSkoordinasikan kegiAtanpeningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor; f. menSkoordinasikan Wrencanaan,
pelaksanaan
dan monitoring kegiat^\ WAataaAkepelabuhananyang dap t peningkatan mendukunS kelancaran arusbarangekspordan impor."
2. KefentuanPasal3 diubah,sehinggateseluruhan Pasal3 berbunyi sebaqaiberikut:
"Pasal
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
"Pasal 3 ( 1 ) Susunan keanggota4n Tim
Koordinasi sebagaimana dimaksuddalamPasall, adalahsebagaiberikut : a. Ictua
:
Menteri Ibordinator Perekonomian;
Bidang
b. wakil Kehra merangkap KetuaHarian : Menteri Perhubungan; c. AnSgola
i 1. Menieri Perdagangan; 2. Mente Keuangan; 3. MenteriPelindustrian; 4. MenteriNegaraBUMN; 5. Panglima Tentara Nastonal Indonesia; 6, Kepala
I(epolisian
Negara
Republiklndonesia; 7. JaksaAgu4g; 8. SekretarisKabinet; Sekr€taris MenteriKoordinatorBidanE Peretonomian,
d. Sekretaris:
(2) Penyelenggaraan tugasTift Koordinasi sehari-haridibantu olehTim Pelaksana, yangterdiridari : a. Ketua
:
b, Anggota :
Wakil SekretarisKabinet; I.
Deputi
Bidary
Infrastnrkhrr dan
Koordinasi Pengembangan
Wilayah, Kementerian Kooldinato! BidangPer€konomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Industri dar
Petd^Zangan, Kementerian KoordinatorBidangPerekonomianl
3. Dir€ktur..,
PR€SI"EN REPUBI.IK TNDONESIA
3. Dir€ktu! Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 4. Direktur
Jenderal DepartemenKeuangan;
5. Dir€ktur Luar
Jenderal Negeri,
Pajak,
Petdag \gan Departemen
Perda1ang;air.; 6. Dir€ktur JenderalperhubunganLaut, DepartemenPelhubungan; Jenderal perhubungan Udara,Departemenperhubungan;
7, Direkhrr
8. Deputi SekretarislGbinet Bidang Hukum, S€kretariatKabinet; 9. Sekr€taris Jenderal Departemen Perindustrian; 10. Deputi Bidang Usaha Lo8istik dan Pariwisata, Kementerian Negara BUMN; I I . KepalaStafUmum TNt; 12. Kepala BadanReserse dan K.riminal Iepolisian
Negara
Republik
Indonesia; 13.Jaksa Agung Muda Republiklndonesia;
Intehjen
14. Ictua Kamar Dagangdan Industri Indonesia. c, Sekretaris : Sekrctaris Direktorat Jenderal Beadan Cukai,Departemenlcuangan. (3) Untuk memperlancarpelaksanaantugas Tim f.ooldinasi dalam penanganan masalah-rnasalahlertentu, Ketua Tim Kooldinasi dapatmembentuklelompok Kerjaatau SatuanTugas." Pasal...
.d'9tR\
v.x,Dp -€";g i&l\-.
:r/rt
PRESIOEN REPUALTK INOONESIA
- 6 PasalII Icputusan Prqiden ini rnulai bcrlaku pa& tanggalditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Wdzt8tjAgal2Oldobet2OO7 PRISIDEN REPTJBIIK INDONESIA, ttd DR H. SUSIIOBAMBANG Y-IJDHOYONO
Salfuignsesuaidcnganaslinya Dcpuli Selretari.eKsbinet
Kf, ;"*/N:..4
a,#
